dion bata
 |
| ilustrasi |
Berasmu dari Vietnam, kacang hijau produksi Amerika, garam Singapura, bawang putih dari China, buah asal Thailand, dan daging sapi Australia.
Dari negerimu sendiri yang dikau agungayukan sebagai gemah ripah loh jinawi mungkin hanya air.
Ya, air yang makin ke sini harganya pun mencekik selangit.
Begitulah tuan dan puan. Di era industri 4.0 ini sekadar "kedaulatan meja makan" bukan sepenuhnya milikmu.
Kita adalah bangsa dan negara yang dikaruniai sumber pangan berlimpah ruah, mungkin paling kaya di dunia.
Namun, keberadaan kita di zamrud katulistiwa tak berdaulat pangan.
Penghuni negeri +62 ini akan langsung terkapar kehilangan selera makan hanya dengan sekali gertak.
Sebut misalnya, penguasa Tiongkok tiba-tiba bersabda hentikan dulu ekspor bawang putih ke Indonesia atau tetangga terdekat Singapura dan Australia iseng tutup keran ekspor garamnya.
Maka semangkuk sup di meja makanmu akan hambar tanpa bau bawang dari Tiongkok atau asin garam Singapura yang bahkan luas lautnya hanya sejengkal dibandingkan samudera raya Indonesia.
Bau bawang dari China menyengat kesadaran betapa negeri agraris ini begitu loyo menyiapkan sembako buat perut rakyatnya sendiri.
Impor ekspor dalam alam globalisasi memang keniscayaan.
Namun, impor mestinya sekadar menutupi kekurangan.
Ilmu ekonomi mengajarkan demikian. Nah yang terjadi pada Indonesia tercinta adalah ketergantungan hampir paripurna pada impor. OMG!
Jerit sedih mengenai kesuna (bahasa Bali = bawang putih) mengudara dari Pulau Dewata.
Kepada Tribun Bali di Denpasar, Kamis (9/1/2020). Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana mengatakan, ketersediaan bawang putih menjadi masalah di destinasi pariwisata nomor wahid ini.
Bali bergantung pada bawang impor dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Kalau bawang putih kita masih impor dari China,” kata Wisnuardhana lugas.
Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud) Denpasar, Prof I Wayan Windia mengakui, produksi bawang putih dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan.
Dari segi kualitas, bawang putih Indonesia juga kalah bersaing.
“Bawang putih dari RRT (China) mulus-mulus dan besar," kata dia.
Windia mengatakan, jika Indonesia tidak serius menyikapi permasalahan ini, bisa dipastikan ketergantungan pada bawang putih dari Tiongkok berlanjut.
"Sekali tergencet akan tetap tergencet," katanya.
Di sisi lain, Windia melukiskan kondisi masyarakat kita sudah telanjur nyaman dan jatuh cinta pada bawang putih mulus dan besar dari Tiongkok yang harganya relatif terjangkau di pasar.
Pengimpor Terbesar di Dunia
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia impor bawang putih saban tahun dengan jumlah yang terus membuncit.
Dalam empat tahun terakhir, volume impor bawang putih RI rata-rata pada kisaran 500.000
ton.
Jumlah itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat rata-rata 450 ribu sampai 500 ribu ton per tahun.
Pada tahun 2018, misalnya, jumlah impor bawang putih bahkan sudah mencapai 582.994 ton atau senilai 497 juta dollar AS (setara kira-kira Rp 7,1 triliun).
Mengutip warta CNBC Indonesia, pada tahun 2018, Indonesia merupakan importir bawang putih terbesar di dunia.
Fakta tersebut diperoleh dari kompilasi perdagangan luar negeri seluruh dunia yang dihimpun UN Comtrade (lembaga PBB).
Thailand berada di urutan kedua dengan jumlah impor 74,9 ribu ton disusul Filipina dan Pakistan masing-masing 74,6 dan 37,5 ribu ton.
Sebagian besar bawang putih impor yang masuk ke Indonesia tahun 2018 berasal dari China.
Jumlahnya 580,84 ribu ton. Sisanya dari 1.684 ton dari negara Asia lainnya dan hanya 464 ton dari India. Artinya, nyaris 100 persen (99,6) kebutuhan bawang putih Indonesia berasal dari China.
Betapa berkuasanya Tiongkok untuk bumbu dapur di meja makan kita serta untuk industri kuliner (makanan).
Mau bilang apa. Produksi bawang putih dalam negeri memang sangat minim.
Sebagai contoh, pada tahun 2017, Indonesia hanya memproduksi 19,5 ribu ton bawang putih pada lahan seluas 2.146 ha.
Bahkan jumlahnya berkurang dari tahun 2016 yang masih mampu produksi 21,15 ribu ton di atas lahan seluas 2.407 ha.
Di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 25 April 2019, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kala itu menyebutkan lahan produksi bawang putih RI mencapai 11 ribu hektare.
Setiap hektare lahan menghasilkan 8 sampai 10 ton bawang putih.
Tahun 2019 Kementerian Pertanian menargetkan luas lahan dapat meningkat menjadi 20 ribu hektare.
