dion bata
KRISIS pangan akibat gagal panen dan kini KLB gizi buruk di sejumlah daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak mengejutkan lagi. Gizi buruk bakal meledak sudah kita prediksikan sejak akhir tahun lalu. Sekarang sudah tiba saatnya dan kita lagi-lagi tidak siap dan sigap menangani. Korban jiwa akibat gizi buruk telah berjatuhan di Kabupaten Rote Ndao.
Kasus serupa telah muncul di Timor Tengah Utara awal tahun disusul Rote Ndao dan kini Kabupaten Belu. Daerah lain agaknya tidak menunggu waktu saja.
Mengapa kita melukiskan dengan kata-kata tidak siap dan sigap? Jawabannya jelas karena kita jatuh lagi ke soal yang sama. Jarum waktu seolah tak bergerak dalam hal penanganan krisis pangan yang berujung pada gizi buruk atau busung lapar di NTT. Tragedi kemiskinan ini sungguh memilukan hati.
Kita tidak menutup mata terhadap kebijakan pemerintah yang pro-rakyat miskin khususnya dalam bidang kesehatan. Dulu pemerintah menyediakan dana kesehatan untuk masyarakat miskin melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), PKPS atau sejak tahun 2005 diperkenalkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin). Program nasional ini bagus. Tujuannya sungguh menolong rakyat miskin.
Fakta yang terjadi di lapangan kita semua tahu, masih banyak keluarga miskin yang tidak memanfaatkan Askeskin. Program JPS-BK pun tidak sepenuhnya kena sasaran. Kalau hendak diurai, kita akan menemukan benang kusut yang panjang dan berliku. Hal yang sama juga terjadi pada program revitalisasi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang dicanangkan pemerintah pusat tahun lalu.
Program warisan Pemerintah Orde Baru itu panas-panas tahi ayam dilaksanakan. Hanya berjalan sesaat kemudian hilang tanpa pertanggungjawaban publik dari pemerintah. Kenyataan yang kita tangkap dari kasus gizi buruk di Rote Ndao, misalnya, masyarakat baru membawa anaknya ke Puskesmas atau rumah sakit ketika kondisinya parah. Bahkan ada yang harus dijemput paksa oleh petugas kesehatan. Setelah jatuh korban pemerintah buru-buru mengaktifkan Posyandu di berbagai tempat. Sungguh pendekatan ala pemadam kebakaran. Kalau Posyandu berlangsung konsisten kasus gizi buruk lebih mudah terdeteksi dan jatuhnya korban dapat diminimalisir.
Setiap kali menghadapi bencana kemanusiaan seperti ini kita lagi-lagi menggugat keberpihakan pemerintah daerah. Kita mempertanyakan ulang karena kita tidak melihat di mana gerangan wujud kepedulian mereka ketika membahas kebijakan daerah. Hampir tidak ada agenda aksi yang konkrit dalam mengatasi kasus gizi buruk di NTT. Coba periksa alokasi anggaran dalam APBD. Berapa persen dari total anggaran kesehatan untuk Posyandu? Apakah ada dana khusus bagi rakyat miskin melalui program lokal (di luar Askeskin atau JPS-BK) yang lebih tepat sasaran dan tidak terkendala birokrasi? Pernahkah ada kampanye lost generation di NTT yang langsung diikuti komitmen anggaran? Penguasa anggaran di daerah lebih sibuk dan peduli mengurus pos yang lain.
Fakta jemput paksa pasien gizi buruk di Rote Ndao memukul wajah kita yang telah hilang kepekaaan akan nasib orang miskin yang notabene adalah saudara-saudari kita sendiri.
Mari kita telusuri hal yang mungkin dianggap sepele ini. Pasien harus jemput paksa boleh jadi karena menolak dirujuk. Menolak karena ketiadaan uang untuk perawatan. Bukan cuma itu, ketika seorang anak dirawat dia mutlak didampingi orangtua (ayah atau ibu) atau anggota keluarga lain sebagai penjaga pasien di Puskesmas/rumah sakit. Selama perawatan mereka membutuhkan dana untuk makan-minum, uang transport, rokok, sirih pinang dan lainnya. Apalagi lama perawatan bagi pasien gizi buruk bisa lebih dari seminggu. Akan lebih lama lagi kalau penyakitnya tidak cuma kurang gizi. Nah, hal-hal semacam ini tidak ada selayaknya masuk agenda kebijakan lokal yang disokong APBD.
Kasus serupa telah muncul di Timor Tengah Utara awal tahun disusul Rote Ndao dan kini Kabupaten Belu. Daerah lain agaknya tidak menunggu waktu saja.
Mengapa kita melukiskan dengan kata-kata tidak siap dan sigap? Jawabannya jelas karena kita jatuh lagi ke soal yang sama. Jarum waktu seolah tak bergerak dalam hal penanganan krisis pangan yang berujung pada gizi buruk atau busung lapar di NTT. Tragedi kemiskinan ini sungguh memilukan hati.
Kita tidak menutup mata terhadap kebijakan pemerintah yang pro-rakyat miskin khususnya dalam bidang kesehatan. Dulu pemerintah menyediakan dana kesehatan untuk masyarakat miskin melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), PKPS atau sejak tahun 2005 diperkenalkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin). Program nasional ini bagus. Tujuannya sungguh menolong rakyat miskin.
Fakta yang terjadi di lapangan kita semua tahu, masih banyak keluarga miskin yang tidak memanfaatkan Askeskin. Program JPS-BK pun tidak sepenuhnya kena sasaran. Kalau hendak diurai, kita akan menemukan benang kusut yang panjang dan berliku. Hal yang sama juga terjadi pada program revitalisasi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang dicanangkan pemerintah pusat tahun lalu.
Program warisan Pemerintah Orde Baru itu panas-panas tahi ayam dilaksanakan. Hanya berjalan sesaat kemudian hilang tanpa pertanggungjawaban publik dari pemerintah. Kenyataan yang kita tangkap dari kasus gizi buruk di Rote Ndao, misalnya, masyarakat baru membawa anaknya ke Puskesmas atau rumah sakit ketika kondisinya parah. Bahkan ada yang harus dijemput paksa oleh petugas kesehatan. Setelah jatuh korban pemerintah buru-buru mengaktifkan Posyandu di berbagai tempat. Sungguh pendekatan ala pemadam kebakaran. Kalau Posyandu berlangsung konsisten kasus gizi buruk lebih mudah terdeteksi dan jatuhnya korban dapat diminimalisir.
Setiap kali menghadapi bencana kemanusiaan seperti ini kita lagi-lagi menggugat keberpihakan pemerintah daerah. Kita mempertanyakan ulang karena kita tidak melihat di mana gerangan wujud kepedulian mereka ketika membahas kebijakan daerah. Hampir tidak ada agenda aksi yang konkrit dalam mengatasi kasus gizi buruk di NTT. Coba periksa alokasi anggaran dalam APBD. Berapa persen dari total anggaran kesehatan untuk Posyandu? Apakah ada dana khusus bagi rakyat miskin melalui program lokal (di luar Askeskin atau JPS-BK) yang lebih tepat sasaran dan tidak terkendala birokrasi? Pernahkah ada kampanye lost generation di NTT yang langsung diikuti komitmen anggaran? Penguasa anggaran di daerah lebih sibuk dan peduli mengurus pos yang lain.
Fakta jemput paksa pasien gizi buruk di Rote Ndao memukul wajah kita yang telah hilang kepekaaan akan nasib orang miskin yang notabene adalah saudara-saudari kita sendiri.
Mari kita telusuri hal yang mungkin dianggap sepele ini. Pasien harus jemput paksa boleh jadi karena menolak dirujuk. Menolak karena ketiadaan uang untuk perawatan. Bukan cuma itu, ketika seorang anak dirawat dia mutlak didampingi orangtua (ayah atau ibu) atau anggota keluarga lain sebagai penjaga pasien di Puskesmas/rumah sakit. Selama perawatan mereka membutuhkan dana untuk makan-minum, uang transport, rokok, sirih pinang dan lainnya. Apalagi lama perawatan bagi pasien gizi buruk bisa lebih dari seminggu. Akan lebih lama lagi kalau penyakitnya tidak cuma kurang gizi. Nah, hal-hal semacam ini tidak ada selayaknya masuk agenda kebijakan lokal yang disokong APBD.
Paling tidak setiap pasien gizi buruk tersedia dana untuk penjaga mereka. Berkisar antara 1-2 orang. Apakah ini berarti memanjakan orang miskin? Bagaimana mungkin kita sebut memanjakan kalau mereka tak punya apa-apa? Di NTT program pro-rakyat serupa ini telah dijalankan LSM tertentu dan sungguh menolong orang miskin. Bahkan mereka membantu beras sampai uang transport pulang dari rumah sakit/Puskemas. Sesuatu yang patut ditiru pemerintah daerah. ** Salam Pos Kupang, 17 Maret 2008.
Posted in: Salam
