Mantel Putih dan Sumpah

Kado Buat Gubernur dan Wagub NTT (1)

RABU, 16 Juli 2008, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengambil sumpah dan melantik Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon Foenay, M.Si sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTT periode 2008 - 2013. Kegiatan seremonial pemerintahan/kenegaraan untuk melegitimasi ini sebagai puncak dari prosesi panjang pelaksanaan Pilkada NTT.

Untuk mencapainya, begitu banyak waktu telah kita habiskan. Energi banyak terkuras. Materi apalagi. Apa boleh buat. Karena kita memang harus mencari pemimpin. Demi sebuah nama yang kita agungkan, demokrasi.

Bagi Lebu Raya, bersumpah janji di hadapan Mendagri adalah yang kedua kalinya. Pertama kali ketika bersama Piet A Tallo, S.H dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2003 - 2008, lima tahun lalu. Sedangkan bagi Esthon, mungkin ini merupakan yang pertama kali dialami.

Peristiwa pelantikan ini sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat NTT. Kita telah menyaksikan peristiwa serupa pada waktu-waktu sebelumnya. Apabila masa tugas telah berakhir, maka siapa pun yang terpilih menggantikan pemimpin sebelumnya atau pemimpin yang sama dipilih kembali, pasti akan dilantik Mendagri. Yang dilantik, harus mengenakan busana serba putih, dari kapal sampai ujung kaki. Baju dan celana putih. Topi dan sepatu putih.

Mengapa putih? Karena sebagai simbol kesucian, kesederhanaan, kebersihan. Juga mengandung makna persatuan dan persahabatan. Di dada kanan terpasang emblin burung garuda kuning. Berdiri tegap sambil mengangkat telunjuk dan jari tengah tangan kanan membentuk V, berikrar membangun masyarakat dan daerah. Lazim memang!

Sejauh ini, sampai genap berusia 50 tahun pada 20 Desember 2008, NTT sudah memiliki delapan gubernur. Secara berturut-turut, yaitu WJ Lalamentik (1958-1968), El Tari (1968 - 1978), Wang Suwandi, S.H (April - Juni 1978), dr. Ben Mboi (1978 - 1988), Hendrik Fernandez (1988 - 1993), Herman Musakabe (1993-1998), Piet A Tallo (1998 - 2008) dan sekarang yang kedelapan adalah Frans Lebu Raya. Sementara Esthon menjadi Wagub NTT yang keenam.

Sejak lahirnya aturan yang memberi peluang ada wakil gubernur, yang menjadi wakil Gubernur NTT pertama adalah Godlief Boeky, S.H, mendampingi Ben Mboi (1983- 1988). SHM Lerik mendampingi Hendrik Fernandez dan Piet A Tallo mendampingi Herman Musakabe. Pada periode pertama kepemimpinannya (1998-2003), Piet Tallo didampingi Yohanes Pake Pani dan di periode kedua, didampingi Frans Lebu Raya.

Hal yang membedakan Lebu Raya - Esthon dengan kepala daerah sebelumnya adalah keduanya dipilih langsung oleh rakyat NTT. Yang dulu dipilih oleh wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif. Adapun hasil dari pemilihan langsung yang digelar 14 Juni lalu itu, Lebu Raya - Esthon (Paket Fren) yang diusung PDI Perjuangan mendulang 772.030 suara atau sekitar 37,35 persen dari 2.067.288 total suara sah. Unggul atas pasangan Ibrahim Agustinus Medah-Paulus Moa (Tulus) yang diusung Partai Golkar dengan mengumpulkan 711.116 suara (34,40 persen) dan pasangan Gaspar Parang Ehok -Yulius Bobo (Gaul) yang diusung Koalisi Abdi Flobamora dengan 584.082 suara (28,25 persen). Pemilihan tidak diwarnai dengan intimidasi. Tidak ada kecurangan karena masyarakat melakukannya secara sadar. Maka tidak salah kalau kita katakan Lebu Raya - Esthon dihasilkan oleh rakyat secara berhati nurani. Karenanya, keunggulan yang diperoleh menjadi kemenangan bagi masyarakat NTT umumnya.

Sebagai masyarakat NTT, sudah tentu kita menaruh harapan kepada pemimpin baru. Karena mendambakan perubahan. Hidup yang lebih baik dengan daerah yang maju. Dambaan itu sangatlah wajar. Karena tampilan wajah NTT sangat berbeda dengan usianya yang matang. Berbagai kerawanan masih melekat erat dalam keseharian masyarakat. Rawan ekonomi, rawan kesehatan, rawan pendidikan, dll, terus terjadi. Pemimpin yang baru harusnya bisa merubah kerawanan menjadi ketahanan.

Hendrik Mada, warga Kabupaten Ngada, lewat pesan singkatnya (short mesage service/SMS) yang dikirim kepada Pos Kupang, menulis begini : usia NTT 50 tahun adalah usia yang penuh harapan dari segala aspek kehidupan. Ultah NTT dan Pilkada NTT adalah moment yang sangat tepat untuk mawas diri, introspeksi diri dari lingkungan kemiskinan dan kemelaratan.

Harapan pemilik nomor hand phone 08133936XXXX, lain lagi. Dia menulis : Pemimpin terpilih harus bisa menghilangkan ketergantungan rakyatnya pada prinsip NTT = Nanti Tuhan Tolong.

Leonard, warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang berharap semoga di usia emas NTT, terlahir juga anak-anak emas yang mampu menghasilkan emas-emas di nusa Flobamora sehingga masyarakatnya bisa hidup sejahtera.

Dami Wuran, warga Kabupaten Flores Timur lewat pesan singkatnya berujar : Pemimpin itu punya kekuasaan. Kekuasaan itu hanya sebatas sarana untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pelayanan, bukan menghasilkan birokrasi baru yang menyulitkan pelayanan. Di usia yang ke-50 tahun, mari kita memberi disposisi bathin untuk secara elegan dan jujur bersuara bahwa NTT masih seperti ini - sembari menentukan sikap buat figur NTT 1-2 yang diyakini bisa mencairkan kebekuan birokrasi selama ini dan siap menerima risiko demi sebuah karya penyelamatan.

Kita memang butuh upaya penyelamatan. Saat ini kita sedang dilanda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini tentunya, berdampak sekali dengan kehidupan masyarakat. Betapa tidak, kenaikan harga BBM mengakibatkan segala bahan pokok untuk kebutuhan kehidupan masyarakat sehari-hari juga ikut-ikutan naik.

Biaya pendidikan di NTT dinilai mahal. Belum lagi ribuan siswa/i SMP terkatung- katung nasibnya karena tidak diterima di SMA. Pelayanan kesehatan juga demikian parahnya. Hal ini perlu diperhatikan pemimpin baru. Seyogyanya, sumpah janji yang diucapkan saat memakai 'mantel putih', harus diejawantahkan dengan karya penyelamatan. (Alfons Nedabang/bersambung)

Pos Kupang edisi Selasa, 15 Juli 2008, halaman 1

Read more »

Menagih Janji Kampanye

Kado Buat Gubernur dan Wagub NTT (2)

KURANG lebih tiga bulan lamanya, rubrik SMS Pilkada dan Apa Kata Mereka, menghiasi salah satu halaman media ini. Ada saja warga yang menyampaikan aspirasinya terkait dengan Pilkada NTT, diantaranya dengan mengirim short mesage service atau pesan singkat. Aspirasinya beragam. Kritik, usul dan saran mengalir deras. Jumlahnya? Sangat banyak.

Umumnya curhat tentang masalah-masalah pembangunan. Pembangunan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, pembangunan kesehatan, infrastruktur serta penegakan hukum di NTT yang mandek. Birokrasi yang agak kebablasan dan tentang kemiskinan yang kian merajalela. Semua yang dicurahkan berangkat dari apa yang sedang dialami dan dirasakan. Yang terjadi di sekeliling dan sekitar kita.

Beberapa curhat di antaranya saya kedepankan disini. Yosi Patirulan, warga Sikumana, misalnya, ini meminta agar pemimpin terpilih memperhatikan kecukupan pangan bagi rakyat. Peduli dan cepat tanggap terhadap masalah pertanian, kesehatan dan pendidikan. Ny. Sri, penjual bakso, di Ba'a, Kabupaten Rote Ndao mengharapkan pemerintah berupaya untuk menstabilkan harga sembako.

Menurutnya, harga sembilan bahan pokok (sembako) yang terus naik sangat memberatkan masyarakat kecil. Kenaikan harga sembako, berdampak langsung pada usaha yang dijalankan.

Hilda Irene Dimu, Warga Oebobo mengharapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. "Jangan hanya tebar pesona saat kampanye saja. Tetapi harus memiliki keberanian untuk memberantas korupsi dengan mendorong aparat hukum untuk memroses para pejabat-pejabat baik di kabupaten/kota maupun propinsi yang makan uang rakyat."

Harapan yang sama disampaikan Eman Bata di Bajawa. Dia meminta agar penegakan hukum dilakukan tidak tebang pilih, masyarakat kecil yang terlbat kasus diproses sementara para pejabat yang korupsi tidak disentuh aparat.

Sedangkan Basilius Nou, warga Kelurahan Oebobo, mengharapkan agar pemimpin tidak berpikir primodial. Karena itu akan merusak tatanan kehidupan di NTT yang masyarakatnya heterogen.

Apa yang diutarakan, intinya masyarakat menghendaki perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Di antaranya, yaitu agar gubernur terpilih lebih dekat kepada rakyat dan bersifat populis, kebijakannya harus pro ke rakyat, membersihkan korupsi di tubuh birokrasi, dan yang lebih penting adalah agar memenuhi janji-janjinya dalam kampanye yang lalu.

Tentu ini bukan sebuah beban yang berat, melainkan amanah yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan. Kita sedikit terhibur karena Lebu Raya dan Esthon bukanlah pendatang baru. Keduanya berpengelaman. Frans Lebu Raya selama lima tahun menjadi wakil gubernur. Sebelumnya menjadi wakil rakyat di DPRD NTT. Jauh sebelumnya lagi, pernah menjadi guru dan aktivis LSM. Esthon dianggap sebagai birokrat tulen. Mengerti tentang birokrasi.

Lebu Raya dan Esthon mengidentikkan diri sebagai orang kecil. Dalam setiap kesempatan, Lebu Raya selalu mengatakan dirinya adalah anak petani dari desa. Makanan kesukaannya adalah jagung titi dan sayur rumpu rampe. Esthon juga demikian, anak desa. Meski memiliki 'darah biru' selalu terlihat menguyah siri pinang.

Dengan beragam latar belakang ini, diyakini Lebu Raya - Esthon cukup familiar dengan persoalan rakyat. Karena bukan orang baru maka otomatis tidak memerlukan waktu untuk penyesuaian diri sehingga setelah waktu pelantikan mulai dapat berbuat perubahan-perubahan. Fren sangat memahami betul karakter pemerintahan, sehingga jika menginginkan penataan birokrasi pasti cuma memerlukan waktu yang singkat.

Terkait dengan penataan birokrasi ini, kita mengharapkan agar dilakukan dengan mengedepankan semangat profesionalisme. Orang yang ditempatkan pada satu jabatan, bukan dengan pertimbangan balas budi karena berjasa dalam pilkada. Atau juga tidak dengan pertimbangan orang ini dan itu adalah keluarga saya, sesuku, segolongan. Prinsip like and dislike yang selema ini melekat pada kepemimpinan sebelumnya, mestinya harus dihilangkan. Ini dimaksudkan agar birokrasi kita bekerja profesional, mengutamakan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Lebu Raya dan Esthon juga masih berusia muda, enerjik. Karena itu, mestinya lebih banyak turun ke desa-desa untuk melihat kondisi masyarakat sebenarnya. Dengan begitu, bisa membuat program yang sesuai dengan karakteristik daerah untuk menjawab persialan masyarakat. Jangan hanya duduk dibelakang meja dan menerima laporan dari staf. Kalau dicermati, apa yang menjadi harapan masyarakat sejalan dengan visi mewujudkan masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera, adil dan demokratis.


Dalam setiap kesempatan kampanye, duet yang dikenal dengan Fren ini selalu mengatakan, akan melaksanakan delapan agenda pembangunan, diantaranya pemantapan kualitas pendidikan, pembangunan kesehatan, pembanguna ekonomi (perluasan kesempatan kerja), pembangunan infrastruktur, pembenahan sistim hukum daerah, konsolidasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan, pemberdayaan perempuan, anak dan pemuda, serta agenda khusus yaitu penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah paradigma Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera) yaitu mengembangkan birokrasi pelayanan publik yang cepat dan murah melalui penataan kelembagaan dan kultur untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat daripada untuk belanja pemerintahan dengan penerapan APBD yang pro rakyat.

Visi, misi, agenda kerja dan paradigma ini, kedengarannya indah. Ketika diucapkan masyarakat merasa sedang bermimpi. Sekarang yang didambakan oleh masyarakat adalah supaya mimpi itu menjadi nyata. Kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat harus dijaga dan dipelihara, diantaranya dengan menepati janji-janju sewaktu kampanye. "Pemimpin yang terpilih harus menepati janjinya. Jangan hanya omong saat kampanye seperti pemimpin yang lain. Cape deh!," demikian bunyi pesan pemilik nomor hand phone 08523911XXXX. (Alfons Nedabang/habis)

Pos Kupang edisi Rabu, 16 Juli 2008, halaman 1

Read more »

Main di Tepi Danau

Diskusi Terbatas Ekonomi Lokal NTT (1)


Rabu (18/6/2008), Pos Kupang menggelar diskusi terbatas bertajuk, "Membangun Ekonomi Lokal NTT." Diskusi yang dipandu Redpel, Dami Ola, ini menghadirkan Pengamat Ekonomi Undana, Dr. Fred Benu; Ketua Ikatan Sarjana Indonesia (ISEI) NTT, Christofel Liyanto, SE; Pelaku Ekonomi, Drs. Guido Fulbertus; Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang, Ny. Paulina Adoe; Direktur Kepatutan dan Manejemen Risiko Bank NTT, Helena Beatrix Parera; serta dua orang pengusaha UKM, Alauddin H Kamaluddin dan Frans K Tukan. Materi diskusi diturunkan secara berseri dalam empat edisi. Selamat membaca.


PERNYATAAN yang dikutip menjadi judul di atas muncul dalam forum diskusi. "Hanya ikan besar bermain di samudra. Ikan kecil bermain dan menari-nari di tepi danau. Hanya pengusaha besar yang bisa bermain di pasar nasional dan global. Pengusaha kecil hanya bisa bermain dan puas di pasar lokal."

Keadaan bisa terbalik. Pengusaha kecil bisa bermain di pasar nasional dan global. Tapi ada syaratnya. Jika didukung oleh konstruksi sosial, konstruksi budaya dan kebijakan pemerintah daerah yang terfokus. Pengusaha NTT? Sudah bisa bermain di samudera atau hanya mampu bermain dan menari-nari di tepi danau?

Guido Fulbertus, salah satu pelaku ekonomi di NTT, memulai diskusi dengan pertanyaan retoris. Kenapa kita harus bicara ekonomi? Sangat pentingkah ekonomi itu?

Guido mengatakan, mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi, selalu dihadapkan dengan biaya ekonomi. Karena itu, katanya, berbicara ekonomi sangatlah penting.

"Bangun pagi, kita sudah diperhadapkan dengan biaya ekonomi. Mulai dari sikat gigi, odol gigi, air dan semua aktivitas pasti ada hubungannya dengan biaya. Termasuk perjalanan ke kantor, pulang rumah, menonton televisi, hingga tidur di atas kasur pun ada biaya ekonominya. Sementara di satu pihak pendapatan kita tidak diperoleh setiap hari," kata Guido.

Data menunjukkan, pada sektor pertanian, dari 100 orang yang bekerja, ada 57,3 persen menganggur. Itu berarti kontribusi dari sektor pertanian, 43 orang bekerja untuk menghidupi 57 orang yang menganggur. Artinya, masih banyak orang di NTT tidak menghasilkan pendapatan setiap hari, meski setiap hari melakukan aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, kata Guido, setengah dari satu piring nasi yang dihasilkan oleh 43 orang, harus dibagikan kepada 57 orang yang tidak bekerja. "Dari ilustrasi ini saja bisa dilihat bahwa etos kerja orang NTT masih rendah," ujarnya.

Rendahnya etos kerja masyarakat NTT berbanding lurus dengan membengkaknya angka pengangguran setiap tahun. Data dari Dinas Nakertrans NTT yang dikeluarkan akhir tahun 2007 menyebutkan, jumlah tenaga kerja di NTT 2.152.396 orang. Jumlah angkatan kerja 2.152.396 orang, penganggur terbuka 118.821 orang, pencari kerja (pencaker) yang terdaftar mencapai 76.916 orang. Sementara tenaga kerja yang terserap di sektor pemerintah 7.326 orang. Tenaga kerja yang terserap di sektor swasta 21.126 orang, dan 45.000 orang tenaga kerja bekerja pada 4.000 perusahaan yang tersebar di berbagai daerah di NTT.

Dari data ini jumlah penganggur sangat dominan. Masalah yang selalu dilitanikan dari tahun ke tahun. Pengangguran lebih disebabkan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Ujung-ujungnya, angka kemiskinan juga membengkak. Data tahun 2007 menunjukkan, jumlah kepala keluarga (KK) miskin di NTT sebanyak 952.107 KK dan jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 623.137 RTM.

Menurut Guido, ekonomi menjadi tumpuan bagi siapa saja karena terkait erat dengan empat hal mendasar hidup manusia, yakni biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan (sekolah), dan biaya rumah.

Untuk membiayai empat bidang ini, katanya, kita harus punya landasan ekonomi kuat. Jika fondasi ekonomi kuat, kita dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sesuai potensi daerah dengan memberdayakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada. Di lain pihak, tentu kita berharap agar angka pengangguran berkurang dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bisa teatasi. Tetapi, semua apa yang kita harapkan itu, kembali pada etos kerja kita.

"Jika etos kerja masyarakat kita rendah, maka masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, pengangguran dan kemiskinan akan tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat NTT. Orang sukses harus punya etos kerja. Tetapi bukan hanya itu, karena dalam etos kerja ada masalah yang sangat mendasar, harus ada kredibilitas dan integritas. Hal ini sangat melekat dengan dunia usaha," ujarnya.

Berani berspekulasi
Dari aspek ekonomi riil, menurut Guido, Kota Kupang adalah kota jasa dan niaga, tidak ada lain. "Kalau kelautan saja, bagi saya itu bukan industri kelautan, hanya petani nelayan," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan ekonomi di suatu daerah harus disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah itu. Misalnya, di Kota Kupang, ada dua sektor yang harus mendapat perhatian pemerintah kota, yaitu sektor jasa dan niaga.

Dalam dunia bisnis, Guido menyebut dua hal penting yang harus dilakuan, yakni spekulasi dan sindikasi. Spekulasi di sini dalam hal positif. Pinjam uang adalah spekulasi. Apakah bank menjamin kalau seseorang pinjam uang lalu akan berhasil, belum tentu. Hal penting yang perlu dilakukan oleh masyarakat, terutama kalangan dunia usaha, harus berani berspekulasi, baik dalam hal memproduksi barang maupun menjual hasil-hasilnya.

Selain itu, lanjutnya, harus berani melakukan sindikasi dengan pengusaha di daerah lain, khususnya dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari potensi ekonomi yang ada di daerah ini. Jadi, sindikasi yang dimaksud di sini adalah membuat jaringan bisnis.

Pengusaha kecil, misalnya Alauddin H Kamaluddin, Direktur CV Bumi Cendana, yang memroduksi sepatu dan tas kulit, bisa menembus pasar nasional dengan membuka cabang di Pasar Tanah Abang-Jakarta.

"Pak Alauddin bisa terobos pasar nasional karena ada sindikasi dengan pengusaha di sana. Ini sindikasi yang positif untuk memasarkan produk-produk lokal dari NTT. Ini dua hal penting yang sebenarnya menjadi pegangan agar orang NTT itu berani dalam dunia usaha. Tetapi, dari pengamatan selama ini sebagai pelaku ekonomi, banyak orang NTT bisa omong, tapi takut berspekulasi dan takut melakukan sindikasi dengan dunia luar. Itu persoalan kita di NTT," kata Guido.

Terkait pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), Alauddin Kamaluddin, salah seorang pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Kupang-- memroduksi sepatu dan tas kulit, serta spring bad--, punya kiat tersendiri.

Untuk menjalankan bisnis, Alauddin merekrut dan melatih sejumlah angkatan kerja yang masih menganggur agar mereka memiliki keterampilan. "Di tempat usaha saya di Kampung Meleset, Namosain-Kupang, saya melatih sejumlah tenaga kerja agar memiliki keterampilan seperti yang saya miliki. Untuk hal ini, saya bekerja sama dengan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Timur (NTT)," ceritanya.

Kasubdin PLS Dinas Dikbud NTT, Ir. Marthen Dira Tome, diakuinya, memfasilitasi pelatihan keterampilan dimaksud agar para tenaga kerja pengangguran memiliki keterampilan yang dapat menjadi sumber hidup bagi dirinya dan keluarga.

"Tapi, melatih para tenaga penganggur itu sangat susah. Etos kerjanya lemah sekali. Saat sedang dilatih, misalnya, mereka terima SMS (pesan singkat) lalu pergi dan tidak kembali lagi. Yang saya alami, lebih baik melatih para tenaga penganggur yang adalah anak-anak desa daripada anak-anak kota. Tapi intinya, etos kerja anak-anak di NTT lemah sekali. Padahal etos kerja dan motivasi diri sangat penting untuk membuat sesuatu menjadi lebih bermakna," ujarnya.

Untuk menciptakan SDM yang berkualitas dengan etos kerja yang memadai, pada tahun 2008 ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT menerapkan program three in one, yakni pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Sesuai rencana, dalam program ini sekitar 5.000 angkatan kerja lokal akan digembleng mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja. Pelatihan yang diberikan, antara lain pertukangan, kelistrikan, las, ukir kayu, penangkapan ikan, tukang batu, tukang kayu, menjahit, pelatihan mengolah makanan dan minuman, serta otomotif.

Tiga domain
Pengamat ekonomi dari Undana, Dr. Fred Benu berpendapat, ada tiga domain yang menentukan keberhasilan (usaha) masyarakat NTT, baik individu maupun tingkat yang lebih makro regional NTT. Domain pertama, kata Fred, adalah diri pelaku bisnis itu sendiri yang terkait dengan eros kerja. Etos kerja ini sangat terkait dengan perilaku pengusaha itu sendiri.

Domain kedua, konstruksi sosial, budaya dan struktur kelembagaan yang ada mendeterminasi suatu pelaku usaha tertentu untuk bisa eksis dan berkembang. Domain ketiga, sebut Fred, pada tataran pemerintah yang disebut dengan good governance.
"Bagi saya, berhasil atau tidak, entitas usaha tidak semata-mata ditentukan orang itu sendiri, pelaku bisnis itu sendiri, melainkan juga dideterminasi oleh konstruksi sosial, konstruksi budaya dan konstruksi struktur pemerintahan. Pada tataran domain pribadi, kita asumsikan konstruksi sosial, konstruksi budaya dan konstruksi struktur pemerintahan tidak berpengaruh, tergantung pada individu itu sendiri. Karena itu, diperlukan terobosan tertentu untuk menghilangkan stereotipe yang menghambat orang untuk berkembang. Cerita bapak dan ibu dalam diskusi ini menunjukkan bahwa eksisnya suatu entitas usaha bisnis perlu ada terobosan-terobosan, dan perlu mengambil risiko. Dan, itu adalah hasil dari upaya individu, bukan dalam sistem yang dibangun secara konstruktif mendorong kita semua untuk maju, bukan," kata Fred.

Menurut dia, pelaku bisnis bisa eksis karena berani mengambil risiko. Contohnya, Pak Uddin (Alauddin Kamaluddin, Red) berani mengambil risiko menerobos stereotipe, baik stereotipe dari konstruksi sosial budaya, personal dan etos kerja maupun pemerintahan yang dia terobos sampai ke pasar Jakarta.

"Kita baru bisa menjadi pemain besar kalau berani mengambil risiko. Hanya ikan besar saja yang main di tengah samudera, kita lebih banyak ikan kecil yang hanya bisa main di tepi danau," ujar Fred.

Fred benar. Selama kita main di tepi danau dan terus dihambat oleh konstruksi sosial budaya, tidak di-back up dengan kebijakan dan struktur pemerintahan yang cukup baik, maka kita tidak akan menjadi pemain besar. Tidak bisa menjadin ikan besar yang mainnya di tengah samudera.

"Kita lihat Pak Udin, sudah main di tengah samudera, tapi bisa eksis atau tidak. Kalau dia (Pak Udin, Red) bermain sendiri dan bukan merupakan hasil kreasi dari suatu sistem, jangan sampai suatu saat dia turun kembali ke tepi danau. Kita bicara ini bukan barang baru," tegasnya.

Fred mengakui, forum diskusi Pos Kupang ini tidak menghasilkan barang baru bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah. "Kita sadar itu. Sadar ada semacam gap antar kesadaran berpikir dengan realitas perilaku pengambil kebijakan. Pemerintah bukan tidak pahami ini, apa yang harus dilakukan," tegas Fred. Artinya, selama 50 tahun orang NTT belum puas untuk bermain dan menari di tepi danau. Sampai kapan? (Hermin Pello, Frans Krowin, Hyeron Modo/bersambung)

Pos Kupang edisi 4 Juli 2008, halaman 1

Read more »

Petualangan Paulina

Diskusi Terbatas Ekonomi Lokal NTT (2)

BERKHAYAL mau makan ayam panggang? Boleh! Tapi percuma kalau bentuknya saja tidak tahu, apalagi tak pernah membauinya. Ini terjadi gara-gara saya tidur terus, nyenyak, dininabobokan oleh program pemerintah yang sudah dikasih.

Begitulah cara Ny. Paulina Adoe mengkritisi pola bantuan yang diberikan pemerintah selama ini. Banyak yang diberikan cuma-cuma, membuat masyarakat tidur. Ny. Paulina bukannya tak sependapat dengan bantuan dana dari pemerintah, namun tidak diberikan cuma-cuma. Pemberiannya harus melalui program yang matang untuk memandirikan nelayan atau petani yang modalnya pas-pasan. "Kalau nelayan punya modal, tentu mereka tidak menjadi nelayan miskin," ujarnya.

Paulina pun menceritakan 'petualangannya' mencari modal dari bank ke bank untuk mengembangkan usaha serta membangun pabrik es dan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba bagi para nelayan anggota HNSI Kota Kupang.

"Saya berpikir, bagaimana bank percaya saya karena saya tak punya tanah, modal, dan lainnya untuk jaminan pinjaman. Tetapi bersyukur, bank yang paling pertama percaya saya adalah Bank Mandiri. Jadi, hampir dua tahun saya urus surat untuk bangun SPDN di PPI Oeba. Tahun 2005 baru operasional dan pada waktu itu diresmikan oleh Pak Jonas Salean (kala itu Sekretaris Kota Kupang, Red)," tutur Paulina Adoe.

Menurutnya, walaupun motivasi kerja tinggi, namun tidak didukung kebijakan permodalan dari pemerintah, maka usaha apapun yang dilakukan tidak berkembang, Bahkan usaha yang sedang berjalan pun bisa bangkrut karena ketiadaan modal. Di sini, Ketua Himpinan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang itu mau menegaskan bahwa modal menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan seseorang dalam berusaha atau berbisnis.

Untuk mendorong perkembangan dunia usaha khususnya usaha kecil menengah (UKM), termasuk di bidang perikanan, Paulina menyarankan perbankan umum yang menyediakan dana jangan terlalu birokrasi dalam menyalurkan kredit. Selain itu, bunga bank, khususnya Bank NTT sebagai bank milik pemerintah daerah, agar jangan terlalu tinggi. "Kalau mau membantu masyarakat NTT, terutama mereka yang bergerak di sektor UKM, diharapkan bunga pinjaman Bank NTT jangan terlalu tinggi," tegasnya.

Paulina berpendapat, kebijakan pemerintah daerah untuk membantu pengembangan bidang ekonomi perlu dilihat dan diamati lebih cermat sehingga bantuan modal yang diberikan benar-benar mendukung usaha yang ditekuni para pelaku UKM. Bantuan yang diberikan harus bertahap disesuaikan dengan peningkatan bidang usaha yang dilakukan.

Berbicara tentang peran perbankan dalam mendukung pembangunan ekonomi di NTT, Guido Fulbertus menyoroti bahwa kondisi NTT dilihat dari struktur ekonomi mulai dari segi moneter, dana yang dihimpun perbankan di NTT, sekitar 70 persen keluar dari NTT. Itu berarti kontribusi dari sektor moneter terhadap pembangunan bidang ekonomi di NTT hanya 30 persen.

Saat ini, 12 bank umum beroperasi di NTT, yakni Bank NTT, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Artha Graha, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Mandiri, dan Bank Muamalat. Beberapa dari bank ini telah menyalurkan dana berupa kredit untuk mendukung usaha kecil mikro di NTT.

Berdasarkan statistik ekonomi dan keuangan daerah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) Kupang edisi Mei 2008, kredit mikro, kecil dan menengah (KMKM) yang dikucurkan bank umum yang beroperasi di NTT tahun 2006, 2007 dan tahun 2008, posisi Januari hingga April 2008 cenderung meningkat. Pada tahun 2006 total penyaluran dana dari bank umum di NTT untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 3.171.975.000.000 (Rp 3,171 triliun lebih). Tahun 2007 penyaluran kredit UMKM meningkat menjadi 4.157.338.000.000 (Rp 4,157 triliun lebih).

Sementara pada Januari 2008 sebesar Rp 3.987.178.000.000 (Rp 3,987 triliun lebih). Februari sebesar Rp 4.148.616.000.000 (Rp 4,148 trilun lebih), Maret sebesar Rp 4.275.979.000.000 (Rp 4,275 triliun lebih) dan April 2008 sebesar Rp 4.450.184.000.000 (Rp 4,450 triliun lebih). Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit bank-bank umum di NTT untuk pengembangan MKM cenderung meningkat. Sementara jumlah dana simpanan masyarakat di bank-bank di NTT tahun 2006 sebesar Rp 6.076.375.000.000 dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp 7.103.557.000.000.

Sedangkan pinjaman modal kerja berdasarkan sektor usaha, antara lain sektor pertanian tahun 2006 sebesar Rp 62.298.000.000 (Rp 62,2 miliar lebih), pertambangan Rp 1.457.000.000 (Rp 1,4 miliar), perindustrian Rp 12.345.000.000 (Rp 12,3 miliar lebih), perdagangan Rp 677.818.000.000 (Rp 677,8 miliar). Tahun 2007 sektor pertanian Rp 55.019.000.000 (Rp 55 miliar lebih), pertambangan Rp 832 juta, perindustrian Rp 17.371.000.000 (Rp 17,3 miliar lebih), perdagangan Rp 921.268.000.000 ( Rp 921,2 miliar lebih).

Kebijakan kredit perbankan dilaksanakan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat sekaligus mendorong kegiatan usaha kecil menengah. Kebijakan ini antara lain meliputi pengaturan kredit usaha kecil (Peraturan BI No. 3/2/PBI/2001 tentang "Pemberian Kredit Usaha Kecil") dan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah (daerah) dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Meski begitu, Guido menyoroti peran Bank NTT sebagai aset daerah dalam membangun ekonomi rakyat NTT. Dikatakannya, Bank NTT adalah bank rakyat NTT karena pemegang sahamnya adalah masyarakat NTT melalui saham-saham yang dimiliki pemerintah daerah di seluruh NTT. Di sini, tegas Guido, Bank NTT mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar dari bank lain untuk membangun NTT. Itu yang harus dipahami oleh manajemen Bank NTT.

Bank NTT mengembangkan sayap ke Surabaya, Jawa Timur, sementara di NTT rakyatnya masih miskin, dan masih membutuhkan modal. Ini menjadi catatan. "Ini kita beri masukan untuk manajamen Bank NTT," kata Guido. Apa yang disoroti Guido sejalan dengan misi Bank NTT, antara lain mendorong pertumbuhan perkonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembiayaan kepada usaha kecil menengah dan perorangan sebagai wujud komitmen bank terhadap pembangunan usaha di NTT.

Direktur Kepatutan dan Manajemen Risiko Bank NTT, Helena Beatrix Parera, menegaskan, Bank NTT membuka cabang di Surabaya bertujuan untuk menahan dana karena berdasarkan transaksi perdagangan banyak dilakukan di Surabaya. Jadi, Bank NTT ekspansi ke Surabaya beberapa tahun lalu bukan untuk membangun Jawa Timur. "Jika kehadiran Bank NTT di sana untuk berorientasi bisnis, maka kita kalah bersaing dengan bank-bank yang ada di sana," ujarnya.

Menyandang moto 'Melayani Lebih Sungguh', demikian Helena, Bank NTT berperan untuk rakyat NTT. Potensi usaha mikro di NTT, diakuinya, bagus, dan Bank NTT sudah mulai dengan pembentukan divisi mikro. Bank NTT, katanya, sudah punya peta data potensi usaha mikro sampai ke desa-desa, bahkan sampai mendata tokoh-tokoh masyarakat di desa. Peranan Bank NTT selama 42 tahun, sejak berdiri tanggal 17 Juli 1962 silam, telah banyak menyalurkan kredit konsumsi kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat kecil. Memang diakui, kredit investasi masih kecil dan ini yang selalu dikritik oleh Bank Indonesia (BI) Kupang. Kredit konsumsi yang diberikan, kata Helena, antara lain digunakan untuk biaya pendidikan anak sekolah.

"Kita melihat justru kondisi masyarakat NTT lebih memilih memanfaatkan kredit konsumsi untuk membiayai sekolah anaknya. Itu human invest yang terselubung dalam kredit konsumsi. Ada juga untuk bangun rumah karena kreditur tidak punya rumah yang layak. Tetapi, kalau masyarakat NTT lebih siap untuk memanfaatkan kredit investasi, maka kami akan berikan kredit investasi," kata Helena.

Pada tahun 2007 Bank NTT telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1,6 triliun. Posisi sampai akhir Mei 2008, lanjut Helena, kredit yang sudah disalurkan oleh Bank NTT mencapai Rp 2.024.810.000.000 (Rp 2 triliun lebih). Dari jumlah itu, sebesar 85 persen atau sekitar Rp 1,7 triliun lebih kredit konsumsi.

Helena menjelaskan, sejak awal November 2007 pemerintah pusat membuat program kredit usaha rakyat (KUR). "Kebetulan saya mengikuti acaranya di Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan agar KUR itu diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pada Juni 2008 ini sudah Rp 7 triliun keluar. Tetapi saya lihat masih ada kurangnya, karena yang melaksanakan KUR dari Rp 5 juta hingga Rp 500 juta adalah bank-bank besar. Mereka yang sudah berkecimpung di bidang korporate, kredit besar, belum berpengalaman untuk kredit kecil. Bagaimana mereka tidak ada cabang di Oinlasi, mereka bisa memberikan KUR. Untuk solusi itu, pemerintah buat LKM (lembaga keuangan mikro) atau fasilitasi LKM berbentuk koperasi. Lembaga ini yang membawa uang kepada rakyat. Jadi, ada mediasi, ada channeling. Kalau menurut evaluasi kami, ini sebenarnya efektif," ujarnya.

Produktivitas Terselubung
Pengamat ekonomi dari Undana, Dr. Fred Benu berpendapat, kredit konsumsi merupakan salah satu penggerak ekonomi daerah meskipun nilai tambahnya kecil dibandingkan dengan kredit investasi. "Saya yakin, peran kredit konsumsi masih ada pengaruhnya untuk meningkatkan taraf hidup masyaraat NTT, dan setelah itu pada gilirannya masyarakat sudah siap untuk investasi," kata Fred.

Fred mengatakan, kredit Rp 25 juta ke bawah itu kan kategori kredit konsumsi. Padahal, dari kredit itu peminjam beli sepeda motor untuk ojek atau beli ternak untuk dipelihara. "Jadi, di sini ada produktivitas yang terselubung dalam kredit konsumsi itu. Misalnya, 90 persen dari Rp 1,6 triliun kredit yang telah dikucurkan Bank NTT untuk kredit konsumsi, tapi kita belum punya data berapa persen yang digunakan untuk produktivitas," ujarnya

Jadi, tegas Fred, tidak boleh apatis terhadap kredit konsumsi. Sebab, kredit investasi yang disalurkan belum maksimal untuk menggerakkan ekonomi daerah ini. Investasi juga harus fokus pada salah satu sektor unggulan.

Pelaku usaha kecil, Alauddin Kamaluddin mengatakan, keberanian, motivasi dan etos kerja yang tinggi tidak cukup untuk kita membuka suatu usaha di bidang apa saja. "Maka di sini saya mau katakan bahwa modal menjadi sangat penting bagi kita untuk membuka usaha apa saja, mau dari hilir atau hulu. Jadi, modal dan motivasi harus dikawinkan," katanya.

"Saya memulai usaha mebel, seperti sofa dan spring bad. Namun, untuk usaha ini dibutuhkan modal yang besar karena orang yang mau beli harus di atas Rp 500 ribu. Jadi, walaupun kita ada ilmu atau keahlian/keterampilan, tapi harus punya modal untuk buka usaha. Pihak perbankan didekati untuk mengajukan kredit, tapi beberapa bank di Kupang menolak permohonan saya ambil kredit. Lalu saya dekati Bank NTT, syukur satu minggu kemudian Bank NTT mencairkan dana sebesar Rp 50 juta. Dengan modal itu usaha saya bisa berkembang. Setahun kemudian ada sidak dari BI Kupang. Dan, setelah itu ada lagi bantuan dana sebesar Rp 50 juta," kisah Alauddin.
Menurut Alauddin, dana pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) yang dikucurkan oleh pemerintah daerah selama ini pengembaliannya macet karena banyak usaha dadakan hanya untuk mendapatkan dana. Bahkan, ada orang yang mendapatkan dana PER tapi tidak ada usahanya.

Sementara Frans Tukan, salah satu pengusaha UKM mengatakan, pengalaman selama menekuni sektor wiraswasta, yang miskin itu diintegrasi program dan ada kecemburuan di tingkat birokrat dalam peluncuran program bantuan untuk UKM.
"Kita terbuka saja, itu salah. Ketika salah satu instansi lebih dominan, instansi lainnya mengatakan bahwa itu kelompoknya. Tetapi, dalam perjalanan, instansi itu tidak memperhatikan kelompoknya. Saran saya, untuk pengembangan ekonomi, khususnya UKM harus ada integrasi lintas sektor. Kalau bisa dana bantuan untuk UKM harus melalui atau berpusat pada satu pintu. Sedangkan proposal bisa ke berbagai sektor dinas terkait yang punya kewajiban menyalurkan bantuan dan mengikuti ikut perkembangan UKM yang diberi dana," tegas Frans.


Frans menyarankan agar selain bantuan modal usaha, perlu juga pendamping dalam pembinaan UKM yang ada. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya yang harus dipikirkan dan difasilitasi oleh pemerintah adalah pemasarannya. "Jadi, harus ada akses pasar," katanya.

Konklusinya, bank-bank agar menerapkan regulasi yang lebih longgar namun tetap mengacu pada aspek kehati-hatian. Sebab, masalah utama yang dihadapi pelaku UKM di NTT selama ini minimnya permodalan dan kemampuan manajemen. (Hermin Pello, Frans Krowin, Hyeron Modo/bersambung)

Pos Kupang edisi 5 Juli 2008, halaman 1

Read more »

Masih Ada Air...

Diskusi Terbatas Ekonomi Lokal NTT (3)

HAMPARAN sawah itu membentang luas. Tanaman pertanian tumbuh menghijau di atasnya. Ada terung, kacang hijau, kacang panjang. Tapi, jagung dan padi paling dominan. Sejauh mata memandang, tanaman itu amat subur. Tanaman jagung dibudidayakan pada ratusan hektar lahan di sisi kiri jalan trans Timor, satu- satunya jalan yang menghubungkan Timor Barat dengan Negara Timor Leste.

Sementara padi, dikembangkan pada hamparan sawah di sebelah kanan jalan itu.
Itulah sekilas tentang lahan persawahan di Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Beberapa tahun terakhir, Oesao merupakan sumber jagung muda untuk dijual di Kota Kupang dan kota-kota lainnya di daratan Pulau Timor. Di sini pulalah kiblat semua penjual jagung di Kota Kupang memperoleh jagung muda.

Tapi, Oesao, kini tak jauh berbeda dengan yang dulu. Oesao yang dulu dan sekarang hanyalah daerah penyanggah pangan di Kabupaten Kupang, yang belum mendapat intervensi maksimal baik dari pemerintah kabupaten maupun propinsi.
Suburnya lahan di tempat itu hanya karena sentuhan natural para petani. Lantaran tenaganya terbatas, sementara fasilitas penunjang untuk mengelola lahan itu demikian terbatas, banyak juga lahan yang dibiarkan terlantar. Lahan itu tak digarap, sehingga aneka rerumputan tumbuh subur memenuhi lahan tersebut. Lahan potensial itu masih jadi lahan 'tidur'.

Ini contoh nyata, betapa etos kerja masyarakat setempat, etos kerja pemerintah dengan program-programnya, belum terarah pada pengoptimalan potensi lahan demi menguatkan ekonomi rakyat.

Pada diskusi bertajuk, "Membangun Ekonomi Lokal NTT," di Redaksi Pos Kupang, Rabu (18/6/2008) siang, Dr. Fred Benu, MS, menyebutkan, NTT memiliki banyak potensi. Jambu mete, ikan, rumput laut, jagung dan padi serta potensi alam lainnya. Namun, potensi itu belum memberikan hasil maksimal.
NTT, lanjut Benu, adalah daerah agraris dengan lahan pertanian yang amat sangat luas. Areal tanam untuk jagung, misalnya, jauh lebih luas dari lahan untuk tanaman lainnya. Bahkan dibanding Propinsi Gorontalo yang kini terkenal sebagai sentra jagung di Indonesia Timur, NTT jauh lebih potensial.

"Kondisi alam Gorontalo tak jauh berbeda dengan NTT. Iklimnya panas dan kering. Tapi di sana, pemerintahnya bekerja fokus. Pemerintah punya komitmen yang kuat untuk mengembangkan jagung sebagai komoditi unggulan. Maka, jadinya hanya seketika Gorontalo menjadi terkenal. Ekonomi masyarakatnya juga membaik," ujar Benu memberi contoh.

Sementara NTT? Boleh dibilang jauh panggang dari api. Lahan jagungnya luas, kondisi alam pun memungkinkan untuk pengembangan yang lebih maksimal. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Lahan yang ada belum dimaksimalkan. Bibit jagung yang ditanam pun hanya itu-itu saja.

Mengapa? Karena di NTT, baik pemerintah maupun masyarakat, tidak mempunyai program yang fokus dan terarah untuk satu potensi. Masyarakat dibiarkan menanam jagung secara musiman pada lahan yang dimiliki. Optimalisasi luas lahan dengan sentuhan teknologi tepat guna, pun hampir tidak ada. "Kalau seperti ini, kapan NTT berubah?" kritik Benu.

Jadi, kata Fred, yang perlu dilakukan ke depan, pemerintah harus punya program unggulan yang jelas dan terarah. Program unggulan tersebut harus diselaraskan dengan alam NTT yang agraris dan dikelilingi laut. "Jika program itu benar-benar dijalani dengan fokus dan terarah, pasti akan memberikan hasil yang maksimal pula," ujar Fred.

Dia mengakui, NTT memiliki lahan untuk tanaman jagung, sangat besar. Luasnya mencapai ratusan ribu hektar. Tapi pemanfaatan lahannya belum terencana. Tanaman itu hanya ditaman untuk satu orientasi, dikonsumsi sendiri. Dan, pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan, sepertinya belum memiliki kemauan untuk meningkatkan produksi jagung. Itu tertanda dari program yang tidak menjamah potensi jagung dengan program yang produktif. Makanya, hasil yang diperoleh pun biasa-biasa saja. Hasilnya bukannya meningkat melainkan melorot. Konsekuensinya, muncul masalah kekurangan pangan dan dampak ikutan berupa busung lapar dan lainnya.

Data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTT, menyebutkan, luas tanam jagung di NTT 244.768 hektar. Luas panen 232.529 hektar dengan produksi 588.152 ton. Itu berarti, setiap satu hektar tanaman jagung, hanya menghasilkan dua ton lebih.

Sementara padi sawah, dari 110.590 hektar luas tanam, luas lahan yang dipanen 110.482 hektar dengan produksi 407.458 ton. Dan, padi ladang, dari luas tanam 65.253 hektar, luas panen 58.080 dengan produksi 127.253 ton. Kacang tanah, luas tanam 13.538 hektar, luas panen 13.089 hektar dengan hasil panen 14.699 ton. Volume kacang yang dipanen rata-rata satu ton. Sementara kacang hijau, luas lahan 24.856 hektar, luas panen 23.186 dengan produksi 21.633 ton.

Terkait potensi tersebut, Helena Beatrix Parera menyebut perumpamaan air dan gelas. Dia mengatakan, di dalam gelas ada air, tapi tidak penuh lagi. Kalau orang pesimis, akan memandang bahwa air dalam gelas itu sudah kurang. Namun orang yang optimis tidak seperti itu. Ia memandang bahwa masih ada air. Masih ada kehidupan. Jadi, katanya, filosofi semacam ini harus selalu dikedepankan sehingga perlahan-lahan orang NTT bisa berubah menjadi orang yang optimis. Orang optimis itu selalu melihat semua aspek dari sisi positif, dan mengoptimalkan itu demi kepentingan yang lebih besar.

"Saya tidak setuju kalau orang NTT itu disebut miskin. Saya tidak sependapat kalau dikatakan NTT itu terbelakang. Yang ingin saya katakan bahwa kita punya potensi dan itu harus dieksplorasi demi kepentingan bersama. Potensi di NTT banyak sekali," tandasnya.

Dengan demikian, lanjut Parera, jika ingin maju, maka semua komponen di NTT, baik eksekutif, legislatif, pengusaha, LSM maupun masyarakat, harus sama-sama berpikir untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi tersebut. Pemerintah dengan programnya, legislatif memberi dukungan dan pengusaha, LSM plus masyarakat sebagai pelaksana lapangan, semuanya harus optimal menggarap potensi yang ada.

Kecuali itu, pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki, perlu menghadirkan program-program global dan produktif. Dan, di tingkat lokal, masyarakat diarahkan untuk menekuni program itu demi perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Kalangan perbankan, katanya, tentu tidak berdiam diri. Dengan kebijakan masing- masing, pasti lembaga keuangan ikut memberi dukungan agar program pemerintah dapat berhasil. "Bank NTT, misalnya, sudah berencana membuka unit di seluruh desa di NTT. Dan, itu sudah dilaksanakan. Diharapkan langkah ini menjadi salah satu domain bagi masyarakat untuk maju," ujarnya.

Bantuan Relatif Kecil
Data dari Bank Indonesia Kupang medio Mei 2008, menyebutkan, kucuran dana sebagai pinjaman modal kerja untuk setiap sektor, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan, sektor pertanian mendapatkan dana yang relatif kecil dibanding dengan sektor perdagangan.

Tahun 2006, misalnya, dana untuk sektor pertanian Rp 62.298.000,000,00. Tahun 2007 turun menjadi Rp 55.019.000.000,00. Sementara dalam tahun yang sama, kucuran dana bank untuk sektor perdagangan Rp 677.818.000.000,00 di tahun 2006 dan Rp 921.268.000.000,00 di tahun 2007.

Pada catur wulan pertama tahun 2008, realisasi dana relatif sama untuk sektor pertanian. Pada Januari, dana yang disalurkan Rp 53,253.000.000,00, kemudian turun menjadi Rp 52.909.000.000,00 pada Februari, turun lagi menjadi Rp 51.680.000.000,00 pada bulan Maret. Medio April 2008, mengalami sedikit kenaikan yakni Rp 53.127.000.000,00.

Sementara di sektor perdagangan, pada Januari 2008 tercatat kucuran dana bank mencapai Rp 852.953.000.000,00, kemudian turun menjadi Rp 881.636.000.000,00 pada Februari. Pada Maret 2008 naik lagi menjadi Rp 950.135.000.000,00 dan medio April naik Rp 45 miliar lebih, sehingga total dana yang disalurkan mencapai Rp 998.190.000.000,00.

Data ini menggambarkan, betapa perhatian dunia perbankan terhadap sektor pertanian belum maksimal. Yang lebih diberi tempat adalah sektor perdagangan. Padahal, sektor perdagangan hanya digeluti segelintir orang. Mungkinkah Bank NTT dapat menjadi lokomotif untuk membalik paradigma yang diusung perbankan selama ini?

Mungkinkah kebijakan manajemen Bank NTT menghadirkan unit-unit bank di desa-desa, dapat menggerakkan sektor pertanian agar lebih maju? Dapatkan kalangan perbankan memfokuskan perhatian pada sektor pertanian, karena lahannya lebih luas, potensi pun memungkinkan dan banyak masyarakat menyandarkan hidupnya pada sektor ini? Mudah-mudahan seperti itu.

Tapi, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang, Ny. Paulina Adoe, mengisahkan, untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan, birokrasinya masih berbelit-belit. Bunga yang diberlakukan pun amat tinggi. Konsekuensinya, masyarakat enggan mengajukan pinjaman, apalagi bunga bank yang tinggi menjadikan masyarakat memikul beban tambahan.

Karena itu, dia menyarankan agar ke depan, jajaran perbankan lebih pro petani. Bunga bank yang diterapkan pun jangan seperti rentenir. Bank harus lebih fleksibel memberikan bunga, sehingga masyarakat bersemangat untuk pinjam. Masyarakat juga tidak terbeban dengan cicilan yang ditunaikan tiap bulan.

Jagung, Gorontalo Maju
Usia Propinsi Gorontalo baru tujuh tahun empat bulan, terhitung 17 Februari 2001. Meski demikian, daerah itu mencatat kemajuan ekonomi yang amat pesat. Hanya dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, Gorontalo 'go internasional'. Pesatnya kemajuan itu berkat pengembangan tanaman jagung. Berdasarkan UU No. 38 tahun 2001, Gorontalo ditetapkan sebagai propinsi definitif, atau terpisah dari Propinsi Sulawesi Utara (Sulut). Gorontalo jadi propinsi ke-32 di Indonesia. Luas wilayahnya 12.215,45 km2.

Sebelum tahun 2001, perekonomian masyarakat Gorontalo dibilang tertinggal dibandingkan propinsi lain di kawasan Indonesia Timur. Namun predikat itu seketika sirna. Di tangan Gubernur Fadel Muhammad, perekonomian Gorontalo melejit drastis dan taraf hidup masyarakat mengalami kemajuan yang luar biasa.
Tahun 2000, katanya, areal tanaman jagung hanya 34.412 hektar dengan produksi 76.573 ton. Namun di tahun 2005, luas lahan sudah mencapai 105.258 hektar dengan volume produksi mencapai 451.094 ton. Saat ini jumlahnya jauh di atas itu.

Apa resep yang dilakukan Gubernur Fadel Muhammad? Pertama, mengedepankan manajemen capacity, manajemen mengatur pemerintahan. Salah satunya adalah mengumpulkan seluruh birokrat setempat. Mereka diajak diskusi mengenai apa yang harus dikerjakan untuk Gorontalo. Dari hasil diskusi akhirnya dipilih bidang pertanian skala luas sebagai salah satu bidang yang dikembangkan mengingat besarnya potensi pertanian di kawasan ini.

Berikutnya, peternakan, perikanan dan kelautan, serta potensi kerakyatan lainnya. Khusus untuk pertanian, salah satu yang dipilih adalah tanaman jagung yang dinilai cocok dengan alam Gorontalo yang panas dan kering.

Kedua, membangun budaya birokrasi yang bersandar pada tiga pilar, yakni inovasi, team work dan bekerja untuk membangun kepercayaan rakyat, bukan takut kepada gubernur, bupati maupun camat. Dengan budaya itu, siapapun yang bekerja akan mendapatkan insentif yang lebih besar. Ada mekanisme reward and punishment. Akhirnya semacam perlombaan merombak budaya kerja untuk tujuan mendapatkan bonus. "Gaji pegawai saya tingkatkan jika berhasil meningkatkan kinerjanya. Tunjangan juga saya naikkan. Dampaknya, mereka bekerja keras dan ikhlas, tidak setengah hati," paparnya.

Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Gorontalo tahun 2007, menyebutkan, total jagung Gorontalo yang dipasarkan antardaerah sebanyak 49.421 ton. Rinciannya, 43.771 ton ke Surabaya dan 5.560 ton ke Jakarta.
Sementara untuk ekspor, tercatat 39.361 ton. Volume ekspor itu terbanyak Malaysia 19.900 ton, Filipina 19.380 ton, dan sisanya ke Jepang 66 ton. Jadi, total jagung yang dikeluarkan dari gudang-gudang milik rakyat 88.736 ton.

Bila data potensi jagung di Propinsi Gorontalo dibandingkan dengan NTT, maka NTT sesungguhnya lebih potensial. Lahan tanamnya luas, panenan pun demikian. Hanya kelemahannya, NTT tidak punya program yang terfokus untuk mengembangkan satu potensi. Akankah kondisi terpuruk ini tetap bertahan untuk tahun-tahun mendatang? Hanya pemerintahan baru NTT yang bisa menjawab. (Oleh Hermin Pello, Frans Krowin, Hyeron Modo/bersambung)

Pos Kupang edisi 6 Juli 2008, halaman 1

Read more »

Menanti Jalan Pembebasan

Diskusi Terbatas Ekonomi Lokal NTT (4)

ISRAEL, Mesir, dan NTT sama-sama gersang. Bedanya, petani kacang di Israel bisa beli mobil, di NTT tidak. Mengapa? Tanah Israel yang gersang itu bisa ditumbuhi aneka tanaman, seperti kacang-kacangan. Petaninya bekerja keras. Mereka membangun pipa-pipa air yang besar untuk mengairi tanaman pertanian. Seorang petani di sana (Israel) bisa memiliki berhektar-hektar lahan pertanian. Sebaliknya, di Mesir rakyatnya miskin karena mereka tidak mau bekerja keras.

Ini kesaksian Christofel Liyanto, SE, salah satu pelaku usaha di Kota Kupang, ketika menghadiri diskusi terbatas bertajuk, "Membangun Ekonomi Lokal NTT," di Redaksi Pos Kupang, Rabu (18/6/2008). "Saya lihat penjual kacang di Israel bawa mobil. Walau gersang, tapi sejauh mata memandang ada macam-macam tanaman," tutur Christofel.

Ketua Ikatan Sarjana Eknomi Indonesia (ISEI) NTT ini sengaja menceritakan tentang Israel karena kondisi wilayahnya hampir sama dengan NTT, gersang. Tetapi, mengapa masih banyak rakyat di NTT masuk kategori miskin sehingga mereka menerima bantuan langsung tunai (BLT) dan penerima beras untuk rakyat miskin (raskin)? "Ini karena motivasi dan etos kerja orang NTT masih rendah, banyak potensi sumber daya alam belum digarap optimal," katanya.

Cerita Christofel sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa kondisi NTT yang gersang bukan menjadi alasan untuk rakyatnya miskin. Keadaan bisa seperti di Israel jika kita memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi, serta didukung kebijakan pemerintah yang lebih terfokus pada pemberdayaan lahan pertanian yang ada. Ini yang harus kita pacu. Pemerintah harus serius memperhatikan etos kerja masyarakat di daerah ini. Pemerintah di tingkat propinsi harus membangun komitmen dengan pemerintah di kabupaten-kabupaten/kota di NTT untuk membuat suatu gebrakan membangun sektor pertanian dengan fokus pada satu sektor unggulan.

Menurut Christofel, ISEI pernah menawarkan agenda kepada para paket calon gubernur/wakil gubernur saat mereka kampanye untuk melakukan dialog mengenai ekonomi NTT ke depan. Namun, agenda itu tidak bisa dilaksanakan karena para calon lebih tertarik membicarakan masalah di luar bidang ekonomi. Padahal, kata Christofel, sektor ekonomi menjadi salah satu tema yang sangat penting untuk didiskusikan.

Terkait BLT dan pemberian raskin kepada rakyat miskin di NTT, Christofel menyarankan program pengetasan kemiskinan itu harus dievaluasi. Maksudnya, apakah gubernur/wakil gubernur baru nanti mampu meningkatkan (penerima BLT, Red) atau menghapus penerima BLT? Untuk lima tahun ke depan, mampukah gubernur/wagub mengurangi penerima BLT? Padahal siapapun yang menjadi gubernur selalu mempunyai program pengentasan kemiskinan.

Gubernur NTT, Piet Tallo, mempunyai program Tiga Batu Tungku, salah satunya pengembangan ekonomi. Tetapi, kata Christofel,--bukan tidak menghargai beliau-- Pak Piet Tallo belum melakukan diskusi mengenai pemberdayaan ekonomi.

"Mudah-mudahan gubernur baru nanti bisa, walaupun bukan berlatar belakang ekonomi, tapi setidak-tidaknya bidang ekonomi menempati skala prioritas utama. Bidang pendidikan dan kesehatan tentu tetap menjadi prioritas. Di bidang kesehatan kalau konsisten memberikan makanan (makanan tambahan, Red), maka anak busung lapar akan menjadi normal. Tetapi kalau dilepas, anak yang sudah normal akan menjadi busung lapar lagi," tegasnya.

Pokok permasalahannya, menurut Christofel, adalah memberikan pekerjaan kepada orangtuanya. "Sopir saya anaknya empat orang, tapi tidak ada yang busung lapar karena memiliki penghasilan. Seharusnya kita konsentrasi pada masalah ekonomi. Apalagi pemerintah pusat sudah ada anggaran untuk gakin dan untuk sekolah. Pemerintah kita, dengan APBD yang ada, fokuskan pada masalah ekonomi, bukan dengan program macam-macam. Saya kasih contoh, di depan kantor gubernur, ada lahan kosong, orang menanam sayur-sayuran. Saya pikir, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan mereka adalah beri mereka mesin pompa air sehingga mereka tidak susah-susah angkat air," kata Christofel.

Perlu POAC
Direktur Kepatutan dan Manajemen Risiko Bank NTT, Helena Beatrix Parera, mengatakan, yang perlu dibangun adalah orang-orang yang bisa memotivasi, memberi masukan sehingga ada gunanya untuk memberikan masukan bagi pemerintah yang baru. Jadi, untuk mengembangkan potensi unggulan NTT harus ada konsep yang global, yaitu konsep tentang bagimana menggerakkan dan membangun ekonomi lokal. Tetapi ada beberapa hal yang kurang diamati, yakni mengevaluasi secara berkesinambungan, mengontrol dan menghimpun data.

Menurut Helena, pola untuk membangun ekonomi itu sangat sederhana dan sudah ada. Hal sederhana yang diperlukan untuk membangun ekonomi adalah planing, organizing, actuality dan control (POAC). Pola POAC ini, katanya, kalau dilakukan secara berkesinambungan, terkontrol, terorganisir, secara tuntas dan detail, bisa menghasilkan sesuatu sesuai rencana.

Di dalam perencanaan (planing), pemerintah membutuhkan data dan sekarang saja kita lihat, data dari BKKBN dan data sensus tentang orang miskin, berbeda. Solusinya, pemerintah harus memfasilitasi sebuah lembaga independen, menggandeng biro ekonomi, tapi kerjanya independen untuk menjadi mitra kerja, misalnya, LSM yang punya kapasitas untuk membangun ekonomi. Jadi, ada lembaga atau badan yang pemerintah manfaatkan sebagai pusat data atau yang menghimpun dana sehingga dia bisa membuat suatu perencanaan untuk satu masa jabatan dengan data yang akurat. Ada data tapi tidak tersentralisasi, ada data tapi sepotong-sepotong. Setelah mengumpulkan data, bisa buat perencanaan anggaran untuk satu tahun.

Terkait organisasi, kata Helena, pemerintah perlu membentuk semacam badan yang bekerja independen untuk mengkaji data. Pemetaan data yang sudah terjadi mengenai halangan atau faktor penyebab kegagalan. Contohnya, bantuan BUMN yang dulu misalnya Pertamina sebelum kampanye, bantuan kecil yang diserahkan lewat kami (Bank NTT) cukup banyak. Tapi masyarakat berpikir bahwa itu dana kampanye, jadi biar saja. Jadi, faktor kegagalan itu harus dipetakan desa per desa karena setiap desa berbeda-beda masalahnya. Setelah itu dicari solusinya? Di sini pemerintah perlu kerja sama dengan banyak pihak.

Menurut Helena, falsafah untuk mengentaskan kemiskinan adalah ikan dan kail. Ikan itu untuk membantu orang miskin pada saat insidentil, misalnya saat terjadi bencana. BLT itu ikan, membantu orang miskin pada saat bencana atau pada saat BBM naik, ada raskin. Tapi itu tidak boleh berkesinambungan karena ikan tidak boleh terus menjadi ikan, tapi harus meningkat menjadi kail. Dan, setelah itu dikasih perahu. Itu bagus, kalau diterapkan di sini tetapi bagaimana equity, itu harus banyak komponen, ada pihak lain misalnya swasta. "Orang NTT yang pintar banyak, hanya perlu satu pola yang terpadu untuk bisa rangkul mereka. Inisiatif itu harus dari pemerintah dan DPRD," ujarnya.

Alauddin Kamaluddin, pelaku usaha kecil menengah di Kota Kupang mengatakan, BLT yang dikucurkan pemerintah kurang mendidik. Karena yang datang ambil BLT pakai celana jeans, punya hand phone (HP) kamera dan pakai sepeda motor. Pertanyaannya, apakah orang itu tergolong orang miskin?

Harus Ada Pembebasan
Pengamat ekonomi dari Undana Kupang, Dr. Fred Benu, mengatakan, forum diskusi ini tidak menghasilkan barang baru bagi masyarakat khususnya bagi pemerintah. Kita sadar itu. Sadar, ada semacam gap antara kesadaran berpikir dengan realitas perilaku pengambil kebijakan. Pemerintah bukan tidak pahami ini, apa yang harus dilakukan?

Ini berarti , kata Fred, fokus permasalahan bukan hanya soal pencerahan. Pencerahan sudah dilakukan di banyak forum diskusi seperti ini. Fokus tidak boleh berhenti pada pencerahan, tapi harus ada pembebasan, bahkan pertobatan. Tidak bisa mengharapkan dari entitas individu. Pencerahan seperti ini tidak hanya sekadar menghasilkan suatu pemikiran yang konstruktif, yang hanya disampaikan pada publik, dan kita hanya mendapat pencerahan, tanpa ada pembebasan.

Menurut Fred, ini berarti ada tuntutan lebih bagi kita semua, bahwa pencerahan saja tidak cukup, sudah terlalu banyak yang ditulis Pos Kupang, Tidak cukup cerah kan kita. Pencerahan saja tidak cukup karena ada gap. Karena itu, harus ada pembebasan, Nah, bagaimana pembebasan ini. "Kita main pada konstruksi yang lebih lanjut, daripada hanya sekadar pencerahan. Saya melihat ini hanya main pada mikro, bagaimana di tingkat makro. Bukankah kita semua sudah paham dan pemerintah juga sudah paham apa sebenarnya sektor yang bisa diandalkan untuk mendorong kinerja perekonomian daerah ini?" katanya.

Itu berarti, demikian Fred, harus ada sektor tertentu yang menjadi perhatian utama pemerintah. Maksudnya, membangun bidang pertanian misalnya, pemerintah harus fokus pada satu komoditi unggulan yang punya prospek ke depan. Bahwa kalau orang ini berpikir begini berarti harus ada suatu kebijakan terobosan khusus pada sektor itu sehingga mendorong dia untuk berkembang, bukan sekadar tahu, tapi bagaimana dia berbuat. Kalau pada tingkat makro NTT misalnya, saya sering katakan, selalu terjadi semacam paradoks.

Kalau kita mau mendorong perekonomian daerah yang masih mengharapkan pada sektor primer, tidak bisa hanya pada tingkat hulu saja, harus terus sampai ke hilir. Kalau hanya urus ternak, kapanpun kita tidak akan maju. Kalau urus ternak hanya urus dagingnya saja, produksinya saja, tidak bisa. Tapi harus ada lanjutannya, apa di hilirnya. Itu baru bisa. "Saya sering katakan dalam forum diskusi bahwa perekonomian di NTT potensinya besar. Ibarat sebuah mobil, kapasitas enginenya cukup besar, yaitu di sektor primer misalnya ternak, perikanan, pertanian dan lainnya. Cuma susahnya, pemerintah sebagai driver tidak injak ekselelator untuk memaksa engine ini lari cepat, dia turun dan dia dorong saja. Kapan baru bisa terjadi akselerasi perekonomian, tidak ada," ceritanya.

Kalau pemerintah sadar, katanya, sektor primer di pertanian, misalnya, peternakan masuk pertanian, itu yang digagas, itu yang dipacu. Kita pencet akselerasi biar lari, seperti yang Pak Alauddin katakan, akselerasinya kulit-kulit sapi, tidak perlu dibawa tapi poles dia,. Bangun industri, itu kan tipe agroindustri. Bukan industri skala besar, bukan pabrik semen. Bukan berarti kita anti industri besar, tapi ada satu sektor khusus yang menampung sebagian besar pelaku ekonomi rakyat di daerah ini. Kita tahu, basis ekonomi kita masih pada sektor pertanian, tapi yang saya katakan, driver-nya turun dan dorong karena akselelator primer itu bukan sektor pertanian.

Menurutnya, sektor primer NTT adalah pertanian, tapi pertumbuhannnya berkisar dua persen hingga empat persen per tahun. Sedangkan sektor sekunder tumbuh antara empat persen sampail lima persen per tahun, dan sektor jasa bertumbuh antara tujuh persen sampai 10 persen. Namun, jasa di sini lebih didominasi oleh jasa pemerintahan.

Fred mengatakan, dari data yang ada, basis ekonomi primer NTT di sektor pertanian sudah mencapai hasil pertumbuhan yang tidak bisa diharapkan lagi untuk mendongkrak peningkatan kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah. Ini karena banyak orang yang bermain di sektor tersebut, khususnya dalam kepemilikan lahan. Khusus ekonomi berbasis lahan, menurut Fred, produktivitas per kapita sudah turun. Kalau dulu kontribusi sektor ekonomi berbasis lahan (pertanian) mencapai 60 persen terhadap totalitas ekonomi regional NTT, tetapi sekarang hanya sekitar 41 persen sampai 42 persen. Kontribusi sudah di take over atau diambil alih oleh sektor lainnya karena itu harus dibuat rasionalisasi. Solusinya, kata Fred, menarik sebagian tekanan dari ekonomi berbasis lahan sehingga pertumbuhannya kembali dari tumbuh dengan kecepatan menurun menjadi tumbuh dengan kecepatan meningkat.

"Saya percaya dan sudah sering ditulis, pemerintah tahu itu, tapi kita harus bahas bersama lagi. Bukan soal pencerahan lagi, tapi harus ada pembebasan pada tingkat pemerintahan. Bagaimana suatu soal benar-benar pemerintah paham, lalu bagaimana implementasinya, benar-benar terjadi atau tidak. Basis primer lain, kebijakan implementasi pemerintah lain, kita mau bergerak bagaimana. Bagaimana menjadi ikan besar kalau tidak ada back-up dari pemerintah? Jadi, untuk menggerakkan ekonomi rakyat NTT harus ada pembebasan di tingkat pemerintahan," tegas Fred. Kita menanti jalan pembebasan dari pemimpin baru NTT. (Hermin Pello, Frans Krowin, Hyeron Modo/habis)

Pos Kupang edisi 7 Juli 2008, halaman 1

Read more »

Guru

DIA seorang pria muda, energik dan memiliki idealisme. Idealisme sederhana. Ingin menjadi pendidik yang bekerja dengan kesungguhan hati untuk memanusiakan manusia sebagaimana mendiang ayahnya. Pria muda itu seorang guru.

Dia sahabatku. Kami bertemu pertengahan minggu di rumah kontrakannya yang sederhana di salah satu sudut Kota Kupang. Tidak biasanya -- hari itu dia begitu murung. "Tidak ada kebanggaan lagi menjadi guru sekarang ini. Seorang anak yang kita ikuti perkembangan akademisnya hari demi hari, pada akhirnya ditentukan pihak lain untuk lulus atau tidak. Ujian Nasional (UN) sungguh pembunuh," kata sahabatku itu.

Lalu dia bercerita tentang pengalamannya terkini. Dia guru kelas 3 pada salah satu SMP Negeri. Menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun 2008 yang baru berlalu, sekolah melakukan persiapan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Selain menambah pelajaran di luar jam sekolah, para guru menyelenggarakan ujicoba UN bagi siswa-siswi kelas 3. Ujicoba digelar beberapa kali agar peserta didik mereka lebih siap menghadapi UN. Harapan sekolah persentase kelulusan lebih meningkat dari tahun 2007.

Hasil UN 2008 ternyata jauh dari harapan. Persentase kelulusan tidak mengalami perubahan signifikan. "Yang lebih menyakitkan hati kami sebagai guru adalah dua anak yang selalu masuk ranking lima besar sejak kelas satu tidak lulus UN. Sebaliknya, anak dengan prestasi dan kelakuan buruk justru lulus UN," kata sahabat itu.

Dua anak berprestasi sangat terpukul menghadapi kenyataan tidak lulus UN. Ada seorang siswi bahkan tiga hari tidak berani keluar rumah karena merasa malu dengan teman-temannya. Anak yang ceria itu berubah muram. Kehilangan rasa percaya diri. Orangtua memprotes guru dan kepala sekolah. "Mau menjelaskan bagaimana, kami tidak memiliki kewenangan apapun untuk menentukan anak didik lulus atau tidak. Semua tergantung hasil UN. Kerja keras seorang anak selama tiga tahun seolah tak ada artinya," kata guru itu.

Murid SMP yang tidak lulus itu kemudian mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B lalu melamar ke sejumlah SLTA di Kota Kupang. Namun, mereka ditolak karena belum memiliki keterangan lulus UNPK yang baru bisa diperoleh bulan Agustus 2008. Sementara masa Penerimaan Siswa Baru di SLTA negeri dan swasta sudah berakhir. Nasib anak- anak itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dan, jumlah mereka tidak sedikit. Di Kota Kupang saja tercatat 3.336 siswa-siswi SLTP yang kini belum pasti melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA.

Menurut data hasil UN SLTP di Propinsi NTT tahun 2008, tercatat 31.437 siswa-siswi yang tidak lulus. Jika 50 persen dari jumlah itu mengikuti jalur UNPK untuk ke SLTA, maka ada sekitar 16 ribu siswa di NTT yang nasibnya kini tidak menentu.

Sungguh bencana pendidikan sedang terjadi di rumah besar Flobamora. Sebagian di antara mereka tidak dapat melanjutkan sekolah ke SLTA bukan karena bodoh dan berwatak buruk. Maka bisa dimengerti perasaan Pak Guru sahabatku itu. Seorang guru seolah tak berarti apapun bagi siswa-siswi yang dibinanya sekian tahun. Dia tahu perilaku sang anak. Tahu tingkat kecerdasannya. Pada akhirnya UN bisa menghapus segala-galanya!

Apakah UN salah? Belum tentu. Yang pasti bagi kita ada persoalan besar di depan mata yang mesti disikapi segera lewat aksi nyata. Tak ada dalil bahwa suatu bangsa bisa maju tanpa pendidikan yang baik. Sistem pendidikan yang berlaku sekarang mutlak direspons dengan kritis serta kesungguhan hati. Juga tidak asal-asalan dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Pembatasan rombongan belajar di Kota Kupang, misalnya, tentu bermaksud baik. Persoalannya apakah kebijakan itu sudah dipertimbangkan dengan jumlah peserta didik yang bisa ditampung sekolah-sekolah yang ada? Seandainya 3.336 siswa-siswi SLTP yang mengikuti UNPK Paket B semuanya lulus, adakah sekolah yang mampu menampung mereka? Sangat mungkin instansi berwenang di sini tidak cermat dan belum siap mengaplikasikan kebijakan tersebut.

Kelemahan terbesar kita adalah akurasi data dan bagaimana memanfaatkan data untuk kebutuhan perencanaan pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki data jumlah siswa dari mulai tingkat TK, SD hingga Perguruan Tinggi. Jika data valid dan dipandang penting, data tersebut akan sangat memudahkan siapa pun dalam membuat perencanaan.

Instansi berwenang di bidang pendidikan seharusnya tahu rasio daya tampung sekolah dengan jumlah peserta didik. Kondisi setiap daerah tentu berbeda-beda. Khusus di Kota Kupang, pembatasan rombongan belajar otomatis melahirkan konsekwensi berupa melubernya jumlah siswa yang tak tertampung.

Solusinya apa? Tuan dan puan kiranya tidak serta merta menyalahkan guru, sekolah dan penyelenggara UN sebagai pihak yang salah atau mencari kambing hitam lain untuk dicerca. Bencana pendidikan di rumah Flobamora memerlukan kepedulian yang tinggi mengingat kompleksitasnya. Angka 31.437 pelajar SLTP di NTT yang tidak lulus UN tahun 2008 tidak sekadar nominal di atas kertas. Itu satu angkatan generasi Flobamora yang sedang bertumbuh dan butuh pendidikan demi masa depan. Keterlaluan kalau kita masih bermain-main dengan prahara ini! * (email:dionbata@poskupang.co.id)

Beranda Kita Pos Kupang edisi Senin, 14 Juli 2008 halaman 1

Read more »

Propinsi Para Koruptor

KOTA Kupang Sumbang 110 Kasus, Kabupaten Alor 53 Kasus. Kabupaten lainnya tidak ketinggalan menyumbang kasus korupsi. Sampai bulan Juni 2008, tercatat 380 kasus dugaan korupsi di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Inilah wajah Flobamora: "Propinsi Para Koruptor".

Berita berikut ini menjelaskan sedikit mengenai kenyataan di Kampung Besar Flobamora....

KUPANG, PK -- Sampai dengan Juni 2008, ada 380 dugaan korupsi di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilaporkan berbagai elemen masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Sebagian besarnya, yakni 377 laporan sudah ditelaah KPK dan hanya tiga laporan yang belum ditelaah.

Data ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto di Kupang, saat menjadi pembicara dalam workshop dengan tema "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" di aula Hotel Kristal, Rabu (9/7/2008). Workshop dilakukan atas kerja sama Indonesian Corruption Watch (ICW) dan KPK.

Menurut Rianto, laporan paling banyak menyangkut dugaan korupsi di Kota Kupang yaitu sebanyak 110 laporan kasus korupsi. Sedangkan paling kecil adalah dari Sumba Timur, yakni hanya satu kasus. Dari Kabupaten Alor ada 53 kasus korupsi yang dilaporkan.

Dari 380 laporan tersebut, jelasnya, sampai posisi 30 Juni 2008 KPK sudah menelaah 377 laporan. Laporan-laporan yang sudah ditelaah KPK itu, katanya, akan dikirim kepada aparat penegak hukum di NTT untuk ditindaklanjuti.

"Kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK ini dibagi dalam empat kategori yakni pertama, laporan tentang dugaan korupsi yang tidak ditindaklanjuti pemerintah ke penegak hukum karena menilai tidak ada indikasi korupsi. Kedua, dugaan korupsi yang sudah dilaporkan kepada penegak hukum tetapi proses penyelidikan tidak berjalan. Ketiga adalah dugaan korupsi yang indikasi korupsinya masih remang- remang dan keempat adalah dugaan korupsi yang sudah jelas indikasi korupsinya dan tinggal ditindaklanjuti pihak KPK," jelas Rianto.

Dia mengatakan, sampai saat ini KPK memang belum turun langsung menangani proses hukum kasus korupsi di NTT tetapi tinggal menunggu waktunya saja. "Suatu saat KPK pasti datang ke wilayah NTT untuk menangani kasus korupsi yang ada di propinsi ini," katanya.

Dalam warkshop yang dihadiri para aktivis LSM di Kota Kupang ini, Rianto menjelaskan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam memberi laporan mengenai adanya kasus dugaan korupsi kepada KPK. Sebab, katanya, masyarakat bisa mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi di wilayah masing-masing.

Selain Rianto, Workshop itu juga menampilkan pembicara dari ICW, Adnan Topan Husodo.
Dagang Perkara
Dari Jakarta dilaporkan, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan tidak akan segan-segan memberhentikan jaksa yang memperdagangkan perkara.

"Saya akan menindak tegas, dengan tidak segan-segan mencopot baik sebagai anggota tim satuan khusus maupun sebagai jaksa. Dan bila perlu memberhentikan dari PNS," katanya dalam acara Pembekalan Anggota Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta, Rabu (9/7/2008).

Ia mengatakan dirinya tidak ingin mendengar lagi ada oknum jaksa
melakukan perbuatan indisipliner, memperdagangkan perkara, atau merusak kredibilitas dan citra kejaksaan.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, BD Nainggolan menyatakan, pembekalan anggota Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan dua hari, 9-10 Juli 2008.

"Pembekalan itu diikuti oleh 55 orang dari satuan khusus, 32 orang jaksa pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, dan 43 orang pejabat struktural dari Kejagung dan Kejati DKI Jakarta," katanya.
Ia menjelaskan pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan, menambah wawasan dan pemahaman tentang tipologi tindak pidana korupsi.

Pemahaman tentang Tipologi Tindak Pidana Korupsi itu terutama terkait yang terjadi pada sektor perbankan, lembaga keuangan non bank seperti dalam bursa efek. Kemudian, dalam pengadaan barang dan jasa, proyek-proyek pembangunan fisik, gratifikasi/suap dan pencucian uang serta hal yang terkait dengan pelayanan publik dan proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (mar/ant)

Pos Kupang edisi Kamis, 10 Juli 2008, halaman 1

Read more »

Bosan Hidup

Seorang pria mendatangi Sang Master, "Guru, saya sudah bosan hidup. Sudah jenuh betul. Rumah tangga saya berantakan. Usaha saya kacau. Apapun yang saya lakukan selalu berantakan. Saya ingin mati."

Sang Master tersenyum, "Oh, kamu sakit."
"Tidak Master, saya tidak sakit. Saya sehat. Hanya jenuh dengan kehidupan.
Itu sebabnya saya ingin mati."

Seolah-olah tidak mendengar pembelaannya, sang Master meneruskan, "Kamu sakit. Dan penyakitmu itu sebutannya, 'Alergi Hidup'. Ya, kamu alergi terhadap kehidupan."

Banyak sekali di antara kita yang alergi terhadap kehidupan. Kemudian, tanpa disadari kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma kehidupan. Hidup ini berjalan terus.
Sungai kehidupan mengalir terus, tetapi kita menginginkan status-quo. Kita berhenti di tempat, kita tidak ikut mengalir. Itu sebabnya kita jatuh sakit. Kita mengundang penyakit.
Resistensi kita, penolakan kita untuk ikut mengalir bersama kehidupan membuat kita sakit.

Yang namanya usaha, pasti ada pasang-surutnya. Dalam hal berumah-tangga, bentrokan-bentrokan kecil itu memang wajar, lumrah.
Persahabatan pun tidak selalu langgeng, tidak abadi. Apa sih yang langgeng, yang abadi dalam
hidup ini? Kita tidak menyadari sifat kehidupan. Kita ingin mempertahankan suatu keadaan. Kemudian kita gagal, kecewa dan menderita.

"Penyakitmu itu bisa disembuhkan, asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku." demikian sang Master.

"Tidak Guru, tidak. Saya sudah betul-betul jenuh. Tidak, saya tidak ingin hidup." pria itu menolak tawaran sang guru.

"Jadi kamu tidak ingin sembuh. Kamu betul-betul ingin mati?"
"Ya, memang saya sudah bosan hidup."

"Baik, besok sore kamu akan mati. Ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini, setengah botol lagi besok sore jam enam, dan jam delapan malam kau akan mati dengan tenang."

Giliran dia menjadi bingung. Setiap Master yang ia datangi selama ini selalu berupaya untuk memberikannya semangat untuk hidup. Yang satu ini aneh. Ia bahkan menawarkan racun. Tetapi, karena ia memang sudah betul-betul jenuh, ia menerimanya dengan senang hati. Pulang ke rumah, ia langsung menghabiskan setengah botol racun yang disebut "obat" oleh Master edan itu. Dan, ia merasakan ketenangan sebagaimana tidak pernah ia rasakan sebelumnya.

Begitu rileks, begitu santai!
Tinggal 1 malam, 1 hari, dan ia akan mati. Ia akan terbebaskan dari segala macam masalah. Malam itu, ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarga di restoran Jepang. Sesuatu yang sudah tidak pernah ia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Pikir-pikir malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sambil makan, ia bersenda gurau.
Suasananya santai banget!

Sebelum tidur, ia mencium bibir istrinya dan membisiki di kupingnya, "Sayang, aku mencintaimu.
"Karena malam itu adalah malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis!
Esoknya bangun tidur, ia membuka jendela kamar dan melihat ke luar. Tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya. Dan ia tergoda untuk melakukan jalan pagi.

Pulang kerumah setengah jam kemudian, ia menemukan istrinya masih tertidur.
Tanpa membangunkannya, ia masuk dapur dan membuat 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk istrinya. Karena pagi itu adalah pagi terakhir,ia ingin meninggalkan kenangan manis!

Sang istripun merasa aneh sekali Selama ini, mungkin aku salah. "Maafkan aku, sayang."

Di kantor, ia menyapa setiap orang, bersalaman dengan setiap orang. Stafnya pun bingung, "Hari ini, Boss kita kok aneh ya?"
Dan sikap mereka pun langsung berubah. Mereka pun menjadi lembut.
Karena siang itu adalah siang terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis!

Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia menjadi ramah dan lebih toleran, bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda.
Tiba-tiba hidup menjadi indah. Ia mulai menikmatinya. Pulang ke rumah jam 5 sore, ia menemukan istri tercinta menungguinya di beranda depan.

Kali ini justru sang istri yang memberikan ciuman kepadanya, "Sayang, sekali lagi aku minta maaf, kalau selama ini aku selalu merepotkan kamu."
Anak-anak pun tidak ingin ketinggalan, "Pi, maafkan kami semua.
Selama ini, Papi selalu stres karena perilaku kami."

Tiba-tiba, sungai kehidupannya mengalir kembali. Tiba-tiba, hidup menjadi sangat indah. Ia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi bagaimana dengan setengah botol yang sudah ia minum, sore sebelumnya?

Ia mendatangi sang Guru lagi.
Melihat wajah pria itu, rupanya sang Guru langsung mengetahui apa yang telah terjadi, "Buang saja botol itu. Isinya air biasa. Kau sudah sembuh, Apa bila kau hidup dalam kekinian, apabila kau hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan.

Leburkan egomu, keangkuhanmu, kesombonganmu. Jadilah lembut, selembut air..
Dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, tidak akan bosan. Kau akan merasa hidup. Itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan. Itulah jalan menuju ketenangan."

Pria itu mengucapkan terima kasih dan menyalami Sang Guru, lalu pulang ke rumah, untuk mengulangi pengalaman malam sebelumnya.
Konon, ia masih mengalir terus. Ia tidak pernah lupa hidup dalam kekinian.
Itulah sebabnya, ia selalu bahagia, selalu tenang, selalu HIDUP!!!

Hidup?
bukanlah merupakan suatu beban yang harus dipikul?
tapi merupakan suatu anugrah untuk dinikmati.

(Kiriman M.A Maliki, mentorku dari LAN

Read more »

PON

TEPUK tangan membahana di Lantai I Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jl. El Tari - Kupang Selasa pagi itu, 1 Juli 2008. Aplaus meriah lebih dari sekali. Banyak senyum dan tawa di wajah. Rangkulan dan jabat tangan erat. Dua figur familiar dalam enam bulan terakhir didaulat pose bersama oleh para wartawan sambil berangkulan.

Ini sekilas cuplikan suasana pelepasan Kontingan NTT yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII/2008 di Kalimatan Timur (Kaltim). Kontingen NTT berkekuatan 47 atlet dan 20 pelatih/ofisial akan bertanding di tujuh cabang olahraga yakni kempo, tinju, atletik, pencaksilat, taekwondo, sepaktakraw dan bermotor. Ketika tuan dan puan membaca tulisan ini, sebagian atlet kita sedang bertanding di berbagai kota Kaltim mulai dari Tenggarong, Bontang, Samarinda, Balikpapan hingga Tarakan. Mereka memeras keringat, mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik demi keharuman nama Flobamora.

Tepuk tangan meriah 1 Juli itu karena beberapa alasan. Yang paling menggairahkan adalah janji Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya ketika melepas secara resmi keberangkatan Kontingen NTT. Wagub mengumumkan bahwa Pemerintah Propinsi (Pemprop) dan KONI NTT akan memberikan bonus senilai Rp 50 juta untuk setiap medali emas yang diraih atlet. Medali perak dihargai Rp 35 juta dan Rp 20 juta untuk medali perunggu.

"Untuk memotivasi para atlet pemerintah harus memberikan sedikit rangsangan. Tapi bonus ini bukan tujuan utama. Yang utama bagi adik-adik adalah meraih prestasi yang paling tinggi. Bonus ini bukan berarti membebani saudara dengan target berapa medali yang harus diraih. Tapi apa yang diberikan ini harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memberikan prestasi terbaik bagi mereka," kata Lebu Raya kala itu.

Menyebut bonus dengan jumlah pasti merupakan tradisi baru pemerintah daerah ini. Pada waktu yang lalu, pemerintah juga menjanjikan bonus namun tidak secara terang-terangan menyebut angka. Rupanya zaman berubah dan tradisi baru sedang ditumbuhkan. Suatu langkah positif dalam mendorong semangat juang para atlet. Sisi menarik lainnya adalah jumlah bonus -- yang tentunya bersumber dari APBD NTT itu -- rasanya terbesar dalam sejarah keikutsertaan NTT di arena pesta olahraga di Tanah Air.

Di PON 2008, NTT tidak menetapkan target yang muluk-muluk. NTT tahu diri dengan keterbatasan. Jika dilukiskan sebagai target, maka hal itu tertangkap lewat pernyataan Ketua Harian KONI, Ir. Esthon Foenay, M.Si. Menurut Esthon, atlet NTT hendaknya bisa mempertahankan perolehan medali PON 2004 di Palembang.
Empat tahun lalu NTT merebut delapan medali emas, empat medali perak, empat perunggu dan berada di posisi ke-17 dari 32 propinsi peserta PON.

Bonus bukan tujuan utama seperti kata Frans Lebu Raya yang juga Wakil Ketua Umum I KONI Propinsi NTT. Namun, janji tersebut setidaknya menjadi pelecut semangat bertanding para atlet Flobamora dan harus ditepati pada waktunya.
 
Toh mempertahankan prestasi PON 2004 bukan perkara mudah. Sebagian atlet andalan NTT yang empat tahun lalu menyumbang medali, sekarang sudah membela propinsi lain. Sebut misalnya pelari kenamaan NTT, Oliva Sadi dan Ferry Subnafeu. Mereka pindah ke Propinsi Kaltim yang kini menjadi tuan rumah PON karena nasibnya tidak diperhatikan di kampung sendiri. Jika dilitanikan, masih banyak nama atlet NTT yang tahun ini membela panji daerah lain. Mereka umumnya pindah karena ingin meraih masa depan lebih baik.

Empat tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, janji paling sering dilontarkan para pejabat adalah memprioritaskan atlet berprestasi NTT pada saat penerimaan CPNSD. Janji ternyata tinggal janji. Pada saat penerimaan CPNSD, putra-putri terbaik yang telah mengharumkan nama Flobamora tidak diakomodir. Banyak alasan diungkap dan dibeberkan panjang lebar. Kita cuma menarik satu kesimpulan, alasan mereka yang kuat kuasa itu sekadar basa-basi dan membela diri -- untuk tidak menyebutnya sebagai pembohong!

Rumah besar Flobamora baru saja menggelar pesta demokrasi memilih pemimpin secara langsung oleh rakyat. Pemimpin NTT pun sudah terpilih. Harapan Anda dan beta mungkin simpel saja seperti ini. Duet Fren (Frans Lebu Raya-Esthon Foenay) yang selama kampanye Pilgub 2008 disebut sebagai pasangan muda-energik, paham dan dekat dengan masyarakat olahraga NTT -- kiranya tidak mengulang kekeliruan masa lalu. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh nasib atlet merupakan salah satu pekerjaan rumah pemimpin NTT yang baru. Kepada atlet NTT yang sedang berlaga di PON 2008, beta ucapkan selamat berjuang. Kibarkan Panji Flobamora di bumi Borneo, Kalimantan! *(email: dionbata@poskupang.co.id)

Beranda Kita Pos Kupang edisi Senin, 7 Juli 2008, halaman 1

Read more »