Aparatur Pemerintah Tidak Mau Repot

ilustrasi
BUKAN pertama kali kita mendengar pejabat pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan otokritik tentang kegiatan pemerintahan berlangsung di hotel-hotel (berbintang) dan bukan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah sendiri.

Kritik, imbauan sudah acapkali digaungkan gubernur, bupati, anggota DPRD atau elemen masyarakat lainnya. Namun, praktiknya masih sama dan sebangun. Banyak suara di tengah masyarakat yang melukiskan kebiasaan aparatur pemerintah bikin rapat di hotel, seminar di hotel, pendidikan dan latihan (diklat) juga di hotel sebagai bagian dari gaya hidup. Kenapa memang?

Sederhananya orang tidak mau repot. Jika bikin seminar di hotel, Anda tinggal angkat telepon untuk pesan ruangan, konsumsi bagi sekian orang, spanduk, backdrop, sound system dan lainnya. Pembayaran bukan perkara sulit. Bisa dibayar sekian persen dulu sebagai tanda jadi sebelum seminar atau bayar penuh setelah kegiatan. Praktis dan mudah. Poinnya kerja secara profesional!

Urusan yang sama bisa berbeda kondisinya jika memilih fasilitas pemerintah sendiri. Sudah menjadi rahasia umum jika fasilitas pemerintah dikelola dengan semangat apa adanya. Ruang pertemuan mungkin tanpa pendingin udara. Kalaupun ada, peserta seminar tetap berkeringat lantaran mesin pendingin udara (AC) jarang dibersihkan. Untuk konsumsi peserta, panitia harus memesan catering dari luar. Repot dan mengeluarkan tenaga ekstra.

Ini zaman instan. Orang tidak suka kerja ruwet. Kalau bisa meraih kemudahan di hotel dan restoran, kenapa tidak? Bayar uang habis perkara. Apalagi kalau pengelola hotel dan restoran memberikan fee bagi panitia. Siapa tidak suka uang. Fee merupakan trik pemasaran. Lumrah dalam jagat bisnis agar pelanggan tetap setia. Jangan lupa instansi pemerintah termasuk target pasar utama hotel dan restoran.

Pemerintah daerah di berbagai pelosok NTT memiliki fasilitas gedung pendidikan dan latihan atau balai yang dilengkapi penginapan, ruang pertemuan dan sebagainya. Lagi-lagi fasilitas yang dibangun dengan pajak rakyat itu bisa dilukiskan mubazir karena jarang dipakai bahkan oleh instansi pemerintah sendiri. Kalau pemiliknya saja tidak mau pakai apalagi orang lain atau pihak luar.

Kita setuju dengan imbauan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setda propinsi dan kabupaten/ kota di NTT mau melirik kembali fasilitas mereka sendiri. Kurangi kegiatan di hotel. Selain demi efisiensi anggaran belanja pemerintah juga demi kontribusi bagi kas daerah. Kita pun sependapat dengan pandangan anggota DPRD Propinsi NTT, Jimy Sianto dan Vinsen Pata agar gubernur (kepala daerah) berani memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang tidak menghiraukan imbauannya.

Agaknya tidak cukup sekadar imbauan dan pemberian sanksi. Saatnya pemerintah daerah berbenah lewat aksi konkrit. Daripada menebar prasangka ada ‘main mata’ antara pimpinan SKPD dengan pengelola hotel tertentu, tirulah cara kerja profesional pengelola hotel guna membenahi fasilitas pemerintah daerah.

Ciptakan standar pelayanan dan tingkat kenyamanan setara hotel atau minimal sedikit di bawahnya. Tempatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten dan profesional mengelola fasilitas itu. Jangan tempatkan SDM yang hanya omong besar tapi hasil kerjanya nol bulat. Kalau belum profesional, kirim dia belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan manajerial serta visi bisnis. Toh fasilitas pemerintah dibangun agar berkontribusi terhadap PAD. Kalau cuma omong-omong, tidak ada manfaatnya. Aparatur pemerintah berani repot? *

Pos Kupang, Jumat 30 September 2011
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes