Makan Semangka di Ranokolo

SEKELOMPOK pria dan wanita duduk melingkar di dalam pondok kecil di pinggir jalan raya Maurole- Welamosa. Yang tidak kebagian tempat, berdiri mengelilingi pondok. Mereka serius mendengar penjelasan dari seorang pria tua berpeci.

Seorang ibu muda menulis sesuatu pada buku besar. Pemandangan menarik tersaji di balik pondok. Ratusan buah semangka dan melon siap panen menyembul indah di hamparan sawah yang kering. Hamparan sawah Tiwu Lodja, sekitar 67 km arah utara Kota Ende.

Hari itu, Kamis 18 September 2008, jarum jam hampir menunjukkan pukul 10.00. Udara panas, jalanan berdebu, terik matahari mulai terasa membakar kulit. Diskusi kelompok pria dan wanita tersebut terhenti sejenak saat Pos Kupang datang menyapa. Seorang pemuda bergegas memetik buah semangka. Dibelah lalu disajikannya. Semangka Ranokolo tak kalah rasanya dibanding semangka asal Tarus, Semau, Kabupaten Kupang. Kerongkongan segar, dahaga sirna.

Mereka yang berkumpul di pondok itu adalah anggota kelompok tani dari Kampung Wolondopo, Desa Ranokolo, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Para petani itu tergabung dalam Sekolah Lapangan (SL) Wolondopo. Hari itu mereka menggelar rapat difasilitasi tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Rofinus Bheti, S.Pt. Agenda pokok yang dibahas adalah persiapan acara panen perdana semangka dan melon pada Selasa, 23 September 2008. Panen perdana dilakukan Camat Maurole, Drs. Gregorius Gadi dan pejabat dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

"Kami buat acara sederhana. Kami undang Pak Camat untuk panen secara simbolis sekaligus memberikan motivasi kepada kami untuk lebih serius mengembangkan semangka dan melon," kata Ketua Kelompok Tani Wolondopo, Alexius Wai (62).

Menurut Rofinus Bheti, Sekolah Lapangan (SL) Wolondopo semacam proyek contoh guna optimalisasi pemanfaatan lahan sawah tadah hujan di Desa Ranokolo. Luas lahan sawah tadah hujan di desa itu sekitar 150 ha. Kebiasaan lama, setelah panen padi (sekali dalam setahun), petani di sana menanam kacang hijau. Pasca panen kacang, mereka istirahat total dari aktivitas di sawah karena ketiadaan air. Mereka beralih memetik jambu mete dan kakao atau mengurusi ternak sapi, kerbau, kambing, babi dan ayam.

"Setelah panen padi dan kacang, petani istirahat. Mereka tunggu musim hujan berikutnya. Jadi sekitar tiga sampai empat bulan lahan tidak dimanfaatkan," kata Rofinus Bheti yang tinggal di Desa Ranokolo sejak tahun 2000.

Inspirasi Rofinus Bheti mendorong petani Ranokolo mengembangkan semangka dan melon datang dari Tarus, Kabupaten Kupang. Dalam suatu pelatihan di Kupang tahun 2007, ia menyempatkan diri mengamati usaha tanaman semangka di Tarus. Dalam waktu 75 hari petani di Tarus sudah bisa panen semangka dan melon. Pemasarannya pun sangat bagus. Petani mendapat keuntungan.

Sekembali ke Ende ia mengorganisir petani binaan dan membuat rencana sekolah lapangan. Rencana tersebut didukung pimpinan BK3P (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian) Ende dan Dinas Pertanian dengan memberikan bibit semangka hibrida, melon serta pupuk. Tanggal 22 Juli 2008 ujicoba penamanan semangka dan melon dimulai pada lahan seluas 25 are milik Thomas Taghi (60), salah seorang anggota SL Wolondopo.

Rofinus Bheti bangga, cara mengembangkan semangka yang diajarkan kepada 25 petani binaanya cukup berhasil. Berat buah maksimal mencapai 6 kg dan terasa manis seperti semangka Tarus atau Semau.

Meski demikian, para petani masih perlu didampingi terutama dalam hal perawatan dan perlakuan agar semangka tidak berbuah tunggal. Idealnya satu pohon semangka bisa menghasilkan 2-4 buah/pohon. "Bila pemangkasan tidak dilakukan lebih dini, satu pohon hanya menghasilkan satu buah semangka," ujarnya.

Menurut Rofinus usaha pada tahun pertama sekadar ujicoba. Hasil panen pertama untuk konsumsi sendiri dan sebagian dijual. Tahun depan tanaman ini diharapkan menjadi andalan petani Ranokolo mendapatkan uang setelah panen padi dan kacang hijau. Ia berharap, setiap anggota SL Wolondopo bisa menanam 25 are tanaman semangka di lahan sawah tadah hujan. Kebutuhan air bisa terpenuhi dengan menggunakan mesin pompa air.

Ketua Kelompok Tani Wolondopo, Alexius Wai mengakui, selama ini mereka hanya mengenal semangka lokal berbuah kecil dan rasanya kurang manis. Semangka hibrida yang diperkenalkan PPL Rofinus Bheti sangat bagus dan memberikan harapan bagi mereka mendapatkan uang pada musim panas.

"Kami banyak belajar lewat sekolah lapangan. Tahun pertama ini kami belajar bersama. Tahun depan, kami akan usahakan sendiri di lahan masing-masing," ujar Wai dibenarkan anggota kelompok lainnya, Thomas Tahi, Petrus Sato, dan Martinus Mbete.

Alexius Wai dan Rofinus Bheti menyadari, pemasaran menjadi masalah yang bakal dihadapi anggota kelompok tani tersebut. Namun, mereka optimis pasar lokal seperti Kota Ende, Maumere dan Mbay bisa ditembus. "Sejauh pengamatan saya, penjual buah di Kota Ende mendatangkan semangka dari Kupang," kata Bheti.

Peluang lain, Ranokolo, Ropa, Sokoria berada di jalur segitiga jalan Pantura Flores. Mbay di barat, timur ke Maurole-Maumere dan selatan ke Ende. Saban hari jalur ini dilalui bus antarkota dan angkutan pedesaan. Kemudahan akses transportasi itu merupakan peluang yang harus diambil. Setiap hari orang datang dan pergi.

Ranokolo pun tidak jauh letaknya dengan proyek pembangunan listrik tenaga uap (PLTU) berkekuatan 2x7 MW di Ropa, sekitar 3 km dari lokasi persawahan Tiwu Lodja. PLTU Ropa merupakan sumber daya energi yang dibutuhkan untuk pengembangan industri di kawasan Utara Flores. Masa depan petani di wilayah utara Ende, Sikka dan Kabupaten Nagekeo sangat menjanjikan. Lahan kering pada musim panas bukan menjadi alasan untuk menyerah. (dion db putra/eugenius moa)


Tinggal di kampung

"SELAMA 18 tahun menjadi PPL, saya selalu tinggal di kampung. Pindah dari kampung ke kampung bersama keluarga," kata Rofinus Bheti, S.Pt, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Ranokolo, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.

Dengan memilih tinggal di kampung, kata Bheti, dia lebih memahami dan mengenal kehidupan para petani.
Setelah menyelesaikan kuliah di Kupang, Rofinus Bheti mengabdi sebagai PPL honorer di Desa Wolojita tahun 1990. Tahun 1993 dia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setelah mengabdi selama delapan tahun di Wolojita (1990-1998), suami dari Yulita Wigho yang dinikahinya tahun 1996 itu dipindahkan ke Detusoko.

"Desa binaan saya di Detusoko adalah Saga. Di sana saya sempat membuat sekolah lapangan," katanya.
Hanya dua tahun dia bertugas di Detusoko. Pada tahun 2000, Rofinus Bheti dimutasi ke Kecamatan Maurole. Ayah dua anak itu ditempatkan sebagai PPL di Desa Ranokolo sampai sekarang. Dia juga merangkap sebagai mantri tani. Menurut Bheti, di kecamatan Maurole terdapat enam tenaga PPL yaitu Lawan Silvester, Rofinus Bheti, Thres Jumba, Albina Moi, Romanus Said dan Darius Pio. Setiap PPL bertugas melayani satu sampai dua desa binaan.

"Petani tidak percaya kalau kita hanya omong-omong. Mereka baru percaya kalau melihat contoh. Jadi, kita harus beri contoh dulu dan selalu bekerja bersama- sama dengan mereka," kata ayah Ferdinanto Y Bheti (11) dan Marvin Theresa Bheti (6) tersebut.

Salah satu kendala yang dihadapi PPL adalah menularkan pengetahuan dan keterampilan kepada para petani binaan. "Daya serap petani kita umumnya lemah. Mereka tidak mudah mengadopsi pengetahuan dan keterampilan dari PPL. Maka pendampingan masih sangat dibutuhkan. Seorang PPL harus sabar. Tidak semua program kita berhasil," demikian Rofinus Bheti. (dion db putra)

Pos Kupang edisi Sabtu, 27 September 2008, halaman 16

Demo Pendukung Paket AFI Berlanjut

KUPANG, PK -- Pendukung dan simpatisan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Ir. Alex Foenay-Dra. Sofia Malelak de Haan (paket AFI) kembali melakukan demo di KPUD Kabupaten Kupang, Senin (29/9/2008). Aksi kemarin merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya, Minggu (28/9/2008).

Melalui tujuh orang perwakilannya yang menemui Johni K.Tiran (Ketua KPUD) dan Rahel Suhardjana (Ketua Pokja Pencalonan) di ruang rapat KPUD setempat, pendukung dan simpatisan paket AFI menuntut KPUD menunjukkan bukti tanda terima dari pasangan calon lain yang diduga terlambat memasukkan daftar kekayaan kepada KPK.

Tujuh orang perwakilan massa adalah Drs. Dumuliahi Djami, Rudy Tonubessi, Lamek Blegur, Nelson Ndolu, Vinsen Huler dan John Djogo. Dumulihai Djami mempertanyakan hasil pleno yang tidak disampaikan kepada masing-masing pasangan calon, termasuk AFI dan media massa, dan juga mempertanyakan tempat berlangsungnya pleno karena tidak dilakukan di KPUD setempat.

Lamek Blegur mempersoalkan kenapa KPUD tidak menjelaskan aturan yang dipakai sebagai rujukan penyampaian daftar kekayaan kepada KPK.

Menurut Lamek, paket AFI menyampaikan daftar kekayaan pasangan calon kepada KPK merujuk pada PP Nomor 17 Tahun 2005.

Johni Tiran mengatakan, rujukan yang digunakan AFI berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2005 itu tidak salah dan dia sendiri juga setuju. Tapi, yang digunakan KPUD adalah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam dialog ini disepakati bahwa KPUD Kabupaten Kupang siap menujukkan tanda terima pasangan calon lain yang diduga terlambat memasukkannya sama dengan paket AFI. Namun sebelum ditunjukan, Johni Tiran meminta agar KPUD diberi kesempatan untuk berkonsultasi ke KPUD NTT.

Permintaan itu disetujui sehingga Johni Tiran serta Ketua Pokja Rahel Suhardjana meninggalkan ruang pertemuan dan menuju KPUD Propinsi. Keberangkatan mereka juga diikuti tujuh perwakilan, berselang 30 menit kemudian.

Ketua KPUD serta Ketua Pokja bersama tujuh orang wakil massa pendukung AFI kembali dari KPUD sekitar pukul 15.45 Wita,.

Dumulilahi selaku kooridinator mengumumkan kepada massa hasil konsultasi dengan KPUD Propinsi, bahwa untuk sementara massa bubar dan kembali ke sekretariat sambil menunggu hasil investigasi KPUD NTT kepada KPUD Kabupaten Kupang paling lambat pukul 24.00 Wita. Massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 16.00 Wita.

Johni Tiran yang hendak dimintai konfirmasinya tidak bersedia memberikan keterangan karena segera kembali ke KPUD Propinsi.

Para pendukung dan simpatisan paket AFI, sebelum ke KPUD Kabupaten Kupang, terlebih dahulu mendatangi KPUD Propinsi NTT di Jalan Polisi Militer. Mereka diterima oleh Ketua KPUD Propinsi NTT, John Depa dan Marianti Luturmas.

Setelah menemui Ketua KPUD Propinsi, massa yang menggunakan kendaraan roda empat, truk serta kendaraan roda dua, beranjak menuju KPUD Kabupaten Kupang dan tiba sekitar pukul 11.30 wita. (mas)

Pos Kupang 30 September 2008 halaman 8

1.088 DCS di NTT Ditetapkan

KUPANG, SENIN - Sebanyak 1.088 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Propinsi NTT ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD) NTT masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Sedangkan caleg yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat sebanyak 122 orang.

Demikian data yang diterima Pos Kupang dari Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan pada KPUD NTT, Senin (29/9/2008). KPUD NTT telah mengumumkan DCS yang terdiri dari nama caleg dan partai pengusung per daerah pemilihan, di antaranya dengan menempelkan pada papan informasi yang ada di sekretariat KPUD NTT dan pengumuman lewat media massa. Pada DCS itu tidak disertakan dengan foto caleg.

Jumlah caleg yang masuk DCS lebih sedikit dari target caleg yang ditetapkan yaitu 120 persen per alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau setara secara keseluruhan berjumlah 2.508 orang. Pada masa pendaftaran, caleg yang didaftar 38 parpol sebanyak 1.396 orang. Pada masa perbaikan, yang memasukkan berkas sebanyak 1.210 caleg. Dari jumlah itu yang memenuhi syarat 1.088 orang, dengan rincian 750 laki-laki (68,93 persen) dan 338 perempuan (31,07 persen).

