WALHI NTT Sodorkan 4 Mandat Selamatkan Lingkungan

Pimpinan Walhi NTT di Redaksi Pos Kupang

KUPANG, PK -Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Nusa Tenggara Timur sangat peduli terhadap penyelamatan lingkungan hidup. Untuk itu, WALHI NTT menyodorkan empat mandat kepada para pihak agar turut serta memelihara alam. WALHI mengilustrasikaan, jika tanah adalah daging, maka air adalah darah, gunung batu sebagai tulang, dan hutan sebagai kulit dan rambut. Merusak alam sama dengan merusak tubuh manusia.

Demikian benang merah diskusi terbatas antara Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, dengan dewan redaksi Harian Pagi Pos Kupang, Senin (27/6/2016).

Umbu menyebut empat mandat itu, yakni: pertama,  pemimpin muda yang berwawasan lingkungan, disadari bahwa lingkungan kalau rusak akan menimbulkan bencana, sehingga  WALHI  akan menciptakan aktor yang peduli. Kedua, agar kampanye yang berbunyi NTT sebagai Provinsi Kepulauan itu benar-benar tergambar lewat pengembangan potensi-potensi budaya alam bersama pemerintah. Ketiga,  menjadikan NTT = Nusa Tanpa Tambang. Keempat, konsolidasi pulau-pulau karena NTT Provinsi Kepulauan.

Terhadap keempat mandat terssebut, Pemimpin Redaksi Harian Pagi Pos Kupang, Dion DB Putra, mengapresiasi positif.  Dion menegaskan, Pos Kupang tidak menolak adanya investasi dengan memanfaatkan lahan yang ada, tetapi investasi itu hendaknya tetap menyelamatkan lingkungan. Investasi tidak boleh merusak alam yang merupakan rumah kehidupan.
Adapun program konkret dari WALHI NTT, selain membentuk kelompok-kelompok terkait penyelamatan lingkungan alam, WALHI juga mengadakan event pemilihan Kader Lingkungan dan Sahabat Lingkungan.

Umbu Paranggi mengungkapkan, pihaknya akan mengadakan pertemuan tahunan WALHI untuk membahas lingkungan. Dirinya berharap Pos Kupang ikut membantu menyadarkan masyarakat terkait penyelamatan lingkungan melalui pemberitaan.

Terhadap tawaran ini, Pemred Pos Kupang, Dion DB Putra menyambut positif. Menurut Dion, Pos Kupang akan membangun komunikasi bersama WALHI dengan saling share informasi untuk diberitakan dan  WALHI menjadi news maker. (ee)

Sumber: Pos Kupang 28 Juni 2016 hal 2

Read more »

Pungli SIM di NTT Mencapai Rp 6 Miliar

ilustrasi

KUPANG, PK - Praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum polisi diduga masih terjadi  dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Nusa Tenggara Timur (NTT) baik ketika  masih manual maupun secara online. Berdasarkan penelusuran Pos Kupang, total nilai pungli di NTT bisa menembus angka sekitar Rp 6 miliar per tahun.

Adanya pungli dalam pengurusan SIM  diakui Kepala Satuan Lalulintas Polres Kupang Kota AKP Multazam Lisendera dan Kepala Ombudsman Wilayah NTT Darius Beda Daton. Keduanya mengakui itu sesuai pengaduan dari masyarakat. Darius bahkan mengalami sendiri saat hendak memperpanjang SIM.

Penelusuran Pos Kupang selama sepekan sejak Kamis (1/10/2015) hingga Rabu (7/10/2015) di tempat pengurusan SIM Polres Kupang Kota di Jalan Nangka Kota Kupang mendapatkan indikasi tersebut.  Polanya beragam di antaranya, pemohon tidak perlu mengurus formulir di BRI tetapi diurus oknum petugas atau mampir ke loket BRI selanjutnya diurus oknum polisi, tidak mengikuti ujian tertulis dan praktek, tanpa melampirkan surat keterangan dokter.

"Bayar di BRI Rp 100.000, kalau yang Rp 150 ribu itu langsung kasih ke petugas di loket. Saya tidak mau ribet, pokoknya diminta seperti itu ya dikasih saja biar cepat beres,"  ujar seorang pria di lokasi itu Senin (5/10/2015) sekitar pukul 11.00 Wita.  
Hal yang sama dialami seorang ibu pada hari yang sama. Ibu berbaju warna kuning itu mendaftar lalu menuju loket pemeriksaan kesehatan. Setelah  mengantongi  formulir merah muda, wanita itu memasukkan dokumen ke petugas di loket pelayanan. Sekitar  30 menit kemudian, namanya dipanggil petugas  masuk ke satu ruangan dan beberapa saat kemudian dia keluar dengan memegang  SIM yang sudah dicetak.

"Di dalam loket itu bayar Rp 150 ribu, selain bayar Rp 100 ribu di BRI. Daripada ikut tes ini dan itu lebih baik bayar saja. Tadi waktu daftar sudah dikasih tahu petugas, kalau cepat bayar saja," katanya menjawab  Pos Kupang.

Pengalaman serupa  dialami pasangan suami istri  Itha dan Jimy, warga Kelurahan Kayu Putih, Kupang.  Betapa terkejutnya mereka berdua karena petugas meminta sebesar Rp 230 ribu setelah mereka membayar Rp  20.000 di loket kesehatan.
Ditemui  Selasa (6/10/2015), Kasalantas Polres Kupang Kota, AKP Multazam Lisendera, menjelaskan  rata-rata per hari ada sekitar 60 blangko SIM yang dikeluarkan untuk masyarakat sehingga dalam satu bulan atau 25 hari kerja, dibutuhkan 1.500 blangko SIM.

Seandainya 50 persen dari 60 pemohon SIM yang dikeluarkan Polres Kupang Kota dipungli maka ada 30 pemohon setiap hari. Berdasarkan beberapa pengakuan dari pemohon mereka menyetor Rp 150.000 di luar setoran wajib ke BRI Rp100.000 dan Rp 20.000 untuk biaya surat keterangan dokter, maka dalam sehari jumlah pungutan liar mencapai Rp 4.500.000 atau dalam 25 hari kerja sebesar Rp 112.500.000 atau Rp 1.350.000.000/tahun

Sementara untuk pengurusan SIM manual di  15 Polres  berdasarkan data bulan Mei, Juni dan Juli 2015 yang diterima Pos Kupang dari Dirlantas Polda NTT menyebutkan total selama tiga bulan itu sebanyak 14.885 pemohon.15 Polres itu adalah  Polres Kupang, TTS, TTU, Belu, Sumba Timur, Sumba Barat, Lembata, Flotim, Sikka, Ende,  Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Alor, Rote Ndao.

Jika dirata-ratakan maka ada 13 - 14 pemohon SIM setiap hari di masing-masing 15 Polres. Apabila 50 persen dari pemohon SIM tersebut dipungli sebesar Rp150.000 maka dalam setahun jumlah uang yang diraup Rp  4.725.000.000. Dengan demikian dugaan pungli dalam setahun untuk Polres Kupang Kota dan 15 Polres lainnya adalah  Rp 1.350.000.000 (kota) + Rp. 4. 725.000.000 (15 Polres)  = Rp 6.075.000.000

                    Korban Pungli
Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, SH  juga menjadi korban pungli saat memperpanjang SIM C, Rabu (26/8/2015) pada di mobil SIM  keliling yang parkir di perempatan  Budaran PU Kupang.

Saat itu Darius dilayani petugas yang berpakaian sipil dan seragam Polri yang meminta fotokopi KTP Darius.  Polisi itu mengatakan biaya perpanjangan SIM C  Rp 150.000. Darius komplain. Mendengar itu, petugas meminta Darius masuk ke dalam mobil SIM dan akan dilayani sesuai aturan. Namun ditolaknya karena sudah terkena pungli.  "Saya berulangkali diminta Dirlantas untuk mengurus SIM namun saya sudah tidak mau urus lagi. Biar saya tidak punya SIM, silahkan tilang saya. Daripada SIM yang saya peroleh itu karena prosedur yang tidak sesuai aturan," kata Darius.

Korban lainnya Marthen Salu, Asisten Kordinator Penghubungan Komisi Yudisial RI Wilayah NTT. Pada Kamis (26/4/2015), Marthen mengurus perpanjangan SIM. Dia mengikuti prosedur sesuai aturan. "Saya ikut prosedur dari awal, ujian praktek, naik motor simulator itu. Saya ikut semua tahapan simulasinya sampai selesai, tapi sebelum sampai di garis finis, saya menurunkan kaki. Saya dinyatakan tidak lulus. Lalu petugas minta saya ikut ujian praktik kembali 7 hari mendatang," kata Marthen.

Pada hari ketujuh dari tanggal 26 April, Marthen datang lagi untuk ujian praktik. Saat itu dia melihat ada beberapa orang tidak ke ruang ujian praktik tapi langsung ke ruang foto dan saat keluar sudah membawa SIM baru. "Saya protes kepada petugas. Kok saya harus ikut ujian praktek selama dua kali, sementara yang lainnya tidak," kata Marthen lalu menelepon Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton untuk melaporkan hal itu. 

Mendengar pembicaraan itu, seorang Polwan bertanya asal  Marthen. "Setelah saya jelaskan, Polwan itu mengatakan, kenapa bapak tidak bilang dari tadi supaya  kami bisa percepat penerbitan SIM," kata Marthen mengutip si Polwan. Marthen kecewa karena  itu mengindikasikan  pelayanan cepat hanya  dirasakan pejabat atau orang yang dikenal polisi.  (vel/jet/aly)


Centang Saja Rp 30 Juta

SENG bangunan itu berwarna coklat. Bangunan berukuran 8 x 6 meter persegi itu memiliki satu jendela di kanan yang ditutupi lembaran kaca nako. Sedangkan dua  lembaran  pintu sudah tidak utuh lagi. Setengah bagian tripleksnya sudah rusak dan pintunya diganjal menggunakan batu bata agar tidak tertutup.

Di sisi kanan pintu terdapat dua buah plat papan bertuliskan praktek dokter umum Fany Angelia Djubida yang membuka praktek dari pukul 08.00 hingga pukul 13.00 setiap hari kecuali hari minggu atau hari libur tutup.

Di bawah papan nama dokter itu terdapat sebuah papan bertuliskan tempat pengurusan surat keterangan dokter SIM.

Pada  Selasa (6/10/2015) Pos Kupang mendatangi tempat itu. Seorang pria perpakaian putih bercelana hitam duduk di kursi berwarna hijau sedang berhadapan dengan seorang pria berjaket biru. Di atas meja terdapat alat pemeriksa tensi darah, stempel, buku register dan lembaran kertas warna merah muda. Di ruang itu juga terdapat alat pengukur tinggi badan dan timbangan berat badan. Di dinding ruangan itu ditempel dua gambar berupa gambar jantung dan alat pencernaan manusia.

Di tempat inilah para pemohon SIM mendapatkan surat keterangan dokter sebagai satu dari sekian persyaratan. Beberapa pemohon yang datang tidak menjalani pemeriksaan kesehatan seperti tensi, tes buta warna, timbang berat badan dan ukur tinggi badan.  Pemohon hanya membutuhkan waktu tiga menit untuk mendapatkan selembar kertas warna merah muda bertuliskan surat keterangan kesehatan. Pemohon hanya cukup memberikan fotokopi KTP dan menjawab pertanyaan tinggi badan, berat badan lalu membayar uang administrasi sebesar Rp 20.000.

Petugas yang memberikan surat keterangan dokter itu menolak ketika dikonfirmasi Pos Kupang terkait standar pemeriksaan hingga pungutan Rp 20.000. Ia meminta menanyakan perihal itu kepada dokter Fany yang membuka praktik pemeriksaan di tempat itu. Ia pun menolak memberikan nama lengkap dengan dalih tidak memiliki kewenangan menyampaikan informasi kepada wartawan.

Dokter Fanny yang dihubungi Pos Kupang via telpon selulernya, Selasa (6/10/2015) keberatan dikonfirmasi terkait persoalan penarikan jasa pemeriksaan kesehatan dan standar operasional pemeriksaan untuk pemohon SIM. Di ujung telpon, dr. Fanny mengaku saat itu masih mengikuti prajabatan di Bali. Ia meminta Pos Kupang mengkonfirmasi persoalan tersebut langsung kepada Kabid Dokkes Polda NTT, AKBP Moh Haris selaku atasannya.

Kabid Dokkes Polda NTT, AKBP Moh Haris yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2015), mengatakan, pemeriksaan terhadap pemohon SIM tidak harus dilakukan dokter, terkecuali si pasien berada di rumah sakit maka pemeriksaan harus dilakukan dokter.

Haris mengatakan penunjukan dokter itu dari Biddokes lantaran menggunakan fasilitas RSB Bhayangkara. Sejatinya Biddokes Polda NTT hendak membangun klinik kecil untuk periksa kesehatan pemohon SIM tetapi terkendala anggaran.
Ia mengatakan prosedur pemeriksaan harus dilakukan dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tensi darah dan test bebas buta warna. Semua prosedur itu harus dilakukan tanpa terkecuali.

Ditanya tidak ada fasilitas test buta warna pada pemohon SIM di ruang pemeriksaan kesehatan, Haris mengatakan, semestinya fasilitas itu ada. Bila tidak ada ia akan menegur dokter atau perawat yang bertugas. Pasalnya test bebas buta warna sangat penting untuk pemohon SIM. Pemohon SIM yang buta warna tidak mungkin diberikan SIM lantaran tidak bisa membedakan warna.

Menyoal penarikan jasa pemeriksaan sebesar Rp 20.000, Haris menjelaskan, dana itu sebagai dana operasional bagi dokternya. Ia menyatakan ada aturan yang mengatur penarikan  uang jasa pemeriksaan kesehatan tersebut.

Bila mengacu pada data yang disampaikan Kasatlantas Polres Kupang Kota rata-rata  setiap hari menerbitkan 60 SIM, maka jumlah surat keterangan kesehatan yang diterbitkan juga 60 lembar. Dengan demikian dari surat keterangan dokter saja sudah dikutip dari para pemohon  Rp 30.000.000/bulan.

Haris menjelaskan sebenarnya pemohon bisa meminta surat keterangan kesehatan ke puskesmas atau dokter praktik lain. "Tadi kami datang bawa surat keterangan dokter dari Puskesmas Air Nona, tapi ditolak. Katanya harus urus di sini, tapi waktu ke sana tidak diperiksa. Petugas hanya centang formulir yang sudah ada terus kita bayar Rp 20.000," demikian seorang pemohon SIM di lokasi tersebut. (aly/jet/vel)

APA KATA MEREKA

Dian Lenggu
PUNGLI saat mengurus SIM sudah biasa. Tawaran bayar lebih untuk mempercepat SIM terbit itu bisa dari masyarakat atau dari oknum petugas. Jadi ada simbiosis mutualisme sehingga susah diberantas.

Helmid
SAYA sudah dua kali mengurus SIM. Saya lihat memang ada indikasi sengaja tarik ulur yang membuat pemohon jenuh. Akhirnya pemohon mau memberi uang  lebih biar SIM cepat terbit.  (vel)

NEWS ANALYSIS
Darius Beda Daton, SH, Kepala Ombudsman NTT

Takut Dipersulit

PUNGUTAN liar atau pungli  sering terjadi di tempat pembuatan Surat Izin mengemudi (SIM) Polresta Kupang. Kami sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik, selama setahun terakhir ini sudah banyak menerima laporan dari masyarakat yang menjadi korban baik secara tertulis, SMS dan telepon.

Ada sekitar 40-an laporan secara lisan dan hanya sedikit yang dilaporkan secara tertulis. Bahkan saya sendiri nyaris kena pungli oleh oknum di kendaraan SIM keliling saat hendak mengurus perpanjangan SIM C. Umumnya masyarakat enggan melaporkan pungli secara tertulis ke Ombudsman NTT karena mereka takut dipersulit di kemudian hari. Dan terhadap pengaduan masyarakat itu, saya langsung menindaklanjutinya berkoordinasi dengan pihak terkait.

Saya berulangkali kordinasi dengan Kasatlantas Polresta Kupang, Dirlantas Polda NTT, Irwasda hingga Kapolda NTT. Bahkan Ombudsman sudah mengirimkan surat sebanyak tiga kali kepada Kapolda NTT untuk menyikapi aksi pungli di tempat pembuatan SIM.

Saya kritisi dan menduga praktik pungli itu sebenarnya terjadi secara sistemik. Saya sangsi jika perbuatan oknum polisi di lapangan itu tanpa diketahui atasannya.
Namun, para petinggi Polri menegaskan secara institusi Polri, mereka tidak pernah memerintahkan petugas di loket SIM melakukan pungutan lebih dari ketentuan tarif SIM yang diatur dalam PP Nomor 50 tahun 2010 tentang Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP). Itu yang selalu dikatakan para petinggi Polri di NTT.

Pertanyaannya, jika tidak pernah memerintah, kenapa terus saja terjadi pungli oleh oknum anggota di loket pembuatan SIM? Padahal jika Kapolda langsung turun tangan, memerintahkan stop pungli, maka saya yakin, praktik pungli itu tidak akan terjadi lagi. Tapi kalau masih terjadi, berarti ada apa?

Pungli yang terjadi itu beragam modus dan nilainya berbeda untuk setiap orang. Misalnya, untuk perpanjangan SIM C, sesuai aturan perundangan bayar hanya Rp 75.000 namun kenyataan dipungut hingga Rp 150.000 atau lebih. Begitu pula saat mengurus  baru SIM C dari yang seharusnya hanya Rp 100.000 bisa dipungut hingga R 200.000 atau Rp 280.000 hingga lebih. Belum lagi  SIM untuk roda empat.

Belum lagi pemeriksaan dokter yang tidak ditangani langsung dokter yang namanya tertulis pada surat keterangan dokter itu. Namun, pemeriksaan bukan dilakukan dokter. Dalam surat terahir saya kepada Kapolda NTT, saya sudah menegaskan agar masalah pungli SIM i segera dihentikan. Jika tidak, Ombudsman akan membawa persoalan ini dalam rakor di Mabes Polri bulan Desember 2015.

Pungli yang dilakukan oknum Polisi itu menjadi pembelajaran buruk bagi penegakan hukum di masyarakat. Bisa saja masyarakat tidak lagi patuh terhadap hukum karena melihat langsung buruknya perilaku aparat penegak hukum.

Saya berharap masyarakat berpartisipasi untuk bersama-sama memerangi pungli. Ombudsman punya nomor telepon pengaduan 085239018829, 081337190903, 085239092872 dan 08123788320. Jika mengalami pungli di tempat pembuatan SIM atau di tempat pelayanan umum lainnya, silahkan adukan dengan cara sms atau telepon ke nomor tersebut. Kami akan merahasiakan nama jika ada yang tidak mau menyebutkan namanya. (vel)

Tips Agar Tidak Dipungli

1. Bawa Persyaratan lengkap
2. Ikuti prosedur yang ada
3. Tolak ketika dimintai biaya tambahan
4. Jika ada oknum yang pungli, laporkan ke Kasatlantas Polres Kupang Kota
4. Atau sms atau telepon Ombudsman NTT
    08123788320, 085239018829, 081337190903, 085239092872 .

Sumber Pos Kupang 19 Oktober 2015 (edisi khusus Reborn)

Read more »

Cegah Pemalsuan Ubi Nuabosi

Ubi Nuabosi di Pasar Mbongawani Ende (2015)

ENDE, PK -- Dinas Pertanian, Peternakan dan Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Ende berencana membangun pasar tani di Nuabosi, Kecamatan Ende, untuk memasarkan produk-produk pertanian dari Nuabosi, khususnya ubi nuabosi yang menjadi ikon makanan khas Kabupaten Ende.

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian, Peternakan dan Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Ende, Ir. Marianus Alexander, mengatakan hal itu di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2015).

Marianus mengatakan, tujuan pembangunan pasar tani di Nuabosi agar para petani langsung menjual ubi nuabosi di daerah itu sehingga mencegah kemungkinan terjadinya pemalsuan produk ubi nuabosi oleh oknum warga.  "Dengan pasar tersebut para petani langsung menjual ubi nuabosi kepada para pembeli yang datang membeli langsung ubi nuabosi yang telah tersedia di pasar tani," katanya.

Marianus mengatakan, pihaknya sedang mengajukan proposal ke Kementerian Pertanian RI terkait rencana pembangunan pasar tani di Nuabosi. Diharapkan dapat disetujui sehingga keberadaan pasar tani itu bisa terealisasi.

Selain rencana pembangunan pasar tani, Marianus juga mengharapkan sebaiknya di Pasar Mbongawani, Ende yang selama ini menjual ubi nuabosi diberi lapak tersendiri sehingga memudahkan warga yang hendak membeli, dan menghindari kemungkinan terjadinya pemalsuan.

"Kalau soal lapak itu menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ende," kata Marianus. Mengenai wacana ubi nuabosi menjadi verietas unggulan nasional, Marianus mengatakan, sebagai warga Ende ia senang karena salah satu produk khas asal Kabupaten Ende mendapat apresiasi khusus di tingkat nasional.
"Setelah pisang beranga, kini ubi nuabosi menjadi verietas unggulan nasional. Kita berharap agar hal itu bisa terwujud," kata Marianus.

Dikatakannya, wacana penetapan ubi nuabosi menjadi varietas nasional diusulkan Dinas Pertanian NTT bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana Kupang. "Sudah hampir lima tahun dilakukan penelitian oleh Undana Kupang yang akan diakhiri dengan seminar dalam waktu dekat," kata Marianus.

Terkendala Lahan
Mengenai pengembangan ubi nuabosi ke depan, Marianus mengatakan, selain dikembangkan oleh para petani di Nuabosi, direncanakan akan dikembangkan diluar daerah. "Saat ini memang belum ada lahan ujicoba khusus untuk proyek percontohan Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Namun ada upaya menanam ubi nuabosi di luar Nuabosi meskipun belum dalam skala besar," kata Marianus.
Untuk pengembangan ubi nuabosi, saat ini masih dilakukan sendiri oleh masyarakat di lahan-lahan pertanian yang terkadang bercampur dengan tanaman jenis lain, seperti kacang-kacangan dan jagung.

Marianus mengatakan, saat ini proses pengembangan ubi nuabosi terkendala lahan. Para petani di Nuabosi selain membutuhkan lahan untuk menanam ubi nuabosi juga untuk menanam tanaman perdagangan yang lebih menjanjikan untuk mendapatkan uang seperti kopi atau cengkeh.

"Masyarakat lebih memilih menaman cengkeh atau kopi yang lebih mendatangkan uang dalam jumlah besar dibandingkan ubi nuabosi. Karena itu kami mendorong agar masyarakat kembali menanam ubi nuabosi, apalagi akan ditetapkan menjadi verietas nasional," kata Marianus. (rom)

Pemerintah Bantu Pemasaran

SALAH seorang petani, Petrus Mite, saat ditemui di Nuabosi  merasa senang mendengar informasi bahwa ubi nuabosi bakal ditetapkan sebagai verietas nasional karena keberadaan ubi tersebut semakin dikenal dan diakui di tingkat nasional. "Itu merupakan suatu kebanggaan, tidak saja bagi warga Nuabosi tapi juga bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ende dan NTT," kata Petrus.

Petrus berharap agar pemerintah tidak sekedar membiarkan petani di Nuabosi berdiri sendiri dalam mengembangkan ubi tersebut tapi ikut membantu para petani.  "Kalau bisa pemerintah membantu pengembangan pemasaran sehingga  ekonomi masyarakat semakin meningkat seiring penetapan ubi nuabosi menjadi varietas nasional. Jangan ketika ubi nuabosi ditetapkan menjadi varietas nasional, kehidupan petani tetap sama saja seperti sebelumnya," kata Petrus.

Dia juga meminta pemerintah memperbaiki  jalan dari Kota Ende menuju Nuabosi, karena saat ini kondisi jalan tersebut rusak parah. "Kalau kondisi jalan sudah baik, masyarakat akan datang langsung ke Nuabosi untuk mendapatkan ubi nuabosi sehingga memperlancar proses penjualan ubi nuabosi oleh masyarakat menuju ke Kota Ende," kata Petrus.

Pemkab Ende, demikian Petrus, juga diminta membangun lapak khusus di dalam Pasar Mbongawani sehingga para pembeli bisa langsung membeli ubi tanpa ditipu oleh oknum-oknum tertentu yang terkadang memalsukan ubi nuabosi.

Informasi yang diperoleh Pos Kupang dari Anggota DPRD NTT, Yucundianus Lepa, wacana penetapan ubi nuabosi menjadi varietas nasional merupakan hasil kerja sama Dinas Pertanian NTT dengan Universitas Nusa Cendana (Undana).

Proses menuju penetapan itu dilakukan lima tahapan kegiatan, yakni tahap pertama berupa identifikasi jenis ubi yang meliputi jenis terigu, jenis tana Ai  dan jenis toko reko. Tahap kedua berupa pengujian varietas yang dilakukan di tiga kabupaten meliputi Kabupaten Ende, Sikka dan Kabupaten Kupang. Dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa ubi jenis terigu yang lebih unggul. Sementara pada tahap ketiga berupa nilai rasa yang pada akhirnya diketahui bahwa ubi nuabosi memiliki nilai rasa tersendiri. Sedangkan tahap keempat dan kelima berupa seminar.

Yucun berharap agar ketika sudah ditetapkan menjadi varietas nasional, pemerintah berkewajiban mengembangkan ubi nuabosi minimal 50 hektar setiap tahun. Untuk mencapai hal tersebut tidak mudah kalau hanya dikembangkan di nuabosi. Diharapkan agar keberadaan ubi nuabosi bisa dikembangkan diluar nuabosi. (rom)

Pengaruh Faktor Lingkungan
DOSEN Faperta Undana, Ir. IG. B. Adwita Arsa, MP  yang melakukan penelitian terhadap keberadaan ubi nuabosi mengatakan, cita rasa ubi nuabosi dipengaruhi faktor lingkungan. Untuk ubi nuabosi, selain faktor unsur hara dan tekstur tanah, juga pengaruh suhu. Faktor tersebut mempengaruhi kualitas dan cita rasa ubi.

"Kalau ditanam di Kupang dan Maumere yang suhunya lebih panas dari di Nuabosi, rasa gurihnya menjadi kurang. Tekstur tanah yang sesuai untuk ubi nuabosi adalah tekstur lempung berpasir, seperti di Nuabosi. Kalau di Kupang tekstur tanah lempung berliat, sehingga perkembangan ubi kurang baik. Kadar Zn dan P kemungkinan juga menjadi penentu kualitas cita rasa ubi. Jadi faktor penentunya berinteraksi antarfaktor tersebut," katanya.

Mengenai pelaksanaan penelitian, Ir. IG. B. Adwita Arsa, MP yang dihubungi dari Ende, Rabu (1/4/2015), mengatakan, penelitian tahap awal dimulai dengan mencari varietas lokal yang dominan diusahakan petani di daerah Nuabosi. Dikatakannya, ternyata ada tiga varietas lokal, yaitu terigu, tana ai dan toko reko. Ketiga varietas ini diuji daya adaptasi dan kualitas ubinya pada tahap penelitian berikutnya, dan yang dipilih dari tiga varietas tersebut  adalah varietas terigu, karena cita rasa lebih gurih dan hasil lebih tinggi, lebih tahan penyakit bercak daun, walaupun umur panen lebih lama daripada tana ai.

Untuk bisa dilepas sebagai varietas, maka varietas terigu perlu dikembangkan lebih lanjut. Rencananya itu dilakukan tahun ini.

Tim dari Undana Kupang yang melakukan penelitian, yakni Ir. A S S Ndiwa, MP dan Ir. Yosep Seran Mau, M.Sc, PhD,  Ir. IG. B. Adwita Arsa. Mereka mengatakan, kegiatan pelepasan varietas lokal sebagai varietas unggul oleh P2VT Badan Benih Nasional dikenal sebagai program pemutihan varietas. Maksudnya supaya varietas lokal yang sudah ditanam petani dapat disertifikasi (diberi label, Red) oleh BPSB NTT setelah mendapat SK pelepasan dari Menteri Pertanian, sehingga kualitas stek dapat terus dipertahankan oleh masyarakat. (rom)

Sumber: Pos Kupang 4 April 2015 halaman 13

Read more »

Ubi Nuabosi Jadi Verietas Nasional

Ubi Nuabosi di Pasar Mbongawani Ende (2015)

ENDE, PK -- Ubi nuabosi yang selama ini menjadi ikon makanan asal Kabupaten Ende karena rasanya yang khas akan menjadi verietas nasional. Menurut rencana, penetapan ubi nuabosi sebagai varietas nasional dilakukan pada Agustus 2015.

Anggota DPRD NTT, Yucundianus Lepa, mengatakan hal itu saat bertatap muka dengan para pimpinan badan dan dinas maupun bagian dalam lingkup Pemkab Ende, di Aula Lantai II Kantor Bupati Ende, Senin (30/3/2015).

Anggota DPRD asal Kabupaten Ende ini mengatakan, sesuai informasi yang dia terima, Pemkab Ende telah mengusulkan ubi nuabosi ke Departemen Pertanian RI untuk ditetapkan sebagai salah satu varietas nasional.

Sebagai orang Ende, jelas Yucundianus, ia merasa bangga karena salah satu produk Ende ditetapkan menjadi verietas nasional. Dengan telah ditetapkannya sebagai verietas nasional maka secara nasional mengakui menjadi makanan khas nasional. Dengan demikian, meskipun ada ubi lain dari daerah lain tapi ubi nuabosi tetap menjadi yang paling baik. "Tidak ada daerah lain yang mengklaim keberadaan ubi nuabosi," kata Yucundianus.

Yucundianus mengatakan, setelah ditetapkan menjadi verietas nasional diharapkan pemerintah setempat maupun masyarakat agar memperluas area ubi nuabosi sehingga keberadaan ubi tersebut bisa semakin dikenal di tingkat nasional.
Untuk mendukung keberadaan ubi nuabosi, jelas Yucundianus, pada Tahun Anggaran (TA) 2015 akan ada alokasi dana perbaikan ruas jalan Ende menuju Nuabosi dari APBD NTT.

Saat ini kondisi ruas jalan menuju Nuabosi di Kecamatan Ende sangat memrihatinkan karena dalam keadaan rusak sehingga mempengaruhi arus transportasi warga menuju Nuabosi maupun sebaliknya.

Diharapkan dengan kondisi ruas jalan yang semakin baik maka mobilitas masyarakat menuju ke Nuabosi akan semakin baik dibandingkan dengan saat ini.
"Sebentar lagi ubi nuabosi ditetapkan menjadi verietas nasional. Agar keberadaan ubi nuabosi semakin dikenal serta mempermudah proses pemasaran maka ruas jalan ke daerah tersebut harus diperbaiki," ujarnya. (rom)

Sumber: Pos Kupang 31 Maret 2015 hal  13

Read more »

Suling dan Sowito Terdengar Lagi di Nagekeo

ilustrasi

Suling, sowito, bombardom kembali mempunyai tempat terhormat setelah puluhan tahun tenggelam dan nyaris tak terdengar.

Aneka alat musik dari bambu ini muncul di Festival Tari dan Musik Bambu yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nagekeo di Lapangan Berdikari Danga, Selasa (11/8/2014) malam.

Alat musik bambu yang merupakan warisan para leluhur di daerah itu mampu menghasilkan nada-nada indah dan menghipnotis para penonton yang memadati lapangan Berdikari Danga malam itu. Alunan nada-nada indah dari alat musik bambu juga mampu mengiringi gerakan tarian ja'i dan dero.

Bupati Nagekeo, Elias Djo dalam sambutannya pada acara pembukaan Festival Tari dan Musik Bambu, Selasa malam, mengatakan, beberapa alat musik tradisional yang terbuat dari bambu hampir tidak pernah lagi terdengar. Padahal alat musik leluhur ini, kata Elias, harus dilestarikan agar tidak punah.
Boi doa, suling genang dari bulu, gu genga, sowito,

Bombardom, lanjut Elias, merupakan alat musik bambu warisan leluhur yang mampu membentuk nada-nada indah. Elias mengungkapkan, perkembangan zaman dewasa ini telah menggeser nilai-nilai tradisonal yang akhirnya mengancam tradisi masyarakat Nagekeo yang diwariskan secara turun temurun sekaligus mengantar berbagai kearifan lokal menuju ambang  kepunahan. "Pemerintah menaruh perhatian yang serius terhadap masalah ini dan terus berupaya untuk tetap menghidupkan budaya lokal meskipun harus berjuang keras karena digempur oleh budaya modern," kata Bupati Elias Djo.

Dikatakan Elias, para leluhur di daerah itu telah mewariskan seni budaya dalam bentuk nyanyian, tari-tarian, ungkapan adat, permainan wayang serta peralatan musik lainnya dengan berbagai bentuk dan jenis.

"Seni yang diturunkan dari generasi ke generasi lagi mengalami distorsi karena pola warisannya secara lisan. Padahal kita membutuhkan seni budaya kita yang asli sebagai hasil karya para leluhur kita yang harus kita lestarikan. Salah cara untuk melanggengkan seni budaya kita yang dicintai oleh kalangan muda yakni melalui festival seni budaya seperti ini," demikian Elias.

Elias menuturkan, seni pada dasrnya ungkapan rasa seseorang atau sekelompok orang yang dapat diwujudkan dalam gerak, tari, nyayian dan  musik yang berbau adat dan budaya dari kelompok itu.

Komponen-komponen tersebut, kata Elias,  sesungguhnya membahasakan suatu maksud yang berhubungan dengan etika, moral dan tata krama, menceritakan sesuatu mengenai kebijaksanaan dan kearifan lokal suati komunitas atau etnis budaya tertentu. Kalau demikian, kata Elias,  sangat tepat bila pemerintah dan seluruh komponen masyarakat senantiasa mengedepankan dan terus menerus menggarisbawahi pembangunan berbasis iman dan budaya.

Warisan leluhur pada masing-masing klaster budaya, katanya,  selain memberi warna tertentu dari suatu komunitas budaya, juga sebagai pembangkit semangat dan spirit generasi penerus yang berdampak pada derajat sosial ekonomi, sekaligus sarana hiburan yang menyenangkan. (dea)

Sumber: Pos Kupang 14 Agustus 2014 hal 13

Read more »

Adonara, The Killer Island

Adonara (istimewa)

KISAH perang tanding antara suku Lewonara dan Lewobunga di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, masih mengihiasi halaman depan sejumlah media cetak lokal yang terbit di Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan November 2012 ini.

Kisah perang tanding antara dua suku bersaudara di wilayah Kecamatan Adonara Timur itu berawal dari klaim kepemilikan tanah ulayat yang selama ini ditempati warga dari suku Lewobunga.

Suku Lewonara tetap mengklaim bahwa lahan yang ditempati suku Lewobunga untuk membangun pemukiman dan berladang adalah milik mereka. Klaim tersebut tidak diterima oleh warga suku Lewobunga.

Bagaimana untuk membuktikan kebenaran hak kepemilikan tanah tersebut? Jalan yang ditempuh untuk mencari kebenaran adalah melalui pertumpahan darah. Maka bergolaklah perang tanding antara kedua suku tersebut dari awal Oktober dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Perang tanding antara kedua suku di Adonara tersebut, tidak menggunakan strategi perang gerilya atau perang modern, tetapi langsung ke arena yang telah disepakati sebagai lokasi perang tanding. Mereka sendirilah yang menentukan hari dan tanggal untuk bertarung di arena yang ditentukan tersebut.

Kedua belah pihak membawa senjatanya masing-masing, seperti parang, tombak serta anak panah. Siapa yang lebih dahulu melepaskan anak panah dari busurnya maka hal itu sebagai isyarat bahwa perang segera dimulai.

Seorang misionaris asal Belanda Ernst Vatter dalam bukunya "Ata Kiwan" yang terbit pada 1932 melukiskan Adonara adalah Pulau Pembunuh (Killer Island).

Dalam bukunya itu, Vatter menulis "Di Hindia Belanda bagian timur tidak ada satu tempat lain di mana terjadi begitu banyak pembunuhan seperti di Adonara. Hampir semua pembunuhan dan kekerasan, penyerangan dan kejahatan-kejahatan kasar lain, yang disampaikan ke Larantuka untuk diadili, dilakukan oleh orang-orang Adonara".

Lamber Mean Tokan, salah seorang putra Adonara yang juga staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang mengamini pandangan yang dikemukakan Ernst Vatter tersebut.

"Vatter melihat langsung apa yang terjadi pada saat itu di Pulau Adonara. Dan, sampai sekarang masih juga terjadi. Ini sebuah kisah nyata yang meligitimasi Adonara sebagai Pulau Pembunuh," katanya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang juga putra asli Adonara dengan tegas mengatakan "Apa yang kita banggakan dengan sebutan Adonara sebagai Pulau Pembunuh?".

"Kita sudah berada pada zaman berbeda, sehingga semua persoalan yang terjadi tidak harus diselesaikan dengan pertumpahan darah. Perang tanding antara suku Lewonara dan Lewobunga harus segera diakhiri," katanya menegaskan.

Gubernur Lebu Raya kemudian menunjuk dan mengutus beberapa tokoh Adonara yang ada di Kupang untuk memediasi kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Tim mediasi dari Kupang tersebut dipandang sukses dalam menjalankan misinya, karena berhasil mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan genjatan senjata.

Gubernur NTT bersama beberapa tokoh adat di Pulau Adonara dan Larantuka dilibatkan dalam upaya perdamaian tersebut. Semua pihak sepakat untuk mengakhiri peperangan. Adonara kembali tenang. Tak ada lagi perasaan takut di antara kedua kubu yang bertikai.

Namun, pada 13 November 2012, Adonara kembali membara. Warga suku Lewonara yang turun ke wilayah sengketa untuk menentukan batas-batas kepemilikan lahan, justru diserang oleh warga dari suku Lewobunga.

Seorang tewas dalam insiden tersebut. Belasan orang lainnya mengalami luka-luka, serta sejumlah kendaraan dibakar massa pada saat itu. Kapolda NTT Brigjen Pol Ricky HP Sitohang turun langsung ke arena perang untuk menenangkan massa.

Misi yang diemban jenderal polisi berbintang satu itu adalah menyita senjata tajam milik warga kedua suku yang diduga dijadikan sebagai alat untuk berperang, seperti parang, tombak dan anak panah.

Adonara dilukiskan banyak pihak bagai "api dalam sekam". Artinya, sewaktu-waktu mudah meledak jika terjadi gesekan-gesekan, meski aparat kepolisian sudah maksimal menjalankan tugas perdamaian di Pulau Adonara.

Paul Ardnt, seorang etnografer yang juga misionaris asal Polandia juga menceriterakan soal keganasan di Pulau Adonara. Sejak era 1900-an, kata dia, nama Adonara sudah dikenal oleh para misionaris dan bangsa Eropa yang singgah ke Flores.

"Misionaris dari Eropa mengenal Adonara bukan karena keindahan alam atau kecerdasan masyarakatnya, tetapi karena kekejaman dan berbagai tindak kekerasan yang terjadi di sana," katanya.

Vatter dan Ardnt dalam berbagai bukunya, memberi perhatian yang besar terhadap Adonara. Menurut Ardnt perang di Adonara dilakukan dengan cara yang sangat kejam, mereka saling membunuh dengan memotong bagian tubuh lawan.

Masyarakat Adonara diceritakan sangat temparamen, masalah-masalah kecil seperti saling ledek dapat memicu perkelahian yang berujung pembunuhan.

Demon dan Paji

Berdasarkan hasil kajian ilmiah kedua misionaris tersebut, kisah pembunuhan sadistis di Pulau Adonara bermula dari peran dua tokoh di pulau tersebut, yakni Demon dan Paji.

Dua tokoh inilah yang konon memicu perang di tanah Adonara. Singkatnya, Demon dan Paji adalah sebuah folklore yang ada di Adonara entah sejak kapan.

Demon dan Paji adalah saudara kandung, tetapi mereka memiliki perbedaan karakter yang acap kali menimbulkan perselisihan, hingga sampai suatu saat mereka bertengkar hebat dan kemudian Paji melarikan diri ke Pulau Adonara, sementara Demon tetap di wilayah asal mereka, Larantuka.

P.Rud Rahman dalam tulisannya tentang Para Dewa Suku Primitif di Timur Laut India Muka (Gottheiten der Primitivstamme im nordostlichen) menceritakan adanya folklore dari suku Munda di India yang ternyata mirip juga dengan cerita Demon dan Paji serta kesamaan adat istiadat.

Menurut orang Demon di Adonara Barat, darah manusia harus membasahi bumi sebagai kurban agar hujan turun. Hal ini bertolak dengan orang Paji yang tidak membawa kurban untuk tanah/bumi. Hal ini juga dapat ditemui di Munda, terdapat dua kelompok yang berlainan, yang satu mempersembahkan darah manusia kepada bumi, yang satu tidak.

Ada banyak kesamaan-kesamaan lain yang terdapat dari kedua daerah ini, terutama dari segi linguistik. Apakah pernah ada interaksi dari dua suku yang terpisah begitu jauh hingga memiliki banyak kesamaan? Semua masih dalam tanda tanya, karena belum ada literatur pun yang mengungkap tentang kisah tersebut.

Adonara hanyalah sebuah pulau kecil yang terletak di bibir pantai Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur di ujung timur Pulau Flores yang hanya dibatasi Selat Gonzalo seluas 300 meter yang terkenal dengan arus lautnya yang ganas itu.

Di sebelah timur, berbatasan dengan Pulau Lembata, sebuah pulau yang terkenal dengan Kampung Lamalera yang memburu ikan Paus dengan cara tradisional menggunakan tombak. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Pulau Solor, dan di utara langsung berhadapan dengan laut flores yang sangat kaya akan biota lautnya.

Adonara yang dilukiskan sebagai "Killer Island" masa lalu, kembali menyeruak dengan ungkapan serupa setelah munculnya kasus perang tanding antara suku Lewonara dan Lewobunga.

Namun, Gubernur NTT Frans Lebu Raya dengan tegas mengatakan "Apa yang dapat kita banggakan dengan sebutan seperti itu (Killer Island)? Kita telah berada di zaman yang berbeda".

"Setiap persoalan yang muncul di Tanah Adonara tidak harus diselesaikan dengan mengangkat parang dan tombak, tetapi harus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan muncul seperti dalam kasus perang tanding antara suku Lewonara dan Lewobunga," kata Lebu Raya. (Laurensius Molan/ANTARA)
Sumber: Kompas.Com

Read more »

Angin Ende dan Sedapnya Goragosa

Ende, Flores

GORAGOSA adalah sejenis rumput alang-alang. Goragosa yang menjadi bumbu dasar masakan Flores tempo dulu itu hadir kembali sebagai bumbu santapan nikmat di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur.

Angin malam Kota Ende mengantar kami memasuki rumah panggung berdinding kulit bambu, Restoran Pangan Lokal, di Jalan Melati. Tikar daun pandan dan meja berkaki rendah menyambut kami dalam suasana lesehan yang santai. Suasana ini yang memikat turis dari 16 negara untuk menjajal citarasa asli Ende Lio, di pesisir selatan Pulau Flores, NTT.

Suster Martini CIJ, pengelola restoran itu, sepertinya tahu kami sungguh lapar. ”Kalian datang malam-malam, tidak banyak menu yang tersedia. Mungkin bagus menjajal nasi jagung dan ikan kuah asam?” ujarnya menawarkan.

Ah, membayangkan sup ikan ekor kuning segar dari Laut Sawu di selatan Kota Ende semakin memompa nafsu makan. Namun, sepertinya tidak akan memuaskan rasa lapar. Dengan ragu kami juga memesan ikan kerapu bakar.

”Ada, tetapi harus menunggu dibakar, bumbunya juga rumput goragosa,” sahut Suster Martini.

Rumput goragosa memang menjadi salah satu bumbu dasar hampir semua menu di Restoran Pangan Lokal yang menampik semua bumbu penyedap rasa buatan. Seperti 50-an sayuran dan bumbu dapur lainnya, goragosa juga ditanam di pekarangan luas rumah makan itu.

”Slowfood” ala Ende

Tidak hanya memasak dengan bumbu segar, seluruh menu baru dimasak setelah dipesan. Ikan dibakar dengan kayu di perapian kecil di belakang dapur. Sementara bumbu diparut, bunga pepaya dan ubi jalar dicacah lembut untuk bahan urap.

Dua cawan jahe panas, jahe yang pedas dan berasa tajam, disuguhkan terlebih dahulu menemani waktu menunggu awak dapur menjalankan ”ritual” slowfood mereka. Sekitar 45 menit kemudian, barulah hidangan bermunculan dari dapur.

Nasi bercampur jagung tersaji dalam cambung atau bakul tembikar. Ikan kuah kuning pun tersaji dalam cambung berukuran lebih kecil. Air liur segera terbit oleh uap beraroma rumput goragosa.

Sup ikan kuah kuning itu sedikit pedas, pedasnya rempah. Rasa masam yang lembut membuatnya terasa segar, itulah citarasa rumput goragosa. Rasa masam yang lebih tawar dari rasa masam asam jawa atau belimbing, namun juga terasa segar. Goragosa memang menjadi salah satu bumbu dapur andalan, terutama kala asam jawa susah didapat di pasar dan harganya relatif mahal. Selain itu, ada pula alternatif yang lain, yakni rumput uta mela meski rumput jenis ini agak sulit diperoleh sebab tumbuh di daerah pegunungan.

Ikan kerapu bakar tersaji dalam nampan yang dialasi daun pepaya segar bersama mentimun dan kemangi. Tumbukan rumput goragosa, kunyit, bawang merah, dan bawang putih yang dilarutkan dengan minyak kelapa meresap di dagingnya, segar, sedikit pedas oleh merica, juga gurih. Rasa masam yang sama lembutnya.

Ngeta, urap bunga pepaya dan daun ubi yang bercampur dengan parutan kelapa yang telah disangrai tersaji pula. Pelengkapnya berupa sambal tomat bercampur kemangi yang disajikan dalam separuh batok kelapa.

Kejutan muncul ketika mencocol sambal kemangi yang berair oleh rajangan tomat. Pasangan ikan bakar itu sungguh pedas, pedas cabai Ende yang tajam, setajam aroma jahe hangat minuman kami. Adonan aneka rempah membuat keringat bercucuran bahkan ketika kami belum selesai bersantap.

Diburu wisatawan

Restoran Pangan Lokal yang awalnya berdiri sebagai tempat praktik siswa SMK Muktiasa, Ende, itu masih menjadi satu-satunya restoran di Ende yang menawarkan citarasa kuliner lokal. Namun, restoran itu justru tak diminati kebanyakan orang Ende.

Padahal harga yang dipatok terbilang murah meriah. Bahkan, Suster Martini mengatakan, jika dihitung melulu secara ekonomis, restorannya terbilang merugi. Ada paket murah yang ditawarkan dengan harga Rp 22.500 per paket, yang terdiri dari nasi merah, ikan kuah asam, ngeta, sambal, plus minuman. Minuman yang disuguhkan mulai dari kopi lokal, juga aneka teh, seperti teh jahe, teh pandan, atau pun teh serai. Pembeli tinggal memilih sesuai dengan selera.

Nasi yang ditawarkan di restoran ini juga sangat khas sekaligus menjadi menu andalan, yakni nasi jagung dan nasi kacang. Kacang yang dimaksud bukan kacang hijau, melainkan kacang hitam yang merupakan salah satu jenis pangan lokal di Ende.

”Pengunjung di sini kebanyakan memang wisatawan asing. Sudah ada wisatawan dari 16 negara yang menyantap menu kami, termasuk wisatawan Amerika Serikat, Jerman. Yang paling banyak wisatawan Italia. Biasanya, mereka datang berombongan, dengan memesan terlebih dahulu, tidak menunggu proses memasak yang lama,” ujar Suster Martini.

Yang unik, Suster Martini justru siap membuka resep berbagai masakannya. ”Kami justru ingin setiap orang mau kembali menghidangkan kembali berbagai masakan tradisional Ende Lio. Semakin banyak orang meninggalkan cara menghidangkan makanan yang serba instan akan semakin baik. Memasak dengan hati, itu kunci kelezatan hidangan kami,” ujarnya tertawa.

Masalahnya, sejauh ini rumput goragosa hanya tumbuh di Flores. Jadi, cita rasa sesungguhnya dari nasi jagung, ikan kuah kuning, dan ikan bakar memang harus diburu di Ende. Carilah kesempatan mencicipinya. Ada sensasi eksotisme.(Aryo Wisanggeni dan Samuel Oktora/Kompas)
Sumber: Kompas.Com

Read more »

Berharap Sasando Jadi Warisan Dunia

Sasando

ALAT musik sasando dari Nusa Tenggara Timur dan noken dari Papua telah didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia.

"Kedua alat tersebut sudah didaftarkan ke UNESCO. Bahkan kami khawatirkan akan hilang, bukan karena diklaim negara lain. Tetapi lebih karena mereka (orang-orang) yang menggeluti musik sasando dan noken semakin habis," kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Priyadi, di Denpasar Rabu (9/11/2011).

Dengan pengakuan dari UNESCO nantinya akan ada kewajiban bagi Indonesia untuk terus melestarikan dua warisan kebudayaan itu. Budi mengharapkan alat musik sasando yang biasanya memiliki 23 senar, dapat dimodifikasi menjadi 40 senar.

"Kita harapkan ini bisa disetujui oleh UNESCO. Sebab, bukan hanya Indonesia yang mendaftarkan warisan kebudayaannya ke UNESCO," kata Budi Priyadi.

Ia mengakui, sudah ada beberapa warisan budaya Bali yang diakui UNESCO. Hanya saja, jika dibandingkan dengan negara lain, warisan kebudayaan Indonesia yang diakui telah didaftarkan UNESCO masih terbilang minim. 

"Kekayaan Indonesia sedikit sekali yang diakui UNESCO, lebih banyak Jepang dan Korea. Padahal kebudayaan kita lebih banyak dari Jepang dan Korea," ucapnya.

Dikatakannya, pengumuman Sasando dan Noken akan diumumkan tahun 2013, karena baru didaftarkan tahun 2011. Sedangkan yang diumumkan tahun 2011 adalah Tari Saman (Aceh), yang telah didaftarkan tahun lalu.

Selain itu, kata dia, seluruh tari-tarian tradisional Bali sudah didaftarkan di UNESCO. Begitu juga Taman Mini Indonesia Indah (TMII) juga telah didaftarkan. "Kita sudah lakukan penelitian, sudah verifikasi dan sudah didaftarkan di UNESCO. Tahun 2013 juga akan diumumkan," katanya. (ANTARA)

Read more »

Kelimutu Berubah Warna Lebih dari 10 Kali

Danau Tri Warna Kelimutu, Ende-Flores

ENDE, PK – Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, tiga danau berbeda warna di puncak Gunung Kelimutu, Kabupaten Ende sudah berubah lebih dari sepuluh kali. Perubahan warna tersebut selalu diawali dengan aktivitas vulkanis di gunung api aktif tersebut.

Kepada Pos Kupang di Ende, Jumat (16/12/2011), Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya masih mengumpulkan data lebih detail tentang perubahan warna ketiga danau tersebut untuk banyak kepentingan di masa datang. “Namun, dalam dua puluh lima tahun terakhir sudah terjadi perubahan lebih dari sepuluh kali,” katanya.

Perubahan terbaru terjadi tanggal 26 November 2011. Warna air danau yang berada di tengah yaitu danau Tiwu Koo Fai Nuwa Muri berubah dari hijau terang ke warna biru. Perubahan itu terdeteksi tanggal 26 November 2011 pukul 05.00 Wita.

Sebelum terjadi perubahan warna di Danau Tiwu Koo Fai Nuwa Muri, kata Sri Mulyani, pada malam tanggal 25 November 2011 terjadi getaran-getaran kecil yang tercatat di seismograf Pos Pengamatan Gunung Api. Menurut Muliany, aktivitas vulkanis di Kelimutu biasanya berdampak pada perubahan warna danau. Perubahan warna tidak bisa diprediksi atau tidak tetap jangka waktunya.

Menurut catatan Pos Kupang, pada bulan Desember 2008, perubahan warna terjadi pada danau Tiwu Ata Polo. Warna danau itu berubah dari warna cokelat kehitaman menjadi hijau tua. Perubahan berikutnya terjadi bulan Oktober 2009 yang menimpa danau Tiwu Ata Mbupu yang sebelumnya hijau kehitaman berubah menjadi hijau muda. Dengan demikian pada bulan Oktober 2009 itu kedua danau berwarna sama yaitu hijau.

Sejak diteliti oleh B.C.Ch.M.M van Suchtelen tahun 1915, warna air danau Tiwu Ata Mbupu memang sama dengan danau Tiwu Nuwa Muri Koo Fai yang dominan hijau. Perubahan warna Tiwu Ata Mbupu dari hijau kehitaman ke hijau muda itu berlangsung tanggal 5 Oktober 2009.

Warna air danau Kelimutu pernah diteliti tim Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2007 ketika warna danau Tiwu Ata Polo masih cokelat kehitaman, danau Tiwu Koo Fai Nuwa Muri berwarna hijau muda dan Tiwu Ata Mbupu berwarna hijau lumut.

Namun, sampai sekarang belum ada penjelasan ilmiah lebih rinci tentang perubahan warna tersebut. Pada tahun 1970-an, ketiga danau tersebut berwarna merah, biru dan putih. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada ketiga danau Kelimutu memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan tertentu.

Luas ketiga danau itu sekitar 1.051.000 meter persegi dengan volume air 1.292 juta meter kubik. Batas antara danau adalah dinding batu sempit yang mudah longsor. Dinding sangat terjal dengan sudut kemiringan 70 derajat. Ketinggian dinding danau berkisar antara 50 sampai 150 meter. Pemerintah Indonesia menetapkan Kelimutu sebagai Kawasan Konservasi Alam Nasional sejak 26 Februari 1992. (oma/osi)

Pos Kupang, 17 Desember 2011 halaman 1

Read more »

Warna Danau Kelimutu Berubah Lagi

Tiwu Koo Fai Nuwa Muri 22 Oktober 2011

ENDE, PK – Untuk kesekian kalinya warna air danau Tri Warna Kelimutu di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende mengalami perubahan. Danau Koo Fai Nuwa Muri yang berada di tengah berubah warna dari hijau terang ke warna biru. Sementara dua danau lainnya tidak mengalami perubahan warna.

Kepada Pos Kupang di Ende, Kamis (15/12/2011), Kepala Kantor Balai Taman Nasional Kelimutu (TNK), Sri Mulyani menjelaskan, perubahan warna air danau Tiwu Koo Fai Nuwa Muri itu baru terdeteksi tanggal 26 November 2011 pukul 05.00 Wita.

"Kalau dua danau lainnya,yaitu Tiwu Ata Polo (warna hijau kelam) dan Tiwu Mbupu (berwana hitam) tidak mengalami perubahan warna saat ini. Sebelumnya kedua danau tersebut lebih sering ganti warna, ada yang dari putih ke coklat atau ke warna merah bata," kata Mulyani.

Sebelum terjadi perubahan warna di Danau Tiwu Koo Fai Nuwa Muri, kata Mulyanti, malam tanggal 25 Novembe 2011 terjadi getaran-getaran kecil yang tercatat di seismograf Pos Pengamatan Gunung Api. Menurut Mulyanti, aktivitas vulkanis di Gunung Kelimutu biasanya berdampak pada perubahan warna danau. Perubahan warna tersebut, jelas Mulyani, tidak bisa diprediksi atau tidak tetap jangka waktunya.

Ia mengatakan,tidak ada kerusakan ekologi maupun habitat di hutan Kelimutu menyusul adanya getaran pada 25 November 2011. Namun, getaran itu tingkat kelabilan tanah di sekitar danau. "Informasinya, dulu di punggung bukit danau antara warna hijau muda dan hijau terang dapat dilalui manusia. Tetapi sekarang ini tanah tersebut sering jatuh akibat getaran, akhirnya punggung itu menjadi sempit atau tidak dapat dilintasi manusia lagi," kata Mulyani.

Mulyanti mengingatkan, Kelimutu merupakan gunung api yang masih aktif, sehingga wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tersebut harus tetap waspadai. "Kita harus hati-hati karena pengalaman seperti gunung Bromo dan Merapi yang juga berada dalam kawasan taman nasional," ujarnya.

Terkait kewaspadaan tersebut, lanjut Mulyani, belum lama ini pihaknya menggelar seminar tentang mitigasi bencana geologi yang diikuti aparat dari 24 desa dan 5 camat di Kabupaten Ende. Mereka merupakan aparat pemerintah yang wilayahnya berada di sekitar Gunung Kelimutu yakni Kecamatan Detusoko, Wolojita, Kelimutu, Ndona, dan Ndona Timur.

Kegiatan lain yang dilakukan, kata Mulyani, yaitu sosialisasi mengenai kegunungapian terkait dengan bencana gunung api kepada masyarakat serta kegiatan pengamanan dan pemberdayaan. (oma)

Pos Kupang 16 Desember 2011, halaman 1

Read more »

Fosil Gajah Ditemukan di Mata Menge Ngada

Fosil Gajah dari Cekungan Soa

BAJAWA, FS -- Tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) bersama Tim Geologi Bandung serta peneliti dari Australia menemukan beberapa fosil gajah di situs Mata Menge, Desa Menggeruda, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Fosil yang ditemukan terdiri dari scapula (tulang belikat) fosil RIB (tulang rusuk) fosil gading, fosil pelvis (tulang pinggul), fosil vertebrae atau tulang belakang. Sebelum dibawa ke laboratorium di Jakarta, temuan ini dipresentasikan kepada pemerintah Kabupaten Ngada di Bajawa, Selasa (19/7/2011).

Seperti disaksikan FloresStar, dalam presentasi di Aula Setda Ngada itu, temuan fosil dipaparkan sejumlah arkeolog, yaitu Drs. Imanuel Wahyu Saptono, M.Hum, Drs. Jatmiko, M.Hum, Dr. Ery Setyabudi dan Prof. Mike Morwood dari Australia. Presentasi disaksikan Bupati Ngada, Marianus Sae, Wakil Bupati Paulus Soliwoa, Ketua DPRD Ngada Kristoloko, pimpinan SKPD dan anggota DPRD Ngada.

Dr. Ery Setyabudi menjelaskan, fosil-fosil yang ada di cekungan Soa adalah fosil jenis pigmy tegodon yang berasal dari buaya dan tikus besar yang hidup sejak 800.000 tahun yang lalu.

Bupati Ngada, Marianus Sae mengucapkan terima kasih kepada peneliti atas hasil kerja mereka yang berhasil menemukan fosil gajah di cekungan Soa. Temuan baru tersebut bisa menjadi kebanggaan masyarakat Ngada yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bupati Marianus berharap temuan tersebut bisa menjadi aset daerah sehingga tidak dibawa ke daerah lain.

“Saya minta hasil temuan itu disimpan di Kabupaten Ngada sebagai asset daerah sehingga generasi penerus Kabupaten Ngada tidak hanya mengenal nama saja tetapi bisa melihat secara langsung fosil-fosil tersebut,” pinta Marianus.

Menanggapi permintaan Bupati Ngada, tim arkeolog dan geologi menyetujui hal itu dengan syarat Kabupaten Ngada harus memiliki museum situs untuk menyimpan alat-alat purbakala. Menurut tim peneliti, fosil-fosil tersebut akan dibawa ke laboratorium di Jakarta untuk pembersihan dan perawatan khusus agar fosil tetap awet. Perawatan fosil membutuhkan tenaga khusus dan biaya tinggi.
“Setelah museum situs dibangun di Kabupaten Ngada maka fosil tersebut dikembalikan. Kami bawa fosil ini untuk perawatan dan pembersihan di laboratorium,” jelas salah seorang anggota tim peneliti. (hh)

Ngada Bangun Museum

BERKAITAN dengan penemuan fosil yang sangat berlimpah di wilayah Kabupaten Ngada, pemerintah setempat berencana membangun museum situs daerah. Menurut Bupati Ngada, Marianus Sae pemerintah segera membangun situs yang representatif. Namun, sambil menunggu bangunan situs baru, pemerintah akan menggunakan gedung yang ada untuk menyimpan alat-alat purbakala.

Keberadaan museum, kata bupati, akan menjadi salah satu daya tarik pariwisata di Ngada. Wisatawan akan mengunjungi situs tersebut untuk melihat benda-benda bersejarah seperti fosil, alat-alat purbakala atau artefak yang telah berusia ribuan tahun. “Temuan ini menjadi salah satu kekuatan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata,” kata Bupati Marianus Sae.

Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Kristoforus Loko menambahkan, DPRD memberikan dukungan politis untuk membangun museum itu. Berkaitan dengan rencana pemerintah membangun situs di Ngada, Loko mengharapkan agar Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) mengirim beberapa tenaga ahli untuk membantu pemerintah daerah dalam hal merawat peralatan purbakala. (hh)

Harian FloresStar Minggu, 24 Juli 2011 halaman 1

Read more »

Tidak Ada Dana Pemeliharaan Situs di NTT

KUPANG, PK -- Pemerintah tidak pernah mengalokasikan dana untuk pemeliharaan benda cagar budaya (BCB) dan situs-situs sejarah di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu kondisi BCB dan situs- situs tidak terawat dan kehilangan makna.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTT, Abraham Klakik, yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Rafael Daud Ga, SE, Senin (20/6/2011).

"Selama ini, dana pemeliharaan tidak ada, kecuali dana untuk honor para juru pelihara BCB dan situs. Mungkin ini yang membuat BCB dan situs terkesan tidak dipelihara secara optimal," katanya.

Dia menjelaskan, penetapan status sebagai BCB dan situs bersejarah dilakukan setelah dilakukan survai oleh tim yang di dalamnya ada unsur arkelogi dan intansi terkait lainnya. BCB dan situs ini berupa benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan sebagai cagar budaya. 

"Namun tidak semua yang termasuk unsur itu bisa ditetapkan sebagai BCB atau situs untuk didaftar pada buku register. Ada beberapa syarat atau kriteria yaitu sudah berusia di atas 50 tahun, mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun dan memiliki arti khusus bagi sejarah dan budaya," jelasnya.

Rafael mengatakan, pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk pemeliharaan BCB baik dari APBN maupun APBD. Pemeliharaan harus memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan atau teknologi. Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan pelapukan.

Rafael mengatakan, selama ini upah untuk para juru pelihara (jupel) BCB dan situs-situs sejarah di NTT hanya Rp 200 ribu/bulan, jauh di bawah standar upah minimum propinsi (UMP) di NTT.

Di NTT, sejauh ini, katanya, ada 73 jupel yang menjaga BCB dan situs-situs yang tersebar di 21 kabupaten/kota. "Jupel yang ada di NTT ditetapkan melalui keputusan Gubernur NTT No. 262/kep/HK/2010," katanya.

Menurut Rafael, upah itu sangat rendah sehingga tidak menutup kemungkinan sejumlah jupel harus mencari tambahan penghasilan selain menjadi jupel BCB.

"Kalau upah mereka dinaikkan, para jupel mungkin tidak cari kerja lain," katanya.

Dikatakannya, jika semua BCB dan situs dikelola dengan baik dan didukung dana yang cukup untuk pemeliharaan, maka keberadaan BCB dan situs bisa mendatangkan penghasilan bagi warga sekitar.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Daerah NTT, Drs. Leonardus Nahak mengatakan, situs-situs yang ada di NTT termasuk di Kota Kupang, tidak boleh dijamah atau diubah karena akan menghilangkan makna dari situs yang bersangkutan. Situs merupakan obyek yang tetap dan tidak bergerak sehingga hanya bisa dipelihara dan dirawat.

"Situs di NTT cukup banyak, namun banyak yang tidak diperhatikan. Situs ini obyek tidak bergerak dan bisa menjadi tujuan wisata. Karena situs bisa memberikan informasi tentang sejarah masa lampau," katanya. (yel)

BCB dan Situs di NTT

* Kota Kupang: Tugu Jepang, Gereja Kota Kupang, bunker Kolokaha, bunker Luan Mbena, makam Raja Taebenu

* Kabupaten Kupang : gua prasejarah Oenaek, Istana Raja Amarasi 

* Sabu Raijua : Kompleks megalitik dan tumah adat Mata Lolo Wini Raeawu, kompleks megalitik dan rumah adat Kolorai, kompleks megalitik dan rumah adat Dara Rae.

* Rote Ndao : Gereja Loaholu dan rumah Raja Thie JA Messakh.

* TTS : Tugu Peringatan Perang Kolbano, kuburan tentara Belanda, Kampung Tua Benteng None.

*TTU : Rumah adat Manumuti Kempah, kompleks Tau Leau Salneno dan rumah adat Sonaf Bikomi.

*Belu : Megalitik Fatulotu, megalitik Makuloon dan Makes, situs megalitik Loro Dirma, megalitik dan rumah adat Kewar.

* Alor : Rumah adat Mabur, rumah adat Pasing, rumah adat Langwa, masjid tua Lerabaing.

*Lembata : Kampung Lama Lewohala, keris pusaka Lamalera, kampung lama Lamaraing, rumah adat Suku Lejab dan rumah adat suku Wawin, tulang ikan paus.

Flotim : Kuburan tua, rumah adat Kalike, rumah adat Belogili, rumah adat Wailolong dan istana Raja Larantuka.

*Sikka : Gua Wisung Fatima, rumah adat Lepo Ria Kunu Mbengu, gereja tua St. Mikhael, rumah adat Lepo Kirek, peralatan tua untuk misa di Gereja M Imaculata, kaki candi, salib, monstrans, piala, siboripateno, jambangan, penggantung dan tabernakel.

* Ende : Rumah adat Koanara Moni, kampung tua Unggu, mumi Wolondopo, rumah adat Wiwipemo, rumah pengasingan Bung Karno, rumah adat Sao Ria Raja Nggaji.

* Ngada : Situs Matamengge-Soa, megalitik dan rumah adat Wogo, kampung tradisional Gurusina-Jerebu'u, megalitik dan rumah adat Bena-Jerebu'u.

* Nagekeo: Rumah adat Tua Pau, bunker Jepang di Kobafesa, Kampung Boawae, bunker Jepang peninggalan Perang Dunia II Oki Sato.

* Manggarai Timur: Situs Sambi Lewa

* Manggarai : Situs Compang Tenda. 

* Manggarai Barat: Situs Ponto, patung Batupong. 

* Sumba Timur: Rumah adat dan pusat tenun ikat Palumarang, Benteng Hama Parengu, megalitik Praiyawang, rumah adat Parengu Wunga.

* Sumba Barat Daya: Megalitik dan rumah adat Bondo Bukha, Kampung Bukumbani

* Sumba Barat : Megalitik dan rumah adat Tambera

* Sumba Tengah: Kampung Adat Padabar.

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTT. 

Pos Kupang, 21 Juni 2011 halaman 1

Read more »

Situs Bersejarah di NTT Kehilangan Makna

Tugu Jepang di Penfui (foto: Hermina Pello, Juni 2011)

KUPANG, PK -- Meski memiliki nilai sejarah, sejumlah situs dan benda cagar budaya lainnya yang ada di Kota Kupang, luput dari perhatian pemerintah daerah. Benda-benda bernilai sejarah itu tidak terawat sehingga kehilangan makna.

Situs meriam kuno di Kelurahan Kelapa Lima, tugu Jepang di Jalan Antanov, Kelurahan Penfui serta pemakaman Raja Taebenu di RT 3 RW 1, Kelurahan Manutapen, adalah contohnya. Meski terletak di tengah permukiman warga, kondisi situs merim kuno itu sangat kotor. Hampir semua sisi meriam terdapat coretan dari pilox. Lantai areal situs pun banyak terkelupas.

Coretan juga menutup papan putih milik Departemen Pendidikan Nasional Kantor Budaya NTT yang menyatakan situs sebagai benda cagar budaya. Parahnya lagi, kawat duri yang mengelilingi situs itu sudah terkoyak sehingga memudahkan orang leluasa masuk ke arena situs.

Makam Taebenu (foto: N Florida, Juni 2011)

Kondisi yang sama terjadi juga dengan situs meriam kuno peninggalan Australia yang dijaga Anton Yeri Ngale (38), sejak belasan tahun lalu. Suami Magdalena Ngale-Nafi yang tinggal di RT 11/RW 05, Kelurahan Kelapa Lima ini setiap hari membersihkan areal dua situs meriam.

Kondisi situs tugu Jepang sedikit lebih baik, lebih bersih. Sebelumnya banyak ditumbuhi rumput, kini sudah dibersihkan sehingga tidak menghalangi pandangan ke arah situs. Situs tugu Jepang yang berundak-undak, berbentuk segi empat. Lokasinya dipagari kawat berduri. Pintunya dari besi, tetapi tidak terkunci. Jalan setapak menuju situs terbuat dari campuran semen. 

Bagian bawah situs terdapat enam tangga, kemudian di undakan pertama ada tujuh tangga untuk menuju ke undakan kedua yang juga memiliki enam tangga. Meski lokasinya bersih, namun situs tersebut terlihat tidak terawat karena dari cat putih sudah luntur, berubah menjadi kehitaman. 

Pemakaman Raja Taebenu lain lagi. Memasuki lokasinya, seolah kita ada pada lahan kosong. Lokasinya berada di atas ketinggian yang menyajikan pemandangan indah di sekelilingnya. Dari tempat makam, kita bisa melihat indahnya perairan Kota Kupang dan rumah-rumah penduduk.

Namun sayang, aset bernilai sejarah ini tampak kontras dengan keindahan panorama di sekitarnya. Kawasan ini terlihat tak terurus. Padahal di atas lahan seluas dua hektar tersebut terdapat bangunan tua yang merupakan saksi sejarah. Seperti makam batu yang berisi 13 Raja Taebenu yang konon dikubur bersama barang-barang berharga pada sekitar abad 16. Lalu ada pula dua makam istri raja yang dikubur berdampingan serta dua makam keluarga raja.

Sementara tidak jauh dari lokasi makam, terdapat puing-puing istana raja. Bentuknya sudah tidak utuh lagi dan hanya menyerupai fondasi rumah. Di atas puing-puing tersebut, tumbuh lebat pepohonan turi dan semak ilalang.

Menyusuri perjalanan sejarah dari Raja Taebenu semakin terasa lengkap ketika ada dua bongkahan batu hitam yang berjarak beberapa meter dari puing-puing tersebut. Menurut cerita, dua bongkah batu tersebut dulu dipakai sebagai tempat hukum pancung rakyat yang dinyatakan bersalah oleh raja.

Kuburan raja ini terakhir direnovasi pada tahun 2007 dan hingga kini tampak tidak terurus. Cat pada dinding kubur telah memudar dan dihiasi oleh coret-coretan tangan jahil. Prasasti pada pintu batu yang menuliskan keterangan mengenai 13 raja sudah tidak dapat terbaca lagi.

Kondisi serupa juga terlihat pada kubur para istri sang raja. Pagar dan atap sengnya sudah karatan. Bahkan di atas seng, ada beberapa buah batu yang diduga merupakan hasil lemparan dari orang yang tidak bertanggung jawab.

Begitupun dengan jalan setapak yang juga tidak terurus. Beberapa semennya mulai pecah dan menyisakan kerikil tajam di sana-sini. Demikian pula pos penjagaan yang berada di pintu masuk. Termasuk dua papan nama informasi yang terbuat dari tripleks. Yang masih tersisa hanya tulisan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT, Jalan Soeharto Nomor 57 Kupang. Sementara yang satu lagi, malah tidak terlihat apa pun.

Kondisi yang memrihatinkan ini semakin diperparah dengan tumbuh suburnya ilalang di seluruh kawasan itu. Menurut juru pelihara, Dominggus Bapa mengatakan bahwa aset ini belum pernah dibenahi lagi. Proses rehabilitasi terakhir diakuinya hanya pada tahun 2007 lalu. Itu pun hanya pengecatan saja. 

"Saya hanya bertugas menjaga saja. Sementara untuk perbaikan renovasi itu sudah tanggung jawab pemerintah. Dulu makam ini di bawah pengawasan PPO Propinsi, namun sekarang sudah diserahkan ke Disbudpar Propinsi sejak tahun 2009," jelas Dominggu saat ditemui, Sabtu (18/6/2011).

Sekalipun tidak terurus, Dominggus Bapa mengatakan sudah ada beberapa wisatawan yang datang mengunjungi makam tersebut. Ia menambahkan, sejarah para Raja Taebenu ini diceritakan secara turun temurun dari masa ke masa. Sementara dokumen lengkapnya kini tersimpan rapi di museum Belanda. (ira/aly/ii)

Gua dan Bunker Jepang

Bungker Jepang di Nun Baun Delha (foto: Hermina Pelo)

SELAIN situs, ada peninggalan lainnya yang juga memiliki nilai sejarah. Di Kelurahan Nun Baun Delha, misalnya, ada lima gua peninggalan Jepang. Gua-gua itu juga tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Tiga gua terdapat di wilayah RT 13 RW 07, letaknya saling berdekatan. Gua Jepang tersebut berada di pekarangan milik warga dan ketiganya masih meninggalkan besi tempat meriam di mulut gua. Dalam gua berkisar tiga sampai empat meter dengan lebar mulut gua hampir mencapai dua meter.

Di dalam gua yang berhadapan dengan mulut gua, terdapat semacam tembok yang tingginya sekitar 50 cm, sedangkan sisi gua alam dan tidak ada tembok. Di sisi kanan dari gua tersebut terdapat lubang atau terowongan. 

Gua yang terletak di lahan milik Keluarga Yacob di bagian depannya dan atas serta bagian kiri kanan terdapat tanaman yang disebut air mata broit. Sementara gua Jepang di pekarangan milik Ibu Helena Dara Nguru bagian depannya lebih bersih dan tidak ada tanaman. Helena Nguru, mengungkapkan pemerintah Kota Kupang tidak pernah memperhatikan gua tersebut.

"Kami tahu bahwa itu gua Jepang, dan anak anak sering bermain di dalamnya. Dulu ada semacam besi yang berada di mulut gua tetapi pada tahun 1980-an ada yang datang mengambil besi bagian atas sehingga sekarang ini hanya ada besi yang diduga sebagai tempat untuk menaruh meriam," ujar Helena Dara Nguru.

Selain di pekarangannya, ada juga gua yang terletak di pekarangan milik keluarga Jacob dan Diratome dan ada juga yang berada di RT lainnya. Jumlah semuanya ada lima gua. "Gua gua ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya karena ada terowongan tetapi kami tidak pernah masuk ke dalamnya karena gelap. Kami tidak buat apa-apa terhadap gua tersebut," ungkapnya.

Selain gua, juga ada bungker atau benteng pertahanan yang dibuat tentara Jepang pada masa perang dunia kedua. Umumnya, bungker dibangun di dataran tinggi, menghadap ke laut. Bungker terbuat dari campuran semen. Sampai saat ini, kondisi bungker masih bagus. 

Bungker dibangun dari dalam tanah dan hanya bagian permukaannya yang sedikit tersembul keluar. Ada bungker yang dibangun dalam tanah dan seluruh bagian permukaannya tertutup tanah.

Setiap bangunan atau bentuk bungker dibangun dalam bentuk yang berbeda. Ada bungker yang hanya memiliki satu pintu masuk dan satu buah jendela dan bungker lainnya memiliki dua pintu masuk serta dua buah jendela, mirip seperti lubang angin pada bangunan rumah. 

Kelurahan Oesapa merupakan wilayah yang terdapat banyak bungker. Ada enam bungker. Dari enam buah bungker tersebut tiga buah bungker berada dalam satu lokasi yang sangat berdekatan. Dua bungker berada dalam tanah dan satu buah bungker lainya berada di sisi Jalan Adi Sucipto. Jarak antara tiga buah bungker hanya sekitar tiga meter.

Bungker di sisi Jalan Adi Sucipto memiliki satu pintu masuk dari depan dan memiliki dua buah lubang angin di bagian samping dan bagian belakang. Lebar dan tinggi pintu masuk sekitar 60 x 60 centimeter (cm). Sedangkan lebar dua buah lubang angin sekitar 20 x 20 Cm. Sementara lebar dan tinggi bungker sekitar 2 x 2 meter, sama lebar dengan bagian dalam bungker.

Pintu masuk bungker agak menjorok ke depan sekitar satu meter dari badan bungker. Dua bungker lainnya dibangun di dalam tanah. Bungker ini memiliki dua pintu masuk dan buah jendela. Untuk masuk ke dalam bungker ini harus turun ke dalam tanah, sekitar satu meter lebih. Jarak kedua bungker ini sekitar tiga meter lebih. Satu buah bungker lainnya berada di sisi jalan antara Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN). Kondisi bungker ini sama seperti bungker yang berada disisi jalan Adi Sucipto.

Satu buah bungker lainnya yang berada dalam tanah berada sekitar dua ratus meter dari depan SMAN empat Kupang. Bungker ini hanya memiliki satu pintu masuk tetapi memiliki dan buah jendela. Lebar jendela sekitar 40 x 40 meter. Untuk masuk ke dalam bungker ini harus turun ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar satu meter. Sementara satu buah bungker lainnya, berada sisi jalan masuk menuju SMAN empat, sekitar seratus meter dari Jalan Adi Sucipto. Bentuk bangunan bungker ini menyerupai bak air ukuran tiga kali dua meter. Dua buah pintu masuk ke dalam bungker berada di atas permukaan bangunan.

Sama seperti situs, bungker dan gua juga luput dari perhatian pemerintah daerah. Yang terlihat dalam bungker hanya batu-batu karang dan kotoran manusia yang sudah mengering. Sementara di bungker lainnya persis di pintu masuk tumbuh beberapa pohon yang menghalangi pintu masuk ke dalam bungker. (ira/den)

Pos Kupang, Senin 20 Juni 2011 halaman 1

Read more »

Flores: Keelokan yang Dilupakan

Alam Flores

NAMA Pulau Flores berasal dari bahasa Portugis, ”Copa de Flores” yang berarti Tanjung Bunga. Nama ini secara resmi dipakai sejak tahun 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hendrik Brouwer. Flores sendiri punya nama asli Nusa Nipa yang artinya Pulau Ular.

Pulau yang memiliki luas sekitar 14.300 kilometer persegi ini merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini dibagi menjadi delapan kabupaten. Kabupaten Flores Timur yang beribu kota di Larantuka ada di ujung timur, sementara Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo ada di ujung barat.

Flores memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Sejumlah gunung berapi aktif yang ada di pulau ini membuat wilayah ini cukup subur untuk lahan pertanian. Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende yang memiliki danau kawah tiga warna merupakan keajaiban alam tiada dua.

Hamparan padang sabana di Nagekeo dan Ngada serta lembah pegunungan di Ruteng menghadirkan pemandangan alam yang memesona. Penemuan fosil manusia purba di Liang Bua yang berada di lembah pedalaman Ruteng semakin mengukuhkan Flores sebagai tempat kehidupan sejak ribuan tahun lalu.

Suku bangsa di Flores merupakan perpaduan Melayu, Melanesia, dan Portugis. Perpaduan unik ini menghadirkan keberagaman karya seni dan budaya yang tercermin dari banyaknya tradisi dan upacara adat. Selain itu, salah satu kekayaan budaya Flores terlihat dari beraneka pola tenun ikat yang kini mulai dilirik dunia mode.

Namun, di balik keelokannya, Pulau Flores senantiasa tenggelam dalam ketertinggalan. Lahirnya banyak tokoh cendekiawan dari Flores diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat kampung halaman mereka. Akhirnya, tak akan terdengar lagi kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan karena Flores kaya akan segalanya. (IWAN SETIYAWAN)

Sumber: Kompas

Read more »

Bepergian di Kupang, Jangan Lupa Kernet

Oleh Frans Sarong

Kawanan mobil lagi-lagi berhenti merangkak maju. Pengemudi mobil paling depan berhenti sebelum memastikan kondisi titian kayu yang harus dilalui. Saat seperti ini, Markus Motu, pegawai bagian Protokol Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur, berganti peran sebagai kernet. Ia bergerak cepat memandu kendaraan agar tidak terpeleset atau kandas.

Kejadian itu adalah penggalan kisah perjalanan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki bersama rombongannya – termasuk Kompas – ketika menyusuri jaringan jalan yang rata-rata bermedan berat di wilayah Kecamatan Takari hingga Lelogama dan sejumlah kecamatan di Amfoang, akhir Juni lalu.

Perjalanan itu sebenarnya dengan agenda khusus mengikuti ritual panen madu atau hel oni di kabupaten tetangga, Timor Tengah Selatan (TTS), persisnya di Desa Noebesi, Kecamatan Numbena. Ayub Titu Eki adalah pemangku utama hak ulayat yang wilayah adatnya meliputi kawasan Lelogama dan Amfoang (Kupang) hingga Noebesi dan sekitarnya di TTS.

Jaringan jalan yang menghubungkan wilayah kecamatan, apalagi hingga pedesaan di kawasan itu sungguh terabaikan. Sebagian jaringan jalan yang pernah diaspal, kini telah hancur dan berlubang-lubang. Lapisan pasir bahkan sudah terkelupas hingga hanya menyisahkan gundukan batu tajam dan liar. Kondisi jalan seperti itu sudah disaksikan sejak lepas jalan beraspal mulus Lintas Timor di Takari, 72 km timur Kota Kupang. 

Sebagai misal di Oaem, Desa Kauniki, Kecamatan Amfoang Tengah, kendaraan tangguh dan berusia muda sekalipun, harus meraung-raung menerobos tanjakan tajam, hancur dan berlubang lubang. Setiap mobil di belakangnya harus dalam jarak aman. Posisi itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya tabrakan atau benturan ketika mobil di depannyia terpaksa mundur setelah gagal menaklukkan tanjakan. 

Kondisi serupa disaksikan ketika memasuki kawasan Hutan Ampupu di Amfoang Selatan. Kendaraan harus merangkak pelan untuk menghindari gundukan batu liar atau lubang dalam yang amat sering menghadang. Perjalanan bahkan terus mendebarkan jantung karena amat sering harus menyusuri jalan bertanjakan tajam melalui pinggang dan punggung bukit bertebing terjal.

Perjalanan bertambah mendebarkan ketika masuk wilayah pedesaan. Lintasan yang dilalui rata-rata masih berupa jalan tanah rintisan awal bahkan masih liar. Kendaraan harus merangkak lebih pelan agar tidak sampai membentur gundukan batu atau terperosok ke dalam lubang atau tebing. 

Ketika menyusuri medan seperti itu terutama antara Fatumonas – Binafun hingga Noebesi, peran Markus Otu sebagai kernet dadakan menjadi sangat membantu. Dalam perjalanan antara Fatumonas hingga ujung Binafun atau perbatasan dengan Desa Noebesi yang berjarak hanya sekitar 8 km saja, Markus Otu setidaknya empat kali harus bergerak cepat memandu antrean mobil ketika harus melintasi titian darurat atau gundukan batu tajam. Panduannya juga tetap dibutuhkan ketika kawanan mobil harus menerobos sejumlah alur sungai yang belum dilengkapi jembatan. 

“Jaringan jalan di kawasan ini belum layak dilalui kendaraan. Kondisi jalan seperti ini cocoknya untuk penggembalaan sapi,” ungkap Jonisius Sae, Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang juga bersama dalam perjalanan itu. 

Gambaran wilayah masih terisolasi sangat tegas di Fatumonas, Binafun dan sejumlah desa lain kawasan Lelogama. Tidak pernah kelihatan armada angkutan pedesaan yang melintas. Puluhan warga penerima beras untuk orang miskin (raskin) di Fatumonas, harus berjalan kaki pergi pulang sejauh kurang lebih 15 km dari kampung asal mereka di Binafun. 

“Kami tidak tahu kapan angkutan umum bisa tembus hingga Fatumonas atau Binafun. Mungkin masih menunggu lama karena jalannya masih buruk. Kami mengharapkan pemerintah secepatnya membangun jalan hingga desa kami,” tutur Erasmus Nai Suni (38) asal Binafun, dengan pikulan dua karung beras (50 kg) raskin di punggungnya.

Janji Direktur Transportasi

Pulau Timor sejak lama memiliki jaringan jalan utama beraspal mulus peninggalan rezim Orde Baru. Namanya Lintas Timor, menghubungkan seluruh kota di Pulau Timor bagian NTT hingga Dili, ibu kota negara baru, Timor Leste. 

Sejauh ini tidak sedikit pengunjung dari luar daerah terkecoh oleh kemulusan Lintas Timor. Bila hanya mengunjungi Kota Kupang dan sejumlah kota kabupaten di Timor seperti Soe (TTS), Kefamenanu (Timor Tengah Utara/TTU) dan Atambua (Belu), maka praktis hanya menyusuri Lintas Timor. Dengan demikian mereka hanya memiliki gambaran bahwa kondisi jalan di Timor mulus, tanpa pembanding kondisi jaringan jalan pendukung yang yang menghubungkan wilayah kecamatan dan pedesaannya yang rata rata berantakan. 

Negara baru Timor Leste selain dengan wilayah bagian timur Pulau Timor, juga memiliki wilayah enclave Ambenu atau Oekusi di tepi utara Kabupaten TTU. Oekusi juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS. 

Jika Kupang – Dili terhubung melalui Lintas Timor, maka Kupang – Oekusi melalui jaringan jalan yang disebut poros tengah. Total jaraknya sekitar 130 km berawal dari persimpangan Lili di Kecamatan Fatuleu (Kupang) – Tamini – Supra – Lelogama – Fatumnasi hingga Oepoli – perbatasan dengan Oekusi. Jaringan jalan itu selain menyentuh hingga perbatasan negara , juga sekaligus akan membuka isolasi wilayah setidaknya 11 kecamatan, yakni 7 kecamatan di Kabupaten Kupang dan masing masing dua kecamatan di TTS dan TTU. Jaringan jalan yang dilalui rombongan Bupati Titu Eki akhir Juni lalu itu, sebagiannya adalah jalan poros tengah. Kondisi fisik jalan rata rata hancur dan sangat menyulitkan kendaraan berlalu lintas. 

Kata Ayub Titu, jalan desa yang menghubungkan Binafun – Bon Mufi – Bitobe di kawasan itu akan dibenahi melalui dana proyek nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) senilai Rp 5 miliar. Namun bupati yang belum dua tahun menjabat itu mengakui jika sebagian besar wilayah pedesaan kabupatennya masih sangat terisolasi. 

“Dengan daya yang sangat terbatas, saya akan berusaha membenahi transportasi daerah ini hingga wilayah pedesaannya secara perlahan terbebas dari keterisolasian. Saya sadari betul, kehidupan warga sulit berubah secara ekonomis jika kawasannya masih terisolasi,” tuturnya. 

Namun agenda utama yang harus terus diperjuangkan adalah perbaikan jaringan jalan poros tengah yang berstatus jalan negara. Dengan demikian, pembenahannya adalah tanggung jawab pemerintah pusat di Jakarta. 

Seperti dipaparkan Ayub Titu Eki, Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Trihartono tahun lalu pernah menjanjikan pengaspalan jaringan jalan poros tengah dari Lili hingga Maupoli (130 km). Katanya, pemerintah pusat memberi perhatian serius atas pelaksanaan proyek itu karena akan membuka isolasi tiga wilayah kabupaten (Kupang, TTS dan TTU), sekaligus menghhubunhgkan Kota Kupang – Oekusi (Timor Leste). 

Selain itu, daerah di sekitar jaringan jalan poros tengah merupakan sentra peternakan sapi , madu dan berbagai potensi ekonomi lainnya. Jaringan jalan itu juga akan berperan penting untuk pengawasan dan pengamanan daerah pernatasan yang sejauh ini sering terjebak dalam ketegangan. 

Belum bisa dipastikan kapan janji pejabat Bappenas itu akan terwujud. Namun Bupati Kupang Ayub Titu Eki dan dua rekan bupati lainnya yang wilayahnya dilalui jaringan jalan poros tengah, bersama masyarakat setempat terutama dari kawasan terisolasi , tetap menunggu bahkan menagih janji Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Trihartono. *

Sumber: Kompas

Read more »