Usaha mengangkat harkat masyarakat Nusa Tenggara Timur dari belenggu kemiskinan tidak cukup dengan mengandalkan peran pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya. Persoalan itu hanya bisa diatasi melalui pemberdayaan masyarakat. Jangan terus mengandalkan bantuan. Rakyat juga harus diajak menghadapi kenyataan, diajak memberdayakan diri, bangkit, dan lebih percaya diri untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan,” kata Frans Amanue, mantan Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Larantuka.
Alam NTT yang cenderung panas memang memberikan tantangan tersendiri. Hampir setiap tahun daerah itu dilanda bencana kekeringan, gagal panen, hingga kekurangan pangan. Sepintas memang tak ada yang bisa dilakukan untuk menaklukkan kondisi alam yang demikian gersang dan tandus itu. Nada pasrah dan menerima bencana yang makin dianggap lumrah itu tersirat dari ungkapan masyarakat NTT tentang singkatan daerahnya, ”Nanti Tuhan Tolong”.
Di tengah kepasrahan yang jamak itu, gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha tenun tradisional yang dirintis Yovita Meta (54) seperti menggugah kesadaran sebagian masyarakat NTT untuk bangkit. Mata dunia, semoga juga termasuk mata birokrat dan masyarakat NTT, menjadi terbuka saat kiprah Yovita yang dimulai sejak 1989 itu menuai penghargaan Prince Claus Award dari Kerajaan Belanda pada awal 2004.
”Orang melihat NTT alamnya susah, tanah tandus, panasnya sangat terik, dan selalu saja mengeluh. Saya ingin orang melihat bagaimana panas ini menjadi potensi. Dengan mengembangkan usaha tenun, panas merupakan berkah,” katanya saat ditemui di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, pertengahan Mei lalu.
Keprihatinan akan kemiskinan yang dihadapi warga Desa Matabei di Boboki, Kabupaten Timor Tengah Utara, justru mendorong Yovita untuk memberdayakan perempuan di sana melalui usaha tenun kain tradisional. Inisiatif ini muncul karena ia melihat hampir semua kaum perempuan dewasa di sana memiliki keterampilan menenun. Berawal dari pendampingan kepada delapan perempuan, usaha tenun masyarakat di sana pun terus berkembang.
Setelah sekian lama, usaha masyarakat itu berkembang menjadi 34 kelompok, dengan setiap kelompok terdiri dari 8-20 perajin. Usaha tenun itu makin berkembang dan telah menghidupi lebih dari 1.700 keluarga atau 4.000 jiwa di tiga kecamatan. Hasil yang bisa dinikmati masyarakat dari usaha tenun itu di antaranya terpenuhinya kebutuhan untuk menyekolahkan anak dan bahkan ada yang bisa digunakan untuk membangun rumah.
Selain mendatangkan manfaat terkait pelestarian budaya, usaha tenun itu secara tidak langsung juga mendorong penghijauan kembali alam yang sebagian tandus. Pasalnya, kelompok penenun juga melakukan penghijauan kembali dengan tanaman yang diperlukan sebagai bahan baku usaha tenun, seperti kapas, mengkudu, dan lamtoro. Kapas untuk bahan baku benang, sedangkan mengkudu dan lamtoro untuk bahan baku pewarna alami. Sedikitnya kelompok penenun dampingannya telah melakukan reboisasi di lahan kritis seluas 50 hektar.
”Potensi daerah ini sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan, misalnya periuk tanah serta kerajinan dari daun lontar dan kayu jati. Masyarakat tinggal diajak untuk menggali dan mengembangkan potensi itu serta membantu memasarkannya,” kata Yovita.
Selain Yovita, ada pula kelompok tani di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, yang berhasil memberdayakan diri dan keluar dari belenggu kemiskinan melalui usaha ternak sapi australia. Memang, sapi yang mereka budidayakan itu awalnya bantuan dari pemerintah. Namun, tanpa inisiatif mengelola secara kolektif, bantuan sapi itu dipastikan tidak akan berkembang, layaknya bantuan serupa yang gagal di daerah lain.
”Sama sekali tak ada pelatihan tentang pemeliharaan sapi. Petugas datang hanya mengirim sapi, ya sudah begitu saja,” kata Ketua Kelompok Ternak Sapi Desa Dikesare Amir Raya (55).
Bantuan 10 ekor sapi betina dan seekor sapi jantan yang diterima akhir 2002 itu dikelola lima warga. Kelompok tani itu bersepakat memelihara sapi dalam satu kawanan karena mereka berpikir tidak mungkin memelihara dan mengembangbiakkan secara terpisah mengingat sapi yang jantan hanya satu. Berbeda dengan kelompok tani lain yang langsung membagi bantuan itu untuk dipelihara masing-masing dan akhirnya tak berkembang dan gagal.
”Setiap anggota diberi tanggung jawab menjaga dan menggembalakan sapi setiap hari secara bergantian,” kata Amir.
Dengan inisiatif pembudidayaan seperti itu, sapi-sapi yang tingginya melebihi orang dewasa itu telah beranak-pinak dan menghasilkan 25 keturunan, 15 ekor di antaranya telah dijual. Saat ini sapi yang dipelihara itu ada 17 ekor.
Soal hasil dari pembudidayaan sapi itu tidak perlu diragukan. Salah seorang anggota kelompok tani, Rahman Boli (62), bisa menguliahkan satu anaknya untuk menempuh pendidikan diploma III di Universitas Cendana (Undana), Kupang, serta satu anaknya yang lain bisa menempuh strata 1 di Undana.
Peran masyarakat sipil
Inisiatif pemberdayaan juga dilakukan sejumlah lembaga nonpemerintah. Lembaga kemanusiaan World Vision Indonesia (WVI), misalnya, lebih dari satu dekade mendampingi kelompok masyarakat di sembilan kabupaten di NTT. Mereka terlibat aktif dan membangkitkan partisipasi warga untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, agrikultur, pemenuhan kebutuhan air bersih, infrastruktur, dan pertanahan. Mereka juga memberikan pelatihan kepemimpinan, jender, dan pengolahan pendapatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Gereja juga mengambil peran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat NTT. Di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat, Pusat Pembinaan Pastoral dan Sosial (Puspas) Keuskupan Weetebula lebih dari 20 tahun memberikan perhatian kepada putri Sumba yang putus sekolah. Lebih dari 600 putri Sumba, tanpa membeda-bedakan agamanya, dilatih keterampilan tata boga dan busana.
Hasilnya, banyak di antara mereka yang kemudian berwirausaha. Sebagian lagi bekerja di Pulau Bali dan Jawa dengan keterampilan yang lebih memadai.
”Kami prihatin banyak putri Sumba bekerja merantau ke luar pulau tanpa keterampilan memadai. Yang terjadi, tidak jarang mereka kemudian mendapat perlakuan kasar,” kata Wakil Direktur Puspas Romanus Dansus Pr. Sayangnya, program pemberdayaan putri Sumba yang putus sekolah ini terhenti tahun 2008 karena keterbatasan dana yang dimiliki Puspas.
Pelibatan masyarakat dan lembaga nonpemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan di NTT, seperti dikemukakan Direktur Eksekutif Yayasan Timor Membangun Marthen Duan dan Manajer Program Walhi NTT Herry Naif, menjadi penting di tengah keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mendukung inisiatif-inisiatif pemberdayaan yang selama ini dilakukan kelompok masyarakat sipil.
”Kebijakan peningkatan ekonomi daerah melalui program kehutanan, misalnya, jangan sampai justru mengabaikan kedaulatan komunitas adat. Sumber daya alam yang ada perlu dikelola secara bersama untuk kesejahteraan masyarakat, bukannya justru memarjinalkan mereka dari tanah ulayatnya,” kata Marthen.
Di sisi lain, menurut Herry, diperlukan kebijakan pembangunan dari pemerintah setempat yang lebih konsisten memerhatikan kelestarian ekologi NTT. Program kesejahteraan melalui pengembangan pertanian dan peternakan, misalnya, sulit disandingkan dengan kebijakan mengeksploitasi barang tambang.
”Tidak bisa menggalakkan jagung di satu sisi, tetapi di sisi lain pemerintah juga membuka investasi tambang di daratan yang sama, sementara wilayah NTT yang sangat kecil ini rentan bencana. Kalau mau meningkatkan kesejahteraan, intensifkan pertanian dan perbaiki ekologi dengan pelibatan aktif masyarakat,” katanya.
Masyarakat NTT memang perlu diberdayakan. Sejalan dengan itu, Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitasnya. Pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan momentum otonomi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi rakyatnya.
Otonomi daerah di NTT memang sepatutnya tidak menjadikan birokrat setempat malah layaknya raja yang berkuasa dengan perilaku korup di tengah derita rakyatnya yang miskin. (Kornelis Ama Kewa)
Kompas Senin, 31 Mei 2010
Baca juga:
dion bata