Caleg yang lolos memenuhi delapan hal prinsip, diantaranya semua dokumen caleg yang masuk harus lengkap dan bobot hukumnya sama. Yang berstatus PNS harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dan surat pernyataan bahwa surat pengunduran diri sedang dalam proses. Dokumen yang difotokopi yaitu ijazah legalisir basah ditambah 2 fotokopi ijazah yang dilegalisir basah, serta SKCK harus sesuai dengan tempat domisili.

Berbeda dengan KPUD NTT, KPUD Timor Tengah Selatan hingga kemarin belum mengumumkan daftar nama-nama caleg. Belum ditetapkannya DCS terjadi lantaran masih terdapat partai yang belum memberikan paraf pada daftar caleg yang ada serta masih ada kesalahan penulisan nama caleg.

Anggota KPUD TTS, Ir. Rambu Mella yang dikonfirmasi di SoE, Senin (29/9/2008) membenarkan hal tersebut. Rambu mengakui sejak Jumat (26/9/2008) KPUD TTS sudah menghubungi pengurus partai untuk memparaf daftar nama dan urutan caleg. "Hingga kini ada tiga partai yang belum memparaf daftar nama dan urutan calegnya. Ketiga partai itu yakni, Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Pemuda Indonesia. Kami sudah menghubungi pengurus ketiga partai tersebut namun sampai sekarang belum ada yang datang," ujar Rambu.

Untuk kesalahan penulisan nama, lanjut Rambu, KPUD TTS memutuskan nama yang dipakai sesuai dengan yang ada diijazah masing-masing caleg. Pasalnya ijazah dapat dijadikan sebagai patokan kebenaran penulisan nama seseorang.

Tentang jumlah DCS yang akan diumumkan, Rambu mengatakan sesuai hasil verifikasi KPUD TTS sebanyak 789 caleg sementara dari 37 partai akan diumumkan ke publik. Jumlah angka itu didapatkan setelah menyeleksi 798 berkas caleg yang masuk ke KPUD TTS.

Rambu merincikan dari 789 itu terdiri dari 562 caleg pria dan sisanya, 227 caleg perempuan. Dengan demikian total keterwakilan perempuan untuk sementara dalam pemilu 2009 sebesar 28,77 persen. Sementara bila dilihat dari masing-masing partai hanya 19 partai saja yang memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. (ACA/ALY)

Paket Doa janji Tata Birokrasi

ENDE, PK -- Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende, Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si-Drs Achmad Mochdar (paket Doa) akan melakukan penataan birokrasi pemerintahan jika keduanya terpilih dalam Pilkada Ende. Jika birokrasi sudah baik, maka pelaksanaan program pembangunan selanjutnya juga akan berjalan sesuai harapan.

Don Bosco M Wangge mengatakan hal ini saat tampil berkampanye di Nangapanda, samping Mapolsek Nangapanda, Minggu (28/9/2008). Menurut Wangge, dalam penataan birokrasi, seseorang harus ditempatkan dalam jabatan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

"Kalau seseorang ditempatkan dalam jabatan tidak sesuai dengan kemampuannya, maka pelaksanaan pekerjaan tidak efektif. Oleh karena itu, kalau kami terpilih dan dipercaya masyarakat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende, kami akan menata birokrasinya terlebih dahulu," kata Wangge.

Wangge juga memaparkan sejumlah program kerja lainnya jika paket Doa terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ende. Pada umumnya program paket Doa meliputi pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta kebijakan lainnya. Semuanya diupayakan untuk memberi perubahan terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Ende.

Juru kampanye Yustinus Sani, SE yang juga ketua Bappilu pemenangan paket Doa mengatakan, pendukung dan simpatisan siap memenangkan paket Doa dalam Pilkada Ende, 13 Oktober 2008 mendatang.

Sebelumnya, calon Wakil Bupati Ende, Achmad Mochdar dalam kampanye monologis yang digelar di Desa Riaraja, Kecamatan Ende, Sabtu (27/9/2008) sore, berjanji akan memberi perubahan terhadap pembangunan di Kabupaten Ende. Masalah utama yang kini dihadapi masyarakat Kabupaten Ende dan membutuhkan perubahaan adalah masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. (mar)

Pos Kupang 30 September 2008 halaman 8

Domi

Perjalanan ke kampung leluhur pekan lalu.
Kutemukan kampung-kampung sunyi.
Kampung dengan kaum lelaki pergi. Sepi.
Tersisa wanita, sekelompok pria renta serta bocah-bocah.
Perempuan... betapa kuat menjaga dan merawat. Dalam kesendirian.
Malaysia, tempat di mana pria-pria Flores, Timor, Lembata, Sumba, Rote, berkelana.
Mereka lupa pulang...
NAMANYA Dominikus. Biasa disapa Domi. Umur 44 tahun. Delapan tahun lalu, dia merantau. Pergi mengikuti ajakan orang sekampung yang bertutur indah tentang Nunukan, Sabah, Tawao, Kuala Lumpur. Malaysia itu tanah terjanji. Mudah memetik ringgit, berlimpah ruah menjadi rupiah.

Domi pergi tanpa surat-surat resmi. Tidak melalui PJTKI berlisensi dan kredibel. Domi merantau bermodal otot. Impiannya memperbaiki nasib karena merasa lelah berladang, letih menyadap nira, memasak moke (minuman alkohol dari bahan nira) yang harganya sulit melonjak di pasar Lio, Lela, Paga dan Sikka.

Sri Bintan Pura Tanjungpinang, itulah tempat terakhir Indonesia yang dijejakinya. Domi berhasil masuk hutan Malaysia. Menjadi pemetik kelapa sawit. Hampir sepanjang tahun tinggal di kamp perkebunan sawit milik majikan. Jarang pergi ke kota terdekat. Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, Domi tidak berhak jalan-jalan ke kota untuk berbelanja atau sekadar cuci mata. Tempat yang layak hanya di hutan agar jauh dari intaian polisi Malaysia. Begitu yang selalu diingatkan majikan.

Domi mengirim uang Rp 700 ribu untuk istri dan anak di kampung. Dan, cuma sekali itu dalam lima tahun. Tiga tahun terakhir dia beradu gesit dengan polisi yang rajin mengusir TKI. Dalam pelarian melelahkan di belantara Malaysia, Domi "jatuh cinta" dengan wanita Flores yang sama-sama berstatus TKI ilegal. Domi lupa istri sah dan kedua anaknya di kampung. Wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya persis Domi. Kulit hitam manis, rambut keriting, bibir agak tebal sedikit. Wajah khas Lio.

Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Segesit-gesitnya Domi dan istri mudanya berkelit dari kejaran polisi Malaysia, akhirnya keok juga. Awal September 2008, Domi tertangkap. Cuma dua pilihan, masuk penjara atau segera pulang ke nuaola (artinya, kampung halaman).

"Saya digiring sampai ke kapal hanya dengan baju di badan. Tidak diberi kesempatan kembali ke kamp mengambil tas pakaian dan lain-lain. Sampai sekarang saya belum tahu bagaimana nasib istri dan anak di sana. Mungkin mereka juga sudah ditangkap polisi," kata Domi lima hari lalu. Domi bukan orang lain. Dia masih saudaraku. Lama kami tak bersua. Saat jumpa, Domi bukan lagi pria yang dulu beta kenal rajin berkebun, pintar membuat moke kualitas nomor satu.

Merantau delapan tahun, Domi pulang dengan hasil nihil. Bercelana pendek dekil dan kaus oblong. Jauh lebih bagus baju yang dipakainya saat pergi delapan tahun lalu. Tiba malam hari di kampung 20 September lalu, Domi mengetuk pintu rumah berdinding bambu, dipeluk sang istri dengan senyum dan air mata.

"Lebih baik kau pulang, saya tidak butuh kau bawa apa-apa," kata istrinya. Mendengar pengakuan Domi tentang istri muda dan anak, istri yang dinikahi Domi secara resmi di gereja tahun 1991 hanya bisa diam. Diam seribu bahasa. Kisah lanjut tak ada yang tahu.

***
DOMINIKUS, saudaraku itu adalah bagian dari 26.122 TKI ilegal yang diusir pemerintah Malaysia selama tahun 2008. Seperti dirilis Kantor Berita ANTARA dua hari lalu, mereka pulang ke Indonesia melalui pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Propinsi Kepri.

Menurut data Imigrasi Tanjungpinang, TKI bermasalah yang diusir dari Malaysia pada bulan Januari sebanyak 2.851 orang; Februari 2.402 orang; Maret 1.929 orang, April 3.262 orang; Mei 3.211 orang; Juni 2.967 orang; Juli 2.829 orang; bulan Agustus 3.903 orang dan bulan September sebanyak 2.768 orang. Domi masuk data bulan September itu.

Di kampung leluhur, kutemukan kera menggasak pisang di bibir
kampung, babi hutan merusak singkong dan jagung.
Banyak lahan tidur dan anjing tak lagi menggonggong.

Pria-pria produktif berkelana. Anak-anak hidup tanpa ayah.

Dicambuk, dihina, diusir sebagai bangsa kuli...mereka tak peduli.
Pergi dan pergi lagi.
Malaysia, entah sampai kapan menjadi tanah terjanji.
Siapa yang peduli?
Teringat para calon bupati-wakil bupati yang kini getol sosialisasi diri. Terkenang anggota DePeEr, DePeDe yang kini giat tunjuk muka di kampung. Semoga menemukan Domi-Domi yang lain. (dionbata@poskupang.co.id)

Rubrik BETA (Beranda Kita) Pos Kupang edisi Senin, 29 September 2008 halaman 1

KPUD Belu Tetapkan Zona Kampanye

ATAMBUA, PK -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Belu menetapkan empat zona kampanye bagi calon bupati dan wakil bupati Belu periode 2009 - 2014. Zona I meliputi Kecamatan Kakulukmesak, Kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan dan Kecamatan Nanaet Dubesi. Zona II meliputi Kecamatan Tasifeto Timur, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Raihat dan Kecamatan Lasiolat.

Zona III meliputi Kecamatan Malaka Tengah, Kobalima, Kobalima Timur, Malaka Timur, Raimanuk, Laenmanen, Sasitamean, Botin Leobele dan Kecamatan Kufeu. Sedangkan zona IV meliputi Malaka Barat, Weliman, Wewiku dan Kecamatan Rinhat.
Ketua KPUD Belu, A Martin Bara Lay, S.H, didampingi anggota KPUD, Ahmad Setyawan, mengatakan hal ini di sela-sela rapat dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon di sekretariat KPUD Belu, Kamis (25/9/2008).

Martin menjelaskan, penetapan zona kampanye ini berdasarkan pertimbangan yang matang guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan kampanye umum. KPUD Belu akan mengatur jadwal sedemikian rupa sehingga massa pendukung pasangan calon tidak saling berpapasan ketika usai kampanye umum.

Menurut dia, titik kerawanan saat kampanye manakala sesama pendukung saling berpapasan. Untuk itu, KPUD sedini mungkin mengundang tim sukses dan tim kampanye dari masing-masing pasangan calon untuk membahas secara mendalam masalah ini sehingga pelaksanaan kampanye berjalan lancar dan aman.

"Kita sudah mengatur jadwal kampanye masing-masing pasangan calon. Pembukaan kampanye tanggal 3 Oktober dimulai dengan pemaparan visi, misi dan program kerja pasangan calon di hadapan paripurna DPRD Belu," katanya.

Sesuai jadwal umum kampanye, tanggal 4, 6 dan 7 Oktober, kampanye pasangan Gemar di Zona I, pasangan Sera di Zona II, pasangan Brita di Zona III dan pasangan Jalin di Zona IV. Pada tanggal 8, 9 dan 10 Oktober, pasangan Sera di Zona I, Brita di zona II, Jalin di zona III dan Gemar di Zona IV. Pada tanggal 11, 13 dan 14 Oktober pasangan Brita di Zona I, Jalin di Zona II, Gemar di Zona III dan Sera di Zona IV. Sedangkan kampanye putaran terakhir, pada tanggal 15, 16 dan 17 Oktober, pasangan Jalin di Zona I, Gemar di Zona II, Sera di Zona III dan Brita di Zona IV," jelasnya.

Tentang titik-titik kampanye umum, Martin mengatakan, untuk zona I berada di tiga titik, yakni di Kakulukmesak, Kota Atambua dan Halilulik. Untuk zona II, terpusat di tiga titik, yakni Weluli, Lasiolat, Wedomu. Zona III terpusat di tiga titik, yakni Betun, Kaputu dan Kobalima. Sedangkan zona IV terpusat di dua titik, yakni Besikama dan Weliman. (yon)

Pos Kupang edisi Sabtu, 27 September 2008 halaman 8

Pilkada TTS, Paket Jetcar Jadi Tersangka

SOE, PK -- Penyidik Polres Timor Tengah Selatan (TTS) menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati TTS, Drs. Junus E Tahun dan Drs. Carolus Nubatonis (paket Jetcar) sebagai tersangka kasus pemalsuan surat dukungan calon perseorangan di wilayah Manufui, Kecamatan Santian dan Meusin, Kecamatan Boking. Status tersangka dikenakan setelah polisi memeriksa puluhan saksi.

Kapolres TTS, AKBP Suprianto yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, AKP Sandy Sinurat, S.Ik, di SoE, Kamis (25/9/2008), mengatakan, perubahan status paket Jetcar dari saksi menjadi tersangka karena menggunakan nama-nama warga yang diduga palsu dan diajukan sebagai data persyaratan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPUD TTS. "Lantaran berpasangan, maka tersangkanya tidak bisa hanya dari calon bupati saja. Calon wakil bupati juga kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini," kata Sandy.

Menurut Sandy, sebenarnya polisi telah melayangkan surat panggilan kepada paket Jetcar untuk diperiksa sebagai tersangka, Kamis (25/9/2008). Namun karena keduanya masih sibuk, kuasa hukum paket Jetcar, Simon D Tunmuni, S.H, meminta pemeriksaan terhadap paket Jetcar dilakukan hari Jumat (26/9/2008).

Sandy belum bersedia membeberkan pasal yang dikenakan kepada paket Jetcar. Alasannya, penyidik belum memeriksa keduanya. "Setelah keduanya kami periksa nanti, baru kami sampaikan pasal yang dilanggar Jetcar," kata Sandy.

Tentang berkas tersangka Yusrial Liu (koordinator lapangan paket Jetcar) wilayah Boking dan Santian, Sandy menjelaskan berkasnya sudah rampung. Rencananya, hari ini, Jumat (26/9/2008), berkas akan dikirim ke Kejari SoE. (aly)

Pos Kupang 27 September 2008 halaman 8

Sol-Mat Beri Beasiswa Kedokteran

WEETABULA, PK -- Pasangan calon Bupati (Cabup) dan calon Wakil Bupati (Cawabup) Sumba Barat Daya (SBD), Drs. Soleman Billy Lolo Ole, M.Si dan Matias Ndelo,S.Sos (paket Sol-Mat) berjanji akan memberikan beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi untuk melanjutkan kuliah di fakultas kedokteran, baik untuk dokter gigi maupun dokter umum.

Janji itu disampaikan paket Sol-Mat, pada acara pemaparan visi misi cabup/cawabup di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBD, pada rapat Paripurna Istimewa DPRD SBD, di ruang sidang DPRD SBD, Kamis (25/9/2008) siang.

Soleman mengatakan, apabila para siswa/i berprestasi tersebut telah menyelesaikan pendidikan kedokteran, maka pihaknya akan menempatkan kembali ke daerah asal sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, pihaknya juga akan berupaya bagi putra/i daerah yang berprestasi agar diprioritaskan masuk sekolah kepolisian untuk mengabdi di daerah ini.

Pihaknya juga akan memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan peningkatan akses kesehatan. Peningkatan akses kesehatan itu seperti peningkatan pelayanan puskesmas di tiap kecamatan.Misalnya, kalau sebelumnya puskesmas atau pustu itu hanya melayani pasien setengah hari, maka akan ditingkatkan pelayanan hingga malam hari, termasuk pelayanan rawat nginap dan ketersediaan berbagai obat.

Untuk pembangunan rumah sakit daerah, paling lambat tahun 2010 sudah bisa dimulai pembangunannya. Namun bagi pengusaha atau lembaga swasta yang ingin membangun rumah sakit di SBD, pihaknya memberi kesempatan seluas-luasnya.

Selain itu akan dilakukan revitalisasi pertanian, peningkatan produksi sawa ladang dari biasanya setahun sekali menjadi dua kali panen dalam setahun dengan pengaturan irigasi pengairan yang lebih memadai. Dilakukan juga pengaturan irigasi untuk kebutuhan pertanian, memperbaiki jaringan perpipaan agar kebutuhan air bersih bisa diatasi. "Kami juga akan menyiapkan masing-masing satu mobil tangki untuk delapan kecamatan di SBD. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat," tutur paket tersebut.

Di bidang kelautan, lanjut mereka, khusus untuk perikanan, pihaknya akan bekerja sama dengan investor luar guna membuka pabrik ikan kaleng. Sementara kehutanan, pihaknya terus mengembangkan jambu mete dan kemiri yang saat ini menjadi komoditi unggulan di kabupaten itu.

Pihaknya juga berupaya mendatangkan investor untuk membangun pabrik pengolahan di SBD, sehingga jambu mete tidak lagi dijual dalam bentuk gelondongan keluar daerah, melainkan barang setengah jadi. Bahkan diupayakan agar menjadi barang jadi yang tersedia dalam kemasan.

Dengan membangun pabrik, lanjut keduanya, tentu akan mendatangkan dampak ikutan seperti membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan kerja, hal mana akan mengurangi pengangguran.

Di bidang pertambangan, Paket Sol-Mat juga berencana mengembangkan bahan pembuat semen putih. Selain itu, pengembangan asset budaya dan parawisata, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengolahan energi, peningkatan efektifitas penangulangan kemiskinan.

Di bidang pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat, kamtibmas, katanya, akan diupayakan agar segera dibentuk Polres dan peningkatan polsek yang saat ini sudah ada di setiap kecamatan. (cha)

Pos Kupang edisi Sabtu 27 September 2008 halaman 8

Telaten Menyapa Anak Petani SBD

WEETABULA, PK -- Penduduk terbesar Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) adalah petani, sehingga petani dan anak- anaknya harus diberi perhatian khusus.

Demikian sari kampanye calon bupati (Cabup) SBD, Thimotius Langgar, S.H dan calon wakil bupati, dr. Marthen Caley (paket Telaten) di Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Timur, Sabtu (27/9/2008) siang. Kampanye paket ini mendapat perhatian massa yang datang dari 20 desa di kecamatan itu.
Langgar mengatakan, jumlah penduduk SBD terbesar adalah petani. Karena itu, petani harus benar-benar mendapat perhatian dalam membangun SBD ke depan.

"Membangun SBD ke depan sungguh-sungguh harus memperhatikan petani. Petani miskin, petani yang tidak punya tanah, petani yang punya tanah sedikit dan anak-anak petani. Mengapa anak-anak petani perlu diperhatikan? Karena yang lahir di SBD terbanyak adalah anak petani. Dengan demikian, masalah terbanyak di SBD juga adalah masalah anak-anak petani. Anak tidak sehat, kurang gizi, kurus, kelaparan, miskin, ada anak petani yang tidak sekolah, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, anak petani yang tidak dapat lapangan kerja dan lain-lain," kata Langgar.

Dia mengatakan, apabila terpilih sebagai bupati, program strategis yang akan dibangun adalah program yang berpihak pada petani, yakni membangun ekonomi rakyat, pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, ketertiban ketenteraman rakyat dan sektor strategis yang meliputi kepariwisataan dan kelautan/perikanan, yang diharapkan dapat memperluas lapangan kerja serta pemanfaatan secara optimal sumber daya alam yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kenapa harus bangun ekonomi, pendidikan, kesehatan, trantibmas dan sektor strategis? Karena pendapatan masyarakat rendah. Kenapa pendapatan rendah? Karena rata-rata pendidikan, pengetahuan dan keterampilan rendah. Kenapa pendidikan rendah? Karena rata-rata masyarakat tidak mampu melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kenapa tidak mampu ke perguruan tinggi? Karena rara-rata mereka miskin. Kenapa masyarakat miskin? Karena pendapatan rata-rata rendah. Dan, kenapa pendapatan rendah? Karena pengetahuan dan keterampilan mereka rendah,"kata Langgar dan mencontohkan orang Sumba jual 1 kg kayu cendana Rp 20.000,00, ketika kayu cendana sampai di Bali, lalu diolah dan diukir jadi patung, harganya sudah berkisar lima ratus ribu hingga lima juta rupiah, bahkan bisa mencapai belasan juta rupiah.

Menurut Langgar, masyarakat perlu memperoleh pelatihan, keterampilan dan pengetahuan agar mampu mengolah berbagai kebutuhan bagi peningkatan pendapatannya. (cha)

Pos Kupang edisi Senin, 29 September 2008 halaman 8

Pendukung AFI Demo KPUD Kupang

KUPANG, PK -- Pendukung dan simpatisan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Ir. Alex Foenay-Sofia Malelak de Haan (paket AFI) melakukan aksi demonstrasi di KPUD Kabupaten Kupang, Minggu (28/9/2008). Massa berjumlah ratusan orang ini menolak hasil penetapan pasangan calon dan mendesak KPUD melakukan pleno ulang untuk mengakomodir paket AFI.

Massa tiba di KPUD sekitar pukul 11.30 Wita dengan menumpang truk, angkotan kota serta kendaraan roda dua. Saat itu polisi sudah mengamankan Sekretariat KPUD. Massa mendesak polisi untuk mengizinkan mereka masuk menduduki sekretariat sambil menunggu kedatangan anggota KPUD. Tuntutan mereka tersebut tidak digubris oleh polisi dari Polres Kupang.

Massa akhirnya melakukan orasi di luar pagar, tepatnya di atas trotoar dan sebagian badan Jalan Soekarno. Beberapa orang yang bertindak sebagai orator, berorasi dengan menggunakan pengeras suara yang telah disiapkan di atas sebuah truk. Para orator di antaranya Pdt. Ricky Ratu Edo, Sir Edison Waang serta Drs. Dumul Djami yang juga adalah Kasat Pol PP Kota Kupang. Mereka berorasi secara bergantian.

Tuntutan mereka adalah meminta KPUD membatalkan hasil pleno penetapan dan melakukan pleno ulang untuk mengakomodir paket AFI. Beberapa kali mereka meneriaki Ketua KPUD Kabupaten Kupang, Johni K Tiran, dengan kata-kata kasar.

Sementara demo berlangsung, aparat keamanan tetap siap siaga di halaman depan maupun pada pintu keluar dan masuk. Sebagian aparat juga membaur bersama massa untuk mengawasi jalannya orasi secara damai. Massa hanya berteriak dan memohon keadilan agar membatalkan hasil penetapan KPUD dan mengakomodir paket AFI untuk masuk dalam pilkada.

Selain melakukan orasi, massa yang diwakili Pdt. Ricky Ratu Edo, membacakan surat tanggapan mereka terhadap penetapan KPUD Kabupaten Kupang. Tanggapan tersebut, antara lain paket AFI tetap pada prinsip bahwa keputusan KPUD Kabupaten Kupang atas penetapan bakal calon Bupati periode 2009-2014 cacat hukum.

Karena itu, lanjut Mereka, pleno lanjutan yang berhubungan dengan proses kegiatan dimaksud dihentikan sementara, karena paket AFI masih mengharapkan keadilan dan kebijaksanaan dari KPUD, serta memohon agar KPUD Kabupaten Kupang meninjau kembali keputusan tentang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang. Setelah membacakan tuntutan, pada pukul 13.35 Wita, massa membubarkan diri. (mas)

Pos Kupang edisi Senin, 29 September 2008 halaman 8

Anggota Panwaslu 10 Kabupaten Ditetapkan

KUPANG, PK -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Propinsi NTT menetapkan anggota Panwaslu 10 kabupaten/kota masing- masing daerah berjumlah tiga orang. Sementara pelantikannya belum bisa dilaksanakan karena hingga saat ini Panwaslu NTT terkendala dana.

Ketua Panwaslu Propinsi NTT, Dominggus B Osa, saat ditemui Sabtu (27/9/2008) menjelaskan, penetapan dilakukan dalam rapat pleno Panwaslu NTT yang dihadiri anggota, Pdt. Hery G Mauboi dan Burhanudin Gesi di Sekretariat sementara Panwaslu NTT di Jalan WJ Lalamentik No 108 Kelurahan Oebufu, Kamis (25/9/2008).

Adapun anggota Panwaslu kabupaten/kota yang ditetapkan adalah Adrifina Ndjurumbaha, S.Sos, Ir. Ellen SM Pello dan Yeremian F Ndolu, S. H (Kota Kupang); Novel S.Sos, Romanus Ramone, S. H dan Simon Robert Muhu, S.Th (Sumba Timur); Drs. Aloysius Poleng, M.Si, Drs. Jeheo Benediktus dan Pius Panifino Jewaru, S.Fil (Manggarai); Evensius Jandri Anggal, SE, Hubertus Servus, S.Ag dan Mansiutus Saverius Dodu Dagos, S.Sos (Manggarai Timur); Abdul Majir, S.Ag, M.KPd, Maksimus Waris, S.Ip dan Roberthus Verdimus Din, S.Sos (Manggarai Barat).

Kabupaten Ngada terdiri dari Drs. Andreas Wuda, Maria Angelina DN Kumi, S.Sos dan Maria Theresia Yosefa Nona Lapu, SE. Kabupaten Sikka terdiri dari Alfonsus Gaudensius Sero, SE, Fredy Oswaldus, S. H dan Maria Kornelia, S.Sos.
Kabupaten Lembata terdiri dari Maria Margareta Ida Korebima, SE, Neneng Ariantu Usman, SE dan Petrus Payong Pati, S.Fil.
Sedangkan dari Flores Timur, Agnes Yosefina Ema Koten, S.Sos, Kosmas Motong Langkamau, S. H dan Mardan Patiraja, S. H. Kabupaten TTU terdiri dari Athanasius Taek, S.Ip, Dominggus Lopis, S. H dan Viktor Emanuel Manbait, S. H.

Keanggotaan panwaslu dari sepuluh kabupaten/kota ini ditetapkan dengan surat keputusan Pleno Panwaslu Provinsi NTT No : 11/Pawaslu-NTT/IX/2008 tentang Penetapan Anggota Pawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT. Penetapan anggota Panwaslu juga dalam rangka memenuhi pasal 98 ayat 4 UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

"Pelantikan Panwas masih menanti keberadaan sekretariat, kepala dan staf sekretariat serta dana. Mengingat sampai saat ini Pemprov NTT kurang beri perhatian yang serius kepada Panwaslu Provinsi," kata Osa. (aca)

Pos Kupang edisi Senin, 29 September 2008 halaman 8

Tebar Janji di Rote Ndao

BA'A, PK -- Rakyat Oelunggu, Kecamatan Lobalain, meminta calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao dari PDIP, Drs. Marthen Luther Henukh, MH-Junus Fanggidae, SE untuk memberi perhatian terhadap bidang pertanian jika terpilih memimpin Rote Ndao lima tahun ke depan. Selain petani, tukang kayu, batu serta buruh bangunan juga mendapat perlakuan yang sama.

Permintaan itu disampaikan sejumlah masyarakat Desa Oelunggu dalam kampanye dialogis yang berlangsung di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Sabtu (27/9/2008). Beberapa diantaranya adalah Marthinus Tulle, Saul Ndolu dan Erna Ndolu - Tomasui. Dialog yang dipandu Bastian Dethan itu dihadiri pengurus PPD, Hanokh Lenggu, S.H, Pdt. Yeheskial Fanggidae, Ketua Bappilu, Asiel SOru, Sekretaris PDIP, Hengki Lapaan.

Menurut warga Oelunggu, selama ini pemerintah sering memberikan janji-janji untuk membangun Desa Oelunggu, namun dalam proses pembangunan janji-janji itu tidak ditepati.
Desa Oelunggu terdiri dari lima dusun. Penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan tukang.

"Kalau paket Majus menang, maka harus membuktikan janji-janji memakmurkan petani dan tukang di Oelunggu," kata Erna Ndolu - Tomasui.

"Kami berdoa paket Majus selalu menang. Dan, kalau menang, maka angkatlah rakyat dan letakkanlah di dadamu dan berikanlah mereka duduk di pangkuanmu agar mereka dapat merasakan kehangatanmu. Karena kami masyarakat miskin ini sangat sedih dengan banyaknya kasus di wilayah ini. Ada busung lapar, padahal wilayah kami ini surplus beras," kata Marthinus Tulle.

Tulle mengatakan, selama ini pemerintah memberi janji kepada warga Oelunggu, namun janji itu tidak pernah ditepati. Masyarakat Oelunggu yang bermata pencaharian petani dan salah satu desa yang memiliki salah satu lahan sawah terluas di Kecamatan Lobalain ini terus terlilit kemiskinan hingga masyarakatnya didera busung lapar.

Soul Ndoen, tokoh agama, meminta paket Majus membangun irigasi, jalan dan embung serta memberi sarana pertanian seperti hand tractor kepada petani di Oelunggu.

"Selama ini kami tidak merasakan keadilan. Karena kami masyarakat petani, tapi tidak pernah merasakan pemerataan dan keadilan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Karena itu, kami berdoa buat paket Majus agar menang dalam pilkada ini. Dan, ketika menang, maka curahkanlah semua perhatian kepada masyarakat Rote Ndao tanpa harus melihat desa-desa tertentu atau wilayah tertentu," ujar Soul.

Calon Bupati Rote Ndao, Marthen Lurher Henukh mengatakan, Oelunggu merupakan wilayah pertanian dan lumbung beras Rote Ndao. Oleh karena itu, akan menjadi prioritas perhatian.

"Kita akan bekerja maksimal untuk masyarakat Rote Ndao. Segala permintaan akan kami catat dan jika bapak, ibu, too, tii menjatuhkan hatinya untuk memilih pasangan Majus, maka permintaan ini akan ditindaklanjuti. Dan, pembangunan ke depan adalah pembangunan bersifat bottom up, bukan top down. Kami mencatat segala kebutuhan masyarakat, tapi masyarakat harus menyampaikan ini ketika musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dusun, desa dan kabupaten," kata Henukh.

Henukh mengatakan, paket Majus tidak memberikan janji, namun akan mengukirkan karyanya jika dipercayakan rakyat untuk memimpin. "Kami akan memberikan karya nyata kepada bapak ibu saudara/i sekalian. Dan, karya nyata itu lebih baik daripada memberikan 1000 janji," katanya.

"Kalau saja pemerintah duduk bersama rakyat dan menanyakan kesulitan yang diderita rakyat, maka tidak ada keluhan seperti ini. Ibarat anak yang kehilangan induk. Pemimpin mestinya duduk bermusyawarah dengan rakyat. Sehingga ketika misalnya memiliki lima unit handtractor, tapi yang butuh sebanyak 10 orang, maka di saat itulah dibicarakan pembagian pemanfaatan secara merata. Ini juga terkait dengan pupuk yang selama ini penguasaannya masih didominasi orang-orang tertentu sehingga pupuk yang sampai ke masyarakat harganya sangat mahal. Karena itu, kalau kami terpilih, kami akan tata kembali sistem yang ada," kata Henukh. (iva)

Pos Kupang edisi Senin, 29 September 2008 halaman 8

Doa Tawarkan Perubahan

ENDE, PK---Paket Drs. Don Bosco M Wangge, M.Si-Drs Achmad Mochdar (Paket Doa) menawarkan perubahan untuk Kabupaten Ende dalam kampanye monologis yang digelar di Desa Riaraja, Kecamatan Ende, Sabtu (27/9/2008) sore. Masalah utama yang kini dihadapi masyarakat Kabupaten Ende dan membutuhkan perubahaan adalah masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Tawaran ini disampaikan Drs. Achmad Mochdar selaku calon Wakil Bupati Ende dari Paket Doa. Kampanye paket Doa ini dihadiri warga desa setempat. Selain menyampaikan program serta visi dan misi paket Doa, Drs. Achmad Mochdar juga mengajak masyarakat pemilih di Desa Riaraja dan Kecamatan Ende pada umumnya untuk memilih paket Doa.

Selain Drs. Achmad Mochdar, juga tampil berkampanye Heribertus Gani. Menurut Heribertus, Pilkada Ende diikuti tujuh paket calon bupati dan Wakil Bupati Ende, tetapi paket Doa merupakan paket terbaik yang berbeda dengan paket lainnya.

Sementara itu sehari sebelumnya, Jumat (26/9/20087) sore, paket Ir. Petrus Lengo-Paulus Pase, S.H atau Paket Lengo-Pase dalam kampanye di Lapangan Perse-Ende berjanji akan melakukan penataan terhadap wajah Kota Ende jika paket mereka dipilih masyarakat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende lima tahun ke depan. Selain menata wajah Kota Ende, paket Lengo-Pase juga memiliki berbagai program lain yang siap diterapkan untuk membangun dan membawa Kabupaten Ende ke arah perubahan yang lebih baik.

"Setelah kami turun ke desa-desa dan kelurahan, kami menemukan bahwa untuk Kota Ende sebagai ibu kota kabupaten perlu dilakukan penataan. Mulai dari penataan ketersediaan air bersih, perbaikan sarana jalan, peningkatan ekonomi masyarakat perkotaan termasuk masyarakat nelayan di pesisir pantai serta berbagai masalah kota lainnya," kata Lengo.

Sedangkan untuk masyarakat di pedesaan yang umumnya petani, kami akan berupaya meningkatkan pemberdayaan usaha tani, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat bisa diperbaiki.

"Ende harus ditata menjadi lebih bersih termasuk penataan obyek wisata yang ada di dalam Kota Ende. Hal-hal penting yang menjadi keluhan masayarakat Kota Ende akan kami perhatikan," kata Lengo. (mar)

Pos Kupang edisi Minggu, 28 September 2008 halaman 1

Caleg yang Lolos Penuhi 8 Prinsip

KUPANG, PK -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT, Drs. Johanes Depa, M.Si, mengatakan, untuk bisa lolos verifikasi sehingga masuk dalam daftar calon sementara (DCS), seorang calon anggota legislatif (caleg) harus memenuhi delapan hal prinsip.

"Tidak selamanya semua calon yang diajukan, ditetapkan dalam DCS. Kemungkinan berkurang karena tidak memenuhi syarat," kata John Depa saat memberi penjelasan kepada pimpinan 38 partai politik (parpol) di Sekretariat KPUD NTT, Sabtu (27/9/2008).

Ikut mendampingi John Depa adalah anggota KPUD, Yosep Dasi Djawa, S. H, Drs. Djidon de Haan, M.Si dan Drs.Gasim. Sementara Mariyati Luturmas Adoe, SE, M.Si tidak berada ditempat. Sebelum rapat dengan pimpinan parpol, ketua dan anggota KPUD menggelar rapat pleno penetapan caleg untuk DCS. Rapat bersifat tertutup. Ketua Panwaslu NTT, Ir. Dominggus D Osa, MP yang sempat masuk ruangan rapat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, justru diarahkan keluar.

John Depa mengatakan, ada 1.210 caleg yang memasukkan berkas. Rinciannya, 821 laki-laki dan 389 perempuan. Secara umum, total keterwakilan perempuan mencapai 32,58 persen. Proses pemetaan masih berlangsung untuk mengetahui berapa banyak caleg yang tidak lolos. Menurutnya, semua dokumen caleg yang masuk bobot hukum sama.

John mengatakan, delapan hal prinsip dimaksud di antaranya adalah, pertama, semua dokumen caleg yang masuk bobot hukumnya sama. Kedu, semua dokuman harus lengkap. Jika kurang satu syarat maka dinyatakan tidak lolos. Ketiga, terkait status PNS. PNS yang menjadi caleg harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dan surat pernyataan bahwa surat pengunduran diri sedang dalam proses.

Keempat, hubungan formulir BA (daftar nama caleg yang dibuat parpol) dan formulir BB (daftar nama yang diisi caleg) tidak sinkron. Oleh karena itu, KPUD menggunakan data yang ada pada formulir BA.

Kelima, dokumen yang difotokopi yaitu ijazah legalisir basah ditambah 2 fotokopi ijazah yang dilegalisir basah. Keenam, SKCK tidak sesuai dengan tempat domisili. Artinya, KPUD mengakui SKCK sesuai dengan tempat domisili.

John Depa juga menjelaskan beberapa hal teknis lainnya yaitu tentang nama caleg yang panjang. Menurutnya, dari pengalaman Pemilu 2004, penyelenggara memasukkan nama caleg secara utuh (lengkap). Tapi secara teknis tidak menunjang. Dari sisi ruang dinilai kurang efektif karena nama yang panjang akan membentuk dua baris. "Oleh karena itu, pada DCS kita nama panjang namun pada penetapan DCT sudah tidak," katanya.
Lebih lanjut John juga mengingatkan dua hal yang harus dipahami pengurus parpol dan masyarakat. Pertama, terkait dengan persentase keterwakilan perempuan serta prinsip 1dalam 3 yang artinya pada setiap kelipatan tiga ada satu caleg perempuan. Selain itu, tentang uji publik terhadap caleg yang masuk DCS.
John Depa menjelaskan tentang alur klarifikasi hingga penetapan caleg terkait keterwakilan perempuan dan prinsip 1 dalam 3. Menurutnya, KPUD akan meminta klarifikasi pada parpol. Selanjutnya, pimpinan parpol klarifikasi secara tertulis kepada caleg yang bersangkutan. Hasil klarifikasi parpol dimaksud akan diumumkan KPUD kepada publik melalui media.

Di Mabar, 75 Caleg Gugur
Dari Labuanbajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dilaporkan, ada 75 orang dari 648 caleg yang diajukan ke KPUD, dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan. Para caleg yang tidak lolos ini terutama berasal dari parpol yang memiliki dualisme kepemimpinan, selain ada yang belum mencapai usai 21 tahun.

Gugurnya 75 caleg ini dinyatakan melalui rapat pleno penetapan daftar caelg sementara oleh KPUD Mabar yang berlangsung di Aula Kemala Polres Mabar, Jumat ( 26/9/2008 ). Pleno ini dipimpin langsung Ketua KPUD Mabar, Thomas Dohu, S.Hut, didampingi Ketua Pokja Pencalonan, Hironimus Suhardi, S.S dan Vitus Suharman, S.Pd. Hadir pula Bupati Mabar, Drs. Wilfridus Fidelis Pranda, serta para pemimpin parpol setempat.
Dari 75 caleg itu, 30 orang digugurkan karena berasal dari parpol yang memilkii dualisme kepengurusan yakni dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Demokrasi Indonesai (PPDI). Dari PKB sebanyak 18 orang yang bukan berasal dari kepengurusan Muhaimin Iskandar-Lukman Edy, sedangkan 12 caleg lainnya berasal dari PPDI yang bukan pimpinan Endung Sutrisno dan Joes Pranoto.

Serah Terima
Setelah rapat dengan pimpinan parpol di Sekretariat KPUD NTT berlangsung acara perpisahan yang ditandai dengan serah terima memori tugas dari anggota lama kepada anggota KPUD yang baru.

Tiga anggota KPUD NTT 2003 - 2008 yaitu, Ir. Robinson Ratukore, John Lalongkoe dan Hans Ch Louk hadir. Sementara lima anggota KPUD yang baru, Johanes Depa, Djidon de Haan, Maryanti Luthurmas, Gasim dan Yos Dasi Djawa juga hadir. Penyerahan memori dari Robinson Ratu Kore kepada John Depa, disaksikan staf sekretariat KPUD.

John Depa menyampaikan terima kasih kepada anggota KPUD yang telah mengakhiri masa tugas. Ia mengharapkan agar anggota KPUD yang baru beserta staf sekretariat senantiasa menjaga kekompakan.

Pada acara perpisahan itu, KPUD NTT memberi cinderamata berupa cincin emas seberat 5 gram kepada tiga anggota yang lama. (aca/yel)

Pos Kupang edisi Minggu, 28 September 2008 halaman 1

Pariwisata Rote Masihkah Menjadi Ikon?

Oleh Ferry Ndoen

ANEKA kekayaan di bidang pariwisata di Bumi Flobamora tidak terkira. Mungkin juga tak tertandingi di bumi nusantara. Namun aneka obyek pariwisata yang menyebar di ratusan pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki ciri khas, dan berdaya tarik wisata yang sangat tinggi itu belum mendapat sentuhan optimal dari para pengelola dan pelaku pariwisata di NTT.

Kita di NTT memiliki wisata alam yang sangat banyak. Juga aneka budaya dan adat istiadat, serta ritual adat yang bisa dijual kepada wisatawan, baik wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara (domestik) serta wisatawan lokal.

Kita juga memiliki aneka wisata pantai/bahari, aneka tarian dan beragam kesenian yang bisa "dijual". Setiap etnik, sub etnik yang menyebar di seluruh wilayah NTT memiliki kekhasan tersendiri. Semuanya menarik, berdaya tarik wisata tinggi karena wisata sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia.

Salah satu contoh keunggulan pariwisata yang kini semakin redup adalah wisata bahari/pantai selancar di Pantai Nemberala, Kecamatan Rote Barat Daya. Selama lima tahun terakhir, tidak lagi digelar even bertaraf internasional untuk mempromosikan keindahan pantai itu. Pemerintah setempat, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Rote Ndao beralasan ketiadaan dana untuk menggelar even bertaraf internasional. Dinas ini selalu mengusulkan anggaran untuk menggelar even wisata bertaraf internasional di Nemberala, namun mentok dalam pembahasan di DPRD setempat. Dewan setempat menilai kegiatan macam itu hanya menghambur- hamburkan anggaran.

Pantai Nemberala yang sangat indah dengan gulungan ombaknya sangat bagus untuk selancar. Sudah mendunia. Bahkan Nemberala sudah menjadi ikon pariwisata di Rote Ndao.

Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman ketika meliput even Selancar Internasional di Pantai Nemberala, Agustus 2000 silam. Even ini digelar Pemkab Kupang. Saat itu Rote Ndao masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang. Even bertaraf internasional ini digelar dengan melibatkan event organizer dari Propinsi Bali, menelan dana Rp 500 juta lebih. Gaung yang dihasilkan even ini luar biasa. Nemberala langsung mendunia. Apalagi saat itu, panitia pelaksana mampu menghadirkan jaringan internet -- yang saat itu masih menjadi "barang aneh" di Rote-- di lokasi kegiatan. Internet, sudah disadari, sebagai salah satu kebutuhan wisatawan, juga sebagai salah satu perangkat paling efektif untuk "menduniakan" sebuah kegiatan. Maka perkembangan even tersebut langsung bisa diakses masyarakat dunia.


Even Selancar Nemberala 2000 silam itu mampu menyedot ratusan wisatawan yang datang dengan sejumlah kapal. Saat itu, Nemberala diakui sebagai salah satu tempat wisata kelas dunia karena gelombang lautnya tak kalah indahnya seperti di pantai Pulau Hawai, Pantai Kuta-Bali. Tidak sedikit wisatawan yang mengakui irama musik Sasando tak kalah indahnya dengan petikan musik Hawaian yang sudah mendunia itu.

Lalu, apa kabar Nemberala saat ini? Menyedihkan. Potensi wisata kelas dunia itu dibiarkan tak terurus. Tak ada lagi even-even dunia dengan alasan ketiadaan dana. Di saat kabupaten-kabupaten lainnya di NTT begitu gencar menghidupkan sektor pariwisatanya, Rote Ndao malah "mengabaikan" Nemberala. Mestinya pantai ini harus tetap dipertahankan sebagai ikon pariwisata di kabupaten terselatan ini.

Tengoklah Kabupaten Alor, yang dalam tujuh tahun terakhir mampu menghidupkan aset-aset pariwisatanya. Pemerintah bersama masyarakat bergandengan tangan menggelar Expo Alor secara rutin setiap tahun. Dan, even ini sudah mendunia karena sudah masuk dalam rangkaian Sail Indonesia.

Kini, Alor sudah mampu memikat hati wisatawan dunia. Misalnya, dengan "menjual" obyek wisata diving di Pulau Kepa. Tenun ikat Alor dan perkampungan adat di daerah itu sudah mendunia.

Nah, daya pikat Nemberala jauh lebih kuat. Kita berharap ke depan, ikon pariwisata ini dihidupkan lagi agar tetap bersinar ke seluruh penjuru dunia. Investasi bidang pariwisata berdampak luas dan jangka panjang. Nilai ekonomis dari hidupnya sektor pariwisata akan mendongkrak pendapatan rakyat kecil, selain pemasukan bagi daerah. *

Pos Kupang edisi Minggu, 28 September 2008 halaman 1

KPUD Alor Belum Tetapkan Pemilih

KALABAHI, PK -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Alor hingga saat ini belum menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), padahal hari pencoblosan Pilkada Alor tinggal 35 hari lagi (coblos tanggal 30 Oktober 2008). Hal ini disebabkan ada perbedaan antara data pemilih dari PPS (panitia pemungutan suara) dan PPK (panitia pemilihan kecamatan) dengan data pemilih KPUD.

Juru bicara KPUD Alor, H. Amir Tahir, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/9/2008), mengatakan, KPUD tidak mau gegabah melakukan penetapan data pemilih karena masih ada perbedaan data.

Tahir menjelaskan, KPUD Alor telah mengembalikan data yang ada kepada PPK untuk dicek kembali guna mendapatkan data pemilih yang akurat.

Menurut Tahir, perbedaan jumlah yang ditemukan oleh KPUD ini disebabkan beberapa hal, yaitu pendobelan nama, terjadi lompatan dalam nomor yang diketik, dan juga ada di wilayah tertentu dimasukkan juga warga yang usianya belum mencapai 17 tahun.Tahir mengatakan, batas waktu pengembalian data dari PPK kepada KPUD tanggal 30 September.

Data sementara yang diperoleh Pos Kupang, warga yang telah didata dan masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 119.000 lebih.

Tahir juga mengakui KPUD Alor kurang mensosialisasikan pilkada kepada masyarakat. Hal ini karena kurangnya anggaran, juga karena KPUD menjalankan dua tugas secara bersamaan yaitu pilkada dan pemilu legislatif.

Untuk diketahui, Pilkada Alor akan memasuki tahapan kampanye. KPUD Alor telah menetapkan empat calon Bupati dan Wakil Bupati Alor. Keempat pasangan calon itu juga telah menarik undian nomor urut.

Menurut hasil penarikan nomor urut, pasangan Drs. Immanuel E. Blegur, M.Si-Godlief Sirituka, BcKn (paket Imago) nomor 1, pasangan Drs. Amon Djobo-Haji Taufik Nampira, S. P, M. M (paket Amanat) nomor 2, pasangan Drs. Abraham Maulaka-John F. Laukuan, B. A (paket Amal) nomor 3, dan pasangan Drs. Simeon Th. Pally-Drs.Yusran Tahir (paket Simpati) nomor urut 4.

Kampanye akan dilaksanakan pada 13-25 Oktober mendatang. Masa tenang tanggal 26-29 Oktober, dan pemungutan suara tanggal 30 Oktober. (oma)

Pos Kupang edisi Minggu, 28 September 2008

Caleg NTT 1.210 Orang

KUPANG, PK --Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di NTT tidak mengumumkan daftar calon sementara (DCS) calon anggota legislatif (Caleg) secara serentak. Padahal, jadwal pengumuman ditetapkan pada tanggal 26 September 2008 dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. KPUD yang telah mengumumkan DCS kepada pengurus partai politik (Parpol) dan publik melalui media massa adalah Sikka dan Sumba Timur.

Pengumuman DCS caleg DPRD Propinsi NTT belum dilakukan karena anggota KPUD NTT yang baru dilantik di Jakarta, Drs. Johanes Depa, M.Si, Drs. Gasim, Drs. Djidon de Haan, M.Si, Mariyati Luturmas Adoe, S.E, M.Si dan Yoseph Dasi Djawa, S.H, baru tiba di Kupang pada Jumat (26/9/2008) malam.

Anggota KPUD NTT/Ketua demisioner Pokja Pencalonan, Hans Ch Louk, mengatakan, jumlah caleg yang telah mengembalikan berkas sebanyak 1.210 orang - terdiri dari 821 laki-laki dan 389 perempuan - diusul 38 parpol. Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah caleg ketika mendaftar yaitu 1.396 orang, terdiri dari laki-laki 975 orang dan 421 perempuan.

"Kemungkinan, jumlahnya akan berkurang karena ada beberapa caleg yang tidak memenuhi persyaratan. Kami serahkan kepada KPUD yang baru untuk memutuskan dan mengumumkan DCS," kata Hans Louk. Menurut rencana, Sabtu (27/9/2008) hari ini, KPUD NTT mengumumkan DCS kepada pengurus parpol dan selanjutnya kepada masyarakat.

Di Sikka, KPUD setempat mengumumkan jumlah caleg DPRD Kabupaten Sikka yang masuk dalam DCS sebanyak 580 orang dari 812 caleg yang diajukan 37 partai politik. Sebanyak 232 orang caleg dinyatakan gugur.

Ketua Pokja Pencalonan KPUD Sikka, Vivano Bogar, mengatakan, 580 caleg akan memperebutkan 30 kursi yang dialokasikan untuk DPRD Sikka periode 2009-2014.
Vivano menjelaskan, 232 caleg yang dinyatakan tidak lolos verifikasi tahap II karena beberapa alasan, yaitu mengundurkan diri, tidak melengkapi berkas yang masih kurang dan karena tidak penuhi syarat calon misalnya umur.

Vivano mengatakan, dari 37 parpol yang mengajukan caleg, Partai Matahari Bangsa yang paling sedikit memiliki caleg yakni hanya 5 orang. Sementara caleg terbanyak masuk DCS adalah dari Partai Golkar yaitu 34 orang.

Menurut Vivano, KPUD memberi kesempatan bagi masyarakat umum untuk memasukkan sejumlah saran dan tanggapan terhadap 580 caleg yang masuk DCS, selama 26 - 9 Oktober. Pada tahapan itu juga akan dilakukan klarifikasi dari parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat itu.

Jika ada hal-hal krusial yang menyebabkan 580 caleg yang sudah masuk DCS itu harus diganti, maka KPUD memberikan kesempatan kepada parpol bersangkutan untuk mengajukan dan mengganti para caleg yang sudah masuk DCS itu dengan caleg lainnya selama tanggal 11-21 Oktober. KPU Sikka akan melakukan verifikasi terakhir caleg yang masuk DCS itu pada tanggal 12-24 Oktober 2008. Dan pada tangal 13-30 Oktober 2008 akan dilakukan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) caleg Kabupaten Sikka. "Pengumuman DCT caleg Kabupaten Sikka akan dilakukan tanggal 31 Oktober 2008," jelas Vivano.

Di Sumba Timur, KPUD setempat menetapkan 458 caleg yang masuk dalam DCS, sedangkan 23 lainnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat. Penetapan DCS dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri anggota KPUD. Sebagian besar caleg yang tidak lolos verifikasi karena tidak memiliki ijazah atau belum memiliki surat keterangan kelulusan dari Dinas Pendidikan Nasional Sumba Timur.

"Yang kita minta itu bukti kelulusan atau surat keterangan lulus dari instansi terkait. Namun yang dimasukkan para caleg sebagai persyaratan hanya surat keterangan telah mengikuti ujian Paket C dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur. Jelas tidak bisa kita akomodir karena hasil ujian belum diketahui," kata Ketua KPUD Sumba Timur, Dr. Siliwoloe Ndjoeroemana, Kamis (25/9/2008) malam.

Ia mengatakan, jumlah caleg yang tidak lolos verifikasi ini di luar Partai Bintang Reformasi (PBR) karena caleg dari partai ini tidak mengambil berkas perbaikan pada verifikasi pertama. Dari 23 calon anggota legislatif yang tidak lolos, 17 di antaranya dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Hari Jumat (26/9/2008) kemarin, KPUD telah mengumumkan DCS kepada pengurus partai politik. (aca/vel/dea)

Pos Kupang edisi Sabtu, 27 September 2008 halaman 1

Mengatasi Krisis Listrik dengan Energi Alternatif

Oleh Agus Sape

KESAL, itulah yang dialami warga Kota Kupang dan daerah-daerah lain di NTT akhir-akhir ini. Betapa tidak, listrik di rumah ataupun di kantor kita sering padam. Baik pemadaman terjadwal (bergilir) maupun pemadaman mendadak.

Sejumlah alasan klasik dikemukakan PT PLN. Antara lain pemeliharaan mesin atau bagian dari upaya menghemat bahan bakar solar. Tapi, kita tidak hendak membahas masalah ini di sini. Kita hanya mau mengatakan bahwa kekesalan kita terhadap pemadaman listrik di rumah atau kantor pertanda kita sudah sangat bergantung pada listrik. Listrik sudah ibarat nafas hidup kita. Begitu tidak ada listrik, mati rasanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa tidur mengorok dan bermimpi.

Apakah dengan kondisi ini, kita mundur? Boleh jadi. Tapi, coba kita tengok ke tahun 1958 ketika Propinsi NTT mulai berdiri. Apakah NTT ketika itu sudah hidup di bawah gemerlap listrik? Orang-orang yang hidup pada masa itu tahu baik.
Yang jelas kondisi saat itu belum semaju saat ini. Bahkan bisa dikatakan belum ada apa-apanya. Kalaupun sudah ada listrik, itu sangat terbatas. Mungkin hanya ada di biara-biara atau gereja-gereja atau di rumah-rumah pejabat atau rumah raja, menggunakan genset. Warga pada umumnya masih menggunakan lampu pelita. Penggunaan lampu petromax atau biasa kita sebut lampu gas masih dianggap mewah. Tapi, semata-mata untuk penerangan di rumah malam hari. Di luar itu gelap-gulita.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang secara resmi berdiri pada tahun 1955, berasal dari penggabungan beberapa perusahaan listrik daerah pada zaman Belanda, yang dinasionalisasikan. Tapi, tentu saja jangkauan pelayanannya masih terbatas. NTT sudah pasti belum tersentuh.

Dengan Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 1972, PLN dibentuk menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan modal yang dipisahkan dari keuangan negara. Selanjutnya, PP 23 Tahun 1994 mengubah PLN menjadi PT (Persero) yang seluruh modalnya dimiliki negara.

Dipastikan pada tahun 1970-an, masyarakat NTT sudah mulai menikmati listrik. Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yakobus Ukat, BA, yang menjabat pada tahun 1970 - 1975, punya program menjadikan Kota Kefamenanu sebagai Kota Neon di daratan Timor. Jaringan listrik berlampu neon dipasang di ruas jalan utama Kota Kefamenanu. Kota yang dulunya gelap dan cuma diterangi temaram lampu minyak dari beranda rumah-rumah penduduk, bersalin rupa menjadi terang-benderang (Pos Kupang, 15/9/2008).

Dengan informasi ini dipastikan semua kota kabupaten di NTT sudah diterangi lampu listrik pada tahun 1970-an. Apalagi Kupang sebagai kota propinsi. Hanya memang listrik itu belum dimanfaatkan untuk kepentingan industri.

Kondisi itu masih berlanjut pada tahun 1980-an awal, sebagaimana tergambar dalam laporan Pemerintah Propinsi NTT pada akhir Pelita III. Kendati demikian, listrik termasuk sektor yang mengalami peningkatan di NTT pada masa itu.
Pada pertengahan tahun 1980-an atau memasuki Repelita IV, pembangunan bidang energi listrik terus ditingkatkan. Dilakukan peningkatan dan perluasan eksplorasi dan produksi sumber energi utama seperti panas bumi dan tenaga air serta melanjutkan usaha konservasi energi secara luas di segala bidang. Terjadi peningkatan sarana pusat listrik tenaga diesel (PLTD) yang tersebar, antara lain di Ende, Kupang, dan SoE. Dibangun pula jaringan distribusi yang dapat menunjang terlaksananya program listrik masuk desa.

Pada tahun-tahun berikutnya, penyediaan dan pemakaian energi listrik di NTT terus meningkat. Menurut data dari PT PLN (Persero) Wilayah NTT -- disampaikan dalam sosialisasi UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan mass media di NTT pada tanggal 16 Desember 2003 -- jumlah pelanggan listrik PLN di NTT pada tahun 1998 sebanyak 168.264, dengan daya terpasang 80,65 MW dan unit pembangkit sebanyak 353. Tahun berikutnya jumlah pelanggan naik menjadi 179.350 dengan daya terpasang 80,94 MW, dan pada tahun 2002 naik menjadi 201.469 pelanggan dengan daya terpasang 97,42 MW, dan pada semester I tahun 2003 pelanggan menjadi 202.942 dengan daya terpasang 100,22 MW.

Para pelanggan listrik PLN di wilayah NTT terdiri dari empat kategori, yaitu rumah tangga, bisnis, industri, sosial dan pemerintah. Menurut posisi tahun 2002, pelanggan terbanyak berasal dari rumah tangga 185.639 (92,14 persen), diikuti pelanggan bisnis 8.433 (4,19 persen), lalu pelanggan sosial dan pemerintah 7.274 (3,61 persen). Sedangkan pada semester I tahun 2003, pelanggan rumah tangga sebanyak 186.878, pelanggan bisnis 8.550, pelanggan sosial dan pemerintah 7.393, dan pelanggan industri 121.

Dari grafik yang ditunjukkan PT PLN Wilayah NTT, terlihat sejak tahun 1995 sampai tahun 2000 jumlah pelanggan naik cukup signifikan. Lalu dari tahun 2001 sampai semester I 2003 kenaikan tidak begitu besar.

Dengan melihat perkembangan jumlah penduduk di NTT dan kecenderungan perkembangan wilayah perkotaan dan banyaknya pembangkit tenaga listrik sampai di kota kecamatan bahkan desa, dipastikan jumlah pelanggan listrik PLN Wilayah NTT sudah jauh lebih banyak dari posisi tahun 2003.

Sayangnya, kecepatan pertumbuhan jumlah pelanggan ini tidak bisa mengimbangi kecepatan naiknya persediaan daya listrik dari PLN. Lagi pula produksi listrik masih mengandalkan tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar solar. Ketika harga BBM cenderung meningkat, beban biaya PLN semakin berat. Sementara itu mesin-mesin pembangkit milik PLN semakin tua, tanpa segera diikuti pengadaan mesin-mesin baru.

Kondisi ini sangat terasa ketika memasuki jam puncak antara pukul 18.00 - 22.00, daya listrik di rumah-rumah cenderung drop. Lebih buruk lagi, ketika PLN melakukan pemadaman bergilir, sebagaimana sedang kita alami saat ini, baik di Kota Kupang maupun beberapa daerah di luar Kota Kupang.

Sebagai pelanggan kita pasti kecewa. Tetapi, mungkin tidak berimbang kalau kita semata-mata mempersalahkan PLN. Kita juga harus bisa menyadari perilaku kita dalam memanfaatkan energi listrik. Kita seringkali menggunakan listrik untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.

Sementara itu, pemanfaatan listrik di rumah-rumah kita pun sudah mengalami diversifikasi. Listrik tidak lagi hanya untuk penerangan malam, tetapi juga untuk menghidupkan televisi, tape recorder, setrika, freezer, kompor listrik, charger handphone, komputer dan lain-lain.

Kalau melihat perluasan pemanfaatan energi listrik ini, kita mesti bersyukur bahwa memasuki usia 50 tahun NTT kita sudah bisa menikmati energi listrik sekian jauh, lebih jauh daripada ketika propinsi ini dibentuk 50 tahun lalu.

Yang perlu kita lakukan pada tahun emas ini adalah, bagaimana kita mencari dan mengembangkan energi alternatif. Kita tidak cukup mengandalkan produksi listrik dari PLTD yang menggunakan bahan bakar solar. Selain karena harga BBM terus melonjak, kita pun perlu mengikuti trend, yakni mengurangi pemakaian bahan bakar yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

PLN sendiri, selain terus melakukan pengembangan transmisi, juga terus melakukan eksplorasi panas bumi (geothermal), tenaga uap dan batu bara sebagai sumber tenaga listrik. Sudah lama PLN mengeksplorasi potensi panas bumi (PLTP) di Ulumbu, Manggarai, yang berkapasitas 1 X 2,5 MW, PLTP Mataloko 1 X 2,5 MW dan PLTU Atapupu 2 X 5 MW.

Pada tanggal 15 April 2008, Dirut PT PLN (Persero), Fahmi Mochtar, meresmikan pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Dengan kapasitasnya 2 X 7 MW, PLTU ini bisa memenuhi kebutuhan listrik wilayah Ende, Sikka dan Flores Timur.

Di Desa Nurabelen, Flores Timur, PT PLN bekerja sama dengan Pemda Flores Timur membangun listrik tenaga batu bara dengan kapasitas 14 MW.
PLN Wilayah NTT juga mengeksplorasi energi air untuk memproduksi listrik. Beberapa tempat yang sudah diketahui potensinya adalah PLTM Reo, Kabupaten Manggarai (6 MW), PLTM Ndungga di Kecamatan Ndona-Ende (3 MW), PLTM Mbuliloo di Kecamatan Wolowaru, Ende (0,1 MW), PLTM Wolodesa di Kecamatan Paga, Sikka (1 MW).

Energi listrik yang cukup menjanjikan di masa depan adalah energi angin. Dari suvai PT PLN, potensi listrik tenaga angin terdapat di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dengan potensi energi angin 0,1 MW. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT juga sudah membangun dua unit kincir angin di Rote pada tahun 2005. Di TTS juga sudah dibangun sejumlah kincir angin kerja sama dengan Australia. Potensi yang sama terdapat di Sumba.

Melihat perkembangan di NTT akhir-akhir ini, tampaknya potensi listrik tenaga angin akan semakin menjanjikan. Angin kencang yang terus melanda wilayah NTT akhir-akhir ini kiranya tidak semata-mata dilihat sebagai gangguan. Kita pun bisa menangkap nilai positifnya dengan menjadikannya sebagai sumber tenaga listrik.
Keunggulan listrik tenaga angin sudah dirasakan oleh beberapa negara di Eropa dan Australia.

Di Australia, misalnya, dibangun di Bald Hill, daerah South Gippsland, Negara Bagian Victoria. Di kawasan berbukit Bald Hill telah dibangun 84 kincir angin dengan tinggi masing-masing 125 meter. Kincir angin sebanyak itu mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 104 megawatt. Listrik yang dihasilkan kincir angin ini melayani kebutuhan 60.000 rumah tangga di Negara Bagian Victoria.

Kondisi di Bald Hill sebenarnya tidak lebih hebat dari kondisi NTT. Daerah kita yang terdiri dari bukit-bukit sangat potensial untuk pembangunan kincir-kincir angin. Yang paling penting ada di antara kita yang memberi perhatian terhadap potensi ini. Investor dari Belanda saja sudah melihat potensi energi angin di wilayah Kota Kupang dengan mulai menjalin kerja sama dengan Pemkot Kupang.
Yang tidak kalah menjanjikan adalah pembangunan listrik tenaga surya. Banyak pihak swasta di NTT sudah merintis pembangunan listrik tenaga surya ini. Hal ini mestinya terus dikembangkan ke arah kapasitas yang lebih besar melihat potensi sinar matahari selama 12 jam di NTT. Ketika wilayah NTT diprediksikan bakal menjadi daerah padang gurun, mestinya tidak semata-mata mencemaskan kita, tetapi di pihak lain menjadi sinyal bahwa daerah akan menjadi pusat pengembangan energi matahari di masa mendatang.

Untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi energi listrik ini, tentu saja kita jangan semata-mata mengharapkan peran PT PLN yang selama ini mendominasi pelayanan listrik dari wilayah kita. Kita membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dan swasta untuk mengembangkan hal ini. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi peluang kepada instansi selain PLN untuk mengembangkan energi listrik, tentu saja setelah memenuhi sejumlah syarat. Dengan cara demikian, kenapa tidak, NTT akan mampu mengatasi masalah keterbatasan energi listrik, yang akan membawah masyarakat NTT menuju kesejahteraan.*

Pos Kupang edisi Sabtu, 27 September 2008 halaman 1

Ndauk

Oleh Kanis Jehola

LANGKAH nenek Martha Ndinde (alm) terlihat berpacu cepat. Tak berapa lama ia sudah memasuki tangga rumah yang saya tinggal. "Tok.. tok.. tok.., " nenek Martha Ndinde mengetuk pintu dapur sambil menyapa nia ngaok (apa kabar). Ia pun masuk ke dalam dapur rumah yang saya tinggal dan langsung duduk di samping mamaku (mama besar) yang memeliharaku.

"Mai cee gite bo kudut tegi hi nana ngo lompong le mbaru to'ong/saya datang meminta izin (sama mama besar) supaya nana (panggilan untuk laki-laki di Manggarai, red) makan di rumah sebentar," kata nenek Martha Ndinde.

Mendengar permintaan itu, hati saya berbunga-bunga. Sebab biasanya, kalau dipanggil seperti itu pasti ada makanan yang enak. Ya, biasanya makan daging, ikan atau setidaknya makanan jenis lain yang rasanya enak ala kampung. Sebab saya adalah cucu sulung dari putra nenek yang sulung. Dan, saat itu, tinggal bersama mama besar. Rasanya memang sangat beruntung. Dimanja di mana-mana.

Setelah permintaan dikabul, saya pun tak lama menunggu. Mohon izin mama besar dan langsung angkat kaki. Hanya dalam tempo hitungan menit, saya sudah berada di rumah nenek yang jaraknya hanya sekitar 25 meter dari rumah yang saya tinggal.

"Mai ga (masuk sudah)," kata nenek Ndinde mempersilahkan saya masuk. Baru semenit duduk, nenek Ndinde membawa dua buah piring ke hadapan saya. Satu piring berisi nasi putih (ndauk bakok sebutan warga setempat), dan satu piring berisi mie yang baru dimasaknya. Hang ga (makan sudah). Saya pun langsung memakannya.

Saat itu memang belum semua warga di kampung yang rutin makan ndauk sehari. Tapi bagi kami -- setidaknya saat saya mulai mengenal makan -- makan ndauk bukan hal baru. Itu makanan kami sehari-hari. Maklum di kampung itu, keluarga kami tergolong yang punya sawah cukup banyak. Yang beda cuma karena ndauk yang disuguhkan sang nenek adalah ndauk bakok. Rasanya lebih lembut, karena hasil penggilingan.

Sedangkan ndauk yang kami makan sehari-hari adalah ndauk dari beras tumbuk di lesung. Sudah tentu rasanya beda. Dan, yang istimewa, karena ndauk bakok yang dimakan saat itu disuguhkan bersamaan dengan mie.

Itulah kondisi yang terjadi di Kampung Rentung, Desa Goreng Meni, Kecamatan Lamba Leda, Manggarai, sekitar tahun 1970-an. Saat itu saya belum masuk SD. Kehidupan di kampung saat itu masih tergolong susah. Makan ndauk dari beras hasil penggilingan termasuk barang langka. Ndauk tersebut tidak bisa didapatkan di desa atau di ibukota kecamatan, karena saat itu belum ada kios. Begitu pun mie, minyak goreng, ikan kering dan berbagai jenis makanan enak lainnya.

Untuk mendapatkan barang tersebut, orang harus pergi ke Ruteng, Ibu Kota Kabupaten Manggarai atau ke Reo. Untuk ke Ruteng atau ke Reo biasanya harus jalan kaki sepanjang hari dari pagi sampai sore. Dan, untuk ke Ruteng atau ke Reo pun kalau ada perlu penting.

Misalnya, saat menjual kacang hijau, kemiri atau kopi.
Dan, ketika mencium aroma goreng ikan kering atau melihat orang makan mie, bisa dipastikan bahwa ada di antara keluarga tersebut yang baru pulang dari Kota Ruteng atau dari Reo. Kalau tidak, di rumah tersebut ada tamu istimewa. Dan, urusan goreng menggoreng saat itu tidak sembarang orang. Masih sebatas orang tertentu, orang yang dipandang cukup 'berada' di kampung.

Itu cerita masa lalu. Cerita puluhan tahun yang lalu. Kehidupan masyarakat di kampung itu saat ini sudah jauh berbeda. Urusan goreng menggoreng dan makan mie bukan lagi barang yang istimewa atau luar biasa. Juga bukan lagi makanan keluarga tertentu yang dinilai 'berada.' Barang tersebut juga bukan lagi termasuk barang langka. Semuanya dengan mudah didapat.

Kios-kios di kampung sudah bertumbuh. Persaingan usaha antar satu keluarga dengan keluarga lain sangat terasa.

Mendapat penerangan listrik bukan lagi sekadar mimpi. Mereka sudah bisa menikmatinya karena sudah bisa membeli genset sendiri. Beras putih hasil penggilingan pun tidak lagi sulit didapatkan. Di kampung sudah ada mesin giling. Gabah kering yang baru dipanen langsung digiling untuk mendapatkan beras. Ibu-ibu dan nona- nona kini sudah bermanja. Tidak lagi harus capek menumbuk padi. Tangan mereka tidak lagi melepuh karena memegang alu menumbuk padi. Semuanya digiling. Untuk pembayarannya, tergantung negosiasi dengan pemilik mesin giling. Dibayar dengan uang atau dibarter dengan beras.

Makan ndauk, kini bukan lagi hanya dirasakan oleh keluarga yang punya sawah. Warga yang tidak punya sawah pun sudah rutin makan ndauk bakok. Meski masih makan jagung dan ubi-ubian, tapi rasanya belum cukup kalau setiap kali makan mereka belum makan ndauk. Untuk mendapatkan ndauk, mereka berlomba- lomba mencari uang. Caranya macam-macam. Bisa dengan menjadi tenaga buruh pada proyek-proyek pemerintah, juga bisa dengan menjadi pedagang.
Singkat cerita, untuk mendapatkan ndauk mereka bisa bekerja apa saja, asalkan setia hari makan ndauk. *

Rubrik Kampungku Pos Kupang edisi Sabtu, 27 September 2008 halaman 10

Tujuh Paket Siap Bangun Ende

DI Kabupaten Ende, tujuh paket cabup/cawabup menyatakan siap membangun dan membawa Kabupaten Ende ke arah yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera. Masing-masing paket calon memiliki visi dan misi serta program kebijakan yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2009-2014.

Demikian inti dari visi dan misi paket calon Bupati dan Wakil Bupati Ende yang disampaikan tujuh paket calon Bupati/Wakil Bupati Ende dalam pemaparan visi dan misi paket calon di kantor DPRD Kabupaten Ende, Rabu (24/9/2008) siang. Pemaparan visi-misi itu sekaligus menandai dimulainya masa kampanye Pilkada Ende.

Pemaparan visi-misi paket calon di hadapan para anggota DPRD Kabupaten Ende ini berlangsung dalam sidang DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Ruben Resi, dan dihadiri para undangan.

Sebelumnya, tujuh paket calon menarik undian nomor urut. Hasilnya paket Ir. Petrus Lengo-Paulus Pase, S.H (Paket Lengo-Pase) menempati nomor urut 1, kemudian berturut-turut diikuti paket Silvester Djuma-Drs H Djafar H Achmad, MM (Mawar, nomor 2), paket Drs. Wilhelmus Wolo, S.H-Drs Albert M Bhoka (Wolobhoka, nomor 3), paket Drs. Siprianus Reda Lio-Titus M Tibo, S.H (Setia, nomor 4), paket Drs. Don Bosco M Wangge-Achmad Mochdar (Do'a, nomor 5), paket Marselinus YW Petu-Stefanus Tani Temu (Petani, nomor 6) dan paket Yukundiasus Lepa-Nur Aini AR Rodja (Dian, nomor 7).

Paket Lengo-Pase dalam pemaparan visi-misinya menjelaskan bahwa masih terhadap sejumlah kekurangan di Kabupaten Ende yang perlu mendapat perhatian ke depan. Perhatian itu, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

Hal yang sama ditekankan paket calon yang lainnya hingga paket nomor urut 7 yakni paket Dian. Pada intinya, ketujuh paket calon ini siap membangun Kabupaten Ende yang saat ini masyarakatnya masih tergolong miskin dengan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Anggota KPUD Kabupaten Ende, Nikolaus Sino, mengatakan, pelaksanaan kampanye harus dilakukan paket calon bersama tim kampanye masing-masing paket berdasarkan jadwal yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Ende dan harus dilakukan dengan sopan, tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

"Kampanye hanya bisa dilakukan oleh paket calon bupati dan Wakil Bupati Ende serta juru kampanye. Memang ada tim kampanye dari setiap paket, tetapi tidak semua anggota tim kampanye merupakan juru kampanye. Orang yang bukan juru kampanye tidak bisa naik ke podium untuk berkampanye," kata Nikolaus.

Selain itu, kata Nikolaus, materi kampanye adalah visi dan misi serta program kebijakan kalau paket calon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati ende periode lima tahun ke depan. "Saat berkampanye, paket calon dan juru kampanye masing-masing paket tidak boleh saling melecehkan, menghina atau menyerang paket lain. Jadi kampanye harus dilakukan dengan tertib, sopan dan mendidik serta tidak bersifat provokatif. Apalagi menghina paket lain atas nama ras, suku dan agama. Hal itu melanggar aturan kampanye," kata Nikolaus. (mar)

Nomor Urut Cabup/Cawabup Ende
1. Petrus Lengo-Paulus Pase (Lengo-Pase)
2. Silvester Djuma- H Djafar H Achmad (Mawar)
3. Wilhelmus Wolo-Albert M Bhoka (Wolobhoka)
4. Siprianus Reda Lio-Titus M Tibo (Setia)
5. Don Bosco Wangge-Achmad Mochdar (Do'a)
6. Marselinus YW Petu-Stefanus Tani Temu (Petani)
7. Yucundianus Lepa-Nur Aini AR Rodja (Dian)

Pos Kupang edisi Kamis, 25 September 2008 halaman 1

DPRD Rote Enggan Mendengar Visi-Misi Cabup

BA'A, PK---Pemaparan visi dan misi para calon Bupati/Wakil Bupati Rote Ndao di hadapan anggota DPRD setempat, Rabu (24/9/2008), dicuma dihadiri 8 dari 23 anggota Dewan. Pemaparan visi dan misi para cabup/cawabup itu menandai dimulainya masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Rote Ndao.

Meski tidak memenuhi quorum, agenda itu tetap dilanjutkan. Hingga sidang ditutup, tidak diketahui alasan tidak hadirnya 14 Anggota DPRD tersebut. Dari pantauan Pos Kupang, warga cukup antusias mendengar pemaparan visi dan misi para Cabup/Cawabup Rote Ndao periode 2008 - 2013 itu. Sejak pukul 09.00 Wita warga sudah menuju gedung Dewan. Sampai pukul 11.00 Wita, baru tujuh anggota Dewan yang hadir, minus dua pimpinan Dewan, Zakarias P Manafe dan Junus Fanggidae. Keduanya juga maju menjadi calon wakil bupati.

Suasana di DPRD cukup riuh dan agak tegang. Pimpinan partai yang mengusung cabup/cawabup sibuk menelepon anggota Dewan dari partainya yang belum hadir. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Damai Sejahtera (PDS) NTT, Somi Pandie, terus menelepon anggotanya yang belum hadir. Pandie juga menelepon anggota DPRD yang lain, yakni Hanokh Lenggu, S.H.

"Saya sudah kontak beberapa anggota Dewan termasuk Pak Hanokh Lenggu. Dan, anggota saya yang tidak hadir dalam acara ini melalui Ketua DPC PDS Kabupaten Rote Ndao, Adel Heid da Silva, saya akan berikan peringatan keras. Bila perlu sampai pemecatan," tegas Pandie kepada wartawan saat berada dalam ruangan sidang DPRD Rote Ndao.

Karena sudah molor dari waktu yang ditetapkan pukul 10.00 Wita, maka Ketua DPRD Rote Ndao, Zakarias P Manafe, sebelum mengundurkan diri langsung membuka sidang paripurna pendelegasian wewenang kepada Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Cornelis Feoh, S.H.

Usai sidang pendelegasian wewenang dan diskor beberapa menit pun belum ada penambahan anggota dari delapan anggota DPRD yang telah hadir. Karena itu, sekitar pukul 12.00 Wita sidang paripurna dimulai tanpa penambahan anggota DPRD Rote Ndao.

Sidang itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Cornelis Feoh, SH, didampingi Asisten I Rote Ndao, Drs. Ory Boeky, M.Si dan dihadiri para anggota KPUD, Kapolres Rote Ndao, Kompol Juventus Seran, serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat dan para tim sukses.

Wakil Ketua DPRD Rote NDao, Cornelis Feoh, SH yang dihubungi usai penyampaian visi misi mengatakan, tidak mengetahui alasan ketidakhadiran para anggota DPRD. Namun, kata dia, surat undangan sudah disebar ke semua anggota DRPD Rote Ndao.

Sehari sebelumnya, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, ketika berada di Ba'a, mengimbau semua anggota DPRD agar hadir dalam rapat paripuna penyampaian visi dan misi. Karena, menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi dan amanat aturan tentang pimpinan DPRD tidak mengundurkan diri, namun hanya melaksanakan cuti sudah final.

Karena itu pemerintah propinsi tidak dapat mengesahkan hasil sidang paripurna DPRD yang menetapkan pimpinan baru dengan SK 04. "Kita ikut aturan yang ada bahwa pimpinan Dewan hanya menjalani masa cuti dan setelah cuti pilkada mereka akan melaksanakan tugas. Karena itu, SK 04 hasil paripurna DPRD yang dikirim tidak bisa kita tindak lanjuti," katanya.

Lima paket calon yang bertarung di Rote Ndao adalah Christian Nehemia Dillak-Zakarias Paulus Manafe (Nazar), Drs. Marthin Luther Henukh-Junus Fanggidae (Majus), Drs. Leonard Haning- Drs. Marthen Luther Saek (Lentera), Drs. Alfred HJ Zakarias-Drs. Steven A Mbatemooy (As) dan Bernard E Pelle-Nur Yusak Ndu Ufi.

Berantas KKN
Lima pasang Cabup/Cawabup Rote Ndao umumnya berjanji menegakkan hukum dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di wilayah terselatan Indonesia tersebut. Mereka juga bertekad membangun Rote Ndao dengan meningkatkan obyek wisata di Rote Ndao.

Semua calon melihat bahwa KKN adalah awal kemiskinan masyarakat. Dan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program strategis adalah memajukan wisata di Rote Ndao. (iva)

Anggota Yang Hadir :
Darius Adu, Godlif Haning, Cornelis Feoh, Ardy Lau, J Sjion, Daniel Rondo Adelheid da Silva, Wellem Paulus

Anggota Yang Tidak Hadir :
Frans N Mooy, Sarly SM Pingak, Yusak Langga, Albert Dillak, Yacob Malelak, Djanu Dj Manafe, Elisabet Y Dangku, Hanokh Lenggu, Sonny Ardy Solokana, H. Thosin Badjideh, Asiel Soruh, Drs. Napolion Sanu, Cornelis Lapaan, Simson Balukh

Pos Kupang edisi Kamis, 25 September 2008 halaman 1

KPUD Kupang Tetapkan 4 Paket

KUPANG, PK -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kupang menetapkan empat paket calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang. Empat paket calon itu akan bertarung dalam pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kupang tahun 2008 ini.

Penetapan empat paket calon tersebut setelah lolos proses verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kupang. Pengumuman penetapan empat pasangan calon itu disampaikan oleh Ketua KPUD Kabupaten Kupang, Johni K Tiran, di Sekretariat KPUD Kabupaten Kupang, Senin (22/9/2008).

Johni Tiran menjelaskan, penetapan empat paket calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang periode 2009-2014, itu berdasarkan surat KPU Nomor 15 Tahun 2008 jo Peraturan KPUD Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2008. Penetapan empat pasangan calon ini dituangkan dalam Surat KPUD Kabupaten Kupang Nomor 29 Tahun 2008.

Saat membacakan penetapan empat paket calon tersebut Johni Tiran didampingi anggota KPUD Kabupaten Kupang, yakni Rahel Soeharjdana dan Imanuel Ballo. Johni Tiran menyatakan, empat pasangan calon tersebut memenuhi semua persyaratan dan berhak mengikuti tahapan pilkada lanjutan.

Empat pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Kabupaten Kupang, yakni pasangan Drs. Ruben Funay- Ir. Dominggus Albert Frits Djubida (Partai Golkar), Herson Tanuab, S.H- Ir. Vivo H.Ballo (PDS, Partai Buruh dan Partai Pelopor), Drs. Ayub Titu Eki, M.S, PhD - Viktor Tiran, S.Sos, M.Si (PDIP), dan Jery Manafe, S.E - Nahason Abineno, S.H (PKPB, PPD, PPIB, PKB, PNI Marhainisme, PAN, PPP, PBB dan PKS).

Pantauan Pos Kupang, Senin (22/9/2008) sekitar pukul 11.00 Wita, di Sekretariat KPUD Kabupaten Kupang, penetapan empat pasangan calon dihadiri masing-masing pendukung.

Pendukung pasangan calon yang tidak lolos, Alex Funay dan Sofi Malelak Dehaan (paket Afi) menolak keputusan hasil pleno KPUD Kabupaten Kupang, dan mempertanyakan alasan kenapa paket Afi tidak lolos.

Alasan yang disampaikan KPUD, paket Afi tidak menyerahkan tanda terima penyerahan kekayaan kepada KPK sampai dengan batas waktu ditentukan tanggal 14 September 2008.

Salah seorang pendukung paket Afi, Pdt, Riky Ratu Edo, mengajak Ketua KPUD Kabupaten Kupang, John K.Tiran melakukan sumpah bersama menggunakan Alkitab.
Suasana semakin panas ketika beberapa orang pendukung paket Afi protes dengan menujukan tangan ke arah Ketua KPUD, John K.Tiran. Apara Polres Kupang dan anggota Brimobda NTT yang mengawasi jalannya penetapan tersebut, meiminta dt. Ratu Kedo, keluar dari Sekretariat KPUD Kabupaten Kupang.

Para pendukung paket Afi mempercayakan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang, Lamek Blegur untuk menyampaikan protes meraka. Saat itu, Lamek tetap mengharapkan agar pleno hasil penetapan dibatalkan sambil menuggu surat protes secara tertulis yang akan diserahkan paket Afi.

Menjawab harapan tersebut, Ketua KPUD Kabupaten Kupang, Johni K.Tiran mengatakan, hasil penetapan empat pasangan calon sudah final dan tidak bisa diubah, dan silakan paket Afi memasukan surat gugatan. (mas)

Paket Calon Bupati/Wakil Bupati Kupang
1. Drs. Ruben Funay dan Ir. Dominggus Albert Frits Djubida
2. Herson Tanuab,S.H dan Ir.Vivo H.Balo
3. Drs.Ayub Titu Eki, M.S, PhD dan Viktor Tiran, S,sos.M.Si
4. Jery Manafe, S.E dan Nahason Abineno, S.H

Pos Kupang edisi 23 September 2008 halaman 1

Banunaek Diperiksa 4,5 Jam

SOE, PK -- Selama 4,5 jam, penyidik Polres TTS memeriksa Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Drs. Daniel A Banunaek, MA, sebagai saksi dalam kasus illegal logging penebangan 211 kayu jati di kawasan Hutan Fatuanas, Desa Lilo, Kecamatan Toianas (dulu Kecamatan Amanatun Utara, Red). Banunaek menjawab 34 pertanyaan saat diperiksa tim penyidik di Mapolres TTS, Senin (22/9/2008).
Banunaek datang ke Polres TTS sekitar pukul 09.30 Wita atau 30 menit lebih awal dari jadwal pemeriksaan. Sesuai jadwal, Banunaek baru akan diperiksa penyidik Polres TTS sekitar pukul 10.00 Wita.

Menumpang kendaraan roda empat Ford hitam bernomor polisi DH 1 C, sebelum menjalani pemeriksaan, Bupati Banunaek sempat bertemu dengan Kapolres TTS, AKBP Suprianto, sekitar pukul 09.30 Wita. Tak berapa lama, penasehat hukum Bupati Banunaek, Anton Mone, S.H menyusul ke ruang Kapolres TTS.

Dari ruang Kapolres TTS, Bupati Banunaek didampingi penasehat hukumnya masuk ke ruang pemeriksaan sekitar pukul 09.45 Wita. Di ruang pemeriksaan Bupati Banunaek sudah ditunggu tim penyidik yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP Sandy Sinurat, S.Ik, didampingi dua anggotanya, Brigpol Moses Barbosa dan Briptu Harsel Mooy.

Sejak pukul 09.45 Wita, Bupati Banunaek diperiksa sebagai saksi hingga pukul 14.15 Wita. Sekitar 30 menit sebelum Bupati Banunaek keluar dari ruangan, penasehat hukumnya, Anton Mone sempat memberikan pernyataan pers. Anton mengatakan, kondisi kliennya sehat. "Semua pertanyaan yang diajukan penyidik dapat dijawab baik oleh Bapak Bupati," ujar Anton.

Saat pemeriksaan berjalan, beberapa pejabat eselon II dan III nampak ada di Polres TTS. Para pejabat yang sempat hadir ke Polres TTS, yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Drs. Jonathan Banunaek, Kasubdin Program Dinas Dikbud TTS, Godlief Kase, Kasat Pol PP, Yopi Magang, Kabag Binsos, Drs. Martinus Tafui, dan Kepala Bagian Umum Setkab TTS, Obed Fallo, S.SoS.

Banunaek yang ditemui wartawan usai pemeriksaan mengatakan, dirinya masih diperiksa sebatas sebagai saksi. Belum ada peningkatan status dari saksi ke tersangka. Soal materi pemeriksaan, Banunaek mempersilakan wartawan bertanya langsung kepada pemeriksa.

Ditanya bilamana dirinya ditetapkan menjadi tersangka, Banunaek menyatakan kesiapannya menjadi tersangka. Menurutnya, semua orang tidak memiliki kekebalan hukum. "Tentu saya siap. Dan kita ini tidak kebal hukum," ujar Banunaek.

Kapolres TTS, AKBP Suprianto, yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, AKP Sandy Sinurat, S.IK, mengatakan, untuk sementara status Bupati Banunaek masih diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Saat pemeriksaan, Bupati Banunaek memberikan keterangan tentang apa yang dia ketahui, lihat dan dengarkan terkait penebangan kayu jati di Kawasan Hutan Fatuanas.

Mengenai permintaan jaksa agar polisi menetapkan Bupati Banunaek menjadi tersangka, Sandy mengatakan persoalan itu akan dibicarakan dalam evaluasi hasil pemeriksaan Bupati Banunaek sebagai saksi. Sebelum evaluasi, terlebih dahului ia akan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kapolres TTS. "Itu kan petunjuk jaksa. Sedangkan kami polisi masih terus melakukan penyidikan. Jadi, kami harus evaluasi terlebih dahulu," ujar Sandy.

Ditanya apakah akan ada pemeriksaan lagi selain Banunaek, Sandy mengatakan, hal itu bisa saja terjadi. Pasalnya, beberapa keterangan yang disampaikan para saksi akan dikonfrontir oleh penyidik. (aly)

Pos Kupang edisi 23 September 2008 halaman 1

Pilkada Belu, Empat Paket Lolos

ATAMBUA, PK--Empat dari lima paket calon bupati dan wakil bupati lolos mengikuti pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Belu pada 22 Oktober 2008 mendatang. Sedangkan satu paket calon tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Belu.

Penetapan empat paket calon yang lolos tersebut diumumkan oleh Ketua KPUD Belu, A Martin Bara Lay, S.H, didampingi empat anggota KPUF Belu, yakni Drs. Paulus Klau, Ahmad Setyawan, Gabriel Oes Bele, S.SoS, dan Sisilia Prisca Tes, S.SoS, saat jumpa pers dengan wartawanm di Sekretariat KPUD Belu, Sabtu (20/9/2008). Hadir saat itu Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Belu, Valens Parera, S.Ip, anggota Panwas, Arnold Bria Sare, S.Fil, tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik.

Empak paket calon yang lolos, yakni drg. Gregorius Mau Bili Fernandez, DDPH dan Drs. Berchmans Mau Bria (paket Gemar), Drs. Petrus Bria Seran dan Dr. Damianus Talok (paket Brita), Drs. Joachim Lopez dan Ludovikus Taolin, B.A (paket Jalin), Drs. JT Ose Luan dan drg. Valentinus Parera (paket Sera). Sedangkan dr. Mikael Suri dan Paulus Seran Bouk, S.H (paket Mipa) tidak lolos.

Pengumuman empat paket calon yang lolos disampaikan Ketua KPU D Belu, A Martin Bara Lay, sekitar pukul 10.30 Wita. Pengumuman paket calon itu berdasar pada berita acara nomor :05/BA/IX/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Belu Tahun 2008. Puluhan aparat keamanan dari Polres Belu dan Satuan Brimobda Kompi B Belu siaga di Sekretariat KPUD Belu, sementara seluruh proses berjalan aman dan lancar.

Bara Lay menjelaskan, sebelum pengumuman paket calon yang lolos dan tidak lolos, pihaknya sudah rapat penetapan pasangan calon peserta Pilkada Belu tahun 2008 dengan terlebih dahulu meneliti berkas administrasi dari masing-masing pasangan calon.

Ia mengatakan, pasangan calon paket Gemar yang daftar tanggal 15 Agustus 2008 oleh gabungan partai politik pengusung berdasarkan koalisi suara sah pemilu 2004, yakni PDIP (23.888 suara sah), PKPI (8.333), PAN (6.945), PPD (3.524), Partai Merdeka (2.175), PDS (3.368). Total suara sah gabungan parpol menjadi 48.233 suara sah atau 31,43 persen.

Paket Brita yang daftar tanggal 18 Agustus 2008 diusung Partai Golkar berdasarkan perolehan kursi di DPRD Belu dalam Pemilu 2004 sebanyak sembilan kursi (25,71 persen). Pasangan paket Jalin yang daftar tanggal 19 Agustus 2008 oleh gabungan parpol pengusung berdasarkan koalisi perolehan kursi pemilu 2004 sebanyak sembilan kursi (25,71 persen), yakni PDK (2 kursi), PKPB (1), PIB (2), Partai Patriot Pancasila (1), Partai Demokrat (3).

Pasangan paket Sera dari pasangan calon perseorangan mendaftar tanggal 19 Agustus 2008 jumlah dukungan yang diajukan 29.030 jiwa dan yang memenuhi syarat sebanyak 21.122 jiwa. Jumlah penduduk Belu sampai 1 Juli 2008 sebanyak 372.498 jiwa.

Bara Lay menjelaskan, setelah dikalikan antara persentase perolehan dukungan sah dengan jumlah penduduk Belu, maka total dukungan kepada paket Sera sebanyak 18.675 jiwa. Paket Mipa yang daftar tanggal 19 Agustus 2008 oleh gabungan parpol koalisi suara sah sesuai Pemilu 2004 sebanyak 24.975 (16,27 persen) dari partai pengusung, PNI Marhaenisme, PBSD, PBB, PPP, PNBK, PPDI, PNUI, Partai Patriot Pancasila, Partai Serikat Indonesia.

Dari hasil penelitian tahap pertama, kata Bara Lay, berdasarkan berkas pendaftaran para paket itu, maka ditemukan adanya parpol yang mengusulkan lebih dari satu paket pasangan calon, yaitu Partai Patriot Pancasila yang mendaftarkan paket Jalin dan paket Mipa.

Untuk itu, kata Bara Lay, tim melakukan klarifikasi ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hasilnya, telah dikeluarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor :M.HH-55.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penggabungan Partai Patriot Pancasila dan Partai Patriot dengan menggunakan nama, lambang dan tanda gambar Partai Patriot.

Legalitas pengurus PPDI berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :M.HH-69.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Struktur dan Personalia DPP PPDI 2007-2012 tanggal 7 Agustus 2008, Surat Keputusan DPP PPDI Nomor :100/SK-DPC/DPP/PPDI/VIII/08 tanggal 9 Agustus 2008 tentang Struktur dan Komposisi serta Personalia DPC PPDI Belu masa bakti 2008 sampai Muscab yang akan datang.

Terhadap hal ini, jelas Bara Lay, pihaknya mengembalikan berkas yang ada untuk dilengkapi lagi pada tahap II. Namun, lanjutnya, paket Mipa tetap memakai nama Partai Patriot Pancasila sementara paket Jalin memperbaiki nama Partai Patriot Pancasila.

Paket Mipa tidak memperbaiki kepengurusan yang sah PPDI, paket Mipa juga pada masa perbaikan menambah dan/atau memasukkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada masa pendaftaran tidak ikut bergabung dan ikut mendaftar.

Berdasarkan hasil penelitian tahap I dan II serta hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim RSUD Atambua, maka KPUD Belu telah mengambil sikap, empat paket calon memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada Belu tahun 2008, dan berhak ikut tahap berikutnya, yakni paket Gemar, paket Brita, paket Jalin, dan paket Sera.

Sedangkan paket Mipa, saat pendaftaran suara sah 24.974 (16,27 persen) setelah dikurangi suara sah Partai Patriot Pancasila (4.301) dan sisa suara 20.673 (13,47 persen). Sisa suara sah ini dikurangi lagi suara sah Partai PPDI menjadi 16.815 (10,96 persen).

Dengan demikian, kata Bara Lay, paket Mipa tidak memenui syarat minimal 15 persen perolehan suara sah pemilu 2004. Partai PKB yang turut bergabung pada masa perbaikan, sedangkan pada masa pendaftaran tidak ikut mendaftarkan paket Mipa.

"Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 11 ayat 2, pasal 12 ayat 1 dan pasal 33 ayat 2, Peraturan KPU Nomor :15 Tahun 2008. Untuk itu, paket Mipa tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pilkada Kabupaten Belu 2008 dan dinyatakan ditolak," tegas Bara Lay.

Menjawab pengaduan dari paket Mipa, Bara Lay, mengatakan, pihaknya sebelum mengumumkan hasil ini sudah menyampaikan secara tertulis kepada masing-masing paket. Tahapan berikutnya penarikan nomor urut yang akan dilaksanakan tanggal 22 September 2008. (yon)

Empat Paket Calon Yang Lolos
1. drg. Gregorius Mau Bili Fernandez, DDPH dan Drs. Berchmans Mau Bria (Gemar).
2. Drs. Petrus Bria Seran dan Dr. Damianus Talok (Brita)
3. Drs. Joachim Lopez dan Ludovikus Taolin, B.A (Jalin)
4. Drs. JT Ose Luan dan drg. Valentinus Parera (Sera)
Sumber: KPUD Belu

Pos Kupang 21 September 2008 halaman 1
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes