dion bata
"Saya pikir itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah jangan hanya duduk dan lihat masyarakatnya yang susah dan perlu diperhatikan. Jangan sampai ada mafia obat sehingga obat sering habis di rumah sakit," ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT kepada Pos Kupang, Senin (23/11/2015).
Jefri menegaskan, obat di apotek Rumah Sakit Umum Kupang tidak boleh habis karena pemerintah mengalokasikan dana untuk membelinya. "Kalau pemerintah tahu di sana banyak masyarakat yang susah perhatikan dong dengan sungguh-sungguh. Kalau pemerintahnya tidak ada niat maka akan susah. Pemerintah harus memperbaiki sistem itu," pinta Jefri.
Untuk membantu RSU Kupang terbebas dari persoalan kehabisan obat, kata Jefri, maka anggota DPR RI dapil NTT yang berada di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan harus bertanggung jawab. Logikanya, tambah Jefry, pemerintah tidak mungkin kekurangan dana dan tidak miskin.
"Hal ini harus ditelusuri apakah sistemnya yang lemah, orangnya yang tidak mau kerja atau orangnya yang tidak mau tahu. Kalau orangnya tidak mau tahu maka jangan jadi pimpinan lagi di situ," tandas Jefri.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menyatakan perlu adanya audit manajemen RSU Kupang terkait persoalan sering habisnya stok obat-obatan di rumah sakit. Dari audit akan diketahui masalah sekaligus rekomendasi solusinya.
"Perlu ada audit terhadap RSU Kupang sehingga ditemukan apa masalah dan bagaimana solusinya. Dengan demikian kekurangan obat tidak terus terjadi sementara pendapatan selalu melebihi target," ungkap Anwar.
Tak hanya itu, Anwar juga mendesak manajemen membenahi administrasi keuangan dan pengelolaan pengadaan obat sehingga ketersediaan obat selalu terjamin ada. Bila ada temuan ke arah penyimpangan dan korupsi barulah aparat hukum menyelidiki. "Saya kira direktur baru perlu kerja keras melakukan pembenahan," ungkapnya.
Semestinya, tambah Pua Geno, manajemen RSUD Kupang harus menjamin ketersediaan obat. Keluhan pasien selama kepemimpinan direktur sebelumnya hendaknya diperbaiki sehingga tidak terulang lagi di bawah kepemimpinan direktur yang baru drg. Domi Mere. "Mesti diatasi akar masalahnya, sehingga masalah ketersediaan obat dan buruknya penanganan dan pelayanan tidak terulang kembali. Apalagi obat menjadi inti pelayanan kepada pasien," kata Anwar.
Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo secara terpisah mengatakan, komisinya merekomendasi manajemen RSU Kupang segera melakukan pemetaan terhadap permasalahan kurangnya stok obat sehingga tidak merugikan pasien. "Termasuk evaluasi sistem e-katalog dalam pengadaan obat, mempercepat proses tender pengadaan obat, alokasi dana obat-obatan sesuai kebutuhan rumah sakit dari pendapatan badan layanan umum daerah," jelas Winston.
Wakil Ketua Komisi V, Moh Ansor menambahkan Komisi V DPRD sangat memprioritaskan alokasi dana untuk belanja obat-obatan. Sehingga tidak ada alasan kekurangan dana untuk pembelian obat. Ke depan belanja obat dapat dilakukan dengan sistem tahun jamak (multi years).
Branch Manager Kimia Farma (KF) Kupang, Didik Poernomo, Jumat (20/11/2015), meminta agar kekosongan obat di apotek pelengkap jangan dipukul rata tetapi harus dilihat item per item obat mana saja yang tidak tersedia.
Menurutnya, ketiadaan obat di apotek pelengkap bersifat kasuistik dan harus dipastikan dulu apakah hanya tidak ada di apotek pelengkap saja. "Di Kupang kami memiliki delapan outlet apotek yang siap membantu. Bahkan 700 outlet di seluruh Indonesia siap membantu bila di Kupang kehabisan salah satu produk obat tertentu," katanya.
Ia menjelaskan, apotek pelengkap merupakan apotek yang melengkapi kebutuhan obat Instalasi Farmasi RSUD apabila mengalami kekosongan karena berbagai sebab. Pelayanan yang dilakukan di apotek pelengkap meliputi pelayanan resep umum; resep BPJS Kesehatan khususnya untuk pelayanan obat kronis dan PRB, swalayan farmasi dan alat kesehatan. Ia menambahkan, bila apotek rumah sakit tidak memiliki obat, maka apoteker akan memberikan kopi resep kepada keluarga pasien untuk membeli di apotek pelengkap. Kalau di apotek pelengkap tidak ada juga, maka dilayani di apotek Kimia Farma yang lain. (aly)
Gubernur: Saya Cek Dulu
GUBERNUR NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu terkait persoalan obat-obatan di RSUD Prof WZ Johannes Kupang. Menurutnya manajemen harus segera membenahi dan tidak boleh terulang lagi.
"Nanti saya cek dulu. Kejadian itu harus segera dibenahi dan tidak boleh terjadi lagi. Ini soal di BPJS sehingga kadang-kadang di rumah sakit mengalami kesulitan juga. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah," kata Gubernur Frans kepada Pos Kupang, Senin (23/11/2015) sore.
Sekretaris Daerah NTT, Frans Salem menyatakan, Selasa (24/11/2015) hari ini akan menggelar rapat koordinasi terkait kekurangan obat-obatan di RSUD Johannes Kupang. Untuk itu, Sekda telah memanggil Direktur Rumah Sakit Umum Kupang, drg. Domi Mere, Kadinkes NTT, dr. Kodi Mete dan Kepala BPJS Kesehatan Kupang, Fransiskus Parera.
"Mereka sudah saya panggil untuk memperbincangkan masalah obat-obatan yang sering habis di rumah sakit. Besok (hari ini, Red) jam 08.00 di ruang kerja saya rapatnya," ujar Frans Salem, Senin (23/11/2015) malam.
Frans Salem mengatakan untuk pasien BPJS dikonfirmasi dengan pihak manajemen dahulu apakah obat yang diresepkan dokter tidak ada di apotek rumah sakit. Untuk itu harus ditanya kepada pengelola BPJS Kesehatan persoalan sebenarnya, apakah karena obat yang dijamin BPJS tidak ada.
"Saya akan diskusikan dengan BPJS, Dinkes dan RSU untuk mencari jalan keluar. Dari rapat bersama nanti akan terungkap apa sih persoalannya," kata Frans Salem.
Ditanya PAD selalu over target tetapi ironisnya obat tidak ada, Frans mengatakan, dirinya belum bisa komentar banyak sebelum mendengar dari tiga pihak yang berkompeten. "Apa sih persoalan lalu bagaimana jalan keluarnya. Secepatnya langkah ini harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat," kata Frans Salem. (aly)
Sumber: Pos Kupang 24 November 2015 halaman 1
Posted in: Lipsus,Lipsus Pos Kupang
