Pertanian Sulut Terabaikan

Kelapa andalan petani Sulawesi Utara

BANYAK sektor ekonomi potensial di Sulawesi Utara yang belum dikembangkan dengan baik. Misalnya sektor pertanian yang banyak memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi Sulut, masih terabaikan.

Demikian salah satu kesimpulan yang terangkum dalam focus group discussion bertajuk Tren dan Peluang Bisnis bagi Wirausaha Muda Sulut, kerja sama Tribun Manado-Ilmu Sulut, disponsori Bank BNI dan didukung penuh Bank Indonesia Sulut, Rabu (8/8/2012), di Convention Center Hotel Novotel Manado.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Suhaedi mengatakan, selama ini sektor yang dominan adalah perdagangan, perhotelan dan restoran.

"Padahal pertanian cukup baik, namun perannya perlahan berkurang karena sudah mulai tergantikan oleh manufacturing dan jasa. Sekarang bagaimana kita mengaitkan sektor-sektor jangka panjang dengan membayar sektor linkage pada pertanian," kata Suhaedi.

Menurutnya, jangan sampai manufacture menjadi subtitusi pertanian. Seharusnya bagaimana menjadikan manufacture yang berbasis pertanian.

Suhaedi menambahkan, untuk mengembangkan dan menghidupkan sektor pertanian diperlukan untuk menciptakan dan mengembangkan sektor yang memiliki linkage dengan pertanian.

"Sangat penting untuk menekankan pada manufacturing daripada jasa. Perbankan mencari debitur yang prospektif dan bisa dipercaya, yang tentu saja sangat mendukung bisnis yang baik asalkan tidak sampai nantinya menyebabkan kredit macet," ujarnya.

Andrei Angouw, anggota DPRD Sulawesi Utara yang juga pengusaha di Manado mengatakan, saat ini merupakan masa pemulihan kepercayaan bank terhadap masyarakat Sulut. Menurutnya, hilangnya suatu kepercayaan dari bank pada satu usaha sangat memperngaruhi semua usaha lainnya.

"Ini perlu perhatian, pengawasan dan edukasi agar kepercayaan dari bank bisa didapatkan lagi. Bagaimana kelapa bisa bersaing kalau infrastruktur tidak mendukung? Sabut kelapa tidak bisa menjadi uang begitu saja kecuali harus dikirim ke Jakarta dan Surabaya baru bisa diekspor," tutur Andrei.

Menurutnya, manufacture sulit berkembang karena infrastruktur tidak ada makan hanya akan terdapat bahan mentah. Andrei menambahkan persaingan dalam bisnis merupakan hal yang alami namun yang penting adalah bekerja keras.

"Kita mesti belajar dari Amerika Serikat. Jumlah pelaku sektor pertanian berkurang, namun kontribusi pertanian tetap tinggi karena adanya teknologi," katanya.

Sementara itu, perwakilan Bank Sulut, mengatakan, kebanyakan petani tidak diberdayakan. Ia mengatakan, Bank Sulut menawarkan kredit kepada petani cengkih dan petani jagung namun kredit petani tersebut mempunyai kredit bermasalah.

Menurutnya, semua program pemerintah ingin memberdayakan petani namun masalah kredit usaha tani yang terjadi di tahun 1998/1999 masih terbawa-bawa yang disebabkan karena petani tidak membayar. "Kredit pertanian dianggap sebagai bantuan dan bukannya pinjaman, hal ini menjadikan kredit macet," ucapnya.

Namun menurut penuturan Gede, dari Bank BRI, walaupun petani terlilit kredit bermasalah, BRI tetap memberikan pinjaman. "Semuanya tergantung treatmentnya. Pilihannya tergantung pada kita change the culture atau adapt with the culture," ujar Gede.

Menurut Dr Peggy Mekel, pemandu acara, pelaku ekonomi di Sulut perlu menangkap peluang-peluang di bidang jasa yang memfokuskan pada teknologi dan life style.

Namun pengembangan pada sektor pertanian lewat teknologi pada dasarnya kembali memberdayakan dan perlu meningkatkan kemampuan masyarakat lokal.

Jadilah Pengusaha

Suasana focus group discussion bertajuk Tren dan Peluang Bisnis bagi Wirausaha Muda Sulut, Rabu (8/8/2012) benar-benar hidup. Para peserta diskusi yang digelar di Convention Center Hotel Novotel Manado oleh  Tribun Manado-Ilmu Sulut dan disponsori Bank BNI serta didukung penuh Bank Indonesia Sulut itu aktif memberikan pandangan dan pengalamannya.

Seperti akademisi Unsrat, Heard Runtuwene yang aktif di Dekopin Sulut, melihat Indonesia masih kekurangan wirausahawan.  Menurut Heard, idealnya jumlah wirausaha minimal 2 persen dari total jumlah penduduk demi bisa menggerakkan ekonomi suatu negara. "Tapi saya yakin ke depan jumlah wirausahawan di Indonesia akan makin bertambah seiring meningkatnya pemahaman tentang pentingnya kewirausahaan," jelas Heard.

Salah satu  sektor yang menurut Heard berpotensi menciptakan wirausaha sukses adalah koperasi. "Tidak bisa dipungkiri koperasi termasuk peluang usaha dengan hasil menjanjikan bagi wirausaha muda," tuturnya.

Kepala BI Sulut, Suhaedi menambahkan, khusus untuk Sulut saat ini tren pemilihan peluang usaha sudah perlahan mulai mengalami perubahan. "Sektor pertanian sudah mulai tergantikan perdagangan, hotel, restoran. Orang juga sudah mulai memilih sektor jasa dan properti sebagai peluang usaha ke depan," ujarnya.

Sektor angkutan juga dinilai Suhaedi cenderung melambat dan sektor telekomunikasi mulai meningkat.

Hanya, Suhaedi berharap jangan sampai sektor manufaktur terus meningkat drastis sedangkan sektor pertanian terus mengalami penurunan. "Harusnya keduanya berjalan bersama supaya kuat dan seiambang," jelasnya.

Dikatakannya, mencermati kondisi ini, untuk jangka panjang, wirausaha muda di Sulut harus mampu membangun link yang kuat antarsektor yang bebasis resources Sulut. "Kalau ini dilakukan pasti kita mampu menciptakan peluang usaha dari semua sektor yang menjadi kekayaan di Sulut," katanya.

Sementara itu, Dr Peggy Mekel yang menjadi pemandu diskusi dan sehari-hari sebagai Direktur International Bussines Administration Fakultas Ekonomi  Universitas Sam Ratulangi Manado mengatakan, selama ini, dalam upaya mengubah mindset seseorang dari seorang pencari kerja menjadi seorang pencipta peluang kerja, kampus mengambil peran sangat penting. Salah satunya dengan memasukan materi kuliah kewirausahaan atau enterpreneurship.

"Untuk mencapai impian menjadi seorang pengusaha sukses perlu ditanamkan dahulu apa yang disebut dengan start from small, atau bagaimana memulai semuanya dari hal-hal yang kecil, dan itulah yang kami tanamkan kepada mahasiswa kami," ungkap Peggy dalam wawancara khusus dengan Tribun Manado, Kamis (9/8/2012).

Menurut Peggy, sejak masih mahasiswa baru, anak didiknya sudah diberi motivasi, diajarkan cara berpikir kritis termasuk bagaimana membuat perencanaan bisnis. "Mereka belum dapat materi kuliah, karena masih mahasiswa baru, tetapi sudah diberi materi  motivasi, mindset, serta diajar untuk mulai berpikir kritis bagaimana membuat bisnis planing sendiri bersama kelompok masing-masing," jelasnya.

Selanjutnya, dalam proses perkuliahan, mahasiswa terus dibekali dengan berbagai materi kuliah yang berhubungan dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausaha. "Mereka mulai diajar untuk menyusun rancangan bisnis dengan modal kecil," ungkapnya.

Di semester empat, Peggy mengakui mahasiswa makin dikuatkan mindsetnya sebagai wirausaha dengan pemberian stimulus modal usaha sebesar Rp 8 juta  setiap kelompok untuk mulai menjalankan perencanaan bisnis masing-masing.

"Di semester empat mereka dibekali dengan materi entepreneurship I yang berisi materi membuat rancangan bisnis, rancangan marketing, dan mereka mulai mempraktikannya secara nyata dengan pemberian stimulus modal sebesar Rp 8 juta untuk tiap kelompok," tutur Peggy.

Dana ini menurut Peggy digelontorkan langsung Rektorat Unsrat khusus untuk memberi pengalaman praktis kepada mahasiswa IBA mengenai bagaimana memulai dan menjalankan usaha.  (def/ika)

Sumber: Tribun Manado edisi 9-10 Agustus 2012 hal 1

Read more »

Ubah Dulu Mindset Orang Sulut

SULAWESI Utara (Sulut) adalah daerah dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi bahkan di atas rata-rata nasional memasuki triwulan kedua tahun ini. Dengan iklim investasi yang bagus membuat investor dari dalam dan luar berbondong-bondong melirik Sulut sebagai tempat berinvestasi.

Namun, yang menjadi pertanyaan, iklim yang bagus itu sudah dimanfaatkan dengan baik oleh putra daerah Sulut untuk melihatnya sebagai peluang usaha ataukah sebaliknya. Sejumlah poin menarik ini mengemuka dalam acara Focus Group Discussion (FGD)  yang digelar Harian Tribun Manado bekerjasama dengan Intelektual Muda Sulut (Ilmu)  di GKIC Novotel Manado, Rabu (8/8/2012).

 Diskusi yang disponsori Bank BNI dan didukung BI Sulut memilih tema Tren dan Peluang Bisnis bagi Wirausaha Muda Sulut. Direktur International Busines Administration (IBA) Unsrat  Dr Peggy Mekel bertindak sebagai moderator dalam diskusi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut.

Joseph Pardede, satu di antara peserta diskusi mengajukan pernyataan menarik yaitu orang Sulut harus mau mengubah mindset jika mau maju. "Jika mindset tidak berubah, meski diajarkan banyak hal tetap tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna," kata staf pengajar  Entrepeneur University Manado ini.

Joseph menilai, Sulut kaya akan sumber daya alam dan menjadi peluang investasi, tetapi kenyataannya orang Sulut lambat menanggapi hal ini sebagai peluang emas. "Masih banyak orang berpikir yang penting sudah jadi PNS sudah cukup, masih sedikit yang melihat peluang ini sebagai kesempatan baginya menjadi seorang wirausaha," tandasnya.

Joseph mencontohkan, Sulut kaya pohon kelapa, tetapi belum terkelola dengan profesional untuk membawa keuntungan bagi petani. Kelapa di Sulut pun minim peremajaan.  "Bahkan kekayaan laut belum tersentuh. Mengapa sektor-sektor ini belum dimasimalkan, karena mindset orang muda Sulut belum berubah," tuturnya.
Kepala BI Perwakilan Sulut, Suhaedi juga berpendapat, iklim investasi di Sulut saat ini sangat bagus. Apalagi ditunjang konsumsi dan ekspor yang tinggi.

"Permasalahannya, saat investasi makin besar, apakah kaum muda Sulut mau ikut berpartisipasi? Apakah investasi yang masuk ke  Sulut bisa ikut dinikmati hasilnya oleh masyarakat Sulut ataukah justru keuntungannya mengalir ke luar?" tuturnya.

Menurut Suhaedi, salah satu faktor yang harus diubah generasi muda Sulut yang rindu melihat peluang menjadi seorang wirausaha  adalah memperbaiki etos kerja. "Tidak bisa dipungkiri, orang Sulut memiliki etos kerja yang masih rendah, dan ini harus diperbaiki," katanya.

Tingginya sumber daya alam Sulut belum bisa menjadi peluang usaha untuk memajukan ekonomi daerah dinilai Andrey Angow, anggota DPRD Kota Manado dipengaruhi minimnya infrastruktur, dan regulasi yang menunjang. "Bagaimana bisa petani kelapa mau mengembangkan usaha pengelolaan kelapa kalau infrastruktur saja tidak menunjang," ujarnya.

Bahkan, yang memiriskan, banyak pengusaha berbasis sektor pertanian di Sulut masih gagap teknologi. "Email saja tidak punya, bagaimana usahanya bisa maju," kata seorang Alumnus IBA Unsrat. Peranan perbankan juga diharapkan ikut membantu dan menopang para wirausaha muda memulai usaha dengan pinjaman modal. "Tetapi bank harus hati-hati, pinjaman hanya diberikan untuk usaha yang prospektif dan pemiliknya punya komitmen serta dapat dipercaya," tegas Suhaedi.

Kegagalan penerapan Kredit Usaha Tani beberapa waktu lalu justru membuat perbankan berhati-hati menggelontorkan modal untuk usaha di Sulut. "Banyak orang Sulut bukan tidak mampu, tetapi justru tidak mau melunasi kredit," ujar Peggy. Selain sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan, ada banyak sektor menarik di Sulut yang bisa dilirik wirausaha muda menjadi peluang usaha.

Jimmy Asiku, Owner IT Center Manado mencontohkan beberapa poin seperti sektor telekomunikasi. "Orang Sulut terkenal suka bicara, itulah sebabnya maka bisnis seluler menjadi peluang di daerah ini," terangnya. Selain itu, Manado dikenal dengan lifestyle warganya. "Ini peluang bagus, mengapa tidak jadikan Manado sebagai kota fashion,  pendidikan, kota kesehatan bahkan kota IT?" ungkapnya.
Kecerdasan melihat peluang dinilai Asiku menjadi modal bagi kaum muda Sulut sukses menjadi seorang wirausaha yang andal. "Bukan hanya pintar melihat peluang, dan bukan juga masalah ada tidaknya modal dari perbankan, tetapi yang paling utama bagi seseorang memulai usahanya adalah ada kemauan atau tidak," ujar Ribut Raharjo, Pemimpin Redaksi Tribun Manado.

Akan Lebih Baik
Dari sejumlah indikator, pertumbuhan ekonomi Sulut ke depan akan tetap tumbuh dengan lebih baik lagi. Secara makro pertumbuhan ekonomi Sulut akan membaik dengan tingginya iklim investasi dan konsumsi di Sulut.


Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Suhaedi, mengatakan, sejak tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Sulut tetap tumbuh. Bahkan pertumbuhan ekonomi Sulut dalam triwulan I dan triwulan II tetap tumbuh dari skala nasional.

"Secara riil tetapmengalami pertumbuhan pada triwulan II 2012 ini, pertumbuhan ekonomi Sulut tumbuh sebesar 7,47 persen. Ini dilihat dari konsumsi dan investasi yang tetap tinggi saat ini.Optimis pertumbuhan ekonomi Sulut ke depannya lebih baik," kata Suhaedi.

Suhaedi menambahkan, perekonomian Sulut kedepannya akan masih tetap menunjukan dinamika yang tinggi dan lebih baik. Hal ini dilihat dari ekspor Sulut yang masih bagus, saran konsumsi dengan demand masih yang berimbang. Walau demikian, kata Suhaedi, yang harus dipikirkan bagaimana menggantikan barang ekspor Sulut yang masih primer yang tidak ada substitusinya. (ika/def/jhp)


Dua Rekomendasi

FOCUS Group Discussion (FGD) Tribun Manado bersama Intelektual Muda (Ilmu) Sulut di Convention Center Hotel Novotel, Rabu (8/8) petang, menghasilkan setidaknya dua rekomendasi.

Rekomendasi pertama yakni ekonomi makro Sulut mesti benar-benar diangkat. Menurut Direktur International Business Administration (IBA) Universitas Sam Ratulangi, Dr Peggy Mekel yang memandu diskusi itu, ekonomi makro Sulut harus diangkat sektor-sektor yang menunjang dengan bantuan pemerintah daerah.

Menurutnya itu sektor tersebut harus diangkat dengan regulasi yang jelas.
"Kemudian peluang-peluang yang ada di Manado harus ditangkap. Ini harus kita ambil dalam arti Manado sudah menjadi tempat favorit untuk berinvestasi. Ini juga perlu dimanfaatkan seperti bisnis, perhotelan pariwisata, telekomunikasi dan pusat grosir," kata Peggy.

Sektor-sektor ekonomi seperti seperti pertanian,perikanan, manufaktur berbasis pertanian dikembangkan dengan memberdayakan sumber daya alam Sulut yang melimpah ini. Menurutnya banyak orang yang bisa bekerja sesuai dengan tren-tren yang ada.  "Jadi ini ada dua pilihan mengikuti tren atau mempertahankan jangka panjang ini yang pertanian. Jadi solusinya adalah dua-duanya dengan berbasis pertanian tetap berjalan tetapi harus mendapatkan sentuhan teknologi dan mekaniksasi.Hal ini supaya memberikan hasil sehingga menjadi petani kaya bukan menjadi petani miskin," ujarnya. 

Rekomendasi berikutnya, menurut Peggy, yakni personal atau individu para wirausaha di Sulut mesti diberdayakan dengan lebih baik. Menurutnya pada level personal perlu dibukukan jiwa wirausaha yang lebih tinggi.

"Jiwa wirausaha tersebut jangan terlalu hanya berharap dari perbankan saja. Namun yang lebih penting harus ada kemauan yang tinggi. Kalau sudah ada kemauan tinggi dan terlaksana dan mendapatkan bantuan dari perbankan dan kesempatan yang terbuka, maka akan lebih baik," demikian Peggy.

Kegiatan diskusi kemarin antara lain dihadiri para wirausahawan muda Sulut, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Suhaedi, Anggota DPRD Manado, Andrey Angoy, Owner IT Center, Jimmy Asiku, Enterpreneurship University Manado, Joseph Pardede, tokoh perbankan seperti dari BNI, BRI, dan Bank Sulut, Direktur Megamas, alumni International Business Administration (IBA) Unsrat, mahasiswa Fakultas Ekonomi Unika De La Salle Manado, dan akademisi. Kegiatan tersebut disponsori Bank BNI yang didukung BI Perwakilan Sulut. (def/ika/jhp)

Sumber:  Tribun Manado 9 Agustus 2012 hal 1

Read more »

Albert Porsiana: Bersinar di Agroindustri Peternakan

Sungguh tak dinyana, peristiwa pahit pemecatan Albert Porsiana (48) sebagai Direktur Hotel Marina Kupang justru menjadi momentum awal kesuksesannya di bidang agroindustri peternakan Nusa Tenggara Timur.

Albert yang telah memimpin roda manajemen Hotel Marina sekitar empat tahun akhirnya harus dipecat pada 1994. Ia dianggap tidak mampu membawa hotel milik keluarga itu mencapai puncak kemajuan.

”Hotel itu merupakan perusahaan keluarga milik orangtua. Karena waktu itu ada konflik keluarga, saya akhirnya harus menerima pemecatan sebagai direktur,” kata Albert.

Anak bungsu dari 8 bersaudara pasangan C Porsiana dan Ny C Chamberlain itu pun harus merintis lagi kariernya dari nol. Beruntung pada masa awal yang amat sulit itu Albert didampingi istri tercinta sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Dengan demikian, keuangan rumah tangganya masih dapat tertolong.

Albert tidak putus asa. Dia malah bersyukur atas jiwa kewiraswastaan yang ditanamkan dalam keluarga besarnya sehingga tidak menyurutkan semangatnya untuk mencari terobosan bisnis. Dia lalu melakukan survei di dua bidang usaha yang dinilainya prospektif: bambu untuk pembuatan tusuk gigi dan daging sapi.

Ketika itu, tanaman bambu di NTT tumbuh subur. Akan tetapi, oleh masyarakat—terutama di daratan Pulau Timor—tiap tahun tanaman bambu justru banyak yang dibakar. Hal ini tentu sangat disayangkan.

”Bagi saya, untuk menggeluti satu usaha harus dikuasai dulu ilmunya, baru ia bisa diterapkan. Saya mulai mendalami usaha bambu maupun daging sapi lewat buku-buku. Ternyata untuk bisnis daging sapi modalnya tidak terlalu besar. Dari satu sapi—mulai dari daging, kulit, tulang, lemak, dan isi perutnya—sebagian besar bisa menjadi uang. Akhirnya saya memilih bisnis daging sapi,” kata bapak tiga anak itu.

Albert telah menghitung secara cermat modal awal untuk bisnis daging sapi hingga dia pun berniat meminjam uang di bank. Akan tetapi, ketika dia merintis usaha tersebut, tahun 1995, tidak ada satu bank pun yang bersedia memberikan pinjaman modal.

Beruntung salah seorang temannya memberikan trik, yakni dengan cara meminjam dana bank seolah untuk perbaikan rumah. Albert kemudian mengajukan permohonan ke Bank Tabungan Negara (BTN). Sebagai jaminan, dia menyerahkan sertifikat rumah milik ibunya dan Albert pun berhasil memperoleh modal pinjaman Rp 35 juta.

Pada tahap awal usaha, tiap minggu dia membeli dua sapi yang kemudian diolah dengan produk utama daging se’i, daging sapi hasil panggangan khusus. Ia membeli dalam bentuk karkas, yakni daging dan tulang sapi setelah dipisahkan dari kepala, kulit, kaki bagian bawah, isi perut, dan ekor.

Albert membuka usaha agroindustri peternakan itu dengan bendera CV Aldia. Sebutan Aldia merupakan singkatan dari namanya sendiri, istri, dan anak-anaknya. Sampai kini daging se’i Aldia begitu terkenal dan menjadi oleh-oleh khas dari Kupang. Di luar NTT, daging se’i Aldia paling banyak diminati di kawasan Jawa.

Terus menanjak

Dengan telaten Albert menekuni bisnis barunya itu hingga secara perlahan, tetapi pasti, tahun 1997 usahanya terus menanjak. Sejumlah bank pun mulai menaruh perhatian. Mereka menawarkan pinjaman menggiurkan. Salah satunya Bank Bumi Daya yang mengucurkan kredit Rp 40 juta.

Sejak itu, Albert mulai membeli sapi hidup meski untuk pembelian dilakukan oleh orang lain yang memahami betul seluk-beluk tentang sapi. Baru pada tahun 2000-an ia turun langsung untuk pembelian sapi meski tetap didampingi pemandu. Pemandu itu diberi upah Rp 25.000-Rp 50.000 per sapi.

”Pemandu itu dapat memperkirakan dengan baik berat badan sapi tanpa harus ditimbang. Membeli sapi di pasar hewan memang tidak mudah karena di sana penuh mafia. Ibaratnya, pasar ternak sapi itu sarang penyamun. Jadi, untuk masuk ke sana harus menjadi penyamun juga,” kata Albert.

Perusahaannya, Aldia, saat ini menjual produk sapi dalam dua bentuk: daging olahan dalam kemasan dan daging segar. Di Kupang, produk-produknya dipasarkan di tiga tempat, yakni di Bandar Udara Eltari, Hotel Marina, dan di kawasan Oepura. Omzet di tiap tokonya per hari berkisar Rp 10 juta.

Untuk produksi, tiap bulan Albert membutuhkan sekitar 160 sapi atau per harinya rata-rata 5-7 sapi. Dia menjual daging olahan berupa daging se’i dan untuk bakso. Adapun tulang, lemak, dan daging segar banyak dipesan oleh pengusaha stik, rumah makan padang, restoran, penjual martabak, maupun penjual bakso setempat. Sedangkan kulit sapi dijual ke perajin kulit di Jawa.

Dari kesuksesannya, semua pinjaman bank sudah dapat dilunasi. Bahkan, tanah milik ibunya seluas 3.000 meter persegi di Oesapa yang ia pinjam untuk usaha, pada tahun 2000 akhirnya mampu ia beli seharga Rp 30 juta.

Selain Albert, sebenarnya ada sejumlah pelaku agroindustri peternakan, khususnya sapi, di daratan Timor. Akan tetapi, umumnya mereka tidak bertahan lama, bahkan kemudian gulung tikar.

Mengutamakan dan menjaga mutu serta cepat merespons keluhan konsumen, kunci suksesnya. Albert kini mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia NTT untuk rumah potong hewan, pemrosesan daging sapi, dan usaha pemrosesan ikan miliknya.

Dari bisnis yang digeluti Albert, jelas keberadaan sapi sangat vital sebagai bahan baku. Tren populasi maupun kualitas sapi di NTT yang cenderung menurun sejak 1990-an hingga kini membuat galau hatinya.

Dia mengusulkan agar dinas terkait di bidang pertanian, peternakan, dan industri dapat bersinergi. Dengan begitu, sapi-sapi dari NTT tidak hanya dijual antarpulau dalam bentuk sapi hidup, tetapi juga berupa daging olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi.

Albert mencontohkan, produksi jagung setempat jangan hanya diproyeksikan untuk ekspor sebagai biji jagung untuk pakan ternak ataupun sektor pangan. Produksi biji jagung perlu diarahkan dalam bentuk produk olahan seperti baby corn, sedangkan batang dan daun jagung yang masih muda menjadi pakan ternak bergizi tinggi.

”Tanaman jagung untuk baby corn umurnya hanya 45 hari, setelah itu batang dan daunnya dapat dijadikan makanan yang sangat bergizi bagi sapi. Selain industri akan berkembang, sektor pertanian dan peternakan pun untung,” katanya.

Ia optimistis usaha agroindustri sapi di NTT sangat prospektif. ”Saya pun tidak ada niat ke depan untuk ekspansi usaha ke bidang lain. Namun, menyangkut sistem pengelolaan dan pengembangan peternakan di NTT perlu dilakukan revolusi atau lompatan besar. Jika langkah strategis tidak dilakukan dari sekarang, dalam kurun waktu 10-15 tahun lagi bukan tidak mungkin ternak di NTT akan habis,” tuturnya. (Samuel Oktora/Kornelis Kewa Ama/ Frans Sarong)

BIODATA

• Nama: Albert C Porsiana • Tempat, tanggal lahir: Ende, 15 September 1961 • Pendidikan terakhir: S-1 Ekonomi Universitas Surabaya tahun 1989 • Jabatan: 1. Direktur Hotel Marina Kupang (1990-1994)2. Pimpinan CV Aldia (1995-sekarang) • Istri: Yovita A Mitak • Anak : 1. Antonio, 2. Diandra, 3. Diony • Bapak: C Porsiana • Ibu: C Chamberlain

Sumber: Kompas 16 Oktober 2009

Read more »

Timlico dan Besipae, Contoh Kelam Peternakan NTT

PETERNAKAN SAPI sebagai salah satu potensi unggulan Nusa Tenggara Timur pernah menarik minat investor nasional dan asing untuk membuka usaha ranch atau peternakan sapi di provinsi itu.

Dua di antaranya adalah PT Timor Livestock Company (Timlico) untuk pengembangan sapi potong di kawasan Asasu, Kabupaten Timor Tengah Utara, 1971-1980, dengan padang pendukung seluas 90.000 hektar. Investasi lain adalah proyek pertanian terpadu berbasis peternakan di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 1982-1989, yang meliputi areal seluas 4.000 hektar.

Pengembangan usaha sapi potong oleh PT Timlico di Asasu adalah paduan kerja sama investor nasional dari Jakarta dan Australia. Sejumlah warga sekitar lokasi di Maubesi (250 kilometer timur Kota Kupang), akhir September lalu, mengisahkan, di kawasan ranch nan luas itu pernah disebarkan sedikitnya 10.000 sapi.

Karena jumlah sapi ribuan dan kawasan padang begitu luas, penggiringan sapi di Asasu tidak lagi sebagaimana biasanya— penggembala cukup berjalan sambil menggiring sapi-sapi.

”Di peternakan Timlico penggiringan sapi-sapi sudah melibatkan cowboy (penggembala berkuda) hingga menjadi tontonan menarik bagi masyarakat sekitarnya,” tutur Frans Skrera, anggota DPR periode 1987-1997, yang kini menjadi peternak sapi di kampung asalnya di Insana, tidak jauh dari kawasan Asasu.

”Usaha peternakan sapi Timlico di kawasan Asasu sempat berkembang sangat pesat hingga menghasilkan sapi-sapi dengan berat badan hidup di atas 350 kilogram setelah dipelihara 2-2,5 tahun,” papar Lamber Lopo (70), warga Maubesi, yang juga bertetangga dekat dengan Asasu.

Pensiunan guru SD dan SMP itu juga mantan kleder atau pengantar sapi yang diantarpulaukan ke Jawa dan daerah lainnya, bahkan hingga Hongkong dan Singapura, tahun 1960-an.

Usaha ranch Timlico awalnya berlokasi di Oebelo, Kabupaten Kupang, tahun 1971. Karena kondisi lahan dinilai tidak mendukung, lokasi proyek dipindahkan ke Asasu tahun 1972. Di lokasi baru itu, Timlico mengawali usahanya dengan membeli puluhan sapi betina jenis sapi bali yang dikawinkan dengan sejumlah pejantan jenis sapi brahman dari Australia.

Selanjutnya, pada tahun 1975 didatangkan lagi sekitar 350 sapi brahman dari Australia untuk dikembangkan di ranch Asasu. Pada saat yang sama, Timlico membeli sekitar 10.000 sapi bali milik warga sekitar untuk pengembangan usaha di ranch Asasu.

Berselang dua tahun kemudian, atau sejak tahun 1977, PT Timlico dilaporkan sudah mampu mengantarpulaukan sedikitnya 200 sapi standar ekspor per triwulan. Sementara penduduk sekitar yang rata-rata sebagai peternak mulai ikut menikmati rezeki dari kehadiran Timlico, antara lain karena sapi mereka laku dengan harga wajar, sejumlah warga dilibatkan sebagai pekerja atau menggembala di ranch, serta kesempatan kerja lainnya.

”Warga sekitar memang sempat optimistis usaha peternakan di kawasan ini akan berkembang bagus dengan kehadiran Timlico. Namun, fakta ternyata berkisah lain, ranch-nya sendiri kini telah lenyap dan nyaris tanpa bekas. Sapi-sapinya juga telah hilang entah ke mana,” kisah Melkior Naisabu (43), ketua RT di Maubesi, akhir September lalu.

Usaha pengembangan sapi potong PT Timlico kini memang tinggal nama. Kehancurannya terjadi secara perlahan sejak tahun 1980. Bangunan ranch sudah tidak tersisa. Bahkan, sebagian kawasan padang penggembalaan sudah dikapling-kapling dan berubah fungsi menjadi perkampungan atau kebun warga sekitarnya.

Frans Skrera, Lamber Lopo, dan Melkior Naisabu memastikan, kehancuran ranch Asasu terjadi setelah kepemimpinan pengelolaan usaha dialihkan dari orang-orang Australia kepada orang-orang Indonesia.

Sejumlah warga berusia di atas 40 tahun di Biboki atau Insana bahkan masih ingat, ranch Timlico mulai amburadul dan kemudian hancur setelah pengelolaannya diserahkan kepada Anwar Abidin bersama drh Hendro Hendarto.

Sumber kehancurannya antara lain karena disiplin kerja mulai kendur. Selain itu, manajemen perusahaan pun tidak lagi transparan sehingga memancing kecurigaan di kalangan karyawan dan berbagai pihak terkait lainnya. Akibatnya, tugas-tugas tidak lagi dilakukan dengan tanggung jawab penuh sehingga roda proyek pun akhirnya macet dan berhenti total.

Serupa Besipae

Nasib ranch Timlico di Asasu persis sama dengan usaha pengembangan pertanian terpadu berbasis peternakan di kawasan Besipae, Timor Tengah Selatan. Bedanya, proyek Besipae adalah kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Australia.

Proyek Besipae yang kawasannya meliputi empat desa: Mio, Polo, Oe Ekam, dan Linamnutu, memulai kegiatan lapangannya tahun 1981. Kegiatan awalnya adalah membangun 14 embung penampung air hujan. Dasar embung dilapisi sejenis lumpur kedap air atau bobonaro clay.

Oleh karena itu, air tampungan dalam embung yang lazim disebut danau buatan tersebut hanya akan surut karena diambil untuk kebutuhan manusia dan ternak atau penguapan.

Areal embung sendiri yang berukuran 1.500-2.000 meter persegi dilengkapi dengan jaringan pipa khusus mendistribusikan air untuk kebutuhan manusia dan hewan. Dengan demikian, areal embung terbebas dari penyerobotan manusia atau hewan.

Keberhasilan belasan embung sejak tahun 1982 itu langsung menjadi pendukung utama pengembangan ternak, tanaman pakan, serta usaha pertanian dalam kawasan tersebut. Sejak saat itu pula warga dan ternak sekitar tidak lagi harus kembali ke Sungai Noelmina (bukan Noelbaki seperti disebut di Kompas, 30/9)—berjarak sekitar 15 kilometer—seperti sediakala untuk mendapatkan air.

Selain itu, air embung di kawasan Besipae ternyata sekaligus menjadi kolam ikan air tawar. Karyawan proyek dan warga sekitar pun sempat menikmati lauk ikan air tawar dari belasan embung itu.

Seperti kawasan ranch Timlico, kini Besipae pun terabaikan dan terlupakan. Tidak sedikit remaja warga sejumlah kampung dalam kawasan Besipae, tidak tahu kalau kawasan itu dulunya pernah tersohor sebagai kawasan pengembangan pertanian terpadu berbasis peternakan.

Maklum saja, dari 14 embung dalam kawasan Besipae, hampir semuanya telah kering dan musnah tak berbekas. Yang tersisa hanya dua, yakni embung Nunak dan Manufonu, keduanya dalam kawasan Desa Mio. ”Hanya dua embung itu yang masih berfungsi dan tetap menjadi sumber air bagi warga dan ternak di desa kami,” tutur Timothius Nubatonis (56), pengawas embung Nunak.

Meski demikian, kedua embung itu tidak lagi berfungsi normal. Jaringan pipa distribusinya sudah tersumbat sehingga tidak bisa lagi mengalirkan air hingga keran khusus untuk kebutuhan manusia atau ternak. Akibatnya, warga terpaksa mengambil air langsung ke embung. Begitu pula kawanan ternak meminum air langsung di tepi embung.

”Kami selalu mengawasi agar tidak ada warga atau ternak yang menerobos ke dalam embung. Warga juga hanya dibolehkan menangkap ikan dengan alat pancing, tidak boleh pakai pukat atau jala. Kalau ada yang melanggar, akan didenda Rp 25.000,” tutur Timothius.

Kini sebagian besar kawasan Besipae telah gundul akibat penebangan atau perambahan untuk kebun serta permukiman. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, sejak tahun 2007 memanfaatkan beberapa bagian kawasan sebagai lokasi penghijauan melalui proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), ditanami anakan kayu merah, jati lokal, gamalina, mahoni, dan kemiri.

Sama seperti proyek Timlico, Besipae mulai amburadul ketika pengelolaan proyek diserahkan sepenuhnya dari Australia kepada Pemerintah Indonesia tahun 1987.

Kini proyek itu sudah menjadi kisah masa lalu. Kehancuran ranch Timlico dan Besipae adalah contoh kelam usaha pengembangan ternak sapi di NTT. (Kornelis Kewa Ama/Samuel Oktora)

Sumber: Fokus Kompas, 16 Oktober 2009. Hasil diskusi kerja sama dengan Pos Kupang dan Unwira-Kupang.

Baca juga artikel terkait

1. Bersinar di Agroindustri Peternakan

2. Potret Kejayaan yang Tersisa

3. Sistem Agropolitan, Butuh Komitmen Kuat

Read more »

Jangan Kirim Sapi, Tapi Dagingnya

KUPANG, PK -- Rektor Undana, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M. App, Sc. Ph.D, mengatakan, salah satu sebab meruginya peternak sapi di NTT selama ini karena yang dikirim ke luar daerah adalah sapinya, bukan dagingnya.

"Agar usaha kita di bidang peternakan tidak rugi, maka yang harus dijual dagingnya, bukan sapinya," kata Umbu Datta, saat berbicara dalam seminar sehari menjelang pelantikan Rektor Terpilih Unwira, Pater Yulius Yasinto, SVD, M.A, M. Sc, di ruang B 301 Lantai III Kampus Lama Unwira Kupang, Jumat (25/9/2009).

Seminar yang diselenggarakan atas kerja sama Unwira dengan Harian Kompas dan Harian Pos Kupang ini mengusung tema: Pendidikan Tinggi NTT Menuju Milenium Baru seraya Memberdayakan Peternakan dan Berbagai Potensi Daerah.

Selain Umbu Datta, seminar ini juga menghadirkan tiga orang pembicara, yaitu Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, membahas Problem dan Prospek Peternakan NTT; Rektor terpilih Unwira Kupang, Pater Yulius Yasinto, SVD, M. A, M. Sc, membahas Peran PT dalam Menyiapkan SDM untuk Pengentasan Kemiskinan di NTT; pakar ekonomi dari Unwira, Dr. Thomas Ola Langoday, serta seorang peternak, Daniel Taimenas. Sesi pertama seminar ini dipandu moderator, Frans Sarong dari Harian Kompas.

Umbu Datta mengatakan, dari segi sejarah usaha peternakan di NTT pernah maju. Bahkan pemilik ternak di NTT pernah menjadi penyumbang kemajuan daerah ini. Karena itu, demikian Umbu Datta, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mendorong tumbuhnya investasi di bidang peternakan di saat populasi ternak di daerah ini telah menurun, maka investasi itu harus ditangkap.

"Investasi di bidang peternakan itu merupakan investasi yang cukup seksi. Investasi ini harus ditangkap sebagai peluang agar impor daging sapi tidak datang dari luar negeri, tapi dari NTT. Kalau di jalan kita bisa lirik gadis-gadis seksi, mengapa investasi yang seksi ini kita tidak lirik?" kata Umbu Datta yang disambut tawa peserta.

Umbu Datta mengatakan, yang harus didorong saat ini agar tiap bupati membentuk Perusahaan Daerah (PD) Ternak. Pemerintah daerah juga harus membentuk lembaga pengembangan, pusat pelatihan dan riset. Dan, yang paling penting ialah harus ada upaya sengaja untuk menciptakan pakan ternak, jangan hanya mengandalkan keuletan para petani dan peternak. "Kalau buat PD juga harus terarah. Harus ada unit pengelola dananya," katanya.

Masalah pakan ini juga dikemukakan peternak, Daniel Taimenas. Dikatakannya, jika ingin beternak, maka yang harus disiapkan dulu adalah pakannya. "Di Kupang ini petani hanya memelihara sapi, sedangkan pemiliknya adalah pegawai dan pengusaha. Pengusaha atau pemilik ternak ini tidak pernah memikirkan dan menyiapkan pakan. Akibatnya banyak peternak yang mengambil pakan orang lain," kata Taimenas.

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengatakan, salah satu kebijakan Pemprop NTT dalam bidang ekonomi adalah mendorong usaha di bidang peternakan. Usaha itu dilakukan dengan upaya mengembalikan NTT sebagai gudang ternak.

"Kemarin saya di TTS. Saya omong-omong tentang ternak dengan bupatinya. Bupatinya bilang, dulu TTS gudang ternak, tapi sekarang jangankan ternaknya, gudangnya (kandang) saja sudah tidak ada," katanya.

Beberapa problem dalam pengembangan sapi potong di NTT, jelas Lebu Raya, antara lain dari aspek produksi, produsen ternak di NTT sebagian besar peternak kecil dengan kemampuan yang sangat terbatas. Juga sistem pemeliharaan yang masih non intensif dan semi intensif, serta masih tingginya pemotongan hewan produktif.

Selain itu, pelayanan kesehatan hewan belum optimal akibat sedikitnya jumlah dokter hewan di NTT. Sementara lahan belum dimanfaatkan seluruhnya akibat air yang tidak merata. "Usaha ternak sapi hanya sebagai sampingan/bukan utama, dan beternak sapi hanya berorientasi pada usaha ketahanan pangan," kata Lebu Raya.

Agropolitan

Pakar ekonomi Unwira Kupang, Dr. Thomas Ola Langoday, mengatakan, Pemprop NTT harus mengembangkan pusat agropolitan dalam melaksanakan program- programnya. Dengan agropolitan, program menjadikan NTT sebagai propinsi ternak, jagung, koperasi, dan propinsi lainnya bisa terwujud.

Thomas Ola menyatakan pesimis dengan program Pemprop NTT yang dinilainya terlalu banyak. Banyaknya program yang dicanangkan ini berakibat kegiatan yang dilaksanakan tidak fokus. Karena tidak fokus, tidak tertutup kemungkinan semua program itu akan gagal.

Tetapi, kata Thomas Ola, pesimisme itu bisa diatasi jika Pemprop NTT mengembangkan pusat pertumbuhan agropolitan. Artinya, Pemprop NTT harus menyiapkan lokasi percontohan. Di sana akan dikembangkan berbagai tanaman dan usaha peternakan.

"Konsep saya, harus ada pusat pertumbuhan agropolitan. Di area agropolitan itu dikembangkan tanaman jagung. Di lokasi itu juga dipelihara ternak sapi. Tanaman jagung kan semuanya bisa dimakan ternak sapi, mulai dari batang, daun dan buahnya. Dan karena tanaman itu bergizi tinggi, maka ternak sapi yang memakannya akan gemuk. Dengan agropolitan ini setidaknya sudah dua program yang bisa dicapai, yakni Propinsi Jagung dan Propinsi Ternak. Jadi tinggal bagaimana koperasinya dan lainnya," katanya.

Menurut Thomas Ola, area agropolitan itu juga bisa mensuplai semua kebutuhan untuk semua komponen. Tinggal saja gubernur bisa menyiapkan lokasinya. "Dan tugas kita semua tentunya bagaimana agar SDM yang rendah ini bisa didorong untuk bisa terlibat dalam agropolitan ini," katanya.

Sedangkan Rektor Terpilih Unwira Kupang, Pater Yulius Yasinto, SVD, M. A, M. Sc, yang membahas Peran PT dalam Menyiapkan SDM untuk Pengentasan Kemiskinan di NTT melihat kemiskinan di NTT sebagai kekurangan yang relatif dan mencakup multi aspek.

"Di situ tugas perguruan tinggi, memperhitungkan berbagai aspek. PT harus bisa menyiapkan tenaga siap pakai, kreatif dan transformatif," kata Pater Yulius. (kas/ati/aa)

Pos Kupang edisi Sabtu, 26 September 2009 halaman 1

Read more »

Melenyapkan penyakit ketergantungan

Pengantar

Bengkel Asosiasi Pemberdayaan Pengembangan Kampung (Bengkel APPeK) dan Perkumpulan Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal (PIKUL) kerja sama dengan Surat Kabar Harian (SKH) Pos Kupang, 1 September 2009 menggelar diskusi bertema; "Ketergantungan Penduduk pada Kebutuhan Pokok dari Luar, Masalah atau Sesuatu yang Normal?", di Kantor Redaksi Pos Kupang.

Pembicara adalah Drs. Frits O Fanggidae, MS (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang), dan Drs. Petrus Langoday (Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi NTT). Penanggap, Dion DB Putra (Pemred Pos Kupang) dan Adeleina M Erni, MT (Kasubid Produksi Bappeda NTT).Moderator, Ana Djukana (Pemred Harian Kursor). Diskusi dihadiri 30 peserta dari berbagai organisasi profesi dan instansi pemerintah, antara lain, Yayasan Alfa Omega, Yayasan Cemara, Forum Academia NTT, Dinas Koperasi UMKM NTT, BPMPD NTT, Dinas Perindag NTT, Dinas Perindag Kota Kupang, ACCESS NTT, Bappeda NTT, Oxfam, dan Target MDGS.

Diskusi Terbatas Kebutuhan Pokok (1)

IBARAT tikus mati di lumbung padi. Pepatah ini mungkin tepat untuk melukiskan kondisi kita di NTT. Pada satu sisi kita memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, tetapi di sisi lain, saban tahun rakyat di daerah ini selalu mengalami rawan pangan. Bahkan intervensi kebutuhan pangan dari luar NTT semakin mendominasi. Di sini muncul pertanyaan, apakah selama ini kita tidak mampu mengelola potensi yang ada agar memperbesar produksi pertanian karena sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian belum cukup memadai?

Apakah petani kita sudah tidak mau lagi bercocok tanam karena orientasi pemenuhan kebutuhan pangan kita sudah bergeser dari pangan lokal dan cenderung mendatangkan bahan pangan dari luar, seperti beras melalui Badan Usaha Logistik (Bulog) dan pedagang besar lainnya? Ataukah karena ketidakseimbangan dalam kebijakan pertanian, terutama peningkatan produksi dan produktivitas bahan-bahan pangan lokal?
Bengkel APPeK melalui salah seorang stafnya, Thersia Ratu Nubi, mengungkapkan betapa besarnya ketergantungan masyarakat NTT khususnya warga Kota Kupang terhadap bahan kebutuhan dari luar NTT untuk konsumsi sehari-hari.

Dari hasil survai Bengkel APPeK pada delapan kelurahan di Kota Kupang sebagai sampel, yakni Kelurahan Oespa, Airnona, Bakunase, Naikoten, Oebufu, Kuanino, Kelurahan Manutapen dan di kawasan Walikota, menggambarkan bahwa pola konsumsi warga Kota Kupang masih bergantung pada bahan-bahan pokok dari luar daerah (NTT). Survai dengan mewawancarai 12 ibu rumah tangga pada tiap kelurahan lebih difokuskan pada pendapatan dan pengeluaran setiap bulan untuk membeli kebutuhan pokok atau untuk konsumsi.

Thersia menjelaskan, hasil analisis data survai menunjukkan, pendapatan warga (responden) Rp 500.000,00/bulan hingga Rp 2.000.000,00/bulan dengan pendapatan rata-rata Rp 1.112.500,00. Sedangkan pengeluaran berkisar antara Rp 455.500,00 hingga Rp 1.200.000,00/bulan. "Pengeluaran rata-rata responden Rp 712.633,00/bulan. Pengeluaran ini hanya untuk kebutuhan konsumtif, bahkan ada yang mencapai 97 persen dari responen. Pengeluaran terbesar mencapai 31 persen untuk membeli beras " ungkapnya.

Biaya yang dikeluarkan warga untuk membeli kebutuhan seperti sayur- mayur 27 persen, kopi, gula dan susu 11 persen. Sementara pengeluaran membeli minyak bertahan di posisi 9 persen, dan 7 persen lainnya untuk membeli sabun mandi. Sumber perolehan bahan kebutuhan tersebut berasal dari pegadang lokal 37, 4 persen dan dari luar pedagang asal luar NTT sebesar 62,5 persen.

Kebutuhan lainnya seperti sabun dan odol 92,5 persen berasal dari pedagang lokal dan 7, 5 persen dari luar. Minyak goreng 90,3 persen dari pedagang lokal dan 9,7 persen dari pedagang luar. Sayur- mayur 82,5 persen dari luar 7,5 persen minyak tanah dari pedagang lokal. Begitu pula kopi, gula dan teh 44 persen dan 56 persen dari luar NTT.

Data yang ditampilkan Bengkel APPek ini memberikan informasi kepada kita bahwa pola konsumsi masyarakat Kota Kupang umumnya masih bergantung bahan pangan dari luar daerah. Meski begitu, sebagian besar ibu rumah tangga membeli kebutuhan dari pedagang lokal. Namun jika lihat lebih jauh, ada beberapa pasokan pangan berasal dari luar NTT seperti beras 62,5 persen. Sementara 37,5 persen berasal dari pedagang lokal, tapi beras yang dijualnya itu berasal dari luar NTT. Beras yang ada di pedagang lokal itu juga merupakan beras dari luar daerah atau beras impor.

Begitu pula bahan kebutuhan pokok lainnya. "Dari hasil survai ini kami mencoba mengambil kesimpulan, kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Kupang lebih banyak berasal dari luar, walaupun kecenderungan belanja kepada pegadang lokal. Ini karena warga membeli di sekitar tempat tinggal mereka," katanya.

Pendapatan per kapita masyarakat NTT sebesar 4,77 juta, sementara pengeluaran rata- rata per kapita tahun 2008 sebesar Rp 187.173,00, maka sebagian besar penduduk Kota Kupang memanfaatkan pengeluaran itu untuk kebutuhan konsumsi sebesar Rp 129.003,00 (68,94 persen). Sedangkan untuk non konsumsi Rp 58.140,00 (31,06 persen). Dengan data ini dapat pula disimpulkan, 70 persen pendapatan masyarakat NTT yang berjumlah 4,53 juta jiwa dikeluarkan untuk konsumsi yang mencapai Rp 2,85 juta dari pendapatan regional per kapita sebesar Rp 4,77 juta.

Kita bisa berkesimpulan bahwa peredaran uang banyak keluar daerah, terutama daerah- daerah penyedia bahan makanan pokok. Sedangkan pedagang lokal mendapat keuntungan tidak seimbang atau tidak sebanding dengan pedagang dari luar NTT.
Padahal, jika kita mencermati lebih jauh, NTT sebagai daerah agraris dengan luas daratan mencapai 1.657.858 ha adalah lahan usaha pertanian yang terdiri dari lahan basah 127.323 ha atau 7,68 persen, sementara lahan kering mencapai 1.530.353 ha atau 92,32 persen. Hal ini ditopang dengan sumber daya manusia NTT yang memadai. Namun, kondisi ini tidak menjadikan masyarakat NTT terjamin ketersediaan pangan.

Lemahnya kebijakan pembangunan di sektor pertanian oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab, selain faktor iklim dan pemanfaatan teknologi pertanian, modal usaha dan mental masyarakat NTT.

Tetapi, kenyataannya selama lima tahun terakhir, hasil pertanian hanya 2,6 ton per hektar untuk satu kali tanam/tahun. Kalau tanam satu kali setahun mencapai empat ton per hektar standar produksi rendah, maka NTT bisa surplus beras, walau kita beralih dari jagung ke beras. Lahan kering di NTT lebih luas lagi jumlahnya. Misalnya, lokasi persawahan Tarus lahan potensial yang sudah difungsikan baru 45 persen.

Pola konsumsi yang masih bergantung dari luar daerah dan bervariasi ini membuat ketergantungan produk pangan dari luar masih tinggi. Pemerintah daerah pun belum melihat ini sebagai masalah serius untuk ditanggulangi.

Direktris Yayasan Alfa Omega (YAO) Kupang, Dra. Sofia Malelak-de Haan, mengakui, untuk membangun ketahanan pangan di masyarakat perlu adanya penguatan kelembagaan di masyarakat. "Salah satu faktor yang menjadi masalah adalah produksi dan produktivitas. Kebanyakan lahan di NTT sudah beralih fungsi dari lahan tanaman pangan ke tanaman perkebunan sehingga pengaruh pada produk pangan," kata Sofia.

Dia mengungkapkan, banyak lahan pertanian sudah dialihfungsikan menjadi daerah industri dan permukiman. Bahkan yang lebih nampak adalah pola petani membudiyakan tanaman pangan sudah banyak beralih ke tanaman perkebunan.
Fenomena di NTT selama ini yang terjadi adalah konsep membangun pertanian yang belum memerhatikan sejumlah syarat mutlak, antara lain, perlu adanya pasar untuk hasil-hasil usaha pertanian, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan -bahan dan alat produksi lokal. Selain itu, ada perangsang produksi bagi petani dan ketersediaan sarana transportasi yang lancar dan kontinyu.

Yang lebih riskan lagi, kata Sofia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Propinsi NTT tahun 2009-2013, urusan pemenuhan bahan pangan tidak tampak sebagai urusan pokok yang harus diatasi. Gejala ini berulang dari penyakit ketergantungan, tetapi tidak ditanggapi serius sebagai situasi darurat yang membutuhkan penanggulangan.

Rudy Tonubesi, salah satu peserta diskusi mengatakan, penguatan kebutuhan pangan dalam rumah tangga harus ditempuh dengan upaya memperkecil biaya yang dikeluarkan guna memperoleh kebutuhan pokok rumah tangga. "Terkadang ada pejabat manfaatkan bantuan pemerintah untuk kepentingan pribadi dan pejabat tidak peduli dengan kebutuhan pokok masyarakat kecil," kata Tonubesi.

Peserta diskusi lainnya, Don Delansanto dari Antara/AusAid mengatakan, sampai saat ini belum ada terobosan untuk memaknai aset-aset lokal. "Kita belum bisa maknai aset lokal yang ada untuk diberdayakan, terutama pangan lokal melalui kelompok- kelompok petani. Dan, pendekatan ini saya kira bisa membantu mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan luar daerah," ujarnya.

Sedangkan Torry dari Yayasan PIKUL mengatakan, perlu adanya upaya memberdayakan produk lokal yang dikelola masyarakat dengan melihat peluang pasar. Sebab pasar merupakan faktor yang dapat mempengaruhi ketergantungan terhadap pangan atau produk luar daerah. (Obby Lewanmeru, Hyeron Modo dan Frans Krowin/bersambung)

Pos Kupang, 23 September 2009 halaman 1

Read more »

Kita Bangun dengan Istilah

PRODUKSI pertanian dan industri pengolahan yang tidak berkembang semakin memperkuat ketergantungan masyarakat (NTT) terhadap barang-barang konsumsi yang didatangkan dari luar NTT. Dampak jangka menengah dan jangka panjang dari ketergantungan warga NTT terhadap bahan kebutuhan pokok dari luar berawal dari terciptanya kebocoran wilayah.

Kebocoran wilayah ini merupakan efek penggerusan sumber daya ekonomi, yakni mengalirnya sumber daya ekonomi dari suatu wilayah, misalnya, dari NTT ke wilayah lainnya. Dan, yang memperoleh keuntungan terbesar adalah daerah tujuan, sedangkan daerah asal mengalami penggerusan sumber daya ekonomi.

Diskusi Terbatas Kebutuhan Pokok (2)

Demikian pendapat, Drs. Frits O Fanggidae, pengamat ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang. Menurut dia, ketergantungan yang tinggi berdampak pada semakin besarnya ketimpangan harga relatif komoditas pertanian dan industri manufaktur/pengolahan. Selain itu, harga barang konsumsi yang terus melambung berperan besar dalam memicu laju inflasi. Dan, Kota Kupang tercatat sebagai salah satu kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.

Dari kondisi itu, Frits menyebutkan ada tiga bentuk kebocoran wilayah. Pertama, nilai transaksi arus barang masuk (bahan makanan) lebih besar dibandingkan arus barang keluar. Kebocoran ini mengindikasikan kemampuan produksi bahan makanan lokal NTT tumbuh lebih lambat dibanding kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah ini. Dampaknya pendapatan masyarakat NTT mengalir keluar daerah. Dilihat dari ekonomi makro, kondisi ini mengakibatkan rendahnya peredaran uang di NTT.

Kedua, hasil pertanian yang kita jual antar-pulau pada umumnya bahan mentah. Dampaknya, nilai tambah terbesar dinikmati oleh orang luar NTT. Kita jual pisang terus, lalu kita membeli kripik pisang dari orang luar NTT yang membeli pisang di sini.

Ini merupakan bentuk pemborosan secara terus menerus sehingga bahan mentah yang dijual tidak memberi pendapatan yang berarti bagi petani produsen. Nilai tambah justru dinikmati oleh pelaku ekonomi di luar NTT. Jadi, rendahnya pendapatan per kapita masyaraat NTT, antara lain, karena hasil pertanian yang diperdagangkan berupa bahan mentah.

Ketiga, barang konsumsi hasil olahan (industri manufaktur) yang dijual pada umumnya didatangkan dari luar NTT. Dan, harga relatif barang konsumsi hasil olahan itu naik lebih besar dibandingkan harga komoditas pertanian. Akibatnya, untuk mendapatkan satu unit barang konsumsi hasil olahan dibutuhkan unit komoditas yang lebih banyak.

Menurut Frits, kebocoran sebagai dampak ketergantungan dapat dikurangi dengan cara mendorong perkembangan produksi pertanian dan unit usaha industri pengolahan. Sedangkan kebocoran perdagangan bahan mentah, dapat dikurangi bila bahan mentah minimal dapat diolah menjadi barang setengah jadi sebelum diperdagangkan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus mengurangi gap harga relatif komoditas pertanian dan hasil industri manufaktur.

Persoalan paling utama perekonomian NTT adalah bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas.

Di sini Frits lebih menekankan bagaimana memperbesar produksi bahan pokok, atau makanan supaya kita tidak tergantung pada sumber pangan asal luar NTT sehingga tidak ada kebocoran produksi lagi. Jadi, platform ekonomi NTT yang utama adalah memperbesar produksi pertanian. Dalam kaitan ini, tegas Frits, kita jangan tergoda masuk dalam jebakan analisis komoditas unggulan. Sebab, analisis ini hanya menggunakan pendekatan produksi (output) sehingga mengabaikan aspek potensi.

Frits menilai bahwa keinginan pemerintah daerah untuk mengembangkan industri skala makro dan kecil sangat kuat. Namun, keinginan itu tidak didukung rencana dan implementasi yang memadai. Menurut dia, sudah saatnya NTT memiliki blueprint tentang pengembangan industri mikro dan kecil. Blueprint ini diperlukan untuk menjamin perumusan kebijakan, program dan regulasi yang berpihak pada industri mikro dan kecil.

Salah satu solusi untuk meningkatkan produksi pertanian, yakni pemanfaatan tanah ulayat. Jika pemilik tanah tidak menggarapnya, maka mereka berhak mendapatkan sewa lahan atau bagi hasil dengan persentase yang disepakati bersama. Di sini petani yang tidak memiliki lahan bertindak sebagai penggarap. Pemerintah berperan menyediakan inout produksi dan teknologi yang diperlukan. Dengan demikian, kata Frits, program ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik lahan, pengapa, dan pemerintah penyedia teknologi produksi.

Pola yang dikembangkan selama ini, para petani dipaksa menghasilkan bahan pangan tanpa didukung dengan peralatan yang memadai, pengadaan bibit, pupuk dan sarana produksi lainnya. Karena itu, program-program bidang pertanian harus ada konsep yang jelas karena selama ini kita membangun tanpa konsep. Kita hanya membangun dengan istilah-istilah. Kita akan terjebak dengan istilah-istilah. Padahal, istilah-istilah itu tidak punya dampak dalam suatu program pembangunan, dan tidak menyentuh kepentingan riil masyarakat, hanya pada tataran birokrat.

Untuk mengurangi ketergantungan bahan pangan dari luar NTT, maka kita harus perkuat organisasi petani dan mengubah program dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Ini dengan harapan agar petani mulai berproduksi. Selain itu, perlu perkuat usaha-usaha kecil (usaha rumah tangga) guna mengurangi kebocoran nilai tambah.

***

Pemimpin Redaksi (Pemred) Pos Kupang, Dion DB Putra, mengatakan, masyarakat NTT terlalu banyak bergantung pada pemerintah dengan sejumlah program. Sementara pemerintah sibuk mengurus dirinya sendiri. Kalau diminta untuk mengurus persoalan bahan-bahan kebutuhan konsumsi ini rasanya tidak terlalu besar.

Melihat fenomena ini tentu pemerintah perlu melibatkan elemen-elemen masyarakat yang punya potensi besar dalam mempengaruhi masyarakat. Di NTT, paling tidak ada dua lembaga yang bisa dilibatkan pemerintah untuk mendukung menyukseskan sejumlah program pemerintah, yakni gereja Katolik dan Protestan.

Memang secara gamblang, sesuatu program dapat dilakukan apabila program itu mempunyai tujuan jelas dan dampaknya terhadap masyarakat pun jelas. Masalah yang selama ini dihadapi adalah belum adanya keberanian pemerintah untuk membentuk pilot projek sehingga menjadi contoh sekaligus tolok ukur keberhasilan sebuah program.

Menurut Dion, jika semua program melibatkan kekuatan masyarakat tentu masyarakat sendiri merasa memiliki apa yang dia miliki, terutama potensi. Seandainya semua mengikuti irama yang belum mengedepankan kekuatan masyarakat, maka kita ibarat bermimpi dan hanya mengulangi program yang tidak efektif.

Sementara Adeleina M Erni, MT, dari Bappeda NTT, mengatakan, delapan agenda pembangunan di NTT diharapkan bisa menumbuhkembangkan ekonomi daerah ini. Dengan program spirit anggur merah, semua anggaran untuk belanja diarahkan untuk masyarakat 45 persen.

Menurut dia, penguatan kelembagaan kelompok perlu ditingkatkan. Seperti kelembaggan penyuluh pertanian mengalami kemunduran karena ada penyuluh yang sebenarnya harus berada di desa untuk mendampingi petani, tapi dialihfungsikan menjadi tenaga di kantor. Akibatnya, apa yang terjadi di masyarakat tidak ditangani. Erni berharap pada masa mendatang tenaga penyuluh lapangan ditambah agar bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat petani.

Dikatakannya, sebetulnya sudah banyak bantuan diberikan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama ini berupa sarana produksi, baik bibit maupun teknologi. Tetapi, petani kita di NTT masih kurang jiwa usahanya. Petani di NTT bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak berpikir untuk menambah pemasukan keluarga sehingga usaha-usaha yang mereka lakukan bersifat sementara dan tidak berlanjut secara terus menerus. Salah satu contoh, kripik jagung yang diproduksi oleh pengusaha asal luar NTT. Ini mencerminkan bahwa petani kita tidak memiliki jiwa kewirausahaan sehingga belum bisa mengembangkan pangan lokal. (Hyeron Modo, Obby Lewanmeru dan Frans Krowin/bersambung)

Pos Kupang, 24 September 2009 halaman 1

Read more »

Saatnya Perkuat Pangan Lokal

"BICARA tentang ketergantungan bahan kebutuhan pokok, tentu kita bicara soal potensi. Kita punya potensi, tetapi lebih banyak bergantung pada pangan dari luar. Kalau suatu saat produksi beras dunia habis, tidak ada pilihan lain, kecuali mulai sekarang kita perkuat pangan lokal."

Demikian Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi NTT, Drs. Petrus Langoday, salah satu narasumber dalam diskusi tentang "Ketergantungan Penduduk pada Kebutuhan Pokok dari Luar, Masalah atau Sesuatu yang Normal?". Diskusi diselenggarakan Bengkel Advokasi (bukan Asosiasi seperti tertulis dalam pengantar serial pertama tulisan ini) Pemberdayaan Pengembangan Kampung (Bengkel APPeK) dan Perkumpulan Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal (PIKUL) kerja sama dengan Pos Kupang, 1 September 2009.

Diskusi Terbatas Kebutuhan Pokok (3)

Saat ini, tingkat konsumsi beras masyarakat mencapai 82 persen. Konsumsi jagung 14 persen dan lain-lainnya dua persen. Pola konsumsi ini memperlihatkan betapa penduduk NTT lebih memilih mengonsumsi beras ketimbang bahan pangan lokal lainnya, seperti jagung, ubi-ubian, dan pisang.

Beras dianggap sebagai bahan makanan yang lebih bergizi, ketimbang bahan pangan lokal. Mengonsumsi beras dinilai lebih terhormat, lebih bergengsi daripada mengonsumsi jagung, ubi-ubian atau bahan pangan lokal lainnya.

Padahal, dari aspek kandungan protein, jagung lebih tinggi dari beras. Emping jagung, misalnya, kandungan protein mencapai 8,57 gram dari 100 gram bahan baku. Beras giling, kandungan proteinnya 6,8 gram/100 gram bahan baku. Marning jagung, kandungan proteinnya mencapai 7,73 gram dari 100 gram bahan baku.

Jagung bose, proteinnya 5,79 gram dari 100 gram bahan baku dan jagung titi, kandungan proteinnya mencapai 9,6 gram dari 100 gram bahan baku. Dari sisi kandungan energi (kalori), jagung lebih besar dari beras. Kandungan kalori pada 100 gram beras, 360 kalori, sementara jagung 368 kalori.

Kandungan protein dan energi pada jagung dan beras tersebut merupakan hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2008. Penelitian itu merupakan kerja sama antara Badan Bimas Ketahanan Pangan NTT dengan perguruan tinggi tersebut.

Pada tahun 2009 ini, dijalin lagi kerja sama antara Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan NTT (sebelumnya Badan Bimas Ketahanan Pangan-Red) dengan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Kerja sama untuk meneliti toksin pada sejumlah makanan berisiko yang biasa dikonsumsi warga di daerah tertentu saat masa paceklik.

Petrus Langoday mengemukakan, kebiasaan penduduk NTT mengonsumsi beras merupakan hal yang ironis. Pasalnya, NTT bukan penghasil beras. Sebagai perbandingan, ia membeberkan data tentang produksi dan konsumsi beras, juga produksi dan konsumsi jagung.

Pada tahun 2009, tingkat produksi beras 335.236 ton, sementara konsumsi beras mencapai 467.460 ton. Itu berarti NTT mengalami devisit beras sebanyak 132.224 ton. Tingkat produksi jagung mencapai 521.220 ton, sementara tingkat konsumsi 164.046 ton. Produksi ubi-ubian 219.486 ton dan tingkat konsumsi 136.743 ton. Data itu menunjukkan pada tahun 2009 ini, NTT mengalami surplus jagung 357.174 ton juga surplus ubi-ubian.

Saat ini, lanjut mantan Penjabat Bupati Belu ini, Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT yang dimotori Gubernur Drs. Frans Lebu Raya, giat mengkampanyekan konsumsi pangan lokal. Kampanye itu merupakan bagian dari upaya pemerintah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan lokal.

"Kalau satu hari dalam seminggu, seluruh masyarakat NTT mengonsumsi bahan pangan lokal (pangan non beras), maka terjadi penghematan uang minimal Rp 6 miliar. Itu baru satu hari. Bayangkan kalau kita tingkatkan menjadi lebih dari satu hari. Penghematan uang tentu akan lebih besar lagi," kata Langoday.

Kalkulasi hingga mendapatkan jumlah uang yang dihemat sebesar Rp 6 miliar itu, yakni 275 gram pangan lokal/hari dikalikan dengan empat juta penduduk NTT, dikalikan lagi dengan banyaknya pangan lokal yang dikonsumsi setiap hari, dan dikalikan lagi dengan harga beras minimal Rp 5.000,00/kg.

Di satu sisi ada penghematan, di sisi lain ada penguatan ekonomi masyarakat petani. Para petani yang selama ini susah menjual jagung, susah menjual hasil pertaniannya, akan menemukan pasar baru. Paling kurang, jagung yang dihasilkannya, bisa terserap oleh pasar lokal, terserap oleh penduduk yang membeli jagung untuk dikonsumsi.

Andaikata jagung juga dibeli untuk pakan ternak, maka nilai jual jagung tentu akan menjadi lebih tinggi lagi. Jika itu yang terjadi, maka nilai keekonomian jagung bagi petani sangat besar. Faktor ikutannya, masyarakat semakin bergairah membudidayakan jagung. Karena jagung sudah menjadi komoditas yang dibutuhkan. Ujung-ujungnya, tekad Gubernur Lebu Raya menjadikan NTT sebagai propinsi jagung, bisa terwujud.

Saat ini, kata Langoday, harga jagung di pasar-pasar di Kota Kupang Rp 3.500,00/kg. Padahal, harga jagung di Surabaya, Jawa Timur, Rp 1.000,00/kg. Kalau semakin banyak warga daerah ini membeli jagung, maka hasil yang diperoleh petani juga akan lebih besar.

Kalau penduduk NTT lebih banyak membeli beras, lebih banyak mengonsumsi pangan non lokal, maka perputaran uang di tingkat petani tentu semakin berkurang. Uang justru lebih banyak berputar di kalangan pengusaha untuk memasok beras dari luar daerah, guna menjaga stok.

Dalam jangka panjang, demikian Langoday, salah satu solusi yang harus dilakukan adalah melakukan diverfisikasi pangan. Diversifikasi bukan saja tentang konsumsi pangan lokal, tapi juga bagaimana kualitas pangan, baik soal kandungan gizi, berimbang dan beragam. Selain itu, bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Kritikan dilontarkan Candra Dethan, seorang peserta diskusi dari Forum Academia NTT (FAN). Dia berpendapat, selama ini ketika bicara soal potensi alam NTT, khususnya potensi pertanian, kebanyakan orang masih berbicara dari sisi teori.

Padahal, yang dibutuhkan masyarakat, terutama petani di desa-desa, bukan teori. Saban hari para petani bergelut langsung dengan tanah, bergulat dengan tanaman pertanian, yang sampai sekarang masih dipersoalkan oleh pemerintah dan stakeholders lainnya.

Bila mau menjadikan NTT sebagai propinsi jagung, atau untuk memperkuat posisi pangan lokal, maka salah satu aspek yang dibutuhkan adalah penyuluh pertanian lapangan (PPL). Jumlah tenaga PPL di NTT relatif kurang dibandingkan dengan jumlah desa berikut petani di desa-desa.

Jika perbandingan itu difokuskan lagi pada luas lahan pertanian di NTT, maka akan didapatkan kesenjangan yang cukup besar. Bila satu orang PPL bertanggung jawab atas 1.591 hektar sebagaimana parameter yang ditentukan pemerintah, maka akan muncul masalah baru. Apalagi PPL yang sama harus mendampingi petani di dua desa.

DI NTT jumlah PPL yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 1.138 orang. Calon penyuluh 48 orang. Yang sedang tugas belajar 52 orang. Tenaga bantu penyuluh pertanian sebanyak 1.084 orang dan tenaga honor PPL 42 orang. Jadi, jumlah PPL seluruhnya di NTT 2.365 orang.

Chandra mengemukakan, selama ini pemerintah sering memberi bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian. Bantuan itu kebanyakan bibit dan alat-alat pertanian. Ketika bantuan itu dimanfaatkan, hasil yang diperoleh meningkat. Muncul masalah pemasaran. Pasar tidak tersedia sehingga hasil menumpuk di tangan petani. Dampaknya kinerja petani melorot, karena over produksi hanya untuk konsumsi sendiri.

Problem lainnya, menyangkut lumbung desa. Di NTT, yang namanya lumbung desa masih kuat. "Kami pernah studi banding di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Lumbung desanya begitu banyak dan hasil pertanian melimpah. Tapi masalahnya, tidak ada transportasi dari dan ke lumbung desa. Kalau pun ada, kondisinya rusak parah. Jadi, yang terpenting saat ini, adalah bagaimana menata sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Kalau dua aspek ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka upaya memperkuat pangan lokal itu bisa membawa hasil nyata," kata Chandra.

Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota (Setkot) Kupang, RY Seubelan, S.T, M.Si, mengatakan, hasil survai Bengkel APPeK pada delapan kelurahan di Kota Kupang yakni Oespa, Airnona, Bakunase, Naikoten, Oebufu, Kuanino, Manutapen dan di kawasan Walikota, menarik untuk dicermati.

Bahwa sekitar 70 persen pendapatan masyarakat Kota Kupang (NTT), digunakan untuk konsumsi bahan kebutuhan yang berasal dari luar. Masalah ini bukan semata-mata karena bahan pangan lokal kurang atau tidak cukup tersedia, tapi pola konsumsi masyarakat. Banyak bahan yang tersedia tetapi masyarakat cenderung menggunakan produk dari luar.

Contohnya, pemakaian minyak goreng. Orang NTT lebih suka menggunakan minyak bimoli dibanding minyak kelapa yang diproduksi oleh orang NTT. Lebih banyak kita mengkonsumsi makanan instan, ketimbang makanan lokal yang tersedia di daerah ini.

"Jadi, kita dukung program pemerintah untuk menjadikan NTT sebagai propinsi jagung. Kita melihat produksi jagung begitu banyak, tapi tidak diimbangi dengan konsumsi. Imbauan konsumsi pangan lokal, jangan hanya untuk masyarakat, tetapi juga buat para pejabat. Kita juga berharap, konsumsi pangan lokal tidak sebatas imbauan," saran Seubelan.

Dari silang pendapat pada diskusi terbatas itu, muncul banyak harapan agar kita memperbesar dan memperkuat produksi pangan lokal. Jika produksi pangan lokal meningkat disertai usaha-usaha diversifikasi dan didukung pasar, maka diharapkan masyarakat NTT mengurangi ketergantungan konsumsi pangan dari luar daerah. (Frans Krowin, Obby Lewanmeru dan Hyeron Modo/habis)

Pos Kupang 25 September 2009 halaman 1

Read more »

NTT Gundah dengan Tiga Hal

Oleh Hermina Pello, Yosep Sudarso dan Agus Sape

PROPINSI Nusa Tenggara Timur (NTT) gundah dengan tiga hal: rawan pangan, krisis air bersih dan krisis energi. Wajah NTT, sebagaimana tercermin dalam pemberitaan media massa lokal, dihiasi oleh rawan pangan, dilabur dengan bedak sulitnya mendapatkan air bersih dan listrik. Hidup enggan mati tak mau.

Kegundahan NTT ini diungkapkan Pemimpin Redaksi Harian Pos Kupang, Dion DB Putra dalam sambutannya pada pembukaan diskusi terbatas dengan tema, "Pangan Lokal" dan "Peluncuran Buku 50 Tahun Ziarah Pangan NTT, Sehati Sesuara Mewujudkan Kedaulatan Pangan Lokal" di Aula Susteran RVM Kota Baru, Kupang, Selasa (14/7/2009).

Dari Diskusi Pangan Lokal (1)

Dion menegaskan, Pos Kupang dan media cetak lainnya di NTT sudah dan selalu gundah dengan tiga hal tersebut. Sekadar menegaskan, Dion menyebut jumlah artikel yang ditulis anak- anak NTT khusus tentang pangan yang dipublikasi Pos Kupang. Setidaknya terdapat 600 artikel. "Kami sendiri terkejut," demikian Dion.

Lebih banyak lagi ketika Rektor Undana, Prof. Frans Umbu Datta, menelusuri Google. "Ironisnya, berita tentang kelaparan, kematian karena busung lapar terus mengisi halaman-halaman berbagai media cetak dan elektronik ketika saya buka Google lalu ketik: "pangan lokal di NTT: dan search.... Maka ditampilkanlah 18.900 pointers/berita tentang pangan local dan permasalahannya serta berbagai pembahasan sekitar isu ketahanan pangan di NTT. Ini berarti pembicara di sekitar hal ini sudah cukup banyak bahkan sangat banyak," tulis Umbu Datta dalam makalahnya berjudul, "Pangan local : Kemarin, Hari Ini dan Esok (kajian akademis)".

Di tengah gencarnya pemberitaan tentang isu ketahanan pangan lokal di NTT, Dion Putra mengutarakan optimismenya akan suatu masa depan yang lebih baik. Optimisme yang dilandaskan pada komitmen duet pemimpin baru NTT, Frans Lebu Raya- Esthon L Foenay.

Sebelum terpilih maupun dalam tenggang waktu setahun menakhodai NTT, duet yang akrab dipanggil Fren ini langsung mengampanyekan "Kembali ke pangan lokal".

Saat membawakan makalahnya, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menjelaskan alasan perhatiannya terhadap pangan lokal. "Mengapa pangan lokal menjadi perhatian penuh pemerintah? Pangan itu merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia. Siapa pun membutuhkan pangan, setiap hari membutuhkan pangan, setiap saat mesti tersedia tapi juga terjangkau dan aman," jelas Lebu Raya.

Menurut Lebu Raya, kebutuhan memperoleh pangan adalah hak asasi manusia. Hak ini tidak saja disebutkan dalam UUD 1945, tetapi jauh sebelumnya sudah ditegaskan oleh Deklarasi Roma.

Konsumsi pangan, jelas Lebu Raya, juga tidak sekadar untuk memenuhi "kebutuhan perut". Berbagai pemikiran membuat orang akhirnya memahami bahwa pangan merupakan komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Pangan yang tersedia cukup, aman, berkualitas dan bergizi akan mewujudkan SDM yang berkelanjutan.

"Kebutuhan gizi dari pangan yang bergizi terutama untuk anak- anak dari 0 tahun hingga lima tahun harusnya menjadi perhatian penuh sehingga kecerdasannya bisa terjamin. Tapi kalau pada periode usia emas (golden age), kita tidak memberikan pangan yang cukup dan bergizi, maka akan sulit diharapkan anak bisa berkembang secara baik, cerdas dan berkelanjutan," ujar Lebu Raya.

Kalau ini yang disepakati, Lebu Raya yakin, pembangunan ketahanan pangan menjadi fondasi bagi pembangunan di sektor lainnya. Bila pangan tersedia, terjangkau dan aman dikonsumsi, urusan di sektor lain akan berjalan dengan baik.

Oleh karena pemenuhan pangan dan sektor lainnya tentang isu pangan erat kaitannya dengan politik. Ketika suatu daerah atau satu komunitas punya ketersediaan pangan yang cukup, bisa terjangkau dan aman untuk dikonsumsi, maka kondisinya akan aman. Tetapi bila tidak cukup tersedia atau sulit terjangkau dan tidak aman untuk dikonsumsi, maka akan menimbulkan gejolak sosial.

Kasus temuan "benda-benda asing" dalam biskuit bantuan World Food Programme (WFP) diangkat gubernur sebagai contoh tidak amannya masalah pangan. "Kalau kemarin kita dapat informasi tentang biskuit yang dibagi oleh WFP dengan niat yang tulus, ikhlas karena perikemanusiaan, tetapi ternyata di beberapa tempat ditemukan ketidakamanan dalam mengonsumsi pangan. Di sana ada pecahan botol, kaca, dan benda asing yang membuat biskuit itu tidak aman untuk dikonsumsi," ujar Lebu Raya.

Pangan, tentu saja, tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang pertanian dalam pengertian luas. Pertanian menghasilkan pangan. Beberapa permasalahan pembangunan pertanian di NTT teridentifikasi.

Pertama, berkaitan dengan konversi lahan. Dengan tekanan penduduk dan kemajuan Iptek ditambah lemahnya koordinasi dalam penerapan kebijakan, lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian atau persawahan dikonversi menjadi lahan untuk kebutuhan lainnya.

Misalnya, daerah pertanian menjadi lokasi pemukiman atau pertokoan. Di Kota Kupang, Mall Flobamora misalnya, berdiri di atas lahan yang sebelumnya lahan sawah. Di lain tempat, semakin sulit ditemukan padang penggembalaan.

Masalah kedua, soal distribusi. Menurut Lebu Raya, secara umum atau makro terjadi surplus. Namun, secara mikro apalagi hitungan sampai ke rumah tangga, ada kecenderungan terjadi defisit. Akses rumah tangga untuk memperoleh pangan masih rendah. (bersambung)

Pos Kupang edisi Selasa, 21 Juli 2009 halaman 1

Read more »

Dengarkan "Suara Nabi"

Oleh Hermina Pello, Yosep Sudarso dan Agus Sape

SELAMA ini orang selalu identikkan NTT dengan miskin. Ada banyak pelesetan. Nanti Tuhan tolong, nusa tetap tertinggal, nasib tergantung tetangga, nasib tidak tentu dan masih banyak singkatan lainnya, yang membuat citra NTT semakin buruk dan rendah.

Berita yang terekspos keluar daerah yang ditonjolkan adalah kekurangan yang terjadi di NTT, seperti gizi buruk, kekurangan pangan dan lain-lain.

Dari Diskusi Pangan Lokal (2)

Hal inilah yang kadang-kadang membuat kita sendiri malu berhadapan dengan orang-orang dari daerah lain. Padahal NTT dengan kondisi alam dan geografisnya sangat kaya. Masing- masing daerah memiliki potensi yang besar, namun potensi itu belum digarap secara maksimal.

Kekayaan alam NTT yang tidak terhitung itu seharusnya membuat orang NTT sendiri berbahagia. "Saya memiliki keyakinan bahwa orang NTT sesungguhnya orang yang paling beruntung, setidaknya lebih beruntung dari orang lain di tempat lain. Orang NTT dapat menjadi orang yang sangat kaya, sekurang-kurangnya hidup berkecukupan karena ditempatkan di kawasan yang berpulau-pulau, dengan segala keberagaman alam, budaya dan kekayaan terpendam yang belum tergali. Bayangkan, terbentuk lebih dari seribu pulau berukuran sedang dan kecil yang bukan padang pasir. Namun ironisnya, berita tentang kelaparan, kematian karena busung lapar, terus mengisi halaman-halaman berbagai media cetak dan elektronik," papar Rektor Undana, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, Ph. D, yang membacakan makalahnya.

Sebagai daerah yang kaya, masalah pangan, kurang gizi dan kelaparan tidak perlu terjadi dan terdengar. Tetapi kenyataannya dari tahun ke tahun, NTT terus berkutat dengan masalah- masalah tersebut. Padahal di satu pihak pemerintah sudah membuat intervensi dengan berbagai program didukung dengan program dari berbagai NGO (LSM).

Mengapa masalah pangan ini selalu mendera NTT? Menurut Umbu Datta, orang NTT yang kurang tahu cara berterima kasih apalagi mengucap syukur kepada pencipta alam semesta. Ada tujuh ciri khas manusia seperti itu.

Pertama, merusak lingkungan dengan membabat, menebas dan membakar lahan yang sudah marginal bahkan kritis, merusak terumbu karang, serakah dalam eksploitasi sumber daya alam.

Kedua, upaya mengembalikan kesuburan tanah dengan cara yang mudah dan murah. Ketiga, tidak bijak dalam mengendalikan dan memanfaatkan air hujan yang cukup besar jumlahnya, tetapi datangnnya rata-rata hanya tiga bulan dalam setahun.

Ciri berikutnya adalah persepsi bahwa makanan lokal itu "berstatus sosial rendah" dibandingkan makanan impor.

Ciri berikutnya adalah mayoritas petani, peternak, nelayan, buruh, kurang punya kemauan untuk belajar hal-hal baru. Pengetahuan turun-temurun mereka selalu dianggap lebih baik, sulit menerima inovasi apalagi mengadopsi perubahan, walaupun kearifan lokal juga banyak yang memang patut dipelihara.

Di tengah perkembangan teknologi dan pengetahuan, ada begitu banyak tawaran pangan dari luar yang menggiurkan. Meski kadang terasa asing dengan lidah kita, tetapi seakan ingin menampilkan identitas bahwa kita tidak tertinggal, maka secara perlahan pola makan mulai bergeser dan mulai meninggalkan pangan lokal.

Di satu pihak, saat ini Pemerintah Propinsi NTT mendegungkan kembali pangan lokal dan ini mendapat respons yang sangat baik dari dunia perguruan tinggi. "Let's go back to basics," kata Umbu Datta.

Itulah ungkapan yang dapat mewakili pemikiran tentang perlunya menatap ke depan dengan menjadikan masa lalu sebagai tumpuan untuk melompat ke tingkat pemahaman yang komprehensif tentang ketersediaan dan penyediaan pangan di daerah kita ini.

"Kalau dulu orang tanam jagung tiga biji satu lubang, dua bijinya itu kacang. Pada saat jagung dipanen, jagung juga dipanen. Kacang adalah sumber kalori sekaligus protein dan mineral sehingga orang dulu lebih arif dibandingkan dengan kita yang teknologinya lebih tinggi dan pengetahuan lebih luas. Inilah yang yang saya sebut, let's back to basics," ujar Umbu Datta

Pangan lokal ini perlu mendapat penekanan yang serius dari berbagai pihak, karena ketergantungan dari pihak luar harus dikurangi secara perlahan dan pada akhirnya kemandirian pangan bisa terwujud.

"Surabaya itu seolah-olah jantungnya NTT. Kalau jantung berdetak dan tiba-tiba kena serangan jantung, maka orang NTT bisa sekarat karena sembako didatangkan dari Surabaya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, sabotase kapal yang datang ke NTT atau ada hal yang menakutkan bagi kapal untuk datang ke Kupang. Maka kita yang ada di Kupang bisa mengalami problem yang sangat serius. Kalau dalam waktu tiga bulan saja, perdagangan dari Surabaya itu tertutup ke NTT, maka NTT bisa sekarat. I am telling you the truth. Karena cadangan di Bulog habis, beras di pasar tidak ada, lalu mau makan apa? Bayangkan air saja kita masih impor," kritiknya.

Meski Gubernur NTT Drs. Lebu Raya sudah menampik bahwa saat ini beras tidak lagi didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur tetapi didatangkan dari NTB karena sudah ada kerja sama daerah bekas Sunda Kecil (Bali, NTB dan NTB), tetap saja nasib kita tergantung tetangga.

Tidak semua pangan yang didatangkan dari luar NTT merupakan produk dari luar, hanya kemasannya saja yang berbeda. Viator Parera menceritakan pengangkutan ribuan tandan pisang yang dibawa dari Maumere ke Surabaya menggunakan kapal ro-ro.

Di sana bahan tersebut diolah menjadi berbagai bentuk makanan, lalu dikirim kembali ke NTT dalam bentuk yang berbeda, misalnya keripik pisang yang dikemas dalam bentuk yang menarik.

Menurut Umbu Datta, untuk mewujudkan kemandirian pangan lokal, tidak perlu berpikir yang muluk-muluk untuk memenuhi pasar nasional apalagi internasional, tetapi sebaiknya berpikir untuk memenuhi pasar di dalam NTT. Kalau bisa barter komoditas antarpulau atau antarkabupaten yang ada di NTT ini saja. Kantong-kantong produksi sudah diketahui dengan pasti, demikian juga dengan jenis pangan lokal tertentu. Misalnya beras dari padi, beras dari jagung, daerah yang cocok untuk kambing, untuk sapi, ikan.

"Kantong produksi kita sudah tahu, tinggal memperbaiki orang- orang di kantong produksi dan berorientasi pasar. Penuhi saja pasar domestik. Kenapa pikir soal kirim daging sapi ke Eropa. Kita pikir dulu bagaimana mengirim ke Manggarai untuk memenuhi kebutuhan di sana. Atau ikan dari Flores Timur untuk memenuhi kebutuhan di daerah lainnya. Malnutrition itu kwashiorkor, berkaitan dengan kekurangan pangan kalori, dan marasmus adalah kekurangan protein. NTT ini bagaimana mengimbangi kawasan mana yang marasmus dan mana yang kwashiorkor dan mana yang kurang dua-dua, tinggal dicari keseimbangannya. Tidak usah pikir daerah lain. Membangun sinergi sehingga menjadikan kita penghuni rumah sendiri," urai Umbu Datta.

Namun kadang-kadang suara yang disampaikan itu seperti hilang ditelan angin. Kalau waktu lalu, Tuhan mengirimkan nabi-nabi yang benar untuk memberitahukan mengenai apa yang akan terjadi, tetapi saat ini nabi-nabinya adalah wartawan, para peneliti, dosen dan guru. Tetapi mereka jarang didengar. Mereka menjadi suara yang remote di padang pasir, kadang-kadang. Mereka tidak banyak, hasil penelitian mereka juga tidak konklusif karena tidak berakhir dengan pengembangan sehingga hasil penelitian itu berkarat dan berdebu, rust and dust, bukan research and development. "Suara nabi juga perlu didengarkan," kata Umbu Datta. (bersambung)

Pos Kupang edisi Rabu, 22 Juli 2009 halaman 1

Read more »

Mulailah dari Pekarangan

Oleh Hermina Pello, Yosep Sudarso dan Agus Sape

TENTANG pangan lokal, mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Viator Parera berbagi pengalaman. Pria berusia lebih dari tujuh puluh tahun ini tidak membeberkan alasan konsumsi pangan lokal; tidak bicara tentang distribusi pangan lokal dan lain-lain. Permasalahan tersebut bukan tidak penting, tetapi Parera memilih berbagi pengalaman tentang hal-hal praktis.

Dari Diskusi Pangan Lokal (3)

"Saya angkat topi untuk jagung titi Flores Timur. Itu paling enak. Orang dari luar negeri saja kagum dengan jagung titi, kok kita tidak bisa. Jagung titi ini ditambah dengan sayur rumpu-rampe yang dimasak dari hasil tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar rumah atau kebun seperti pepaya dan marunggai (Moringa oleifera), kemudian ditambah ikan bakar dan tuak putih dari pohon tuak yang juga tumbuh di sekitar, menjadi menu makanan lokal yang sulit untuk ditolak," demikian antara lain Parera mengapresiasi pangan lokal NTT ketika tampil menjadi salah satu narasumber diskusi terbatas tentang pangan lokal di Aula RVM Walikota, Kupang, Selasa (14/7/2009).

Terlepas dari pengolahannya yang masih alami, Parera menjelaskan, dari "pertualangannya" ke beberapa desa di Flotim, ternyata di kebun-kebun yang penuh batu, petani menanam jagung dengan pola salome (satu lobang rame-rame). Maksudnya, dalam satu lobang, petani tidak hanya menanam jagung, tetapi juga ada labu dan kacang turis. Kacang turis bisa memberi nitrogen, labu menjalar di atas batu dan meletakkan buah di atasnya. Sungguh indah dipandang mata.

Parera juga bernostalgia tentang Ai óhu budun, yakni gaplek atau ubi kayu kering yang difermentasi sampai menjadi lembek dan berwarna hitam khas orang Sikka. Cara yang biasa dilakukan dalam mem-budu (fermentasi) ialah dengan dibungkus dalam daun waru atau kelopak pisang yang masih mentah.

"Hemat saya, dapat saja ditingkatkan dengan meniru cara orang membuat tempe. Kalau dalam pembuatan tempe bahan ragiannya dibuat sendiri dari tempe yang dipotong kecil-kecil lalu dijemur sampai kering betul lalu ditumbuk sampai halus, di sini diganti dengan ái óhu budun sendiri. Bila mau dikonsumsi, direndam dulu semalam lalu dipanggang di atas bara api atau direbus. Dimakan bersama parutan kelapa ... enaaaaak! Ada juga yang menggorengnya: sama enaknya," cerita Parera.

Dia menegaskan, pangan lokal berbasis pertanian lahan kering di NTT bukanlah sesuatu yang asing. Pangan lokal hadir dalam berbagai bentuk dan cara, perbedaannya hanya pada jenis tanamannya, tempat dan cara bercocok-tanam, dan pada pengolahan pasca panen.

Dalam konteks ini, ia menawarkan pekarangan rumah sebagai lahan menanam pelbagai tanaman pangan. Namun, pria yang sudah malang-melintang di berbagai negara terkait masalah pertanian ini menegaskan, ada perbedaan yang nyata dengan ladang.

Untuk jenis tanaman di ladang, sebaiknya berfokus pada tanaman pangan utama, sedangkan kebun pekarangan lebih mengarah pada sumber-sumber pangan suplemen (pisang umpamanya), pohon buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, serat, tanaman obat, dan lain-lain.

"Kalau kita jalan dari Larantuka sampai di Ende, maka kita akan melihat rumah dengan kebun yang di dalamnya ditanam segala jenis pisang. Dulu saya masih di Perumnas (Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima, sekarang), saya juga menanam ubi kayu, dan ternyata subur bukan main. Hasilnya juga enak sekali dan

tidak ada urat," ujarnya.

Pentingnya peranan pekarangan diakui Parera sebagai tempat domestikasi berbagai jenis tanaman dan perkembangannya. Berevolusinya suatu jenis tanaman itu berawal dari pekarangan. Contohnya di Sikka. Saat ini alpukatnya sangat terkenal, padahal dulu hanya ada di Ende. Setelah masuk di Sikka, menjadi alpukat yang sangat enak.

Ia menegaskan, keberanian untuk mencoba dan bermain dengan pekarangan ini harus ada karena dari pekaranganlah tanaman yang dikenal sekarang ini berkembang.

"Kalau kita berani dan komitmen, maka kita juga harus berani main-main di rumah kita, halaman kita, mencoba tanaman baru," ajaknya.

Untuk bisa maju, harus ada kekuatan yang bisa merangsang orang untuk maju, termasuk dalam urusan pertanian. Salah satunya dalam bentuk nyanyian karena nyanyian itu hampir sama dengan simbol. Di Sikka misalnya, ada yang dinamakan 'tana lúma-lágo' yaitu tanah bero yang ditanami dengan turi dan waru, dijadikan istilah untuk tanah milik: "Lúma-lágo aún", tanah milik saya.

Kesuburan tanah di kebun pekarangan berkaitan erat dengan diversifikasi tanamannya yang luas dan strukturnya yang rumit dan bertingkat banyak. Mulai dari yang menjalar di atas tanah (ubi tatas); menjalar di pagar (kacang panjang jenis lokal, kecipir yang oleh orang Maumere disebut heó, orang Lio dowe, Latin Psophocarpus Tetragonolobus, Inggris wing bean, dan oleh National Academy of Sciences disanjung dengan sebutan "A High-Protein Crop For The Tropics"); berbentuk semak (terong, lombok); pohon yang rendah (delima, jambu, belimbing), yang sedang (sirsak), sampai kepada yang tinggi (mangga, nangka, kelapa). Dalam areal yang lebih luas dan berada jauh dari rumah, berbentuk wanatani (agroforestry) yang di Pulau Timor disebut mamar dan di Sikka dikenal dengan nama ongen.

Menurutnya, kesuburan tanah dalam kebun pekarangan dan wanatani seharusnya dibiarkan berproses secara alami. Ini bukan berarti para petani tradisional tidak memiliki cara-cara pribumi menjaga keberlanjutan kesuburan tanah.

Pakar masalah pertanian (meskipun dia sendiri tidak suka disebut demikian) menyimpulkan, pengembangan pertanian lahan kering untuk menghasilkan pangan lokal bukan sekadar satu masalah teknis agronomis. Bukan pula ekologis. Ia terutama satu masalah human-ekologi, melibatkan interaksi manusia dengan agroekosistem tempat ia tinggal dan berusaha-tani. (habis)

Pos Kupang edisi Kamis, 23 Juli 2009 halaman 1

Read more »