Nomor Urut

PEMILU 2009 masih jauh tetapi nomor urut sudah menjadi kasak-kusuk. Sumber sikut- menyikut. Sikat-menggilas. Marak meriah bersama gaung kampanye pemilu terpanjang dalam sejarah Indonesia. Dulu nomor urut disusun berdasarkan mutu diri, pengalaman, keteladanan hidup serta masa bakti. Sekarang nomor urut tergantung berapa besar kontribusimu. Buat partai!

Jangan salah, kontribusi nomor satu itu berupa uang. Tidak terlalu penting kapasitas intelektual dan integritas diri. Pengalaman berpartai pun bukan yang utama. Ada uang abang disayang. Semakin besar uang, kian besar peluang mendapatkan nomor urut favorit seturut deret hitung. Nomor satu, dua dan tiga. Empat mencemaskan. Lima dan enam di bibir jurang kegagalan menjadi Anggota Dewan yang Terhormat.

***

BANDA Aceh yang terik, 29 Juli 2008. Pukul 13.05 WIB. Bergulirlah kisah ini. Kisah nyata dari seorang sahabat asal propinsi tetangga yang berniat menjadi wakil rakyat. Dia bercerita dengan nada muram dalam perjalanan pulang dari Mesjid Baiturrahman Banda Aceh ke arena kongres XXII Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hermes Palace Hotel. Kami mengunjungi Mesjid Baiturrahman, land mark Kota Banda Aceh itu, di sela-sela rehat makan siang kongres PWI yang melelahkan.

"Bung, ternyata menyedihkan menjadi caleg (calon anggota legislatif) untuk Pemilu 2009. Nomor urut ditentukan oleh uang!" kata sahabatku itu. Dia wartawan senior salah satu harian terkemuka di Sumatera. Usianya belum genap 45 tahun. Sebagai wartawan hidupnya tidak berkekurangan. Tidak juga berlebihan alias kaya-raya. Tetapi dia ingin mencoba pengalaman baru, mengabdi sebagai wakil rakyat.

Tekadnya bulat untuk meninggalkan profesi wartawan. Dia siap meninggalkan PWI karena Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah organisasi profesi ini tegas melarang pengurus menjadi anggota partai. Sepekan menjelang keberangkatan ke Banda Aceh untuk mengikuti kongres PWI, dia melamar ke salah satu partai di kotanya. Dia bertemu ketua partai. Sang kawan langsung pening kepala mendengar angka kontribusi Rp 200 juta. Dia coba menawar. Bos partai hanya menurunkan angka sampai Rp 100 juta dengan catatan bukan nomor urut jadi. "Tidak bisa turun dari jumlah itu. Dari mana saya mendapat uang ratusan juta, kecuali jadi maling atau memeras orang?" kata sahabat itu. Buyar sudah niatnya menjadi caleg.

Transaksi nomor urut caleg! Begitulah pergumulan hari-hari ini. Besar kemungkinan terjadi juga di beranda rumah besar kita Flobamora. Kontribusi berupa uang adalah syarat mutlak. Tidak bisa ditawar. Memberi ruang kepada siapa pun untuk menyogok dan atau menyuap elite partai politik peserta Pemilu 2009 mengingat jatah nomor urut jadi yang terbatas.

Persaingan serupa itu tidak hanya berlaku di partai besar. Semua kontestan Pemilu Legislatif 2009 pasang harga sendiri-sendiri. Pasang tarif dengan standar masing-masing. Tarif kontribusi yang tidak transparan. Tidak diberi akses bagi publik untuk mengetahui. Sebagai syarat, maka setiap orang yang ingin masuk daftar caleg akan berusaha memenuhinya. Yang tidak punya uang akan berutang atau menjual harta benda.

Partai butuh uang untuk menggerakkan roda organisasi. Namun, uang kiranya bukan syarat utama. Partai memilih kader berkualitas sebagai caleg. Memiliki rekam jejak yang baik, punya komitmen terhadap kepentingan rakyat, bisa dipercaya dan kapasitas intelektualnya tidak diragukan.

Kalau semata karena kekuatan uang, maka kita akan jatuh ke lubang yang sama. Seorang preman pasar pun akan masuk nomor jadi asalkan punya uang. Hasilnya mengulang Pemilu 2004. Anggota DPR dengan kinerja mengecewakan. Gagal membawa amanat rakyat.

Setelah merebut kursi Dewan, fokus utama mereka justru mengumpulkan uang untuk bayar utang atau memperkaya diri dan kelompoknya. Apa yang menimpa sebagian elite Senayan hari- hari ini merupakan bukti betapa kita telah salah memilih wakil. Ada menteri yang kini menghitung hari, menunggu eksekusi menuju kursi pesakitan di pengadilan republik.

Kita mengeritik Orde Baru untuk perilaku koruptif eksekutif. Di zaman Reformasi, korupsi dengan telanjang dan tanpa rasa malu diperlihatkan unsur legislatif. Kultur politik Indonesia sesungguhnya tidak bergerak maju. Berputar di tempat dengan keruwetan yang sama.

Partai politik di Nusa Tenggara Timur mestinya menjadi pioner perubahan. Memberi contoh untuk praktik politik yang sehat dan elegan. Kita merindukan partai di sini tampil beda. Misalnya mengumumkan lewat media massa tentang masa rekruitmen caleg. Membuka pendaftaran resmi dengan syarat-syarat. Kalau ada syarat uang, berani menyebut angka dengan penjelasan. Bila perlu membuat fit and proper test bagi para calon. Caleg diuji secara terbuka. Hadirkan mereka, gugat komitmen dan kemampuannya secara rasional. Dari sana barulah partai menentukan calon nomor satu sampai sekian.

Jika kader partai belum mumpuni sebagai calon, tidak salah membuka ruang kepada orang luar partai untuk bergabung. Untuk Pemilu 2009 negeri ini membutuhkan semakin banyak anggota DPR dan DPRD dengan integritas baik. Dewan yang tidak korup. Anggota parlemen yang berani menggugat kebijakan yang keliru dan tidak berselingkuh di belakang layar.

Kita butuh keteladanan. Butuh legislator yang lantang berteriak tentang penyimpangan dan tidak bermain kelingking untuk kepentingan sendiri. Bukan komplotan maling teriak maling.

***
 

TATKALA melukiskan keadaan Rusia yang karut-marut dalam masa transisi kepemimpinan Presiden Boris Yeltsin, ekonom Paul Krugman (The Return of Economic Depression, 1999) memilih terminologi kleptokrasi atau negeri para maling.
Krugman melihat bagaimana hukum diperdagangkan, korupsi merajalela dan negara hampir bangkrut. Pejabat dari level terendah hingga top manajer melakukan korupsi. Hanya dalam tempo satu dasawarsa, Partai Komunis yang sempat terdepak dari gelanggang kekuasaan kembali mendominasi duma (DPR-nya Rusia).

Seandainya Paul Krugman memotret wajah Indonesia hari ini yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan Rusia di masa transisi, mungkin dia pun akan menggambarkan kita sebagai kleptokrasi, negeri para maling. Oh, semoga tidak bagi Flobamora tercinta. Ini bukan propinsi para maling. NTT ingin menjadi pioner, merekrut caleg bermutu tinggi! (email: dionbata@poskupang.co.id)

Rubrik Beranda Kita (BETA) Pos Kupang edisi Senin, 4 Agustus 2008 halaman 1
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes