Kemacetan di Kota Manado |
PERISTIWA tak lazim terjadi Rabu (14/3) lalu. Wali Kota Manado Godbless Sofcar Vicky Lumentut meninggalkan rumah jabatan menuju ke kantornya di depan Sparta Tikala naik angkot. Seorang pejabat publik sekelas wali kota naik angkot tentu tidak biasa karena dia memiliki fasilitas mobil dinas. Hanya dalam situasi darurat hal itu bisa terjadi, misalnya dampak dari bencana banjir dan lainnya.
Nah pada hari Rabu lalu tidak ada kejadian luar biasa di Kota Manado yang memaksa Lumentut harus naik angkot ke kantornya. Justru Lumentut sengaja naik angkot pada situasi normal lantaran ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada warga Manado.
Naik angkot adalah cara Lumentut mengampanyekan program Car Free Day setiap Rabu. Program bebas kendaraan pada hari Rabu tersebut berlaku bagi setiap pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemko Manado. Program ini berlaku setiap hari Rabu minggu kedua dalam bulan.
"Akan ada tim yang ditugaskan untuk mengecek dari kantor ke kantor kalau ada yang membawa kendaraan ke kantor akan ditegur. Ini bagian dari tahun disiplin," ujarnya seperti disiarakan Tribun Manado, kemarin.
Kita menangkap setidaknya dua pesan bermakna dari aksi naik angkot Wali Kota Vicky Lumentut. Pertama, sebagai pimpinan pemerintahan dan kemasyarakatan tertinggi di Kota Manado, Lumentut memberi pesan tegas bahwa dia tidak sekadar omong tetapi memberi contoh lewat tindakan. Wali kota tidak malu naik angkot yang sejatinya merupakan angkutan masyarakat umum.
Kalau wali kota saja tidak malu menumpang kendaraan umum mestinya level pimpinan pemerintah kota Manado di bawahnya mengikuti langkah itu. Terlebih pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemko Manado. Mereka sudah semestinya menjalankan dengan serius program Car Free Day setiap hari Rabu pada pekan kedua dalam bulan berjalan. Sebagai aparatur negara dan pelayan publik, PNS menjadi panutan. Jika PNS ogah atau setengah hati menjalankan program tersebut, maka wali kota naik angkot ke kantor tidak akan bermanfaat apa-apa.
Kedua, program bebas kendaraan atau tidak membawa kendaraan sendiri ke kantor bagi PNS di lingkup Pemko Manado hendaknya tidak sekadar panas-panas tahi ayam. Seperti diingatkan Pengamat Pemerintahan dari FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Jeffry Paat, program itu perlu dilaksanakan sesuai jadwal dan harus ada sanksi terhadap pegawai bahkan pimpinan SKPD tidak menjalankannya. Warga Kota Manado tentu akan mengawal sekaligus menguji sejauhmana program itu berjalan efektif. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi Wali Kota Vicky Lumentut serta jajarannya.
Menurut catatan Tribun Manado, Pemerintah Kota Manado sejak tahun sebelumnya telah menggelar program Car Free Day setiap Sabtu pukul 06.00-09.00 Wita di ruas jalan Piere Tendean Boulevard. Program itu memberi kesempatan kepada warga Manado melakukan aktivitas olahraga seperti bersepeda, jalan sehat, futsal jalan raya dan kegiatan olahraga lainnya.
Kita mendukung gebrakan wali kota menggulirkan program Car Free Day. Toh secara kasat mata kemacetan arus lalu lintas merupakan kenyataan sehari-hari di Kota Manado. Hampir sepanjang hari jalan-jalan di dalam kota dipadati kendaraan roda dua maupun empat. Pada jam sibuk terjadi kemacetan di berbagai sudut kota yang membuat orang kesal karena banyak waktu mereka habis di jalanan. Dampak ekonomis dan psikologis akibat kemacetan lalu lintas tidak boleh dipandang remeh.
Selain macet, polusi gas kendaraan bermotor turut mengurangi kualitas udara segar di kota ini. Program Car Free Day merupakan sebuah ajakan untuk menggugah warga Manado ikut bertanggung jawab mencari solusi kemacetan serta menekan polusi. Jika tidak terdesak kebutuhan urgent, sesekali meninggalkan kendaraan pribadi di rumah dan memilih kendaraan umum saat Anda bepergian di kota ini merupakan pilihan bijak. Kota Manado tanpa kemacetan lalu lintas serta minim polusi menuntut kontribusi konkret dari setiap warganya.*
Tribun Manado, Jumat 15 Maret 2012 halaman 10