Blogger pun Punya Standar Etika

Peserta Bali Media Forum IV, Nusa Dua 7-9 November 2012

Prinsip citizen media adalah warga masyarakat tidak lagi sekadar konsumen tetapi juga produsen informasi yang kredibel.

BUKAN  hanya para editor senior, pimpinan asosiasi jurnalis dan dewan pers  dari 17 negara Asia Pasifik  yang menjadi peserta Bali Media Forum (BMF) IV di Nusa Dua, 7-9 November 2012. Hampir seperempat dari total 44 peserta BMF IV adalah aktivis sosial media terutama para blogger.  Saya diundang ke forum ini dalam kapasitas sebagai jurnalis yang juga blogger.

Kehadiran blogger memang sejalan dengan tema BMF IV yaitu Ethical Journalism and Citizen Media: Giving People a Voice in Support of Democracy.  Selain mendiskusikan etika jurnalistik dan regulasi media yang independen, citizen media merupakan topik lain yang dibahas dengan serius dalam forum tersebut. Fakta menarik terungkap di Nusa Dua. 

Enda Nasution dan panelis lainnya

Hampir semua negara di Asia Pasifik belum memperlakukan sosial media dengan sepatutnya. Regulasi yang independen serta standar etika baru  menyentuh media mainstream atau media tradisonal seperti koran, majalah, televisi dan radio.Citizen media yang berbasis internet belum tersentuh sehingga bisa bergerak liar dan justru kontraproduktif terhadap pengembangan demokrasi yang mensyaratkan informasi publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. "Dewan Pers  belum menganggap kami ini ada kok," kata seorang blogger asal Indonesia dengan nada bercanda.

Untuk pertama kalinya diskusi tentang citizen media mendapat porsi besar di BMF. Panelis merupakan blogger terkemuka dari Asia Pasifik seperti Andrew Ong (Malaysiakini, Malaysia), Serenade Woo (IFJ, Hong Kong), Karen K Arukesamy, (Malaysia National Union of Journalists), Enda Nasution (salingsilang.com, Indonesia), Chavarong Limpattamapanee (Society of Online News Providers, Thailand), Indriyatno Banyumurti (Indonesia) dan Julieta Alipala (Filipina).

Sangat disadari media tradisional tidak bisa bekerja sendirian. Negara demokratis memerlukan keberagaman informasi mengingat  oligopoli kepemilikan media (kasus ini juga terjadi di Indonesia) rentan hanya melayani kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Tak cukup tersedianya pilihan informasi bagi publik, dapat dianggap sebagai bentuk pembodohan dan atau penyensoran. Media sosial (blog, jurnalis warga) dianggap sebagai tersedianya  medium baru via internet bagi penggunanya untuk berbagi informasi secara online.

Prinsip citizen media adalah warga masyarakat tidak lagi sekadar konsumen tetapi juga produsen informasi. Selama puluhan bahkan ratusan tahun produsen informasi itu cenderung  dimonopoli pengelola media mainstream (koran, majalah, radio dan televisi).

Eko Maryadi (kanan)

Ujung dari diskusi selama tiga hari tersebut merekomendasikan kepada penyelenggara BMF  untuk menyiapkan  sebuah laporan regional mengenai standar etika baik media offline mapun online di wilayah Asia Pasifik, membuat penelitian tentang contoh standar berita online, contoh terbaik dari praktek hubungan antara media tradisional dan media online, studi kasus pada inisiatif mempromosikan etika wartawan dan tata kelola internal media.

Forum juga mendesak diadakan pelatihan tentang prinsip-prinsip etika untuk wartawan dan aktivis sosial media serta mengembangkan pelatihan bagi pemilik media dan manajemen editorial tentang transparansi dan aturan internal  yang baik.
Menyadari kian pentingnya media online dan sosial, peserta BMF IV sepakat wartawan profesional yang juga blogger, yang posting informasi di internet harus menerapkan standar etika yang sama dengan wartawan media offline.

Tapi muncul pertanyaan, apa standar etika untuk blogger yang bukan wartawan? Bagaimana kita dapat memastikan wartawan menggunakan media online dan sosial sebagai sumber berita tetap menerapkan standar etika yang tinggi dan memverifikasi informasi?

Dalam menghadapi berbagai tantangan berat ini, BMF IV setuju harus ada pelatihan yang lebih praktis soal etika bagi wartawan, blogger dan pengelola media baik offline maupun online. BMF IV di Nusa Dua menyuarakan pesan ini sebagai sesuatu yang sangat urgen ditempuh pengelola  media di  manapun dia berkiprah termasuk di Sulawesi Utara.

Blogger asal Indonesia, Indriyatno Banyumurti dalam sesi diskusi  BMF IV sempat membagikan informasi tentang draf  acuan umum etika online di negeri ini. Acuan tersebut  merupakan hasil workshop komunitas online  dari seluruh Indonesia di Jakarta bulan September 2011. Acara yang  digelar ICT Watch kala itu dihadiri 65 orang perwakilan komunitas blogger dan masyarakat sipil.

Meskipun acuan ini bersifat request for comments alias tidak baku, namun sangat penting ditaati para blogger atau jurnalis warga agar tidak menyebarkan informasi yang melawan etika dan hukum. Bahwa penggunaan internet dapat membantu mencari, mendapatkan, mengelola dan mendistribusikan banyak informasi yang positif dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat luas. Penggunaan internet membuka peluang bagi diri sendiri terkena dampak negatif atau menghadapi perkara dari pihak lain yang dirugikan atau merasa dirugikan.

Dampak negatif ataupun perkara yang timbul akibat penggunaan internet, dalam batas-batas tertentu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun seseorang tetap dapat terkena konsekuensi hukum perdata dan atau pidana.

Untuk itu, siapapun tanpa terkecuali, ketika online (pakai internet), harus menjunjung tinggi dan menghormati nilai kemanusiaan, kebebasan berekspresi, perbedaan dan keragaman, keterbukaan dan kejujuran, hak individu atau lembaga, hasil karya pihak lain, norma masyarakat dan bertanggung jawab.

Dan, terakhir yang tidak kalah penting siapapun Anda yang berinternet harus melek hukum. Baca dan pahami ketentuan UU ITE, UU Penyiaran dan UU  Pers. Dengan mengerti produk hukum positif di Indonesia niscaya pengguna internet terhindar dari tindakan melawan etika dan hukum yang merugikan diri sendiri serta orang lain. (dion db putra)Sumber: Tribun Manado 13 November 2012 halaman 1

Baca juga: Kabar Gembira dari Pe Myint
Rekaman Lensa Nusa Dua 

Posted in: Kawanua,Warna-Warni