Gedung megah, pelayanan mulia

UNTUK menyelesaikan pembangunan gedung kantor bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) menganggarkan dana hingga Rp 25 miliar.
Begitulah antara lain warta yang mengemuka dari ujung barat Pulau Flores tersebut dalam beberapa waktu terakhir.Berita itu biasa saja. Lumrah di mana-mana. Toh membangun gedung pemerintah atau fasilitas umum lainnya tentu membutuhkan dana yang tidak kecil.
Apalagi kantor Bupati Kepala Daerah akan menjadi pusat kegiatan administrasi pembangunan suatu kabupaten/kota. Kantor itu hendaknya layak dan pantas sebagai tempat kerja kepala daerah dan seluruh jajaran birokrasinya dalam meramu beragam kebijakan pembangunan serta keputusan-keputusan penting demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sebagai daerah otonom baru, pembangunan gedung kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat merupakan suatu kebutuhan. Maka harus dipenuhi kebutuhan tersebut. Gedung yang dipakai sekarang tak memadai lagi sebagai kantor bupati.
Selain usianya sudah tua, kantor itu pun bisa dilukiskan terlalu kecil untuk tempat kerja bupati kepala daerah dan segenap aparatur di lingkup Setda Kabupaten Mabar. Menarik perhatian kita adalah tanggapan salah seorang tokoh masyarakat Mabar, Florianus Adu.
Adu menilai Pemkab Manggarai Barat terlalu berlebihan menganggarkan dana hingga senilai Rp 25 miliar untuk merampungkan pembangunan gedung kantor bupati tersebut. "Kami melihat usul dana itu cukup fantastis atau high cost. Kami minta pemerintah jangan berlebihan soal bangunan fisik karena tidak ada gunanya. Percuma jika bangunan megah, tapi sumber dayanya tidak mendukung," demikian Adu sambil mengingatkan masih ada kebutuhan masyarakat lainnya yang lebih urgen seperti pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, sarana pendidikan serta kesehatan.
Menurut pandangan kita, tanggapan Florianus Adu tersebut positif dan patut direspon secara positif juga oleh penentu kebijakan di lingkup Pemkab Mabar berkaitan dengan pembangunan kantor bupati. Kantor Bupati Mabar yang megah, memadai dan layak memang mutlak dibangun. Tetapi apakah pantas sampai menelan dana hingga Rp 25 miliar?
Dalam berbagai kesempatan, pimpinan wilayah Kabupaten Manggarai Barat selalu menekankan pentingnya membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan. Usul anggaran untuk pembangunan kantor bupati sebesar itu kiranya perlu ditinjau kembali. Dapat direvisi sehingga bisa dialokasikan untuk membangun sarana vital lainnya di Mabar.
Pembangunan fisik cukup menonjol di Manggarai Barat sejak daerah itu berdiri sendiri menjadi kabupaten. Di ibu kota Labuan Bajo, misalnya, kini berdiri banyak gedung baru. Jalan-jalan lebar dan beraspal mulus. Pengembangan kota wisata tersebut cukup pesat. Namun, masih juga tersembul masalah lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebagian warga Kota Labuan Bajo mengeluh kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Prioritas pembangunan menjadi langkah penting. Tidak bijaksana jika mengutamakan dana pembangunan gedung kantor bupati dan membiarkan warga ibu kota Labuan Bajo tetap menjerit kesulitan air bersih.Persoalan air bersih juga melanda penduduk yang berdomisili di pulau-pulau di perairan Labuan Bajo dan sekitarnya.
Mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan vital tersebut. Bahkan karena keterbatasannya, mereka nekad mengkonsumsi air yang tidak sehat. Diperlukan komitmen serta langkah konkrit untuk membantu penduduk Mabar keluar dari persoalan tersebut. Dampak langsung dari kesulitan air bersih sangat besar.
Salah satunya adalah penyakit diare yang telah menelan banyak korban nyawa di berbagai daerah di NTT.Warta terakhir menyebutkan, Kabupaten Mabar termasuk dalam delapan kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berisiko tinggi terjadinya rawan pangan tahun ini. Daerah lainnya adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Lembata, Sikka, Ende dan Kabupaten Ngada. Rawan pangan merupakan masalah rakyat NTT yang terjadi saban tahun dan kita kerapkali tidak mengantisipasinya dengan baik.
Dengan mengangkat kenyataan seperti ini harapan kita sederhana saja agar Pemkab Mabar lebih bijak dalam menetapkan skala prioritas pembangunan untuk rakyatnya. Tidak salah membangun gedung pemerintah yang megah dengan dana miliaran rupiah. Tetapi gedung megah harus diikuti dengan pelayanan yang mulia. Dengan demikian baru bisa dikatakan pemerintah sungguh hadir untuk rakyat! **Salam Pos Kupang, 31 Oktober 2006. (dion db putra)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes