Bukan Makan Siang Biasa

DI meja paling depan dekat podium berlogo burung Garuda, duduk berdampingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). SBY memakai baju safari kesukaannya. Wapres Jusuf Kalla berkemeja putih. Duet pemimpin nasional itu ditemani Presiden Komisaris Kelompok Kompas Gramedia, Jakob Oetama, tokoh pers Rosihan Anwar, pemilik jaringan TV Trans Corp, Chairul Tandjung dan pemilik Media Group, Surya Paloh. Mereka menikmati santap siang sambil bercerita tentang macam-macam persoalan.
Di deretan meja lainnya tampak pemilik Jawa Pos Group, Dahlan Iskan, Direktur Utama RRI, Parni Hadi, Pemimpin Redaksi Kompas, Bambang Sukartiono, Karni Ilyas dari TV One, Siane Indriayani (Global TV), Rosiana Silalahi (SCTV), Olan Fatah (Radio Trijaya FM) dan para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik lainnya. Wajah familiar dari Kabinet Indonesia Bersatu juga hadir di sana antara lain, Menko Polkam, Widodo AS, Menko Perekonomian, Budiono, Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhamad Nuh, Menteri Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi dan Kapolri Jenderal Sutanto.

Para menteri itu duduk berbaur dengan undangan. Acara jamuan makan siang sungguh jauh dari kesan formal. Suasana begitu cair. Presiden SBY mohon pengertian karena menu yang disiapkan tuan rumah ala kadarnya. Ada gado-gado. Ada nasi liwet. Ala kadar yang membanggakan karena semua produk lokal.
Acara yang lebih mirip reuni insan pers Indonesia itu tercipta di Istana Merdeka-Jakarta, hari Senin 5 Mei 2008. Para pemilik media massa, tokoh pers, pemimpin redaksi media cetak dan elektronik, anggota Dewan Pers dan pimpinan asosiasi kewartawanan hadir di sana. Jumlahnya mendekati 100 orang. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia untuk makan siang. Tentu bukan makan siang biasa.

Pertemuan dengan pemimpin media massa bukan pertama kali dalam masa kepemimpinan SBY-JK. Tetapi 5 Mei 2008 itu memiliki catatan tersendiri. Paling besar dari sisi jumlah yang diundang. Tidak dominan pemimpin media berbasis di Jakarta dan yang hadir adalah pemilik sampai pemimpin redaksi. Jelas kaya makna dalam konteks kebangsaan dan pengelolaan negara. Pemerintah memandang posisi pers strategis, menyadari perannya sebagai mitra sehingga membutuhkan pandangan media terhadap masalah bangsa dan negara. Sebuah tradisi yang perlu ditumbuhkan terus-menerus. Tentu tidak dalam konteks membungkam kebebasan pers atau mengintervensi kebijakan redaksional.

"Saya dan wakil presiden mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk mendengar langsung dari kami tentang kondisi bangsa dan negara kita saat ini dan apa yang akan ditempuh pemerintah. Kita menghadapi masalah berat akibat krisis energi dan pangan. Kita paling merasakan dampak dari krisis global itu," kata Presiden Yudhoyono ketika menyapa undangan.

***
SAPAAN presiden itu memastikan apa yang telah diprediksi para pemimpin media ketika menerima surat dari Sekretariat Negara. Dalam surat undangan itu hanya ditulis "Jamuan Santap Siang bersama Presiden Republik Indonesia". Namun, pemimpin media massa sudah bisa menebak materi yang bakal disampaikan presiden. Presiden kemudian membeberkan secara rinci dampak krisis energi terhadap Indonesia dengan meningkatnya harga minyak hingga 116 dolar AS per barel. Pemerintah mau tak mau harus mengambil langkah tidak populer yaitu menaikkan harga BBM yang realisasinya mungkin dalam satu dua hari ini. "Setelah pertemuan ini saya akan memimpin rapat kabinet membahas rencana kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak). Pemerintah butuh bantuan media untuk mempublikasikan secara arif kepada masyarakat," kata presiden.

Setelah menjelaskan posisi dan langkah pemerintah, presiden memberi kesempatan kepada pemimpin media menyampaikan pandangan dan sikap. Pemimpin Umum Kompas, Jakob Oetama mendapat kesempatan pertama disusul Ketua SPS, Dahlan Iskan dan Karni Ilyas dari media elektronik. "Ya, saya ini mulai dituakan sehingga diberi kesempatan pertama bicara," kata Jakob Oetama yang membuat presiden, wapres, para menteri dan undangan tersenyum. Suasana pertemuan sungguh akrab.

"Suatu kehormatan bagi kami diundang untuk mendengarkan penjelasan pemerintah. Kita memang tidak siap. Tidak siap menghadapi krisis pangan dan energi sekarang. Tetapi Bapak presiden dan wakil presiden, wartawan Indonesia adalah wartawan dengan komitmen yang kuat. Memiliki komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara. Jika media mengecam, mengeritik atau mengontrol jalannya pemerintahan, tetap dalam frame kepentingan bangsa dan negara. Kami memahami beban pemerintah sekarang dan menyambut ajakan bapak presiden," kata Pemimpin Umum Harian Kompas itu.

Dahlan Iskan melukiskan kondisi negara saat ini ibarat ibu yang "hamil tua". Menurutnya, rencana pemerintah menaikkan harga BBM dapat dimengerti. "Menaikkan harga BBM adalah langkah yang tidak terelakkan. Kami memahami masalah itu," kata Dahlan. Dengan harga rata-rata minyak 116 dolar AS per barel, beban subsidi pemerintah Rp 120 triliun dan lonjakan subsidi bisa menembus angka Rp 200 triliun. Hanya dengan menaikkan harga BBM, angka subsidi bisa ditekan.

Dahlan juga mengungkapkan kondisi yang dihadapi media. "Sejak bulan lalu, media massa nasional sudah mengalami kondisi yang berat dengan kenaikan harga kertas hampir 25 persen. Jika pemerintah menaikkan harga BBM lagi, kami mendapat pukulan kedua," kata Dahlan. Dahlan mau mengingatkan semua pihak bahwa tidak satu pun di negeri ini yang bebas dari dampak krisis energi dan pangan. Biaya operasional media massa cetak maupun elektronik mengalami peningkatan dua sampai tiga kali lipat. Hal senada disampaikan Karni Ilyas. Ketua ATVSI tersebut menggarisbawahi salah satu dampak kenaikan harga BBM yaitu jumlah orang miskin di Indonesia bakal bertambah. Pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menekan jumlah kelompok miskin itu. "Masyarakat kecil paling merasakan dampak kenaikan harga BBM nanti," demikian Karni Ilyas.

Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi memperkirakan, misalnya pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 30 persen, akan menambah orang miskin 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa (Kompas, 8 Mei 2008). Menurut data BPS, jumlah orang miskin se-Indonesia adalah 16,85 persen dari total populasi atau sekitar 36,8 juta jiwa. Jamuan makan siang di Istana Merdeka 5 Mei 2008 berlangsung akrab. Warna persaudaraan, pengertian, memahami posisi, peran serta tanggung jawab demikian kental.

Sebelum meninggalkan Istana Merdeka Senin siang itu menuju kantornya untuk memimpin rapat kabinet, Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla menyalami tamunya satu per satu. "Terima kasih sudah datang memenuhi undangan kami," kata presiden. Belum 200 meter keluar dari pintu Istana Merdeka, kemacetan lalulintas Jakarta menyambut riang. Klakson mobil dan sepeda motor bersahutan di tengah terik ibu kota. Krisis ini tidak cuma memerlukan komitmen tetapi butuh aksi nyata (dion db putra). ** Pos Kupang Minggu, 11 Mei 2008, halaman 1.
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes