Kupang, POS KUPANG.Com - Angka buta aksara di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 2009 mencapai 420 ribu dari 4,6 juta jiwa penduduk NTT saat ini. "Meningkatnya jumlah buta aksara di NTT disoroti Komisi D DPRD NTT, karena pelaksanaan program pendidikan luar sekolah itu belum maksimal," kata Ketua Komisi D DPRD NTT Hendrik Rawambaku di Kupang, Sabtu (28/11/2009).
Menurut Rawambaku, dalam rapat komisi bersama mitra eksekutif, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) mendapat perhatian serius DPRD NTT, karena sub-sektor ini ikut memberi andil terhadap suksesnya program pendidikan terkait dengan bebas buta aksara yang telah dicanangkan bersama.
"Komisi D belum mengetahui persis duduk persoalannya ada di mana, sehingga jumlah buta aksara di NTT masih tinggi, sementara anggarannya cukup tersedia terutama dari pemerintah pusat untuk pemberantasan buta aksara," katanya.
Rawambaku mengatakan, apakah karena program yang dicanangkan tidak sesuai dengan yang diinginkan peserta pendidikan dan pelatihan ataukah ada sebab lain, katanya. Misalnya, program yang dilaksanakan lebih mengutamakan praktek ketimbang teori, sehingga selesai program praktek itu, jumlah peserta buta aksara bukan berkurang, tetapi justru tetap seperti semula.
Sekretaris Dinas PPO NTT, Klemens Meba ketika dihubungi secara terpisah mengatakan, jumlah buta aksara yang masih tergolong tinggi di NTT antara lain disebabkan berubahnya kriteria usia buta aksara. "Sebelumnya hanya usia 15-44 tahun. Namun, saat ini tidak ada batasan usia lagi sehingga jumlahnya meningkat," katanya.
Artinya meningkatnya jumlah buta aksara di NTT salah satu faktor penyebabnya kebijakan yang membolehkan semua golongan usia penduduk yang ada menjadi peserta buta aksara, sehingga jumlahnya membengkak menembus angka 420 ribu. "Tidak mudah menurunkan atau menuntaskan angka buta aksara menjadi lima persen atau tuntas pada tahun 2009," katanya.
Karena itu, lanjutnya, sasaran penuntasan buta aksara tidak lagi hanya terbatas pada usia 15-44 tahun tetapi termasuk mereka diatas 44 tahun. "Kami sangat menyadari bahwa menurunkan angka buta aksara menjadi lima persen atau tuntas pada 2009 sesuai amanat Inpres Nomor: 5 Tahun 2006 bukan perkara mudah," katanya.
Menurut dia, jika pada tahun-tahun mendatang, kondisi anggaran sudah memadai baik bersumber dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, dan ditunjang dengan partisipasi semua pihak seperti lembaga keagamaan, maka tahun 2010 sisa buta aksara tidak hanya lima persen tetapi langsung tuntas. (ant)
Sumber: Pos Kupang