Para Bupati Tak Pernah Minta Data BMKG

KUPANG, PK -- Para bupati/walikota di Propinsi NTT tidak pernah meminta data tentang iklim dan curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Padahal data BMKG sangat diperlukan sebagai rujukan dalam nenetapkan kebijakan bidang pertanian dan perkebunan.

"Belum ada bupati yang mengirim surat atau meminta data langsung kepada kami. Namun karena tugas kami menyampaikan informasi itu sehingga kami secara rutin laporkan data itu, kami berharap data itu dipakai untuk kepentingan mengelola pertanian," kata Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Lasiana-Kupang, Purwanto yang dihubungi melalui telepon, Senin (9/11/2009) petang.

Dia mengatakan secara rutin mengirim data mengenai perubahan iklim, cuaca dan tingkat curah hujan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT dan juga kepada instansi terkait lainnya yang membutuhkan.

Sebab, untuk NTT, rujukan perubahan iklim, cuaca dan tingkat curah hujan mengacu pada prakiraan yang dikeluarkan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Lasiana- Kupang.

"Memang di beberapa kota seperti Maumere, Waingapu dan Labuan Bajo ada stasiun meteorologi, namun infromasi mengenai iklim dan cuaca tetap merujuk pada data yang kami keluarkan," katanya.

Data prakiraan curah hujan, katanya, dikirim (dilaporkan) setiap bulan. Sedangkan prakiraan perubahan iklim dikirim dua kali dalam setahun. "Sebab kita kenal ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi memasuki panca roba atau pergantian dua musim itu kami selalu laporkan," jelasnya.

Dia berhatap data prakiraan yang dibuat BMKG itu dijadikan patokan atau rujukan bari pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya di bidang pertanian, perkebunan dan kebijakan lain yang terkait.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, Ir. Petrus Muga yang ditemui terpisah, kemarin, mengatakan selalu mengacu pada prakiraan curah hujan, kelembaban udara yang dikeluarkan BMKG.
Muga mengatakan itu menanggapi hasil analisa pusat studi bencana Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyimpulkan bahwa NTT tidak masuk dalam kategori daerah yang mengalami bencana kekeringan. Hasil analisa ini akibat data yang dilaporkan Dinas Pertanian NTT tidak valid.

Menurut Muga, daerah NTT didominasi wilayah kering. Kondisi ini akibat bulan basah di NTT hanya tiga sampai empat bulan dan sisanya adalah bulan kering.
Setiap tahun, katanya, musim hujan di NTT sangat sedikit sehingga otomatis daerah ini termasuk wilayah kering, kecuali adanya anomali atau penyimpangan cuaca seperti pada tahun 2005 lalu,

"Memang tidak semua wilayah itu kering, tapi dominan adalah daerah kering sehingga secara umum jelas NTT dikategorikan daerah kering. Beberapa daerah yang memang tidak terjadi kekeringan berarti seperti Belu bagian selatan, sebagian TTS dan sebagian Sumba," katanya.

Saat ini, lanjutnya, seharusnya sudah masuk musim tanam 2009/2010 pada minggu kedua bulan November, namun terlambat akibat mundurnya musim hujan. "Karena itu NTT tidak bisa dikatakan daerah basah sebab perbandingan wilayah basah dan kering didominasi wilayah kering," ujarnya.

Sedangkan soal adanya alat ukur pada instansi itu yang mengalami gangguan sehingga data yang diambil tidak valid, Muga membantahnya. Dia mengatakan tidak ada alat yang rusak, sebab alat yang biasanya digunakan adalah alat milik BMKG.

Dia mengaku belum tahu persis data yang digunakan pusat studi bencana ITB sampai pada kesimpulan NTT tidak masuk daerah yang mengalami bencana kekeringan.

Dia menjelaskan, lahan kering di NTT mencapai 1.528.258 hektar (ha) dimana yang dikelola baru 47 persen. Wilayah paling parah dilanda kekeringan, biasanya di utara Pulau Flores, utara Pulau Timor dan utara Pulau Sumba. Sedangkan kabupaten yang paling kritis mengalami kekeringan adalah wilayah utara Kabupaten Ende.

Rugikan Petani
Hasil analisa pusat studi bencana ITB itu, lanjutnya, merugikan petani di NTT. "Informasi itu boleh-boleh saja, namun secara umum sangat mempengaruhi pemikiran petani soal kekeringan yang mereka alami. Ini cukup merugikan petaniNTT," kata Muga.

Dia mencontohkan, apabila ke depan nanti NTT mengalami bencana kekeringan dan Pemprop NTT melapor ke pusat, maka pusat tidak akan percaya karena NTT sudah dikatakan tidak masuk kategori daerah bencana kekeringan. "Jadi ini sangat merugikan masyarakat, terutama petani di NTT. Saya belum tahu jelas data itu dapat dari mana, sebab kalau data yang kami gunakan adalah data resmi dari BMKG. Saya selalu katakan kepada kepala dinas di semua daerah agar kita berpatokan pada data BMKG," jelasnya. (yel)

Pos Kupang edisi Selasa, 10 November 2009 halaman 1
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes