dion bata
KUPANG, PK -- Setelah laptop, kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dana dari pemerintah untuk membiayai kredit mobil dengan platform Rp 200 juta/anggota. Hingga Jumat (14/5/2010), sudah 38 orang anggota yang memanfaatkan dana itu. Dengan demikian, sudah Rp 7,6 miliar yang dicairkan pemerintah untuk mobil para wakil rakyat itu.
Dana sebesar itu dipinjamkan pemerintah dan dikembalikan anggota Dewan setiap bulan antara Rp 4,7 sampai Rp 5 juta. Jika masing-masing mendapat jatah Rp 200 juta dengan pengembalian setiap bulan Rp 5 juta, berarti para wakil rakyat harus melunasi pinjaman tersebut dalam tempo 40 bulan atau 3 tahun, 4 bulan.
Ketua DPRD NTT, Drs. Ibrahim Agustinus Medah, yang ditanya wartawan saat jumpa pers, Senin (10/5/2010), menjelaskan, pinjaman dana APBD untuk DPRD diambil dari pos anggaran pemerintah untuk memfasilitasi pegawai meminjam untuk membeli mobil. Anggota DPRD NTT diberi kesempatan yang sama meminjam dan membayar secara cicil setiap bulan.
"Saya sudah cek kepada sekda apakah regulasinya memungkinkan. Pak sekda mengatakan secara hukum tidak salah," kata Medah.
Dia mengatakan, mulai tahun 2010 ini, tidak ada lagi pengadaan kendaraan untuk anggota Dewan. Kredit kendaraan kepada anggota Dewan, kata Medah, menguntungkan daerah karena uangnya dikembalikan ke APBD, penerimaan daerah dari pajak kendaraan bertambah, terutama bea balik nama (BBN).
Beberapa anggota DPRD NTT yang mendapatkan kredit itu, Viktor Mado Watun, Gabriel Suku Kotan, Hironimus Banafanu, Hugo Rehi Kalembu, Oswaldus, yang ditemui terpisah, Rabu (12/5/2010), mengatakan, dana tersebut disiapkan pemerintah dan Dewan mencicil selama empat tahun.
Viktor menjelaskan, platformnya Rp 200 juta. Mekanismenya, pemerintah mengambil mobil di dealer dan Dewan menyetor ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Keuntungannya, kata Viktor dari Fraksi PDIP, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena satu buah mobil baru bisa membayar pajak sampai Rp 21 juta selama empat tahun dari pajak kendaraan. Dengan demikian, kata Viktor, pemerintah tidak perlu menyiapkan kendaraan operasional dan bahan bakar untuk Dewan. Biaya operasional dan bahan bakar ditanggung sendiri.
Viktor menjelaskan, setiap bulan mereka mencicil Rp 5 juta, dipotong langsung oleh bendahara gaji dan disetor ke Dispenda. Bunganya 14 persen/4 tahun. Jadi setiap tahun bunga kredit yang harus dibayar sebesar 3 persen.
Kebijakan pemerintah menyiapkan fasilitas kredit , kata Viktor, sudah memasuki tahun ketiga. Tahun pertama kredit sepeda motor untuk pegawai negeri sipil golongan I, II dan III. Tahun ketiga disiapkan anggaran untuk mobil bagi pegawai negeri sipil eselon II dan DPRD NTT. Viktor yang mengambil Kijang Innova mengakui, Dewan sangat terbantu dengan mobil tersebut. Sedangkan Suku Kotan dan Banafanu mengamini penjelasan Viktor. Keduanya mengambil mobil merek Terios.
Oswaldus dan Hugo yang ditemui terpisah mengatakan, pemerintah menyiapkan dana itu dengan platform Rp 200 juta, tapi tidak semua kendaraan harganya Rp 200 juta. Oswaldus mengaku hanya mengambil Rp 165 juta sesuai harga Kijang Avanza. Demikian pun Hugo yang mengambil Kijang Avanza.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem, S.H yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/5/2010), menjelaskan, APBD 2010 mengalokasikan dana Rp 11 miliar untuk kredit kendaraan roda empat bagi PNS eselon II dan III serta anggota DPRD NTT. Bunganya satu persen/bulan. Sekda yang juga masih menjabat Kadispenda NTT ini menjelaskan, platformnya Rp 200 juta, tapi ada yang mengambil tidak sampai Rp 200 juta, tergantung harga mobil. Bagi yang memilih mobil di atas Rp 200 juta seperti Kijang Innova, harus menambah sendiri.
Pemerintah hanya menyiapkan maksimal Rp 200 juta. Sedangkan yang memilih mobil harga di bawah Rp 200 juta, tidak dapat diberikan uang kelebihan. Mereka tetap mencicil sebesar dana yang dikeluarkan untuk pembelian mobil itu. Yang jelas, yang mengambil Rp 200 juta besarnya cicilan akan lebih besar dari yang mengambil Rp 150 juta atau Rp 160 juta.
"Kami juga menawarkan kepada pejabat eselon II dan III. Untuk pejabat eselon III, jelas harus menambah uang muka supaya cicilannya lebih kecil, " kata Salem.
Salem mengakui, gaji pejabat eselon III jelas tidak dapat mencicil kredit mobil Rp 4 juta sampai Rp 5 juta. Soal harga, baik pejabat eselon II dan III maupun anggota Dewan yang berminat sialakan negosiasi sendiri dengan dealer.
Menurut Salem, pemerintah menyiapkan anggaran itu dengan pertimbangan, mengurangi biaya operasional Dewan. Pemerintah tidak memikirkan lagi bahan bakar, operasional dan sopir. Hasil kajian pemerintah, kata Salem, biaya operasional kendaraan dinas DPRD sangat tinggi. Dengan fasilitas kredit, katanya, bahan bakar ditanggung sendiri, sopir dibayar sendiri dan kerusakan serta biaya operasional lainnya ditanggung sendiri. Dana pemerintah dikembalikan dengan bunganya walaupun kecil.
Keuntungan lain, pemerintah menarik pajak kendaraan terutama BBN cukup besar setiap tahunnya. Dengan demikian, PAD NTT terus meningkat.(gem)
Sumber: Pos Kupang 17 Mei 2010 halaman 1
Posted in: Salah Urus
