dion bata
Oleh BAMBANG SETIAWANPerkembangan di Nusa Tenggara Timur adalah cermin sebuah mosaik kehidupan masyarakat yang tumbuh di antara tingkat korupsi yang masif, lapangan kerja yang sempit, kemiskinan yang melekat, dan politik pendidikan yang labil.
Tak dapat dimungkiri, otonomi daerah yang diberlakukan secara nasional mulai 2001 dalam beberapa hal mengubah wajah NTT lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pembangunan jalan dan sarana transportasi serta ketersediaan fasilitas umum dan kesehatan semakin berkembang. Masyarakat, sebagaimana terekam dalam survei Kompas, juga mengakui perkembangan sarana fisik dan pelayanan kesehatan.
Secara kuantitatif, indeks pembangunan manusia (IPM) di NTT meningkat 9,7 persen dibandingkan sebelum otonomi, yang dalam kurun waktu 1996-1999 cenderung turun. Angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, sebagai tolok ukur IPM, mengalami pertumbuhan yang bergerak ke arah positif. Pertumbuhan di wilayah Kabupaten Kupang, Alor, Sikka, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Timor Tengah Utara (TTU) bahkan melebihi pertumbuhan rata-rata NTT.
Meski demikian, cukupkah perkembangan yang dialami hampir satu dekade ini mengejar kemajuan? Tampaknya, meski NTT lari terengah-engah, belum juga cukup mengejar kemajuan. Walau meningkat, beberapa tolok ukur menunjukkan perkembangan yang ada masih jauh di belakang bilangan nasional. IPM NTT tahun 2008 berada di level 66,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang 71,2 persen. Bahkan, dibandingkan provinsi lain, peringkatnya berada di kelompok papan paling bawah, urutan ke-31 dari 33 provinsi, tidak beda dengan Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat. Tahun 2004-2008, peringkat NTT juga tak berubah, tetap di urutan ke-31.
Walaupun selama satu dekade terakhir terjadi pemekaran dari 13 daerah menjadi 21 kabupaten/kota, kemiskinan tetap menjadi ciri yang melekat. Tercatat, warga yang berada di garis kemiskinan tahun 2009 di NTT mencapai satu juta jiwa atau 23,31 persen dari total penduduk. Jumlah penganggur pada 2009 mencapai tak kurang dari 89.000 orang dari jumlah angkatan kerja sebanyak 2,25 juta orang atau meningkat 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah situasi ini, pendidikan mengalami kemerosotan yang tajam, terbukti dengan kelulusan sekolah menengah atas yang hanya 47,92 persen, terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia.
Dengan semua fakta itu, tampak pertumbuhan yang ada lebih bersifat artifisial semata, sulit dikatakan adanya intervensi dari pemerintah daerah yang bersifat substansial. Jika melihat gejala yang ada, sifat alamiah pertumbuhan cenderung terhambat sebab sistem pengelolaan pemerintahan yang buruk.
Pertumbuhan mungkin bisa dipercepat apabila pemerintah daerah bisa mengerem korupsi dan proyek mercu suar yang tak masuk akal di mata masyarakat. Bukankah sebuah kemewahan yang disikapi dengan cibiran masyarakat, ketika dalam radius sekitar 5 kilometer, bupati di Lembata memiliki tiga kantor dan pengadilan agamanya memiliki dua kantor? Di balik semua kemewahan itu, Lembata ibarat kota mati pada malam hari, tidak ada penerangan jalan yang diusahakan pemerintah daerah.
Kecenderungan kesewenangan dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah membuat masyarakat langsung tunjuk hidung kepada mereka saat ditanyakan lembaga mana yang cenderung menangguk uang korupsi terbanyak. Sejak otonomi daerah, masyarakat dapat mencium gejala korupsi yang semakin parah (lihat Grafik).
Kentalnya nuansa korupsi di berbagai wilayah juga dibarengi dengan lemahnya kesigapan birokrasi daerah menangkap peluang usaha yang memungkinkan terserapnya tenaga kerja. Hasil survei Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2008 menunjukkan, dari 33 provinsi, NTT di kelompok papan bawah untuk sebagian indikator penilaian, seperti iklim investasi, institusi pendukung penanaman modal daerah, dan promosi investasi.
Dalam hal ketersediaan dan kualitas tenaga kerja, NTT berada di urutan terbawah. Selain menjadi daerah dengan tingkat pendidikan tenaga kerja yang terendah, NTT juga menjadi daerah dengan tingkat produktivitas terendah, hanya menyumbang Rp 0,22 juta per bulan per tenaga kerja terhadap PDB sektor industri. Bandingkan dengan rata-rata nasional yang Rp 7,2 juta per bulan dan Provinsi Riau yang Rp 39,3 juta per bulan!
Ketersediaan lapangan pekerjaan memang dirasakan sebagai problem besar yang krusial untuk diselesaikan, sebagaimana tecermin dalam survei Kompas. Padahal, di balik tanah tandus di sebagian wilayah NTT tersimpan kandungan aneka tambang yang potensinya menggiurkan. Potensi tambang mangan di Pulau Timor, misalnya, sekarang baru sebatas euforia penemuan dan penjualan langsung kepada pembeli dari luar daerah atau luar negeri. Sejauh ini baru satu investor yang berkomitmen untuk membangun pabrik mangan di NTT.
Alih-alih menghasilkan tetesan ke masyarakat bawah, kewenangan daerah dalam pengelolaan ekonomi setempat sejauh ini masih berputar pada kepentingan birokrat dan pengusaha semata. Kegeraman DPRD TTU terhadap pengelolaan tambang mangan, misalnya, bisa jadi adalah gambaran betapa kolaborasi penguasa lokal dan pengusaha menjadi ciri khas otonomi.
”Pemda tidak patuh pada surat edaran menteri energi dan sumber daya mineral. Sebetulnya sejak Januari 2009 tidak boleh lagi dikeluarkan surat izin kuasa pertambangan, tetapi pada kenyataannya masih muncul izin pertambangan. Caranya, tanggalnya dibikin mundur. Misalnya, ada perusahaan baru berdiri pada 2009, tetapi mengantongi izin sejak 2008. Ada perusahaan yang hanya punya akta pendirian dari notaris serta tak punya nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan izin usaha pertambangan (IUP), tetapi sudah diberi izin kuasa pertambangan,” ungkap Ketua Panitia Khusus Pertambangan Mangan DPRD TTU Hendrikus Frengky Saunoah. Ia juga membeberkan indikasi Primer Koperasi Polisi (Primkopol) mendapatkan surat izin kuasa pertambangan mangan.
Pertambangan di NTT adalah contoh sisi pertumbuhan yang dibiarkan gelap oleh birokrasi. Sulit didapat data yang pasti dari instansi terkait tentang jumlah bahan galian yang telah dijual. Padahal, di wilayah Timor setiap hari terdapat kapal di Wini atau Atapupu yang bersandar siap mengangkut hasil tambang mangan. Alasan ”ini baru tahap eksplorasi, belum eksploitasi” tampaknya sulit diterima akal sehat. Terlebih jika melihat gencarnya iklan di internet oleh pengusaha-pengusaha mangan yang hendak menjual bahan tambang ini kepada siapa saja. (Litbang Kompas)
Kompas, 1 Juni 2010
Posted in: KKN on NTT,Salah Urus
