Mengawal Program Jokowi-JK

Jokowi dan Ahok (ist)

PEMERINTAHAN baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dan Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung menggulirkan beberapa program pro rakyat yang oleh beberapa kalangan dilukiskan sebagai Tiga Kartu Sakti Jokowi.

Pertama, Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Itu merupakan. bantuan tunai dalam bentuk simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui layanan keuangan digital (LKD) dan simpanan giro pos yang diakses menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS). Kartu HP (sim card) untuk layanan keuangan digital.

Kedua, Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu ini sebagai penanda dan digunakan untuk mengakses keberlanjutan pendidikan sampai jenjang SMA/SMK/MA dan memperoleh bantuan tunai untuk kebutuhan personal pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Ketiga, Kartu Indonesia Sehat yakni pemberian jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Untuk kartu yang pertama, keluarga  miskin di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) mendapat uang tunai  sebesar Rp 200 ribu per bulan. Di NTT sebanyak  420 ribu keluarga  miskin  telah terdata untuk mendapat program ini.

Pemerintah meyakinkan bahwa program ini merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) sebagai bagian dari kompensasi  penyesuaian kenaikan  harga bahan bakar minyak (BBM).

Kelompok masyarakat yang menjadi target program,  pemerintah menggunakan basis data terpadu hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011  yang telah dilakukan pemutakhiran. Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan program ini akan tuntas  Desember tahun 2015.

Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, program KIP, KKS, dan KIS  menggunakan dana sebesar Rp 6,4 triliun yang merupakan dana bantuan sosial (bansos). "KIS tak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga golongan rentan miskin. Menurut perkiraan, kartu ini akan dibagikan kepada 88,1 juta orang, lebih banyak dari jumlah warga yang terdaftar sebagai peserta JKN yang hanya  86,4 juta orang. Setiap pemegang KIS akan ditanggung pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Peserta KIS juga bakal dikenakan premi sebesar Rp 19.225 per orang," kata Sugihartatmo, Sekretaris Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kita tentu saja memberi apresiasi kepada pemerintahan Jokowi-JK yang bergerak cepat merealisasikan program-program tersebut. Kelompok masyarakat kurang mampu memang patut segera dibantu agar mereka tidak semakin terpuruk kondisinya pasca pengumuman pemerintah menaikkan harga BBM medio bulan November 2014 ini. Kenaikan harga BBM niscaya mendongkrak kenaikan harga sembako serta kebutuhan  lainnya. Dengan demikian inflasi sulit dihindari dan daya beli masyarakat pun merosot tajam.

Kita mengharapkan program pemerintah tersebut juga tepat sasaran dan jauh dari penyimpangan. Pengalaman menunjukkan masih ada keluarga miskin yang luput dari sasaran program BLM. Malah justru keluarga mampu yang  mendapat bantuan. Di tingkat bawah selalu ada saja peluang melakukan sesuatu tak sesuai peruntukan atau melawan ketentuan yang sudah dipatok bersama.

Kisah bantuan sosial (bansos) selama ini  pun tak sepi dari kasus hukum. Semoga tiga kartu sakti yang kini digulirkan tidak menghadirkan para pesakitan baru yang nanti menghuni hotel prodeo. Maka kontrol masyarakat serta pengawasan wakil rakyat sangat penting agar tujuan mulia program pro rakyat dari pemerintahan Jokowi-JK terimplementasikan dengan benar di masyarakat. Semoga. (*)

Sumber: Pos Kupang 24 November 2014 hal 4

Posted in: Salam