33 Tahun

Dion DB Putra 

Kami  berusia 33 tahun hari ini, Senin 1 Desember 2025. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan tuntunanNya sehingga kami masih bertahan hidup. 

Terima kasih kepada  pembaca, pemirsa dan segenap rekan kerja, mitra serta kolega Pos Kupang.

Tanpa Anda semua kami bukan apa-apa dan tak mungkin hidup sejauh ini. Selama 33 tahun koran kami tidak pernah tidak terbit, kecuali hari libur nasional dan hari yang memang tidak dijadwalkan terbit.

Lebih dari tiga dasawarsa, Pos Kupang berusaha melayani masyarakat sebaik-baiknya. Tentu disertai keterbatasan dan beraneka kekurangan.

Selama 33 tahun Pos Kupang melihat dan merasakan langsung perubahan teknologi di bidang media massa dan informasi yang amat lekas. 

Ketika trio pendiri, Damyan Godho, Valens Goa Doy dan Rudolf Nggai sepakat melahirkan Pos Kupang 1 Desember 1992, kami masih memakai mesin ketik dan faksimili. Sesuatu yang asing bagi generasi milenial, Z hingga alfa.

Faksimili adalah gabungan fungsi telepon, scanner, printer, dan mesin fotokopi sehingga penerima mendapatkan dokumen persis seperti dikirimkan. 

Kirim gambar atau tulisan via faksimili lebih cepat dan efisien. Usianya ternyata tak lama.  Komputer dalam sekejap mematikan mesin ketik. Modem mengakhiri kiprah faksimili. 

Modem berkemampuan mengubah sinyal analog dari jaringan kabel menjadi sinyal digital. Dunia pun memasuki babak baru bersama kejayaan internet dengan segenap turunan teknologinya.

Perubahan tersebut tak terpikirkan ketika koran Pos Kupang terbit perdana 1 Desember 1992. Nyatanya apa yang terjadi saat ini sudah jauh berbeda. 

Kita hari ini adalah generasi yang sangat tergantung pada smartphone dan paket data internet. 

Kita  adalah warga internet alias netizen yang terhubung  satu sama lain kendati secara fisik belum tentu saling kenal.

Sejak bulan November 2022, kita bahkan mengarungi dunia baru yang lebih heboh dan dahsyat. 

Dunia ciptaan Internet Platform dengan teknologi Artificial Intelligence (AI)  atau kecerdasan buatan bisa diakses publik melalui ChatGPT.

Manusia menciptakan sistem ini untuk menjalankan pekerjaan manusia. AI diberi kemampuan berpikir seperti manusia. Memiliki kecerdasan mirip manusia.

Sebagian dari tuan dan puan kiranya sudah menggunakan sistem AI tersebut dalam kehidupan sehari-hari bukan?

Kemajuan teknologi informasi serta hadirnya AI system membuat  lanskap bisnis media seolah jungkir balik. Tatanan lama porak poranda. Hancur lebur. Banyak media telah masuk museum sejarah.

Di tengah riuh gemuruh perubahan itu Pos Kupang merayakan ulang tahun ke-33.  Kami berikhtiar tetap menjalankan peran jurnalisme dengan sebaik baiknya. Kami menyadari disrupsi menjadi ancaman.

Namun, pepatah mengatakan di tengah ancaman pasti ada peluang. Sekecil apapun itu.

Sejak 2010 Pos Kupang bersama Tribun Group Kompas Gramedia sebagai induk perusahaan, telah melihat fenomena seperti terjadi saat ini bakal muncul. 

Suatu era ketika informasi tak lagi tergantung kepada kertas (paperless) dan dapat diakses secara mobile.

Pos Kupang hari ini bukan lagi sekadar koran. Kami bertranformasi menjawab tantangan zaman. 

Sajian informasi tidak hanya dapat dinikmati melalui koran Pos Kupang tetapi juga melalui platform digital, www.pos-kupang.com serta semua kanal informasi berlabel Pos Kupang. 

Sampai hari ini kami merupakan news portal terbesar, dalam pengertian jumlah visitor, di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pos Kupang sebagaimana media massa Group Tribun-Kompas Gramedia di seluruh Indonesia, menyajikan liputan yang sering kali menjadi rujukan pengambil kebijakan publik. 

Kami bertekad tetap menjadi teman seperjalanan bagi semua kalangan dalam meniti buih perubahan yang sangat lekas itu. (dion db putra)

Sumber: Pos Kupang cetak Senin 1 Desember 2025

Read more »

Nasib 18 Nelayan Asal Alor

KABAR kurang menggembirakan  datang dari tetangga terdekat kita. Angkatan Laut (AL) negara  Republik Demokratik Timor Leste  menahan 18 nelayan asal Kabupaten  Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 19 Januari 2019.  Mereka ditangkap karena kedapatan  membawa alat tangkap kompresor  saat memasuki perairan negara  tersebut.

Menurut Duta Besar RI untuk Timor Leste,  Sahat Sitorus,  nelayan Alor yang masuk perairan Timor Leste dengan tiga perahu motor membawa kompresor yang dilarang menurut hukum perikanan  Timor Leste Nomor 7677.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor, Abdul M  Kapukong menjelaskan,  ke-18 nelayan itu meninggalkan Pulau Buaya (Alor)   pada 15 Januari 2019 untuk  mencari ikan.


 Pada tanggal 19 Januari 2019, mereka membawa hasil tangkapan ke Timor Leste tanpa dokumen resmi sehingga ditangkap AL Timor Leste  saat kapal motor mereka  berlabuh di Pelabuhan Dili.

Menurut Abdul, dari 18 orang nelayan  tersebut  yang memiliki paspor hanya tiga orang yaitu juragan Nurdin Kasim, Hikmah Hasan dan Talib Samsudin. Satu di antara 18 orang tersebut masih berusia 16 tahun yaitu Sabirin H Wahid. 

Proses hukum terhadap ke-18 nelayan asal Alor masih berlangsung. Sampai Selasa (22/1/2019), tiga nakhoda kapal diperiksa satu persatu oleh penyelidik di pengadilan Timor Leste.  Sahat Sitorus mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dili  terus memonitor agar para nelayan dalam kondisi yang baik dan mengawal kasus hukumnya diproses secara adil. 

Kita tentu berharap agar proses hukum terhadap saudara kita itu segera berakhir. Mereka dibebaskan sehingga bisa pulang ke kampung halaman untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Kita bisa ambil hikmah  dari peristiwa ini.

Persoalan laut memang sangat kompleks. Bagi nelayan, laut adalah sumber kehidupan. Mereka akan terus melaut karena di sanalah kebahagiaan hidup itu tergenapi. Harus diakui masih banyak nelayan kita yang belum belum tahu batas laut antarnegara.

Mereka cuma tahu  cari makan di laut.  Bagi mereka laut itu tanpa batas. Selama ini nelayan asal NTT sudah biasa melaut sampai ke perairan Timor Leste.  Mereka lupa bahwa Timor Leste sudah menjadi negara sendiri sehingga yang berlaku adalah hukum internasional. Itulah sebabnya sosialisasi kepada para nelayan kita sangat penting. Kalau masuk ke negara lain harus memiliki dokumen resmi. Tidak bisa seenaknya saja. Dari 18 nelayan hanya tiga orang yang memiliki paspor. Selebihnya tidak sama sekali. Dari sisi aturan keimigrasian jelas salah.

Kejadian semacam ini tidak boleh terulang. Ketika Indonesia gencar menangkap nelayan asing yang masuk perairan Nusantara bahkan menenggelamkan kapal mereka, maka nelayan  kita pun harus taat hukum. Kiranya ini menjadi bahan instrospeksi. Sudah saatnya kita fokus  membangun maritim yang tangguh.*

Pos Kupang 23 Januari 2019 hal 4

Read more »

Salah Urus Sampah Medis di Kota Kupang

ilustrasi

Kita kembali berhadapan dengan problem yang sama yaitu salah urus sampah medis. Kabar terbaru menyebutkan, Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang dihasilkan sepuluh rumah sakit pemerintah dan swasta di Kota Kupang mencapai 83 ton lebih.

Jumlahnya terus bertambah sehingga terjadi penumpukan. Pengolalaan sampah medis kering ini tidak dilakukan secara baik lantaran  tidak semua rumah sakit  memiliki insinerator.

Rumah sakit terbanyak yang memproduksi limbah B3 adalah RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang mencapai 26.112,0 kg atau 26 ton lebih disusul Rumah Sakit SK Lerik sebanyak 19 ton dan Rumah Sakit Tentara (RST) Wira Sakti Kupang 10 ton lebih. Rumah Sakit St. Carolus Boromeus dan Rumah Sakit TNI Angkatan Udara (AU) El Tari mampu mengolah limbah B3 karena punya insinerator atau alat pembakar sampah medis sendiri.


Data tersebut  dirilis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT, Jumat (11/1/2019). Limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit merupakan akumulasi selama Januari- September 2018 yang sampai kini belum tertangani secara baik. Pada Jumat (11/1/2018) siang,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT, Drs. Benyamin Lola, M.Pd datangi RSUD Johannes Kupang.

 Dia menemukan limbah B3 menumpuk di sekitar ruangan Poli Anak dan Kebidanan. Limbah B3 diisi dalam dos, karung dan kantong plastik. Ada juga yang ditutup dengan jaring biru. Di lokasi itu ada dua tumpukan besar  limbah B3. Terdapat plang dengan tulisan dilarang masuk ke tumpukan limbah. 

Tentu saja kita prihatin dengan kondisi ini. Penumpukan sampah medis merupakan masalah yang berulang. Sudah kerapkali dikeluhkan masyarakat namun manajemen RS seolah memandangnya sebagai hal biasa.Kita belum melihat ada langkah konkret yang sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan krusial  tersebut.

Benyamin Lola memang mengatakan bahwa persoalan limbah medis menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Menurutnya, Pemprov NTT sudah dua kali menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.
Isi surat  meminta rekomendasi pembakaran limbah B3 rumah sakit di Kota Kupang oleh PT. Sarana Agra Gemilang. Namun sampai saat ini belum ada jawaban.

  Menurut Beni, surat pertama dilayangkan pada tanggal 11 April 2018 ditandatangani Gubernur NTT, Frans Lebu Raya. Sedangkan surat kedua tanggal 11 Oktober 2018 ditandatangani Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Kita berharap pemerintah provinsi segera menempuh langkah cepat agar tumpukan sampah medis tersebut segera dibakar sesuai ketentuan. Untuk jangka panjang perlu UPT khusus yang mengurus soal ini mengingat produksi sampah medis di Kota Kupang tergolong tinggi. Rata-rata produksi limbah B3 dari 12 RS di Kota Kupang mencapai 400-an kg per hari. *

Pos Kupang, 14 Januari 2019 hal 4

Read more »

Kisah Tentang Rompi Oranye

BERAGAM ekspresi tersaji di halaman  Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)  di Jalan El Tari Kupang, Senin 7 Januari 2019. Itu hari pertama pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi NTT mengikuti upacara bendera setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Apel dipimpin Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Turut hadir Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ir. Ben Polo Maing dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ekspresi beragam tercipta saat pimpinan OPD memakaikan rompi warna oranye pada PNS yang merupakan stafnya. Mereka memakai rompi  dengan tulisan 'Saya Tidak Disiplin' lantaran terlambat masuk kantor, pulang lebih awal dan tidak masuk kantor tanpa berita selama periode  Oktober-Desember 2018.

Jumlahnya lumayan banyak. Total sebanyak 143 PNS yang memakai rompi oranye hari itu. Cukup banyak wajah yang murung, tegang dan tanpa senyum. Namun ada pula PNS berompi oranye melakukan wefie sembari mengumbar senyum dan tawa. Kesannya seolah tanpa beban mendapat hukuman semacam ini.


Disiplin! Begitulah gebrakan Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi. Kedua pemimpin NTT ini meyakini bahwa disiplin merupakan modal penting bagi NTT agar bisa mengejar berbagai ketertinggalannya dari daerah lain.

 Jika sikap kerja asal-asalan maka  NTT tetap tertinggal. Dan, Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai motor penggerak pembangunan mesti menjadi contoh. 

Dsiplin PNS di daerah ini memang patut mendapat perhatian serius. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak oknum PNS yang masuk kerja sesuka hatinya. Terlambat berjam-jam atau pulang ke rumah lebih awal dianggap bukan masalah. Menunda pekerjaan bahkan meninggalkan tempat tugas tanpa izin kepada pimpinan.

Secara umum  kinerja PNS di daerah ini pun masih jauh dari memuaskan. Indikatornya sederhana. Masih kerap kita mendengar riuh keluhan masyarakat yang mendapatkan pelayanan seadanya dari aparatur negara. Masih ada yang berprinsip kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah? Spirit melayani masih sebatas pemanis bibir. Belum terwujud dalam pelayanan sehari-hari.

Pemakaian rompi oranye itu mestinya sebuah cambuk agar PNS sungguh disiplin dalam bekerja melayani masyarakat. Sejauh ini efek jera pemakaian rompi belum tampak. Malah ada  yang merespons dengan cara yang kurang elok.  Tersenyum ria seolah tidak ada masalah sama sekali. Memakai rompi oranye  tak lebih dari lima menit dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. 

Gerakan disiplin memang tidak semudah membalik telapak tangan karena mengubah kebiasaan seseorang. Itulah sebabnya  kita dukung penuh gebrakan Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi. Segala upaya demi penegakan disiplin  tidak boleh kendor. *

Pos Kupang 9 Januari 2019 halaman 4

Read more »

Setelah Tsunami Senyap di Selat Sunda

BENCANA sungguh akrab dengan kehidupan kita. Dalam enam bulan terakhir gempa bumi dan tsunami memporak-porandakan Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Palu, Donggala dan Sigi di Sulawesi Tengah dan terakhir tsunami senyap di Selat Sunda. Derita mendera masyarakat pesisir Provinsi Banten dan Lampung.  

Dari tiga bencana alam gempa dan tsunami tersebut,  jumlah korban jiwa lebih dari 3.000 orang Korban tewas terbanyak di Kota Palu, Donggala, Sigi dan sekitarnya. Dalam bencana Lombok, Palu dan Selat Sunda,  jumlah korban luka-luka mencapai  belasan ribu orang dan ratusan  ribu orang mengungsi. Penderitaan pun masih menyertai mereka di lokasi bencana hingga hari-hari ini.

Bangsa Indonesia secara umum memang hidup bersama gempa dan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat,  rata-rata dalam satu tahun terjadi 6 ribu kali gempa di Indonesia. Gempa  dalam skala magnitudo tertentu menimbulkan tsunami sebagaimana terjadi di Aceh tahun 2004 dan Palu 2018.


Tsunami yang menerjang Banten dan Lampung 22 Desember 2018 malah bukan dipicu gempa tektonik tetapi kuat dugaan akibat erupsi anak Gunung Krakatau
sehingga datangnya tsunami begitu hening.

Mengingat rentannya wilayah Indonesia dari bencana  alam, maka kita tak akan bosan mengingatkan ihwal  pentingnya membangun budaya sadar bencana. Mitigasi dan edukasi bencana harus ditanamkan berulang-ulang. 

Setiap penduduk Indonesia mesti memahami potensi bahaya bencana semisal gempa dan tsunami serta memahami mitigasinya agar terjadi  harmoni tinggal di wilayah rawan bencana.

Wajib hukumnya bagi anak Indonesia sejak usia dini membudayakan perilaku sadar bencana. Memperbanyak latihan atau simulasi penyelamatan jika terjadi gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya merupakan cara membentuk kebiasaan yang bermanfaat jika bencana sesungguhnya datang.

Mitigasi sebagaimana perintah Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana harus menjadi kewajiban pemerintah daerah demi meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur atau memberikan kesadaran dan kemampuan menghadapi bencana.

Sejauh ini kita masih melihat pemerintah daerah di NTT  setengah hati menjalankan program mitigasi. Padahal bencana dapat terjadi kapan dan di mana saja serta dapat menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa manusia.

Kita belum melihat agenda aksi yang konkret dari pemerintah daerah melaksanakan mitigasi struktural dan non struktural yang berkesinambungan. Pemerintah  umumnya baru memberi respons manakala sudah terjadi bencana alam yang menelan korban materi dan manusia.

Mari kita tinggalkan cara lama menghadapi bencana alam. Mitigasi dan edukasi bencana harus menjadi program utama yang tidak kalah penting dibandingkan pembangunan sektor lainnya karena taruhannya adalah keselamatan manusia.*

Pos Kupang, 28 Desember 2018 hal 4

Read more »

Membangun Sumba Tengah

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur (NTT),  Viktor Bungtilu Laiskodat  telah melantik pasangan Drs. Paul K  Limu-Ir. Daniel Landa sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup)  Sumba Tengah periode 2018-2023 di Kupang, Senin (12/11/2018).

Kepada wartawan pasangan ini mengatakan akan fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat  semisal penyediaan air bersih serta menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Bupati Paul K Limu dan Wabup Daniel Landa sudah melakukan survei di seluruh wilayah Sumba Tengah untuk melihat potensi sumber air yang bisa dikelola demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bupati Paul K Limu menjelaskan, satu di antara program prioritas mereka adalah membangun sarana air bersih di Kota Waibakul pada  tahun 2019  yang berlanjut ke semua wilayah kabupaten itu. Target duet pemimpin ini adalah  seluruh masyarakat  Sumba Tengah segera terbebaskan dari krisis air.


Kita mengapresiasi langkah Bupati Paul Limu dan Wabup Daniel Landa. Sudah semestinya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air. Krisis air tidak hanya merepotkan masyarakat memenuhi kebutuhan untuk masak, mandi dan cuci saban hari tetapi juga untuk mengolah lahan pertanian mereka.

Sumba Tengah memiliki lahan pertanian yang memadai namun belum didukung ketersediaan air yang memungkinkan masyarakat dapat mengolah lahan mereka untuk pertanian dan perkebunan. Secara kasat mata kita melihat tidak sedikit lahan tidur yang belum diolah secara  baik dan berkesinambungan.

Usaha mengatasi krisis air di Sumba Tengah sudah dimulai sejak lama. Bupati dan Wabup sebelumnya yaitu pasangan  Umbu S Pateduk  dan Umbu Dondu telah merintis berbagai langkah yang tinggal dikembangkan lebih lanjut oleh Bupati Paul K Limu dan Wabup Daniel Landa.

 Selama sepuluh tahun memimpin wilayah tersebut tentunya sudah banyak keberhasilan yang sudah ditorehkan Umbu S Pateduk dan Umbu Dondu.

Tugas dan tanggung jawab pemimpin Sumba Tengah yang baru adalah meningkatkan  keberhasilan serta menekan sekecil mungkin kegagalan.

Air  bukan satu-satunya kebutuhan mendesak. Pemenuhan kebutuhan lainnya di bidang infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan pun sangat penting guna memudahkan akses masyarakat. Sumba Tengah harus bebas dari keterisolisasian wilayah. Demikian  pula di bidang kesehatan dan pendidikan.

Berbagai indikator pembangunan menunjukkan, Sumba Tengah masih tertinggal dalam banyak hal. Sumba Tengah harus bergerak lebih aktif, lebih gesit dan lebih tangguh agar dapat mengejar ketertinggalannya dari kabupaten lain di Pulau Sumba dan NTT umumnya.

Kita yakin pasangan Bupati Paul K Limu dan Wabup Daniel Landa sudah memiliki program dan agenda kerja yang jelas untuk membawa masyarakat  Sumba Tengah lebih sejahtera.

Dukungan publik menjadi kunci sukses bupati dan wakil bupati mengaplikasikan visi misi dan program kerja secara nyata di lapangan selama lima tahun ke depan. Jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi niscaya masyarakat Sumba akan merasa aman dan nyaman serta derajat kehidupan mereka semakin baik. *

Pos Kupang, 13 November 2018 hal 4

Read more »

Pesona Tenun Ikat NTT

Tenun ikat NTT

GELIAT ekonomi Kota Kupang tak pernah berhenti bergerak. Perkembangan terbaru yang sungguh menggembirakan adalah semakin menjamurnya butik khusus tenun ikat di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini. Pemiliknya pun berlomba menghadirkan aneka jenis tenunan berkualitas guna memenuhi kebutuhan konsumen yang terus meningkat.

Pemilik butik mendatangkan tenun ikat dari  berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa Flobamora memang sangat kaya ragam dan corak tenun ikat. Setiap daerah punya keunikan tersendiri.

Menurut pengelola butik, para pembeli lebih suka tenunan asli hasil kerajinan tangan bukan produksi industri. Harga yang relatif mahal bukan masalah bagi penggemar tenun ikat  yang umumnya berasal dari luar Flobamora. Mereka membeli  tenunan utuh (lembaran) atau yang sudah dimodifikasi menjadi aneka busana mengikuti tren mode masa kini semisal gaun, jas, rok dan sebagainya.


Harga busana tenun ikat NTT  bervariasi  dan relatif  terjangkau. Sedangkan kain tenun ikat dalam satu lembaran utuh atau belum dipotong  harganya berkisar antara Rp 350.000 hingga belasan juta rupiah.

Selain motifnya yang kaya, unik serta elegan, tenun ikat NTT sangat diminati karena memiliki diferensiasi yaitu hasil karya tangan para penenun hebat. Kalau sekadar mendapatkan kain bermotif tenun NTT,  tidaklah sulit bagi pembeli  karena dewasa ini sudah banyak produksi pabrikan. Namun, bagi penggemar tenun ikat keaslian itulah yang mereka butuhkan.

Pada  titik ini ada sesuatu yang mesti menjadi perhatian serius. Kita bakal kehilangan generasi penenun andal makanala tidak mempersiapkan sejak dini. Penenun di kampung-kampung umumnya sudah berusia di atas 40 tahun bahkan lebih.

Regenerasi tidak berjalan baik. Kaum muda Flobamora tanpa sadar mulai meninggalkan warisan luhur budayanya sendiri. Mereka tak cakap dan terampil menenun. Malah anggap menenun sebagai 'pekerjaan orang kampung'.

Itulah sebabnya kita sependapat dengan pandangan Kepala  Dinas Kebudayaan Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk. Sinun   memiliki kiat praktis agar aktivitas tenun di NTT tidak punah yaitu tenun harus dimasukkan menjadi muatan lokal (mulok)  kurikulum di sekolah sehingga semua anak berkesempatan untuk belajar menenun sejak usia dini.

Gagasan tersebut kiranya tidak sebatas wacana tetapi segera dijabarkan melalui agenda aksi yang nyata. Sekolah-sekolah  mulai dari tingkat dasar sampai menengah di NTT mesi  memiliki mata pelajaran menenun.

Sekolah SD di provinsi ini jumlahnya kurang lebih 5.000. Sebut misalnya 20 persen saja dari jumlah itu  menerapkan mulok ini, maka kita bisa menyelamatkan tenunan Flobamora dari kepunahan penerus.

Selain mulok, sekolah juga bisa membentuk komunitas tenun. Prinsipnya berbagai cara mesti kita tempuh guna mempertahankan diferensiasi serta pesona  tenun ikat NTT yang kini memikat  dunia. *

Sumber: Pos Kupang 30 Oktober 2018 halaman 4

Read more »

Ramai-ramai Tanam Kelor

Kelor

AJAKAN Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor B Laiskodat agar masyarakat menanam kelor atau merunggai (moringa oleifera) mulai terlihat aksinya di lapangan.

Masyarakat baik perorangan maupun kelompok mulai melaksanakan ajakan gubernur. Mereka menanam tumbuhan dengan ketinggian batang 7-11 meter, daun berbentuk bulat telur ukuran kecil-kecil bersusun majemuk yang manfaatnya sangat besar bagi manusia tersebut.

Beberapa contoh bisa disebut. Kepala Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang,  Yulianus Laitoto  menyiapkan lahan sekitar satu hektar untuk menanam kelor. Yulianus  tegas mengatakan langkah tersebut untuk mendukung ajakan Gubernur NTT.

"Saya siap lahan satu hektar untuk tanam kelor. Jika pemerintah siapkan bibit, maka saya siapkan lahan," katanya, Sabtu (13/10/2018).

Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Ir. Yohanes Tay Ruba, MM pun bergerak cepat. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan bibit kelor yang ditanam dalam wadah polybag sebanyak 30.000 anakan. Yohanes menjelaskan,  untuk budidaya kelor, pihaknya memilih dua pola yakni pola inti dan plasma.

Aksi tanam kelor ternyata tidak cuma dilakukan instansi teknis terkait tetapi juga dinas lain di  lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov)  NTT.

Satu di antaranya Dinas Pariwisata Provinsi NTT yang menanam 1.000 anakan kelor di halaman gedung kantor tersebut. Mereka mengubah halaman belakang kantor itu  menjadi kebun kelor. Lahan yang semua kosong kini ada tanaman hijau kaya nutrisi.

Lembaga perguruan tinggi pun tidak tinggal diam. Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Kupang menyambut baik rencana Pemprov NTT membangun kerja pengembangan kelor. Direktur Politani Kupang, Ir. Thomas Lapenangga, MSi menjelaskan,  pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal dengan para dosen dan pimpinan jurusan untuk merajut kerja sama tersebut.

Kita mengapresiasi kegairahan semacam ini. Menanam kelor di halaman kantor yang kosong kiranya bisa menjadi inspirasi bagi instansi lainnya serta masyarakat agar dapat  memanfaatkan setiap jengkal tanah untuk kelor. Tanaman lokal tersebut tidak rewel. Tidak butuh perawatan rumit dan berbiaya tinggi. Kondisi iklim Nusa Tenggara Timur umumnya cocok untuk kelor.

Semangat ramai-ramai menanam kelor hendaknya perlu dijaga dan dipertahankan. Tugas pemerintah untuk mengatur sedemikian rupa agar gerakan ini tidak sekadar menanam tetapi sampai proses akhir kelor yang banyak khasiatnya itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Flobamora.

Sejauh ini kita belum mendapat jawaban serta gambaran  yang memadai kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah  daerah  ketika gerakan menanam kelor berhasil.

Produksi kelor yang berlimpah nantinya jangan sampai justru tidak memberi nilai tambah apapun secara ekonomis bagi masyarakat yang sudah berjerih lelah menaman. Artinya tidak sebatas mengajak tanam lalu habis perkara. Setelah tanam lalu apa? *

Sumber: Pos Kupang, 17 Oktober 2018 halaman 4

Read more »

Kembalikan Kejayaan Kabupaten Sikka

HARI yang akan menjadi pusat perhatian rakyat Kabupaten Sikka sudah tiba.  Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si atau akrab dengan sapaan Roby Idong dan Romanus Woga, BA menjadi Bupati dan Wakil Bupati akan dilantik Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT),  Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H, M.Si, di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Jalan El Tari Kupang, Kamis (20/9/2018) ini.

Keduanya akan menahkodai Kabupaten Sikka periode 2018-2023. Roby Idong dan Romanus Woga meraih suara terbanyak dalam Pilkada Sikka 27 Juni 2018.

Pasangan yang maju dari jalur independen ini meraih dukungan  63.039 suara disusul pasangan calon Alexander Longginus-Fransiskus Stefanus Say 49.690 suara dan pasangan  Yoseph Ansar Rera-Rafael Raga 44.467 suara. Roby-Romanus menjadi  pasangan kepala daerah pertama hasil Pilkada 2018 di NTT yang dilantik Gubernur Viktor Laiskodat. Sementara sembilan daerah lainnya akan menyusul.

Setiap kali momen pelantikan pasangan kepala daerah kita selalu mengingatkan kembali mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka.

 Kepala daerah antara lain bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

Kepala daerah pun memiliki sejumlah kewenangan semisal mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat serta melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Singkat kata di tangan kepala daerah dan wakil kepala daerah masyarakat berharap  akan hadirnya kesejahteraan.

Bagaimana Kabupaten Sikka?  Selama lima tahun ke depan seluruh rakyat  Sikka menyandarkan harapan mereka pada Bupati Roby Idong dan Wakil Bupati Romanus Woga. Pasangan orang muda dan tokoh berpengalaman ini diyakini mampu membuat terobosan sehingga Kabupaten Sikka lebih cepat maju dibandingkan daerah lainnya. Rakyat Sikka lebih sejahtera lahir dan batin.

Jujur mesti dikatakan bahwa Sikka memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara baik sehingga Sikka pun menjadi kabupaten yang biasa-biasa saja. Hampir tidak ada yang menojol dari wilayah itu.

 Bahkan kalah pamornya dibandingkan nam Sikka di masa lalu yang menjadi pioner dalam berbagai bidang pembangunan. Untuk basmi rabies pun Sikka seolah tak berdaya sampai sekarang.  Letak geografisnya yang stategis di jantung Pulau Flores pun tidak dioptimalkan.

Pelabuhan Lorens Say dan Bandara Frans Seda, misalnya,  cenderung sepi belakangan ini. Geliat ekonomi berjalan biasa-biasa saja. Sikka pernah berjaya dan semoga pemimpin yang baru ini bisa mengembalikan kejayaan itu. Selamat bekerja bupati dan wakil bupati Sikka. *

Sumber: Pos Kupang 20 September 2018 hal 4

Read more »

Energi Positif Asian Games 2018

PRESIDEN Dewan Olimpiade Asia (OCA) Ahmad Al-Fahad Al-Sabah ketika menutup Asian Games 2018 Jakarta-Palembang di Stadion Utama Gelora Bung Karno,  Minggu (2/9/2018) malam beberapa kali mengucapkan kata yang sangat menyentuh. "Indonesia, kalian hebat! Indonesia, kami cinta kalian.''

Ucapan  Presiden OCA tersebut disambut aplaus meriah ratusan ribu orang yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jutaan penonton televisi Indonesia  yang menyaksikan siaran langsung penutupan Asian Games   ikut merasa bangga dengan sanjungan Presiden OCA.

Indonesia sukses menjadi tuan rumah pesta olahraga bangsa-bangsa Asia yang bergulir sejak  18 Agustus 2018. China yang kali ini kembali menjadi juara umum akan menjadi  tuan rumah Asian Games empat tahun mendatang, tepatnya di Hangzhou, Provinsi Zhejiang.

Pujian Presiden OCA kiranya tidak berlebihan. Masyarakat internasional mengakui kita sukses menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Sangat minim komplain atau keluhan dari para tamu yang datang dari 45 negara.  Banyak pemimpin dunia memuji  termasuk  Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC), Thomas Bach.

 Bach bahkan mengatakan, dengan menutup sejumlah kekurangan saat Asian Games 2018,  Indonesia layak menawarkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2032. Bach salut atas antusiasme masyarakat Indonesia terhadap olahraga. Kesan positif ini menjadi modal lebih bila Indonesia serius  mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade.

Prestasi atlet  Indonesia juga luar biasa di Asian Games 2018. Mereka memenuhi target  10  besar bahkan meraih posisi empat besar berkat perolehan  98 medali yang terdiri dari 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu. Perolehan medali emas hampir dua kali lipat dari target. Berada di urutan keempat setelah China, Jepang dan Korea Selatan merupakan prestasi terbaik anak-anak Indonesia sepanjang sejarah keikutsertaannya di ajang Asian Games.

Asian Games 2018 telah melahirkan energi positif bagi bangsa Indonesia dan Asia. Kita membuktikan kepada seluruh bangsa Asia dan juga dunia bahwa  kita mampu menjadi tuan rumah yang ramah, santun dan memberikan pelayanan terbaik bagi para atlet dan ofisial peserta Asian Games 2018.

Seluruh komponen bangsa telah memberikan kontribusi positif. Mereka bahu- membahu bersama  panitia dan segenap jajaran  pemerintah menyukseskan pesta olahraga empat tahunan ini baik di Jakarta maupun Palembang. Momentum ini perlu kita jaga agar terus mewarnai kehidupan kita sebagai sesama anak Indonesia.

Dari sisi prestasi,  pencapaian Asian Games tahun 2018 tidak mudah dipertahankan. Empat tahun lagi iklim kompetisinya berbeda. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pengurus, pembina dan pelatih cabang olahraga. Dan, tentu bagi atlet sendiri. Tidak boleh berpuas diri. Tetaplah menjadi atlet yang disiplin dan tekun berlatih.*

Sumber: Pos Kupang 4 September 2018 hal 4

Read more »

Kabar Pilu dari Tanah Merah

KABAR pilu datang dari Tanah Merah. Bentrokan yang melibatkan sekelompok masyarakat dari Desa Oebelo dan Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang kembali terjadi pada Kamis (23/8/2018) petang. Insiden kekerasan itu menimbulkan korban jiwa luka-luka. Air mata duka tumpah lagi.

Dua kubu menggunakan benda keras dan senjata tajam. Para korban umumnya mengalami luka potong, terkena anak panah dan tembakan senjata rakitan dan senapan angin.

Sampai kemarin suasana di lokasi kejadian masih mencekam. Bahkan hampir terjadi aksi susulan. Untung aparat keamanan bertindak cepat sehingga mampu meredam bentrokan dalam skala yang lebih luas.

Kita turut berduka bersama keluarga korban yang meninggal dunia. Kita berharap mereka yang luka-luka segera pulih. Kita prihatin dan sedih karena peristiwa kekerasan itu bukan yang pertama.

Menurut catatan Pos Kupang,  kejadian dua hari lalu merupakan yang keenam sejak tahun 2005. Data tersebut berdasarkan pemberitaan Pos Kupang. Boleh jadi ada kejadian yang luput dari pantauan media.

Hampir semua bentrokan sejak tahun 2005 selalu menimbulkan korban manusia dan harta benda. Bakar rumah bahkan disertai pengungsian. Pemicu awal kerap masalah sepele tapi berlanjut penganiayaan serta bentrokan kelompok.

 Dampak psikologisnya pun tak terkira. Ada dendam kesumat. Fakta sosial tersebut  tidak bisa disembunyikan. Bayangkan, sudah lebih dari sepuluh tahun tapi  perdamaian belum sungguh membumi di Tanah Merah dan Oebelo. Ada apa gerangan?

Kita tiada henti  mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemimpin pemerintah setempat  agar menempuh langkah yang lebih sungguh guna mengakhiri konflik sosial berkepanjangan itu. Cari akar masalah  sebenarnya dan berikan solusi yang tepat. Kejadian berulang mencerminkan bahwa masalah sesungguhnya belum tuntas. Yang diselesaikan selama ini hanya reaksi permukaan.

Tidak cukup pendekatan hukum semata.Yang bersalah untuk kasus kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa memang perlu mendapat hukuman. Namun, itu bukan satu- satunya solusi. Pemerintah hendaknya mengajak tokoh masyarakat kedua daerah itu serta tokoh kunci lainnya duduk bersama membahas masalah ini secara terbuka dalam spirit rekonsiliasi menuju penyelesaian final berjangka panjang. Bukan sekadar reaksi atas insiden dua hari lalu.


Para wakil rakyat baik di lembaga DPRD Kabupaten Kupang maupun DPRD Provinsi NTT kiranya tidak berpangku tangan. Bapak dan ibu  jangan hanya sibuk tebar pesona setelah  mencalonkan diri  lagi untuk Pileg 2019. Tidak cukup sekadar berkata-kata.

Segera bertindak melalui aksi konkret guna memberikan solusi terbaik mengakhiri konflik di Tanah Merah Oebelo. Korban sudah banyak berjatuhan. Tega nian jika tidak memberikan perhatian.

Menciptakan perdamaian di Tanah Merah-Oebeo hendaknya menjadi atensi pemimpin baru Kabupaten Kupang. Juga Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih. *

Sumber: Pos Kupang 25 Agustus 2018 hal 4

Read more »

Aura Positif Joni Kala

Joni Kala dan Jokowi

Siswa Kelas VII SMP Negeri Silawan, Kabupaten Belu,  Yohanes Ande Kala (14) mendadak terkenal pasca aksi heroiknya memanjat tiang bendera setinggi 15 meter untuk membetulkan tali yang putus dan pengait tersangkut.  Dalam sekejap bocah yang akrab disapa Joni itu menjadi buah bibir masyarakat Indonesia.

Mengenakan  seragam putih biru, tanpa sabuk pengaman, ia memanjat  tiang bendera dari pipa pada peringatan HUT ke-73 RI di  lapangan Mota'ain, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, Jumat 17 Agustus 2018.

Joni sempat berhenti di pertengahan tiang. Beberapa orang berteriak  memintanya turun namun ia tetap semangat  memanjat hingga mencapai ujung tiang bendera.  Tiang bendera sempat melengkung oleh beban tubuhnya. Setelah sukses membenahi ujung tali, Joni pun meluncur  turun. Tepuk tangan membahana.

Sejak hari  itu nama Joni Kala viral di media sosial. Terkenal ke seantero negeri. Dia dan orangtuanya langsung diundang ke Jakarta menemui para petinggi negara. Joni bersua para menteri, antara lain Menpora Imam Nahrawi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar  Panjaitan dan  bertemu Presiden Jokowi serta Wapres Jusuf Kalla.

Joni Kala  pun  kebanjiran rezeki. Dia mendapat beasiswa dan uang. Tempat tinggalnya di Dusun Halimuti,  Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto  Timur Belu, diperbaiki. Perhatian tersebut datang dari sejumlah pihak, di antaranya manajemen  PT PLN (Persero), Kemenpora, Panglima TNI, Kapolda NTT, Pemerintah Provinsi NTT dan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Joni Kala dielu-elukan. Banyak yang menyebutnya sebagai pahlawan. Tidak berlebihan memang sebab anak itu melakukan secara spontan. Bukan diperintah atau dipaksa.  Dia langsung bergerak  ketika mendengar ada masalah di tiang bendera. Padahal saat itu dia sedang sakit perut.

Berkat keberaniannya upacara bendera yang sempat terganggu bisa berjalan sampai tuntas. Bendera Merah Putih pun berkibar di Lapangan Mota'ain --daerah tapal batas antara Indonesia dengan Timor Leste. Beranda  NKRI!

Kepolosan dan spontanitasnya melahirkan simpati, respek dan hormat. Si bocah Joni Kala menebarkan aura positif pada momentum yang tepat, di kala kita menghadapi banyak tantangan dan godaan yang dapat mencederai rasa sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia yang bhineka. Joni  mengingatkan kita untuk merawat dan menjaga agar Merah Putih terus berkibar dan NKRI tegak berdiri selamanya.

Sisi lain yang tak kalah penting adalah perhatian tidak sebatas pada Joni dan keluarganya. Tengok dan bangun sungguh-sungguh daerah perbatasan negeri ini, baik yang berbatasan dengan Timor Leste, Malaysia dan Australia maupun Papua Nugini.

Ketika tapal batas kita posisikan sebagai beranda NKRI, maka pembangunan mestinya menjadi prioritas utama. Rakyat di perbatasan harus maju, modern dan sejahtera. Fakta memperlihatkan kehidupan mereka jauh dari makmur.  Infrastruktur dasar umumnya belum memadai. Masih ada yang terisolir, sulit mendapatkan air bersih, fasilitas kesehatan dan komunikasi.

Aura positif Joni Kala hendaknya berlanjut pada ikhtiar membangun negeri ini secara adil dan merata dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Semoga. *

Sumber: Pos Kupang 20 Agustus 2018 hal 4

Read more »

Prestasi Tetangga NTT Jauh Lebih Baik

DULU  Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan gudang atlet atletik. Juara nasional bahkan juara Asia datang dari provinsi ini. Sebut  beberapa sebagai contoh kisah sukses.

Welmince Adolfina Sonbay.  Tahun 1981 saat dia masih SD meraih medali perak PON X di nomor lari 3.000 meter puteri. Saat upacara penutupan, Presiden Soeharto menggendongnya.

Peristiwa yang sama terulang pada tahun itu juga. Welmince meraih medali perunggu Asian Games di Filipina sekaligus memecahkan rekor nasional 3.000 meter puteri atas nama Starlet.

Lagi-lagi si kecil ini digendong Presiden Marcos. Tiga tahun kemudian pada ajang yang sama Welmince yang masih duduk di bangku SMP kembali merebut medali di Korea Selatan.

Eduardus Nabunome adalah nama besar dari NTT. Dia pemegang 14 rekor nasional (rekornas)   lari. Sampai sekarang lima nomor di antaranya belum terpecahkan. Bahkan di tingkat ASEAN, rekor maraton SEA Games masih milik anak Timor itu.  Rekor Edu sudah bertahan selama 27 tahun.  NTT tidak hanya punya dua legenda ini.  Masih ada nama lain seperti Anton Falo, Osias Kamlasi dan  Oliva Sadi.

Namun, harus diakui secara jujur bahwa setelah masa kejayaan Welmince dan Nabunome, belum ada lagi pelari asal NTT yang mencetak prestasi fenomenal. Belum muncul generasi penerus yang lebih muda setelah Oliva Sadi,  Fery Subnafeu, Mery Paijo, Afriana Paidjo.

Hari-hari ini kita tersentak kaget menyadari betapa tetangga sebelah rumah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dulu tidak masuk hitungan di cabang atletik, sekarang sudah memiliki seorang juara dunia.

Juara dari nomor lari bergengsi 100 meter yang diraih Lalu Muhammad Zohri.  Zohri meraih medali emas nomor lari 100 meter dengan catatan waktu 10,18 detik pada Kejuaraan Dunia Atletik U-20 di Tempere, Finlandia, 11 Juli 2018.

Prestasi Zohri membuka mata Indonesia betapa NTB sejak lama mempersiapkan atlet atletik mereka dengan baik. Mereka fokus dan sangat serius  membentuk atlet berprestasi di cabang atletik. Hasilnya luar biasa. Langsung menjadi juara dunia!

Langkah tetangga mestinya melecut semangat pengurus PASI, KONI, pemerintah  daerah serta seluruh komponen masyarakat yang peduli pada olahraga untuk berbenah. Kembalikan NTT sebagai gudang atlet atletik nasional.

Dalam spirit itulah kita memberi apresiasi tinggi kepada manajemen Naga Timor Sport Club yang sampai saat ini  konsisten dan setia membina atlet atletik di daerah ini. Bekerja sama dengan Harian Pagi Pos Kupang, klub Naga Timor akan menyelenggarakan lomba lari 5K di Kota  Kupang, 11 Agustus 2018.

Lomba lari ini mengusung konsep berbeda dengan kegiatan serupa sebelumnya. Kali ini peserta lomba adalah khusus untuk usia 13-16 tahun. Sifatnya tidak semata olahraga tetapi ada pesan edukatif.

Dari lomba ini diharapkan lahir para juara usia muda seperti Delvita Bakun yang kini sudah menjadi atlet nasional. Poinnya adalah memberi ruang kepada anak-anak NTT kembali menekuni olahraga membanggakan ini.*

Sumber: Pos Kupang 20 Juli 2018 hal 4

Read more »

Aplikasi Si Karang 13

DINAS Pemadam Kebakaran (Damkar)  Kota Kupang melakukan terobosan yang sejalan dengan spirit menjadikan Kupang sebagai Smart City. Demi  mengurangi dan menekan informasi bohong atau hoax tentang kebakaran di Kota Kupang, Dinas Pemadam Kebakaran akan meluncurkan Aplikasi Si Karang 13.

Si Karang 13 merupakan aplikasi berbasis android yang digunakan untuk melaporkan informasi kebakaran yang terjadi secara akurat kepada pihak Damkar yang memantau dari pusat kontrol di Markas Damkar.

Kepala Bidang Penanggulangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang, Johanes Bell, ST, MT mengungkapkan, selama ini petugas Damkar kerap menerima telepon atau laporan bohong dari masyarakat mengenai  kebakaran. Informasi hoax semacam itu menimbulkan keragu-raguan bagi petugas untuk bertindak cepat mengatasi kebakaran.

Johanes yang merupakan ketua tim kerja aplikasi Si Karang 13 ini mengungkapkan, dengan aplikasi tersebut masyarakat dapat memperoleh banyak manfaat. Selain untuk membuat laporan kebakaran secara cepat, realtime dan tepat, juga ada berbagai fitur penting lainnya terkait kebakaran.

Ada sosialisasi tentang tindakan preventif mencegah kebakaran, informasi tentang data dan tren kebakaran di Kota Kupang, data jalur tercepat dan posisi satuan Damkar serta informasi penting lainnya terkait Dinas Damkar Kota Kupang.

Aplikasi Si Karang 13 juga diproyeksikan untuk meningkatkan response  time Damkar dari 15 menit menjadi 13 menit saja.

Dengan menggunakan  aplikasi ini,  petugas Damkar akan lebih cepat tiba lokasi kebakaran karena aplikasi Si Karang 13  menunjukkan jalur tercepat dari markas Damkar menuju tempat kejadian perkara.

Warga Kota Kupang tentu menyambut gembira aplikasi tersebut. Di zaman digital sekarang keberadaannya sudah menjadi kebutuhan.Yang kita harapkan adalah sikap konsisten dan displin petugas Damkar Kota Kupang menanggapi laporan dari  masyarakat.

Jangan sampai terjadi warga  Kota Kupang sudah melapor dengan cepat dan tepat menggunakan aplikasi Si Karang 13 tetapi tanggapan dari petugas Damkar masih sama dengan kondisi sebelumnya. Poinnya kembali pada sikap profesionalisme  petugas Damkar. Apapun alatnya,   faktor manusia tetap sangat menentukan.

Problem lain yang juga perlu dibenahi adalah sarana dan prasarana pendukung. Menurut pandangan kita armada mobil Damkar di kota ini perlu ditambah jumlahnya mengingat permukiman penduduk, kawasan pusat perbelanjaan, hotel dan sebagainya tumbuh kian subur di Kota Kupang.

Armada yang ada saat ini pun sudah termakan usia sehingga tidak gesit dan tangguh lagi melahap medan dalam kota manakala terjadi musibah kebakaran. Akhirnya tidak kalah penting pelatihan bagi petugas Damkar. Mereka butuh pengetahuan baru dan keterampilan mereka harus terus diasah agar tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. *

Sumber: Pos Kupang 12 Juli 2018 hal 4

Read more »

Kupang Menuju Smart City

HARI Jumat 2 Maret 2018 terjadi   peristiwa menarik di Kota Kupang. Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man bersama-sama Plt Dirut Bank NTT, Perwakilan Stikom, Kepala Stasiun LPP RRI Kupang dan Perwakilan Ombudsman meluncurkan Sodamolek di 17 kelurahan di Kota Kupang. Peluncuran berlangsung di Kelurahan Naikoten II.

Herman Man melukiskan Sodamolek sebagai program yang luar biasa. Sodamolek adalah inovasi pemerintah Kelurahan Naikoten II dalam hal pelayanan publik berbasis online yang sudah diterapkan kurang lebih empat tahun terakhir. 

Keberhasilan pemerintah kelurahan Naikoten II memberikan pelayanan yang  cepat dan tepat kepada masyarakat itu perlu diaplikasikan pemerintah kelurahan lainnya di Kota Kupang. "Mulai hari ini 17 kelurahan lainnya akan memakainya juga sehingga  masyarakat bisa merasakan pelayanan yang baik, cepat dan tepat," kata Wakil Walikota Kupang.

Herman Man  mengatakan, ada tiga tugas pemerintah yaitu membangun infrastruktur, memberdayakan masyarakat dan memberikan  pelayanan publik. Sodamolek sudah terbukti merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang prima. Masyarakat mendapat pelayanan selama 24 jam, tidak dibatasi oleh waktu kerja kantoran.  Pelayanan tepat, cepat dan mudah diakses.

Pada tahun 2017, Sodamolek dari Kelurahan Naikoten II Kupang masuk daftar Top 40 Inovasi Pelayanan Publik di  seluruh Indonesia. Inovasi ini pun sudah menjadi pusat studi banding berbagai daerah baik di  NTT maupun dari luar provinsi NTT.

Kita mengapresiasi kerja cerdas pemerintah kelurahan Naikoten II di bawah koordinasi dan komando  Andre Otta sebagai lurah. Andre terbukti mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan warga kelurahannya.

Menurut pandangan kita, keputusan duet pemimpin Kota Kupang yaitu Walikota Jefri Riwu Kore dan Wakil Walikota Herman Man mengaplikasikan Sodamolek 17 kelurahan  merupakan langkah yang tepat. Itu bukti bahwa kedua pemimpin memang benar-benar bertekad mewujudkan Kupang menjadi smart city.

Kita harapkan peluncuran Sodamolek di 17 kelurahan tidak sekadar seremoni tetapi benar-benar dipraktikkan pemerintah setempat sehingga memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kita berharap Sodamolek berhasil di 17 kelurahan tersebut. Tentu memerlukan keseriusan dan kesungguhan hati lurah dan seluruh jajarannya sambil melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kiranya lurah lain di kota ini tidak perlu merasa malu atau gengsi untuk belajar pada keberhasilan lurah Naikoten II Kupang. Orang yang mau belajar dengan rendah hati niscaya akan sukses.

Kita pun terus mendorong agar pemerintah kota menerapkan Sodamolek di 51 kelurahan di Kota Kupang. Jika seluruh kelurahan di kota ini menerapkan pelayanan publik selevel kelurahan Naikoten II, maka bolehlah kita mengklaim Kupang memang kota yang smart. Semoga! *

Sumber: Pos Kupang 5 Maret 2018 hal 4

Read more »

Kupang Menuju Smart City

ilustrasi

HARI Jumat 2 Maret 2018 terjadi   peristiwa menarik di Kota Kupang. Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man bersama-sama Plt Dirut Bank NTT, Perwakilan Stikom, Kepala Stasiun LPP RRI Kupang dan Perwakilan Ombudsman meluncurkan Sodamolek di 17 kelurahan di Kota Kupang. Peluncuran berlangsung di Kelurahan Naikoten II.

Herman Man melukiskan Sodamolek sebagai program yang luar biasa. Sodamolek adalah inovasi pemerintah Kelurahan Naikoten II dalam hal pelayanan publik berbasis online yang sudah diterapkan kurang lebih empat tahun terakhir. 

Keberhasilan pemerintah kelurahan Naikoten II memberikan pelayanan yang  cepat dan tepat kepada masyarakat itu perlu diaplikasikan pemerintah kelurahan lainnya di Kota Kupang. "Mulai hari ini 17 kelurahan lainnya akan memakainya juga sehingga  masyarakat bisa merasakan pelayanan yang baik, cepat dan tepat," kata Wakil Walikota Kupang.

Herman Man  mengatakan, ada tiga tugas pemerintah yaitu membangun infrastruktur, memberdayakan masyarakat dan memberikan  pelayanan publik. Sodamolek sudah terbukti merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang prima. Masyarakat mendapat pelayanan selama 24 jam, tidak dibatasi oleh waktu kerja kantoran.  Pelayanan tepat, cepat dan mudah diakses.

Pada tahun 2017, Sodamolek dari Kelurahan Naikoten II Kupang masuk daftar Top 40 Inovasi Pelayanan Publik di  seluruh Indonesia. Inovasi ini pun sudah menjadi pusat studi banding berbagai daerah baik di  NTT maupun dari luar provinsi NTT.

Kita mengapresiasi kerja cerdas pemerintah kelurahan Naikoten II di bawah koordinasi dan komando  Andre Otta sebagai lurah. Andre terbukti mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan warga kelurahannya.

Menurut pandangan kita, keputusan duet pemimpin Kota Kupang yaitu Walikota Jefri Riwu Kore dan Wakil Walikota Herman Man mengaplikasikan Sodamolek 17 kelurahan  merupakan langkah yang tepat. Itu bukti bahwa kedua pemimpin memang benar-benar bertekad mewujudkan Kupang menjadi smart city.

Kita harapkan peluncuran Sodamolek di 17 kelurahan tidak sekadar seremoni tetapi benar-benar dipraktikkan pemerintah setempat sehingga memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kita berharap Sodamolek berhasil di 17 kelurahan tersebut. Tentu memerlukan keseriusan dan kesungguhan hati lurah dan seluruh jajarannya sambil melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kiranya lurah lain di kota ini tidak perlu merasa malu atau gengsi untuk belajar pada keberhasilan lurah Naikoten II Kupang. Orang yang mau belajar dengan rendah hati niscaya akan sukses.

Kita pun terus mendorong agar pemerintah kota menerapkan Sodamolek di 51 kelurahan di Kota Kupang. Jika seluruh kelurahan di kota ini menerapkan pelayanan publik selevel kelurahan Naikoten II, maka bolehlah kita mengklaim Kupang memang kota yang smart. Semoga! *

Sumber: Pos Kupang 5 Maret 2018 hal 4

Read more »

Tragedi Demokrasi

ilustrasi

Data yang disampaikan  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maryanti Luturmas Adoe sungguh mengejutkan. 

Sebanyak 1.126.983 penduduk wajib pilih di Provinsi NTT yang sampai saat ini belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) terancam tidak bisa memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT  pada  27 Juni 2018. Pasalnya e-KTP merupakan salah satu syarat wajib bagi warga yang punya hak pilih.

Menurut Maryanti Luturmas Adoe, total wajib pilih di NTT sebanyak  3.785.681 orang. Dari jumlah itu 1.126.983 orang (29,77 persen) yang punya hak memilih belum memiliki e-KTP.  Dengan demikian baru 2.658.698 penduduk NTT yang sudah memiliki e-KTP.


Satu juta lebih pemilih kehilangan hak pilih. Ini tragedi demokrasi. Lebih menyedihkan lagi mereka tidak dapat menyalurkan hak politiknya karena negara salah urus e-KTP sehingga kartu identintas wajib itu tidak mereka miliki.

Benar bahwa masih ada waktu kurang tiga setengah  bulan untuk merekam data e-KTP. Namun, mengingat pelayanan birokrasi kita yang lamban dan berbelit,  sulit nian  bisa menuntaskan e-KTP untuk satu juta lebih penduduk NTT sebelum hari H Pilgub 27 Juni 2018.

Kita  mendorong semua pemerintah kabupaten dan kota di NTT agar menjadikan e-KTP sebagai program  prioritas dalam 100 hari ke depan agar memperkecil jumlah sejuta lebih warga yang terancam kehilangan hak pilih. Kalau dapat menekan hingga 50 persen dari jumlah itu merupakan sesuatu yang menggembirakan.

Selain pemerintah masalah ini pun hendaknya menjadi perhatian para calon gubernur dan wakil gubernur, partai pengusung serta anggota tim sukses atau tim pemenangan. 

Para kandidat jangan cuma sibuk kampanyekan visi, misi dan program kerja bila terpilih nanti. Kampanyekan pula dengan masif guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus administrasi kependudukan mulai dari e-KTP, kartu keluarga serta dokumen lainnya.

Untuk kepentingan jangka pendek pastikan konstituen bapak dan ibu  memiliki hak pilih. Toh percuma saja para kandidat dan tim sukses berkeliling Nusa Tenggara Timur  meyakinkan mereka lewat kampanye bila ternyata penduduk tidak berhak memilih semata karena ketiadaan e-KTP. Satu juta lebih penduduk  itu bukan jumlah sedikit.

Kasus ini pun serentak menyadarkan kita betapa buruknya dampak  korupsi. Sudah menjadi rahasia umum, proyek e-KTP salah urus sejak awal  dan berlepotan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Banyak orang besar terlibat di dalamnya, termasuk yang masih segar dalam ingatan publik yaitu mantan ketua DPR RI, Setya Novanto. Novanto yang selama bertahun-tahun duduk di parlemen sebagai wakil rakyat asal daerah pemilihan NTT kini sedang menjalani persidangan di pengadilan Tipikor.

Gara-gara korupsi e-KTP sejuta lebih warga NTT terancam kehilangan hak pilih. Oleh karena itu jangan memberi maaf  sedikit pun terhadap praktik korupsi.

Apalagi mencari alasan pembenar mengaitkannya dengan kepentingan politik. Korupsi tetaplah tindak pidana yang merugikan kepentingan rakyat! *

Sumber: Pos Kupang 20 Februari 2018 halaman 4

Read more »

Pesan Kelam dari Yogyakarta

PERASAAN kita sebagai bangsa yang majemuk ini sungguh terusik di awal tahun 2018. Dalam kurun waktu yang tidak berjauhan terjadi aksi intoleransi berwujud pemaksaan kehendak serta kekerasan fisik.

Sebagaimana diwartakan media massa, pada pekan keempat Januari tepatnya hari Minggu, 28 Januari 2018, kekerasan fisik menimpa pemimpin Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Umar Basri. Ia menjadi korban penganiayaan seusai salat subuh di masjid. 

Kejadian berikutnya menimpa Komando Brigade PP Persis, Ustaz Prawoto. Ustaz Prawoto meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat dianiaya seorang pria pada 1 Februari 2018. 

Awal Februari 2018 beredar warta muram  tentang  biksu Budha yang dipaksa meninggalkan rumahnya di Tangerang,  Provinsi Banten. Dan, di  Kota Yogyakarta yang dulu dikenal nyaman bagi semua orang, kegiatan bakti sosial gereja mendadak sontak dibatalkan pihak tertentu.

Gelombang aksi intoleransi dengan kekerasan fisik semakin membuat bulu kuduk berdiri pada Minggu, 11 Februari 2018 ketika seorang pria membawa parang menyerang  umat Katolik yang sementara mengikuti perayaan ekaristi di Gereja Santa Lidwina,  Stasi Bedog, Sleman, Yogyakarta. Pelaku  menyerang umat serta Romo Prier yang memimpin misa  hingga terluka dan dilarikan ke RS Panti Rapih.

Pesan kelam dari Yogyakarta pada 11 Februari 2018 mestinya membuka mata kita bahwa  aksi intoleransi di negeri ini bukan peristiwa insidentil biasa.

Kuat suara di tengah masyarakat yang menyebut semua peristiwa itu  tidak berdiri sendiri. Bukan sebuah kebetulan tetapi terencana. Semua terangkai dalam satu gelombang peningkatan kekerasan yang harus ditanggapi dengan tindakan yang tepat.

Apalagi  2018-2019 merupakan tahun politik praktis bagi bangsa Indonesia. Ada hajatan pilkada serentak yang disusul pemilu legislatif dan pemilihan presiden (pilpres).

Banyak orang berkompetisi merebut kursi kekuasaan legislatif dan eksekutif mulai  dari level kabupaten/kota hingga pusat dan  itu terjadi di  seluruh pelosok Indonesia.  Bila diracik dengan kepentingan politik praktis, maka ketegangan antarumat beragama yang tidak segera diminimalisir dapat membawa konsekuensi jangka panjang bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita akan terseret dalam perpecahan.

Tidak ada jalan lain. Negara harus memperlihatkan wibawanya dengan menegakkan hukum untuk semua aksi intoleransi. Pelaku diproses hukum dan serentak dengan itu melakukan berbagai langkah konkret demi  mencegah kejadian serupa terulang.

Warta kelam dari Kota Yogyakarta memberi pesan tegas bahwa setiap aksi intoleransi tidak boleh dianggap sepele atau dibiarkan. Pemicu meningkatnya kasus kekerasan terkait isu agama lantaran kasus-kasus intoleransi tidak  diselesaikan hingga  tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketika imbauan dan gerakan politik etis tidak lagi menemukan aktualisasi nyata, maka kecepatan respon dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi kunci menghentikan eskalasi kekerasan yang mengancam keutuhan NKRI. *

Sumber: Pos Kupang 13 Februari 2018 hal 4

Read more »

Keterlibatan ASN dalam Politik Pilkada

ilustrasi

Kita memberi apresiasi terhadap Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Sikka dan Sumba Timur.

Mereka mengirim 17 nama Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga terlibat dalam ajang Pilkada serentak 2018 ke Komisi ASN di Jakarta.  Ke-17 orang itu terdiri dari satu ASN di Kabupaten Sikka dan 16 ASN di Sumba Timur.

Ketua Bawaslu Provinsi  NTT, Thomas Mauritus Djawa, S.H menjelaskan, selain  ke  komisi ASN,  berkas yang sama  juga dikirimkan ke Kemenpan RB, Kemendagri dan Bawaslu RI di Jakarta. Selanjutnya Komisi ASN akan memutuskan sanksi yang dikenakan terhadap para ASN tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kita beri apresiasi karena langkah ini memberikan bukti bahwa Panwaslih bekerja. Mereka tidak tinggal diam begitu saja melihat dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan Pilkada serentak di Provinsi  Nusa Tenggara Timur.

Kita berharap Panwaslih dan Bawaslu pada saatnya nanti mengumumkan apa keputusan dari komisi ASN terhadap 17 ASN tersebut. Dan, yang tidak kalah penting  Panwaslih mengawasi dengan sungguh para aktor utama Pilkada mulai dari aktivis  partai politik pengusung pasangan calon, para kandidat hingga anggota tim sukses dan simpatisan. Artinya, Panwaslih  tidak hanya mengawal  netralitas ASN, TNI dan Polri.

Dalam dinamika politik pilkada di Indonesia, posisi ASN serba salah. Tidak taat bisa disebut tidak loyal. Bila ikut terlihat maka mereka menyalahi aturan.  Hasil penelitian beberapa lembaga menyebutkan, pihak yang paling dominan memanfaatkan ASN dalam Pilkada adalah calon petahana atau incumbent.

Dengan kuasa dan kewenangannya, calon petahana akan menggunakan jasa  ASN agar mau  menggolkan kepentingannya. Kalau mereka menolak, ASN yang bersangkutan bakal dimutasi atau malah dicopot dari jabatannya. Itulah sebabnya mutasi pejabat menjelang Pilkada selalu menjadi isu yang riuh.

Menjelang Pilkada, penempatan pejabat eselon, camat, lurah  bahkan kepala sekolah selalu ada hitungan politisnya. Dari sisi petahana tentu harus menguntungkan dirinya.

Pada titik itulah dilema melanda para ASN. Jika terang-terangan melawan maka dia sudah tahu risikonya. Maka yang umum terjadi mereka bersikap abu-abu. Tidak terang-terangan menyatakan dukungan, tetapi di belakang layar bekerja ekstra keras dengan beragam cara guna menyuksesnya pasangan calon yang dijagokannya.

Mengungkapkan dilema ASN  semacam ini bukan tanpa maksud. Panwaslih, Bawaslu dan seluruh jajarannya hendaknya berani juga  menyebut calon petahana yang menggunakan pengaruhnya terhadap ASN hingga mereka terlibat dalam politik praktis.
Jangan hanya para  ASN  yang diproses karena cukup sering mereka hanyalah korban aktor utama politik Pilkada. Aktor di belakang layar yang harus diungkap dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada ASN di daerah ini kita juga mengajak untuk berani bersikap sesuai etika dan norma hukum yang berlaku.  Jaga martabat dan kehormatan  ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Jauhkan diri dari godaan politik sesaat.*

Sumber: Pos Kupang 6 Februari 2018 hal 4

Read more »

Tidak Sekadar Siaga Bencana

RUAS jalan provinsi yang menghubungkan Desa Oben, Kecamatan Nekamese dan Baun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang terancam putus. Hujan beruntun dua pekan terakhir memperburuk kondisinya. Pengendara yang melintas ekstra hati-hati karena longsoran sudah mengikis sebagian besar badan jalan.

Situasi  ini membuat Kepala Desa Oben, Yabes Abzena merasa khawatir karena warga tiga kecamatan, yaitu Amarasi Barat, Nekamese dan Taebenu bakal terisolasi.  Kerusakan infratruktur jalan di Kabupaten Kupang  tidak hanya di terjadi  kawasan Ikan Foti.



Menurut catatan Tagana Provinsi NTT, deker penghubung jalan arah Tablolong, tepatnya di Desa Oetmanunu juga nyaris putus. Di Sikka terjadi abrasi, longsoran terjadi di Manggarai, Ende dan Lembata.

Hujan dengan curah lumayan  tinggi pun melahirkan banjir yang menyebabkan tiga warga NTT meninggal dunia dalam bulan Januari ini. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), sembilan kepala keluarga (KK) atau 36 orang warga Desa Menu, Kecamatan Nunkolo mengungsi ke rumah tetangga pascabanjir yang menerjang rumah mereka pada  Senin (22/1/2018).

Camat Nunkolo, David Kase   mengatakan, banjir itu terjadi di RT 07 Dusun 3 Desa Nunkolo. Banjir itu berdampak pada 25 KK atau 98 jiwa dan 52 anak di Desa Menu, namun hanya sembilan KK yang mengungsi ke sejumlah rumah tetangga.

Kita tidak  terkejut mendapat warta semacam ini. Wilayah Nusa Tenggara Timur  sejak dulu memang langganan bencana pada awal tahun. Cuaca ekstrem belakangan ini menambah frekwensi bencana alam di bumi Flobamora. Paling sering itu tanah longsor, banjir, jalan putus, jembatan ambruk,  kapal tenggelam dan sebagainya.

Siaga bencana selalu diserukan kendati yang kerap terjadi dalam praktik adalah bencana dulu baru bergerak untuk membantu. Jatuh korban baru berusaha  meringankan penderitaan. Masih minim  antisipasi dini guna menekan sekecil mungkin korban bencana baik korban fisik maupun  jiwa manusia.

Lalu apa jalan terbaik? Kita harus terus mendorong partisipasi aktif masyarakat melindungi diri dan lingkungannya. Siaga bencana itu bukan cuma domain pemerintah atau birokrasi pemerintahan tetapi yang terutama kesadaran masyarakat sendiri  mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang bisa mengancam hidup mereka. Inti dari mitigasi bencana adalah partisipasi aktif masyarakat membentengi diri.


Sudah saatnya masyarakat jauhkan pandangan bahwa pemerintah merupakan  harapan satu-satunya yang bisa membantu di kala musibah. Sumber daya pemerintah pun terbatas. Tak mungkin sanggup memenuhi semua kebutuhan apalagi yang sifatnya tidak terduga seperti bencana alam. Komunitas masyarakat  terkecil pun bisa melakukan hal-hal positif.

Sebut misalnya bikin peta rawan bencana di wilayahnya,  tanam pohon guna mencegah erosi, bangun rumah tahan gempa dan aksi-aksi lainnya yang bisa mengurangi dampak risiko bencana. Artinya siaga saja tidak cukup. Harus ada aksi nyata mencegah jatuhnya korban! *

Sumber: Pos Kupang 25 Januari 2018 hal 4

Read more »