Kabar Gembira dari Pe Myint

Peserta BMF pose sebelum mengikuti pembukaan Bali Democracy Forum V

Media yang bebas dan jurnalis yang independen tanpa tekanan hukum dan politik harus menjadi prioritas bagi semua pemerintahan di kawasan Asia Pasifik.
 
AIDAN  White mengawali workshop di Santi Lounge Hotel Nusa Dua Beach. Rabu (7/11/2012)  pagi itu dengan pernyataan menarik.

Bettina Peters, Direktur Thomson Foundation

"Kita berada di Bali selama tiga hari untuk mendiskusikan etika jurnalistik serta kebebasan pers yang masih menjadi masalah besar di berbagai negara di dunia khususnya Asia Pasifik," kata Aidan, Direktur Ethical Journalism Network yang berbasis di Brussels-Belgia.

Pernyataan Aidan ada benarnya. Kenyataan tersebut secara jujur diungkapkan 44 peserta dari 17 negara yang mengikuti workshop Bali Media Forum (BMF) IV tanggal 7-9 November 2012 di Nusa Dua. Para peserta forum ini adalah wartawan, pimpinan dewan pers di Asia Pasifik, asosiasi jurnalis dan blogger.

Saya termasuk 12 peserta dari Indonesia yang diundang forum ini. BMF IV yang terkait dengan Bali Democracy Forum (BDF) 2012 memilih topik Ethical Journalism and Citizen Media: Giving People a Voice in Support of Democracy.

Aidan White

Setiap sesi diskusi berlangsung hangat. Ada perbedaan pendapat yang tajam mengingat latar dan kontes masalah media di setiap negara berbeda. Namun, pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan bahwa media yang beretika dengan standar kerja profesional merupakan keniscayaan dalam negara demokrasi. Media yang abaikan etika serta kerja serabutan ala preman justru antidemokrasi.

Pemerintahan negara demokratis butuh media yang bebas dan independen. Namun, kebebasan media bukan tanpa batas. Ada standar etika  yang harus dipatuhi agar media sungguh menjadi pilar demokrasi.

Bambang Harymurti (kiri)

Begitulah benang merah pandangan yang antara lain dikemukakan Bambang Harymurti dari Dewan Pers Indonesia, Bettina Peters  (Direktur Thomson Foundation), Alf Bjarne Jonsen dari Komisi Pengaduan Pers Norwegia,  Au Pak Kuen (Hong Kong), Robert Osburn (Dewan Pers Australia), Azhar Abbas (Direktur Geo TV Pakistan), Pe Myint  (Myanmar), Chalermchai Yodmalai (Dewan Pers Thailand), William Sukumar Rockwood (Sri Lanka), Eko Maryadi (AJI), Cheang Sokha (Kamboja), Loan Khong (Vietnam), Ahmed Mahmoud (Al-Ahram Press Foundation, Mesir),  Julieta Alipala (Filipina) dan Andrew Ong (Malaysia).

Secara khusus forum mencatat kabar dari gembira dari Pe Myint, editor in chief People's Age Journal Myanmar. Myint dengan wajah sumringah menceritakan kebebasan pers di negeri itu. Sejak bulan Agustus 2012, pemerintah tidak lagi menyensor isi semua media lokal. "Ini langkah dramatis menuju kebebasan berekspresi di negara kami," kata Myint.

Azhar Abbas

Hampir setengah abad di bawah rezim pemerintahan militer,  media di Myanmar sangat dibatasi kiprahnya. Berita yang ditulis jurnalis disensor pemerintah baru bisa dipublikasikan. Aturan tersebut telah dicabut pemerintahan reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Thein Sein. "Transisi demokrasi di Myanmar telah membuka ruang yang lebih terbuka bagi media," kata Myint.

Setelah berdiskusi selama tiga hari,  peserta BMF IV yang terselenggara atas kerjasama Thomson Foundation, Dewan Pers Indonesia dan Institute for Peace and Democracy mengeluarkan pernyataan final yang dicatat Bali Democracy Forum V yang dihadiri 12 kepala negara dan kepala pemerintahan termasuk Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad itu.

BMF IV menegaskan lagi bahwa kontistusi dan hukum di setiap negara demokrasi harus menjamin kebebasan media,  kebebasan berekspresi serta adanya komitmen dari pekerja media yang profesional dengan standar etika yang tinggi. Media di setiap negara  memiliki aturan sendiri yang independen dan bebas dari intervensi politik yang tidak semestinya.

BMF IV kembali menekankan media yang bebas dan jurnalis yang independen tanpa tekanan hukum dan politik harus menjadi prioritas bagi semua pemerintahan di Asia Pasifik berkomitmen untuk demokrasi.

Pemerintahan yang baik wajib memberikan advokasi, mengkampanyekan kebebasan pers, berkontribusi terhadap pendidikan bagi masyarakat tentang peran media yang bebas di alam demokrasi.  Memediasi masalah yang timbul antara media dan publik. Pemerintah pun wajib membuka akses informasi publik dan teknologi informasi yang menjamin partisipasi penuh dari seluruh masyarakat.

Pe Myint

Kami seluruh peserta BMF IV dari 17 negara  juga setuju menghadirkan program aksi yang baru demi mendukung keberadaan media independen dengan standar etika yang baik di Asia Pasifik. Pendekatan strategis untuk mempromosikan etika media  harus fokus pada tiga kelompok yang terlibat langsung yakni jurnalis, pemilik media serta pengatur regulasi yang independen. Pekerjaan berikutnya  harus fokus pada kedua struktur internal untuk etika dan tata pemerintahan yang melibatkan pemilik media, editor serta regulasi nasional yang independen.

Dalam hal ini BMF IV menyambut inisiatif Asool dari GEO TV di Pakistan, yang bertujuan membangun kontrak sosial antara Geo TV dengan para penontonnya. Kontak sosial itu memungkinkan publik memiliki ruang yang memadai untuk mengontrol isi dan tayangan Geo TV. Forum ini mendukung inisiatif positif  itu dan mengajak pengelola media lain di berbagai negara Asia Pasifik bergabung dalam rangka mendukung penerapan etika jurnalistik.

Peserta BMF IV mendukung proses pembentukan jaringan dewan pers yang sudah diwacanakan pada Bali Media Forum II. Forum setuju segera menghadirkan Aliansi Dewan Pers untuk Asia Pasifik yang akan melahirkan standar regulasi  independen  untuk aktivitas jurnalistik di semua platform media, baik media arus utama seperti koran, majalah, televisi dan radio maupun media sosial.

Aliansi ini mendukung proses reformasi media yang sedang bergulir dan pembentukan dewan interim media di Myanmar dan Timor Leste. Forum akan  terus mempromosikan diskusi di negara-negara Asia Pasifik yang belum memiliki regulasi media yang independen.

Dalam penyelenggaraan Bali Media Forum tahun depan, peserta BMF IV mendesak penyelenggara memperluas jumlah negara peserta serta mengundang wartawan, editor, pemilik media, media independen,  dewan pers dan kelompok pendukung media untuk berdiskusi lebih jauh tentang etika jurnalistik. (dion db putra)

Sumber: Tribun Manado edisi Senin 12 November 2012 hal 1

Baca juga: Blogger pun Punya Standar Etika

Posted in: Kawanua,Warna-Warni