Umbu Mehang Orang Cerdas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Agung Laksono, mengatakan, almarhum Ir. Umbu Mehang Kunda, adalah seorang tokoh yangt cukup cerdas dan berwawasan nasional. Almarhum juga adalah aktivis sejati yang sangat peduli terhadap daerahnya.

"Meski beliau dilahirkan di daerah, tetapi mempunyai wawasan nasional. Ketika berkiprah di tingkat nasional, ide-idenya selalu dituangkan untuk pembangunan daerahnya. Cita-cita almarhum hanya ingin mengabdi kepada daerahnya. Dan itu tercapai ketika dia terpilih menjadi Bupati Sumba Timur pada tahun 2000 lalu. Padahal saat itu posisinya di tingkat nasional masih cukup bagus," kata Agung Lakosno, ketika memberi sambutan saat melayat jenazah Bupati Sumba Timur, Ir. Umbu Mehang Kunda, di Waingapu, Senin (4/8/2008).

Agung melayat jenazah Umbu Mehang Kunda di rumah jabatan bupati di Jalan Soekarno Waingapu bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar, Syamsul Muarif, anggota DPR RI asal daerah pemilihan NTT, Setya Novanto dan Viktor Bungtilu Laiskodat, Pengurus DPP Partai Golkar Kowril NTT, Enggrar Lukito dan anggota DPR RI lainnya. Mereka adalah rekan kerja almarhum Umbu Mehang Kunda ketika masih di Komisi III DPR RI.

Rombongan Ketua DPR RI tiba di Bandar Udara (Bandara) Mau Hau, Sumba Timur pukul 10.00 Wita dengan pesawat carteran. Di rumah duka, Ketua DPR RI, Agung Laksono dan rombongan diterima Wakil Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbiliyora, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Sumba Timur, Umbu Hamakonda, S.E, istri almarhum, Dra. Silvia A Anggraeni, M.Sc, putra-putri almarhum, yakni Zeruya Arlen Nuci Vera, Jeanne Rambu Konga Emu, Ery Hibria Agung Radixa, serta pejabat daerah dan masyarakat Sumba Timur yang sejak pagi telah memadati pelataran depan rumah jabatan Bupati Sumba Timur.

Rombongan Ketua DPR RI tiba di rumah duka sekitar pukul 10.30 Wita dan langsung menuju ruang tengah rumah jabatan Bupati Sumba Timur tempat jenazah almarhum Bupati Sumba Timur, Ir. Umbu Mehang Kunda disemayamkan. Setelah memberi hormat, Agung Laksono, Syamsul Muarif, Viktor Laiskodat, Enggar Lukito dan Setya Novanto secara bergilir menyelimuti kaki almarhum dengan kain adat Sumba.

Agung Laksono mengaku cukup mengenal almarhum Ir. Umbu Mehang Kunda, karena sama-sama menjadi pengurus AMPI. "Saat saya jadi Ketua Umum AMPI, beliau adalah Ketua AMPI NTT. Beliau orangnya periang dan mudah berkomunikasi dengan siapa saja," kata Agung.

Agung mengatakan, meskipun almarhum telah meninggal dunia, tetapi ide-ide cemerlang almarhum akan tetap hidup. Agung dan rombongan berada di rumah duka sekitar setengah jam. Setelah itu Agung dan rombongan kembali ke Jakarta.

Setelah Agung Laksono, suara tangisan kembali pecah setelah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Drs. Lukas Kaborang yang baru tiba dari Jakarta melawat ke rumah duka. Lukas teriak histeris ketika sampai di pintu masuk rumah duka.

Lukas tak mampu menahan kesedihannya karena ketika berangkat ke Jakarta tanggal 27 Juli lalu masih sempat berpamitan dan bercanda dengan almarhum. Dalam tangisannya, Lukas mengatakan, meski dirinya dan almarhum pernah berbeda jalur politik, tetapi mereka tidak pernah bermusuhan. Itu karena sifat almarhum yang tidak pendendam. Lukas menyesal karena di detik-detik terakhir, ia tidak berada di samping almarhum.

"Seandainya saya tahu kamu sakit, saya tidak akan pergi meninggalkan kamu. Kemarin saat saya pamit kamu melepas saya dengan tawa, mengapa saya pulang harus seperti ini. Mengapa ketika kita mulai bersatu kamu justru meninggalkan saya," demikian kata-kata Lukas dalam tangisannya. Jenazah almarhum Ir. Umbu Mehang Kunda akan dimasukkan ke dalam peti pada Rabu (6/8/2008). (dea)

Data Diri:
Nama lengkap : Ir. Umbu Mehang Kunda
Pendidikan : SD-SMA di Sumba Timur
Sarjana : Fakultas Pertanian, Universitas Satya Wacana Salatiga
Istri : Dra. Silvia A Anggraeni, M.Sc
Anak : Zeruya Arlen Nuci Vera, Jeanne Rambu Konga Emu, Ery Hibria Agung Radixa

Karir:
Ketua AMPI NTT : 1982-1987
Anggota DPR RI Komisi IX : 1987-1997
Ketua Komisi III DPR RI: 1998,1999, 2000
Bupati Sumba Timur: 2000-2010

Pos Kupang edisi Selasa, 5 Agustus 2008, halaman 1

Read more »

SBY Jamin Tak Ada Pembreidelan Pers

JAKARTA, PK -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendengarkan keluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/7/2008), Presiden Yudhoyono melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, M Nuh memastikan tidak akan ada pembreidelan terhadap media massa lantaran terbitnya UU No 11/2008 tentang Pemilu.

"Selama perjalanan kampanye itu sambil proses judicial review oleh kawan-kawan PWI. Tidak ada kejadian pemberedelan atau pencabutan izin. Kita berikan garansi," kata Menteri Kominfo, M Nuh usai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima pengurus PWI Pusat dan Pengurus PWI Cabang dari 34 propinsi di Istana Negara-Jakarta, Kamis (31/7/2008). Hadir juga dalam pertemuan itu, Ketua PWI Cabang NTT, Dion DB Putra dan Sekretaris, Indra Alfian Syahril.

Menkominfo menjelaskan, pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemilu yang membicarakan sanksi terhadap pers tidak memutuskan ada keharusan pemerintah untuk melakukan pembreidelan. "Karena itu, perlu pemahaman kawan-kawan di KPI dan KPU karena Departemen Kominfo selaku regulator," ujarnya.

Garansi pemerintah ini keluar setelah PWI mendesak Presiden Yudhoyono selaku petinggi pemerintahan untuk tidak menjalankan ketentuan UU Nomor 11/2008 terkait sanksi terhadap pers. Pasalnya, sanksi berupa pembreidelan ini berbentur UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

Presiden Yudhoyono yang menerima pengaduan langsung dari PWI tersebut, sontak meminta anggota kabinet untuk melihat pasal-pasal yang berkait peluang pembreidelan pers pada pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang. Selepas menerima laporan dari Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, Presiden Yudhoyono pun memberikan jawaban kepada wartawan yang tergabung dalam PWI.

"Semangat kita adalah nafas reformasi dan tidak ada lagi pembreidelan atau pencabutan. Kepada menteri terkait, dan ini otoritas saya, kewenangan saya untuk segera mempelajari dengan cepat apa yang mesti diposisikan pemerintah untuk menyelesaikan ini," paparnya.

Kendati demikian Presiden Yudhoyono mengingatkan, dalam hidup bernegara yang mengusung demokrasi, di Tanah Air tidak ada seseorang pun yang mempunyai hak eksklusif. "Tidak ada yang kebal hukum manakala kita melakukan kejahatan," tandasnya. (Persda Network/ade)

Pos Kupang edisi Jumat, 1 Agustus 2008, halaman 7

Read more »

Nomor Urut

PEMILU 2009 masih jauh tetapi nomor urut sudah menjadi kasak-kusuk. Sumber sikut- menyikut. Sikat-menggilas. Marak meriah bersama gaung kampanye pemilu terpanjang dalam sejarah Indonesia. Dulu nomor urut disusun berdasarkan mutu diri, pengalaman, keteladanan hidup serta masa bakti. Sekarang nomor urut tergantung berapa besar kontribusimu. Buat partai!

Jangan salah, kontribusi nomor satu itu berupa uang. Tidak terlalu penting kapasitas intelektual dan integritas diri. Pengalaman berpartai pun bukan yang utama. Ada uang abang disayang. Semakin besar uang, kian besar peluang mendapatkan nomor urut favorit seturut deret hitung. Nomor satu, dua dan tiga. Empat mencemaskan. Lima dan enam di bibir jurang kegagalan menjadi Anggota Dewan yang Terhormat.

***

BANDA Aceh yang terik, 29 Juli 2008. Pukul 13.05 WIB. Bergulirlah kisah ini. Kisah nyata dari seorang sahabat asal propinsi tetangga yang berniat menjadi wakil rakyat. Dia bercerita dengan nada muram dalam perjalanan pulang dari Mesjid Baiturrahman Banda Aceh ke arena kongres XXII Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hermes Palace Hotel. Kami mengunjungi Mesjid Baiturrahman, land mark Kota Banda Aceh itu, di sela-sela rehat makan siang kongres PWI yang melelahkan.

"Bung, ternyata menyedihkan menjadi caleg (calon anggota legislatif) untuk Pemilu 2009. Nomor urut ditentukan oleh uang!" kata sahabatku itu. Dia wartawan senior salah satu harian terkemuka di Sumatera. Usianya belum genap 45 tahun. Sebagai wartawan hidupnya tidak berkekurangan. Tidak juga berlebihan alias kaya-raya. Tetapi dia ingin mencoba pengalaman baru, mengabdi sebagai wakil rakyat.

Tekadnya bulat untuk meninggalkan profesi wartawan. Dia siap meninggalkan PWI karena Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah organisasi profesi ini tegas melarang pengurus menjadi anggota partai. Sepekan menjelang keberangkatan ke Banda Aceh untuk mengikuti kongres PWI, dia melamar ke salah satu partai di kotanya. Dia bertemu ketua partai. Sang kawan langsung pening kepala mendengar angka kontribusi Rp 200 juta. Dia coba menawar. Bos partai hanya menurunkan angka sampai Rp 100 juta dengan catatan bukan nomor urut jadi. "Tidak bisa turun dari jumlah itu. Dari mana saya mendapat uang ratusan juta, kecuali jadi maling atau memeras orang?" kata sahabat itu. Buyar sudah niatnya menjadi caleg.

Transaksi nomor urut caleg! Begitulah pergumulan hari-hari ini. Besar kemungkinan terjadi juga di beranda rumah besar kita Flobamora. Kontribusi berupa uang adalah syarat mutlak. Tidak bisa ditawar. Memberi ruang kepada siapa pun untuk menyogok dan atau menyuap elite partai politik peserta Pemilu 2009 mengingat jatah nomor urut jadi yang terbatas.

Persaingan serupa itu tidak hanya berlaku di partai besar. Semua kontestan Pemilu Legislatif 2009 pasang harga sendiri-sendiri. Pasang tarif dengan standar masing-masing. Tarif kontribusi yang tidak transparan. Tidak diberi akses bagi publik untuk mengetahui. Sebagai syarat, maka setiap orang yang ingin masuk daftar caleg akan berusaha memenuhinya. Yang tidak punya uang akan berutang atau menjual harta benda.

Partai butuh uang untuk menggerakkan roda organisasi. Namun, uang kiranya bukan syarat utama. Partai memilih kader berkualitas sebagai caleg. Memiliki rekam jejak yang baik, punya komitmen terhadap kepentingan rakyat, bisa dipercaya dan kapasitas intelektualnya tidak diragukan.

Kalau semata karena kekuatan uang, maka kita akan jatuh ke lubang yang sama. Seorang preman pasar pun akan masuk nomor jadi asalkan punya uang. Hasilnya mengulang Pemilu 2004. Anggota DPR dengan kinerja mengecewakan. Gagal membawa amanat rakyat.

Setelah merebut kursi Dewan, fokus utama mereka justru mengumpulkan uang untuk bayar utang atau memperkaya diri dan kelompoknya. Apa yang menimpa sebagian elite Senayan hari- hari ini merupakan bukti betapa kita telah salah memilih wakil. Ada menteri yang kini menghitung hari, menunggu eksekusi menuju kursi pesakitan di pengadilan republik.

Kita mengeritik Orde Baru untuk perilaku koruptif eksekutif. Di zaman Reformasi, korupsi dengan telanjang dan tanpa rasa malu diperlihatkan unsur legislatif. Kultur politik Indonesia sesungguhnya tidak bergerak maju. Berputar di tempat dengan keruwetan yang sama.

Partai politik di Nusa Tenggara Timur mestinya menjadi pioner perubahan. Memberi contoh untuk praktik politik yang sehat dan elegan. Kita merindukan partai di sini tampil beda. Misalnya mengumumkan lewat media massa tentang masa rekruitmen caleg. Membuka pendaftaran resmi dengan syarat-syarat. Kalau ada syarat uang, berani menyebut angka dengan penjelasan. Bila perlu membuat fit and proper test bagi para calon. Caleg diuji secara terbuka. Hadirkan mereka, gugat komitmen dan kemampuannya secara rasional. Dari sana barulah partai menentukan calon nomor satu sampai sekian.

Jika kader partai belum mumpuni sebagai calon, tidak salah membuka ruang kepada orang luar partai untuk bergabung. Untuk Pemilu 2009 negeri ini membutuhkan semakin banyak anggota DPR dan DPRD dengan integritas baik. Dewan yang tidak korup. Anggota parlemen yang berani menggugat kebijakan yang keliru dan tidak berselingkuh di belakang layar.

Kita butuh keteladanan. Butuh legislator yang lantang berteriak tentang penyimpangan dan tidak bermain kelingking untuk kepentingan sendiri. Bukan komplotan maling teriak maling.

***
 
TATKALA melukiskan keadaan Rusia yang karut-marut dalam masa transisi kepemimpinan Presiden Boris Yeltsin, ekonom Paul Krugman (The Return of Economic Depression, 1999) memilih terminologi kleptokrasi atau negeri para maling.

Krugman melihat bagaimana hukum diperdagangkan, korupsi merajalela dan negara hampir bangkrut. Pejabat dari level terendah hingga top manajer melakukan korupsi. Hanya dalam tempo satu dasawarsa, Partai Komunis yang sempat terdepak dari gelanggang kekuasaan kembali mendominasi duma (DPR-nya Rusia).

Seandainya Paul Krugman memotret wajah Indonesia hari ini yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan Rusia di masa transisi, mungkin dia pun akan menggambarkan kita sebagai kleptokrasi, negeri para maling. Oh, semoga tidak bagi Flobamora tercinta. Ini bukan propinsi para maling. NTT ingin menjadi pioner, merekrut caleg bermutu tinggi! (email: dionbata@poskupang.co.id)

Rubrik Beranda Kita (BETA) Pos Kupang edisi Senin, 4 Agustus 2008 halaman 1

Read more »

Masyarakat yang Bertanggung Jawab

PEMBANGUNAN tidak selalu menebarkan warta gembira. Pembangunan cukup sering malah mematikan kemandirian masyarakat karena program yang keliru. Demikian pengalaman negara- negara dunia ketiga yang getol membangun dirinya pasca Perang Dunia II dan berakhirnya era kolonialisme.

Banyak program pembangunan yang dijalankan negara berkembang justru melemahkan daya kreasi, inisiatif serta daya tahan masyarakat menghadapi krisis. Indonesia di bawah rezim Orde Baru mengalami hal tersebut. Dan, telah banyak kritik dilontarkan untuk rezim otoriter itu.

Ironisnya, kenyataan tersebut masih lestari hingga sekarang. Reformasi yang sudah berusia satu dasawarsa pun tak sanggup memulihkan sikap mental masyarakat yang terlanjur dimanjakan oleh beragam program pembangunan bergaya top down. Pemerintah memonopoli seluruh urusan pembangunan. Pemerintah adalah pelaku tunggal. Subyek utama. Sedangkan masyarakat dikondisikan sekadar menjadi penonton. Hampir dalam segala perkara yang berkaitan dengan kepentingan umum, masyarakat kita sangat tergantung pada uluran tangan pemerintah.

Pemerintah tanpa sadar ikut menciptakan apa yang dikenal umum sebagai "mental proyek". Swadaya dan kemandirian sirna sehingga keberlanjutan suatu program pembangunan selalu menemui kendala.
Simak apa yang terjadi di sekeliling kita. Sulit menemukan swadaya masyarakat untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak dimakan usia atau karena suatu sebab. Telah terbangun persepsi yang keliru bahwa merehabilitasi fasilitas umum atau fasilitas negara adalah urusan pemerintah . Seolah- olah pemerintah adalah manusia super yang mampu mengatasai segala persoalan masyarakat. Zaman berganti tetapi pandangan yang keliru itu tetap lestari. Pemerintah tetap merasa paling bertanggung jawab, sedangkan masyarakat tidak harus demikian.

Program demi program pembangunan telah memanjakan mereka. Bantuan Langsung Tunai (BLT), misalnya, sungguh bertujuan mulia yakni membantu masyarakat miskin. Tetapi siapa menduga sisi buruknya, BLT itu melenakan masyarakat. Tidak mendidik mereka untuk mandiri dan mau memeras keringat.

Dampak dari kemanjaan itu kini kita rasakan. Dana Bergulir yang merupakan program favorit pemerintah guna mendongkrak ekonomi rakyat selalu berakhir dengan kisah yang mirip. Dana Bergulir itu tersendat. Hampir selalu macet pengembaliannya. Baru saja Kementerian Koperasi dan UKM menghentikan program dana bergulir senilai Rp 428 miliar hingga waktu yang belum ditentukan. Penghentian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara dan Lembaga.

Menteri Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali mengatakan, penghentikan sementara program tersebut karena dana bergulir dimasukkan sebagai belanja modal dan tidak lagi belanja sosial seperti tahun-tahun sebelumnya. Perubahan pos belanja tersebut membawa konsekuensi, dana yang disalurkan ke masyarakat harus kembali lagi ke kas pemerintah. Mengingat pengalaman masa lalu, pemerintah agaknya tidak yakin masyarakat sanggup mengembalikan dana tersebut. Pilihan terbaik menghentikan sementara penyalurannya sambil mencari mekanisme yang tepat agar program tersebut mencapai tujuan.


Menumbuhkan mental masyarakat yang bertanggung jawab. Demikianlah salah satu tugas besar bangsa ini agar tetap eksis menghadapi persaingan. Masyarakat perlu diingatkan agar tidak selalu menunggu uluran tangan pemerintah. Tidak selalu menunggu bantuan. Berani memakai dana negara untuk modal usaha, maka Anda pun harus sanggup mengembalikannya. Inilah kiranya pesan yang kita tangkap dari pernyataan Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe soal macetnya pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kota Kupang. Menurut walikota, masalah itu bakal ditangani Kejaksaan Negeri Kupang. Dana PEM Kota Kupang yang diluncurkan tahun 2002-2006 mencapai Rp 25 miliar dimana Rp 17,3 miliar belum dikembalikan sampai saat ini.

Walikota sudah berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT. Dalam waktu dekat akan dibuat nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Kupang dengan kejaksaan untuk menyelesaikan tunggakan dana PEM tersebut. Penyelesaian dengan cara ini, demikian Adoe, tidak bermaksud menyusahkan masyarakat atau kelompok masyarakat penerima dana PEM, melainkan untuk menyadarkan masyarakat akan mau mengangsur dana yang dipinjam (Pos Kupang, 2/8/2008).

Sudah sepantasnya pemerintah mengambil langkah seperti itu. Tentu tidak akan menyenangkan semua orang, tetapi jauh lebih baik ketimbang pemerintah hanya diam berpangku tangan. Masyarakat atau kelompok masyarakat penerima dana PEM diingatkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah disetujuinya. Menunggak pengembalian dana itu toh mengorbankan kelompok masyarakat lain yang juga sangat membutuhkan modal usaha.

Kita tidak mengharapkan pendekatan tangan besi dan mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyelesaikan masalah ini. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Kupang yang terkait pun tidak boleh melepas tanggung jawab. SKPD terkait perlu mencari tahu penyebab macetnya pengembalian dana tersebut. Diperlukan sikap proaktif aparat pemerintah untuk berdialog dengan kelompok penerima dana PEM. Semangat pelayanan pemerintah tetap dinomorsatukan. Jangan main ancam atau menekan masyarakat. **

Salam Pos Kupang edisi Senin, 4 Agustus 2008, halaman 14

Read more »

Jagung Titi

TIBA-tiba teringat jagung titi dari Nagi. Jagung yang gurih dan nikmat rasanya. Tak mudah ditemukan di lain tempat Flobamora. Model boleh sama, rasa jelas berbeda. Jagung itu hasil jamahan tangan ema ema (mama, Red) dari Solor, Adonara, Lembata, Larantuka.

Akhir tahun 1980-an, setiap kali pulang ke Kupang setelah libur panjang di kampung, beta dan beberapa kawan yang beruntung menjadi anak sekolah di Kupang hampir pasti melalui Kota Larantuka. Bermalam di Waibalun yang selalu ramai pada musim liburan sekolah.

Waibalun, satu-satunya lokasi dermaga Kapal Motor Penyeberangan (KMP) alias kapal feri dari Flores menuju Kupang ketika itu. Jika jadwal kapal tepat waktu, maka cuma semalam di Waibalun. Jika sedang "sial" karena kapal rusak atau cuaca buruk, bisa beberapa hari menunggu. Waibalun banyak jasanya. Sampai sekarang. Beta tak ingat lagi berapa kali mampir di sana. Yang pasti sudah berkali-kali dan setiap kali tak lupa beli jagung titi untuk buah tangan ke Kupang.

Ya, jagung kembali menggetarkan memori. Memori kita yang sebagian besar adalah anak petani. Anak petani yang hidup di tahun 2008. Lebih doyan makan nasi, bakso dan mi instan ketimbang jagung rebus atau bakar. Bukankah bertahun-tahun kita melupakan jagung? Menganggapnya remeh. Tidak level!

Tanggal 17 Juli 2008, jagung menghiasai beranda rumah Flobamora. Hari itu Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur, Ir. Esthon L Foenay, M.Si memimpin rapat koordinasi dengan para bupati/walikota se-NTT. Rapat perdana sehari setelah mereka dilantik Menteri Dalam Negeri, H. Mardiyanto di gedung wakil rakyat NTT. Gubernur Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur Esthon Foenay menyampaikan tekad mereka menjadikan NTT sebagai "propinsi jagung".

Pengembangan jagung menjadi program unggulan di sektor pertanian. Propinsi Gorontalo dalam kepemimpinan Gubernur Fadel Muhammad telah memberi bukti betapa daerah yang baru mekar itu kini tercatat sebagai penghasil jagung terbaik dan terbesar di Indonesia. Meniru yang baik bukanlah dosa. Justru itulah kebutuhan kita setelah bertahun-tahun kurang tegas dan jelas apa yang disebut sebagai program unggulan daerah NTT.

Selama ini kita terlalu sibuk mau mengurus segala program yang tidak fokus dan konsisten, sehingga hasilnya setengah-setengah saja. Tidak maksimal sehingga NTT masih saja bergumul dengan kekurangan pangan, busung lapar, gizi buruk.

Maka pengembangan jagung yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013 patut didukung. Sejatinya makanan pokok rakyat NTT adalah ubi dan jagung, bukan beras. Sudah terlalu lama kita terlena dan diperdayai oleh kebijakan yang salah. Seolah-olah pangan itu beras semata sehingga lumbung petani NTT sekarang tak lagi dipenuhi bulir-bulir jagung. Orang kampung ikut berlomba mencari beras yang harganya jauh dari jangkauan mereka.

Jagung itu tanaman rakyat. Tidak sulit mengembangkannya. Tidak rewel dan cocok dengan iklim Flobamora. Dalam satu dasawarsa terakhir, saban hari warga Kota Kupang dan sekitarnya bisa makan jagung muda bakar. Jagung muda tersedia sepanjang tahun. Tidak mengenal musim. Jagung mudah empuk itu dihasilkan para petani Oesao, Tarus dan Noelbaki. Mereka telah berubah dalam cara menanam, merawat dan menjadikan jagung bernilai ekonomis.

Artinya, kita sudah memiliki modal yang kuat. Mengembangkan jagung secara besar-besaran tinggal soal niat dan mesti terwujud dalam aksi nyata. Yang dinanti rakyat NTT adalah Rencana Aksi pemerintah propinsi dan seluruh jajaran terkait. Rencana Aksi itu penting untuk membuktikan apakah urusan jagung ini sekadar omong-omong atau aksi sungguhan?

Untuk membumikan rencana besar itu, beta sependapat dengan pandangan dua pakar pertanian dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Fred Benu dan Ir. Leta Rafael, M.Sc. Sebelum program ini dilaksanakan, diperlukan komitmen yang sama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat. Seperti ditegaskan Fred Benu, pemerintah propinsi harus didukung oleh pemerintah kabupaten/kota. Didukung eksekutif dan legislatif.

Dan, komitmen itu harus nyata terbaca dalam alokasi anggaran. Sebagai program unggulan, harus "sehati-sesuara" dari hulu sampai hilir. Genjot produksi sekaligus buka akses pasar seluas mungkin. Produksi tinggi tapi pasar lemah, berarti kita mengulang kesalahan yang sama.

Ingat jagung, terkenang kisah Kapet Mbay. Kurang apa Kapet (Kawasan Ekonomi Terpadu) Mbay yang merupakan program nasional itu? Program yang luar biasa. Ada anggaran pula. Tidak secuil jumlahnya. Ada badan pengelola yang khusus dibikin. Personelnya orang-orang pintar dan berkompeten.

Hasilnya? Tuan dan puan pun tahu. Kapet telah masuk museum sejarah! Di antara banyak faktor penyebab, salah satunya semata soal ego. Ego wilayah. Bertahun-tahun para kepala wilayah yang masuk dalam kawasan ekonomi terpadu itu tak sanggup merajut kesamaan tekad, komitmen dan aksi. Mereka begitu nyaman mengurus daerah sendiri. Otonomi daerah semakin mengaburkan tujuan, melemahkan soliditas kawasan. Atas nama otonomi daerah, tetangga tak lagi dilirik. Semua sibuk di rumahnya masing-masing. Bahkan memagari diri! Inilah pekerjaan rumah duet pemimpin NTT yang baru. (email: dionbata@poskupang.co.id)
Rubrik Beranda Kita (BETA) edisi Senin, 28 Juli 2008, halaman 1

Read more »

Membagi Ilmu Action Plan

BERSAMA para pelatih dan mentor berpengalaman di bidang public relation dan jurnalistik asal Australia dan Indonesia, saya mendapat kesempatan ikut membagi ilmu kepada 20 peserta dari berbagai institusi Kupang, tanggal 14-19 Juli 2008. Inilah kesempatan pertama bagi saya selaku mentor IASTP di NTT membagi pengetahuan dalam suatu pelatihan yang diselenggarakan IASTP III.

Materi yang saya sampaikan sangat penting dalam setiap pelatihan IASTP III yaitu tentang Action Plan atau Rencana Aksi. Saya mendapat kesempatan pada hari pertama pelatihan, Senin 14 Juli 2008 setelah pembicara tamu Magdalena Wenas. Berikut dua berita yang disiarkan Pos Kupang tentang pelatihan tersebut.

20 Peserta Ikut Pelatihan Jurnalistik IASTP III

KUPANG, PK -- Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia dalam program Indonesia Australia Specialised Training Project (IASTP) III menyelenggarakan pelatihan jurnalistik untuk aparat hubungan masyarakat (Humas) di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelatihan selama enam hari dari tanggal 14-19 Juli 2008 di Badan Diklat Propinsi NTT, Jl. Fetor Foenay Kupang itu diikuti 20 peserta. Ditemui hari Senin (14/7/2008), Kepala Biro LKBN ANTARA Kupang, Key Tokan Abdul Asis, menjelaskan para peserta pelatihan berasal dari bagian humas pemerintah propinsi, kabupaten, ormas, LSM, kalangan kampus (Unwira, UMK - Kupang), Polda NTT dan dan TNI (Korem 161 Wirasakti).

Selama enam hari, kata Asis, peserta pelatihan akan dibimbing pelatih dan mentor berpengalaman di bidang jurnalistik dan kehumasan (public relation). SPRINT Consultant sebagai training provider menghadirkan pelatih berpengalaman asal Australia, Andrew Dodd dan Marianne Kearney. Dari Indonesia antara lain Martiningsih Agung Chandra, Ignatius Haryanto dan Zainal (mentor IASTP dari LKBN ANTARA Pusat).

Pada hari pertama kemarin, panitia menghadirkan pembicara tamu yang kompeten di bidang kehumasan yakni Magdalena Wenas.

Asis menambahkan, pada hari kedua peserta pelatihan akan melakukan kunjungan lapangan. Mereka diberi kesempatan melakukan studi tentang kemiskinan, terumbu karang, abrasi, pemukiman kumuh di sekitar kawasan pantai Pasir Panjang, Oesapa Kupang.

"Para peserta juga akan menggelar simulasi konferensi pers yang akan dihadiri wartawan senior untuk mengajukan pertanyaan kepada peserta, menulis siaran pers, lobi dan bagaimana membangun hubungan dengan media massa," katanya. (osi) Pos Kupang edisi Selasa, 15 Juli 2008, halaman 10.


Peserta Pelatihan IASTP Gelar Simulasi Jumpa Pers

KUPANG, PK -- Sebanyak 20 aparat hubungan masyarakat (Humas) di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (18/7/2008), menggelar jumpa pers di hadapan para wartawan media cetak di Kupang. Jumpa pers ini digelar sekadar simulasi dalam pelatihan jurnalistik yang sedang mereka ikuti di Balai Diklat Propinsi NTT di Jalan Fetor Foenay, Kupang, yang berlangsung atas kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia dalam program Indonesia Australia Specialised Training Project (IASTP) III.

Ada empat wartawan yang hadir dalam simulasi ini, yakni Agus Sape dan Alfred Dama dari Surat Kabar Harian (SKH) Pos Kupang, Yes Bale dari Harian Pagi Timor Express dan Rudi Tokan dari Mingguan Vista Nusa. Keempat wartawan ini adalah alumni IASTP III, baik yang pernah berlangsung di Australia maupun di Kupang. Simulasi jumpa pers tersebut merupakan salah satu materi pelajaran dalam pelatihan itu.

Dalam simulasi yang berlangsung dua jam dan dalam pengawasan para mentor tersebut, para peserta dibagi dalam empat kelompok dengan isu yang berbeda- beda. Mereka membahas isu korupsi, kemiskinan, angka putus sekolah dan gender. Setiap kelompok juga menampilkan fragmen sekadar ilustrasi untuk mendukung isu yang disampaikan.

Setiap kelompok mendapat kesempatan 15 menit untuk memaparkan isu/berita hasil temuannya di lapangan dan ingin dipublikasi melalui media massa. Sementara empat wartawan yang hadir berusaha menggali lebih dalam setiap isu itu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kritis dengan gayanya masing-masing.

Setiap kelompok berusaha menjawab pertanyaan para wartawan selengkap mungkin, dan berusaha berkelit untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan.

Yes Bale dari Timex menyatakan kagum dengan cara setiap kelompok menghadapi wartawan dalam menyampaikan argumen publikasi. Hal yang sama dikemukakan Rudi Tokan dari Vista Nusa.

Alfered Dama dari Pos Kupang mengatakan, gaya para peserta menyampaikan rilis sangat baik, hanya kurang didukung dengan data yang biasanya sangat dibutuhkan wartawan untuk publikasi.
Agus Sape memuji keseriusan para peserta mengikuti pelatihan ini. Namun dia mengkritik salah satu kelompok yang menampilkan gambar-gambar minuman keras dan tidur-tiduran sebagai penyebab miskinnya masyarakat NTT.

Menurutnya, harus dicari penyebab yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan misikinnya masyarakat NTT. "Orang Eropa juga minum minuman keras dan tidur- tiduran, tapi faktanya mereka kaya dan pintar. Orang NTT banyak yang bekerja sangat keras, tapi tingkat kesejahteraannya tetap saja di bawah orang Eropa. Menurut saya harus dicari penyebab lain yang lebih tepat," kata Agus.

Kepala Biro LKBN ANTARA Kupang, Key Tokan Abdul Asis, menjelaskan para peserta pelatihan berasal dari bagian humas pemerintah propinsi, kabupaten, ormas, LSM, kalangan kampus (Unwira, UMK - Kupang), Polda NTT dan dan TNI (Korem 161 Wirasakti).

Selama enam hari, kata Asis, peserta pelatihan dibimbing pelatih dan mentor berpengalaman di bidang jurnalistik dan kehumasan (public relation). SPRINT Consultant sebagai training provider menghadirkan pelatih berpengalaman asal Australia, Andrew Dodd dan Marianne Kearney. Dari Indonesia antara lain Martiningsih Agung Chandra, Ignatius Haryanto dan Zainal (mentor IASTP dari LKBN ANTARA Pusat). (alf) Pos Kupang edisi Sabtu, 19 Juli 2008 halaman 7.

Read more »

Humas

DUA puluh orang dari berbagai instansi pemerintah, militer, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan dan perguruan tinggi berkumpul di Jl. Fetor Foenay, Kolhua-Kupang. Berkumpul, berdiskusi dan belajar sepanjang pekan di salah satu ruang sejuk Badan Diklat Propinsi NTT. Kebersamaan enam hari yang menggembirakan. Ada saat mengerutkan kening. Ada waktu terbahak-bahak. Menyadari betapa banyak kekurangan yang perlu dibenah.

Menarik sekali mengikuti jalannya pelatihan jurnalistik bagi aparat Hubungan Masyarakat (Humas) yang diselenggarakan Indonesia Australia Specialised Training Project (IASTP) III di Kupang tanggal 14-19 Juli 2008. Program ini bernaung di bawah payung kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia. Bagi publik Flobamora, terutama kalangan pemerintah, nama IASTP tentunya tidak asing lagi.

Pelatihan bertajuk Journalism for Public Relation Officers Training itu tampil beda. Beda warna, gaya dan isi dibandingkan pelatihan serupa yang pernah ada. Kekurangan tak dipungkiri tetapi peserta mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan. Demikian yang mereka tuturkan pada saat evaluasi menjelang acara penutupan Sabtu petang, 19 Juli 2008.

Sebagai mentor lokal IASTP di NTT, beta tak sanggup menolak penilaian tersebut. Senyum pun tersungging di bibir Key Tokan Abdul Asis, Kepala Biro LKBN ANTARA Kupang. Key Tokan bersama kru ANTARA Kupang adalah orang-orang yang sibuk mengurus segala sesuatu demi suksesnya pelatihan tersebut.

Sprint Consultant sebagai training provider bersama LKBN ANTARA (agen nasional dalam pelatihan di bidang jurnalistik), kali ini menghadirkan pelatih dan mentor berkompeten. Mereka pakar public relation (PR), pakar komunikasi, wartawan senior dan berpengalaman.

Berbahagialah ke-20 peserta karena tuan dan puan menerima ilmu dari orang yang tepat. Perlu disebut nama mereka di sini. Dua pelatih berasal dari Australia, Andrew Dodd dan Mariane Kearney. Pelatih dari Jakarta, Martiningsih Agung Chandra, Ignatius Haryanto dan Zainal, mentor Pusat IASTP dari LKBN ANTARA Jakarta. Martiningsih adalah staf pengajar di bidang public relation. Ignatius Haryanto sehari-harinya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) dan Direktur Program Mochtar Lubis Award yang 18 Juli 2008 lalu memberi penghargaan bagi para wartawan Indonesia yang membuat karya jurnalistik terbaik.

Tak lupa menyapa Wijanarko, Diana dan Rudi dari Sprint yang setia melayani kebutuhan pelatih dan peserta selama enam hari. Dan, Joy, penerjemah Andrew Dodd yang baru lancar menyebut kata terima kasih, bagus sekali, sampai jumpa.

Suasana menggairahkan terpancar sejak hari pertama ketika pembicara tamu Magdalena Wenas "membakar" para peserta tentang pentingnya tugas kehumasan. Wenas yang energik itu membongkar paradigma lama-- terutama di lingkungan pemerintah -- bahwa Humas itu tempat buangan. Pernyataan yang kembali ditegaskan Humas PT PLN (Persero) Wilayah NTT, Paul Bolla pada evening seminar di pinggir kolam renang Hotel Kristal-Kupang, Rabu (16/7/2008) malam.

Warna beda pelatihan IASTP III terletak pada metodenya yang inklusif dan sungguh menerapkan pembelajaran orang dewasa. Pesertalah yang aktif, bukan pelatih atau mentor. Suasana diciptakan sedemikian rupa sehingga selalu menyenangkan. Peserta bosan adalah haram hukumnya. Selama enam hari tak ada yang mengantuk di kelas. Semua terlibat aktif, baik dalam kelompok maupun tugas perorangan. Peserta juga dikejutkan dengan situasi krisis dan studi kasus sehingga mereka dituntut selalu siap untuk olah pikir dan beraksi.

Kearney, Dodd, Martiningsih dan Zainal membimbing peserta satu per satu. Mereka ikut turun lapangan ke Pantai Oeba dan Oesapa pada hari kedua pelatihan untuk melihat potret "kemiskinan NTT" dari sudut pandang beragam. Hasil studi lapangan itu menjadi bahan bagi peserta untuk dikampanyekan dalam kapasitasnya sebagai public relation atau staf humas.

Pelatihan itu juga menghadirkan empat wartawan senior yang menggugat, mengobok-obok dan menguji peserta saat simulasi jumpa pers. Luar biasa! Ke-20 peserta itu "lulus ujian" dan berhak mendapat sertifikat, suatu tanda bahwa mereka boleh pulang ke instansi atau organisasinya dengan bekal pengetahuan baru, cara berpikir dan wawasan baru.

Mudah-mudahan ke-20 peserta sungguh membawa semangat baru di tempat kerja masing-masing. Meyakinkan kepada atasan serta rekan kerja mereka bahwa tugas kehumasan itu sangat strategis karena menyangkut citra institusi. Ketika kita getol bercakap-cakap tentang akuntabilitas dan transparansi, mengemas public relation secara profesional merupakan jawabannya. Tidak bisa tidak! Ketertinggalan NTT antara lain karena fungsi public relation kita lemah dan tidak serius diurus.
Di rumah besar Flobamora, masih banyak orang berpikir tugas aparat Humas atau Infokom sekadar membuat siaran pers. Peran mereka lebih dari itu dan luas cakupannya.

Memang, tak ada jalan pintas untuk mengubah paradigma lama. Perubahan apapun butuh proses. Maka pesan penting dari pelatihan 14-19 Juli 2008 adalah Rencana Aksi. Mari beraksi mulai dari hal-hal kecil dan sederhana sebagaimana prinsip IASTP: visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi tanpa visi cuma membuang-buang energi. Untuk mengubah dunia, mulailah dengan mengubah diri sendiri dan lingkungan sekitarmu. Ayo, kawan-kawan jangan lupa Action Plan dengan kriteria SMART! * (email: dionbata@poskupang.co.id)

Rubrik Beranda Kita (BETA) Pos Kupang edisi Senin, 21 Juli 2008 halaman 1

Read more »

Saatnya Konsolidasi

PEKAN Olahraga Nasional (PON) 2008 telah berakhir 17 Juli 2008. Kontingen Propinsi Jawa Timur (Jatim) keluar sebagai juara umum PON dengan perolehan 139 medali emas, 114 perak dan 111 medali perunggu. Urutan kedua diraih DKI Jakarta dengan 122 medali emas, 118 perak dan 123 perunggu. Sedangkan tuan rumah Kalimantan Timur berada di urutan ketiga dengan koleksi 116 medali emas, 110 perak dan 115 medali perunggu.

Kontingen Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di urutan ke-24 dari 33 propinsi peserta PON 2008. NTT meraih tiga medali emas, empat medali perak dan enam medali perunggu. Tiga medali emas dipersembahkan kenshi Ana Yunita Gelu dan Juliana Toh (cabang kempo) dan Deni Hitarihun (tinju).

Medali perak direbut Yanto Fallo (tinju), Andi Samol, Tezar Ismail (kempo) dan Adriana Waru (atletik). Medali perunggu disumbangkan atlet senior Tersiana Riwu Rohi, Mery Paijo (atletik), Veronika Hakim (kempo), Roy Hamad, Dudy Baranuri (taekwondo) dan Getrudis Taek (tinju).

Di PON 2008, NTT mengirim 47 atlet dari tujuh cabang olahraga yaitu cabang kempo, tinju, pencaksilat, taekwondo, atletik, sepaktakraw dan bermotor. Cabang kempo dan tinju mempertahankan tradisi medali emas. Sedangkan cabang atletik yang selama bertahun-tahun menjadi andalan NTT untuk meraih emas di ajang PON, kali ini tidak terwujud. Cabang atletik hanya menyumbang medali perak. Prestasi NTT di PON 2004 merosot jauh dibandingkan PON sebelumnya. Di Palembang Sumatera Selatan tahun 2004, kontingen NTT berada di urutan ke-17 dengan perolehan delapan medali emas, empat medali perak, empat perunggu. Prestasi empat tahun lalu merupakan yang terbaik sepanjang sejarah keikutsertaan NTT dalam pesta olahraga multievent terbesar di Indonesia tersebut.

Perolehan medali yang sangat minim di Kalimantan Timur 2008 tentu mengecewakan meski sejak awal KONI Propinsi NTT tidak mematok target karena menyadari kemampuan para atlet yang lolos PON 2008 serta berbagai kendala selama persiapan.
Menurut pandangan kita, hasil yang diraih pada PON Kaltim 2008 menjadi bahan refleksi bagi para pengurus cabang olahraga baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, para pembina, pelatih serta para atlet sendiri. Hasil PON 2008 menunjukkan betapa daerah lain lebih baik persiapannya dan meraih prestasi memuaskan.

Langkah segera yang perlu dilakukan KONI NTT adalah mengevaluasi hasil PON 2008. Mencari tahu kelemahan dan kekurangan serta hal-hal positif yang dipetik. Selanjutnya melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini luas cakupannya. Bisa diawali dengan konsolidasi organisasi. Tidak sedikit organisasi cabang olahraga di daerah ini yang butuh penyegaran. Butuh pengurus baru yang lebih dinamis dengan program kerja sistematis dan terukur. Pengurus "cuma nama" perlu diperbarui. Adalah peran dan tanggung jawab KONI Propinsi NTT untuk mendorong terwujudnya hal tersebut.

Model pembinaan atlet setiap cabang olahraga, terutama cabang olahraga prioritas NTT, perlu dievaluasi. Boleh jadi metode pembinaan selama ini tidak cocok lagi. Diperlukan terobosan baru agar atlet-atlet NTT lebih berprestasi sampai tingkat internasional. Sejak berakhirnya era kejayaan petinju Hermensen Ballo, belum ada lagi atlet penerus langkah Hermensen Ballo.

Soal klasik yang telah berkali-kali kita singgung menyangkut perhatian terhadap masa depan atlet Flobamora. Sebagai pimpinan KONI Propinsi NTT, kita yakin Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur, Ir. Esthon L Foenay, M.Si sangat memahami kebutuhan tersebut. Mudah-mudahan kealpaan masa lalu tidak terulang. Atlet NTT yang dibina dengan susah payah hingga menjadi juara nasional, akhirnya pindah ke daerah lain karena masa depannya tidak diperhatikan di kampung sendiri.

Menyimak hasil PON 2008, kita "sakit hati" melihat sumbangan atlet NTT bagi daerah yang meminang mereka. Sebagai contoh, atlet NTT yang mutasi ke Kalimantan Timur menyumbang empat medali emas. Empat emas itu datang dari cabang atletik lewat Fery Subnafeu di nomor marathon putri. Di cabang kempo atlet asal NTT, Kamilus de Lero dan Yules Umbu Pulu masing-masing menyumbang satu medali emas. Satu emas lainnya disumbang cabang taekwondo lewat Alfred Blegur.

Selain emas, Fery Subnafeu juga menyumbang dua medali perak bagi Kaltim di nomor lari 10.000 dan 5.000 meter. Atlet asal NTT lainnya yang pada PON 2004 merebut dua emas dan satu perak bagi NTT, Oliva Sadi, menyumbang medali perak untuk Kaltim dari nomor lari 1.500 meter putri. Masih banyak atlet NTT yang membela daerah lain. Bayangkan kalau mereka membela NTT di PON 2008, perolehan medali kita tentunya lebih dari tiga emas. PON Kaltim memberi pelajaran berharga, jangan mengulang kesalahan yang sama sampai dua kali. **

Salam Pos Kupang edisi Sabtu, 19 Juli 2008 halaman 14

Read more »

Lima Pesan buat Fren

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), H Mardiyanto, Rabu (16/7/2008) bertempat di ruang sidang DPRD Propinsi NTT, melantik Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon L Foenay sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008 - 2013. Kepada Lebu Raya dan Esthon Foenay yang diangkat dengan keputusan Presiden RI Nomor 52/P/2008 tanggal 9 Juli 2008, Mendagri menitipkan lima pesan.

Lima pesan bagi pasangan yang populer dengan Fren itu, yakni harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan. Melaksanakan fungsi fasilitasi dan pengawasan dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Lebu Raya dan Esthon Foenay juga harus memberikan dukungan dalam penegakan hukum. Menjalin hubungan kerja dengan DPRD, Muspida dan semua komponen masyarakat serta melakukan konsolidasi birokrasi.

Kelima pesan ini disampaikan Mendagri dalam sambutannya seusai melantik Lebu Raya dan Esthon Foenay. Ia mengatakan, lima pesan ini dengan sengaja ia tegaskan agar Lebu Raya dan Foenay dapat membangun suatu sistem pemerintahan dan pola pembangunan yang sesuai dengan kondisi NTT sehingga membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih sejahtera.

Selain itu, Mendagri atas nama Presiden RI juga menghaturkan terima kasih kepada Piet A Tallo, S.H yang bersama Lebu Raya telah memimpin NTT selama lima tahun terakhir (2003 - 2008). Ucapan proficiat dan terima kasih juga disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu dan masyarakat NTT karena sukses menyelenggarakan Pilkada. "Ini adalah salah satu contoh demokrasi di Indonesia yang harus ditiru karena pelaksanaannya tanpa adanya protes dari para kandidat yang kalah," katanya.

Mardiyanto menyinggung kesan ketidakpatuhan para bupati atau walikota terhadap gubernur karena tidak adanya garis komando di antara mereka. "Sekarang ada kebebasan yang sering menimbulkan kesan ketidakpatuhan antara walikota/bupati dengan gubernur. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah diatur dalam UU Nomor 32. Saya minta supaya jangan jalan sendiri-sendiri tetapi saling memahami dan menghormati kewenangan masing-masing," tegas Mardiyanto.

"Sekali lagi saya ingatkan, posisi gubernur sebagai wakil pemeritah pusat di daerah harus kita jaga, karena tidak ada langkah dan kebijakan pemerintah yang diambil meninggalkan komunikasi dengan gubernur," katanya.

Tentang pengelolaan keuangan daerah, Mardiyanto menegaskan, Lebu Raya dan Foenay perlu mengutamakan belanja publik, memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja. Menurutnya, aspek ini perlu diperhatikan sebagai wujud pelaksanaan amanah dan kepercayaan yang telah masyarakat NTT berikan.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga meminta seluruh komponen masyarakat NTT mendukung Lebu Raya dan Foenay dalam menjalankan visi misi dan program kerja lima tahun ke depan. Dukungan ini, kata Mendagri, dibutuhkan agar keduanya dapat memimpin NTT lima tahun ke depan sesuai dengan cita-cita semua masyarakat NTT.
Peristiwa pelantikan yang ditandai dengan pengucapan sumpah dan kata-kata pelantikan terjadi dalam sidang istimewa DPRD Propinsi NTT, dipimpin Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe.

Acara yang berlangsung selama satu jam, dimulai pukul 09.30 Wita, disaksikan 1.000 undangan, sekitar 300 orang diantaranya menempati ruang sidang utama Dewan. Hadir mantan Menteri Tenaga Kerja pada pemerintahan Orde Baru, Drs Cosmas Batubara, mantan Gubernur NTT dr. Hendrikus Fernandez, Herman Musakabe, Piet A Tallo, S.H, Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Hotma Mangradja Pandjaitan, Gubernur Papua Barat Abraham Octovianus Ataruri, para bupati dan walikota serta wakil bupati se-NTT, anggota DPR dan DPD RI asal NTT serta mantan Ketua DPRD NTT, Daniel Woda Palle. Kebanyakan undangan duduk di kursi di luar ruangan sambil mengikuti acara pelantikan dari layar televisi.

Tepuk tangan hadirin menggema di dalam dan luar ruangan sidang tatkala Mendagri menyematkan tanda lambang burung garuda di dada kanan dan 'pin' pada kedua bahu Lebu Raya dan Foenay. Penyematan tanda lambang dilakukan setelah penandatangan berita acara pelantikan. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari Piet Tallo kepada Lebu Raya.

Acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur ini dipadukan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi NTT, Ny. Adinda Lebu Raya oleh Ketua Tim Penggerak PPK Pusat, Ny. Evi Mardiyanto, dan dilanjutkan dengan penyerahan 'memori' PKK dari Ny. Erny Tallo kepada Ny. Adinda Lebu Raya. Keseluruhan rangkaian acara itu ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT beserta istri.


Sebagaimana saat tiba, kepulangan Mendagri bersama rombongan juga dihantar dengan tarian dari berbagai etnis, seperti Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sumba dan Alor, serta atoin meto (sapaan adar) tetua adat Timor. (aca/dar)

Biodata Frans Lebu Raya
Nama : Drs. Frans Lebu Raya
TTL : Watoone, 18 Mei 1960
Istri : Ny. Lusia Adinda Dua Nurak
Anak : - Maria Yubiliani Laetare Nurak
- Karmelia Eleonoraputri Bengan Tokan

Pendidikan :
- SDK Watoona (1971)
- SMP Palugodam (1974)
- SMOA Kupang (1977)
- S1 FKIP Undana Kupang

Organisasi & Karier Politik
- Ketua Umum Senat FKIP Undana (1988-1990)
- Ketua GMNI Cabang Kupang (1991-1992)
- Ketua DPC PDI Kodya Kupang (1996).
- Sekreataris DPD PDIP NTT (1996 - 2000)
- Ketua DPD PDIP NTT (2000-2010).
- Anggota DPRD NTT (1999 - 2004)
- Wakil Ketua DPRD NTT (1999-2003)
- Wakil Gubernur NTT (2003-2008)
- Gubernur NTT (2008 - 2013)

Biodata Esthon Foenay
Nama : Ir. Esthon Foenay, M.Si
TTL : Kupang, 3 Agustus 1950
Istri : Whylmintje Jublina Elisabeth
Anak : 3 orang

Pendidikan :
- SR GMIT XI Kupang (1963)
- SMP Negeri I Kupang (1966)
- SMA Kristen Kupang (1969)
- S1 Peternakan Undana Kupang (1979)
- S2 Studi Pembangunan Satya Wacana (2002)

Organisasi dan Karier
- Ketua Perkumplan Pelajar SMA Kristen Kupang tahun 1968
- Ketua Senat Mahasiwa (1971-1972)
- Ketua Umum KODEMA Fapet Undana Kupang (1974-1975)
- Koordinator GMKI Kupang (1972-1974)
- Ketua AMPI Kabupaten Kupang (1982-1984)
- Ketua Umum Pengda PABDSI NTT (1996 - 2000)
- Ketua Harian KONI NTT (1998-2008)
- Ketua Umum IKA FAPET (2005-2009)
- Ketua Umum Pengda PERKEMI NTT (2004-2008)
- Kepala Seksi Pendidikan Mental Spiritual, Pemerintahan (1984- 1987)
- Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda NTT (1987 - 1991)
- Kepala Biro Bina Sosial Mental Spiritual Setda NTT (1991-1997)
- Direktur III Akademi Teknik Kupang (1993)
- Kepala Biro Penyusunan Program (1997-1998)
- PLH Asisten Administrasi Pembangunan Setda NTT (1998-1999)
- Kepala Bappeda NTT (1998-2003)
- Kepala Badan Diklat NTT (2003-31 Agustus 2006)

Gubernur NTT sejak 1958
1. WJ Lalamentik (1958-1968)
2. El Tari (1968 - 1978)
3. Wang Suwandi, S.H (April - Juni 1978)
4. dr. Ben Mboi (1978 - 1983), dr. Ben Mboi dan Godlief Boeky, S.H (1983 1988)
5. Hendrik Fernandez dan SHM Lerick (1988 - 1993)
6. Herman Musakabe dan Piet A Tallo, S.H (1993-1998)
7. Piet A Tallo dan Yohanis Pake Pani (1998 - 2003), Piet A Tallo dan Drs. Frans Lebu Raya (2003 - 2008)
8. Drs.Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon L Foenay, M.Si (2008- 2013)

Hasil Pilkada NTT 2008
Pilkada NTT dilaksanakan 14 Juni 2008
1. Frans Lebu Raya - Esthon Foenay diusung PDIP : 772.030 suara (37,35 persen)
2. Ibrahim A Medah-Paulus Moa diusung Partai Golkar : 711.116 suara (34,40 persen)
3. Gaspar Parang Ehok -Yulius Bobo diusung Koalisi Abdi Flobamora : 584.082 suara (28,25 persen).

Total suara : 2.067.288 suara sah.

Pos Kupang edisi Kamis, 17 Juli 2008, halaman 1

Read more »

Gubernur Tahun Emas

PASANGAN FRANS Lebu Raya dan Esthon L Foenay mencatat sejumlah sisi menarik dalam sejarah Propinsi NTT yang terbentuk pada 20 Desember 1958. Frans Lebu Raya merupakan Gubernur kedelapan bagi propinsi kepulauan yang tahun ini genap berusia 50 tahun atau merayakan Pesta Emas. Frans dan Esthon juga merupakan pasangan Kepala Daerah NTT pertama yang dipilih rakyat secara langsung. Berikut komentar, pesan, kesan dan harapan sejumlah tokoh bagi keduanya.

dr. Hendrikus Fernandez (Mantan Gubernur NTT)
Gunakan Semua Potensi

TAHUN ini memang momentum emas NTT. Sebagai Gubernur NTT kedelapan, saya mengharapkan Frans menggunakan semua potensi yang ada. Yah, masyarakatnya, sumber daya alamnya, birokrasinya. Semuanya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan NTT dan demi kebesaran Flobamora. Proficiat untuk Frans dan Esthon dan terima kasih untuk Piet Tallo. (dar)

Herman Musakabe (Mantan Gubernur NTT)
Punya Waktu untuk Warga

DALAM konteks otonomi daerah di mana pemerintah pusat telah mendelegasikan banyak kewenangan kepada Bupati dan Walikota, saya harapkan Frans dan Esthon mampu membangun komunikasi yang baik dengan semua kepala daerah. Lebih dari itu saya mengharapkan keduanya lebih banyak mempunyai waktu untuk masyarakat di pedesaan sehingga bisa membawa NTT keluar dari kemiskinan. (dar)

Cosmas Batubara (Mantan Menteri Tenaga Kerja)
Orbitkan Tokoh Nasional

PAK Frans itu bukan seorang birokrat murni seperti Esthon, melainkan sosok yang datang dari masyarakat karena lama bergerak di dunia LSM. Saya percaya beliau tahu kebutuhan masyarakat NTT. Keduanya merupakan paduan yang ideal. Pesan saya untuk keduanya dan untuk seluruh masyarakat NTT, saat ini hampir tidak kedengaran lagi tokoh-tokoh nasional dari NTT. Dahulu NTT dikenal karena tampilnya beberapa tokoh yang berkualitas. Ini barangkali perlu mendapat perhatian dari Gubernur dan Wakil Gubernur baru ini. (dar)

Abraham Atururi (Gubernur Papua Barat)
Siap Membantu

MASYARAKAT Papua Barat mengucapkan proficiat kepada seluruh masyarakat NTT karena telah memiliki pemimpin yang baru hasil Pilkada langsung pertama tingkat propinsi. Saya ingin menyampaikan pesan, kami di Papua Barat siap membantu Pemda NTT menyelesaikan masalah pengungsi dan perbatasan. Kami siap menampung masyarakat eks Timor Timur bila ada yang ingin berdomisili di Papua Barat. (dar)

Frans Umbu Datta (Rektor Undana Kupang)
Undana Dukung

UNIVERSITAS Nusa Cendana (Undana) Kupang sangat bangga karena Pak Frans dan Pak Esthon adalah alumni Undana. Tetapi, kebanggaan ini serentak tantangan bagi kami. Kegagalan keduanya adalah juga kegagalan Undana. Sebaliknya kesuksesan mereka adalah berkat bagi Undana. Kami akan memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian kami bagi keduanya. Tentu kami juga mengharapkan dukungan dari Pak Frans dan Pak Esthon bagi Undana sehingga bisa menghasilkan output yang berguna bagi seluruh masyarakat NTT. (dar)

Inche DP Sayuna, S.H, M.H (Anggota DPRD NTT)
Responsif Gender

INVESTASI yang sudah terbangun baik dengan rakyat jangan disia-siakan. Jaga kekudusan hati untuk memberi pikiran, tangan dan juga hatinya yang terbaik untuk rakyat. Mereka sudah mendapatkan legitimasi kepercayaan dari seluruh masyarakat NTT dan karena itu lepaskan sekat partai, agama dan suku serta kepentingan lain-lain yang sempit. Harus bisa menenun berbagai perbedaan dan kekuatan yang ada untuk menjadikan NTT yang kita cintai lebih baik dari hari kemarin. Secara khusus kami dari komunitas perempuan pernah membangun komitmen dan tiga kandidat gubernur jika terpilih, maka akan memperbaiki regulasi yang ada untuk menghadirkan kebijakan pembangunan daerah yang reponsif gender, dan didukung dengan anggaran yang berbasis gender. Semoga bukan lipservice. (aca)

Saleh Husin (Pengusaha/Sekjen DPP Hanura)
Menjadi Bapak Rakyat

SETELAH dilantik maka Pak Frans dan Pake Esthon harus melepas atribut partai, kelompok dan agama karena telah menjadi bapak bagi seluruh rakyat. Jika tidak maka NTT tidak bakal maju. NTT masih tergolong miskin, padahal sumber daya alamnya banyak. Laut dengan garis pantai yang panjang belum dimanfaatkan optimal, misalnya dengan budidaya rumput laut. Rumput laut jangan hanya diekspor tapi pemerintah perlu bangun pabrik pengolahan supaya ada nilai tambah, diantaranya tercipta lapangan kerja. NTT juga sebagai daerah tambang. Beri kemudahan kepada investor untuk berinvestasi. Hilangkan budaya birokrasi yang berbelit-belit. (aca)

Simon Hayon (Bupati Flores Timur)
Wawasan Interkoneksitas

SELAMA ini program yang dijalankan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri. Dan, ini dirasakan Flotim. Oleh karena itu, wawasan interkoneksitas harus dikembangkan, dimana pemerintah propinsi menjalankan fungsi koordinasi. Ada dua hal yang harus dilakukan yaitu pembangunan fisik dan jiwa. Fisik ini menyangkut infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Terkait di dalamnya sumber daya manusia. Sedangkan jiwa lebih menyangkut nilai. Pembangunan nilai diserahkan kepada kabupaten/kota karena itu terkait dengan sosial budaya masyarakat. Propinsi fokus pada apa? Mestinya punya agenda jelas karena permasalahan NTT kompleks sehingga menyelesaikannya bertahap. Propinsi mestinya memayungi dalam aspek pembangunan fisik. Dalam leadership ada konsistensi. Jadi, apa yang disampaikan sewaktu kampanye harus dikerjakan. (aca)

Pos Kupang edisi Kamis, 17 Juli 2008 halaman 1

Read more »