dion bata
KUPANG, PK -- Banyak uang beredar di Nusa Tenggara Timur (NTT), tapi rakyat tetap miskin. Yang bertambah hanya mobil mewah, rumah mewah dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Keluhan atau masalah ini harus dicaritahu oleh pers, di mana akar permasalahannya.
Demikian disampaikan Pius Rengka, S.H, anggota DPRD NTT dari PKPI, ketika menjadi pembicara pada workshop jurnalis pengarusutamaan akses infomasi dalam isu kesehatan reproduksi, perempuan, anggaran, pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia yang diikuti wartawan berbagai media di Hotel Kristal Kupang, Selasa (10/3/2009).
Pius menyebutkan, tahun 2006 APBD NTT sebesar Rp 7 triliun, tahun 2007 naik menjadi Rp 9 triliun, tahun 2008 bertambah menjadi Rp 11 triliun dan tahun 2009 mencapai Rp 13 triliun. Jika dana ini dikelola secara baik untuk kemakmuran rakyat, angka kemiskinan di NTT akan berkurang bahkan hilang, seluruh rakyat sejahtera dan mampu secara ekonomis. Jika rakyat mampu secara ekonomis, kata Pius, dia bisa berlangganan koran, membeli televisi yang lengkap dengan parabola, radio sehingga dia bisa mengakses semua informasi yang disiarkan.
Dia menegaskan, menyejahterakan rakyat merupakan wujud mutlak sebuah pemerintahan demokratis yang mendapat dukungan banyak. Pius mencontohkan, pasangan Fren yang mendapat dukungan mayoritas dalam pesta demokrasi dan menjadi penguasa. Fren perlu menjawab keluhan masyarakat yang masih didera kemiskinan.
"Kita berharap 'Anggur Merah' bisa menjawab keluhan masyarakat miskin. Tapi, itu tergantung pengelolaan alokasi 60 untuk belanja publik, 40 untuk belanja aparatur. Kalau belanja publik digunakan untuk pelatihan, kalian wartawan harus mencari tahu apa urgensi dari pelatihan itu. Jangan sampai pelatihan itu bagian dari strategi eksekutif menguras APBD untuk rakyat," kata Pius.
Direktris PIAR, Ir. Sarah Lery Mboeik menyoroti soal Perda Nomor 4 Tahun 2006 yang membebani masyarakat miskin yang menjalani perawatan di RSU Kupang. Dia mengatakan, dalam APBD 2006, PAD yang disumbangkan RSU Kupang sebesar Rp 15.472.500.000, tapi biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 59.238.645.425, sehingga defisit Rp 43.766.145.425.
Lery juga menyoroti 59 perda dan kebijakan. Sebanyak 43 perda merupakan perda pundi-pundi, terutama penghapusan aset daerah untuk pejabat atau mantan pejabat.
Jika dilihat dari besarnya angka-angka dalam APBD, kata Lery, NTT bukan busung lapar, tapi busung rupiah. Dia mencontohkan, Bupati Ende membeli mobil dinas Rp 1 miliar, pembangunan rumah jabatan, kantor-kantor pemerintah yang nilainya di atas Rp 1 miliar. Jika dana itu digunakan untuk pengentasan kemiskinan, mustahil NTT tetap miskin hingga saat ini. (gem)
Pos Kupang 12 Maret 2009 halaman 7
Posted in: Salah Urus
