dion bata
 |
| ilustrasi |
Wartawan harian ini di Maumere melaporkan, diskusi dalam forum ini berlangsung sangat positif membedah aneka permasalahan yang membelit para guru dan jagat pendidikan di NTT pada umumnya. Berikut sejumlah urusan terkait guru yang menarik perhatian kita.
Pertama, forum mubes kembali mengangkat tentang pendistribusian tenaga guru yang belum adil. Ada sekolah yang kelebihan tenaga guru, sebaliknya ada yang sangat berkekurangan. Lazimnya guru-guru menumpuk di daerah perkotaan, sementara di daerah pedesaan apalagi daerah terpencil jumlah guru sangat minim.
Sebagai daerah kepulauan dengan akses transportasi dan komunikasi yang tidak mudah, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak lama mengalami hal tersebut.
Para guru cenderung memilih mengabdi di daerah perkotaan atau daerah yang lebih maju ketimbang di dusun terpencil. Itulah sebabnya mubes kali ini merekomendasikan agar distribusi tenaga guru yang lebih adil mutlak menjadi perhatian pemerintah melalui instansi yang berwenang. Sejalan dengan penerapan Kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2014-2015, pemerintah daerah ini hendaknya tidak main-main lagi dalam mengatur penempatan guru.
Kedua, mubes pun mengungkap fakta miris tentang kesejahteraan guru serta minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Kesejahteraan guru merupakan masalah klasik. Disadari bahwa dari waktu ke waktu pemerintah terus berikhtiar memperbaiki kesejahteraan guru. Kendati masih ada keterbatasan, namun upaya tersebut tiada henti dilaksanakan pemerintah di setiap level mulai dari pusat hingga ke daerah. Otonomi daerah pun memberi ruang yang semakin besar kepada daerah mengelola masalah ini dengan lebih baik sesuai kebutuhan setempat.
Ketiga, mubes cukup intens mendiskusikan tentang kualitas guru. Seperti diungkap Bupati Sikka Drs. Yoseph Ansar Rera, dari sisi kecakapan dan latar belakang akademis, masih ada guru di daerah ini yang berijazah SMA dan diploma. Dari aspek pengalaman, boleh jadi guru berijazah SMA dan diploma sangat kaya. Tetapi akan menjadi lebih kaya lagi kalau ilmu mereka terus ditambah. Maka memberi kesempatan guru berijazah SMA dan diploma melanjutkan pendidikan merupakan kebutuhan.
Dengan kata lain, tidak berlebihan bila guru berijazah SMA atau diploma disekolahkan lagi. Lalu siapa yang membiayai mereka? Tentu saja pemerintah daerah. Alokasikan dana dari APBD. Kalau para bidan di NTT bisa disekolahkan lagi, mengapa hal yang sama tidak bisa dilakukan untuk para guru? Menambah tenaga guru berkualitas adalah kebutuhan kita hari ini. *
Sumber: Pos Kupang 25 Juli 2014 hal 4
Posted in: Salam
