Pemborong Tunggal Pembangunan

ilustrasi

AWAL pekan ini Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Sinyo Harry Sarundajang mengedepankan wacana yang menarik. Kata gubernur, tidak  seharusnya sektor pariwisata dikelola seluruhnya oleh pemerintah. Justru pariwisata maju bila dikelola oleh pihak swasta dengan partisipasi masyarakat.

"Apa semua objek wisata harus disiapkan pemerintah? Pariwisata yang maju bukan lagi dikelola pemerintah. Seperti di Bali ada organisasi atau perorangan, badan usaha yang bangun pariwisata," kata Sarundajang.

Adapun peran pemerintah, lanjut gubernur,  mendatangkan investor dan membangun infrastruktur. Di Sulut langkah yang sementara dipersiapkan pemerintah yakni membangun aksesibilitas seperti jalan tol, pelabuhan internasional dan perluasan bandar udara.

Kita sepakat dengan pandangan Sarundajang. Kita sependapat lantaran mindset yang berlangsung selama puluhan tahun dalam mengelola negara ini adalah pemerintah menjadi pusat segalanya. Pemerintah menjadikan dirinya sebagai pemborong tunggal dalam tata kelola pembangunan bangsa.

Paradigma pembangunan model ini sudah lama ditinggalkan banyak negara karena partisipasi masyarakat nihil. Ketika semua diurus negara maka masyarakat menjadi penonton di tengah derap pawai pembangunan. Lebih mengerikan lagi masyarakat malah menjadi obyek bukan subyek yang berperan secara proporsional. Orde Baru mewariskan fakta empiris yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari-hari ini.

Reformasi yang sudah berjalan belasan tahun juga belum sesuai harapan ideal. Wajah reformasi kita bopeng bahkan kebablasan dalam banyak aspek. Pun demikian dengan otonomi daerah karena pemerintah tetap menjadi aktor utama. Hasilnya sama-sama kita kecapi. Pembangunan cenderung melambat untuk tidak mengatakan sekadar jalan-jalan di tempat.

Maka mengubah mindset merupakan langkah yang relevan. Sulawesi Utara dikaruniai alam yang indah serta  unik. Juga kekayaan tradisi dan budaya masyarakatnya yang tidak ada di bagian lain negeri ini. Namun, pembangunan pariwisata di bumi Nyiur Melambai kalah greget. Tak perlu dibandingkan dengan Bali yang sudah luar biasa itu. Bahkan dengan daerah lain di Sulawesi seperti Sulawesi Selatan kita masih ketinggalan.  Jadi baik adanya bila pemerintah mulai melibatkan kalangan swasta untuk mengelola pariwisata Sulut.

Mudah-mudahan sikap pemerintah tidak setengah hati. Berikan kesempatan swasta mengelola pariwisata secara profesional. Peran pemerintah tetaplah pada dua hal pokok. Pertama, menyiapkan infrastruktur yang mendukung pariwisata serta mengendalikannya  lewat regulasi yang pro kemajuan.

Satu lagi yang tak kalah penting, sikap masyarakat Sulut pun harus berubah. Pariwisata Bali maju karena masyarakat di sana sungguh menyadari bahwa piring nasinya bersumber dari pariwisata. Mereka total bekerja demi pariwisata. Masyarakat Sulut mestinya bisa kalau ada kemauan. Mau berubah! *

Sumber: Tribun Manado 23 Mei 2013 hal 14

Posted in: Kawanua,Salam