Klaim Pak Menteri yang sudah mengakhiri masa pengadiannya pada bulan Oktober 2019 tersebut belum terverifikasi realisasinya.
BPS pun belum merilis data produksi terbaru. Patokan realistis tetap di angka 19,5 ribu ton bawang putih yang tumbuh di atas lahan seluas 2.146 ha.
Coba simak luas lahan bawang putih di negeri kita.
Bayangkan negara yang tanah pertaniannya berjuta-juta hektare dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, hanya 2 ribuan hektar ditanami bawang putih.
Menurut Amran Sulaiman, jika mau mewujudkan swasembada bawang putih, maka Indonesia membutuhkan 60 ribu hektare lahan tanam.
Ah, kalau cuma segitu sebenarnya tak seberapa bila kita bandingkan misalnya dengan
lahan sawit di Sumatera dan Kalimantan.
Konon, lahan sawit milik korporasi di negeri ini bahkan bisa lebih luas dari satu kabupaten di
Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Pada akhirnya semua ini berkaitan dengan good will pemerintah.
Mau membangun pertanian demi kedaulatan pangan atau tidak?
Gengsi NKRI tak berkurang seinci pun kalau meniru jejak China dan India, dua negara dengan populasi manusia miliaran jiwa tapi bisa berdaulat pangan bahkan ikut mengisi perut bangsa lain.
Bawang putih mulus dari Tiongkok mestinya menggugah kesadaraan dan aksi kolektif pemerintah dan rakyat Indonesia untuk berbenah.
Yang pemimpin negeri omong berapi-api mengenai kemandirian ekonomi dalam spirit Nawacita itu penjabarannya termasuk kedaulatan pangan.
Pembangunan pertanian mestinya bergerak seirama. Seiring sejalan.
Bukan cuma jalan tol yang makin panjang meluas, tapi impor sembakonya harus makin berkurang.
Rezim Orde Baru yang tuan kritik habis-habisan karena otoritarian itu mewariskan sesuatu yang membanggakan.
Indonesia pernah swa sembada pangan hingga mendapat penghargaan FAO.
Kelemahan Orde Baru dalam hal pangan hanyalah “politik beras” kelewat kencang di seluruh pelosok Nusantara sehingga pangan seolah identik dengan beras.
Akibatnya orang di kampung saya, Nusa Tenggara Timur yang makanan pokok umumnya jagung dan ubi-ubian, Maluku dan Papua yang makanan pokoknya sagu, beralih ke beras (makan nasi) sehingga ketergantungan pada beras makin menebal bahkan sulit hilang sampai sekarang,
Yang Penting Untung
Besarnya impor kebutuhan pokok menguatkan dugaan bahwa bangsa kita memang doyan “politik ekonomi rente”. Yang penting untung bro. Berdaulat pangan nomor belakang.
Kalau ternyata impor lebih untung, buat apa letih menanam bawang putih, untuk apa buang waktu mengubah air laut menjadi garam, kalau ternyata impor lebih gampang?
Janji pemerintah menurunkan angka impor masih sekadar janji.
Malah cenderung meningkat pada sejumlah komoditas .
Impor bawang juga sumber duit. Pesonanya menggiurkan. Meninabobokan.
Belum genap sepuluh purnama berlalu, gara-gara impor bawang putih sejumlah orang termasuk anggota DPR yang terhormat dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam operasi senyap di Jakarta 7-8 Agustus 2019, KPK membekuk 11 orang, di antaranya orang kepercayaan anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri, importir bawang dan pihak lainnya.
KPK juga sita uang Rp 2 miliar. Nyoman yang sempat menghadiri kongres PDIP di Sanur kala itu akhirnya dibawa ke kantor KPK di Jakarta pada 8 Agustus 2019.
Pada kasus suap impor bawang putih ini, KPK menetapkan enam orang tersangka.
Tiga orang berperan sebagai pemberi suap yakni pemilik PT Cahaya Sakti Agro Chandry Suanda alias Afung, pihak swasta T Wahyudi dan Zulfikar.
Sementara tiga orang lainnya sebagai tersangka penerima suap yakni I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri dan Elviyanto.
Menurut KPK, para penyuap memberikan uang untuk memuluskan pengurusan rekomendasi impor produk holtikultura di Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor di Kementerian Perdagangan.
Senin 6 Januari 2020, majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Chandry Suanda alias Afung 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta, Tuti Wahyudi 2 tahun penjara dan denda Rp 75 juta.
Sedangkan Zulfikar divonis kurungan 1 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta.
“Menyatakan terdakwa Chandry Suanda alias Afung, Tuti Wahyudi, dan Zulfikar, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana korupsi secara bersama seperti didakwakan,” kata hakim Saifudin Zuhri.
Menurut hakim Afung terbukti menyuap anggota Komisi VI DPR I Nyoman Dhamantra sebesar Rp 3,5 miliar.
Salah urus bawang putih mulus ternyata bisa menjerumuskan orang ke hotel prodeo. Mereka pun berurai air mata. Bawang oh bawang…! (dion db putra)
Sumber: Ngopi Santai Tribun Bali
Posted in: Ngopi Santai,Tribun Bali
