Petualangan Paulina


Diskusi Terbatas Ekonomi Lokal NTT (2)

BERKHAYAL mau makan ayam panggang? Boleh! Tapi percuma kalau bentuknya saja tidak tahu, apalagi tak pernah membauinya. Ini terjadi gara-gara saya tidur terus, nyenyak, dininabobokan oleh program pemerintah yang sudah dikasih.

Begitulah cara Ny. Paulina Adoe mengkritisi pola bantuan yang diberikan pemerintah selama ini. Banyak yang diberikan cuma-cuma, membuat masyarakat tidur. Ny. Paulina bukannya tak sependapat dengan bantuan dana dari pemerintah, namun tidak diberikan cuma-cuma. Pemberiannya harus melalui program yang matang untuk memandirikan nelayan atau petani yang modalnya pas-pasan. "Kalau nelayan punya modal, tentu mereka tidak menjadi nelayan miskin," ujarnya.

Paulina pun menceritakan 'petualangannya' mencari modal dari bank ke bank untuk mengembangkan usaha serta membangun pabrik es dan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba bagi para nelayan anggota HNSI Kota Kupang.

"Saya berpikir, bagaimana bank percaya saya karena saya tak punya tanah, modal, dan lainnya untuk jaminan pinjaman. Tetapi bersyukur, bank yang paling pertama percaya saya adalah Bank Mandiri. Jadi, hampir dua tahun saya urus surat untuk bangun SPDN di PPI Oeba. Tahun 2005 baru operasional dan pada waktu itu diresmikan oleh Pak Jonas Salean (kala itu Sekretaris Kota Kupang, Red)," tutur Paulina Adoe.

Menurutnya, walaupun motivasi kerja tinggi, namun tidak didukung kebijakan permodalan dari pemerintah, maka usaha apapun yang dilakukan tidak berkembang, Bahkan usaha yang sedang berjalan pun bisa bangkrut karena ketiadaan modal. Di sini, Ketua Himpinan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang itu mau menegaskan bahwa modal menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan seseorang dalam berusaha atau berbisnis.

Untuk mendorong perkembangan dunia usaha khususnya usaha kecil menengah (UKM), termasuk di bidang perikanan, Paulina menyarankan perbankan umum yang menyediakan dana jangan terlalu birokrasi dalam menyalurkan kredit. Selain itu, bunga bank, khususnya Bank NTT sebagai bank milik pemerintah daerah, agar jangan terlalu tinggi. "Kalau mau membantu masyarakat NTT, terutama mereka yang bergerak di sektor UKM, diharapkan bunga pinjaman Bank NTT jangan terlalu tinggi," tegasnya.

Paulina berpendapat, kebijakan pemerintah daerah untuk membantu pengembangan bidang ekonomi perlu dilihat dan diamati lebih cermat sehingga bantuan modal yang diberikan benar-benar mendukung usaha yang ditekuni para pelaku UKM. Bantuan yang diberikan harus bertahap disesuaikan dengan peningkatan bidang usaha yang dilakukan.

Berbicara tentang peran perbankan dalam mendukung pembangunan ekonomi di NTT, Guido Fulbertus menyoroti bahwa kondisi NTT dilihat dari struktur ekonomi mulai dari segi moneter, dana yang dihimpun perbankan di NTT, sekitar 70 persen keluar dari NTT. Itu berarti kontribusi dari sektor moneter terhadap pembangunan bidang ekonomi di NTT hanya 30 persen.

Saat ini, 12 bank umum beroperasi di NTT, yakni Bank NTT, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Artha Graha, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Mandiri, dan Bank Muamalat. Beberapa dari bank ini telah menyalurkan dana berupa kredit untuk mendukung usaha kecil mikro di NTT.

Berdasarkan statistik ekonomi dan keuangan daerah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) Kupang edisi Mei 2008, kredit mikro, kecil dan menengah (KMKM) yang dikucurkan bank umum yang beroperasi di NTT tahun 2006, 2007 dan tahun 2008, posisi Januari hingga April 2008 cenderung meningkat. Pada tahun 2006 total penyaluran dana dari bank umum di NTT untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 3.171.975.000.000 (Rp 3,171 triliun lebih). Tahun 2007 penyaluran kredit UMKM meningkat menjadi 4.157.338.000.000 (Rp 4,157 triliun lebih).

Sementara pada Januari 2008 sebesar Rp 3.987.178.000.000 (Rp 3,987 triliun lebih). Februari sebesar Rp 4.148.616.000.000 (Rp 4,148 trilun lebih), Maret sebesar Rp 4.275.979.000.000 (Rp 4,275 triliun lebih) dan April 2008 sebesar Rp 4.450.184.000.000 (Rp 4,450 triliun lebih). Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit bank-bank umum di NTT untuk pengembangan MKM cenderung meningkat. Sementara jumlah dana simpanan masyarakat di bank-bank di NTT tahun 2006 sebesar Rp 6.076.375.000.000 dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp 7.103.557.000.000.

Sedangkan pinjaman modal kerja berdasarkan sektor usaha, antara lain sektor pertanian tahun 2006 sebesar Rp 62.298.000.000 (Rp 62,2 miliar lebih), pertambangan Rp 1.457.000.000 (Rp 1,4 miliar), perindustrian Rp 12.345.000.000 (Rp 12,3 miliar lebih), perdagangan Rp 677.818.000.000 (Rp 677,8 miliar). Tahun 2007 sektor pertanian Rp 55.019.000.000 (Rp 55 miliar lebih), pertambangan Rp 832 juta, perindustrian Rp 17.371.000.000 (Rp 17,3 miliar lebih), perdagangan Rp 921.268.000.000 ( Rp 921,2 miliar lebih).

Kebijakan kredit perbankan dilaksanakan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat sekaligus mendorong kegiatan usaha kecil menengah. Kebijakan ini antara lain meliputi pengaturan kredit usaha kecil (Peraturan BI No. 3/2/PBI/2001 tentang "Pemberian Kredit Usaha Kecil") dan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah (daerah) dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Meski begitu, Guido menyoroti peran Bank NTT sebagai aset daerah dalam membangun ekonomi rakyat NTT. Dikatakannya, Bank NTT adalah bank rakyat NTT karena pemegang sahamnya adalah masyarakat NTT melalui saham-saham yang dimiliki pemerintah daerah di seluruh NTT. Di sini, tegas Guido, Bank NTT mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar dari bank lain untuk membangun NTT. Itu yang harus dipahami oleh manajemen Bank NTT.

Bank NTT mengembangkan sayap ke Surabaya, Jawa Timur, sementara di NTT rakyatnya masih miskin, dan masih membutuhkan modal. Ini menjadi catatan. "Ini kita beri masukan untuk manajamen Bank NTT," kata Guido. Apa yang disoroti Guido sejalan dengan misi Bank NTT, antara lain mendorong pertumbuhan perkonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembiayaan kepada usaha kecil menengah dan perorangan sebagai wujud komitmen bank terhadap pembangunan usaha di NTT.

Direktur Kepatutan dan Manajemen Risiko Bank NTT, Helena Beatrix Parera, menegaskan, Bank NTT membuka cabang di Surabaya bertujuan untuk menahan dana karena berdasarkan transaksi perdagangan banyak dilakukan di Surabaya. Jadi, Bank NTT ekspansi ke Surabaya beberapa tahun lalu bukan untuk membangun Jawa Timur. "Jika kehadiran Bank NTT di sana untuk berorientasi bisnis, maka kita kalah bersaing dengan bank-bank yang ada di sana," ujarnya.

Menyandang moto 'Melayani Lebih Sungguh', demikian Helena, Bank NTT berperan untuk rakyat NTT. Potensi usaha mikro di NTT, diakuinya, bagus, dan Bank NTT sudah mulai dengan pembentukan divisi mikro. Bank NTT, katanya, sudah punya peta data potensi usaha mikro sampai ke desa-desa, bahkan sampai mendata tokoh-tokoh masyarakat di desa. Peranan Bank NTT selama 42 tahun, sejak berdiri tanggal 17 Juli 1962 silam, telah banyak menyalurkan kredit konsumsi kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat kecil. Memang diakui, kredit investasi masih kecil dan ini yang selalu dikritik oleh Bank Indonesia (BI) Kupang. Kredit konsumsi yang diberikan, kata Helena, antara lain digunakan untuk biaya pendidikan anak sekolah.

"Kita melihat justru kondisi masyarakat NTT lebih memilih memanfaatkan kredit konsumsi untuk membiayai sekolah anaknya. Itu human invest yang terselubung dalam kredit konsumsi. Ada juga untuk bangun rumah karena kreditur tidak punya rumah yang layak. Tetapi, kalau masyarakat NTT lebih siap untuk memanfaatkan kredit investasi, maka kami akan berikan kredit investasi," kata Helena.

Pada tahun 2007 Bank NTT telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1,6 triliun. Posisi sampai akhir Mei 2008, lanjut Helena, kredit yang sudah disalurkan oleh Bank NTT mencapai Rp 2.024.810.000.000 (Rp 2 triliun lebih). Dari jumlah itu, sebesar 85 persen atau sekitar Rp 1,7 triliun lebih kredit konsumsi.

Helena menjelaskan, sejak awal November 2007 pemerintah pusat membuat program kredit usaha rakyat (KUR). "Kebetulan saya mengikuti acaranya di Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan agar KUR itu diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pada Juni 2008 ini sudah Rp 7 triliun keluar. Tetapi saya lihat masih ada kurangnya, karena yang melaksanakan KUR dari Rp 5 juta hingga Rp 500 juta adalah bank-bank besar. Mereka yang sudah berkecimpung di bidang korporate, kredit besar, belum berpengalaman untuk kredit kecil. Bagaimana mereka tidak ada cabang di Oinlasi, mereka bisa memberikan KUR. Untuk solusi itu, pemerintah buat LKM (lembaga keuangan mikro) atau fasilitasi LKM berbentuk koperasi. Lembaga ini yang membawa uang kepada rakyat. Jadi, ada mediasi, ada channeling. Kalau menurut evaluasi kami, ini sebenarnya efektif," ujarnya.

Produktivitas Terselubung
Pengamat ekonomi dari Undana, Dr. Fred Benu berpendapat, kredit konsumsi merupakan salah satu penggerak ekonomi daerah meskipun nilai tambahnya kecil dibandingkan dengan kredit investasi. "Saya yakin, peran kredit konsumsi masih ada pengaruhnya untuk meningkatkan taraf hidup masyaraat NTT, dan setelah itu pada gilirannya masyarakat sudah siap untuk investasi," kata Fred.

Fred mengatakan, kredit Rp 25 juta ke bawah itu kan kategori kredit konsumsi. Padahal, dari kredit itu peminjam beli sepeda motor untuk ojek atau beli ternak untuk dipelihara. "Jadi, di sini ada produktivitas yang terselubung dalam kredit konsumsi itu. Misalnya, 90 persen dari Rp 1,6 triliun kredit yang telah dikucurkan Bank NTT untuk kredit konsumsi, tapi kita belum punya data berapa persen yang digunakan untuk produktivitas," ujarnya

Jadi, tegas Fred, tidak boleh apatis terhadap kredit konsumsi. Sebab, kredit investasi yang disalurkan belum maksimal untuk menggerakkan ekonomi daerah ini. Investasi juga harus fokus pada salah satu sektor unggulan.

Pelaku usaha kecil, Alauddin Kamaluddin mengatakan, keberanian, motivasi dan etos kerja yang tinggi tidak cukup untuk kita membuka suatu usaha di bidang apa saja. "Maka di sini saya mau katakan bahwa modal menjadi sangat penting bagi kita untuk membuka usaha apa saja, mau dari hilir atau hulu. Jadi, modal dan motivasi harus dikawinkan," katanya.

"Saya memulai usaha mebel, seperti sofa dan spring bad. Namun, untuk usaha ini dibutuhkan modal yang besar karena orang yang mau beli harus di atas Rp 500 ribu. Jadi, walaupun kita ada ilmu atau keahlian/keterampilan, tapi harus punya modal untuk buka usaha. Pihak perbankan didekati untuk mengajukan kredit, tapi beberapa bank di Kupang menolak permohonan saya ambil kredit. Lalu saya dekati Bank NTT, syukur satu minggu kemudian Bank NTT mencairkan dana sebesar Rp 50 juta. Dengan modal itu usaha saya bisa berkembang. Setahun kemudian ada sidak dari BI Kupang. Dan, setelah itu ada lagi bantuan dana sebesar Rp 50 juta," kisah Alauddin.
Menurut Alauddin, dana pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) yang dikucurkan oleh pemerintah daerah selama ini pengembaliannya macet karena banyak usaha dadakan hanya untuk mendapatkan dana. Bahkan, ada orang yang mendapatkan dana PER tapi tidak ada usahanya.

Sementara Frans Tukan, salah satu pengusaha UKM mengatakan, pengalaman selama menekuni sektor wiraswasta, yang miskin itu diintegrasi program dan ada kecemburuan di tingkat birokrat dalam peluncuran program bantuan untuk UKM.
"Kita terbuka saja, itu salah. Ketika salah satu instansi lebih dominan, instansi lainnya mengatakan bahwa itu kelompoknya. Tetapi, dalam perjalanan, instansi itu tidak memperhatikan kelompoknya. Saran saya, untuk pengembangan ekonomi, khususnya UKM harus ada integrasi lintas sektor. Kalau bisa dana bantuan untuk UKM harus melalui atau berpusat pada satu pintu. Sedangkan proposal bisa ke berbagai sektor dinas terkait yang punya kewajiban menyalurkan bantuan dan mengikuti ikut perkembangan UKM yang diberi dana," tegas Frans.


Frans menyarankan agar selain bantuan modal usaha, perlu juga pendamping dalam pembinaan UKM yang ada. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya yang harus dipikirkan dan difasilitasi oleh pemerintah adalah pemasarannya. "Jadi, harus ada akses pasar," katanya.

Konklusinya, bank-bank agar menerapkan regulasi yang lebih longgar namun tetap mengacu pada aspek kehati-hatian. Sebab, masalah utama yang dihadapi pelaku UKM di NTT selama ini minimnya permodalan dan kemampuan manajemen. (Hermin Pello, Frans Krowin, Hyeron Modo/bersambung)

Pos Kupang edisi 5 Juli 2008, halaman 1
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes