![]() |
| ilustrasi/jakartapress |
Ikhwal studi banding umumnya terjadi kisah berikut ini. Studi banding hampir pasti menelan dana tidak sedikit yang bersumber dari APBD atau APBN. Hampir setiap tahun anggaran, saat eksekutif dan legislatif bersidang di gedung wakil rakyat, jadwal studi banding beserta anggarannya sudah dipatok memang. Dana dialokasikan untuk ongkos transportasi, akomodasi dan konsumsi. Pos yang tak kalah penting adalah uang saku bagi setiap peserta studi banding.
Peserta studi banding, dalam sejumlah kasus baik di Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun di luar NTT, memperlihatkan sisi yang menggelikan. (Pejabat negara) peserta studi banding membawa serta istri, anak dan anggota keluarganya. Prinsipnya mumpung ada perjalanan ke tempat lain yang elok sehingga keluarga sendiri tidak boleh dilupakan. Ketika ada kesempatan, mengapa tidak dimanfaatkan?
Lokasi studi banding biasanya hanya dua pilihan. Di dalam negeri atau luar negeri. Luar negeri lazimnya lebih banyak dipilih pejabat esksekutif dan legislatif di tanah air karena dianggap lebih maju, lebih makmur dan lebih baik untuk distudibandingkan dengan kondisi dalam negeri. Nah, perjalanan ke mancanegara itu kerap disalahgunakan. Misalnya membawa serta istri dan anak sebagaimana contoh di atas.
Bagaimana aksi nyata saat studi banding? Pengalaman lagi-lagi memperlihatkan, tidak lebih dari 20 persen peserta studi banding yang serius melakukan studi, sungguh-sungguh menggali pengetahuan atau keterampilan di tanah orang untuk dipraktekkan di daerah sendiri. Selebihnya sekadar peserta studi banding. Hanya bangga angguk-angguk kepala atau berdecak kagum akan kelebihan orang.
Waktu studi banding justru lebih banyak digunakan untuk pelesiran dan berbelanja. Studi banding ke mancanegara pun seringkali tidak mempertimbangkan aspek penguasaan bahasa dalam pergaulan internasional. Yang tak cakap bahasa Inggris misalnya, hanya bisa berkata Yes or No atau senyam-senyum tanpa mengerti sedikit pun apa yang dikatakan lawan bicara. Bagaimana mungkin kita mengharapkan hasil studi banding dari orang dengan kapasitas semacam ini?
Demikian sejumput kisah studi banding di masa lampau. Mudah-mudahan ke depan kisah tersebut tidak terulang dalam studi banding pejabat pemerintahan atau anggota DPRD di NTT, termasuk studi banding yang akan dijalani para Kepala Dinas Pariwisata di Pulau Flores ke Singapura dan Malaysia bulan Oktober 2011 (Pos Kupang, 14 September 2011 halaman 13).
Pasti karena Singapura dan Malaysia dipandang lebih maju mengelola industri pariwisata untuk memakmurkan rakyatnya sehingga kepala dinas pariwisata dari delapan kabupaten di Pulau Flores mau belajar ke sana. Harapan kita mereka sungguh memetik pengalaman dari kedua negeri serumpun itu untuk diterapkan di daerah sendiri. Memajukan industri pariwisata Pulau Flores yang sampai detik ini dikelola secara parsial, setengah hati dan tidak visioner. Flores dan NTT umumnya begitu kaya dengan obyek wisata alam dan budaya, namun kekayaan tersebut belum mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Kiranya diingat bahwa studi banding yang menjadi pola umum pemerintahan kita merupakan bukti betapa kita lebih suka melihat ke luar. Kita masih menganggap yang di luar itu pasti lebih baik, suatu pandangan yang keliru. Kita kurang peduli melihat ke dalam, menggali kekuatan diri sendiri. Studi banding hanyalah faktor pembanding. Kemajuan industri pariwisata Flores bisa dicapai kalau kita mau dan mampu menggunakan kekuatan diri sendiri. *
Pos Kupang, Jumat 16 September 2011 hal 4


dion bata






