Ada emas di dada Wakil Rakyat



DULU di zaman Orde Baru kita menyebut wakil rakyat sekadar tukang setempel bagi eksekutif. Sekadar menjalankan fungsi 4D (Datang, Duduk, Diam dan dapat Duit). Keterampilan Dewan yang paling menonjol di masa itu adalah menyanyikan koor setuju. Jarang muncul interupsi apalagi perbedaan pendapat dan sikap tegas menolak sesuatu dalam sidang-sidang di gedung wakil rakyat.
Lembaga legislatif tak berdaya. Mereka berada di bawah kontrol eksekutif. Tidak mandiri. Tidak sungguh-sungguh menjadi wakil rakyat. Legislatif tidak lebih dari perpanjangan tangan esekutif. Bukan lembaga yang independen, berwibawa dan terpercaya.
Zaman berubah. Datang era Reformasi 1998. Sudah terselenggara dua kali pemilihan umum (pemilu) pada era Reformasi ini. Dalam Pemilu 2004 bahkan rakyat Indonesia memilih secara langsung pemimpin eksekutif (presiden dan wakil presiden). Diikuti dengan pemilihan langsung kepala daerah (gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota).
Dunia internasional kagum dan memuji. Banyak yang menyebut perubahan itu sebagai kemajuan yang luar biasa dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Indonesia yang lebih dari 20 tahun gonjang-ganjing di bawah demokrasi terpimpin ala Soekarno dan 32 tahun menerapkan demokrasi sentralistik-militeristik rezim Soeharto berubah lekas menuju demokrasi langsung. Kedaulatan sungguh ada di tangan rakyat.
Muncul harapan besar akan datangnya perubahan dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan bangsa. Akan lahir pemimpin terbaik hasil pilihan rakyat secara langsung, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Ternyata perubahan sistem pemilihan umum tidak diikuti dengan perubahan karakter serta perilaku para pemimpin eksekutif dan legislatif yang terpilih. Khusus anggota legislatif (DPR/DPRD), kinerja mereka tidak semakin berkualitas bila dibandingkan dengan legislatif era Orde Baru. Hasil survei berbagai lembaga independen di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja wakil rakyat memprihatinkan. Demikian pula dengan pemerintah.
Kekuasaan dan atau kewenangan yang semakin besar di tangan legislatif kini justru disalahgunakan. Kekuasaan itu tidak dipakai demi menghasilkan kebijakan publik yang pro rakyat, melainkan lebih untuk kepentingan para legislator sendiri.
Kita sudah acapkali menyaksikan di berbagai tempat bagaimana anggota DPR/DPRD mengatur anggaran belanja sedemikian rupa yang ujung-ujungnya masuk ke kantong mereka. Mulai dari dana purna bakti, insentif sampai tunjangan ini dan itu yang sungguh mencederasi perasaan masyarakat. Mereka juga mengalokasikan anggaran jalan-jalan ke daerah lain bahkan hingga manca negara berlabel studi banding.
Salah satu soal yang masih segar dalam ingatan kita adalah gonjang-ganjing tentang dana rapelan tunjangan komunikasi dan operasional anggota Dewan. Dana yang sudah masuk ke rekening pribadi anggota Dewan dan sebagian sudah dipakai harus dikembalikan ke kas negara dengan berbagai cara. Presiden membatalkan keputusan tentang ini karena rakyat protes keras. Kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR/DPRD di seluruh Indonesia bisa dilukiskan sangat minim.
Tidak sulit menemukan contoh buruknya kinerja legislatif di daerah ini. Mereka umumnya malas menghadiri sidang Dewan. Tidak disiplin dan patuh pada jadwal persidangan yang telah mereka buat sendiri. Mereka lebih sering bepergiaan untuk urusan pribadi. Sampai pertengahan bulan ini bahkan ada DPRD di NTT yang belum selesai membahas perubahaan anggaran tahun 2007. Padahal tahun berjalan tinggal satu setengah bulan lagi. Sungguh memilukan tetapi mereka sepertinya tidak malu kepada rakyat. Dengan waktu efektif satu setengah bulan, jangan heran bila proyek pembangunan akan memakai sistem penunjukan langsung (PL/PML). Jangan pula terkejut bila kualitas proyek jauh dari harapan masyarakat.
Dalam kontes itulah kita pun tidak terlalu heran ketika 30 anggota DPRD Kabupaten Flores Timur periode 2004-2009 kini memakai emblem emas. Emblem emas 23 karat seberat 6 gram itu mereka pasang di dada. Asesoris itu menambah keanggunan dan kegagahan wakil rakyat terhormat di ujung timur Nusa Bunga. Luar biasa. Potret umum parlemen kita memang masih sebatas itu. Masih suka asesoris-simbolik, bukan substansi. Baru mekar sebagai asesoris demokrasi. Salam Pos Kupang, Rabu 14 November 2007. **
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes