20 Mahasiswa di Kupang Ikut Pelatihan Jurnalistik


Peserta pose  bersama ketua PWI NTT Dion DB Putra
KUPANG, PK - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT memberikan pelatihan kepada 20 mahasiswa di Hotel Greenia Kupang, Selasa (6/12/2016). Materi yang diberikan adalah teknik menulis berita, teknik wawancara, menulis feature, tulisan mendalam dan lainnya.

Pelatihan dibuka oleh Sekretaris PWI NTT, Zacky Wahyudi Fagih. Hadir pada acara pembukaan, Wakil Ketua I PWI NTT, Damianus Ola, Bendahara PWI NTT, Martha Kote Pa, Ketua SIWO PWI, Sipri Seko dan pengurus lainnya, Apolonia Dhiu.

Zacky Wahyudi Faqih, saat membuka kegiatan itu, mengatakan, pelatihan jusnalistik kepada mahasiswa merupakan program tahunan dari PWI NTT. Kali ini, katanya, adalah tahun ketiga PWI NTT memberikan pelatihan.

Zacky mengatakan, PWI berkomitmen agar setiap tahun melakukan pelatihan jurnaliatik. Ia mengatakan, pelatihan diberikan pada mahasiswa karena potensi penulis di Kota Kupang dari kalangan mahasiswa sangat besar.

"Kami ingin berbagi pengetahuan, ilmu dan pengalaman kepada generasi muda khususnya mahasiswa. Harapan kami, ilmu yang didapatkan langsung dari para praktisi  media ini bisa menambah pengetahuan para mahasiswa tentang jurnalistik," katanya.

Pelatihan ini menghadirkan para nara sumber dari PWI NTT, yakni Kiat Menulis Berita oleh Damianus Ola dari Harian Victoy News, Teknik Wawancara oleh Fery Jahang dari Harian Pagi Pos Kupang, motivasi dari Pater Dr. Edu Dosi, SVD dan materi dari Ketua PWI NTT, Dion DB Putra. (nia)

Sumber: Pos Kupang 7 Desember 2016 hal 5

Menjaga Kepercayaan Publik

KEBEBASAN pers akan lebih besar manfaatnya  jika disertai peningkatan professional competence, termasuk di dalamnya professional ethic. Demikian catatan tokoh pers nasional Jakob Oetama dalam bukunya berjudul "Pers Indonesia, Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus (Penerbit Kompas, 2004, hal 459).

Jakob Oetama tegas menggarisbawahi pentingnya kompetensi profesional bagi wartawan. Jakob juga mengingatkan bahwa seorang wartawan profesional dituntut melaksanakan etika jurnalistik dalam setiap karyanya bagi publik.

Kompetensi profesional  semakin dibutuhkan ketika keran kebebasan pers sangat terbuka di era Reformasi  sekarang. Pers nasional hari ini memang tidak lagi dihantui risiko pembredelan seperti pada masa Orde Baru yang represif itu. Persoalan utama justru ada dalam diri para pelaku  pers sendiri karena kebebasan yang lebih besar tidak otomatis mengubah watak pers yang mudah tergoda. Pers harus terlibat tetapi patut menjaga jarak. Singkatnya dia harus tetap independen dan kredibel. Independen dan kredibel bisa terwujud kalau dia memiliki kompetensi profesional dan junjung tinggi etika.

Bagi pekerja pers selalu diingatkan bahwa zaman boleh terus berubah, namun idealisme pers hendaknya tetap kokoh. Kebebasan pers patut disertai tanggung jawab yang konkret dalam pelayanan sehari-hari. Sekali insan media massa  mengabaikan kebutuhan publik terhadap informasi yang jujur dan benar, memetakan persoalan secara berimbang dan adil, maka pers akan ditinggalkan.

Kematian institusi pers di era keterbukaan ini bukan semata karena salah urus manajemen atau terbelit kisruh  finansial. Pers bisa mati karena tidak lagi mendapat kepercayaan yang merupakan aset utama agar dia tetap bertahan hidup. Sejak lama kaum bijak bestari mengatakan  menjaga kepercayaan publik merupakan tantangan terbesar insan pers, kapan dan di manapun dia mengabdi.

Kami keluarga besar Harian Pagi Pos Kupang yang hari ini, Kamis tanggal 1 Desember 2016  merayakan ulang tahun ke-24 menyadari sungguh pergumulan tersebut yaitu menjaga kompetensi profesional serta menjunjung tinggi etika. Pergulatan itu tidaklah enteng. Butuh komitmen serta konsistensi sikap.

Kami tahu diri. Kami belum memberikan yang terbaik kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, medan pelayanan kami sejak terbit pertama 1 Desember 1992.  Puji Tuhan Yang Maha Kasih, terima kasih pembaca dan segenap mitra kerja karena Harian Pos Kupang tidak pernah tidak terbit selama 24  tahun ini. Terlambat terbit pernah dan berulangkali. Cukup sering karena  kendala teknis yang sulit kami hindari.
Kami menjalani hari baru. Hari pertama tahun ke-25 serta hari-hari sepanjang tahun.

Kami belum apa-apa. Baru 24 tahun mengabdikan diri untuk masyarakat daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tentu saja banyak keterbatasan, kekurangan. Kami terus berikhtiar memberi yang terbaik sejalan dengan motto kami sebagai pemberi  Spirit Baru Nusa Tenggara Timur.

Demi pembaca kami tidak berhenti belajar. Kami akan terus berinovasi dalam hal isi berita, perwajahan serta cara penyajian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Kami butuh dukungan dan kritik agar prinsip independen dan kredibel  tetap tegak berdiri. Terima kasih.*

Sumber: Pos Kupang 1 Desember 2016 hal 4

Disiplin Menetapkan Anggaran

ilustrasi
BUKAN tanpa tujuan mulia ketika pemerintah pusat memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah pusat mematok batas waktu 30 November 2016 bagi seluruh daerah  untuk menetapkan APBD induk tahun anggaran 2017 mendatang.

Kepala daerah dan wakilnya serta semua anggota DPRD  tidak boleh menima gaji selama enam  bulan ke depan  jika sampai batas waktu 30 November tahun anggaran berjalan, belum ada penetapan perda APBD induk. Begitulah wujud sanksi yang akan diberikan pemerintah pusat. Tegas,  jelas dan langsung tertuju pada mereka yang berwenang mengambil keputusan.

Sanksi memang patut diberlakukan. Sudah menjadi pengetahuan umum banyak daerah di Tanah Air termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak disiplin dalam merancang APBD saban tahun. Cukup sering APBD suatu daerah baru diputuskan setelah tahun anggaran berjalan satu sampai tiga bulan sehingga  proses pencairannya pun terlambat. Efeknya menyebar ke mana-mana yang intinya membuat roda perekonomian daerah tidak bergulir sebagaimana mestinya.

Dalam sejumlah kasus penetapan APBD jauh  melewati batas waktu karena terjadi tarik-menarik kepentingan antara eksekutif  dan legislatif. Atas nama ego mereka mengabaikan kepentingan rakyat yang seharusnya diutamakan. Di NTT bahkan pernah terjadi di suatu kabupaten proses penetapan APBD berlarut-larut hampir setahun. Pemerintah provinsi yang menjadi penengah pun tidak berhasil mendamaikan pemerintah dan DPRD yang berseteru.

Pemerintah pusat kiranya memetik pelajaran berharga dari kenyataan seperti itu sehingga mulai tahun 2016 memberlakukan sanksi yang tegas. Masyarakat tentu menyambut baik ketegasan semacam ini sehingga para kepala daerah tersentuh hati dan pikirannya agar bekerja lebih serius mengelola permasalahan rakyat. Mereka tidak boleh lagi asyik dengan dirinya sendiri.

Dalam spirit itu pula kita memberi apresiasi kepada Bupati Kupang Ayub Titu Eki yang mengancam akan nonjobkan  Sekda Kupang, Drs. Hendrikus Paut, M.Pd dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kupang dari jabatannya jika sampai batas waktu 30 November 2016 belum ada penetapan APBD induk 2017 dalam sidang paripurna DPRD setempat.

"Saya sangat kesal dan marah. Setiap kali saya tanya apakah dokumen rancangan perda APBD 2017 sudah disiapkan, TAPD selalu bilang beres. Ternyata tinggal sembilan hari dari batas waktu, dokumen itu belum beres dan belum disidangkan," kata Bupati Titu Eki dengan wajah merah padam karena menahan marah ketika menggelar jumpa pers di ruang kerjanya, Senin (21/11/2016) sore.

Kiranya ancaman Bupati Ayub Titu Eki dipahami sebagai cambuk bagi Sekda dan anggota TAPD Kabupaten Kupang bekerja lebih giat lagi dalam menyiapkan dokumen rancangan APBD 2017. Dokumen tersebut harus segera sampai di tangan anggota Dewan untuk dikaji dan dibahas bersama eksekutif. Jika pemerintah telat memasukkan dokumen akan mengganggu jadwal berikutnya. Semoga semua kabupaten dan kota di NTT pun disiplin waktu menetapkan APBD 2017.*

Sumber: Pos Kupang 24 November 2016 hal 4

Berharap Banyak pada PSSI

Edy Ramayadi
PANGLIMA Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2016-2020. Edy meraih mayoritas suara dalam kongres PSSI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta,  Kamis 10 November 2016.

Dalam kongres yang diikuti seluruh anggota PSSI tersebut, Edy mendapat dukungan 76 suara atau unggul jauh dibandingkan calon lainnya mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang mendapat dukungan 23 suara disusul Eddy Roempoko satu suara. Tiga tiga calon ketua umum PSSI lainnya yakni Sarman El Hakim, Bernhard Limbong dan mantan pemain timnas Kurniawan Dwi Yulianto tidak mendapatkan suara dalam kongres itu. Media melaporkan ada tujuh suara yang tidak sah.

Edy Rahmayadi menggantikan tugas ketua umum PSSI sebelumnya La Nyalla Mattalitti yang tidak selesai menunaikan tugasnya karena terbelit kasus hukum.  Forum kongres juga memilih Joko Driyono dan Iwan Budiawan sebagai wakil ketua umum PSSI.  menggantikan wakil ketua umum yang lama yakni Erwin Dwi Budiawan dan Hinca Pandjaitan.

Gatot S Dewa Broto dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang mewakili pemerintah  menyambut baik terpilihnya Edy. Dia mengapresiasi proses pemilihan ketua umum PSSI yang berjalan sesuai statuta FIFA, AFC, dan PSSI.

"Kami ucapkan selamat pada Pak Edy Rahmayadi  yang telah terpilih," kata  Gatot.
Masyarakat pencinta sepakbola nasional tentu ikut bergembira. Hasil kongres PSSI pada 10 November 2016 setidaknya mulai mengikis ketidakpastian yang sudah berlangsung lama di dalam tubuh organisasi tersebut. Mati surinya prestasi sepakbola Indonesia antara lain disebabkan amburadulnya organisasi PSSI selama ini. PSSI lebih banyak "ribut" secara internal daripada mengelola persepakbolaan nasional agar prestasinya minimal  bisa menyamai negara-negara di Asia Tenggara.

Kita sudah merasakan dampak buruk ketika PSSI dibekukan pemerintah. Induk olahraga sepakbola dunia, FIFA memberikan sanksi kepada Indonesia. Tim nasional kita tidak boleh berlaga di event internasional. Demikian pula dengan klub peserta liga Indonesia. Liga domestik kita  tidak bergulir. Para pemain kehilangan sandaran hidup. Sejumlah klub bangkrut  serta aneka persoalan lainnya yang sangat kompleks.

Masyarakat berharap banyak pada PSSI. Terpilihnya Edy  Rahmayadi dan para pengurus lainnya memberi harapan untuk menata kembali persepakbolaan Indonesia. Pekerjaan rumah pengurus baru memang segudang. Tetapi kita percaya mereka akan mampu melakukan perbaikan dengan mengusung skala prioritas. Pertama tentu memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa organisasi PSSI masih ada dan pengurusnya  akan bekerja keras melakukan konsolidasi. Kedua, terus berikhtiar memperbaiki prestasi sepakbola Indonesia. Semoga!*

Sumber: Pos Kupang 12 November 2016 hal 4

Ketua PWI NTT Dion DB Putra Sesalkan Hilangnya Prasasti Pers


Dion DB Putra
POS KUPANG.COM, KUPANG -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyesalkan hilangnya Prasasti Pers yang ditandatangani Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2011 di Taman Nostalgia Kota Kupang.

"Kita sesalkan karena pemerintah bisa kecolongan hingga aset itu dicuri orang," kata Ketua PWI NTT Dion DB Putra kepada ANTARA News di Kupang, Sabtu (16/7/2016).

Dia meminta Pemerintah Kota Kupang dan Provinsi NTT segera membuat lagi prasasti untuk mengganti prasasti yang hilang itu untuk mengembalikan nilai sejarah bagi masyarakat umum, dan khususnya pers nasional di NTT.

"Kata-katanya bisa dikutip lagi. PWI Provinsi NTT memililki dokumen foto prasasti itu. PWI berharap pemerintah serius menanggapi masalah ini," kata Pemimpin Redaksi Harian Umum Pos Kupang itu.


Ia menilai, Prasasti Pers yang ditandatangani Presiden SBY pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2011 di Kupang itu bernilai historis tinggi.

"Para Insan Pers Indonesia, teruslah berjuang untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kehidupan demokrasi kita." Demikian pesan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, Rabu (9/2/2011).

Menurut dia, prasasti ini merupakan monumen pers pertama di luar Pulau Jawa yang ditandangani langsung Presiden RI setelah di Solo, Jawa Tengah.

"Prasasti ini merupakan monumen pers yang sangat bersejarah, karena merupakan pertama di luar Pulau Jawa," katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah NTT perlu segera membuat kembali prasasti itu dan dipasang kembali pada tempatnya sekaligus dijaga dan dirawat sebagai bagian dari sejarah.

"Kita harapkan pemerintah bisa membuat kembali prasasti itu, kemudian dijaga dan dirawat secara baik agar tetap menjadi bagian dari sejarah," demikian Dion DB Putra. (antara)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes