Solusi Pers Mengatasi Masalah Bangsa

cover depan

PERS selama ini telah membuktikan dirinya sebagai pencatat perjalanan sejarah dan peradaban manusia. Pers Indonesia pun demikian dan pada setiap zaman masyarakat selalu menuntut pers sebagai penyulam dan penyambung kepentingannya.

Untuk keempat kalinya, komunitas pers Indonesia yang bergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menerbitkan buku. Buku tersebut diluncurkan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jambi yang dihadiri Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 9 Februari 2012.

Buku setebal 216 halaman yang berisi catatan wartawan anggota PWI terhadap beragam isu aktual di daerah tersebut diberi judul: Solusi Pers Mengatasi Masalah Bangsa. Buku tersebut termasuk dalam 22 judul buku karya wartawan dan tokoh pers nasional yang peluncurannya ditandai dengan penyerahan secara simbolis kepada Presiden SBY oleh Ketua Umum PWI Pusat, Margiono di Jambi 9 Februari 2012.

Buku Solusi Pers Mengatasi Masalah Bangsa berisi 24 tulisan wartawan dari seluruh Indonesia. Buku ‘hasil kerja keroyokan’ ini mengungkap beragam isu aktual di berbagai propinsi di tanah air serta tawaran solusi menurut pandangan wartawan yang nota bene merupakan tokoh pers di daerahnya masing-masing. Gaya penulisan ala orang pers sungguh enak dibaca.

Dari Nusa Tenggara Timur, masalah yang diangkat tentang pro kontra masyarakat terhadap industri pertambangan di daerah ini. Pers Nusa Tenggara Timur kini dituntut perannya untuk menjadi pengawal yang punya integritas (halaman 191). Dibandingkan buku sebelumnya, tulisan dalam buku Solusi Pers Mengatasi Masalah Bangsa jauh lebih kaya. *

Sekilas Tentang Buku

Judul Buku : Solusi Pers Mengatasi Masalah Bangsa
Penerbit : RMBOOKS, PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta bekerja sama dengan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2012
Penyunting : Usman Yatim
Cetakan I : Februari 2012
ISBN: 9786028075794

Baca: NTT Bergelut Dengan Pro Kontra Tambang

Read more »

NTT Bergelut dengan Pro Kontra Tambang

Oleh Dion DB Putra, Ketua PWI Cabang NTT

DALAM dua hari berturut-turut pada medio November 2011, Kota Ende di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) digoyang aksi demonstrasi massa dalam jumlah lumayan besar. Pada hari Kamis tanggal 17 November 2011, massa yang tergabung dalam Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) Kabupaten Ende menggelar aksi demonstrasi damai di kantor bupati dan gedung DPRD setempat.

Mereka menilai DPRD Kabupaten Ende dilangkahi karena Bupati Ende, Drs. Don Bosco M Wangge, M.Si telah menerbitkan SK izin penambangan pasir besi kepada pengusaha sementara Perda tentang pertambangan masih dibahas DPRD Kabupaten Ende. Dalam dialog dengan Ketua DPRD Ende, Ir. Marselinus YW Petu dan Wakil Ketua, Anwar Liga, FPKM Ende yang dipimpin Ketua, Max A.K.Djeen dan Sekretaris, Rm. Siprianus Sadipun, Pr mendesak Bupati Ende mencabut kembali SK izin penambangan karena dinilai ilegal. Forum ini beralasan izin tambang pasir besi di pesisir selatan Kabupaten Ende yang dikeluarkan bupati tanpa payung hukum mengingat Perda Pertambangan belum disetujui DPRD Kabupaten Ende.

Sekretaris FPKM, Siprianus Sadipun saat membaca pernyataan keprihatinan mengatakan, secara geografis NKRI berada pada kawasan rawan bencana. Demikian pula Pulau Flores dan Kabupaten Ende, NTT berada dalam kawasan bencana. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, abrasi, banjir, gelombang pasang, kemarau panjang, kekeringan dan ketiadaan sumber air merupakan kenyataan-kenyataan yang akrab bagi warga Flores dan Ende. Penambangan yang abai terhadap regulasi dan terutama pertimbangan aspek lingkungan mencerminkan bahwa pemerintah dengan sengaja menciptakan bencana bagi masyarakat di kemudian hari.

Dalam kasus penambangan di Kabupaten Ende, forum tersebut menilai telah terjadi pengabaian terhadap partisipasi sosial keterlibatan, kontribusi dan tanggungjawab masyarakat tidak diupayakan dan diberi ruang sebanyak dan seluas mungkin. Ada kesan ketertutupan dan pemaksaan kehendak pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik, kesejahteraan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat terancam karena tidak ada jaminan perlindungan.

Dua puluh empat jam kemudian, tepatnya pada hari Jumat 18 November 2011, gelombang massa kembali mendatangi kantor bupati dan gedung DPRD Kabupaten Ende. Kelompok massa yang datang hari Jumat itu merupakan warga desa mulai dari Desa Borokanda hingga wilayah Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Wilayah itu merupakan lokasi yang telah diizinkan bupati Ende kepada pengusaha untuk menambang pasir besi meskipun masih dalam tahap eksplorasi.

Berbeda dengan massa Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) Kabupaten Ende yang sehari sebelumnya menolak aktivitas penambangan, masyarakat pesisir pantai selatan itu justru menyatakan mendukung bupati yang telah mengeluarkan izin penambangan pasir besi. Massa pesisir juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende segera menetapkan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertambangan menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar SK Bupati Ende memiliki payung hukum.

Dalam dialog dengan DPRD Ende, juru bicara warga pesisir yakni Haji M Djae HD mengaskan, potensi pasir besi di daerah pesisir selatan Ende merupakan anugerah Tuhan. Kegiatan tambang pasir besi di wilayah tersebut sangat membantu kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga tidak beralasan kalau ditolak.

Menurut HD Djae, masuknya investor tambang di wilayah mereka bakal membuka lapangan kerja sekaligus menekan pengangguran. “Dulu saya penantang tambang, tetapi telah menyadari ini adalah anugerah Tuhan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat,”tambah Djae (Harian Pos Kupang, 19 November 2011 halaman 13).

Konflik dan Korban Nyawa
Aksi pro kontra masyarakat terhadap pertambangan di Kabupaten Ende di atas sekadar contoh kasus. Sejatinya aksi serupa terjadi hampir di setiap kabupaten dan kota di propinsi ini. NTT terdiri dari 20 wilayah kabupaten dan satu kota madya. Sekitar 90 persen dari wilayah tersebut bergelut dengan masalah pertambangan.

Dalam beberapa tahun terakhir arus investasi di Propinsi NTT memang meningkat pesat, terutama dalam bidang pertambangan. Sesuai data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, di NTT terdapat 56 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No 22 dan 23 tahun 2011.

IUP itu terdiri dari 2 IUP yang dikeluarkan gubernur (IUP Propinsi), Satu (1) IUP Kabupaaten Kupang, 14 IUP di Kabupaten Belu, 9 IUP di Kabupaten Alor, Ende (16 IUP) dan Manggarai (14 IUP). Tetapi secara faktual, pertambangan hampir telah dilakukan di seluruh kabupaten di NTT misalnya penambangan mangan (47 IUP) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), penambangan emas di kawasan Lai Wanggi Wanggameti (Kabupaten Sumba Timur) dan Kawasan Manupeu Tana Daru (Kabupaten Sumba Tengah).
Berikutnya kegiatan penambangan emas di wilayah Batu Gosok, Waning dan Tebedo (Kabupaten Manggarai Barat), Penambangan Emas di Kabupaten Lembata, Tambang Blok Migas Kolbano yang mencakupi 16 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan 2 Kecamatan di Kabupaten Kupang. Selain itu, ada 23 IUP di Kabupaten Manggarai, 13 IUP di Kabupaten Manggarai Timur dan 10 IUP di Kabupaten Manggarai Barat.

Investasi di bidang pertambangan di NTT pun menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan tambang. Menurut data Harian Pos Kupang, salah satu media cetak terbesar di NTT, konflik yang terjadi antara lain terjadi di Timor Tengah Selatan antara manajemen PT. SMR dengan kelompok masyarakat pekerja tambang, Konflik Bakitolas di Kabupaten TTU, konflik PT Fathi Resources dengan warga Umbu Ratunggai di Kabupaten Sumba Tengah. Konflik antara manajemen PT. Istino Mitra Perdana/PT. Arumbai Mangabekti dengan Warga Sirise di Kabupaten Manggarai, Flores.

Selain menebarkan konflik sosial yang berkepanjangan, investasi pertambangan di NTT pun telah menimbulkan korban jiwa tidak sedikit. Menuru data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT, dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat 60 orang tewas tertimbun akibat aktivitas penambangan mangan di Plau Timor dan Flores. Korban terbanyak di Flores terjadi di Kabupaten Manggarai. Para korban selain tewas tertimbun saat menambang juga meninggal dunua ketika terjadi bencana banjir disertai longsoran yang melanda permukiman mereka di sekitar kawasan tambang.

Khusus di Pulau Timor,berdasarkan data Harian Pos Kupang sampai akhir tahun 2011, terdapat 38 korban jiwa akibat penambangan mangan sejak tahun 2009. Masyarakat Pulau Timor umumnya menambang mangan dengan peralatan seadanya serta tidak memiliki cukup pengetahuan dan keterampilan tentang keselamatan kerja. Salah satu korban tewas di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 bahkan menimpa seorang ibu yang sedang hamil lima bulan.

Tidak Sejahterakan Rakyat
Direktur Eksekutif Walhi NTT, Herry Naif dalam jumpa pers di Kupang 7 November 2011 mendesak pemerintah daerah di NTT agar berani menghentikan aktivitas pertambangan karena selain merusak lingkungan, sudah terbukti investasi di bidang ini tidak mensejahterakan masyarakat.
"Dalam konteks negara, terhitung sejak zaman kolonialisme Belanda lewat regulasi Indische Mijnwet Staatsblad 1899 Nomor 214, Rezim UU No. 11 tahun 1967 lalu berganti rezim UU Nomor 22 tahun 2001 dan UU No. 4 tahun 2009, peraturan dan pengelolaan tambang di Indonesia yang dilakukan pemerintah terbukti tidak mampu mensejahterahkan rakyat," kata Herry Naif.

Dia meminta kepada para pelaku dan pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Timur agar segera menghentikan seluruh operasi dan rencana pertambangan untuk kepentingan keselamatan ekologi serta keberlanjutan hidup anak cucu. "Sebagai forum yang fokus pada persoalan lingkungan hidup yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, maka Walhi menyerukan segera menghentikan operasi pertambangan di Propinsi NTT," kata Herry Naif.

Berasas pada visi itu, kata Herry, Walhi NTT terus berupaya melakukan pendidikan kritis bagi rakyat bahwa hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia. Untuk itu, kata dia perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan serta mendorong terciptanya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang adil dan demokratis.

Wahli NTT yang rutin melakukan pemantauan atas kondisi ekologi NTT menemukan begitu banyak aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pertambangan, penebangan hutan (destructive logging), penangkapan ikan dengan pemboman yang merusak terumbu karang serta berbagai aktivitas lain yang merusak lingkungan. Khusus pertambangan, banyak lokasi bekas galian yang tidak diikuti dengan program reklamasi sehingga meninggalkan lubang menganga yang mengancam keselamatan masyarakat sendiri.

Banyak kalangan yang berpendapat wilayah NTT memang tidak cocok untuk investasi di bidang pertambangan karena lebih banyak mudarat daripada manfaat bagi masyarakat. Daerah ini sebaiknya fokus pada pertanian, perkebunan dan kelautan yang memiliki potensi sangat besar. Sebagai propinsi kepulauan, perairan Nusa Tenggara Timur sangat kaya dengan hasil laut. Namun, potensi yang sangat besar tersebut belum digarap secara optimal.

Pertanyaan terakhir yang tak kalah penting, bagaimana posisi pers di NTT terkait sikap pro dan kontra terhadap investasi pertambangan? Pers di NTT sudah tentu tidak dalam posisi mendukung atau menolak secara membabibuta. Sikap pers di NTT adalah melakukan kontrol sosial secara proporsional dan profesional agar terciptanya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang adil dan demokratis bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pers NTT akan mengawal dengan teguh agar tidak terjadi perselingkuhan antara penguasa daerah dengan pemilik modal dalam mengeruk kekayaan sumber daya alam secara serakah tanpa mempertimbangkan keselestarian lingkungan dan keseimbangan ekologis. Inilah salah satu masalah aktual di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi prioritas perhatian insan pers di daerah ini. Dirgahayu Pers Nasional. *

Sumber: Buku Solusi Pers Mengatasi Masalah Bangsa, Penerbit RMBOOKS Jakarta, Februari 2012, halaman 191.

Read more »

Aksi Tak Lazim Penderita Gagal Ginjal

ilustrasi

AKSI tak lazim telah diperlihatkan sekitar 30-an orang penderita gagal ginjal di Kota Kupang pada hari Rabu, 1 Februari 2012. Hari itu mereka menemui Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Ibrahim Agustinus Medah di ruang kerjanya, gedung DPRD Propinsi NTT di Jalan El Tari-Kupang.

Mereka mengadu kepada Ibrahim Medah ihwal ketiadaan stok cairan untuk layanan cuci darah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. WZ Johannes-Kupang. “Saya kasihan melihat mereka ketika datang ke ruangan saya. Wajah mereka tampak pucat dan khawatir karena layanan cuci darah di rumah sakit tidak berfungsi. Dari 50-an warga yang membutuhkan fasilitas cuci darah, hanya 30-an orang yang datang,” ujar Medah kepada wartawan di Kupang, Kamis (2/2/2012).

Sebagaimana diberitakan koran ini, pengaduan para penderita gagal ginjal tersebut membuat Ibrahim Medah pontang-panting mencari bantuan agar mereka bisa dilayani rumah sakit. Singkat cerita, berkat usaha ketua DPRD Propinsi NTT tersebut memanfaatkan pengaruh dan jaringan mitra kerjanya sehingga cairan untuk cuci darah pasien gagal ginjal bisa didatangkan dengan pesawat udara dari Surabaya.

Aksi tak lazim penderita gagal ginjal menemui pimpinan DPRD Propinsi NTT agaknya memberi efek positif. Kita lukiskan tak lazim mengingat kejadian seperti itu langka dan mungkin baru pertama terjadi di NTT ketika orang sakit mengadu langsung kepada pimpinan legislatif. Penderita gagal ginjal mau memberitahu wakilnya bahwa Anda jangan hanya berbicara di ruang rapat, sekadar mengimbau atau menyarankan eksekutif daerah melakukan ini atau itu.

Sebagai wakil rakyat lakukanlah sesuatu yang konkret karena penderita gagal ginjal yang menurut diagnosa dokter wajib cuci darah harus mendapat layanan tersebut sesuai jadwal yang telah dipatok. Urusan ini tidak bisa ditunda-tunda karena menyangkut hidup atau mati. Tentu saja kita memberi apresiasi terhadap Ketua DPRD NTT, Drs. Ibrahim A Medah atas usahanya memenuhi harapan penderita gagal ginjal. Memang sudah semestinya demikian. Ada masalah langsung diatasi dengan mengerahkan segala daya. Reaksi cepat Medah merupakan teladan bagi anggota DPRD Propinsi NTT yang lainnya serta wakil rakyat daerah di mana pun mereka mengabdi atas kepercayaan dan mandat rakyat saat pemilihan umum (pemilu).

Aksi tak lazim penderita gagal ginjal ‘berobat’ ke DPRD Propinsi NTT juga memberi pesan tegas dan serius bahwa pembenahan manajemen RSU Prof WZ Johannes Kupang mesti menjadi prioritas pimpinan eksekutif daerah ini. Sudah banyak kritik, usul dan saran konstruktif dari publik. Tinggal bagaimana penentu kebijakan mengambil langkah cepat dan tepat agar pelayanan kepada masyarakat NTT yang sempat meredup segera dipulihkan dan terus membaik pada hari-hari mendatang.

Menurut ilmu kedokteran, gagal ginjal adalah suatu penyakit dimana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja dalam menyaring pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urine. Penyakit gagal ginjal dapat menyerang siapa saja yang menderita penyakit serius atau terluka yang berdampak langsung pada ginjal. Penyakit ini lebih sering dialami orang dewasa terlebih kaum lanjut usia (lansia).

Adapun beberapa penyakit yang berdampak terhadap kerusakan ginjal di antaranya, tekanan darah tinggi (hipertensi), diabetes mellitus, sumbatan pada saluran kemih (batu, tumor, penyempitan), kelainan autoimun dan lainnya. Dalam beberapa kasus serius, pasien diberi tindakan pencucian darah. Nah kalau stok cairan cuci darah tidak tersedia, siapa yang tidak pusing kepala? Mudah-mudahan kejadian serupa ini tidak terulang di RSU Johannes Kupang. *

Pos Kupang 4 Februari 2012 halaman 4

Read more »

Tuntaskan Segera Benang Kusut di RSUD Johannes

IHWAL kekisruhan di RSUD Prof . Dr. WZ Johannes Kupang, kita terpaksa memilih kalimat imperatif. Ayo, tuntaskan segera benang kusut manajemen rumah sakit milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut agar masyarakat kembali mendapat pelayanan terbaik. Masyarakat (pasien) tidak boleh menjadi korban karena salah urus dari pimpinan hingga staf rumah sakit terbesar di NTT tersebut.

Kisruh di rumah sakit tersebut bukan hal baru. Kita menangkap kesan keragu-raguan serta lambat mengambil langkah sehingga berlarut-larut sampai sekarang. Indikasi kekisruhan mengemuka sejak lama dan meletus lagi pada awal April 2011 lalu ketika para dokter, perawat dan karyawan-karyawati RSUD WZ Johannes Kupang mempersoalkan uang jasa pelayanan pasien melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Asuransi Kesehatan.

Para dokter, perawat dan karyawan mempertanyakan kepada manajemen yang menunggak pembayaran uang kesra bagi mereka. Pertemuan dengan manajemen rumah sakit tidak memuaskan dokter, perawat dan karyawan-karyawati, sehingga persoalan itu disampaikan kepada pimpinan daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) NTT. Sekda NTT ketika itu menjelaskan duduk perkara sambil berharap agar dokter, perawat dan seluruh karyawan rumah sakit Johannes tetap bekerja seperti biasa.

Rupanya masalah di rumah sakit Johannes masih jauh dari selesai, sehingga terjadi lagi peristiwa yang patut kita sesali yakni aksi mogok para dokter dan perawat melayani pasien rawat jalan pada hari Senin, 23 Mei 2011. Pemogokan semacam ini merupakan preseden buruk apalagi di sarana vital seperti rumah sakit yang berurusan dengan soal hidup dan mati seseorang. Rencana pemogokan itu bahkan mereka umumkan secara terbuka melalui iklan layanan media massa, sesuatu yang tidak lazim. Para dokter dan perawat mungkin mau bersikap fair kepada pasien rawat jalan bahwa pada hari Senin itu pelayanan terhadap mereka akan terganggu. Lebih baik memberi tahu lebih dulu daripada pasien ke sana namun menghadapi kenyataan pahit karena tidak mendapat pelayanan.

Dari fakta kekisruhan itu kita dapat menarik beberapa benang merah. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sumbatan komunikasi di dalam tubuh rumah sakit Prof. Dr. WZ Johannes Kupang. Peran komunikasi itu sangat vital bagi kesehatan sebuah institusi. Meminjam istilah medis, vitalnya komunikasi itu kurang lebih sama dengan fungsi pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh dan sebaliknya. Bayangkan kalau pembuluh darah tidak berfungsi. Dan, komunikasi yang sehat mensyaratkan keterbukaan para pihak. Pemimpin harus terbuka kepada bawahannya. Demikian pula sebaliknya.

Jika komunikasi berjalan lancar, kekisruhan di rumah sakit Johannes tidak akan meletus dan gelegarnya terdengar di mana-mana. Komunikasi yang baik akan meredam semua gejolak. Komunikasi yang sehat akan memudahkan semua orang mencari jalan keluar. Toh setiap institusi atau instansi pasti punya perkara tetapi masalah harus bisa diselesaikan secara internal sehingga tetangga rumah atau orang-orang di luar s ana tidak perlu tahu.

Benang merah yang lain tentu menyentuh aspek kepemimpinan. Desakan para dokter, perawat dan karyawan-karyawati rumah sakit Johannes agar wakil direktur dan kepala keuangan mundur dari jabatannya merupakan salah satu indikasi. Mundur dari jabatan boleh jadi bukan satu-satunya solusi terbaik. Mungkin masih ada opsi lain yang bisa dipilih setelah mempertimbangkan berbagai masukan terutama mencari tahu akar kekisruhan itu. Kuncinya adalah tindakan segera. Jangan menunda lagi karena masyarakatlah yang menjadi korban.

Kita percaya pimpinan tertinggi di lingkup pemerintahan Propinsi NTT akan bertindak dengan bijak dan cepat demi pulihnya pelayanan di rumah sakit tersebut. Setiap keputusan pasti tidak sempurna dan tidak sanggup memuaskan semua orang yang punya kepentingan berbeda. Tetapi keputusan harus diambil dengan fokus pada kepentingan masyarakat umum. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, kepentingan sendiri harus dinomorduakan. Begitulah sejatinya roh pemerintahan yang pro rakyat. Kita tunggu. *
Pos Kupang, 24 Mei 2011 halaman 4

Read more »

Buku Tentang Sejarah Pers di NTT

cover depan

SETIAP kali mendapat pertanyaan dari kolega atau masyarakat umum tentang buku referensi sejarah pers di Nusa Tenggara Timur, saya senantiasa menganjurkan untuk membaca buku “15 Tahun Pos Kupang, Suara Nusa Tenggara Timur” yang diterbitkan PT Timor Media Grafika, Desember 2007.

Tentu saja, buku tersebut bukan satu-satunya referensi tentang perjalanan pers di wilayah Nusa Tenggara Timur. Cukup banyak referensi yang bisa diperoleh. Cuma dalam buku yang diluncurkan pada peringatan 15 Tahun Harian Pos Kupang tersebut, kiprah pers NTT sejak awal abad ke-20 digelar cukup komplit dan utuh. Bagi mahasiswa komunikasi pun buku ini merupakan rujukan bagaimana menghasilkan sebuah karya jurnalistik.

Dalam buku setebal 452 halaman tersebut, selain sejarah pers NTT juga berisi pandangan dari berbagai tokoh terkemuka NTT tentang kehidupan masyarakat daerah ini dari aneka sudut pandang. Dia kemudian menjadi bunga rampai yang indah. Sisi baiknya adalah gambaran persoalan masyarakat dan pemerintah Nusa Tenggara Timur akan tetap relevan sampai masa mendatang.

Sekilas tentang buku

Judul: 15 Tahun Pos Kupang, Suara Nusa Tenggara Timur
Penerbit: PT Timor Media Grafika, Kupang
Editor: Tony Kleden, Maria Matildis Banda, Dion DB Putra
Desain dan Sampul: Setya MR
Cetakan Pertama: Desember 2007
Kata Pengantar: Prof. Dr. Alo Liliweri, MS

Sebagai pemimpin redaksi Pos Kupang saat itu saya memang paling keras mendorong agar Pos Kupang menerbitkan buku tentang pers saat merayakan hari jadinya yang ke-15 pada tanggal 1 Desember 2007. Selain untuk mengisi kekosongan referensi tentang kiprah pers NTT, buku tersebut pun memberi secuil gambaran tentang perjalanan Pos Kupang selama 15 tahun melayani masyarakat Flobamora. Hemat saya, sebagai koran harian pertama di Propinsi NTT, Pos Kupang mesti mengambil inisiatif tersebut.

Syukur alhamdulilah, gagasan tersebut direspons dengan baik Pemimpin Umum SKH Pos Kupang, Damyan Godho serta rekan-rekan di jajaran redaksi-bisnis Pos Kupang di bawah naungan PT Timor Media Grafika. Saya membentuk tim kecil. Tim buku Pos Kupang yang anggotanya sekitar lima orang antara lain Tony Kleden, Setya MR dan Ferry Jahang.

Lalu siapakah gerangan orang yang paling keras bekerja sehingga buku tersebut bisa sampai ke tangan pembaca. Saya akan menyebut satu nama ini, saudaraku, rekan kerjaku Antonius Suban Kleden alias Tony Kleden. Sayalah yang memberikan kepercayaan kepada putra Waibalun-Larantuka yang saat itu menjabat Sekretaris Redaksi Pos Kupang untuk mengurus “proyek intelektual” ini. Kapasitas Tony memang pas untuk tugas semacam ini.

Dan, Tony membuktikan bahwa dia mampu. Tak letih dia menghubungi para penulis dan merajut setiap tulisan menjadi buku yang utuh. Kesibukan para penulis yang berbeda profesi dan medan pekerjaan merupakan tantangan tersendiri. Tony cukup tekun menjalaninya hingga buku bisa naik cetak dan terbit pada waktunya. Saya dan ibu Maria Matildis Banda juga bertindak sebagai editor buku, namun peran kami tidak seberapa banyak seperti Tony Kleden.

Tony Kleden lagi-lagi sukses menghadirkan buku “50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur” yang terbit tahun 2009 dan Buku “Wartawan NTT Bicara” yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang tanggal 9 Februari 2011. Dalam kurun waktu tiga tahun kami menghasilkan tiga judul buku. Kiranya itu persembahan yang bisa kami berikan untuk masyarakat NTT dari keterbatasan yang kami miliki.

Buku 15 Tahun Pos Kupang, Suara Nusa Tenggara Timur terdiri dari lima bagian yakni Sejarah dan Sosok Pers, Relung-Relung Dunia Wartawan, Pembangunan NTT Menurut Perspektif Pers, Pluralitas NTT dan Mereka yang Pernah Bersama.

I. Sejarah dan Sosok Pers terdiri dari artikel sbb:
1. Sejarah dan Sosok Pers di NTT (Agus Sape)
2. Pos Kupangku, Suara Nusa Tenggara Timur (Damyan Godho)
3. Pos Kupang 15 Tahun: Skeptisisme Melawan Arus (Tony Kleden)
4. Pos Kupang: Koran untuk Masyarakat Beragam (Alo Liliweri)
5. Tatkala Kata Adalah Politik (Pius Rengka)
6. Pers: Suara Profetis di Padang Gurun (Paul Budi Kleden)
7. Pos Kupang dan Transformasi Masyarakat (Edu Dosi)

II. Relung-Relung Dunia Kewartawanan, terdiri dari:
1. Peluang dan Tantangan Wartawan di NTT (Marcel W Gobang)
2. Saya Wartawan Pos Kupang (Dion DB Putra)
3. Pos Kupang Sebagai Tong Sampah (Ferry Jahang)
4. Valens Doy, Pos Kupang dan Jalan Salib NTT (Viktus Murin)
5. Berguru pada Barry Bradley (Benny Dasman)
6. Berita, dari Lapangan hingga ke Pembaca (Hyeronimus Modo)
7. Mengungkap Fakta di Balik Berita (Damianus Ola)
8. Jurnalisme Damai (Yulius O Lopo)
9. Imajinasi dan Hasrat Seorang Jurnalis (Maria Matildis Banda)

III. Pembangunan NTT Menurut Perspektif Pers terdiri dari:
1. Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui KUD (Ben Mboi)
2. Jangan Salah Pilih Pemimpin (Hendrik Fernandez)
3. Membangun NTT Dengan Tujuh Program Strategis (Herman Musakabe)
4. Tiga Batu Tungku dan Stigma Kemiskinan (Piet A Tallo)
5. Menggugat Tanggung Jawab Publikasi Pers (Gregor Neonbasu)
6. Menangkap Aspirasi Masyarakat Melalui Pers (Joseph Lagadoni Herin)
7. Mendongkrak Budaya Membaca di NTT (John Dami Mukese)
8. Pers, Jembatan Pemerintah dan Rakyat (Deno Kamelus)
9. Pers Memihak Yang Lemah, Merangkul Yang Papa (Sofia de Haan)
10. Dari Gubernur ke Gubernur, Mengapa NTT tetap Miskin (Fred Benu)

IV. Pluralitas Nusa Tenggara Timur terdiri dari:
1. Mengendus Jejak Allah Dalam Realitas Masyarakat (Eben Nuban Timo)
2. Keanekaragaman Kebudayaan NTT, Potensi Ancaman atau Kekuatan (Syarifuddin Gomang)
3. Pluralitas di Lereng Ntaram (Marsel Robot)
4. Peran Agama Merekatkan Tali Persaudaraan (AA Yewangoe)

V. Mereka Yang Pernah Bersama. Bagian ini berisi pesan, kesan dan harapan mereka yang pernah bersama di Harian Pos Kupang.

Read more »

Nothing That is Worth Knowing Can Be Taught

Theodor-Heuss Akademie

Nothing That is Worth Knowing Can Be Taught. Tak satupun pengetahuan yang bermanfaat bisa diajarkan. Kalimat provokatif dari pengarang Irlandia, Oscar Wilde tersebut dikutip Direkttur FNS Indonesia, Rainer Heufers dalam kata pengantar buku Direktori Alumni IAF Indonesia 2011 yang diterbitkan Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit (FNS) Indonesia pada bulan Mei 2011.

Lewat kutipan itu Heufers mau melukiskan filosofi kerja FNS melalui programnya melayani masyarakat Indonesia selama empat dekade. “Yayasan kami (FNS) tentu saja tidak bermaksud mengajari, baik di Indonesia maupun di akademi kami di Jerman. Sebaliknya yang kami lakukan adalah mempertemukan para pemimpin masa kini dan calon-calon pemimpin masa depan dan menyediakan platform dimana mereka dapat berbagai pandangan dan pengalaman,” tulis Heufers.

Begitu kembali ke Indonesia peserta ini menerapkan pengalaman mereka ke dalam praktek dan melakukan replikasi terhadap metote berbagi pengalaman tersebut dengan kolega-koleganya dan masyarakat umum yang tertarik dengan cara yang terbuka dan demokratis. Dengan satu atau lain cara, mereka semua telah membantu Indonesia membentuk institusi-institusi demokratis dan masyarakat sipil yang ada saat ini.

The International Academy for Leadership (IAF) atau Akademi IAF di Jerman menawarkan kursus-kursus tentang nilai-nilai liberal, manajemen konflik, pemerintahan daerah, perekonomian global dan banyak topik lainnya yang penting secara prinsipil dan politis. Kursus-kursus tersebut merupakan kursus singkat yang biasanya diikuti peserta dari 20-an negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa. Hal ini memungkinkan terjadi diskusi kritis dan konstruktif yang tidak hanya menjembatani perbedaan geografis melainkan juga perbedaan kepercayaan, budaya dan sistem politik dan ekonomi.

Menurut Heufers, selama bertahun-tahun ratusan peserta Indonesia telah mengikuti kursus-kursus tersebut di IAF yang terletak di Kota Gummersbach, Jerman.

Buku “Direktori Alumni IAF Indonesia 2011” dengan editor Nur Rachmi dan Fifianty Debora berisi 142 orang alumni asal Indonesia yang menimba ilmu di IAF sejak tahun 1990-an. Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi. Buku direktori alumni IAF ini diterbitkan dalam rangka memperingati 40 tahun keberadaan FNS di Indonesia.

Saya merasa beruntung termasuk dalam 142 alumni dalam buku direktori tersebut. Saya mengkuti kursus di IAF pada bulan Maret 2010 bersama teman saya dari JIL, Saidiman Ahmad. Kami mengikuti kursus dengan topik: Liberalisme dan Religiositas. Ternyata banyak tokoh terkenal yang pernah mengenyam ilmu di IAF. Sebut misalnya mantan menteri, Yusril Ihza Mahendra, pengacara Todung Mulya Lubis, Anggota Dewan Etik ICW, Teten Masduki, staf pengajar dari FISIP UGM, Cornelis Lay, Guru Besar UI, Didick J Rachbini, J Kristiadi dari CSIS, wartawan senior Lukas Suwarso, Ketua BNP2TKI, Jumhur Hidayat dan lainnya.

Pada halaman 34 buku direktori alumni tersebut, saya menulis kesan sbb: Peserta seminar Liberalism and Religiosity 2010 sebanyak 24 orang dari 21 negara (Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa). Sembilan topik utama dalam seminar itu sungguh memperkaya wawasan saya tentang liberalisme, agama dan sekularisme. Topik seminar sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Manfaatnya sangat besar bagi saya dalam menjalani profesi sebagai wartawan. Seminar itu sungguh merupakan amunisi ilmu pengetahuan dan pengalaman baru yang membuat saya lebih bijak dan obyektif mempromosikan sikap toleransi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Terima kasih FNS.

Menurut Direktur IAF, Birgit Lamm, IAF telah aktif di Gummersbach, kota mungil tak jauh dari Koln, Jerman sejak tahun 1995. Sejak itu sekitar 300-an peserta internasional menghadiri seminar-seminar IAF setiap tahunnya. Angka ini membentuk komunitas alumni yang mengesankan yang terdiri dari lebih 5.000 orang di seluruh dunia, di antaranya adalah peserta dari Indonesia.

“Pengalaman IAF tidak hanya merupakan pengalaman dan pengetahuan baru, tetapi juga membantu menciptakan persahabatan dan jaringan yang berkelanjutan di antara para alumninya. Inilah barangkali salah satu pencapaian jangka panjangnya yang terpenting. Di banyak negara jaringan alumni meneruskan semangat IAF dan menyebarkan gagasan-gagasan liberal. Direktori alumni IAF Indonesia ini merupakan suatu langkah besar ke arah tersebut dan akan menjadi titik awal kontak yang lebih erat di antara para alumni IAF dari Indonesia sendiri dan semoga pula tercipta kerja sama di antara mereka di masa mendatang. IAF selalu mendorong proyek-proyek seperti ini dan menawarkan dukungannya kepada semua kegiatan pembentukan jaringan di antara alumni kami,” demikian Birgit Lamm dalam kata pengatar buku tersebut.

Harapan Lamm ini mestinya menggugah alumni IAF di Indonesia. Siapa yang mau mengambil inisiatif membentuk jaringan alumni???

Friedrich-Nauman-Stiftung Fur die Freiheit (FNS) didirikan pada tahun 1958 oleh Presiden pertama Republik Federal Jerman, Theodor-Heuss. Ia menamakan lembaga ini sesuai dengan nama seorang pemikir Jerman, Friedrich-Naumman (1860-1919), yang memperkenanlkan pendidikan kewarganegaraan di Jerman untuk mewujudkan warga yang sadar dan terdidik secara politis.

FNS mengawali kegiatannya di Indonesia pada tahun 1969 dan memulai kerja sama resminya dengan pemerintah Indonesia sejak 26 April 1971. FNS membagi pengetahuan dan nasihat kepada para politisi, pembuat keputusan, masyarakat sipil dan masyarakat secara umum. Lembaga ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat dan institusi-institusi pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan membantu menciptakan perubahan yang positif dan damai pada masyarakat di negara-negara itu. Selengkapnya kunjungi www.fnsindonesia.org. (Dion DB Putra, alumni IAF 2010).

Read more »

Di Laut Kita Tak Berdaya

cover

INDONESIA adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jarak diagonal antara Sabang ke Merauke adalah sama dengan jarak London ke Istambul. Sebelum tahun 1511, Indonesia yang dulu dinamakan Nusantara sangat dikenal dengan kekuatan lautnya dan sangat disegani oleh negara tetangga bahkan China. Pada saat itu, perairan selat Malaka dan laut wilayah Timur Asia dikuasai oleh Nusantara. Kehebatan pelaut Indonesia sudah ada sejak abad kedua, ketika pelaut Indonesia mengarungi laut lepas hingga Madagaskar, Afrika.

Namun sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511, praktis kekuasaan Nusantara atas lautnya hilang. Kejatuhan Malaka diawali dengan ditemukannya jalur rempah-rempah oleh Ludovico Di Varthema, petualang dari Bologna - Italia yang menjejakan kaki pertama kali di Ternate pada 1506 saat Sultan Bayanullah memerintah (1500 -1521). Kekuasaan Nusantara atas lautnya semakin tak mungkin direbut kembali setelah tewasnya Dipati Unus dari Demak tewas dalam penyerangan ke Malaka pada 1521.

Pertanyaannya adalah, akankah kejayaan laut Indonesia kembali? Bagaimana profil kekuasaan Indonesia atas lautnya setelah 500 tahun kemudian, sejak jatuhnya Malaka pada 1511? Benarkah laut Indonesia tidak dijaga? Kalau dijaga, siapakah penjaga laut Indonesia sebenarnya?

SEKILAS TENTANG BUKU
Judul Buku : Tahun 1511 – Limaratus Tahun Kemudian
Penulis : Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo, dkk
Editor : Putut Prabantoro (Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada –Semangat Satu Bangsa (dari wartawan, oleh wartawan, untuk Indonesia)

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Desember 2011

Kata Pengantar
1· Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto (Menkopolhukam selaku Ketua Bakorkamla)
2· Purnomo Yusgiantoro (Menhan RI)
3· Laksamana TNI Agus Suhartono (Panglima TNI)

Komentar
1.Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (Mantan Wakasad)
2·Franciscus Welirang (Pengusaha)
3· R.Priyono (Kepala BPMIGAS)
4· KH Salahuddin Wahid (Ketua Gerakan Integritas Bangsa)


Kontributor Tulisan
1. Gaudensius Suhardi (Kadiv Content Enrichment Media Indonesia)
2. Pieter P. Gero (Redaktur Ekonomi Harian Kompas)
3. Kornelius Purba (Senior Managing Editor The Jakarta Post)
4. Primus Dorimulu (Pemred Suara Pembaruan & Investor Daily)
5· Ahmad Basori (Pemred Harian Pelita)
6. Rafael Don Bosco (Wartawan Indosiar)
7· Algooth Putranto (wartawan Bisnis Indonesia)
8· Rahdhini Ikaningrum (Wartawan Metro TV)
9· Dion DB Putra (Pemred Pos Kupang)
10· Maurits Sadipun (Redaktur Timika Ekspress)
11·Donatus Budiono (Redaktur Pelaksana Pontianak Post)
12· Julius Jera Rema (Wartawan Investor Daily)
13· Asriyadi Alexander Mering (Redaktur Boreno Tribun)
14· Teguh Santosa (Pemred Rakyat Merdeka Online)
15· Ivan Rishky Kaya (KetuaFP4N Ambon)
16· Richard Nainggolan (Pemred Tribun Manado)
17· Abdul Haerah (Pemred Tribun Medan)
18· Yusran Pare (Pemred Banjarmasin Post)
19· GA Guritno (Redaktur majalah Gatra)
20· Koesworo Setiawan (Kepala Jurnas.com)
21· Rosmery Sihombing (Askadiv Pemberitaan Media Indonesia)
22· Doddy Sarjana (Pemred Tribun Pekanbaru)
23· Iman Suryanto (wartawan Tribun Batam)
24· Tri Agung Kristanto (Redaktur Politik dan Hukum Kompas)
25· Willy Masaharu Indracahya (Wartawan Suara Pembaruan)
26· Ardianto BS (Producer News Trans7)
27· Agapitus Batbual (Wartawan Suara Perempuan Papua, Merauke)
28· Hadmarus Waka (Wartawan Bintang Papua, Timika)
29· Willy Masaharu (Wartawan Suara Pembaruan)
30· Marcel Kelan (Wartawan Antara di Jayapura)

Read more »

Tiga Syarat Kembalikan Kejayaan Bahari

Cucu Ibu Sud dan Didik Heru Purnomo

JAKARTA, FS - Bangsa Indonesia harus segera mengubah mindset dan cara pandang atas lautnya jika ingin mengembalikan kejayaan bahari nusantara. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi bangsa Indonesia.

Demikian inti pesan buku “TAHUN 1511 – Limaratus Tahun Kemudian” yang ditulis Laksdya TNI Didik Heru Purnomo (Kalakhar Bakorkamla RI) bersama 30 wartawan seluruh Indonesia. Buku terbitan Gramedia Pustaka Utama itu diluncurkan di Jakarta, Rabu (21/12/2012).

Syarat pertama, laut harus dipandang sebagai faktor yang menyatukan dan bukan yang memisahkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kedua, Indonesia harus melakukan reformasi birokrasi kelautan untuk mengatasi tumpang tindih peraturan yang merupakan penghambat kembalinya kekuatan dan kejayaan laut bahari Indonesia sebagaimana pernah dicapai pada 1000 tahun lalu. Ketiga, diperlukan political will dari pemerintah serta bangsa ini untuk membentuk satu wadah tunggal yang bermulti fungsi (multi task single agency) agar keamanan, keselamatan dan serta kekayaan perairan Indonesia dapat terjaga.

Editor buku itu, Putut Prabantoro dalam siaran persnya kepada FloresStar, Selasa (27/12/2011) menyebutkan, peluncuran buku tersebut menghadirkan pembicara Laksdya TNI (Purn) Djoko Sumaryono - Mantan Kalakhar Bakorkamla dan Sekjen PPAL (Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut), Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc – Anggota Dewan Kelautan Indonesia, Franciscus Welirang – Pengusaha, Kornelius Purba - Senior Managing Editor The Jakarta Post dan G.A. Guritno – Redaktur Majalah Gatra. Diskusi bedah buku dipandu Putut Prabantoro - Editor Buku “Tahun 1511, Limaratus tahun Kemudian”.

Buku ini menceritakan harapan bangsa Indonesia akan kembalinya kejayaan lautnya yang pernah diraih sebelum tahun 1511. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jarak diagonal antara Sabang ke Merauke adalah sama dengan jarak London ke Istambul. Sebelum tahun 1511, Indonesia yang dulu dinamakan Nusantara sangat dikenal dengan kekuatan lautnya dan sangat disegani negara tetangga bahkan China. Pada saat itu, perairan selat Malaka dan laut wilayah Timur Asia dikuasai Nusantara. Kehebatan pelaut Indonesia sudah ada sejak abad kedua, ketika pelaut Indonesia mengarungi laut lepas hingga Madagaskar, Afrika.

Namun sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, praktis kekuasaan Nusantara atas laut hilang. Kejatuhan Malaka diawali dengan ditemukannya jalur rempah-rempah oleh Ludovico Di Varthema, petualang dari Bologna - Italia yang menjejakan kaki pertama kali di Ternate pada 1506 saat Sultan Bayanullah memerintah (1500 -1521). Kekuasaan Nusantara atas lautnya semakin tak mungkin direbut kembali setelah tewasnya Dipati Unus dari Demak tewas dalam penyerangan ke Malaka pada 1521.

Limaratus tahun setelah kejatuhan Malaka, laut Indonesia belum mendapat perlakuan semestinya. Menurut Didik Heru Purnomo, meski sudah merdeka 66 tahun, bangsa Indonesia belum dapat mengelola, mengamankan dan menjaga lautnya. Hal ini bisa dipahami karena tumpang tindihnya peraturan laut Indonesia. Dijelaskan, cara yang termudah untuk membangun kembali kejayaan bahari Indonesia adalah dengan mengubah cara berpikir bangsa Indonesia.

“Laut itu yang menyatukan bukan memisahkan. Jika dipandang bahwa laut memisahkan pulau-pulau yang ada di Indonsia, impian untuk membangun kejayaan bahari Indonesia tidak pernah akan terjadi. Namun, jika mindset kita melihat bahwa laut itu yang menyatukan, ini merupakan langkah awal yang baik melihat Idnoensia sebagai bangsa yang besar,” kata Heru Purnomo.

Hambatan utama kejayaan bahari Indonesia adalah tumpang tindihnya peraturan dan karena peraturan itu pula, masing-masing sektor mengedepankan egonya. Menurut Didik Heru Purnomo, ego sektoral itu wajar karena setiap instansi bekerja berdasarkan undang-undangnya masing-masing.

Buku dengan tebal 247 halaman ini mendapat KataPengantar dari Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto (Menkopolhukam selaku Ketua Bakorkamla), Purnomo Yusgiantoro (Menhan) dan Laksamana TNI Agus Suhartono (Panglima TNI). Buku ini juga memuat komentar empat tokoh nasional yakni Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (Mantan Wakasad), Franciscus Welirang (Pengusaha), R. Priyono (Kepala BPMIGAS) dan KH Salahuddin Wahid (Ketua Gerakan Integritas Bangsa). (osi)


Penghargaan buat Ibu Sud

ADA yang mengharukan dalam acara peluncuran buku pada pekan lalu itu. Pada kesempatan itu Laksdya Didik Heru Purnomo memberikan tanda penghargaan kepada Bintang Sudibyo (Ibu Sud) pencipta lagu “Nenek Moyangku” berupa kapal. Penghargaan itu diterima Carmanita, cucu dari Ibu Sud. Carmanita kala itu ditemani beberapa cucu Ibu Sud yang lainnya.


“Saya merasa bahagia dalam acara ini, Ibu Sud mendapat perhatian dari kalangan TNI Angkatan Laut. Ini membesarkan hati karena Eyang Putri (Ibu Sud-red) terus dikenang oleh bangsa Indonesia melalui lagu-lagunya,” ujar Carmanita, yang juga desainer batik eksklusif. Selain mengarang lagu “Nenek Moyangku”, Ibu Sud juga mengarang banyak lagu nasional Indonesia termasuk lagu Tanah Air.


Kehebatan pelaut nusantara dulu, sebagaimana digambarkan dalam lagu “Nenek Moyangku” diakui Kasie Intel Bea dan Cukai, Tanjung Balai Karimun pada Desember 2010 ketika menangkap pelaku penyelundup 50 ton bahan peledak yang diangkut dari Malaysia (halaman 7). Ditulis dalam buku tersebut, sebagaimana mengutip pernyataan Kasie Intel Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, “Orang Buton dan Bugis adalah dua suku paling berani menerjang ganasnya Laut China Selatan. Tidak ada suku lain di Indonesia yang mampu menembus Laut China Selatan yang berbahaya itu.”


Kehebatan itu dilukiskan bahwa penyelundupan itu dilakukan dengan menggunakan perahu kayu sementara medan yang dihadapinya sangat ganas. Para penyelundup dari Sulawesi itu untuk membawa barang selundupan dari Malaysia dengan tujuan Sulawesi harus melewai Laut China Selatan, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Laut China Selatan terkenal sangat ganas, tidak kenal ampun bagi para pelaut yang hanya memiliki setengah nyali.


Sementara salah seorang pembicara dalam peluncuran buku, Djoko Sumaryono mengatakan bahwa diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun kejayaan bahari Indonesia. Membangun kejayaan bahari Indonesia harus dimulai dengan membangun ekonomi kelautan.

Pembicara lain, Franciscus Welirang menegaskan bahwa harus ada kejelasan birokrasi dalam operasi di laut. Bagaimanapun juga kekuataan laut Indonesia hanya bisa dibangun ketika masalah birokrasi bisa diatasi. “Keluhan para pengguna laut adalah banyaknya para aparat dari berbagai instansi yang merasa memiliki tanggung jawab di laut. Namun ketika ada masalah yang muncul di laut, tidak ada instansi yang merasa bertanggung jawab,” ujarnya. (osi)

Sumber: Harian FloresStar 28 Desember 2011 halaman 10

Read more »

Cantik Ngeri!

MAUMERE kota nyiur melambai, kota di mana terik mentari membakar dada hingga ubun-ubun. Kota di Flores yang tersohor hingga ke sudut bumi ketika gempa disusul tsunami menghardik pada Sabtu kelabu 12 Desember 1992. Lebih dari 2.000 nyawa hilang dalam sekejap.

Soeharto, penguasa rezim Orde Baru meninggalkan kenyamanan Istana Merdeka Jakarta. Dia terbang ke Maumere bersama Ibu Tien yang keibuan itu. Pasangan Soeharto-Tien mengunjungi barak dan tenda. Menguatkan mereka yang terluka. Meneguhkan yang kehilangan orang-orang terkasih.

Beta tiba di kota ini 7 Juli 2011. Tiba disambut terik Bandara Frans Seda untuk memulai tugas baru entah sampai kapan. Inilah pertama kali beta bertugas sebagai wartawan di kota tsunami. Puji Tuhan akhirnya Maumere kugauli juga. Kuakrabi dalam waktu yang lama, tidak sekadar nginap semalam, sehari dua bahkan cuma transit beberapa jam.

Sepekan menjadi penghuni MOF (nama udara untuk Kota Maumere) beta menangkap kesan yang mengesankan tentang Maumere, tentang anak-anak nian Sikka zaman ini. Di depan Gelora Samador da Cunha, tempat “suci” yang pernah ditapaki Beato Johanes Paulus II tahun 1989, celetukan dua remaja berseragam putih abu sekilas memberi gambaran tentang Maumere Manise.

“Itu cewek mayoret esema frater cantik ngeri! Saya dengar dia belum  ada pacar,” kata remaja A pemilik muka oval, kulit hitam manis, rambut sarimi (keriting) dan kepala agak lonjong seperti kebanyakan ana Lio, tanah darahku tumpah pertama dari rahim ibundaku dulu. “Ai, tidak mungkin ka dia belum ada pacar,” timpal rekannya. Profil fisik yang ini Sikka banget. Kuduga garis darahnya dari pantai selatan Flores yang ganas menghardik karang, seputar kawasan Bola atau Lela timur.

Cantik ngeri! Apa maksudnya? Kudapat jawaban seiring hari berganti dan waktu bergulir di MOF yang terik mendidih dan susah air bersih. Air harus “pake beli” kata orang di sana untuk melukiskan dana ekstra rumah tangga buat kebutuhan vital ini. Sebulan bisa habiskan “uang air” sebesar Rp 200 ribu lebih guna memenuhi satu rumah tangga dengan anggota lima orang.

Ngeri adalah diksi untuk menggambarkan betapa cantiknya cewek mayoret drumband SMAK Frateran Maumere yang digosipi kedua pemuda tanggung itu. Ngeri telah bergeser maknanya bagi orang Maumere. Ngeri tidak mesti berarti ngeri! Di Pasar Alok, pasar modern dan terbaik dari sisi penataannya di NTT beta menguping dialog penjual dan pembeli ayam begini. “Mo’at Hiro, berapa harga ayam ini?” “Lima puluh ribu nong,” jawab si penjual. “Mahal ngeri e...”

Jadi bukan hanya cantik ngeri. Harga ayam pun mahal ngeri. Kalau tuan dan puan ke kota ini, maklumilah bila amat kerap mendengar diksi ngeri. Ngeri terdengar di hotel, restoran, pinggir jalan, kantor polisi atau bank. Ngeri pun riuh di pasar, pertokoan, toko buku, kantor pemerintah bahkan gereja yang lebih banyak kaum hawa dibanding adam setiap kali misa. Entah misa harian pagi, misa hari raya atau Minggu biasa.

Maumere memang serba ngeri. Kecelakaan lalulintas ngeri. Perkosaan ngeri, selingkuh ngeri, KDRT ngeri, bunuh diri ngeri, mabuk moke ngeri, berdoa ngeri, belis ngeri, pesta ngeri, rabies ngeri, nyamuk malaria ngeri, politik ngeri, korupsi juga ngeriiiii sekali!

Sepeda motor masuk got, angkot seruduk pohon, ojek bakusenggol di lorong-lorong terlihat biasa saban hari. Naik motor tanpa helm adalah pemandangan jamak di jalan-jalan MOF. Bahkan mereka melintas tanpa beban di depan Kantor Polres Sikka yang halamannya diteduhi pepopohan rindang.

Dua bulan pertama di Maumere hampir tiap hari beta edit berita tentang KDRT. Laki pukul bini, bini hajar laki. Bapak aniaya anak, anak tikam ayah dengan belati. Juga perselingkuhan. Bukan lagi selingkih tipis-tipis sekadar memandang mengagumi, meremas jari atau tos pipi. Mereka selingkuh benaran sambil tega meninggalkan istri, menanggalkan suami untuk hidup bersama meski sama-sama sudah beranak seorang dua hingga setengah lusin. Maumere begitu jauh berubah dibanding memori masa bocahku dulu di Watuneso, kawasan tapal batas – sekitar 50 km barat Maumere.

Tatkala gong waning berdentang di jalan-jalan kota, digebuk sekelompok pria di atas mobil pick up, tahulah awak bahwa akan ada pesta. Lazimnya pesta kawin. Akan ada pengantin baru malam ini. Tapi pesta di Maumere bukan cuma sehari saja. Bisa dua hari sebelum dan dua hari sesudah hari H. Kesibukan keluarga luar biasa. Mulai dari buat panggung atau tenda sampai bubar panitia. Babi, ayam, kambing, anjing dan sapi tidur tak nyenyak. Sekian ekor disembelih. Sekian jerigen moke bakal dilahap sampai habis. Musik berbunyi hingga telingamu teler. Pung pang hingga malam larut. Saat hari H malah sampai fajar menyingsing. Demi pesta nikah atau sambut baru jalan umum ditutup. Kelakuan MOF mirip warga Kupang, ibukota propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dugaan korupsi dana Bansos Rp 10 miliar di Sikka lebih telah menghiasi lembaran media massa cetak sejak berbulan-bulan, menghuni audio pendengar radio dan ditatap jutaan pasang mata di kotak kaca televisi. Juga informasi hilir-mudik di jalur online. Proses hukum berbelit ngeri. Berputar-putar ngeri. Entah berujung sampai di mana. Penasihat hukum ngeri bersilat lidah. Penegak hukum ngeri nian memainkan sandiwara. Tersangka pelaku berkelit ngeri (dengan segala cara), seolah tanpa dosa, ngeri betul mencari tumbal korban, mencari kambing hitam.

Maumere memang serba ngeri. Namun kengerian ini membuat beta mulai jatuh cinta pada kota ini. Jatuh hati pada ikan segarnya yang murah namun berkualitas wahid, sesuatu yang sulit ditemukan di Kupang dan kota lain NTT. Jatuh cinta pada dinamika sosial masyarakat yang makin sadar dan bertanggungjawab terhadap hak politik dan demokrasinya. Kuterpikat pada senyum manis kaum ibu yang masih memakai konde di rambutnya dan berbusana Sikka. Saat ke gereja, ke pesta nikah atau hajatan lainnya. Oh Maumere manise. Enak ngeri pernah menghunimu. Epangawang. Terima kasih.*

Beru, akhir September 2011 (untuk pembaca "berandaku yang telah mati." Beta belum berhenti menulis)

Read more »

Kembar Indonesia Bertemu Setelah Pisah 30 Tahun

Emilie Falk dan Lin Backman

Membayangkan anda memiliki saudara kembar yang hilang lalu berjumpa lagi biasanya ada dalam kisah dongeng, tetapi tidak untuk dua wanita Indonesia yang kini menetap di Swedia.

Kisah kedua perempuan kembar Indonesia yang diadopsi secara terpisah oleh pasangan Swedia hampir 29 tahun lalu, dan sekarang menemukan satu sama lain setelah hidup hanya 25 mil terpisah di selatan Swedia dimuat harian Inggris The Telegraph, Rabu (1/2/2012).

Kisah bertemunya kedua wanita kembar Indonesia itu, Emilie Falk dan Lin Backman disampaikan kantor berita AFP. Menurut hasil tes DNA yang dilakukan dua bulan setelah penyatuan pada Januari tahun lalu, dinyatakan 99,98 persen mereka bersaudara.

Disebutkan keduanya diadopsi dari sebuah panti asuhan di Semarang, Jawa Tengah oleh pasangan Swedia, namun tidak disebutkan dalam salah satu dari dokumen mereka bahwa mereka punya saudara kembar.

Tapi komentar dari sopir taksi yang dibuat untuk orang tua Backman tentang `kakaknya` mendorong mereka untuk membuat catatan dari nama bahasa Indonesia anak-anak.

Kembali di Swedia, Backmans ditemukan dan melakukan kontak dengan Falks, dan meskipun mereka bertemu beberapa kali ketika masih anak-anak.

Fakta bahwa mereka adalah non-identik, dan perbedaan banyak di surat adopsi seperti nama ayah yang berbeda, membuat mereka percaya bahwa mereka tidak mempunyai hubungan. Pada saat itu tidak ada tes DNA dan akhirnya keluarga kehilangan kontak.

Namun ketika Emilie Falk menikah dua tahun lalu dia mulai berpikir tentang keluarganya dan adopsi. "Ketika saya bertanya kepada ibuku dia menceritakan kisah ini lagi, dan saya memutuskan untuk mencari Lin," kata Falk.

Dengan nama kecil gadis yang diadopsi melalui jaringan untuk anak-anak Indonesia yang diadopsi oleh keluarga Swedia, ia akhirnya menemukan Backman melalui Facebook.

Dia mengirimkan pesan dan termasuk hari ulang tahunnya dan nama ibu kandung. Backman menulis kembali mengatakan: "Wow, itu nama ibu saya juga dan itulah hari ulang tahunku."


"Saya lahir pada tanggal 18 Maret 1983 di Semarang dan nama ibu kandung saya adalah Maryati Rajiman," kata Falk dia menulis, dan cepat menerima jawaban: "Wow, itu nama ibu saya dan itulah hari ulang tahunku!" Mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan.

Dari hasil tes DNA mengukuhkan bahwa ada kemungkinan 99,98 persen keduanya bersaudara.

Seperti yang sering diceritakan dalam kisah-kisah kembar yang telah terpisah, si kembar menemukan banyak kebetulan dalam hidup mereka.

Mereka tinggal hanya 40 kilometer terpisah di bagian paling selatan Swedia, mereka berdua guru, mereka menikah pada hari yang sama hanya satu tahun terpisah dan bahkan berdansa dengan lagu pernikahan yang sama: "You and Me" oleh Lifehouse.

"Ini benar-benar aneh," kata Falk.

"Ketika Lin menelepon saya (dengan hasil tes DNA), saya ingat saya sedang duduk di mobil dan ketika dia mengatakan bahwa saya mulai tertawa, karena merasa sangat aneh," katanya, menambahkan: "Saya tiba-tiba mulai berpikir bahwa kita berbagi rahim. Itu benar-benar aneh, tapi benar-benar keren juga."


Sejak itu kedua telah terus berhubungan dekat, dan telah berbicara tentang pergi ke Indonesia untuk mencari orang tua biologis mereka.

Ada sejumlah rincian, kontradiktif beberapa, di koran adopsi, termasuk referensi untuk ayah mereka sebagai sopir taksi.

"Kami sangat ingin tahu apakah dia adalah sopir taksi," kata Falk.

Ditanya apakah ia berharap menemukan tentang kembarnya sebelumnya, Falk menegaskan "tidak ada gunanya menjadi sedih tentang sesuatu dan saya hanya senang telah menemukan dia."


Kedua perempuan sekarang tetap berhubungan dekat dan sedang mempertimbangkan perjalanan kembali ke Indonesia untuk mencari orang tua biologis mereka. (Sumber: ANTARA)

Read more »