Sumba Barat Daya Kondusif Sambut MDT-DT

TAMBOLAKA, PK--Aksi protes yang dikhawatirkan terjadi pada saat pelantikan Markus Dairo Talu, S.H-Drs. Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  di Jakarta, Senin (8/9/2014), tidak terjadi. Situasi di Kota Tambolaka dan sekitarnya, kondusif.

Namun pasangan dr. Kornelius Kodi Mete-Drs. Daud Lende Umbu Moto (KONco Ole Ate) belum mau menerimanya dan menyatakan tidak akan menyerah. Keduanya tetap berupaya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

"Saya tidak terima. Saya tetap melakukan langkah hukum untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Kecuali dia (MDT) mengakui kesalahan melakukan kecurangan dan meminta maaf kepada masyarakat SBD. Tentu sebagai orang beriman, saya memaafkan. Tapi kalau tidak pernah mengakui kesalahan, saya tidak akan pernah hormat. Karena untuk apa menghormati orang yang tidak jujur, dan bagaimana bisa tempatkan sebagai pemimpin," tandas Kodi Mete.

Mengenai upaya hukum, Kodi Mete mengatakan, selain proses hukum kasus pidana yang ditangani Polres Sumba Barat dan Polda Metro Jaya, serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pihaknya juga sedang mengkaji proses pelantikan yang terjadi hari ini untuk kemudian diambil langkah hukum.

"Kasus pidana pilkada masih berjalan. PTUN juga demikian. Saya lihat prosedur hari ini, apakah pelantikan melanggar UU atau tidak. Jika menyimpang, akan ada upaya hukum," tegasnya.

Mantan Bupati SBD ini yakin masih ada harapan untuk menegakan kebenaran dan keadilan. "Saya yakin, masih ada harapan untuk menegakan kebenaran. Ini bukan ambisi pribadi, tapi demi menegakan kebenaran dan keadilan," tandas  Kodi Mete.
Ia  mengatakan, upaya hukum yang dilakukannya akan terbawa terus sampai terjadi pergantian Presiden dan Mendagri. "Saya menaruh harapan yang besar terhadap Presiden dan Mendagri yang baru. Jika keputusan yang dilakukan Mendagri sekarang menyimpang dari aturan, maka harus dievaluasi. Jokowi memberi harapan dengan revolusi mentalnya. Segala yang menyimpang dari kebenaran, kejujuran, keadilan dan aturan harus dikoreksi. Revolusi mental harus menghasilkan pemimpin yang bagus," kata Kodi Mete.

Ia sangat menyesalkan sikap Mendagri, Gamawan Fauzi, yang melantik MDT-DT, padahal Mendagri tahu keputusannya sedang di PTUN-kan serta tahu juga apa yang sesungguhnya terjadi di SBD. "Dengan cara seperti ini terjadi pemaksaan," katanya. (aca)


TNI-Polisi Siaga di Jalur 30

MENYAMBUT pelantikan MDT-DT di Jakarta, kemarin, warga Sumba Barat Daya (SBD)melakukan aktivitas seperti  hari-hari sebelumnya. Sementara aparat kepolisian, anggota Brimob serta anggota TNI Angkatan Darat menjaga sejumlah tempat, termasuk mengamankan aset-aset negara di Tambolaka.

Pantauan Pos Kupang, anggota TNI dan polisi terkonsentrasi di jalur 30, jalan masuk ke kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten SBD di Kadul. Sementara anggota Brimob disebarkan mengamankan kantor bupati dan gedung DPRD SBD. 
Sebelum anggota disebarkan, dilakukan apel siaga yang dipimpin Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Endang Sunjaya. Hadir  Kapolres Sumba Barat, AKBP M Ischaq Said, S.H.

Koordinator Laskar Pasola Peduli Kebenaran dan Keadilan, Lukas Loghe Kaka, mengatakan, Laskar Pasola tidak melakukan aksi. "Kalau pun ada aksi, bukan dari Laskar Pasola, tapi inisiatif warga," kata Loghe Kaka, dihubungi Senin siang.
Loghe Kaka menegaskan, meski sudah dilantik, Laskar Pasola tetap menolak MDT-DT sebagai Bupati dan Wakil Bupati SBD.

"Pelantikan tidak prosedural. Ini bentuk pelecehan terhadap undang-undang dan Pancasila. Sebelum pelantikan harus ada banmus (badan musyawarah) oleh DPRD, kemudian berkonsultasi dengan gubernur. Setelah itu DPRD melaksanakan paripurna istimewa pelantikan. Pemerintah yang menyelenggarakan pelantikan, termasuk menyiapkan pakaian untuk bupati dan wakil bupati. Tapi yang terjadi semua ditanggung pihak MDT-DT. Ini sangat naif. Kami menyesal dan  tidak setuju dengan sikap Mendagri," tandas Loghe Kaka.

Sampai kapan pun, tegas Loghe Kaka, mereka  tetap menolak karena pasangan MDT-DT bukan pilihan rakyat. "Karena dilantik di Jakarta, silakan jadi bupati di Jakarta," ujarnya.

Bersamaan pelantikan MDT-DT di Jakarta,  di Gedung DPRD SBD berlangsung gladi bersih pelantikan anggota DPRD SBD periode 2014-2019. Dari 35 anggota Dewan, ada tiga calon terpilih anggota DPRD yang tidak ikut gladi bersih.
Sekretaris DPRD SBD, Paulus Ngara menyebut, tiga orang yang tidak ikut gladi, yaitu Oktavianus Holo (Demokrat), Gerson Tanggu Dedo dan Hary Pamudadi (Golkar).

"Mereka ada di Jakarta. Kalau sampai hari pelantikan mereka tidak hadir, terserah mereka," ujarnya. (aca)



Gubernur Ikut  Paripurna

GUBERNUR NTT, Frans Lebu Raya, lebih memilih menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTT dengan agenda penutupan masa sidang II sekaligus pembukaan masa sidang III, ketimbang menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Markus Dairo Talu, SH-Drs. Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) oleh Mendagri, Gamawan Fauzi, di Jakarta, Senin (8/9/2014).

Kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin (8/9/2014) pagi, Gubernur Lebu Raya mengatakan, telah berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, terkait ketidakhadirannya dalam  pelantikan MDT-DT.
"Saya ikut paripurna di sini (DPRD NTT). Saya sudah sampaikan, saya tidak hadir di Jakarta. Tadi masih komunikasi dengan pak dirjen, ya di sini ada rapat paripurna perdana untuk DPRD yang baru dilantik. Untuk penutupan dan pembukaan sidang,"  jelas Lebu Raya.

Alasan lainnya, lanjut Gubernur, dirinya sudah menyerahkan proses pelantikan MDT- DT kepada Mendagri, sehingga kalaupun hadir, ia  hanya sebatas menghadiri saja, bukan melakukan pelantikan.  "Dan, juga saya sudah serahkan kepada Pak Menteri Dalam Negeri. Kalau hadir, itu hanya menghadiri, saya baru tiba kemarin (Minggu 7/9/2014) dan saya dengan Danrem, Danlantamal, kemarin juga rapat untuk menjaga kondisi, dan kapolda yang baru sudah di SBD untuk menjaga di sana, mudah-mudahan suasana di sana aman," jelas Lebu Raya.

Ditanya apakah pelantikan yang diambilalih Mendagri ini tidak mempengaruhi proses berpemerintahan ke depan, Gubernur Lebu Raya mengatakan, pelantikan bupati langsung oleh Mendagri, itu bukan hal baru di Indonesia. Sedangkan soal koordinasi ke depan, lanjut Gubernur, pasti akan berjalan baik. "Koordinasi setelah pelantikan pasti lancar," ujarnya. (roy)


Sumber: Pos Kupang 9 September 2014 hal 1
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes