Tiga Mantan Bendahara Jadi Tersangka

  • Korupsi Bermodus Pencurian di TTS
  • Uang Sudah Habis Sebelum Terjadi Pencurian

SOE, PK-- Penyidik tindak pidana korupsi Polres TTS menetapkan tiga orang mantan bendahara pada kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran rutin tahun 2008. Kasus ini merugikan negara Rp 1.103.571.713.

Pengusutan kasus korupsi ini merupakan pengembangan penyelidikan kasus-kasus pencurian yang terjadi di kantor dinas PPO setempat. Penyelidikan kasus ini dialihkan ke pidana korupsi setelah polisi menemukan indikasi kuat bahwa ternyata uang yang dilaporkan digasak maling itu ternyata sudah habis terpakai sebelum terjadi peristiwa pencurian.

Ketiga mantan bendahara yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan bendahara umum, Eben Liunome, mantan bendahara Subdin Pemuda dan Olahraga, Obed Koy dan mantan bendahara Subdin Sarpen, Johanis Nubatonis.

Kepala Polres TTS, AKBP Suprianto mengatakan itu saat dikonfirmasi Pos Kupang di SoE, Selasa (21/7/2009) petang.

Penetapan ketiga tersangka itu dilakukan setelah diadakan gelar hasil penyelidikan kasus itu di Polres TTS.

"Ketiga mantan bendahara itulah yang mengeluarkan uang dari kas daerah. Dan ketiga mantan bendahara itu juga tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan sejumlah uang sehingga negara dirugikan Rp 1 miliar lebih," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa masih ada kemungkinan terjadi penambahan tersangka.

Diberitakan sebelumnya, penyidik tindak pidana korupsi Polres TTS menggelar kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TTS tahun anggaran 2008 di Mapolres TTS, Selasa (21/7/2009). Gelar kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 1.103.571.713 itu untuk menentukan siapa saja menjadi tersangkanya.

Kapolres TTS, AKBP Suprianto yang dikonfirmasi di SoE, Sabtu (18/7/2009) menjelaskan, Kasat Reskrim, Iptu Taufiq Abdih bersama stafnya penyidik tipikor sudah menyiapkan bahan gelar kasus tersebut. Lewat gelar perkara akan diketahui secara jelas gambaran dugaan pidana yang terjadi, modus sekaligus orang yang berperan sehingga negara dirugikan miliaran rupiah. (aly)

Pos Kupang 23 Juli 2009 halaman 17

NTT Juara Umum Tinju

KUPANG, PK -- Seperti prediksi kontingen PPLP Propinsi NTT berhasil keluar sebagai juara umum Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju Antar-PPLP se- Indonesia yang berlangsung di GOR Flobamora Kupang tanggal 16-21 Juli 2009. Setelah final, Selasa (21/7/2009) malam, NTT meraup 18 poin, mengalahkan saingannya, Riau.

Secara umum, NTT merebut empat medali emas, satu perak dan tiga perunggu. Medali emas NTT diraih oleh Rudolf Landy (46 kg junior boy), Yandi Papuli (52 kg junior boy), Xaverinus (51 kg youth boy) dan Morids Malaikosa (57 kg youth boy). Satu medali perak direbut Yohanes Mella dari kelas 60 kg youth boy. Tiga medali perunggu dipersembahkan oleh, Chris Bana (40 kg junior boy), Lazarus Lassa (42 kg junior boy) dan Libertus Gail (54 kg junior boy).

Petinju Maluku, Gerry Toisuta ditetapkan menjadi petinju terbaik. Gelar petinju harapan disabet oleh Faran Papendang dari Sulawesi Utara. Untuk kategori antar- sasana, juara umum direbut sasana Haukoto (18 poin), petinju favorit putra, Maxem Batmalo (Citra Desain), harapan putra, Demy Amung (Alor), terbaik putra, Silvester Lassa (Haukoto). Petinju favorit putri direbut Marina Neolaka (Neonsaen), harapan putri untuk Magdalena Kamboya (Merauke) dan petinju terbaik putri jatuh kepada Sri Foes (PGMI).

Riau sebenarnya tampil luar biasa dalam kejuaraan ini. Tiga petinjunya yang lolos ke final semuanya membawa pulang medali emas. Namun, NTT yang memainkan lima petinjunya di final ternyata lebih beruntung, karena hanya Yohanes Mella yang kalah, sedangkan Rudolf Landy, Yandi Papuli, Xaverius dan Morids Malaikosa semuanya berhasil merebut medali emas di kelasnya.

Malam final kejuaraan ini berlangsung menarik. Ribuan penonton yang memadati tribun GOR Flobamora terus meneriakkan yel-yel mendukung tim favoritnya. Kontingen PPLP NTT, nampak datang dengan suporter yang khusus didatangkan untuk mendukung para petinjunya.

Final di kelompok antar-PPLP berlangsung sangat ketat. Maluku yang secara menyejutkan lebih banyak meloloskan petinjunya ke babak final ternyata tidak bisa mendominasi. Andalan PPLP Maluku seperti Marco Semaputty, Octovianus Patty dan Rido Toisuta, harus mengakui kelebihan lawannya. Marco petinju Sulawesi Selatan, Irfandy, Octovianus dikalahkan petinju NTT, Rudolf Landy sedangkan Rido kalah dari petinju Sulut, Faran Papendang.

Kejuaraan ini secara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay, M.Si. Hadir dalam acara penutupan tersebut Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, Sekretaris Umum KONI Propinsi NTT, Drs. Umbu Saga Anakaka, dan para pejabat lainnya.

Usai acara penutupan, dilanjutkan dengan malam perpisahan yang digelar di Hotel Bahtera Indah, Kupang. Acara dimeriahkan dengan aksi-aksi menarik dari para penyanyi lokal yang diundang khusus oleh panitia untuk memeriahkan acara tersebut.

Untuk diketahui, kejuaraan tinju antar-PPLP se-Indonesia dan antar-sasana se-Nusa Tenggara digelar sejak tanggal 16-21 Juli 2009. Peserta antar-PPLP berasal dari NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah.

Penyelenggara dari event ini adalah Bidang Keolahragaan Dinas PPO Propinsi NTT yang bekerjasama dengan Pengprop Pertina NTT. Kejauraan ini mendapat dukungan dari Platina Komputer (sponsor utama), SKH Pos Kupang, Harian Timex, RRI, Suzuki, Extra Joss, Telkomsel, Warung Batagoer, Hotel Bahtera Indah dan sponsor lainnya. (eko)

Pos Kupang edisi Rabu, 22 Juli 2009 halaman 1

Pangan dan Hukum SPITZ

Oleh Tony Kleden

SALAH satu bencana kelaparan terparah di Eropa terjadi pada tahun 1846 - 1850 di Irlandia. Ladang kentang yang merupakan makanan pokok warga gagal panen akibat hama. Kejadian itu jelas merupakan bencana alam. Tetapi kematian sekitar 2 juta orang akibat kelaparan itu jelas bukan sekadar bencana alam.

Selama bencana kelaparan itu, sebenarnya ada cukup makanan untuk memberi makan dua kali jumlah penduduk yang berjumlah 8 juta orang. Tetapi ekspor besar-besaran bahan makanan mulai dari gandum, oat, barley (jenis gandum yang dipakai untuk membuat bir), ternak, telur dan mentega berlangsung terus. Gandum dan barley dianggap sebagai hasil bumi perdagangan dan hanya ditanam untuk ekspor. Petani Irlandia tidak pernah memakannya karena mereka hanya bekerja untuk tuan tanah.


Sampai sekarang, di negara-negara berkembang pun para petani masih juga belum beruntung nasibnya. Sungguh sangat ironis, para petani yang adalah penghasil pangan manusia adalah kelompok pertama yang menderita kelaparan. Tentu banyak sebab dan alasan mengapa kaum petani dalam sejarahnya selalu berada pada posisi kurang beruntung, meski -- sekali lagi-- mereka adalah produsen pangan dunia. Kelaparan, gizi buruk, gizi kurang, nyatanya, lebih banyak menimpa para petani.


Tetapi pengalaman Irlandia dan fakta di negara-negara berkembang membuka mata kita bahwa persoalan kecukupan pangan, masalah gizi buruk lebih disebabkan oleh sesat pikir dan salah urus ketimbang karena kemiskinan atau infrastruktur yang tidak memadai.

Lapar, kelaparan, karena itu, seolah telah menjadi hal yang biasa buat kebanyakan orang, termasuk warga NTT. Hampir saban tahun, berita kelaparan menghiasi halaman surat kabar dan layar televisi. Mengapa kelaparan itu kerap menjadi pengalaman faktual di daerah ini? Apakah memang kelaparan itu bagian yang niscaya buat kita? Apakah kita, karena itu, hanya bisa berpasrah diri dan menerima kelaparan, paceklik sebagai kondisi yang given?

Buku 50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur diterbitkan tidak terutama untuk menjawab sejumlah pertanyaan di atas. Tetapi buku ini hadir dengan pandangan, perspektif, pemikiran dan jalan lain untuk soal yang sama, yakni ihwal tentang pangan, tentang kelaparan, tentang pertanian, tentang gizi buruk itu.

Lima puluh tahun dalam judul buku ini disengajakan dengan maksud memberi tekanan bahwa propinsi ini tahun lalu telah menjejak langkahnya di usianya yang ke-50 tahun. Usia emas. Belum tua, sebenarnya. Tetapi rasanya sudah terlalu lama untuk tetap dalam kondisi periferal akibat deraan kelaparan dan kemiskinan.

Ada banyak gagasan, sumbangan ide, alternatif pemikiran tersaji dalam buku yang, menurut rencana, akan diluncurkan berbarengan dengan diskusi tentang pangan lokal di Kupang, Selasa (14/7/2009). Beragam gagasan, setumpuk ide, sejumlah pemikiran alternatif semuanya bermuara pada satu harapan, yakni kekurangan pangan janganlah menjadi masalah yang masif di daerah ini.

Harapan ini sangat penting dan vital. Karena telah sekian lama kita didera dan dikerangkeng dalam pola pikir yang melihat bahwa kelaparan dan kemiskinan adalah bagian hakiki dan inheren, yang seolah telah menjadi suratan tangan kita. Pola pemikiran ini kemudian melemahkan semangat dan membutakan mata kita untuk melihat jalan lain di tengah apa yang telah biasa itu. Dalam deraan pemikiran seperti ini kita kemudian mulai cenderung mempersalahkan iklim, musim kering, topografi, curah hujan dan lingkungan yang dinilai tidak kondusif.

Apakah alam memang salah? Alam tidak pernah salah. Kita juga tidak pernah salah dilahirkan di dan menjadi orang NTT. Yang salah adalah ketidakmampuan kita menyesuaikan diri dengan alam, dengan iklim, dengan musim kering, dengan topografi.

Sikap mempersalahkan iklim dan musim ini bisa dijawab dengan hukum SPITZ. Untuk mereka yang suka mempersalahkan iklim dan musim kering, Pierre Spitz memperkenalkan model yang mengaitkan dampak dari musim kering yang menimpa petani dengan prinsip pemenuhan kebutuhan sendiri. Hukum Spitz sendiri berbunyi demikian: Dalam sistem ekonomi kapitalis, upaya pemenuhan kebutuhan sendiri cenderung menjadi hilang atau tak berarti (Self Provisioning Intensity Tends to Zero/SPITZ).

Aksentuasi dari hukum ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pada masyarakat industri, secara praktis hampir-hampir tidak ada lagi petani yang membuat roti sendiri dari tepung yang diolah sendiri. Mereka lebih suka menjual gandum hasil kebun mereka lalu membeli roti dari toko. Begitu juga dengan hasil pertanian yang lain. Dengan kata lain, para petani ini secara total telah hidup di sebuah dunia serba uang.

Kita bukan hidup di negara atau daerah industri. Tetapi efek hukum SPITZ sepertinya telah menerpa kita. Buktinya, pangan lokal yang ada banyak pada kita, tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sendiri. Perilaku kita sama dengan 'masyarakat malas' di negara industri, menjual hasil kebun dan membeli barang-barang toko yang sejatinya diimpor dari luar. Penduduk desa memanen dan menjual pisang untuk kemudian membeli pisang goreng dan molen. Asam terbuang-buang di hutan di pedalaman Timor, dibiarkan begitu saja. Tetapi lidah kita sangat doyan dengan manisan asam dari Surabaya di toko dan mal.

Bertruk-truk pisang dari Flores menuju Bali dan Surabaya, kemudian balik lagi ke Flores dalam bentuk keripik pisang. Jagung di desa-desa banyak dan dibiarkan sampai rusak. Tetapi anak-anak sekolah kita sangat gemar mengunyah emping jagung dari Surabaya. Ubi kayu, kestela dan talas kita berlimpah, tetapi roti telah menjadi simbol modernisme yang ditunjukkan kepada setiap tamu yang datang ke rumah. Di Flores, alpukat jadi makanan babi karena tidak bisa dipasarkan. Tetapi kalau ke Jakarta, kita suka menikmati jus alpukat dari Israel yang kurus- kurus.

Ubi, jagung, talas, pisang, kelapa, kestela, alpukat adalah tanaman khas kita yang bisa diolah jadi bahan makanan kita. Tetapi itu sepertinya sulit dilakukan. Mengapa? Karena pangan telah kita reduksi hanya menjadi beras. Pertanian direduksi menjadi sistem sawah yang monokultur. Dan, tanpa kita sadari sepenuhnya sistem pangan dalam keseharian kita kini didominasi oleh gandum dan hasil gandum. Tak aneh, petani sekarang 'memanen' raskin di kantor lurah dan desa. Konyol! Hukum SPITZ sangat kuat kita anut. Tidak percaya?

Sumbangan bahan makanan untuk anak-anak di daerah ini yang mengalami kekurangan gizi diberikan dalam bentuk biskuit yang tidak diproduksi di sini. Makanan ringan (snak) yang kita santap setiap kali rehat suatu acara lebih banyak mengandung gandum ketimbang bahan lokal.

Maka ketika duet Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay mengajak seluruh warga daerah ini kembali ke pangan lokal, kita merasa seolah kembali ke jati diri sendiri, kembali menjadi orang NTT, kembali menjejakkan kaki di bumi NTT yang telah menyediakan sejumlah pangan lokal yang khas daerah ini.

Nah, seperti apa pangan lokal itu, apa saja kandungan nilai gizinya, bagaimana mesti menggalakkan warga daerah ini untuk kembali ke pangan lokal, bisa Anda temukan dalam buku ini. Belum tuntas memang, tetapi sekurang-kurangnya buku ini telah menyadarkan Anda dan siapa saja yang membacanya untuk tidak terjebak dalam hukum SPITZ. Sebaliknya buku ini semakin kuat mengasah spiritual capital Anda untuk dengan bangga dan lantang mengatakan, saya orang NTT. (Sumber:Pos Kupang edisi Sabtu, 11 Juli 2009 halaman 1)

Data buku
Judul : 50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur
Editor : Jonatan Lassa, Dion DB Putra, Tony Kleden
Penerbit : PT Timor Media Grafika, 2009

SBY-Boediono Menang di NTT

  • SBY-Boediono 1.125.592
  • Megawati-Prabowo 881.761 suara
  • JK-Wiranto 127.441 suara.
  • Total suara sah 2.134.794

KUPANG, PK - KPU Propinsi NTT telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2009 dalam pleno tingkat propinsi yang berlangsung di Sekretariat KPU NTT, Minggu (19/7/2009).

Disaksikan Pos Kupang, Minggu (19/7/2009) sekitar pukul 11.00 Wita, pleno yang dipimpin Ketua KPU NTT, Drs. Johanes Depa, dihadiri Muspida, sejumlah anggota KPU dari 20 kabupaten/kota di NTT dan Ketua Panwaslu NTT, Dominggus Osa.

Turut hadir Gabriel Suku Kotan sebagai saksi dari pasangan calon SBY-Boediono dan Peter Nenohay sebagai saksi pasangan JK-Wiranto. Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo tidak menghadirkan saksinya.

Secara keseluruhan, hasil perolehan suara Pilpres dari 20 kabupaten/kota di NTT sebagai berikut. Pasangan nomor urut 2, SBY-Boediono meraup kemenangan dengan memperoleh 1.125.592 suara dari 2.134.794 jumlah suara sah. Disusul pasangan nomor urut 1, Megawati-Prabowo yang mengantongi 881.761 suara, dan pasangan nomor urut 3, JK-Wiranto tetap pada posisi ketiga dengan perolehan 127.441 suara.

Pasangan yang diusung Partai Demokrat mendulang suara terbanyak dari pemilih di Kabupaten TTS dengan 152.204 suara. Berikut Kabupaten Belu dengan 97.275 suara. Sedangkan pasangan Mega-Prabowo meraih suara tertinggi di Kabupaten Sikka dengan perolehan 84.733 suara, disusul Kabupaten Ende sebanyak 82.106 suara. Sementara pasangan JK-Wiranto yang diusung Partai Golkar dan Hanura unggul di Kabupaten Sumba Timur dengan perolehan 10.638 suara, beda tipis dari perolehan suara di Kota Kupang sebanyak 10.623 suara.

Berdasarkan formulir DB-1, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT yang menggunakan hak pilih seluruhnya mencapai 2.230.681 orang. Sedangkan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 582.922 orang. Sementara, jumlah pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 4.887 orang. Jumlah suara tidak sah sebanyak 111.487.

Pleno ditutup dengan penandatanganan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden oleh anggota KPU dan para saksi.

Usai pleno, KPU Propinsi mengadakan rapat koordinasi dengan anggota KPU kabupaten/kota untuk melakukan persiapan rekapitulasi di tingkat pusat.

Ketua KPU NTT, Johanes Depa kepada wartawan mengatakan, hasil pleno tingkat propinsi akan diserahkan kepada KPU pusat pada tanggal 21 Juli untuk diplenokan secara nasional. Kemudian, kata Depa, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih akan ditetapkan secara nasional pada tanggal 22 Juli 2009.

"De facto, pleno penghitungan suara pilpres di tingkat propinsi di NTT sudah berjalan lancar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hasil ini akan kita teruskan ke KPU pusat untuk diplenokan secara nasional," jelas Depa. (aa)

Pos Kupang edisi Selasa, 21 Juli 2009 halaman 14

Menunggu Jagung Bose Instan

GUBERNUR NTT, Drs. Frans Lebu Raya menyampaikan terima kasih kepada Harian Pos Kupang atas inisiatifnya menggelar diskusi tentang pangan lokal. Terutama karena diskusi ini dibarengi dengan peluncuran buku "50 Tahun Ziarah Pangan NTT" dan dibuat menjelang peringatan satu tahun dirinya bersama Ir. Esthon L Foenay dilantik menjadi gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

Dia menganggap kegiatan ini sebagai dukungan yang sangat berarti terhadap programnya. Bagaimana tidak, sejak dilantik dia terus mengampanyekan pengembangan pangan lokal, terutama jagung. Sejak itu pula dia menetapkan hari Kamis sebagai hari wajib konsumsi pangan lokal. Ini merupakan salah satu upaya agar konsumsi warga NTT diwarnai pangan lokal dan tidak lagi menganggap makanan lokal lebih rendah daripada makanan yang datang dari luar. Hal itu seyogyanya dimulai dari konsumsi rumah tangga.

Tapi tampaknya tidak mudah untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat NTT untuk memberi tempat kepada pangan lokal. Begitu banyak rumah tangga yang belum membiasakan makanan lokal sebagai konsumsi sehari-hari.

Hal yang sama juga terjadi di hotel-hotel dan restoran-restoran. Makanan lokal belum menjadi menu jualan mereka. Makanan lokal baru disediakan kalau dipesan terlebih dahulu. "Ini masih tantangan bagi kita," kata Lebu Raya.

Hal ini juga dikeluhkan Pemimpin Redaksi Harian Pos Kupang, Dion DB Putra, ketika memberi sambutan pengantar diskusi ini. Menurut Dion, semula diskusi ini hendak dilaksanakan di hotel, tetapi ketika diminta untuk menyediakan makanan lokal, sejumlah hotel yang dihubungi menyatakan tidak sanggup. Setelah dicari-cari tempat yang bisa memenuhi permintaan, akhirnya panitia mendapatkan di tempat Susteran RVM (Religious of the Virgin Mary).

Benar. Menu makan siang di akhir diskusi kemarin diwarnai dengan makanan lokal. Para peserta tidak hanya disuguhi nasi, tetapi juga tersedia jagung bose, makanan khas orang Timor dan sup dari jagung muda. Dari antara peserta, ada yang hanya mengambil nasi, tetapi ada juga yang mengambil nasi dicampur dengan jagung bose. Jagung itu terasa lembut dan enak di lidah.

Tapi gubernur kembali bercerita tentang konsumsi menu lokal. Pada hari Senin pagi, usai sidang di DPRD NTT, para peserta sidang disuguhi pisang rebus yang sangat besar. Dia memuji para pelayan yang menyediakan pisang itu. Tapi, dia pun langsung memberikan masukan. Menurut dia, kalau pisang itu dihidangkan setelah dipotong-potong lebih kecil pasti lebih membangkitkan selera. Makanan sangat erat dengan selera.

Gubernur menegaskan bahwa soal potensi pangan lokal NTT sangat kaya. Namun, kita masih lemah dalam hal pengemasan dan pengolahan, sehingga makanan lokal kita cenderung kalah dengan makanan dari luar.

Gubernur memuji jagung bose sebagai menu yang sangat enak dan bergizi tinggi. Tetapi, proses pengolahannya terlalu lama sampai berjam-jam, dibanding beras yang hanya dalam waktu yang sangat singkat bisa masak dan menjadi nasi yang layak dimakan.

Dia menantang perguruan tinggi untuk mengolah jagung bose yang "instant", cepat saji, tapi tetap aman dikonsumsi. Gubernur menyambut baik kerja sama Undana dan Menristek untuk memproduksi jagung bose instan. (ati/dar/ira)

Pos Kupang edisi Rabu, 15 Juli 2009 halaman 1

Pangan Lokal Butuh Citra Baik

KUPANG, PK---Mengonsumsi pangan lokal (tidak tergantung semata pada beras) perlu terus dikampanyekan dan terutama dipraktikkan seluruh lapisan masyarakat NTT. Namun, seiring dengan tekad tersebut, pangan lokal kita masih membutuhkan citra sehingga tidak kalah bersaing dengan makanan yang datang dari luar.

Kampanye konsumsi pangan lokal juga membutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi kebijakan termasuk fiskal (anggaran) dari pemerintah propinsi dan semua kabupaten/kota. Perlu pula dilakukan revitalisasi peran penyuluh pertanian dan menghadirkan juru penerang pangan di setiap desa di seluruh NTT.

Demikian antara lain intisari diskusi "Pangan Lokal dan Peluncuran Buku 50 Tahun Ziarah Pangan NTT Sehati Sesuara Mewujudkan Kedaulatan Pangan Lokal" di Aula Susteran RVM Walikota, Kupang, Selasa (14/7/2009). Diskusi yang diselenggarakan Harian Umum Pos Kupang ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Rektor Undana, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M. App, Sc. Ph.D, dan pakar pertanian, Ir. Viator Parera. Tampil sebagai moderator anggota DPRD NTT, Pius Rengka.

Peserta diskusi terdiri dari puluhan undangan dari sejumlah instansi pemerintah, LSM, akademisi dan pemerhati masalah pangan (dan pertanian pada umumnya) di NTT, anggota DPD terpilih, Ir. Paul Liyanto, Ny. Welmintje Benyamin-Adoe, Ny. Victoria Hurek dan sejumlah anggota PKK, para jurnalis media cetak dan elektronik.

Dalam diskusi ini mengemuka pula sejumlah tawaran konkret seperti pemerintah mewajibkan semua restoran untuk menghidangkan makanan lokal (nasi jagung, nasi ubi, kacang- kacangan) minimal sekali seminggu. Demikian pula pesawat terbang dari dan ke NTT diharapkan untuk menyajikan makanan lokal NTT.

Saat membawakan makalahnya, Gubernur Lebu Raya menyebut perlunya pangan lokal NTT mempunyai citra. Menurutnya, bagaimana mengolah pangan lokal agar menarik untuk dikonsumsi masih menjadi salah satu persoalan dalam upayanya mengampanyekan konsumsi makanan lokal.

"Citra pangan lokal memang masih rendah dan karena itu kalah bersaing dengan makanan yang datang dari luar. Kita harus membuat pangan lokal kita punya citra dan bermartabat. Itu dilakukan antara lain melalui publikasi. Mie diiklankan oleh artis-artis cantik. Kenapa jagung bose tidak bisa diiklankan oleh Rektor Undana, misalnya," ujar Lebu Raya.

Dia mencontohkan, jagung bose sudah dikenal sebagai makanan lokal NTT. Namun, pengolahan jagung bose masih membutuhkan waktu berjam-jam. "Itu tantangan untuk Undana dan perguruan tinggi lainnya di NTT supaya jagung bose bisa menjadi bose instan, tetapi aman. Kita berterima kasih karena ternyata Undana sudah bekerja sama dengan Menristek untuk membuat bose instan yang aman dikonsumsi," lanjut Lebu Raya.

Rektor Undana, Frans Umbu Datta juga menegaskan hal yang sama. Bahkan, menurutnya, dalam masyarakat kita lahir persepsi bahwa makanan lokal "berstatus sosial lebih rendah" dibanding makanan impor. Kesan ini, jelasnya, tumbuh mulai tahun 1970-an karena program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang mengarahkan penyeragaman program pada hampir semua lini kehidupan.

Di bagian lain, Lebu Raya menekankan tiga faktor yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan pangan lokal, yakni ketersediaan, terjangkau dan aman. Soal ketersediaan, ia menegaskan, secara umum sebenarnya terjadi surplus. Namun, secara mikro, apalagi hitungannya sampai di rumah tangga, hampir pasti defisit. "Itu artinya kita bicara soal distribusi. Kita bicara bagaimana akses rumah tangga yang masih rendah untuk memperoleh pangan," jelasnya.

Tentang faktor harga (terjangkau), Lebu Raya menyentil masih adanya perilaku segelintir orang yang melakukan penimbunan untuk menaikkan harga. "Ada orang yang melakukan penimbunan sehingga stok berkurang di pasar. Orang itu simpan dulu di gudangnya lalu mengatakan tidak ada lagi, tetapi besok muncul dengan harga lebih mahal," ujarnya sambil menekankan pentingnya faktor keamanan pangan lokal.

Narasumber lainnya, Viator Parera membawakan makalah "Pangan Lokal Berbasis Pertanian Lahan Kering (Imajinasi, Komitmen dan Energi Akar Rumput)". Menurutnya, pangan lokal berbasis pertanian lahan kering tidak asing bagi masyarakat NTT. Perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain hanya terletak pada jenis tanamannya, tempat dan cara bercocok-tanam serta pada pengelolaan pasca panen.

Parera juga menegaskan perlunya pemanfaatan pekarangan rumah. Pekarangan rumah, katanya, dapat ditanam sumber- sumber pangan suplemen seperti pisang, pohon buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, serat, tanaman obat, dan lain-lain.

Sebelum diskusi ini berakhir, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya meluncurkan buku "50 Tahun Ziarah Pangan NTT Sehati Sesuara Mewujudkan Kedaulatan Pangan Lokal" yang diterbitkan PT Timor Media Grafika. Pemimpin Umum PT Timor Media Grafika, Damyan Godho, dalam sambutannya mengatakan, penerbitan buku ini sebagai bentuk nyata peran serta Pos Kupang menggalakkan konsumsi pangan lokal. (ati/ira/dar)

Pos Kupang edisi Rabu, 15 Juli 2009 halaman 1

Kreatif Sajikan Pangan Lokal

KUPANG, PK---Kandungan gizi dan vitamin dalam bahan pangan lokal tidak perlu diragukan. Yang dibutuhkan agar pangan lokal itu lebih menarik minat dan membangkitkan selera adalah teknik pengolahan dan penyajiannya. Karena itu, dibutuhkan kreativitas dalam menyajikannya.

Demikian sari pendapat yang diperoleh dari penjelasan Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Ny. Lusia Adinda Lebu Raya, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Ny. Welmintje Adoe Benyamin, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Ny. Viktoria Hurek. Ketiganya dihubungi Pos Kupang, Rabu (15/7/2009), merespons diskusi yang diselenggarakan Pos Kupang, Selasa (14/7/2009), tentang pangan lokal.

Diskusi yang dipadukan dengan peluncuran buku 50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur itu menampilkan tiga narasumber, yakni Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Rektor Undana, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, dan Ir. Viator Parera. Dalam diskusi itu dinilai penting mengangkat dan membiasakan masyarakat NTT mengonsumsi pangan lokal. Ketiga narasumber sepakat bahwa NTT sebetulnya tidak kekurangan bahan pangan, karena alam NTT telah menyediakan begitu beragam bahan pangan lokal.

Sejauh ini, masyarakat sudah tidak biasa lagi mengonsumsi pangan lokal karena terlanjur dicitrakan sebagai bahan makanan kelas rendahan.

Menurut Ny. Lusia Lebu Raya, kandungan vitamin dan gizi dalam pangan lokal cukup bagus dan bernilai. Yang kurang, katanya, adalah teknik penyajiannya yang tidak menggoda selera. Karena itu dia berharap agar sajian pangan lokal lebih kreatif.

Dari pengalamannya ketika berkunjung ke masyarakat, kata Ny. Lusia, pangan lokal disajikan dengan menarik selera makan. Pangan lokal seperti jagung, pisang dan ubi-ubian disajikan secara baik selama acara berlangsung. Tetapi dia sering bertanya, apakah menu yang disajikan selama masa kunjungan itu tetap dikonsumsi warga setempat setelah kunjungannya berakhir? "Jangan sampai ada kesan, makanan lokal yang disajikan hanya untuk menyenangkan hati pak gubernur sebagai pencanang program pangan lokal saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Sekembalinya rombongan, jangan sampai warga setempat sudah lupa makan pangan lokal," kata Ny. Lusia.

Pendapat senada diutarakan Ny. Welmintje Adoe. Menurutnya, sangat jenuh mengonsumsi pangan lokal jika disajikan secara utuh tanpa kreasi pengolahan. Dia mencontohkan, pisang rebus yang dibaluti kulit secara utuh akan cepat kenyang bila dikonsumsi seorang anak kecil. Pisang akan lezat dan terus disantap anak bila dijadikan cake pisang, ditaburi dengan parutan keju.

Ubi kayu sebagai pangan lokal, lanjut Welmintje, akan jenuh dikonsumsi oleh anggota keluarga bila disajikan dengan cara rebus setelah dipotong selebar tiga jari orang dewasa. "Ubi kayu bisa diracik dengan sederhana dengan cara memarut sebatang ubi. Parutan ubi dimasukkan dalam kukusan lalu ditaburi kelapa parut atau coklat. Sajian yang menarik dengan berbagai bentuk dan warna ubi kayu yang alamiah bisa membangkitkan gairah makan anak," katanya.

Menurut Ny. Lusia Lebu Raya, di sejumlah kampung yang dikunjunginya, ia menemukan ada banyak hasil panen petani yang berlimpah. Ia sangat menyayangkan bila hasil panen itu tidak dimanfaatkan secara baik karena keterbatasan keterampilan pengolahannya.

Perlu Kampanye
Baik Ny. Lusia maupun Ny. Welmintje sepakat bahwa perlu kampanye menggalakkan masyarakat mengonsumsi pangan lokal. Ny. Lusia optimis pangan lokal akan sukses menjadi raja pangan di NTT jika ada promosi dan kampanye terutama menyangkut kandungan gizi serta penyajian yang kreatif.

Keterlibatan rumah makan dan restoran di Kota Kupang dalam menyajikan pangan lokal, kata Ny. Lusia dan Ny. Welmintje, turut membantu warga Kota Kupang untuk menentukan pilihan menunya.

Wakil Ketua PKK Kota Kupang, Ny.Viktoria Hurek, mengatakan, sudah saatnya warga Kota Kupang tidak berharap kepada beras sebagai makanan pokok dalam keluarga. Pangan lokal juga harus tampil sebagai menu utama yang mendominasi untuk disajikan kepada para tamu.

Ny. Viktoria menambahkan, pangan lokal akan bergema kuat di NTT bila langkah sosialisasi tentang keunggulannya lebih gencar dilakukan oleh semua pihak.


Ibu Pengendali
Terkait dengan upaya menggalakkan pangan lokal, Ny. Welmintje, mengatakan, para ibu rumah tangga harus tampil sebagai pengendali pangan lokal dengan meracik menu makanan bergizi, beragam dan berimbang (3B) untuk disajikan kepada seluruh anggota keluarga.

Menurut Ny. Welmintje, bahan pangan lokal bisa dimanfaatkan secara baik bila para ibu rumah tangga sebagai pengatur menu mau belajar dan mempraktekkan berbagai keterampilan membuat menu makanan dari bahan pangan lokal. PKK Kota Kupang, kata Welmintje, telah menggalakkan program pelatihan kepada Tim Penggerak PKK Kelurahan tentang kiat meracik menu pangan lokal.

Selain pelatihan yang berlangsung secara kontinu kepada PKK Kelurahan, kata Ny. Welmintje, pihaknya juga telah mengeluarkan satu buku tentang cara meracik menu lokal di Kota Kupang. Menu pangan lokal yang disajikan pagi, siang dan malam untuk anggota keluarga itu bisa dipraktekkan karena sederhana dalam penyajian dan modalnya. (osa)

Pos Kupang edisi Kamis, 16 Juli 2009 halaman 1

Redemptoris Ubah Wajah Sumba

MESKI baru dua uskup menjadi gembala umat Katolik di Pulau Sumba dan Sumbawa-NTB, sejarah tumbuh dan kembangnya gereja Katolik di Nusa Sandlewood itu sudah lama dirintis.

Kisahnya panjang. Adalah Pater Herman Leemker, SJ yang merupakan misionaris yang pertama kali menjejakkan kaki di Pulau Sumba pada tahun 1885. Saat itu dia berusia 32 tahun. Pastor dari ordo Jesuit ini bisa menginjak tanah Sumba atas jasa Tuan Samuel Ros.

Samuel Ros ketika itu adalah kontrolir Belanda di Waingapu pada tahun 1866 sampai 1873. Setelah itu dia diangkat menjadi Residen di Ternate. Lalu menjabat sebagai Residen Kupang pada tahun 1883, menggantikan Sikman. Tahun 1884 dia pindah ke Batavia, penggantinya di Kupang adalah W. Greve.

Di Batavia inilah, Samuel Ros bertemu dengan Mgr. Claessens, dan membicarakan rencana kunjungan seorang pastor ke Pulau Sumba. Setelah pembicaraan tersebut, Mgr. Claessens mengirim surat ke Pater Kraayvanger, SJ untuk melakukan kunjungan tersebut. Namun kondisi kesehatan Pater Kraayvanger tidak dalam keadaan yang bagus. Karena itu tugas itu dialihkan ke Pater Herman Leemker yang ketika itu bertugas di Atapupu, Belu.

Tanggal 31 Juli 1885, tepatnya pada Hari Raya Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Jesus (SJ), Pater Herman berangkat ke Kupang dengan menumpang kapal asap Sumbawa. Tiba di Kupang, dia menghadap Residen Greve untuk menyampaikan rencana perjalanannya. "Sebaiknya pater pulang saja ke Atapupu. Tetapi kalau pater tetap bertekad ke Sumba, jangan masuk ke pedalaman karena di sana belum cukup aman," nasehat Greve saat itu.

Namun Pater Herman tetap bertekad ke Pulau Sumba. Dia berlayar menggunakan kapal Sumbawa. Sebelum ke Sumba, dia singgah di Rote. Tanggal 4 Agustus tahun 1885, dia berangkat dari Rote dan mendarat di Waingapu beberapa hari kemudian. Sejak saat ini benih iman bertumbuh dan berkecambah di Sumba. Menyusul kemudian datang Pater B. Schweitz, SJ dan Br. W. Busch pada tanggal 21 April 1889. Bersama lima teman Jesuit lain mereka berkarya di Sumba Barat selama 9 tahun dan mempermandikan 1054 orang.

Pada tahun 1898 para pastor SJ meninggalkan Sumba atas keputusan pimpinan SJ di Yogyakarta karena tenaga mereka dibutuhkan di Jawa yang dianggap sebagai daerah misi yang lebih subur. Selama 23 tahun berikutnya, 1898-1921, umat Katolik di Sumba tidak mendapat pelayanan pastoral sama sekali.

Mengisi kekosongan itu, pada tahun 1921 para misionaris SVD dari Flores diizinkan mengadakan kunjungan pastoral di Sumba tiga kali dalam satu tahun. Pastor SVD yang sangat berpengaruh dan berjasa saat itu adalah Pater Hendrikus Limbrock, SVD. Pastor dari Jerman inilah yang memindahkan pusat kegiatan Gereja Katolik dari Pakamandara ke Weetebula, tepatnya di daerah perbukitan (Gereja Katedral Weetebula sekarang). Selain Pater Hendrikus, ada seorang bruder yang bernama Arnoldus yang juga sangat berjasa.

Menurut tokoh masyarakat Weetabula, Laurens Nani Boeloe (80), bruder SVD tersebut saat itu bekerja sebagai tukang kebun merangkap sebagai peternak dan arsitek. Bruder itulah orang pertama yang memperkenalkan kepada masyarakat Sumba tentang batu putih dari gunung sebagai bahan utama untuk mendirikan bangunan.

Dalam perkembangannya, pastor-pastor SVD banyak yang datang. Antara lain Pater Yohanes Wolters, SVD, Pater Pit de Zwrap, SVD, Pater Alwisius de Rechter, SVD, Pater Vikerman, SVD, Pater M. Krol, SVD, dan Pater Muisenberg, SVD. Menurut Laurens, yang kepada Pos Kupang, Rabu (15/7/2009), para pastor ini semuanya berkebangsaan Belanda.

Setelah mereka menata kehidupan gereja dan pendidikan di Sumba, pada tahun 1960an, ditahbiskan imam pertama orang Sumba, yakni Dominikus Rua Dapa, Pr. Tetapi putra asal Loura, Sumba Barat Daya ini tidak bertugas di Weetebula. Dia bertugas Melolo, Waingapu lalu pindah ke Sumbawa dan menghembuskan nafas terakhir di sana. Sedangkan pastor pribumi pertama yang berkarya di Weetebula adalah Yakobus Modo, SVD sekitar tahun 1980-an.

Tokoh masyarakat lainnya, Stefanus Malo Ngogo, menuturkan, saat pertama kali para misionaris datang ke Sumba, masyarakat di daerah itu masih berpegang teguh pada ajaran marapu. Ini menjadi salah satu hambatan bagi misionaris Katolik. Namun sejalan dengan perkembangan waktu, banyak penganut marapu akhirnya menerima permandian dan masuk Katolik.

Diserahkan ke Redemptoris
Sejak tahun 1929 hingga 1957 karya misi SVD di Sumba mengalami perkembangan yang menggembirakan. Terdapat tujuh pastor dan satu bruder melayani umat dan masyarakat Sumba saat itu. Tahun 1957 jumlah umat Katolik di daerah itu, mencapai 9.500 orang.

Perkembangan dan keberhasilan SVD yang luar biasa di Pulau Flores dan Timor, serta kekurangan tenaga dan biaya untuk melayani daerah misi Sumba dan Sumbawa mendorong para misionaris dan pimpinan SVD mengajukan permohonan kepada Vikaris Apostolik Ende pada tahun 1947 agar mencari satu kongregasi lain yang dapat melayani gereja dan masyarakat Sumba serta Sumbawa secara memadai dengan tenaga yang lebih banyak.

Permohonan ini disampaikan kepada Superior Jenderal Congregatio Sanctissimi Redemptoris-CSsR/Kongregasi Sang Penebus Mahakudus, atau yang lazim disebut Redemptoris
di Roma yang meneruskannya kepada pimpinan CSsR di Koeln, Jerman. Pimpinan Redemptoris di Koln yang pada waktu itu masih mempunyai banyak anggota menerima tawaran ini. Maka pada tanggal 23 Juni 1955 Kongregasi Kepausan untuk Evangelisasi (Propaganda Fide) di Roma mengeluarkan dekrit berupa mandatum dan mempercayakan secara resmi gereja Sumba dan Sumbawa kepada Propinsi Redemptoris Koln, Jerman.


Sejak itulah, para pastor dari Redemptoris berkarya di Sumba dan Sumbawa sampai hari ini. Kelompok misionaris CSsR pertama yang diutus oleh Propinsi Koln terdiri dari empat pastor dan satu bruder, yaitu: P. Josef Luckas, P. Georg Kiwus, P. Mario Stutzer, P. Gunter Kellermann, dan Br. Clemens (26). Mereka tiba di Waingapu dengan Kapal KPM Waikelo, pada tanggal 16 Januari 1957.

Kelompok kedua tiba pada tanggal 16 Mei 1957, yang terdiri dari P. Gerhard Legeland, P. Heribert Kuper, P. Ludwig Hebert, Br. Albert Eickenbusch, dan Br. Martin Welzel. Pada tahun-tahun berikut muncul kelompok-kelompok misionaris CSsR yang lebih banyak. Penyerahan tugas misi oleh pater-pater dan bruder SVD kepada misionaris Redemptoris, dilaksanakan secara bertahap selama satu tahun mengingat misionaris Redemptoris masih baru berkarya di daerah tersebut. Serikat SVD juga menyerahkan secara cuma-cuma seluruh tanah, dan hasil pembangunan serta hak milik mereka, seperti gedung-gedung beserta inventarisnya, bengkel, ternak (sapi sebanyak 300 ekor) dan banyak lagi.

Sejak awal mula Redemptoris berkarya di Sumba, mereka bertekad mempersiapkan pendirian gereja lokal yang mandiri dan dilayani oleh imam pribumi, serta dipimpin oleh uskup pribumi.

Mgr. Dr. Edmun Woga, CSsR, yang ditahbiskan menjadi Uskup Weetabula hari ini, adalah imam Redemptoris pertama di Indonesia yang menjadi uskup. Dalam karyanya, Redemptoris memberikan perhatian utama pada pengembangan umat lewat pastoral parokial. Enam paroki yang sudah terbentuk di Pulau Sumba pada tahun 1957 terus dimekarkan. Jumlah gereja/kapela meningkat dalam 30 tahun pertama, dari 4 menjadi 86 gedung. Dari tahun ke tahun umat Katolik di Sumba bertambah rata-rata 3 ribu orang. Menurut statistik terakhir (2006) terdapat 23 paroki, dan 288 stasi yang ada di Pulau Sumba. Sedangkan jumlah umat Katolik sebanyak 125 ribu orang.

Perhatian besar Redemptoris juga diberikan kepada pendidikan formal, melalui sekolah-sekolah. Tahun 1957 di Sumba sekolah-sekolah belum banyak yang dibangun. Hal ini yang mendorong Redemptoris membangun sekolah swasta Katolik. Dalam kurun waktu antara tahun 1957 sampai 1986 jumlah SD meningkat dari 27 buah menjadi 80, sedangkan SMP dari satu unit menjadi sembilan. Jumlah guru pun meningkat, dari 79 orang menjadi 495 orang. Tahun 1957 didirikan Sekolah Guru Agama (SGA) St. Alfonsus di Weetebula, yang kemudian dialihkan menjadi SMA. Tahun 1960 SMA Anda Luri didirikan di Waingapu.

Panjang lintasan sejarah gereja Katolik di Sumba. Dalam rentang waktu setengah abad, para misionaris Redemptoris telah turut memberi warna dan mengubah wajah Sumba hingga seperti hari ini. (Servatinus Mammilianus)

Pos Kupang edisi Kamis, 16 Juli 2009 halaman 1

Besok, Uskup Weetabula Ditahbiskan

TAMBOLAKA, PK---Sebanyak 23 uskup telah menyatakan keikutsertaan mereka dalam upacara pentahbisan Uskup Weetabula, Sumba Barat Daya, Pater Dr. Edmun Woga, CSsR, Kamis (16/7/2009). Bertindak sebagai uskup pentahbis adalah Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD (sekarang Uskup Maumere).

Rangkaian acara menyambut hari bersejarah ini telah dimulai Senin (13/7/2009). Sejak Senin hingga hari ini, setiap petang pukul 17.00 Wita ada kebaktian triduum di Gereja Katedral Roh Kudus Weetabula, Sumba Barat Daya. Hari ini, triduum hari ketiga disatukan dengan salve agung dan pemberkatan perlengkapan uskup.

Keterangan yang diperoleh Pos Kupang dari panitia, Selasa (14/7/2009), menyebutkan pagi hari ini akan digelar kde, suatu acara adat Sumba, yakni penyerahan persembahan dari paroki- paroki kepada panitia pentahbisan berupa hewan, beras dan kebutuhan lainnya.

Upacara tahbisan sendiri akan diselenggarakan besok, pukul 08.30 Wita di Seminari Sinar Buana Weetabula. Sementara hari Jumat (17/7/2009), pagi, uskup baru akan merayakan misa perdana di Gereja Katedral Weetabula.

Hingga Senin (13/7/2009), tiga uskup sudah tiba di Weetabula, yakni Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD (Uskup Maumere, pentahbis), Mgr. Vincentius Sensi Potokota, Pr, (Uskup Agung Ende) dan Administrator Keuskupan Ruteng. "Hari Rabu (hari ini--Red) semua uskup beserta rombongan sudah tiba di Weetabula, termasuk Duta Vatikan dan rohaniwan dari negara- negara tetangga," kata Ketua Panitia Pentahbisan, Wilhelmus Woda Lado, kepada Pos Kupang, Selasa (14/7/2009). Woda Lado menambahkan, pihak keluarga dari Maumere tiba kemarin dan hari ini, sekitar 100 orang.

Sejak tahun lalu, Dr. Edmun Woga, CSsR, menjabat sebagai Administrator Keuskupan Weetabula menyusul pindahnya Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD menjadi Uskup Maumere. Dr. Edmun ditunjuk menjadi Uskup Weetabula oleh Paus Benediktus XVI pada 4 April 2009. (ff)

Biodata
Nama : Dr. Edmun Woga, CSsR.
Lahir : Hewokloang, Sikka, 17 November 1950
1962-1969 : Seminari St. Yohannes Berchmans Todabelu, Mataloko, Ngada
1969-1971 : Tahun Perkenalan Redemptoris, guru SPG St. Alfonsius Weetabula
1971 - 1974 : Studi Filsafat-Teologi di Kentungan, Yogya
1974-1975 : Tahun Orientasi Pastoral di Sumba
1975-1977 : Kembali melanjutkan studi di Kentungan
29 Nov 1977 : Tahbisan imam di Waingapu
1979-1980 : Novisiat Redemptoris
11 Juli 1980 : Ikrarkan Kaul I di Elopada
1982-1984 : Licenciat Missiologi di Sankt. Agustin, Bonn- Jerman
1986-1992 : Doktoral Teologi Fundamental di Ludwig Maxmillians Universitas, Muenchen, Jerman
1992 -1993 : Socius Studentat Redemptoris di Yogyakarta
1993-2003 : Rektor/Prefek Studentat merangkap dosen Fakultas Teologi Wedabhakti Kentungan
2002-2008 : Provinsial Redemptoris Propinsi Indonesia
2008-2009 : Administrator Keuskupan Weetabula
4 April 2009 : Ditunjuk menjadi Uskup Weetabula
16 Juli 2009 : Tahbisan Uskup di Weetabula


Pos Kupang edisi Rabu, 15 Juli 2009 halaman 1

Pembangunan Olahraga yang Terpinggirkan

SUDAH berulang kita mendengar pernyataan seperti berikut ini. Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat, mandiri dan punya harga diri di tengah pergaulan global.

Untuk mewujudkannya Indonesia harus punya sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, sehat dan berkarakter agar bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pernyataan yang sama pun telah berulang kita dengar dalam konteks lokal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jawaban yang tidak segera kita dapatkan adalah soal cara mewujudkan harapan ideal tersebut. Agaknya banyak yang lupa bahwa olahraga merupakan salah satu sarana membangun anak bangsa yang tangguh, sehat dan berkarater itu. Sayang sekali dalam ziarah pembangunan bangsa ini pembangunan olahraga kerapkali terabaikan. Olahraga masih dipandang dengan sebelah mata.

Menjelang pilpres yang baru saja lewat masyarakat Indonesia disuguhi janji para calon presiden dan calon wakil presiden. Pernahkah mereka berbicara tentang pembangunan olahraga? Hampir semua calon pemimpin kita lebih suka bicara tentang soal lain. Mereka nyaris tidak menyentuh olahraga sebagai bagian penting pembangunan karakter bangsa (nation and character building).

Kenyataan itu setali tiga uang dengan suasana pilkada di berbagai daerah di NTT. Tidak banyak calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara khusus menyusun strategi pembangunan bidang olahraga.

Sikap setengah hati membangun olahraga itu terlihat jelas lewat pencapaian prestasi para atlet kita dalam kompetisi internasional. Di tingkat Asia Tenggara, misalnya, dalam satu dasawarsa terakhir Indonesia tidak lagi menempati urutan pertama.

Dalam 15 tahun terakhir, bidang olahraga terpinggirkan dalam neraca pembangunan Indonesia. Sejak tahun 1995 hingga 2005, alokasi anggaran rutin dan pembangunan bidang olahraga dan pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) persentasenya terhadap total APBN memang meningkat. Dari angka 0,01 persen (1995) menjadi 0,06 persen (2005).

Namun, alokasi yang mengucur khusus ke bidang olahraga jauh dari memadai. Situasi yang sama juga terjadi di NTT. Alokasi APBD untuk olahraga sangat minim bila dibandingkan dengan bidang lain. Secara fisik kita bisa menghitung dengan jari berapa banyak sarana olahraga di daerah ini yang dibangun selama era reformasi. Sarana olahraga yang ada umumnya telah berusia puluhan tahun.

Kita berharap keluhan klasik tentang keterbatasan dana semakin menyusut frekwensinya. Dewasa ini daerah di NTT rata-rata dipimpin oleh duet pemimpin yang baru. Dalam waktu tak lama lagi kita juga akan diurus oleh para wakil rakyat wajah baru yang tentu memiliki semangat baru dalam membangun NTT lebih baik. Mudah-mudahan anggota parlemen hasil Pemilu 2009 tidak menutup mata ketika membahas anggaran untuk bidang olahraga.

Ketika hari Kamis 9 Juli 2009 lebih dari 100 pengusaha di Kota Kupang sepakat berpartisipasi mendukung program pemerintah meningkatkan prestasi olahraga binaan KONI -- peristiwa itu sekali lagi membuktikan betapa partisipasi masyarakat tak pernah berkurang. Meskipun tidak rutin pengusaha selalu tergerak hatinya memberikan kontribusi untuk membangun olahraga di daerah ini.

Peristiwa itu mestinya melecut pengambil kebijakan anggaran di daerah untuk lebih serius memperhatikan olahraga, bidang pembangunan yang sekian lama terpinggirkan. Alokasi anggaran hendaknya terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dengan dukungan dana yang memadai niscaya pembangunan olahraga bisa membawa perubahan berarti di daerah ini. Perubahan yang diharapkan yaitu tersedianya SDM Flobamora yang tangguh, sehat dan berkarakter.

Kita tiada henti mengingatkan bahwa prestasi olahraga telah berkali-kali menyelamatkan wajah Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan di fora nasional pun internasional. Jangan sepelekan aset berharga yang telah kita tanam itu!*

Pos Kupang edisi Senin, 13 Juli 2009 halaman 4
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes