dion bata
 |
| ilustrasi |
"Turunnya dan naiknya angka kemiskinan bukan karena anggur merah. Kalau dilihat, yang berpengaruh naik-turunnya angka kemiskinan di NTT adalah inflasi yang diukur dari belanja per kapita. Begitu inflasi naik, belanja naik maka orang miskin makin banyak. Begitu inflasi turun maka orang miskin makin turun," ujar Fritz kepada Pos Kupang di Hotel Amaris Kupang, Senin (21/2/2015).
Diberitakan Senin (21/12/2015), program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) yang merupakan andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) di bawah kepemimpinan Gubernur Drs. Frans Lebu Raya dililit persoalan serius. Dana bergulir di kelompok masyarakat (Pokmas) tersendat bahkan macet karena masyarakat menganggap dana itu sumbangan gratis.
Dari total dana yang sudah digelontorkan selama lima tahun (2011-2015) sebanyak Rp 517-an miliar untuk mendukung usaha ekonomi produktif, 52 persen atau senilai Rp 272-an miliar macet pengembaliannya.
Menurut dosen FE Unwira Kupang, Dr. Thomas Ola Langoday, SE, angka kemiskinan di perdesaan NTT mengalami penurunan sepanjang periodesasi pelaksanaan DeMAM. Sejak awal pelaksanaan program DeMAM tercatat 208,461 KK miskin di NTT dan pada akhir tahun 2014 jumlah KK miskin berkurang menjadi 186,710 KK miskin.
Namun demikian, tambah Thomas Ola, belum dapat dipilah dengan jelas apakah penurunan angka kemiskinan dampak dari pelaksanaan DeMAM atau dampak dari program lain di desa seperti program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP), program keluarga harapan (PKH) atau inisiatif masyarakat lokal lainnya.
Pendapat Thomas Ola berbeda dengan Fritz Fanggidae. "Angka kemiskinan di NTT turun bukan lantaran bantuan program DeMAM senilai Rp 250 juta. Nanti bila angka kemiskinan NTT naik apakah karena bantuan itu juga. Kalau lihat data maka fluktuatif angka kemiskinan di NTT. Naik turunnya angka kemiskinan di NTT mengikuti gejolak harga di pasaran," kata Fritz. Dia menambahkan, angka kemiskinan jaraknya terlalu jauh dengan program Desa Mandiri Anggur Merah.
Ia mempertanyakan keberadaan program DeMAM berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di desa. Pasalnya pertumbuhan ekonomi dihitung pada tingkat kabupaten ke atas bukan dari desa atau kecamatan. "Jadi kalau pemerintah kasih uang orang di desa maka tidak bisa serta merta ada pertumbuhan ekonomi. Untuk ada pertumbuhan ekonomi maka jalannya masih panjang," jelas Fritz.
Tentang tingginya nilai kemacetan pengembalian uang dalam program tersebut, Fritz menjelaskan program DeMAM bukan tidak efektif tetapi kelompoknya yang tidak efektif. "Programnya baik tetapi sasarannya yang tidak berfungsi baik," katanya.
Menurutnya, dalam menentukan sasarannya itu ada aturan mainnya yang dimiliki Bappeda NTT. Sasaran kelompok penerima itu tepat manakala masuk dalam kriteria yang dibuat Bappeda NTT. Salah satunya pihak yang berhak menerima dana itu adalah kelompok-kelompok yang berada di daerah paling miskin atau terbelakang.
"Bayangkan kita kasih di tempat orang sulit dan tidak mampu sekali. Lewat bantuan itu dia menghasilkan sesuatu tetapi mengalami kesulitan untuk membawa hasil itu ke kota. Kesalahannya orang dikasih modal kemudian orang itu tidak bisa kembangkan usaha dengan modal yang diterimanya dan berujung pada macet," tambahnya.
Fritz mengatakan, dari temuan BPK maka paling menonjol adalah perbaikan komponen manajemen pendukung strateginya mulai dari sasaran hingga pengukuran kinerja agar dapat dilakukan evaluasi dengan baik. (aly)
Sumber: Pos Kupang 22 Desember 2015 hal 1
Posted in: Lipsus,Lipsus Pos Kupang
