PWI Maluku Puji NTT

Terima kunjungan tim pemprov dan PWI Maluku
KUPANG, PK -Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku melakukan studi banding mengenai pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN). PWI Maluku memuji pemerintah dan masyarakay NTT yang sudah berhasil menyelenggarakan HPN tahun 2011 lalu.

Kehadiran PWI Maluku ini diterima Ketua PWI NTT, Dion DB Putra, di ruang Redaksi Harian Pagi Pos Kupang,  Senin (25/7/2016) malam. Sebelum bertemu PWI NTT, rombongan PWI Maluku terlebih dahulu bertemu Ketua Panitia HPN 2011, Andre W Koreh di ruang kerjanya.
Rombongan PWI Maluku yang hadir, yakni Bobby Palapia (Kabag Humas Pemprov Maluku), Lexy Sariwating (wartawan Antara), Melki Soplanit, Christian Louhanapessy (wartawan KompasTV) dan Ria Tuarita.

Menurut Lexy, kunjungan mereka ke PWI NTT sebagai bentuk studi banding karena menilai PWI NTT sudah sukses menyelenggarakan HPN, meski Maluku sendiri sudah pernah menjadi tuan rumah even-even nasional lainnya. "Kami ingin mendapat masukan-masukan dari PWI NTT supaya biesa menjadi bahan bagi kami untuk pelaksanaan HPN di waktu mendatang," kata Lexy.

Bobby Palapia juga mengatakan, kehadiran mereka untuk mendapat masukan-masukan terkait pelaksanaan HPN tahun 2011. "Tentu kami datang untuk mendapat masukan sehingga jadi bekal bagi kami untuk pelaksanaan HPN di Maluku nanti," kata Bobby.

Bobby juga mengakui, sudah bertemu dengan Andre Koreh sebelum bertemu dengan Ketua PWI NTT. "Kami butuh kiat-kiat yang sudah dilakukan PWI NTT sehingga pelaksanaan HPN tahun 2011 lalu sukses," katanya.

Dion DB Putra mengatakan, saat HPN 2011 lalu, posisi Ketua PWI NTT setara dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT yakni sebagai penanggungjawab kegiatan HPN. Sementara Sekretaris adalah Ary Moelyadi yang kini sudah mengabdi di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

"Saat itu, kita tidak punya uang, sedangkan pelaksanaan HPN bisa menelan anggaran sekitar Rp 2-Rp 3 miliar. Kami juga berpikir bahwa jangan dengan HPN lalu banyak mengeruk APBD NTT. Karena itu, melalui Pemprov NTT, dana kita lakukan urungan dari kabupaten/kota, tapi tidak semua dalam bentuk uang," kata Dion. (yel)


Sumber: Pos Kupang 26 Juli 2016 hal 2

Aparatur Humas di NTT Butuh Sosialisasi dari Dewan Pers

Semuel Pakereng (ketiga dari kiri)
POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO  -  Aparatur humas pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan sosialisai dari Dewan Pers tentang kerja sama dengan  media massa. Sosialisasi tersebut melibatkan Bappeda, Unit Keuangan  (Dinas PPKAD), Inspektorat,  pihakKepolisian dan Kejaksaan.

Demikian salah satu butir rekomendasi yang disepakati dalam rapat kerja (raker)  dan bimbingan teknis (bimtek) kehumasan bagi aparatur humas dan protokol kabupaten/kota se-NTT di Hotel Luwansa, Labuan Bajo,  Kabupaten Manggarai Barat 21-24 Juni 2016.

"Forum raker dan bimtek ini menyepakati 11 poin kesepakatan yang segera ditindaklanjuti baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di NTT," kata Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Drs. Semuel D Pakereng, M.Si di Labuan Bajo, Jumat (24/6/2016).

Semuel lebih lanjut menyebutkan 11 poin rekomendasi. Pertama, aparatur humas dan protokol sepakat  melakukan koordinasi untuk sinkronisasi program, kerja sama kelembagaan dan sharing kegiatan dalam membangun dan meningkatkan perannya. Kedua, kegiatan raker kehumasan  sebagai wahana koordinasi, sinkronisasi program kegiatan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan bergilir sesuai kesepakatan.

Ketiga, melaksanakan kehumasan demi peningkatan kompetensi aparatur humas dan protokol sesuai dengan topik yang diperluka antara lain intelejen, public relation, multimedia, jaringan  website serta etika jurnalistik. Keempat,  raker kehumasan tahun 2017 akan dilaksanakan di Kabupaten Alor.

Kelima, eksistensi humas dan protokol supaya dipadukan menjadi satu bagian integral dan tidak terpisahkan. Keenam, membangun kemitraan dengan insan pers baik  media cetak, elektronik maupun online untuk memberikan informasi atau publikasi yang menyejukkan masyarakat.

Ketujuh, perlunya sosialisasi Dewan Pers di tingkat provinsi, kabupaten/kota tentang kerja sama dengan media melibatkan Bappeda, unit keuangan (Dinas PPKAD), inspektorat, kepolisian dan kejaksaan. Kedelapan, daerah tuan rumah sebagai penyelenggara agar terlibat aktif menyukseskan kegiatan raker kehumasan.

Kesembilan, untuk evaluasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan, perlu menghadirkan Satgas Advokasi Media pada raker kehumasan tahun berikutnya. Kesepuluh, perlunya Dewan Pers mengeluarkan pemberitahuan berkala kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT tentang media dan wartawan yang legal bekerja sama. Kesebelas, menghadirkan bagian humas Sekretariat DPRD Provinsi NTT dan kabupaten/kota dalam raker kehumasan tingkat provinsi. (osi)


Sumber: Pos Kupang 25 Juni 2016 hal 15

Dion DB Putra: Banyak Hak Nara Sumber Diabaikan

Dion DB Putra (kedua dari kiri)
LABUAN BAJO, PK -Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, Dion DB Putra, mengatakan, selama ini di NTT banyak hak nara sumber yang diabaikan sendiri oleh nara sumber tersebut dalam hal pemberitaan di media massa.

"Kalau pemberitaan itu tidak berimbang bisa diadukan ke Dewan Pers. Dewan Pers diakui oleh negara untuk mengadili dalam konteks pekerjaan pers. Dewan Pers bisa memberi teguran bila ada media yang terbukti tidak berimbang dalam pemberitaan," kata Dion saat menjadi nara sumber dalam Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Kehumasan bagi Aparatur Bagian Humas/Protokoler Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT  di Hotel Luwansa Labuan Bajo, Selasa (22/6/2016).

Dikatakannya, sesuai Undang-undang Pers, nara sumber juga berhak mengajukan hak jawab atau hak koreksi bila merasa ada yang salah dari pemberitaan. Nara sumber juga berhak diam terhadap pertanyaan wartawan kalau tidak yakin dengan kredibilitas wartawannya. "Selama ini banyak hak nara sumber yang diabaikan," kata Dion.
Sejumlah peserta yang hadir saat sesi tanya jawab mengeluhkan pemberitaan media akhir-akhir ini yang terkesan tidak berimbang dan mengabaikan konfirmasi. Selain itu, banyak wartawan yang hanya mengandalkan kartu persnya.

"Di daerah kami ada wartawan yang setiap hari selalu bersama kami dan meliput kegiatan kami. Tetapi beritanya tidak pernah ada," kata Germanus dari Kabupaten Sikka.

Keluhan senada disampaikan peserta lainnya,   Sipri dari Kabupaten Manggarai, Agus dari Kabupaten Manggarai Timur dan peserta dari Malaka, Kupang dan sejumlah daerah lainnya.

Mereka juga mengeluhkan media massa yang terlalu berorientasi bisnis sehingga sering kali terkesan melindungi orang tertentu yang dianggap sebagai pemberi upeti.
Menanggapi keluhan itu, Dion mengatakan, pada Undang-undang Pers, media juga merupakan institusi bisnis tetapi semuanya dijalankan pada etika yang telah ditentukan.

Sementara Kepala Biro Humas Setda NTT, Semuel D Pakereng, mengatakan, semua aparatur bagian humas/protokoler di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi NTT akan difasilitasi Biro Humas Provinsi NTT untuk mendapatkan penjelasan dari Dewan Pers berkaitan dengan jalinan kerja sama antara pemerintah kabupaten/kota dengan media massa tertentu.

Pakereng meminta bagian humas agar berhati-hati dalam menjalin kesepakatan kerja sama dengan media tertentu dalam konteks pemberitaan di daerah bersangkutan.
"Kami akan fasilitasi untuk mendatangkan Dewan Pers berkaitan dengan kerja sama antara pemerintah kabupaten/kota dengan media tertentu. Berkaitan dengan kerja sama dengan media," kata Samuel di hadapan para aparatur bagian humas dari kabupaten/kota.  (ser)

Sumber: Pos Kupang 24 Juni 2016 hal 12

Ketua Dewan Pers: Hati-hati Memilih Nara Sumber

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (kir)
KUPANG, PK-- Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan, media harus berhati-hati  dalam memilih nara sumber (pengamat) dalam membahas satu masalah yang diwartakan dalam media baik itu televisi maupun surat kabar.

Demikian Yosep Adi Prasetyo saat dialog antara Tim Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jajaran redaksi Harian Pagi Pos Kupang, Rabu (15/06/2016). Pertemuan itu difasilitasi Ketua Bidang Pemberdayaan Media Massa, Hubungan Masyarakat dan Sosialisasi, Simon Petrus Nilli, SP.

Menurut Prasetyo yang biasa disapa Stenly,  kehadiran pengamat dalam mengulas satu masalah, harus memiliki kompetensi dibidangnya agar tidak salah melakukan kesalahan analisis terhadap peristiwa yang terjadi.

Untuk meminimalisir kesalahan dalam pemberitaan media terhadap masalah terorisme, ujar Stenly, Dewan Pers telah memgesahkan satu pedoman (buku saku) bagi para pimpinan media untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam pemberitaannya.

Stenly menegaskan, pedoman ini juga diperlukan untuk meminimalisir berbagai praktek abal abal yang dilakukan para jurnalistik. "Masih ada jurnalis yang tidak memahami kode etik, berperilaku memeras nara sumber, menakut-nakuti orang lain yang sebenarnya tidak jauh dari mental terorisme itu sendiri," katanya.

Anggota Majelis Etik AJI Indonesia, Willy Pramudya mengatakan, dirinya diundang BNPT untuk menyusun modul pedoman peliputan terorisme. Awalnya lahirnya modul itu (buku saku) mengacu pada peristiwa bom Thamrin Jakarta 15 Januari 2016
Setelah peristiwa bom Thamrin itu, kata Willy, ada tujuh stasiun TV dan radio yang mendapat teguran karena melakukan fabrikasi pemberitaan yakni menyiarkan berita yang tidak berdasarkan fakta.

Pemimpin Redaksi (Pemred) Harian Umum Pos Kupang, Dion DB Putra mengatakan, pencerahan tentang jurnalistik yang berkaitan dengan pemberitaan terorisme secara regional harus dimulai dari pimpinan.

Dion mengatakan, selama ini Pos Kupang sudah mewartakan secara umum  berbagai kejadian di NTT termasuk pemeritaan tentang terorisme. Namun, diakuinya, pemberitaan yang dimaksud  belum  membidik dan mengemas secara khusus masalah terorisme yang bernuansa edukasi kepada masyarakat NTT.

NTT, lanjut Dion, bukan hanya sekadar propinsi transit para terorisme ke daerah lainnya. NTT, saat ini sudah menjadi tempat tinggal para terorisme.
Dion mencontohkan, salah satu kasus di Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Penangkapan salah satu kelompok jaringan Santoso, di Labuan Bajo merupakan bukti bahwa NTT bukan hanya menjadi daerah transit terorisme. Pos Kupang telah menyajikan berita apa adanya sesuai fakta yang terjadi.

Dion merespon kehadiran Tim FKPT untuk memberikan pencerahan tentang pedoman pemberitaan terorisme yang menjadi misi Dewan Pers ke NTT. Sebagai pimpinan harus menerima pencerahan lebih awal,  agar bisa menulari konsep pemberitaan Terorimes kepada tim kerjanya

Sementara Ketua Bidang Pemberdayaan Media Massa, Hubungan Masyarakat dan Sosialisasi BNPT, Simon Petrus Nilli, SP mengatakan, terorimes merupakan isu nasional dan internasional yang marak terjadi.

Secara regional, ujar Simon, NTT belum memiliki forum untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh karena itu,  FKPT NTT dibentuk dengan  bidang kerjasama antara lain pemuda, kemasyarakat, isu media yang secara khusus membidik masalah terorisme. Tujuannya, agar pers memiliki pedoman khusus untuk meliput masalah  terorisme yang terjadi di daerah. (osa)

Sumber: Pos Kupang

KPPU Gandeng Media di Provinsi NTT

Ketua KPPU,  Syarkawi Rauf (tengah)
KUPANG, PK -Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)  menggandeng media massa di NTT, terutama di Kota Kupang, untuk ikut mengawasi  persaingan usaha tak sehat di wilayah ini. Selain itu  kehadiran KPPU agar lebih dirasakan warga NTT.Hal ini terungkap dalam diskusi Forum Jurnalis se-Wilayah Kupang dengan tema,  Persaingan Usaha untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah yang digelar di Sotis Hotel Kupang, Selasa (2/5/2016) siang.

Diskusi Forum Jurnalis se-Wilayah Kupang ini dihadiri Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Dr. Syarkawi Rauf, S.E, M.E, Kepala Perwakilan KPPU Surabaya, Aru Armando dan Ketua PWI NTT, Dion DB Putra, serta diikuti 30-an wartawan media cetak dan elektronik serta media online.

Dalam penjelasannya, Ketua KPPU, Dr. Syarkawi Rauf, S.E, M.E, mengatakan, pada tahun 2015, KPPU sudah menghukum 32 perusahaan importir daging sapi dan sapi bakalan yang melakukan praktik kartel. Hukumannya berupa  denda mencapai  Rp 106 miliar lebih.

Selain itu, kata Rauf, pada tahun yang sama KPPU juga telah menghukum 19 importir yang melakukan praktik kartel bawang putih, 12 pengusaha ayam potong dan DOC. Dalam bidang otomotif, dua perusahaan industri sepeda motor juga segera disidangkan pada tahun 2016 karena diduga melakukan kesepakatan harga jual yang menyalahi aturan dan masih banyak kasus persaingan usaha yang sedang ditangani.

Ke depan, kata Rauf, yang perlu dilakukan dan diperjuangkan KPPU adalah melakukan reformasi pasar, penataan struktur pasar yang lebih baik serta penegakan hukum. Sehingga persaingan usaha berjalan lebih fair dan tidak didominasi satu dua perusahaan besar karena mengorbankan konsumen.

Kepala Perwakilan KPPU Surabaya, Aru Armando mengatakan, Provinsi NTT menjadi bagian dari wilayah kerja Perrwakilan KPPU Surabaya. "Perkara-perkara persaingan usaha yang terjadi di NTT juga sudah banyak yang ditangani KPPU. Meski demikian, keberadaan dan peran KPPU masih terasa asing di telinga masyarakat. Karena itu, dengan menggandeng media massa dan bekerja sama dengan para jurnalis di wilayah ini, KPPU diharapkan lebih berperan dalam mengawasi persaingan usaha," katanya.

Ketua PWI NTT, Dion DB Putra pada kesempatan yang sama, mengatakan, KPPU sudah dibentuk pemerintah sejak lama dan perannya sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tetapi, kata Dion,  masih banyak masyarakat yang belum tahu.

Bahkan Dion mengatakan, isu tentang persaingan usaha sepi di media massa. Karena itu, diskusi Forum Jurnalis se-Wilayah Kupang ini menjadi peristiwa yang sangat penting dan disambut baik para jurnalis.

Pada sesi diskusi banyak wartawan yang mengajukan pertanyaan sekaligus menyampaikan pengalaman betapa ekonomi masih dikuasai oleh satu dua orang pengusaha. Sehingga ketimpangan kaya dan miskin semakin terasa.

KPPU merekomendasikan agar masyarakat diberi kesempatan untuk menjadi entrepreneur  sehingga menghasilkan banyak orang kaya baru. Dengan  demikian kompetisi harga berbagai barang kebutuhan semakin bersaing dan tak ada monopoli lagi. (mar)

Sumber: Pos Kupang 3 Mei 2016
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes