Mbeka

NAMA sebenarnya bukan Mbeka. Di sekolah menengah dulu, beta dan teman- teman seangkatan menyapanya begitu karena perutnya yang agak buncit. Sapaan akrab itu bertahan sampai sekarang. Pada usia menjelang 41 tahun, perut Mbeka memang kian membesar oleh lemak. Jadi, sapaan Mbeka belum keluar dari koridornya. Si Mbeka tetap mbeka.

Dia berdiri tak jauh dari sukun muda di ujung Lapangan Pancasila-Ende. Beta hampir tidak mengenalinya. Dia memakai kaca mata gelap dan menutup kepala dengan helm standar. Berkaus oblong dipadu rompi yang kebanyakan dipakai tukang ojek, celana pendek serta sandal jepit.

"Biar tidak dikenal oleh mata-mata ko," katanya sambil terbahak. Hari itu Mbeka "menonton" kampanye salah satu paket calon yang ikut berkompetisi merebut kursi Bupati-Wakil Bupati Ende periode 2008-2013. Diksi "menonton" yang digunakan Mbeka agaknya tidak keliru. Jarak Mbeka dengan podium kampanye hampir seratus duapuluh meter. Dari posisi itu, Mbeka tidak mendengar jelas kata-kata juru kampanye serta pasangan calon yang hendak maju dalam pilkada.

Kalau sekadar menonton kampanye, apa manfaatnya? Ketika mahasiswa, Mbeka aktivis organisasi. Menyelesaikan studi dengan predikat terbaik. Mbeka paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, dia mengerti dengan baik soal makna demokrasi.

"Saya cuma mau lihat massa yang datang. Saya tidak akan lama-lama di sini, takut ketahuan," kata Mbeka. Mbeka takut ketahuan seperti teman-temannya yang lain. Cukup banyak teman Mbeka yang langsung mendapat SK (Surat Keputusan) mutasi ketika kedapatan mengikuti kampanye atau bersimpati pada salah satu paket calon tertentu.

Menurut Mbeka, mereka yang kuat kuasa selalu memasang mata-mata. Ketahuan ikut kampanye hari ini, besok langsung dapat SK pindah. Pindah ke tempat yang jauh, terpencil dan posisi baru tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Keputusan mutasi tidak masuk akal, tetapi harus dijalani. Kalau bukan mutasi, yang bersangkutan bakal mendapat intimidasi, teror dan ancaman. Diteror dan diancam oleh orang-orang yang masuk dalam lingkaran penguasa birokrasi. "Pilkada bukan tempat yang aman bagi orang-orang seperti saya," kata Mbeka lalu bergegas menuju sepeda motornya, menghidupkan mesin dan cepat melesat melalui Jalan Soekarno-Hatta.

***
MENYEDIHKAN perjumpaan dengan Mbeka. Lama kami berpisah. Saat bersua di akhir pekan, kutemui Mbeka yang berbeda. Mbeka yang terpenjara dalam kapasitasnya sebagai pegawai negara.

Keluar enggan, bertahan pun serba salah. Agar dapur tak kehilangan asap, demi istri, anak, dan keluarga, Mbeka memilih bermain kucing-kucingan. Mbeka, sahabat lamaku itu, seorang pegawai negeri sipil (PNS). Dia juga pejabat eselon.

Ketika musim pilkada tiba, banyak orang mengalami nasib seperti Mbeka.
Diancam, diteror bahkan dimutasi dalam sekejap. Lurah dan Camat harus sejalan. Kepala sekolah diarahkan. Berbeda sikap, bakal dicopot. Mereka dipenjara dalam sistem yang diterapkan secara salah. Hak asasinya diberangus atas nama loyalitas. Siapa berkuasa, dia seolah-olah berhak mengatur segalanya.

Momentum pilkada di beranda rumah Flobamora telah ikut "mendidik" pegawai negeri menjadi manusia munafik. Piawai bermain kucing-kucingan. Mereka bukan manusia bebas. Hak politik terpasung. Mendukung si A bakal dibabat, mendukung si B bisa tergencet. Bersimpati pun tidak boleh. Mengabdi sebagai pegawai negeri, apakah sebuah kesalahan? (email: dionbata@poskupang.co.id)
Rubrik Beranda Kita (BETA) Pos Kupang edisi Senin, 6 Oktober 2008 halaman 1

Konco Janjikan Desa Bercahaya

WEETABULA, PK -- Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), dr. Kornelius Kodi Mete-Jacob Malo Bulu, B.Sc (paket Konco) berjanji membangun desa-desa di kabupaten itu menjadi desa bercahaya, dengan menghadirkan listrik di desa-desa.

"Paket Konco berkomitmen membangun desa bercahaya. Desa bercahaya adalah desa yang jika malam hari, ada cahaya yang terpancar dari rumah-rumah warga di desa-desa. Kami akan membangun desa bercahaya dengan memanfaatkan potensi yang ada, yakni listrik tenaga surya," kata Kodi Mete ketika berkampanye di lapangan bola kaki Tambolaka, Kecamatan Laura, Senin (29/9/2008).

Kodi Mete mengatakan, dirinya rela mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati Sumba Barat, bukan untuk dirinya sendiri atau keluarganya, melainkan ingin mengajak seluruh petani untuk membangun SBD.

"Kenapa dengan para petani? Karena 95 persen penduduk SBD adalah petani. Kalau 95 persen petani kita bangun selama lima tahun dan taruhlah 60 persen petani menjadi petani yang profesional, petani berdasi, apa yang terjadi di SBD? Bukankah ada kesejahteraan? Bukankah ada kemajuan? Bukankah kita jauh dari kemiskinan? Inilah yang menjadi komitmen paket Konco," katanya.



Di hadapan para pendukung dan simpatisannya, Kodi Mete mengatakan, akan membangun ibukota SBD dengan mulai berkomunikasi dengan warga Laura, karena warga Laura adalah warga yang berdomisili di ibukota kabupaten baru itu. Dan kalau tidak ada komunikasi dengan warga setempat, pasti akan ada timbul masalah-masalah sosial. Kotanya maju dan rakyatnya yang tertinggal.

Sebagai kabupaten baru, konsep pembangunan Konco tidak dipisahkan antara kota dan desa. Bahkan Konco akan mulai membangun dari desa. Desa yang rakyatnya tidak lapar.

"Bukan tidak lapar karena beras miskin (raskin), tapi tidak lapar karena beras dari kebun atau dari ladangnya sendiri. Kalau begitu, mana akar masalahnya selama ini? Kebunnya, lahannya, cara kerjanya yang menjadi masalah. Oleh karena itu kita ubah menjadi kerja pintar. Setelah kerja pintar, apakah cukup? Lahan luas tidak terolah, kalau tidak tanam juga sia-sia. Maka harus tanam pintar, pelihara pintar, panen pintar, makan pintar dan tidak boros serta simpan pintar. Kalau tidak simpan pintar, begitu malapetaka datang, selesai semuanya. Inilah contoh membangun desa dengan rakyatnya agar tidak kelaparan," ujarnya.

Selain itu, paket Konco juga menyatakan akan membangun desa agar tidak kekurangan air bersih. Selama ini air menjadi masalah di SBD. Setiap hari warga selalu kekurangan air sehingga paket Konco akan sungguh-sungguh berupaya memenuhi kebutuhan warga akan air bersih. Di daerah yang banyak terdapat air, Konco menyatakan akan mengajak warga setempat untuk mengoptimalkan air untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, seperti membangun tambak ikan, manfaatkan air untuk menanam sayur-sayuran dan lain sebagainya.

Paket ini pun menyatakan akan memberi perhatian penuh pada ketertiban masyarakat. "Dengan pendekatan persuasif kita memanusiakan manusia, memberi pengarahan, bimbingan dan berusaha mencegah sebelum terjadi masalah," katanya.

Dia juga mengajak kader-kader posyandu untuk membangun bersama aparat desa, karena merekalah yang menjadi ujung tombak perbaikan kesehatan masyarakat. Kampanye paket Konco dimeriahkan Duta Band Weetabula. (cha)

Pos Kupang edisi Sabtu, 4 Oktober 2008 halaman 1

Pilkada SBD, Donys Tidak Janji Muluk-muluk

WEETABULA, PK -- Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Donatus Dita Mete, S.H,M.Hum-Johanis Ngongo Ndeta (paket Donys) tidak menjanjikan hal yang muluk-muluk kepada masyarakat. Sebab semua program dan kegiatan yang dicanangkan akan dibahas bersama DPRD Sumba Barat Daya.

"Semua kebutuhan rakyat Sumba Barat Daya, sesuai situasi dan kondisi wilayahnya masing-masing, kami sudah mencatatnya dengan baik, sehingga pada waktunya kami akan memprogramkan kebutuhan itu melalui mekanisme dalam birokrasi pemerintahan," kata Dita Mete saat berkampanye di lapangan bola kaki Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Timur, Jumat (3/10/2008).

Dita Mete mengingatkan masyarakat jangan memilih calon pemimpin yang janji bohong pada rakyat, tetapi memilih pemimpin yang akan sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak menebar janji yang muluk-muluk.

"Kami menyampaikan pidato kampanye, bukan sekadar mencari popularitas murahan, tetapi kami sungguh-sungguh mau menjadi bupati dan wakil bupati SBD, karena kami mau memperjuangkan kepentingan rakyat SBD," katanya.

Dita Mete mengatakan, jika terpilih pada pilkada 2008 -2013 nanti, paketnya akan memulai menjalankan program, diantaranya melanjutkan penataan organisasi dan personel birokrasi yang adil dan seimbang dengan memperhatikan kelompok suku dan agama. Secara bertahap menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat dan menata kampung-kampung adat sesuai adat-istiadat setempat.

Selain itu, melakukan pembinaan kekeluargaan secara terus-menerus kepada masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Untuk menjaga kestabilan harga komoditi rakyat di pasaran, seperti vanili, kopi, jambu mete dan lain-lain, kata Dita Mete, pemerintah akan menerbitkan peraturan tentang penetapan harga komoditi.

Pemerintah juga akan memperjuangkan melalui pembahasan di DPRD tentang perbaikan tunjangan para kepala desa dan perangkatnya, serta tunjangan fungsional bagi guru swasta dan para medis swasta.

Untuk kesejahteraan sosial, lanjutnya, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan, bekerja sama dengan LSM-LSM yang mempunyai kepedulian terhadap anak dan perempuan.

Untuk pengembangan SDM, pemerintah memberi perhatian secara bertahap terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan juga peningkatan kualitas para pendidik melalui diklat dan pendidikan formal.

Untuk para birokrat, secara bertahap akan diberi kesempatan melalui pendidikan formal ke jenjang S1, S2 bahkan S3.
Selain itu dia juga mengingatkan kepada masyarakat agar jangan mau dibodohi oleh para calon pemimpin lainnya yang menyebut program BLT, BBM, Raskin, jaminan kesehatan gratis, asuransi kesehatan gratis dan program perumahan RSS dari dinas sosial adalah hasil perjuangannya. Itu semua adalah program pemerintah pusat, pemerintahan SBY, untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

"Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku bahwa itu adalah hasil perjuangannya, itu adalah bohong besar, omong kosong, dusta besar pada rakyat," tegasnya. (cha)

Pos Kupang edisi Senin, 6 Oktober 2008 halaman 1

KPUD Alor Tetapkan 113.036 Pemilih

KALABAHI, PK -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor menetapkan 113.036 jiwa yang memiliki hak suara dalam Pilkada Alor. Data jumlah pemilih itu lebih sedikit dari jumlah pemilih versi pemerintah daerah yang terdata sebagai daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebanyak 119.000 lebih jiwa.

Juru bicara KPUD Alor, H. Amir Tahir saat ditemui di Sekretariat KPUD di Kalabahi, Sabtu (4/10/2008), menjelaskan, jumlah pemilih yang ditetapkan setelah melewati tahapan verifikasi mulai dari tingkat PPS.

Menurut Tahir, daftar pemilih tetap (DPT) sebenarnya telah ditetapkan pada Jumat (3/10/2008), namun saat itu KPUD menerima informasi dari sejumlah desa di kecamatan Alor Barat Daya tentang banyaknya warga yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam rangka pilkada ini. Karena informasi itu, maka KPUD langsung menurunkan petugas ke sejumlah desa tersebut untuk mengecek kebenarannya. "Ternyata informasi itu banyaknya tidak benar," katanya.

Tahir mengatakan, memang di satu-dua wilayah ada warga yang tidak terdaftar. Terhadap mereka, petugas langsung mendata. Tahir menegaskan, data pemilih tidak ada perubahan lagi. Jumlah dari DPT ini yang akan dipakai untuk hari pencoblosan pada tanggal 30 Oktober nanti. Jika dibandingkan dengan jumlah pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur lalu, lebih banyak. Mengalami penambahan sekitar 900 jiwa. Pada Pilkada Gubernur, pemilih di Kabupaten Alor sebanyak 112.000 lebih.

Lebih lanjut Tahir menjelaskan, pelaksanaan kampanye akan dimulai pada tanggal 13 Oktober 2008. KPUD Alor telah menyiapkan empat zona kampanye dengan pembagian wilayah yang representatif dan sesuai dengan jumlah paket calon yang ada. Namun, zona kampanye yang telah dirancang KPUD ini masih akan dibahas bersama tim kampanye dari masing-masing kandidat. Pembahasan tentang kampanye ini termasuk pembagian zona tersebut, telah diagendakan pada Rabu (8/10).

Nanti dalam pembahasan bersama itu baru KPUD Alor menyodorkan rancangan yang ada, dan semuanya tergantung dari peserta rapat yang ada.

Mengenai TPS, Tahir menyebutkan, ada sebanyak 318 TPS yang tersebar di 175 desa/kelurahan di 17 kecamatan yang ada di kabupaten Alor. Jumlah ini telah dimasukkan juga dengan dua TPS khusus yang ada di Kota Kalabahi, yakni TPS di LP Mola dan RSUD Kalabahi. Jumlah TPS ini, jelas Tahir, jumlahnya lebih banyak dari jumlah TPS saat pilkada Gubernur yang hanya 305 TPS. Ini karena penambahannya di sejumlah desa/kelurahan yang jumlah pemilihnya cukup padat, juga bagi sejumlah wilayah di kabupaten ini yang cukup terisolasi.

"Prinsipnya kita belajar pengalaman pilkada gubernur kali lalu. Kekurangan-kekurangan yang ada, kita benahi agar pelaksanaan pilkada bupati dan wabup dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses," ujar Tahir.

Menyinggung logistik, Tahir menegaskan, KPUD Alor menjamin tidak ada masalah untuk pendropingan logistik ini dalam hari pencoblosan nanti. Untuk itu, ungkap Tahir, logistik pilkada, seperti surat suara dan lain-lainnya dalam pertengahan bulan ini sudah didroping dari Jakarta langsung ke Alor. Bila logistik telah tiba, langsung didroping ke TPS-TPS.

Pilkada Alor akan berlangsung 30 Oktober 2008 mendatang. Empat calon bupati dan wakil bupati telah ditetapkan KPUD Alor. Empat paket dimaksud yakni pasangan nomor urut 1, Drs. Immanuel E. Blegur-M.Si-Godlief Sirituka,BcKn (IMAGO), paket nomor urut 2 Drs.Amon Djobo-Haji Taufik Nampira,S. P, M. M (AMANAT), nomor urut 3 paket Drs.Abraham Maulaka-John F.Laukuan,BA (AMAL) dan pasangan nomor urut 4 Drs. Simeon Th.Pally-Drs.Yusran Tahir (SIMPATI). Keempat pasangan calon ini akan memulai tahapan kampanye pada tanggal 13-25 Oktober nanti.Tanggal 26-29 Oktober memasuki masa tenang, dan tanggal 30 Oktober nanti hari pencoblosan. (oma)

Paket Calon dalam Pilkada Alor:
1. Drs. Immanuel E Blegur-Godlief Sirituka (Paket Imago)
2. Drs. Amon Djobo-Haji Taufik Nampira (Paket Amanat)
3. Drs. Abraham Maulaka-John F Laukuan (Paket Amal)
4. Drs.Simeon Th Pally-Drs.Yusran Tahir (Paket Simpati)
Agenda:
* Kampanye: 13-25 Oktober 2008
* Masa Tenang: 26-29 Oktober 2008
* Pencoblosan: 30 Oktober 2008

Pos Kupang edisi Senin, 6 Oktober 2008 halaman 8

Petani Janji Stabilkan Harga Komoditi

ENDE, PK -- Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende, Ir. Marselinus YW Petu-Ir Stefanus Tani Temu, M.Si (paket Petani) berjanji memperhatikan masalah stabilitas harga komoditi pertanian jika keduanya terpilih dalam Pilkada. Paket Petani juga berjanji memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan.

Janji ini disampaikan Marselinus YW Petu saat bersama Stefanus Tani Temu berkampanye di Nangapanda, Kabupaten Ende, Jumat (3/10/2008). Menurut Marselinus, yang dikeluhkan masyarakat petani di Kabupaten Ende selama ini adalah rendahnya harga komoditi pertaniaan. Di daerah lain, harga komoditi pertanian seperti kakao, jambu mete dan sebagainya cukup tinggi, tetapi di Kabupaten Ende harga komoditi pertaniaan tersebut rendah dan tidak stabil.

Untuk mengatasi masalah harga komoditi pertanian ini, kata Marselinus, paket Petani berencana membangun Perusahaan Daerah (PD) Komoditi yang siap menampung hasil pertaniaan milik masyarakat sehingga para pedagang pengumpul tidak mempermainkan harga komoditas pertanian masyarakat karena PD Komoditi akan berperan sebagai penstabil harga.

"Misalnya, kalau harga kakao di pasar seharusnya Rp 20 ribu, sementara pedagang pengumpul membeli kakao dari petani dengan harga di bawah Rp 20 ribu, maka PD Komoditi akan membeli hasil komoditi pertanian masyarakat tersebut sesuai harga pasar sehingga kestabilan harga kakao tetap terjaga di tingkat petani. Ini yang akan menjadi kebijakan paket Petani jika dipercaya dan dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende," kata Marselinus.

Selain program pembangunan di bidang ekonomi pertanian, kata Marselinus, paket Petani juga akan memperhatikan masalah pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang penduidikan, paket Petani akan memperlakukan sekolah swasta sama dengan sekolah negeri. Gaji guru swasta harus disejajarkan dengan gaji PNS untuk golongan terendah.

"Misalnya gaji guru PNS dengan pangkat terendah sebesar Rp 1 juta perbulan, sementara gaji guru swasta di bawah Rp 1 juta, maka pemerintah akan memberi subsidi untuk menggenapi gaji guru swasta tersebut sehingga bisa sejajar dengan gaji guru negeri," katanya.

Di bidang kesehatan, lanjutnya, paket Petani akan membangun
dua rumah sakit pemerintah dengan tipe di bawah RSUD Ende di wilayah utara Ende dan wilayah selatan Ende. Karena selama ini letak RSUD Ende jauh dan sulit dijangkau masyarakat. Seringkali belum tiba di RSUD Ende, pasien sudah keburu meninggal di tengah jalan.

Paket petani, tambah Marselinus, juga akan memperhatikan masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Petani berencana membuka lima jalur jalan baru sehingga memudahkan masyarakat desa menjangkau ibukota kabupaten serta program dan kebijakan pembangunan lainnya.

Petani berjanji akan berupaya memenuhi janji tersebut dengan mendapat dukungan dari kader Partai Golkar di tingkat pusat dan Propinsi NTT. (mar)

Pos Kupang edisi Minggu, 5 Oktober 2008 halaman 10

Manggarai Bantu Dana Pilkada Matim

RUTENG, PK -- Pemerintah Kabupaten Manggarai akan mengucurkan dana senilai Rp 2 miliar lebih untuk membantu penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manggarai Timur (Matim). Saat ini, Pemkab Manggarai menunggu Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat mengajukan permintaan.

Bupati Manggarai, Drs. Christian Rotok mengatakan hal ini kepada wartawan di Ruteng, Kamis (2/10/2008). Menurut Rotok, Pemkab Manggarai bersama DPRD setempat sudah mengalokasi dana untuk Pilkada Matim sebesar Rp 2,5 miliar.

Bantuan tersebut di luar dana Rp 10 miliar yang sudah diserahkan kepada Penjabat Bupati Manggarai Timur bersamaan penyerahan P3D belum lama ini. Sementara dana pilkada diserahkan apabila KPUD mengajukan permintaan.

Dikatakannya, kunci sukses pelaksanaan pilkada Manggarai Timur ada di tangan Pemkab Manggarai Timur dan Propinsi NTT. Propinsi NTT mestinya proaktif menyikapi kekurangan dana untuk penyelenggaraan Pilkada di Manggarai Timur.

Rotok mengatakan, jika alasan APBD propinsi belum dibahas sehingga tidak bisa memberi bantuan, hal itu sebenarnya bisa disiasati. Kunci utama adalah niat baik untuk melancarkan pelaksanaan Pilkada di Matim.

Pemkab Manggarai sudah menyerahkan dana bantuan sebesar Rp 10 miliar ke Manggarai Timur dan Propinsi NTT sudah menyerahkan dana Rp 5 miliar. Total dana bantuan untuk Kabupaten Manggarai Timur mencapai Rp 15 miliar. Dana tersebut sudah terpakai seluruhnya termasuk membeli sejumlah mobil dinas. Bahkan pengadaan mobil mewah itu dilakukan saat proses Pilkada Matim berlangsung.

Anggota KPUD, Florentius Deby Syukur dan Bento Papur, yang ditemui beberapa waktu lalu, mengatakan, KPUD melaksanakan tahapan pilkada karena ada jaminan keuangan dari Pemkab Manggarai Timur. "KPUD sebagai penyelenggara bukan tuan pesta. Kami menjalankan proses yang ada sesuai jaminan dari tuan pesta itu," katanya. (lyn)

Pos Kupang edisi Minggu, 5 Oktober 2008 halaman 10

Paket As Laporkan Paket Nazar ke Polisi

BA'A, PK -- Penanggung jawab bagian hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Drs. Alfred Zakarias, M.Si - Drs. Stef Batemoy (paket As), Danny Zakarias, S. H, M. H, melaporkan calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Christian Nehemia Dillak, S.H - Zakarias P Manafe (paket Nazar) ke Polres setempat, Kamis (2/10/2008). Menurut Paket As, tim sukses paket Nazar telah membuat dan menyebarkan selebaran yang menghina paket As.

Kapolres Rote Ndao, Kompol Juventus Seran yang dihubungi melalui Kasat Reskrim, Ipda Nicodemus Ndoloe, SE di ruang kerjanya, Jumat (3/10/2008), membenarkan laporan tersebut.
Menurut Nicodemus, polisi sudah memeriksa beberapa saksi yang melihat selebaran yang diduga dibagi saat paket As berkampanye. Isi selebaran itu, jelas Nicodemus, tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh calon Bupati Rote Ndao, Alfred Zakarias.

Saksi-saksi yang diperiksa antara lain Alex Panggalahan dan Soekarno Saudale. "Semua yang diperiksa masih berstatus saksi. Sebab dalam selebaran itu ditulis oleh orang yang bernama Jonathan Killa dan sampai dengan saat ini polisi belum menemukan orang yang bernama Jonathan Killa. Apakah orang dengan nama itu ada atau tidak ada, belum dipastikan," jelas Nicodemus.

Sesuai laporan paket As, katanya, tim sukses paket As melihat selebaran itu dibagi oleh Ali Duru dari paket Nazar yang menggunakan mobil pick up warna putih dengan tulisan paket Nazar. Di dalam mobil tersebut terdapat Isak Suki dan Umar Kia yang diduga ikut membagikan selebaran tersebut.

"Selain pengaduan dari Danny Zakarias, polisi juga menerima pengaduan dari Panwaslu Kecamatan Lobalain yang melaporkan hal yang sama. Panwas memberikan nama tiga orang saksi, yakni Alex Panggalahan, Ari Panggalahan dan Sukarno Saudale," katanya. (iva)

Pos Kupang edisi Minggu, 5 Oktober 2008 halaman 10

Rumah Dua Air

Oleh Paul Burin

SAYA tak tahu apakah kampung lain punya tradisi yang sama seperti di kampung saya, Puor, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Di sana, pada tiap hari Minggu, usai misa, seluruh warga desa masih mendengar "perintah" kepala desa di halaman gereja.

Biasanya forum ini mengevaluasi kegiatan di desa pekan lalu, menyepakati target pekerjaan seminggu ke depan dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk dibicarakan. Waktunya tak menyita, sekitar tiga puluh menit sampai satu jam. Pertimbangannya, masyarakat butuh waktu untuk istirahat karena hari bae, hari Minggu.

Forum ini demokratis. Usai kepala desa "bertuah" warga boleh menyampaikan komentar, pendapat, kritik atau masukan- masukan konstruktif. Dan, pada kesempatan itu selalu ada kesimpulan maupun kesepakatan-kesepakatan.

Tetapi ini pengalaman saya sekitar 25 tahun lalu. Entahlah, apakah nilai-nilai yang lahir dari karsa masyarakat masih ada atau tidak. Mungkin saat ini sudah banyak perubahan. Entahlah!
Ada beberapa nilai positif lain yang saya tangkap dan masih saya ingat. Pertama, ketika itu semua rumah penduduk sudah permanen. Kalaupun semi permanen bisa dihitung dengan jari tangan. Modalnya karena kegotongroyongan. Semua warga di desa tanpa kecuali membuat arisan "tenaga" membangun rumah.


Saya tak membantah peran orang dari perantauan yang tak kecil membangun kampung itu. Hanya yang ingin saya kemukakan di sini ialah nilai-nilai positif yang dikembangkan saat itu dan ia seakan menjadi panglima. Menjadi kekuatan utama.

Kepala desa saat itu, Bapak Yosef Nusa Wuwur disusul Bapak Petrus Sari Liman, Bapak Viktor Bunga Kobun (alm) dan kepala desa lainnya boleh dibilang sukses membawa warganya maju. Mereka sukses membangun kemandirian, membangun jati diri serta mengangkat martabat warganya. Sesuatu yang positif jika saya bandingkan dengan kondisi desa tetangga lainnya. Mungkin juga penilaian ini sangat subyektif karena berangkat dari pengalaman batin yang tentu saja berbeda dengan pengalaman batin orang lain.

Karena kesuksesan membangun kampungnya itu, Majalah Dian dan saya ingat Pak Thom Wignyata (alm) datang ke kampung saya. Ia menulis khusus tentang kisah Kades Pak Yoseph Nusa Wuwur ini. Dian menulis secara lugas strategi yang dilakukan Pak Yos ini. Betapa Dian menggunakan diksi "kekuatan yang tak tertandingi." Sebuah kampung yang letaknya jauh di pedalaman namun sudah mempraktikkan banyak hal positif.

Namun Dian mengkritik bahwa konstruksi semua bangunan rumah di sana dua air, ventilasi pintu dan jendela yang kecil sehingga dari segi kesehatan kurang bagus. Pada malam hari warga masih menggunakan lampu pelita dan petromaks. Sekarang sebagian sudah memiliki genset.

Untuk memperkuat tulisan itu, Dian menurunkan foto salah satu rumah penduduk meski berdinding tembok, berseng namun kontruksinya masih dinilai sederhana. Obyek fotonya adalah salah satu rumah di Dusun Mikel.

Kedua, saat itu ada kebun desa dan lumbung desa. Ada juga kuda milik desa yang digunakan kades dan siapa saja untuk kepentingan "dinas" desa. Lumbung desa itu ditempatkan di kantor desa saat ini. Produksi pertanian ketika itu limpah ruah. Siapa pun yang mengalami "paceklik" pangan dapat membelinya dengan harga yang relatif murah.

Kini, rasanya sedih ketika mendengar kabar bahkan membaca berita koran yang menyebutkan penduduk di sana mengalami kurang pangan. Apakah benar mereka lapar atau karena faktor politis semata? Bila di kampung saya warganya sudah lapar, bagaimana dengan desa lainnya? Mungkin jauh lebih parah. Saya punya alasan rasional. Kampung itu letaknya di bawah kaki Gunung Labalekan. Daerahnya sejuk dan tanaman apa saja bisa hidup. Lantas didera kelaparan? Sungguh mati menjadi bahan pertanyaan yang tak pernah habis.

Saya juga mencatat karena kemajuan dan kekompakan yang baik, desa itu beberapa kali keluar sebagai juara kebersihan tingkat Kabupaten Flores Timur (ketika itu masih bergabung, Red). Hadiahnya pun tak seberapa, sebuah tape recorder dan bola voli.

Ketiga, kegiatan olahraga begitu hidup. Di kampung, ada sebuah klub bola kaki, Spirit namanya. Kebetulan Bapa Stanis Deri-- bapa saya-- sebagai instrukturnya. Klub itu berkembang sangat bagus. Kelebihan klub ini adalah selalu fair dalam setiap pertandingan bola kaki meski masih dalam skop antardesa. Saya sering mengikuti bapa ketika memberi latihan bolakaki. Kepada para pemain beliau selalu menekankan sportivitas dalam permainan. Dan, ia juga mengajarkan kepada para pemain bola soal teknik-teknik bermain bola modern. Distribusi bola menjadi tekanan beliau. Mengapa? Karena di sana kerja sama tim belum terbina baik. Dan, begitu banyak perubahan dalam klub Spirit ini.

Saya mencatat, ketika klub ini berhadapan dengan klub lain, seperti POL (Persatuan Sepakbola Labalimut), Gempa, Kerikil Tajam dan Bintang Pagi jarang terjadi pertengkaran di tengah lapangan, apalagi sampai kekerasan fisik. Saya menangkap pesan bahwa nilai-nilai solidaritas, persabahabatan dan saling menghargai menjadi tekanan.

Yang ditekankan adalah permainan dan bukan pertandingan. "Pertandingan" lebih pada konteks meraih kemenangan dengan berbagai cara, halal dan tidak halal. Sedangkan "bermain" adalah sebuah proses melatih mental untuk fair, menekankan sportivitas dan seni bermain yang pada akhirnya bisa meraih kemenangan. Dan, menurut saya, di sanalah semangat ini dikembangkan pada klub bola ini.

Saya mendengar kini perkembangan olahraga semakin pudar bahkan tak ada lagi yang menaruh minat untuk mengembangkan olahraga ini seiring bapa saya "pensiun" sebagai pelatih. Pertanyaan lainnya apakah lumbung desa masih ada, apakah masih ada kerja kelompok di kebun/desa atau membangun rumah secara bersama-sama?


Bagi saya, kepemimpinan menjadi roh atau kekuatan untuk menggerakkan masyarakat. Ketika roh kepemimpinan pudar, ketika tak ada lagi kewibawaan, ketika pemimpin tak punya jiwa kepamongan, dan ketika semuanya sudah tak ada lagi, maka kita akan sampai pada titik nadir. Kehidupan organisasi seakan tak ada lagi. Sama dengan hidup tanpa pemimpin meski di desa sekalipun. *



Pos Kupang edisi Sabtu, 4 Oktober 2008 halaman 10

Kembalikan NTT Kecilku di Boawae

Oleh Aris Ninu

SEKOLAH Pertanian Menengah Atas (SPMA) Boawae. Nama sekolah ini tenar pada masanya. Sebab dari sana lahir begitu banyak lulusan yang menjadi tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang bertugas di semua wilayah NTT.

Itu dulu. Hanya tinggal kenangan. Kini, sekolah ini mulai kurang perhatian. Ir. Vitalis Djuang, salah satu penggagas berdirinya sekolah ini, memberi kesaksian tentang perjalanan sekolah ini, juga mengungkapkan kegundahannya tentang nasib sekolah ini, kini.

Januari 1968, SPMA resmi berdiri di Kecamatan Boawae, sebagai sekolah pertanian pertama di Propinsi NTT. Sekolah dibangun karena NTT adalah daerah pertanian tapi tidak memiliki sekolah pertanian. "Daerah kita adalah daerah pertanian tapi kita tidak punya sekolah pertanian. Manusianya petani tapi sekolah pertaniannya tidak ada. Orang bertani tapi tidak memiliki pengetahuan. Itu pemikiran saya setelah menyelesaikan studi pertanian dan ditugaskan di Boawae," kenang Djuang.

Mulanya, tahun 1965, Djuang mendirikan SUT (Sekolah Usaha Tani). SUT ini mendidik para petani dan pemuda putus sekolah. Mereka dilatih tentang cara bertani yang baik. Lulusannya hanya diberi sertifikat pertanian. Namun SUT hanya bertahan dua tahun.

Lalu, beberapa tahun kemudian Djuang berhasil menghadirkan SPMA di Boawae. Lembaga ini berdiri, juga berkat bantuan lembaga donor yang difasilitasi Keuskupan Jerman. Proposal tentang rencana mendirikan sekolah itu dibuat dan dikirim ke Jerman melalui Yayasan Petani Pancasil Ende. Ada tanggapan positif. Dua profesor dari Jerman tiba di Boawae untuk mengkaji langsung rencana tersebut. Gubernur NTT saat itu, El Tari, juga datang ke Boawae untuk menanyakan pembangunan SPMA itu. Gubernur El Tari sangat setuju dan memerintahkan Camat Balukh untuk mengamankan tanah bagi lokasi pembangunan SPMA. Para bupati di NTT, juga datang dan menanam pohon kelapa di sekeliling lokasi pembangunan gedung SPMA.

Tanggapan pemerintah sangat positip. Setiap tahun, selalu ada dua sampai empat orang yang dikirim resmi dari tiap kabupaten di NTT untuk sekolah di SPMA Boawae. Jadilah sekolah yang lengkap dengan asrama menampung para siswanya itu, menjadi NTT mini.
Kurikulum di sekolah ini, papar Djuang, teori 30 persen dan praktek 70 persen. SPMA pun berjaya dan menghasilkan tenaga handal di bidang pertanian yang tersebar di seluruh NTT. Namun sejak 1991, SPMA Boawae tidak lagi menerima utusan dari setiap kabupaten.

"Saat Bupati Ngada, Drs. Piet Jos Nuwa Wea menjadi Kepala Bappeda NTT ia pernah menyuruh stafnya ke Boawae. Ada pertanyaan dari staf itu kepada saya. Pertanyaannya begini, apa harapan bapak dari SPMA. Jawaban saya hanya satu waktu yakni kembalikan SPMA Boawae ini menjadi NTT mini," kata Djuang.

"Kalau Anda wartawan tanya saya apa harapan saya, jawaban saya kembalikan SPMA Boawae ini sebagai NTT kecil karena di masa kami SPMA Boawae ini dikenal sebagai NTT kecil, dimana di sekolah ini ada semua komponen masyarakat NTT," kata Djuang.

***
Sampai sekarang, NTT masih mengandalkan sektor pertanian. Sebagian masyarakatnya adalah petani. Namun tidak ada lembaga pendidikan formal yang secara profesional menghasilkan tenaga-tenaga lapangan yang bisa menggerakkan dunia pertanian menjadi lebih maju.

Ada banyak sarjana pertanian, jebolan dari berbagai perguruan tinggi bermutu di tanah air yang saat ini ada di NTT. Tapi apa kenyataan yang kita hadapi? Petani kita setiap tahun selalu kelaparan.

Untuk bangkit di usia emas ini, kita memang perlu menoleh ke belakang. Sebab pengalaman di masa lalu kadang justeru menjadi suluh penerang jalan. *

Pos Kupang edisi Minggu, 5 Oktober 2008 halaman 1

Tenun Ikat, Aset Budaya Bernilai Ekonomis

Oleh Alfred Dama

SUATU hari di bulan Maret 2008. Dalam sebuah acara di Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, berkumpul ratusan warga desa setempat. Warga dari beberapa tetangga di Kecamatan Bola dan sekitarnya juga hadir. Sekelompok anak muda, pria dan wanita, juga tampak. Mereka berkumpul dalam kelompok- kelompok menyaksikan kampanye salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2008-2013.

Yang menarik, meskipun Desa Ipir berada jauh dan terpencil dari Maumere, Ibu kota Kabupaten Sikka, jarak itu tidak mengurangi niat anak muda di desa ini untuk tampil modis dan dendi. Para remaja datang mengenakan jelana jeans berbaju keluaran dan model terbaru dari toko. Gaya mereka pun mengikuti tren yang sedang berkembang. Sementara itu pada kelompok lainnya, sekelompok wanita juga datang ke tempat itu. Mereka hanya mengenakan kain sarung.

Sekilas tampak kuat perbedaan penampilan antara yang kelompok orangtua dan anak muda. Anak muda memilih pakaian-pakaian jadi yang modis, sementara orangtua masih mempertahankan tradisi dengan busana tradisional daerah setempat. Meski tampak sepele, ini sekaligus menunjukkan pergeseran budaya, dari budaya tradisional ke budaya modern dalam urusan memakai pakaian.

Pemandangan di Desa Ipir sebenarnya juga terjadi desa-desa lain di NTT. Para pemuda dan gadis desa zaman sekarang sudah mulai enggan mengenakan kain tenun ikat. Mereka lebih memilih busana jadi buatan pabrik dari bahan dan model yang trendi. Bila ini berlangsung terus, bukan tidak mungkin suatu saat tidak ada lagi yang mencintai dan karena itu mengenakan pakaian berbahan dasar tenun ikat.

Di tengah-tengah serbuan pakaian jadi buatan pabrik ke NTT, tenun ikat sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Bahkan, perancang busana kenamaan, Ramli, pernah memamerkan busana rancangannya berbahan tenun ikat NTT dalam acara peragaan busana di Jakarta dengan melibatkan para peragawati dan peragawan kenamaan di Jakarta. Jelas, tenun ikat juga bisa dijadikan tren mode busana di tingkat nasional. Hanya saja, menurut Ramli, bahan tenun ikat NTT, perlu diperhalus lagi.

Di dunia internasional, tenun ikat NTT khususnya para penenun tradisional dari Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara pernah meraih Penghargaan Pangeran Claus (Prince Claus Award) dari Pemerintah Belanda tahun 2004.
Di tingkat propinsi, warga NTT mesti berterima kasih kepada Herman Musakabe. Adalah Musakabe, yang ketika menjadi Gubernur NTT, menjadikan tenun ikat pakaian seragam para PNS. Gebrakan Musakabe ini terus bertahan hingga sekarang. Hasilnya, tenun ikat melambung pasarnya. Ibu-ibu di desa-desa menjadikan tenun ikat lebih dari sekadar keterampilan. Tenun ikat meningkat menjadi home industry.

Seperti diungkapkan penulis buku Pesona Tenun Flobamora, Erny Tallo, masing-masing daerah di NTT memiliki motif dan teknik menenun sendiri-sendiri. Teknik menenun itu bisa digolongkan ke dalam tiga cara, yaitu tenun ikat, tenun buna, dan tenun lotis. Ketiga teknik yang diwariskan secara turun-temurun ini menghasilkan jenis kain yang berbeda-beda dengan beragam motif, sesuai dengan yang berkembang di daerah asalnya.

Sayang, potensi budaya tenun ikat ini berangsur hilang. Lihat saja di desa-desa dan kampung-kampung kita. Jarang terlihat anak muda tekun menenun. Yang sibuk menenun adalah generasi senja, sementara yang muda-muda tak terlihat menenun. Mereka lebih sibuk dengan HP di tangan, ber-SMS ria, tertawa dan senyum sendiri di depan HP.

Kita butuh terobosan. Kita butuh langkah berani, terutama dari pemerintah, bagaimana menunjukkan kepada anak muda sekarang bahwa tenun ikat punya nilai ekonomis tinggi. Bagaimana caranya? Herman Musakabe sudah membuka jalan dan menetapkan hari Kamis setiap minggu menjadi hari tenun ikat untuk PNS. Sekarang era otonomi daerah. Mestinya para kepala daerah lebih leluasa mengatur ihwal pemerintahan, termasuk dalam urusan pakaian seragam. Kalau Herman Musakabe sudah berhasil dengan PNS pada hari Kamis, mengapa tidak ada kepala daerah yang mewajibkan anak sekolah tidak mengenakan seragam tenun ikat?

Tak sulit membayangkan berapa rupiah yang dapat dituai para pengrajin tenun ikat jika saja para PNS dan anak sekolah di seluruh NTT sekali seminggu mengenakan motif tenun ikat sebagai seragam. Mari kita menghitung. Saat ini jumlah PNS di NTT sekitar 22 ribu orang. Jumlah ini belum termasuk karyawan honorer, bank dan lembaga keuangan non bank yang juga wajib mengenakan busana motif daerah NTT. Lalu, jumlah anak sekolah, dari TK hingga SLTA 250 ribu. Andaikata satu lembar kain tenun ikat harganya Rp 350 ribu. berapa duit yang dibelanjakan untuk tenun ikat? Puluhan miliar rupiah duit akan masuk ke rumah-rumah pengrajin di desa-desa dan kampung-kampung.

Bila saja pemerintah juga mencoba menambah frekuensi pemakaian motif tenun ikat dari satu hari menjadi dua hari seminggu, maka dana yang mengalir ke desa dan kampung itu menjadi berlipat-lipat. Dan, itu adalah dana riil, bukan dana proyek ini dan itu yang kadang-kadang cuma telihat plang nama proyek sementara hasil proyeknya suram-suram.

Sesama warga dari Jawa begitu fanatik dengan batik. Banyak dari kita juga telah jatuh cinta dengan batik. Sah-sah saja. Tetapi mengapa orientasi kita selalu ke luar, seolah-olah yang dari luar lebih baik dari yang ada pada kita? Mengapa yang ada pada kita cenderung kita posisikan sebagai nomor dua, kurang tren, kurang populer? Mengapa kita begitu bergairah menomorsatukan produk luar, begitu bersemangat mempopulerkan buatan luar?

Kita punya tenun ikat yang sangat unik. Setiap daerah di NTT bahkan mempunyai motif dan corak sendiri. Perbedaan ini menjadikan tenun ikat kita semakin menarik. Pesona motif dan ragam hias diciptakan melalui perenungan dan konsentrasi tinggi, mengandung nilai filosofis yang diperuntukkan bagi hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya.

Saatnya kita harus mengalihkan tenun ikat dari sekadar kerajinan individu kepada industri. Batik maju dan menembus pasar dunia karena menjadi industri. Batik telah identik dengan Jawa. Jika harus bermimpi, maka mimpi paling indah kita saat ini adalah tenun ikat NTT punya hak cipta dan punya merk dagang sendiri. *
Pos Kupang edisi Sabtu, 4 Oktober 2008 halaman 1

Makan Semangka di Ranokolo

SEKELOMPOK pria dan wanita duduk melingkar di dalam pondok kecil di pinggir jalan raya Maurole- Welamosa. Yang tidak kebagian tempat, berdiri mengelilingi pondok. Mereka serius mendengar penjelasan dari seorang pria tua berpeci.

Seorang ibu muda menulis sesuatu pada buku besar. Pemandangan menarik tersaji di balik pondok. Ratusan buah semangka dan melon siap panen menyembul indah di hamparan sawah yang kering. Hamparan sawah Tiwu Lodja, sekitar 67 km arah utara Kota Ende.

Hari itu, Kamis 18 September 2008, jarum jam hampir menunjukkan pukul 10.00. Udara panas, jalanan berdebu, terik matahari mulai terasa membakar kulit. Diskusi kelompok pria dan wanita tersebut terhenti sejenak saat Pos Kupang datang menyapa. Seorang pemuda bergegas memetik buah semangka. Dibelah lalu disajikannya. Semangka Ranokolo tak kalah rasanya dibanding semangka asal Tarus, Semau, Kabupaten Kupang. Kerongkongan segar, dahaga sirna.

Mereka yang berkumpul di pondok itu adalah anggota kelompok tani dari Kampung Wolondopo, Desa Ranokolo, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Para petani itu tergabung dalam Sekolah Lapangan (SL) Wolondopo. Hari itu mereka menggelar rapat difasilitasi tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Rofinus Bheti, S.Pt. Agenda pokok yang dibahas adalah persiapan acara panen perdana semangka dan melon pada Selasa, 23 September 2008. Panen perdana dilakukan Camat Maurole, Drs. Gregorius Gadi dan pejabat dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

"Kami buat acara sederhana. Kami undang Pak Camat untuk panen secara simbolis sekaligus memberikan motivasi kepada kami untuk lebih serius mengembangkan semangka dan melon," kata Ketua Kelompok Tani Wolondopo, Alexius Wai (62).

Menurut Rofinus Bheti, Sekolah Lapangan (SL) Wolondopo semacam proyek contoh guna optimalisasi pemanfaatan lahan sawah tadah hujan di Desa Ranokolo. Luas lahan sawah tadah hujan di desa itu sekitar 150 ha. Kebiasaan lama, setelah panen padi (sekali dalam setahun), petani di sana menanam kacang hijau. Pasca panen kacang, mereka istirahat total dari aktivitas di sawah karena ketiadaan air. Mereka beralih memetik jambu mete dan kakao atau mengurusi ternak sapi, kerbau, kambing, babi dan ayam.

"Setelah panen padi dan kacang, petani istirahat. Mereka tunggu musim hujan berikutnya. Jadi sekitar tiga sampai empat bulan lahan tidak dimanfaatkan," kata Rofinus Bheti yang tinggal di Desa Ranokolo sejak tahun 2000.

Inspirasi Rofinus Bheti mendorong petani Ranokolo mengembangkan semangka dan melon datang dari Tarus, Kabupaten Kupang. Dalam suatu pelatihan di Kupang tahun 2007, ia menyempatkan diri mengamati usaha tanaman semangka di Tarus. Dalam waktu 75 hari petani di Tarus sudah bisa panen semangka dan melon. Pemasarannya pun sangat bagus. Petani mendapat keuntungan.

Sekembali ke Ende ia mengorganisir petani binaan dan membuat rencana sekolah lapangan. Rencana tersebut didukung pimpinan BK3P (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian) Ende dan Dinas Pertanian dengan memberikan bibit semangka hibrida, melon serta pupuk. Tanggal 22 Juli 2008 ujicoba penamanan semangka dan melon dimulai pada lahan seluas 25 are milik Thomas Taghi (60), salah seorang anggota SL Wolondopo.

Rofinus Bheti bangga, cara mengembangkan semangka yang diajarkan kepada 25 petani binaanya cukup berhasil. Berat buah maksimal mencapai 6 kg dan terasa manis seperti semangka Tarus atau Semau.

Meski demikian, para petani masih perlu didampingi terutama dalam hal perawatan dan perlakuan agar semangka tidak berbuah tunggal. Idealnya satu pohon semangka bisa menghasilkan 2-4 buah/pohon. "Bila pemangkasan tidak dilakukan lebih dini, satu pohon hanya menghasilkan satu buah semangka," ujarnya.

Menurut Rofinus usaha pada tahun pertama sekadar ujicoba. Hasil panen pertama untuk konsumsi sendiri dan sebagian dijual. Tahun depan tanaman ini diharapkan menjadi andalan petani Ranokolo mendapatkan uang setelah panen padi dan kacang hijau. Ia berharap, setiap anggota SL Wolondopo bisa menanam 25 are tanaman semangka di lahan sawah tadah hujan. Kebutuhan air bisa terpenuhi dengan menggunakan mesin pompa air.

Ketua Kelompok Tani Wolondopo, Alexius Wai mengakui, selama ini mereka hanya mengenal semangka lokal berbuah kecil dan rasanya kurang manis. Semangka hibrida yang diperkenalkan PPL Rofinus Bheti sangat bagus dan memberikan harapan bagi mereka mendapatkan uang pada musim panas.

"Kami banyak belajar lewat sekolah lapangan. Tahun pertama ini kami belajar bersama. Tahun depan, kami akan usahakan sendiri di lahan masing-masing," ujar Wai dibenarkan anggota kelompok lainnya, Thomas Tahi, Petrus Sato, dan Martinus Mbete.

Alexius Wai dan Rofinus Bheti menyadari, pemasaran menjadi masalah yang bakal dihadapi anggota kelompok tani tersebut. Namun, mereka optimis pasar lokal seperti Kota Ende, Maumere dan Mbay bisa ditembus. "Sejauh pengamatan saya, penjual buah di Kota Ende mendatangkan semangka dari Kupang," kata Bheti.

Peluang lain, Ranokolo, Ropa, Sokoria berada di jalur segitiga jalan Pantura Flores. Mbay di barat, timur ke Maurole-Maumere dan selatan ke Ende. Saban hari jalur ini dilalui bus antarkota dan angkutan pedesaan. Kemudahan akses transportasi itu merupakan peluang yang harus diambil. Setiap hari orang datang dan pergi.

Ranokolo pun tidak jauh letaknya dengan proyek pembangunan listrik tenaga uap (PLTU) berkekuatan 2x7 MW di Ropa, sekitar 3 km dari lokasi persawahan Tiwu Lodja. PLTU Ropa merupakan sumber daya energi yang dibutuhkan untuk pengembangan industri di kawasan Utara Flores. Masa depan petani di wilayah utara Ende, Sikka dan Kabupaten Nagekeo sangat menjanjikan. Lahan kering pada musim panas bukan menjadi alasan untuk menyerah. (dion db putra/eugenius moa)


Tinggal di kampung

"SELAMA 18 tahun menjadi PPL, saya selalu tinggal di kampung. Pindah dari kampung ke kampung bersama keluarga," kata Rofinus Bheti, S.Pt, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Ranokolo, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.

Dengan memilih tinggal di kampung, kata Bheti, dia lebih memahami dan mengenal kehidupan para petani.
Setelah menyelesaikan kuliah di Kupang, Rofinus Bheti mengabdi sebagai PPL honorer di Desa Wolojita tahun 1990. Tahun 1993 dia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setelah mengabdi selama delapan tahun di Wolojita (1990-1998), suami dari Yulita Wigho yang dinikahinya tahun 1996 itu dipindahkan ke Detusoko.

"Desa binaan saya di Detusoko adalah Saga. Di sana saya sempat membuat sekolah lapangan," katanya.
Hanya dua tahun dia bertugas di Detusoko. Pada tahun 2000, Rofinus Bheti dimutasi ke Kecamatan Maurole. Ayah dua anak itu ditempatkan sebagai PPL di Desa Ranokolo sampai sekarang. Dia juga merangkap sebagai mantri tani. Menurut Bheti, di kecamatan Maurole terdapat enam tenaga PPL yaitu Lawan Silvester, Rofinus Bheti, Thres Jumba, Albina Moi, Romanus Said dan Darius Pio. Setiap PPL bertugas melayani satu sampai dua desa binaan.

"Petani tidak percaya kalau kita hanya omong-omong. Mereka baru percaya kalau melihat contoh. Jadi, kita harus beri contoh dulu dan selalu bekerja bersama- sama dengan mereka," kata ayah Ferdinanto Y Bheti (11) dan Marvin Theresa Bheti (6) tersebut.

Salah satu kendala yang dihadapi PPL adalah menularkan pengetahuan dan keterampilan kepada para petani binaan. "Daya serap petani kita umumnya lemah. Mereka tidak mudah mengadopsi pengetahuan dan keterampilan dari PPL. Maka pendampingan masih sangat dibutuhkan. Seorang PPL harus sabar. Tidak semua program kita berhasil," demikian Rofinus Bheti. (dion db putra)

Pos Kupang edisi Sabtu, 27 September 2008, halaman 16

Demo Pendukung Paket AFI Berlanjut

KUPANG, PK -- Pendukung dan simpatisan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Ir. Alex Foenay-Dra. Sofia Malelak de Haan (paket AFI) kembali melakukan demo di KPUD Kabupaten Kupang, Senin (29/9/2008). Aksi kemarin merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya, Minggu (28/9/2008).

Melalui tujuh orang perwakilannya yang menemui Johni K.Tiran (Ketua KPUD) dan Rahel Suhardjana (Ketua Pokja Pencalonan) di ruang rapat KPUD setempat, pendukung dan simpatisan paket AFI menuntut KPUD menunjukkan bukti tanda terima dari pasangan calon lain yang diduga terlambat memasukkan daftar kekayaan kepada KPK.

Tujuh orang perwakilan massa adalah Drs. Dumuliahi Djami, Rudy Tonubessi, Lamek Blegur, Nelson Ndolu, Vinsen Huler dan John Djogo. Dumulihai Djami mempertanyakan hasil pleno yang tidak disampaikan kepada masing-masing pasangan calon, termasuk AFI dan media massa, dan juga mempertanyakan tempat berlangsungnya pleno karena tidak dilakukan di KPUD setempat.

Lamek Blegur mempersoalkan kenapa KPUD tidak menjelaskan aturan yang dipakai sebagai rujukan penyampaian daftar kekayaan kepada KPK.

Menurut Lamek, paket AFI menyampaikan daftar kekayaan pasangan calon kepada KPK merujuk pada PP Nomor 17 Tahun 2005.

Johni Tiran mengatakan, rujukan yang digunakan AFI berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2005 itu tidak salah dan dia sendiri juga setuju. Tapi, yang digunakan KPUD adalah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam dialog ini disepakati bahwa KPUD Kabupaten Kupang siap menujukkan tanda terima pasangan calon lain yang diduga terlambat memasukkannya sama dengan paket AFI. Namun sebelum ditunjukan, Johni Tiran meminta agar KPUD diberi kesempatan untuk berkonsultasi ke KPUD NTT.

Permintaan itu disetujui sehingga Johni Tiran serta Ketua Pokja Rahel Suhardjana meninggalkan ruang pertemuan dan menuju KPUD Propinsi. Keberangkatan mereka juga diikuti tujuh perwakilan, berselang 30 menit kemudian.

Ketua KPUD serta Ketua Pokja bersama tujuh orang wakil massa pendukung AFI kembali dari KPUD sekitar pukul 15.45 Wita,.

Dumulilahi selaku kooridinator mengumumkan kepada massa hasil konsultasi dengan KPUD Propinsi, bahwa untuk sementara massa bubar dan kembali ke sekretariat sambil menunggu hasil investigasi KPUD NTT kepada KPUD Kabupaten Kupang paling lambat pukul 24.00 Wita. Massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 16.00 Wita.

Johni Tiran yang hendak dimintai konfirmasinya tidak bersedia memberikan keterangan karena segera kembali ke KPUD Propinsi.

Para pendukung dan simpatisan paket AFI, sebelum ke KPUD Kabupaten Kupang, terlebih dahulu mendatangi KPUD Propinsi NTT di Jalan Polisi Militer. Mereka diterima oleh Ketua KPUD Propinsi NTT, John Depa dan Marianti Luturmas.

Setelah menemui Ketua KPUD Propinsi, massa yang menggunakan kendaraan roda empat, truk serta kendaraan roda dua, beranjak menuju KPUD Kabupaten Kupang dan tiba sekitar pukul 11.30 wita. (mas)

Pos Kupang 30 September 2008 halaman 8

1.088 DCS di NTT Ditetapkan

KUPANG, SENIN - Sebanyak 1.088 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Propinsi NTT ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD) NTT masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Sedangkan caleg yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat sebanyak 122 orang.

Demikian data yang diterima Pos Kupang dari Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan pada KPUD NTT, Senin (29/9/2008). KPUD NTT telah mengumumkan DCS yang terdiri dari nama caleg dan partai pengusung per daerah pemilihan, di antaranya dengan menempelkan pada papan informasi yang ada di sekretariat KPUD NTT dan pengumuman lewat media massa. Pada DCS itu tidak disertakan dengan foto caleg.

Jumlah caleg yang masuk DCS lebih sedikit dari target caleg yang ditetapkan yaitu 120 persen per alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau setara secara keseluruhan berjumlah 2.508 orang. Pada masa pendaftaran, caleg yang didaftar 38 parpol sebanyak 1.396 orang. Pada masa perbaikan, yang memasukkan berkas sebanyak 1.210 caleg. Dari jumlah itu yang memenuhi syarat 1.088 orang, dengan rincian 750 laki-laki (68,93 persen) dan 338 perempuan (31,07 persen).

Caleg yang lolos memenuhi delapan hal prinsip, diantaranya semua dokumen caleg yang masuk harus lengkap dan bobot hukumnya sama. Yang berstatus PNS harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dan surat pernyataan bahwa surat pengunduran diri sedang dalam proses. Dokumen yang difotokopi yaitu ijazah legalisir basah ditambah 2 fotokopi ijazah yang dilegalisir basah, serta SKCK harus sesuai dengan tempat domisili.

Berbeda dengan KPUD NTT, KPUD Timor Tengah Selatan hingga kemarin belum mengumumkan daftar nama-nama caleg. Belum ditetapkannya DCS terjadi lantaran masih terdapat partai yang belum memberikan paraf pada daftar caleg yang ada serta masih ada kesalahan penulisan nama caleg.

Anggota KPUD TTS, Ir. Rambu Mella yang dikonfirmasi di SoE, Senin (29/9/2008) membenarkan hal tersebut. Rambu mengakui sejak Jumat (26/9/2008) KPUD TTS sudah menghubungi pengurus partai untuk memparaf daftar nama dan urutan caleg. "Hingga kini ada tiga partai yang belum memparaf daftar nama dan urutan calegnya. Ketiga partai itu yakni, Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Pemuda Indonesia. Kami sudah menghubungi pengurus ketiga partai tersebut namun sampai sekarang belum ada yang datang," ujar Rambu.

Untuk kesalahan penulisan nama, lanjut Rambu, KPUD TTS memutuskan nama yang dipakai sesuai dengan yang ada diijazah masing-masing caleg. Pasalnya ijazah dapat dijadikan sebagai patokan kebenaran penulisan nama seseorang.

Tentang jumlah DCS yang akan diumumkan, Rambu mengatakan sesuai hasil verifikasi KPUD TTS sebanyak 789 caleg sementara dari 37 partai akan diumumkan ke publik. Jumlah angka itu didapatkan setelah menyeleksi 798 berkas caleg yang masuk ke KPUD TTS.

Rambu merincikan dari 789 itu terdiri dari 562 caleg pria dan sisanya, 227 caleg perempuan. Dengan demikian total keterwakilan perempuan untuk sementara dalam pemilu 2009 sebesar 28,77 persen. Sementara bila dilihat dari masing-masing partai hanya 19 partai saja yang memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. (ACA/ALY)

Paket Doa janji Tata Birokrasi

ENDE, PK -- Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende, Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si-Drs Achmad Mochdar (paket Doa) akan melakukan penataan birokrasi pemerintahan jika keduanya terpilih dalam Pilkada Ende. Jika birokrasi sudah baik, maka pelaksanaan program pembangunan selanjutnya juga akan berjalan sesuai harapan.

Don Bosco M Wangge mengatakan hal ini saat tampil berkampanye di Nangapanda, samping Mapolsek Nangapanda, Minggu (28/9/2008). Menurut Wangge, dalam penataan birokrasi, seseorang harus ditempatkan dalam jabatan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

"Kalau seseorang ditempatkan dalam jabatan tidak sesuai dengan kemampuannya, maka pelaksanaan pekerjaan tidak efektif. Oleh karena itu, kalau kami terpilih dan dipercaya masyarakat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende, kami akan menata birokrasinya terlebih dahulu," kata Wangge.

Wangge juga memaparkan sejumlah program kerja lainnya jika paket Doa terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ende. Pada umumnya program paket Doa meliputi pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta kebijakan lainnya. Semuanya diupayakan untuk memberi perubahan terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Ende.

Juru kampanye Yustinus Sani, SE yang juga ketua Bappilu pemenangan paket Doa mengatakan, pendukung dan simpatisan siap memenangkan paket Doa dalam Pilkada Ende, 13 Oktober 2008 mendatang.

Sebelumnya, calon Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar dalam kampanye monologis yang digelar di Desa Riaraja, Kecamatan Ende, Sabtu (27/9/2008) sore, berjanji akan memberi perubahan terhadap pembangunan di Kabupaten Ende. Masalah utama yang kini dihadapi masyarakat Kabupaten Ende dan membutuhkan perubahaan adalah masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. (mar)

Pos Kupang 30 September 2008 halaman 8

Domi

Perjalanan ke kampung leluhur pekan lalu.
Kutemukan kampung-kampung sunyi.
Kampung dengan kaum lelaki pergi. Sepi.
Tersisa wanita, sekelompok pria renta serta bocah-bocah.
Perempuan... betapa kuat menjaga dan merawat. Dalam kesendirian.
Malaysia, tempat di mana pria-pria Flores, Timor, Lembata, Sumba, Rote, berkelana.
Mereka lupa pulang...
NAMANYA Dominikus. Biasa disapa Domi. Umur 44 tahun. Delapan tahun lalu, dia merantau. Pergi mengikuti ajakan orang sekampung yang bertutur indah tentang Nunukan, Sabah, Tawao, Kuala Lumpur. Malaysia itu tanah terjanji. Mudah memetik ringgit, berlimpah ruah menjadi rupiah.

Domi pergi tanpa surat-surat resmi. Tidak melalui PJTKI berlisensi dan kredibel. Domi merantau bermodal otot. Impiannya memperbaiki nasib karena merasa lelah berladang, letih menyadap nira, memasak moke (minuman alkohol dari bahan nira) yang harganya sulit melonjak di pasar Lio, Lela, Paga dan Sikka.

Sri Bintan Pura Tanjungpinang, itulah tempat terakhir Indonesia yang dijejakinya. Domi berhasil masuk hutan Malaysia. Menjadi pemetik kelapa sawit. Hampir sepanjang tahun tinggal di kamp perkebunan sawit milik majikan. Jarang pergi ke kota terdekat. Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, Domi tidak berhak jalan-jalan ke kota untuk berbelanja atau sekadar cuci mata. Tempat yang layak hanya di hutan agar jauh dari intaian polisi Malaysia. Begitu yang selalu diingatkan majikan.

Domi mengirim uang Rp 700 ribu untuk istri dan anak di kampung. Dan, cuma sekali itu dalam lima tahun. Tiga tahun terakhir dia beradu gesit dengan polisi yang rajin mengusir TKI. Dalam pelarian melelahkan di belantara Malaysia, Domi "jatuh cinta" dengan wanita Flores yang sama-sama berstatus TKI ilegal. Domi lupa istri sah dan kedua anaknya di kampung. Wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya persis Domi. Kulit hitam manis, rambut keriting, bibir agak tebal sedikit. Wajah khas Lio.

Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Segesit-gesitnya Domi dan istri mudanya berkelit dari kejaran polisi Malaysia, akhirnya keok juga. Awal September 2008, Domi tertangkap. Cuma dua pilihan, masuk penjara atau segera pulang ke nuaola (artinya, kampung halaman).

"Saya digiring sampai ke kapal hanya dengan baju di badan. Tidak diberi kesempatan kembali ke kamp mengambil tas pakaian dan lain-lain. Sampai sekarang saya belum tahu bagaimana nasib istri dan anak di sana. Mungkin mereka juga sudah ditangkap polisi," kata Domi lima hari lalu. Domi bukan orang lain. Dia masih saudaraku. Lama kami tak bersua. Saat jumpa, Domi bukan lagi pria yang dulu beta kenal rajin berkebun, pintar membuat moke kualitas nomor satu.

Merantau delapan tahun, Domi pulang dengan hasil nihil. Bercelana pendek dekil dan kaus oblong. Jauh lebih bagus baju yang dipakainya saat pergi delapan tahun lalu. Tiba malam hari di kampung 20 September lalu, Domi mengetuk pintu rumah berdinding bambu, dipeluk sang istri dengan senyum dan air mata.

"Lebih baik kau pulang, saya tidak butuh kau bawa apa-apa," kata istrinya. Mendengar pengakuan Domi tentang istri muda dan anak, istri yang dinikahi Domi secara resmi di gereja tahun 1991 hanya bisa diam. Diam seribu bahasa. Kisah lanjut tak ada yang tahu.

***
DOMINIKUS, saudaraku itu adalah bagian dari 26.122 TKI ilegal yang diusir pemerintah Malaysia selama tahun 2008. Seperti dirilis Kantor Berita ANTARA dua hari lalu, mereka pulang ke Indonesia melalui pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Propinsi Kepri.

Menurut data Imigrasi Tanjungpinang, TKI bermasalah yang diusir dari Malaysia pada bulan Januari sebanyak 2.851 orang; Februari 2.402 orang; Maret 1.929 orang, April 3.262 orang; Mei 3.211 orang; Juni 2.967 orang; Juli 2.829 orang; bulan Agustus 3.903 orang dan bulan September sebanyak 2.768 orang. Domi masuk data bulan September itu.

Di kampung leluhur, kutemukan kera menggasak pisang di bibir
kampung, babi hutan merusak singkong dan jagung.
Banyak lahan tidur dan anjing tak lagi menggonggong.

Pria-pria produktif berkelana. Anak-anak hidup tanpa ayah.

Dicambuk, dihina, diusir sebagai bangsa kuli...mereka tak peduli.
Pergi dan pergi lagi.
Malaysia, entah sampai kapan menjadi tanah terjanji.
Siapa yang peduli?
Teringat para calon bupati-wakil bupati yang kini getol sosialisasi diri. Terkenang anggota DePeEr, DePeDe yang kini giat tunjuk muka di kampung. Semoga menemukan Domi-Domi yang lain. (dionbata@poskupang.co.id)

Rubrik BETA (Beranda Kita) Pos Kupang edisi Senin, 29 September 2008 halaman 1

KPUD Belu Tetapkan Zona Kampanye

ATAMBUA, PK -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Belu menetapkan empat zona kampanye bagi calon bupati dan wakil bupati Belu periode 2009 - 2014. Zona I meliputi Kecamatan Kakulukmesak, Kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan dan Kecamatan Nanaet Dubesi. Zona II meliputi Kecamatan Tasifeto Timur, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Raihat dan Kecamatan Lasiolat.

Zona III meliputi Kecamatan Malaka Tengah, Kobalima, Kobalima Timur, Malaka Timur, Raimanuk, Laenmanen, Sasitamean, Botin Leobele dan Kecamatan Kufeu. Sedangkan zona IV meliputi Malaka Barat, Weliman, Wewiku dan Kecamatan Rinhat.
Ketua KPUD Belu, A Martin Bara Lay, S.H, didampingi anggota KPUD, Ahmad Setyawan, mengatakan hal ini di sela-sela rapat dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon di sekretariat KPUD Belu, Kamis (25/9/2008).

Martin menjelaskan, penetapan zona kampanye ini berdasarkan pertimbangan yang matang guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan kampanye umum. KPUD Belu akan mengatur jadwal sedemikian rupa sehingga massa pendukung pasangan calon tidak saling berpapasan ketika usai kampanye umum.

Menurut dia, titik kerawanan saat kampanye manakala sesama pendukung saling berpapasan. Untuk itu, KPUD sedini mungkin mengundang tim sukses dan tim kampanye dari masing-masing pasangan calon untuk membahas secara mendalam masalah ini sehingga pelaksanaan kampanye berjalan lancar dan aman.

"Kita sudah mengatur jadwal kampanye masing-masing pasangan calon. Pembukaan kampanye tanggal 3 Oktober dimulai dengan pemaparan visi, misi dan program kerja pasangan calon di hadapan paripurna DPRD Belu," katanya.

Sesuai jadwal umum kampanye, tanggal 4, 6 dan 7 Oktober, kampanye pasangan Gemar di Zona I, pasangan Sera di Zona II, pasangan Brita di Zona III dan pasangan Jalin di Zona IV. Pada tanggal 8, 9 dan 10 Oktober, pasangan Sera di Zona I, Brita di zona II, Jalin di zona III dan Gemar di Zona IV. Pada tanggal 11, 13 dan 14 Oktober pasangan Brita di Zona I, Jalin di Zona II, Gemar di Zona III dan Sera di Zona IV. Sedangkan kampanye putaran terakhir, pada tanggal 15, 16 dan 17 Oktober, pasangan Jalin di Zona I, Gemar di Zona II, Sera di Zona III dan Brita di Zona IV," jelasnya.

Tentang titik-titik kampanye umum, Martin mengatakan, untuk zona I berada di tiga titik, yakni di Kakulukmesak, Kota Atambua dan Halilulik. Untuk zona II, terpusat di tiga titik, yakni Weluli, Lasiolat, Wedomu. Zona III terpusat di tiga titik, yakni Betun, Kaputu dan Kobalima. Sedangkan zona IV terpusat di dua titik, yakni Besikama dan Weliman. (yon)

Pos Kupang edisi Sabtu, 27 September 2008 halaman 8

Pilkada TTS, Paket Jetcar Jadi Tersangka

SOE, PK -- Penyidik Polres Timor Tengah Selatan (TTS) menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati TTS, Drs. Junus E Tahun dan Drs. Carolus Nubatonis (paket Jetcar) sebagai tersangka kasus pemalsuan surat dukungan calon perseorangan di wilayah Manufui, Kecamatan Santian dan Meusin, Kecamatan Boking. Status tersangka dikenakan setelah polisi memeriksa puluhan saksi.

Kapolres TTS, AKBP Suprianto yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, AKP Sandy Sinurat, S.Ik, di SoE, Kamis (25/9/2008), mengatakan, perubahan status paket Jetcar dari saksi menjadi tersangka karena menggunakan nama-nama warga yang diduga palsu dan diajukan sebagai data persyaratan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPUD TTS. "Lantaran berpasangan, maka tersangkanya tidak bisa hanya dari calon bupati saja. Calon wakil bupati juga kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini," kata Sandy.

Menurut Sandy, sebenarnya polisi telah melayangkan surat panggilan kepada paket Jetcar untuk diperiksa sebagai tersangka, Kamis (25/9/2008). Namun karena keduanya masih sibuk, kuasa hukum paket Jetcar, Simon D Tunmuni, S.H, meminta pemeriksaan terhadap paket Jetcar dilakukan hari Jumat (26/9/2008).

Sandy belum bersedia membeberkan pasal yang dikenakan kepada paket Jetcar. Alasannya, penyidik belum memeriksa keduanya. "Setelah keduanya kami periksa nanti, baru kami sampaikan pasal yang dilanggar Jetcar," kata Sandy.

Tentang berkas tersangka Yusrial Liu (koordinator lapangan paket Jetcar) wilayah Boking dan Santian, Sandy menjelaskan berkasnya sudah rampung. Rencananya, hari ini, Jumat (26/9/2008), berkas akan dikirim ke Kejari SoE. (aly)

Pos Kupang 27 September 2008 halaman 8

Sol-Mat Beri Beasiswa Kedokteran

WEETABULA, PK -- Pasangan calon Bupati (Cabup) dan calon Wakil Bupati (Cawabup) Sumba Barat Daya (SBD), Drs. Soleman Billy Lolo Ole, M.Si dan Matias Ndelo,S.Sos (paket Sol-Mat) berjanji akan memberikan beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi untuk melanjutkan kuliah di fakultas kedokteran, baik untuk dokter gigi maupun dokter umum.

Janji itu disampaikan paket Sol-Mat, pada acara pemaparan visi misi cabup/cawabup di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBD, pada rapat Paripurna Istimewa DPRD SBD, di ruang sidang DPRD SBD, Kamis (25/9/2008) siang.

Soleman mengatakan, apabila para siswa/i berprestasi tersebut telah menyelesaikan pendidikan kedokteran, maka pihaknya akan menempatkan kembali ke daerah asal sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, pihaknya juga akan berupaya bagi putra/i daerah yang berprestasi agar diprioritaskan masuk sekolah kepolisian untuk mengabdi di daerah ini.

Pihaknya juga akan memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan peningkatan akses kesehatan. Peningkatan akses kesehatan itu seperti peningkatan pelayanan puskesmas di tiap kecamatan.Misalnya, kalau sebelumnya puskesmas atau pustu itu hanya melayani pasien setengah hari, maka akan ditingkatkan pelayanan hingga malam hari, termasuk pelayanan rawat nginap dan ketersediaan berbagai obat.

Untuk pembangunan rumah sakit daerah, paling lambat tahun 2010 sudah bisa dimulai pembangunannya. Namun bagi pengusaha atau lembaga swasta yang ingin membangun rumah sakit di SBD, pihaknya memberi kesempatan seluas-luasnya.

Selain itu akan dilakukan revitalisasi pertanian, peningkatan produksi sawa ladang dari biasanya setahun sekali menjadi dua kali panen dalam setahun dengan pengaturan irigasi pengairan yang lebih memadai. Dilakukan juga pengaturan irigasi untuk kebutuhan pertanian, memperbaiki jaringan perpipaan agar kebutuhan air bersih bisa diatasi. "Kami juga akan menyiapkan masing-masing satu mobil tangki untuk delapan kecamatan di SBD. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat," tutur paket tersebut.

Di bidang kelautan, lanjut mereka, khusus untuk perikanan, pihaknya akan bekerja sama dengan investor luar guna membuka pabrik ikan kaleng. Sementara kehutanan, pihaknya terus mengembangkan jambu mete dan kemiri yang saat ini menjadi komoditi unggulan di kabupaten itu.

Pihaknya juga berupaya mendatangkan investor untuk membangun pabrik pengolahan di SBD, sehingga jambu mete tidak lagi dijual dalam bentuk gelondongan keluar daerah, melainkan barang setengah jadi. Bahkan diupayakan agar menjadi barang jadi yang tersedia dalam kemasan.

Dengan membangun pabrik, lanjut keduanya, tentu akan mendatangkan dampak ikutan seperti membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan kerja, hal mana akan mengurangi pengangguran.

Di bidang pertambangan, Paket Sol-Mat juga berencana mengembangkan bahan pembuat semen putih. Selain itu, pengembangan asset budaya dan parawisata, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengolahan energi, peningkatan efektifitas penangulangan kemiskinan.

Di bidang pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat, kamtibmas, katanya, akan diupayakan agar segera dibentuk Polres dan peningkatan polsek yang saat ini sudah ada di setiap kecamatan. (cha)

Pos Kupang edisi Sabtu 27 September 2008 halaman 8

Telaten Menyapa Anak Petani SBD

WEETABULA, PK -- Penduduk terbesar Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) adalah petani, sehingga petani dan anak- anaknya harus diberi perhatian khusus.

Demikian sari kampanye calon bupati (Cabup) SBD, Thimotius Langgar, S.H dan calon wakil bupati, dr. Marthen Caley (paket Telaten) di Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Timur, Sabtu (27/9/2008) siang. Kampanye paket ini mendapat perhatian massa yang datang dari 20 desa di kecamatan itu.
Langgar mengatakan, jumlah penduduk SBD terbesar adalah petani. Karena itu, petani harus benar-benar mendapat perhatian dalam membangun SBD ke depan.

"Membangun SBD ke depan sungguh-sungguh harus memperhatikan petani. Petani miskin, petani yang tidak punya tanah, petani yang punya tanah sedikit dan anak-anak petani. Mengapa anak-anak petani perlu diperhatikan? Karena yang lahir di SBD terbanyak adalah anak petani. Dengan demikian, masalah terbanyak di SBD juga adalah masalah anak-anak petani. Anak tidak sehat, kurang gizi, kurus, kelaparan, miskin, ada anak petani yang tidak sekolah, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, anak petani yang tidak dapat lapangan kerja dan lain-lain," kata Langgar.

Dia mengatakan, apabila terpilih sebagai bupati, program strategis yang akan dibangun adalah program yang berpihak pada petani, yakni membangun ekonomi rakyat, pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, ketertiban ketenteraman rakyat dan sektor strategis yang meliputi kepariwisataan dan kelautan/perikanan, yang diharapkan dapat memperluas lapangan kerja serta pemanfaatan secara optimal sumber daya alam yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kenapa harus bangun ekonomi, pendidikan, kesehatan, trantibmas dan sektor strategis? Karena pendapatan masyarakat rendah. Kenapa pendapatan rendah? Karena rata-rata pendidikan, pengetahuan dan keterampilan rendah. Kenapa pendidikan rendah? Karena rata-rata masyarakat tidak mampu melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kenapa tidak mampu ke perguruan tinggi? Karena rara-rata mereka miskin. Kenapa masyarakat miskin? Karena pendapatan rata-rata rendah. Dan, kenapa pendapatan rendah? Karena pengetahuan dan keterampilan mereka rendah,"kata Langgar dan mencontohkan orang Sumba jual 1 kg kayu cendana Rp 20.000,00, ketika kayu cendana sampai di Bali, lalu diolah dan diukir jadi patung, harganya sudah berkisar lima ratus ribu hingga lima juta rupiah, bahkan bisa mencapai belasan juta rupiah.

Menurut Langgar, masyarakat perlu memperoleh pelatihan, keterampilan dan pengetahuan agar mampu mengolah berbagai kebutuhan bagi peningkatan pendapatannya. (cha)

Pos Kupang edisi Senin, 29 September 2008 halaman 8

Pendukung AFI Demo KPUD Kupang

KUPANG, PK -- Pendukung dan simpatisan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Ir. Alex Foenay-Sofia Malelak de Haan (paket AFI) melakukan aksi demonstrasi di KPUD Kabupaten Kupang, Minggu (28/9/2008). Massa berjumlah ratusan orang ini menolak hasil penetapan pasangan calon dan mendesak KPUD melakukan pleno ulang untuk mengakomodir paket AFI.

Massa tiba di KPUD sekitar pukul 11.30 Wita dengan menumpang truk, angkotan kota serta kendaraan roda dua. Saat itu polisi sudah mengamankan Sekretariat KPUD. Massa mendesak polisi untuk mengizinkan mereka masuk menduduki sekretariat sambil menunggu kedatangan anggota KPUD. Tuntutan mereka tersebut tidak digubris oleh polisi dari Polres Kupang.

Massa akhirnya melakukan orasi di luar pagar, tepatnya di atas trotoar dan sebagian badan Jalan Soekarno. Beberapa orang yang bertindak sebagai orator, berorasi dengan menggunakan pengeras suara yang telah disiapkan di atas sebuah truk. Para orator di antaranya Pdt. Ricky Ratu Edo, Sir Edison Waang serta Drs. Dumul Djami yang juga adalah Kasat Pol PP Kota Kupang. Mereka berorasi secara bergantian.

Tuntutan mereka adalah meminta KPUD membatalkan hasil pleno penetapan dan melakukan pleno ulang untuk mengakomodir paket AFI. Beberapa kali mereka meneriaki Ketua KPUD Kabupaten Kupang, Johni K Tiran, dengan kata-kata kasar.

Sementara demo berlangsung, aparat keamanan tetap siap siaga di halaman depan maupun pada pintu keluar dan masuk. Sebagian aparat juga membaur bersama massa untuk mengawasi jalannya orasi secara damai. Massa hanya berteriak dan memohon keadilan agar membatalkan hasil penetapan KPUD dan mengakomodir paket AFI untuk masuk dalam pilkada.

Selain melakukan orasi, massa yang diwakili Pdt. Ricky Ratu Edo, membacakan surat tanggapan mereka terhadap penetapan KPUD Kabupaten Kupang. Tanggapan tersebut, antara lain paket AFI tetap pada prinsip bahwa keputusan KPUD Kabupaten Kupang atas penetapan bakal calon Bupati periode 2009-2014 cacat hukum.

Karena itu, lanjut Mereka, pleno lanjutan yang berhubungan dengan proses kegiatan dimaksud dihentikan sementara, karena paket AFI masih mengharapkan keadilan dan kebijaksanaan dari KPUD, serta memohon agar KPUD Kabupaten Kupang meninjau kembali keputusan tentang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang. Setelah membacakan tuntutan, pada pukul 13.35 Wita, massa membubarkan diri. (mas)

Pos Kupang edisi Senin, 29 September 2008 halaman 8

Anggota Panwaslu 10 Kabupaten Ditetapkan

KUPANG, PK -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Propinsi NTT menetapkan anggota Panwaslu 10 kabupaten/kota masing- masing daerah berjumlah tiga orang. Sementara pelantikannya belum bisa dilaksanakan karena hingga saat ini Panwaslu NTT terkendala dana.

Ketua Panwaslu Propinsi NTT, Dominggus B Osa, saat ditemui Sabtu (27/9/2008) menjelaskan, penetapan dilakukan dalam rapat pleno Panwaslu NTT yang dihadiri anggota, Pdt. Hery G Mauboi dan Burhanudin Gesi di Sekretariat sementara Panwaslu NTT di Jalan WJ Lalamentik No 108 Kelurahan Oebufu, Kamis (25/9/2008).

Adapun anggota Panwaslu kabupaten/kota yang ditetapkan adalah Adrifina Ndjurumbaha, S.Sos, Ir. Ellen SM Pello dan Yeremian F Ndolu, S. H (Kota Kupang); Novel S.Sos, Romanus Ramone, S. H dan Simon Robert Muhu, S.Th (Sumba Timur); Drs. Aloysius Poleng, M.Si, Drs. Jeheo Benediktus dan Pius Panifino Jewaru, S.Fil (Manggarai); Evensius Jandri Anggal, SE, Hubertus Servus, S.Ag dan Mansiutus Saverius Dodu Dagos, S.Sos (Manggarai Timur); Abdul Majir, S.Ag, M.KPd, Maksimus Waris, S.Ip dan Roberthus Verdimus Din, S.Sos (Manggarai Barat).

Kabupaten Ngada terdiri dari Drs. Andreas Wuda, Maria Angelina DN Kumi, S.Sos dan Maria Theresia Yosefa Nona Lapu, SE. Kabupaten Sikka terdiri dari Alfonsus Gaudensius Sero, SE, Fredy Oswaldus, S. H dan Maria Kornelia, S.Sos.
Kabupaten Lembata terdiri dari Maria Margareta Ida Korebima, SE, Neneng Ariantu Usman, SE dan Petrus Payong Pati, S.Fil.
Sedangkan dari Flores Timur, Agnes Yosefina Ema Koten, S.Sos, Kosmas Motong Langkamau, S. H dan Mardan Patiraja, S. H. Kabupaten TTU terdiri dari Athanasius Taek, S.Ip, Dominggus Lopis, S. H dan Viktor Emanuel Manbait, S. H.

Keanggotaan panwaslu dari sepuluh kabupaten/kota ini ditetapkan dengan surat keputusan Pleno Panwaslu Provinsi NTT No : 11/Pawaslu-NTT/IX/2008 tentang Penetapan Anggota Pawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT. Penetapan anggota Panwaslu juga dalam rangka memenuhi pasal 98 ayat 4 UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

"Pelantikan Panwas masih menanti keberadaan sekretariat, kepala dan staf sekretariat serta dana. Mengingat sampai saat ini Pemprov NTT kurang beri perhatian yang serius kepada Panwaslu Provinsi," kata Osa. (aca)

Pos Kupang edisi Senin, 29 September 2008 halaman 8

Tebar Janji di Rote Ndao

BA'A, PK -- Rakyat Oelunggu, Kecamatan Lobalain, meminta calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao dari PDIP, Drs. Marthen Luther Henukh, MH-Junus Fanggidae, SE untuk memberi perhatian terhadap bidang pertanian jika terpilih memimpin Rote Ndao lima tahun ke depan. Selain petani, tukang kayu, batu serta buruh bangunan juga mendapat perlakuan yang sama.

Permintaan itu disampaikan sejumlah masyarakat Desa Oelunggu dalam kampanye dialogis yang berlangsung di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Sabtu (27/9/2008). Beberapa diantaranya adalah Marthinus Tulle, Saul Ndolu dan Erna Ndolu - Tomasui. Dialog yang dipandu Bastian Dethan itu dihadiri pengurus PPD, Hanokh Lenggu, S.H, Pdt. Yeheskial Fanggidae, Ketua Bappilu, Asiel SOru, Sekretaris PDIP, Hengki Lapaan.

Menurut warga Oelunggu, selama ini pemerintah sering memberikan janji-janji untuk membangun Desa Oelunggu, namun dalam proses pembangunan janji-janji itu tidak ditepati.
Desa Oelunggu terdiri dari lima dusun. Penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan tukang.

"Kalau paket Majus menang, maka harus membuktikan janji-janji memakmurkan petani dan tukang di Oelunggu," kata Erna Ndolu - Tomasui.

"Kami berdoa paket Majus selalu menang. Dan, kalau menang, maka angkatlah rakyat dan letakkanlah di dadamu dan berikanlah mereka duduk di pangkuanmu agar mereka dapat merasakan kehangatanmu. Karena kami masyarakat miskin ini sangat sedih dengan banyaknya kasus di wilayah ini. Ada busung lapar, padahal wilayah kami ini surplus beras," kata Marthinus Tulle.

Tulle mengatakan, selama ini pemerintah memberi janji kepada warga Oelunggu, namun janji itu tidak pernah ditepati. Masyarakat Oelunggu yang bermata pencaharian petani dan salah satu desa yang memiliki salah satu lahan sawah terluas di Kecamatan Lobalain ini terus terlilit kemiskinan hingga masyarakatnya didera busung lapar.

Soul Ndoen, tokoh agama, meminta paket Majus membangun irigasi, jalan dan embung serta memberi sarana pertanian seperti hand tractor kepada petani di Oelunggu.

"Selama ini kami tidak merasakan keadilan. Karena kami masyarakat petani, tapi tidak pernah merasakan pemerataan dan keadilan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Karena itu, kami berdoa buat paket Majus agar menang dalam pilkada ini. Dan, ketika menang, maka curahkanlah semua perhatian kepada masyarakat Rote Ndao tanpa harus melihat desa-desa tertentu atau wilayah tertentu," ujar Soul.

Calon Bupati Rote Ndao, Marthen Lurher Henukh mengatakan, Oelunggu merupakan wilayah pertanian dan lumbung beras Rote Ndao. Oleh karena itu, akan menjadi prioritas perhatian.

"Kita akan bekerja maksimal untuk masyarakat Rote Ndao. Segala permintaan akan kami catat dan jika bapak, ibu, too, tii menjatuhkan hatinya untuk memilih pasangan Majus, maka permintaan ini akan ditindaklanjuti. Dan, pembangunan ke depan adalah pembangunan bersifat bottom up, bukan top down. Kami mencatat segala kebutuhan masyarakat, tapi masyarakat harus menyampaikan ini ketika musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dusun, desa dan kabupaten," kata Henukh.

Henukh mengatakan, paket Majus tidak memberikan janji, namun akan mengukirkan karyanya jika dipercayakan rakyat untuk memimpin. "Kami akan memberikan karya nyata kepada bapak ibu saudara/i sekalian. Dan, karya nyata itu lebih baik daripada memberikan 1000 janji," katanya.

"Kalau saja pemerintah duduk bersama rakyat dan menanyakan kesulitan yang diderita rakyat, maka tidak ada keluhan seperti ini. Ibarat anak yang kehilangan induk. Pemimpin mestinya duduk bermusyawarah dengan rakyat. Sehingga ketika misalnya memiliki lima unit handtractor, tapi yang butuh sebanyak 10 orang, maka di saat itulah dibicarakan pembagian pemanfaatan secara merata. Ini juga terkait dengan pupuk yang selama ini penguasaannya masih didominasi orang-orang tertentu sehingga pupuk yang sampai ke masyarakat harganya sangat mahal. Karena itu, kalau kami terpilih, kami akan tata kembali sistem yang ada," kata Henukh. (iva)

Pos Kupang edisi Senin, 29 September 2008 halaman 8

Doa Tawarkan Perubahan

ENDE, PK---Paket Drs. Don Bosco M Wangge, M.Si-Drs Achmad Mochdar (Paket Doa) menawarkan perubahan untuk Kabupaten Ende dalam kampanye monologis yang digelar di Desa Riaraja, Kecamatan Ende, Sabtu (27/9/2008) sore. Masalah utama yang kini dihadapi masyarakat Kabupaten Ende dan membutuhkan perubahaan adalah masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Tawaran ini disampaikan Drs. Achmad Mochdar selaku calon Wakil Bupati Ende dari Paket Doa. Kampanye paket Doa ini dihadiri warga desa setempat. Selain menyampaikan program serta visi dan misi paket Doa, Drs. Achmad Mochdar juga mengajak masyarakat pemilih di Desa Riaraja dan Kecamatan Ende pada umumnya untuk memilih paket Doa.

Selain Drs. Achmad Mochdar, juga tampil berkampanye Heribertus Gani. Menurut Heribertus, Pilkada Ende diikuti tujuh paket calon bupati dan Wakil Bupati Ende, tetapi paket Doa merupakan paket terbaik yang berbeda dengan paket lainnya.

Sementara itu sehari sebelumnya, Jumat (26/9/20087) sore, paket Ir. Petrus Lengo-Paulus Pase, S.H atau Paket Lengo-Pase dalam kampanye di Lapangan Perse-Ende berjanji akan melakukan penataan terhadap wajah Kota Ende jika paket mereka dipilih masyarakat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende lima tahun ke depan. Selain menata wajah Kota Ende, paket Lengo-Pase juga memiliki berbagai program lain yang siap diterapkan untuk membangun dan membawa Kabupaten Ende ke arah perubahan yang lebih baik.

"Setelah kami turun ke desa-desa dan kelurahan, kami menemukan bahwa untuk Kota Ende sebagai ibu kota kabupaten perlu dilakukan penataan. Mulai dari penataan ketersediaan air bersih, perbaikan sarana jalan, peningkatan ekonomi masyarakat perkotaan termasuk masyarakat nelayan di pesisir pantai serta berbagai masalah kota lainnya," kata Lengo.

Sedangkan untuk masyarakat di pedesaan yang umumnya petani, kami akan berupaya meningkatkan pemberdayaan usaha tani, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat bisa diperbaiki.

"Ende harus ditata menjadi lebih bersih termasuk penataan obyek wisata yang ada di dalam Kota Ende. Hal-hal penting yang menjadi keluhan masayarakat Kota Ende akan kami perhatikan," kata Lengo. (mar)

Pos Kupang edisi Minggu, 28 September 2008 halaman 1

Caleg yang Lolos Penuhi 8 Prinsip

KUPANG, PK -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT, Drs. Johanes Depa, M.Si, mengatakan, untuk bisa lolos verifikasi sehingga masuk dalam daftar calon sementara (DCS), seorang calon anggota legislatif (caleg) harus memenuhi delapan hal prinsip.

"Tidak selamanya semua calon yang diajukan, ditetapkan dalam DCS. Kemungkinan berkurang karena tidak memenuhi syarat," kata John Depa saat memberi penjelasan kepada pimpinan 38 partai politik (parpol) di Sekretariat KPUD NTT, Sabtu (27/9/2008).

Ikut mendampingi John Depa adalah anggota KPUD, Yosep Dasi Djawa, S. H, Drs. Djidon de Haan, M.Si dan Drs.Gasim. Sementara Mariyati Luturmas Adoe, SE, M.Si tidak berada ditempat. Sebelum rapat dengan pimpinan parpol, ketua dan anggota KPUD menggelar rapat pleno penetapan caleg untuk DCS. Rapat bersifat tertutup. Ketua Panwaslu NTT, Ir. Dominggus D Osa, MP yang sempat masuk ruangan rapat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, justru diarahkan keluar.

John Depa mengatakan, ada 1.210 caleg yang memasukkan berkas. Rinciannya, 821 laki-laki dan 389 perempuan. Secara umum, total keterwakilan perempuan mencapai 32,58 persen. Proses pemetaan masih berlangsung untuk mengetahui berapa banyak caleg yang tidak lolos. Menurutnya, semua dokumen caleg yang masuk bobot hukum sama.

John mengatakan, delapan hal prinsip dimaksud di antaranya adalah, pertama, semua dokumen caleg yang masuk bobot hukumnya sama. Kedu, semua dokuman harus lengkap. Jika kurang satu syarat maka dinyatakan tidak lolos. Ketiga, terkait status PNS. PNS yang menjadi caleg harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dan surat pernyataan bahwa surat pengunduran diri sedang dalam proses.

Keempat, hubungan formulir BA (daftar nama caleg yang dibuat parpol) dan formulir BB (daftar nama yang diisi caleg) tidak sinkron. Oleh karena itu, KPUD menggunakan data yang ada pada formulir BA.

Kelima, dokumen yang difotokopi yaitu ijazah legalisir basah ditambah 2 fotokopi ijazah yang dilegalisir basah. Keenam, SKCK tidak sesuai dengan tempat domisili. Artinya, KPUD mengakui SKCK sesuai dengan tempat domisili.

John Depa juga menjelaskan beberapa hal teknis lainnya yaitu tentang nama caleg yang panjang. Menurutnya, dari pengalaman Pemilu 2004, penyelenggara memasukkan nama caleg secara utuh (lengkap). Tapi secara teknis tidak menunjang. Dari sisi ruang dinilai kurang efektif karena nama yang panjang akan membentuk dua baris. "Oleh karena itu, pada DCS kita nama panjang namun pada penetapan DCT sudah tidak," katanya.
Lebih lanjut John juga mengingatkan dua hal yang harus dipahami pengurus parpol dan masyarakat. Pertama, terkait dengan persentase keterwakilan perempuan serta prinsip 1dalam 3 yang artinya pada setiap kelipatan tiga ada satu caleg perempuan. Selain itu, tentang uji publik terhadap caleg yang masuk DCS.
John Depa menjelaskan tentang alur klarifikasi hingga penetapan caleg terkait keterwakilan perempuan dan prinsip 1 dalam 3. Menurutnya, KPUD akan meminta klarifikasi pada parpol. Selanjutnya, pimpinan parpol klarifikasi secara tertulis kepada caleg yang bersangkutan. Hasil klarifikasi parpol dimaksud akan diumumkan KPUD kepada publik melalui media.

Di Mabar, 75 Caleg Gugur
Dari Labuanbajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dilaporkan, ada 75 orang dari 648 caleg yang diajukan ke KPUD, dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan. Para caleg yang tidak lolos ini terutama berasal dari parpol yang memiliki dualisme kepemimpinan, selain ada yang belum mencapai usai 21 tahun.

Gugurnya 75 caleg ini dinyatakan melalui rapat pleno penetapan daftar caelg sementara oleh KPUD Mabar yang berlangsung di Aula Kemala Polres Mabar, Jumat ( 26/9/2008 ). Pleno ini dipimpin langsung Ketua KPUD Mabar, Thomas Dohu, S.Hut, didampingi Ketua Pokja Pencalonan, Hironimus Suhardi, S.S dan Vitus Suharman, S.Pd. Hadir pula Bupati Mabar, Drs. Wilfridus Fidelis Pranda, serta para pemimpin parpol setempat.
Dari 75 caleg itu, 30 orang digugurkan karena berasal dari parpol yang memilkii dualisme kepengurusan yakni dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Demokrasi Indonesai (PPDI). Dari PKB sebanyak 18 orang yang bukan berasal dari kepengurusan Muhaimin Iskandar-Lukman Edy, sedangkan 12 caleg lainnya berasal dari PPDI yang bukan pimpinan Endung Sutrisno dan Joes Pranoto.

Serah Terima
Setelah rapat dengan pimpinan parpol di Sekretariat KPUD NTT berlangsung acara perpisahan yang ditandai dengan serah terima memori tugas dari anggota lama kepada anggota KPUD yang baru.

Tiga anggota KPUD NTT 2003 - 2008 yaitu, Ir. Robinson Ratukore, John Lalongkoe dan Hans Ch Louk hadir. Sementara lima anggota KPUD yang baru, Johanes Depa, Djidon de Haan, Maryanti Luthurmas, Gasim dan Yos Dasi Djawa juga hadir. Penyerahan memori dari Robinson Ratu Kore kepada John Depa, disaksikan staf sekretariat KPUD.

John Depa menyampaikan terima kasih kepada anggota KPUD yang telah mengakhiri masa tugas. Ia mengharapkan agar anggota KPUD yang baru beserta staf sekretariat senantiasa menjaga kekompakan.

Pada acara perpisahan itu, KPUD NTT memberi cinderamata berupa cincin emas seberat 5 gram kepada tiga anggota yang lama. (aca/yel)

Pos Kupang edisi Minggu, 28 September 2008 halaman 1

Pariwisata Rote Masihkah Menjadi Ikon?

Oleh Ferry Ndoen

ANEKA kekayaan di bidang pariwisata di Bumi Flobamora tidak terkira. Mungkin juga tak tertandingi di bumi nusantara. Namun aneka obyek pariwisata yang menyebar di ratusan pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki ciri khas, dan berdaya tarik wisata yang sangat tinggi itu belum mendapat sentuhan optimal dari para pengelola dan pelaku pariwisata di NTT.

Kita di NTT memiliki wisata alam yang sangat banyak. Juga aneka budaya dan adat istiadat, serta ritual adat yang bisa dijual kepada wisatawan, baik wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara (domestik) serta wisatawan lokal.

Kita juga memiliki aneka wisata pantai/bahari, aneka tarian dan beragam kesenian yang bisa "dijual". Setiap etnik, sub etnik yang menyebar di seluruh wilayah NTT memiliki kekhasan tersendiri. Semuanya menarik, berdaya tarik wisata tinggi karena wisata sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia.

Salah satu contoh keunggulan pariwisata yang kini semakin redup adalah wisata bahari/pantai selancar di Pantai Nemberala, Kecamatan Rote Barat Daya. Selama lima tahun terakhir, tidak lagi digelar even bertaraf internasional untuk mempromosikan keindahan pantai itu. Pemerintah setempat, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Rote Ndao beralasan ketiadaan dana untuk menggelar even bertaraf internasional. Dinas ini selalu mengusulkan anggaran untuk menggelar even wisata bertaraf internasional di Nemberala, namun mentok dalam pembahasan di DPRD setempat. Dewan setempat menilai kegiatan macam itu hanya menghambur- hamburkan anggaran.

Pantai Nemberala yang sangat indah dengan gulungan ombaknya sangat bagus untuk selancar. Sudah mendunia. Bahkan Nemberala sudah menjadi ikon pariwisata di Rote Ndao.

Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman ketika meliput even Selancar Internasional di Pantai Nemberala, Agustus 2000 silam. Even ini digelar Pemkab Kupang. Saat itu Rote Ndao masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang. Even bertaraf internasional ini digelar dengan melibatkan event organizer dari Propinsi Bali, menelan dana Rp 500 juta lebih. Gaung yang dihasilkan even ini luar biasa. Nemberala langsung mendunia. Apalagi saat itu, panitia pelaksana mampu menghadirkan jaringan internet -- yang saat itu masih menjadi "barang aneh" di Rote-- di lokasi kegiatan. Internet, sudah disadari, sebagai salah satu kebutuhan wisatawan, juga sebagai salah satu perangkat paling efektif untuk "menduniakan" sebuah kegiatan. Maka perkembangan even tersebut langsung bisa diakses masyarakat dunia.


Even Selancar Nemberala 2000 silam itu mampu menyedot ratusan wisatawan yang datang dengan sejumlah kapal. Saat itu, Nemberala diakui sebagai salah satu tempat wisata kelas dunia karena gelombang lautnya tak kalah indahnya seperti di pantai Pulau Hawai, Pantai Kuta-Bali. Tidak sedikit wisatawan yang mengakui irama musik Sasando tak kalah indahnya dengan petikan musik Hawaian yang sudah mendunia itu.

Lalu, apa kabar Nemberala saat ini? Menyedihkan. Potensi wisata kelas dunia itu dibiarkan tak terurus. Tak ada lagi even-even dunia dengan alasan ketiadaan dana. Di saat kabupaten-kabupaten lainnya di NTT begitu gencar menghidupkan sektor pariwisatanya, Rote Ndao malah "mengabaikan" Nemberala. Mestinya pantai ini harus tetap dipertahankan sebagai ikon pariwisata di kabupaten terselatan ini.

Tengoklah Kabupaten Alor, yang dalam tujuh tahun terakhir mampu menghidupkan aset-aset pariwisatanya. Pemerintah bersama masyarakat bergandengan tangan menggelar Expo Alor secara rutin setiap tahun. Dan, even ini sudah mendunia karena sudah masuk dalam rangkaian Sail Indonesia.

Kini, Alor sudah mampu memikat hati wisatawan dunia. Misalnya, dengan "menjual" obyek wisata diving di Pulau Kepa. Tenun ikat Alor dan perkampungan adat di daerah itu sudah mendunia.

Nah, daya pikat Nemberala jauh lebih kuat. Kita berharap ke depan, ikon pariwisata ini dihidupkan lagi agar tetap bersinar ke seluruh penjuru dunia. Investasi bidang pariwisata berdampak luas dan jangka panjang. Nilai ekonomis dari hidupnya sektor pariwisata akan mendongkrak pendapatan rakyat kecil, selain pemasukan bagi daerah. *

Pos Kupang edisi Minggu, 28 September 2008 halaman 1

KPUD Alor Belum Tetapkan Pemilih

KALABAHI, PK -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Alor hingga saat ini belum menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), padahal hari pencoblosan Pilkada Alor tinggal 35 hari lagi (coblos tanggal 30 Oktober 2008). Hal ini disebabkan ada perbedaan antara data pemilih dari PPS (panitia pemungutan suara) dan PPK (panitia pemilihan kecamatan) dengan data pemilih KPUD.

Juru bicara KPUD Alor, H. Amir Tahir, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/9/2008), mengatakan, KPUD tidak mau gegabah melakukan penetapan data pemilih karena masih ada perbedaan data.

Tahir menjelaskan, KPUD Alor telah mengembalikan data yang ada kepada PPK untuk dicek kembali guna mendapatkan data pemilih yang akurat.

Menurut Tahir, perbedaan jumlah yang ditemukan oleh KPUD ini disebabkan beberapa hal, yaitu pendobelan nama, terjadi lompatan dalam nomor yang diketik, dan juga ada di wilayah tertentu dimasukkan juga warga yang usianya belum mencapai 17 tahun.Tahir mengatakan, batas waktu pengembalian data dari PPK kepada KPUD tanggal 30 September.

Data sementara yang diperoleh Pos Kupang, warga yang telah didata dan masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 119.000 lebih.

Tahir juga mengakui KPUD Alor kurang mensosialisasikan pilkada kepada masyarakat. Hal ini karena kurangnya anggaran, juga karena KPUD menjalankan dua tugas secara bersamaan yaitu pilkada dan pemilu legislatif.

Untuk diketahui, Pilkada Alor akan memasuki tahapan kampanye. KPUD Alor telah menetapkan empat calon Bupati dan Wakil Bupati Alor. Keempat pasangan calon itu juga telah menarik undian nomor urut.

Menurut hasil penarikan nomor urut, pasangan Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si-Godlief Sirituka, BcKn (paket Imago) nomor 1, pasangan Drs. Amon Djobo-Haji Taufik Nampira, S. P, M. M (paket Amanat) nomor 2, pasangan Drs. Abraham Maulaka-John F. Laukuan, B. A (paket Amal) nomor 3, dan pasangan Drs. Simeon Th. Pally-Drs.Yusran Tahir (paket Simpati) nomor urut 4.

Kampanye akan dilaksanakan pada 13-25 Oktober mendatang. Masa tenang tanggal 26-29 Oktober, dan pemungutan suara tanggal 30 Oktober. (oma)

Pos Kupang edisi Minggu, 28 September 2008
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes