Susana

SUSANA Nome telah pergi untuk selama-lamanya. Dia tak mau makan dan minum sejak rumahnya dibongkar paksa Satpol PP Kota Kupang dengan alasan pembangunan RSU Kota Kupang 11 Mei 2010. Bak disambar petir di siang bolong, rumah yang ditempati sejak 1990 rata dengan tanah tak tersisa apapun. Karena alasan "pembangunan" rakyat jadi korban. Selamat jalan Mama Susana.

Demikian pesan singkat (SMS) yang masuk ke ponselku pekan lalu. SMS dari sejumlah teman di Kota Kupang. SMS berantai ini mungkin juga masuk ke ponsel tuan dan puan. Terkejut? Ya pastilah. Tidak dinyana, penggusuran rumah di Pasir Panjang awal Mei 2010 menyisakan kisah pilu tentang Susana.

Nenek Susana (83) meninggal dunia hari Kamis 3 Juni 2010 sekitar pukul 12.00 Wita di dalam tenda yang dijadikan rumah di lokasi bekas penggusuran. Beberapa saat kemudian jenazah Susana baru dibawa ke rumah Sius Tabun di RT 10b RW 04, Kelurahan Oepura, Kota Kupang.

Rumah yang digusur di Pasir Panjang itu selama ini ditempati nenek Susana bersama putranya, Imanuel Tabun sekeluarga. Setelah digusur, Imanuel Tabun bingung hendak pindah ke mana. Mereka memilih bertahan di sana dengan membangun tenda darurat sebagai rumah. Di dalam tenda itulah Susana menderita sakit hingga menghembuskan napas terakhir.

Menurut Imanuel Tabun, ibunya jatuh sakit sejak rumah digusur. "Mama susah makan. Dikasih makan mama selalu menolak. Kondisi ini terus berlangsung sampai mama meninggal dunia," kata Imanuel, PNS golongan II yang sehari-hari bertugas di Kelurahan Pasir Panjang-Kupang. 

Frederika Nubatonis, istri Imanuel Tabun melukiskan perasaan ibu mertuanya saat melihat Satpol PP menggusur rumah awal Mei lalu. "Mama sangat ketakutan. Seluruh badannya gemetar. Kami bingung, mau angkat barang-barang atau urus mama. Situasi saat itu sangat kacau," kata Frederika.

Kematian memang pasti dan semua kita akan mengalami seperti nenek Susana. Namun, kepergian nenek Susana untuk selama-lamanya meninggalkan pesan kuat tentang apa itu pembangunan. Pembangunan, jika salah urus memang selalu menelan korban. Dan, korban pembangunan umumnya orang-orang kecil. Orang-orang tak terkenal seperti nenek Susana.

Penggusuran demi pembangunan, apapun alasannya tetap mencerminkan salah urus. Kita tahu sesuatu itu bermasalah tetapi kita biasanya menunda-nunda penyelesaian masalah. Saat air setinggi leher baru huru-hara mencari solusi. Jalan kekerasan dan otoriter pasti yang dipilih. Pendekatan kemanusiaan belum sungguh-sungguh mewarnai pawai pembangunan bangsa, termasuk di beranda Flobamora tercinta. Begitulah tuan dan puan. Bila tuan salah urus, kalau puan main-main dengan credo membangun itu, tuan membunuh!

Korban pembangunan sesungguhnya jatuh saban hari. Jatuh satu demi satu tanpa kita sadari. Mungkin saja sangat disadari tetapi kita tak mau tahu dengan korban yang berjatuhan itu. Tatkala tuan mengurus KTP mesti pakai suap, urus SIM pakai pelicin, masuk tes polisi pakai duit, urus surat izin usaha mesti menyogok, tuan adalah korban dari pembangunan salah urus.

Untuk sebuah pelayanan yang menjadi hak tuan dan puan sebagai warga negara, tuan mesti membayar lebih. Bayar dengan harga sangat mahal. Adakah yang berani menampik kenyataan ini?

Hari-hari ini kerutan di kening para orangtua pasti bertambah banyak jumlahnya. Gundah gulana mereka menatap tahun ajaran baru 2010/2011 yang sudah di depan mata. Bagaimana mendapatkan uang untuk biaya sekolah anak-anak. Apakah mungkin anak-anak terkasih bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi?

Beruntunglah tuan dan puan yang secara ekonomi berkecukupan. Bayangkan nasib mereka yang tak berpunya dan kurang beruntung hidupnya. Mungkinkah anak mereka dapat mengecap pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya.

Tahun ajaran baru selalu melahirkan prahara di kampung besar Nusa Tenggara Timur. Prahara drop out. Tragedi berhenti sekolah karena orangtua tak mampu. Ribuan anak NTT saban tahun mengalami nasib buruk itu. Pendidikan untuk semua hanya slogan. Pendidikan murah cuma isapan jempol. Sekadar tong kosong nyaring bunyinya di saat kampanye pemilu. Kita gagal menyelenggarakan pendidikan murah tapi berkualitas bagi rakyat NTT dengan mayoritas pendapatan sangat pas-pasan.

Pendidikan di beranda Flobamora justru menjunjung tinggi kasta. Kasta sudra hingga brahmana. Kasta kaya dan miskin. Si miskin papa terdepak, hanya yang kaya dan mampu bisa menikmati pendidikan lebih baik. Korban salah urus pembangunan terus berjatuhan. Hari demi hari! (dionbata@gmail.com)

Pos Kupang Senin 7 Juni 2010 halaman 1

Read more »

Gidion-Kitu Pimpin Sumba Timur

WAINGAPU, PK---Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur menetapkan pasangan Drs. Gidion Mbiliyora- M.Si-dr. Matius Kitu, Sp.B, sebagai calon terpilih bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur. Penetapan pasangan ini berlangsung dalam rapat pleno di Gedung Lama DPRD Sumba Timur, Senin (14/6/2010).

Penetapan Gidion-Matius menjadi calon terpilih bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur 2010-2014 disahkan melalui Surat Keputusan KPU Sumba Timur Nomor : 27/KEP/KPU-ST/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur tanggal 14 Juni 2010.

Suasana penetapan Gidion-Matius sebagai calon bupati-wakil bupati terpilih berlangsung aman meskipun sebelumnya sempat ada isu unjuk rasa pada saat rapat pleno. Acara penetapan Gidion-Matius sebagai calon bupati dan calon wakil bupati terpilih diawali dengan pembacaan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Kada 3 Juni lalu yang dibacakan Sekretaris KPU Sumba Timur, Hendrik Makaborang.

Hendrik mengatakan, berdasarkan Keputusan KPU Sumba Timur Nomor : 26/KEP/KPU-ST/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur tahun 2010, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon 116.540 suara.

Dari jumlah tersebut pasangan Drs. Gidion Mbiliyora, M.Si-dr. Matius Kitu, Sp.B meraih 57.647 suara, pasangan Drs. Lukas Kaborang-Dra.Rambulika Atahumba,M.M 14.075 suara, Pasangan Ir. Emanuel Babu Eha, M.Si-Drs. Umbu Hapu Mbeju 11.506 suara, pasangan Langu Pindingara,M.Si-Kabunang Rudiyanto Hunga, S.H, M.H, 12. 648 suara dan pasangan Ir. Umbu Manggana, M.Si-Drs. Kristofel Praing, M.Si, 20.664 suara.

Hendrik mengungkapkan, sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 73 tahun 2009, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara sah lebih dari 50 persen jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Namun berdasarkan perolehan suara dari masing-masing calon tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Karena itu, kata Hendrik, proses penetapan pasangan calon terpilih dilanjutkan dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) yang mengatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 persen dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suara terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/ kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas Hendrik, maka pasangan calon nomor urut 1, Gidion-Matius yang memperoleh jumlah suara sah 49,47 persen dari jumlah suara sah memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (2) untuk ditetapkan menjadi calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur 2010-2015. (dea)

Pos Kupang 16 Juni 2010 halaman 6

Read more »

Gidion Mbiliyora Raih 49,47 Persen

WAINGAPU, PK -- Dari total 116.540 suara sah hasil pemungutan suara 3 Juni 2010, pasangan calon Bupati- Wabup Sumba Timur (Sumtim). Gidion Mbilijora-Matius Kitu (GBY-MK) memperoleh hampir 50 persen, yakni 49,47 persen (57.647 suara).

KPUD Sumtim dalam dapat pleno, Sabtu (12/6/2010), menetapkan pasangan tersebut sebagai pemenang Pemilu Kada Sumtim. Rapat pleno KPUD berlangsung di bekas gedung DPRD Sumba Timur.

Dari rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan dalam rapat pleno tersebut, terlihat jelas perbedaan jumlah suara yang sangat menyolok antara Paket GBY-MK dengan empat paket calon lainnya.

Perolehan suara pasangan ini di luar dugaan. Banyak orang memprediksi GBY-MK akan mendapat persaingan ketat Paket Maraing (Umbu Manggana-Kristofel Praing). Kalaupun menang, paket GBY-MK diperkirakan hanya bisa mencapai 30 persen lebih. Namun hasil rekapitulasi kemarin, membuktikan keunggulan paket ini.

Perolehan suara GBY-MK melejit jauh meninggalkan keempat paket lainnya. Hanya kurang 0,53 persen, perolehan suara GBY-MK menyamai total perolehan suara dari keempat paket lainnya.

Paket Maraing yang sebelumnya digadang-gadang akan bersaing ketat dengan GBY-MK hanya kebagian 17,73 persen (20.664) suara. Sementara paket Luri (Lukas Kaborang-Rambu Lika) 12,08 persen atau 14.075 suara, Pinang (Langu Pindingara-Kabunang Rudiyanto) 10,85 persen atau 12.648 suara dan Maju (Emanuel Babu Eha-Umbu Hapu Benju) 9,87 persen atau 11.506 suara.

Pleno penetapan hasil perolehan suara di KPUD Sumba Timur yang sebelumnya diprediksi ribut, ternyata berjalan aman. Para saksi tidak banyak menyampaikan protes. Hanya pada awal-awal saja, saksi dari paket Maraing, Paulus K Tarab meminta agar dalam berita acara penetapan hasil rekapitulasi dibuat catatan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilu Kada. Catatan itu, kata Paulus, penting agar pelanggaran yang sama tidak terulang lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Demikian juga usulan saksi dari Paket Luri, Agus Lutang.

Ketua KPUD Sumba Timur, Siliwoloe Ndjoeroemana yang memimpin rapat pleno menyarankan agar dugaan pelanggaran yang belum terselesaikan disampaikan saja ke Panwas Pemilu Kada. Panwas-lah yang akan memberikan rekomendasi ke KPUD.

Suasana di luar ruangan rapat pleno, juga tenang. Para pendukung kelima paket calon mengikuti jalannya rapat pleno dengan tertib. Tidak ada keributan yang mengganggu jalannya rapat pleno. Meski demikian, polisu terlihat melakukan pengamanan ketat jalannya rapat. Sebuah watter canon disiagakan di halaman gedung tempat berlangsungnya pleno rekapitulasi. Semua pengunjung yang masuk ke ruangan rapat diperiksa. Pintu belakang dan depan ruangan pleno dipagari polisi sehingga para pendukung tidak mendekati ruangan pleno.

Setelah penetapan hasil perolehan suara dari masing-masing kandidat, pada Senin (14/6/2010), akan dilanjutkan dengan pleno penetapan calon terpilih.

Dari segi partisipasi pemilih, Siliwoloe mengatakan, Pemilu Kada kali ini lebih baik dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, dimana tingkat partisipasi pemilih mencapai 83 persen. Meskipun dari jumlah pemilih, katanya, yang tidak ikut memilih masih cukup tinggi yaitu 22.775 orang. (dea)

Pos Kupang 13 Juni 2010 halaman 1

Read more »

Memelihara Kesetiakawanan Sosial

SALAH satu ciri masyarakat Indonesia adalah mudah tergugah hatinya manakala melihat sesama menderita. Hal itu sangat jelas kita saksikan bilamana terjadi musibah dengan korban jiwa sangat besar misalnya bencana gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang dan lainnya.

Sebagai daerah langganan bencana alam, masyarakat dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah berulangkali merasakan semangat kesetikawanan sosial itu. Ketika gempa bumi disertai tsunami melanda Pulau Flores 12 Desember 1992 yang menelan korban jiwa lebih dari 2.000 orang, bantuan kemanusiaan datang dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara.

Masyarakat Indonesia memperlihatkan solidaritas mereka dengan cara menyumbangkan sesuatu yang mereka miliki. Hal yang sama terjadi di Aceh tahun 2004 saat tsunami menyapu wilayah Serambi Indonesia tersebut.

Menyimak jumlah korban jiwa ratusan ribu orang dan harta benda yang hilang, banyak pihak melukiskan tsunami Aceh 26 Desember 2004 sebagai bencana alam terdasyhat di bumi dalam 500 tahun terakhir. Namun, dalam waktu yang tidak terlalu lama masyarakat Aceh pulih kembali untuk melanjutkan kehidupan.

Solidaritas memang salah satu aset sosial bangsa ini. Aset yang sangat berharga dan kita syukuri karena masih bertahan dalam keseharian masyarakat dengan format yang unik dan beragam. Warga masyarakat dengan caranya masing-masing suka menolong atau membantu sesama yang membutuhkan.

Sejarah Indonesia telah membuktikan betapa kesetiakawanan sosial itu mampu menjadikan bangsa ini tetap tangguh dalam situasi yang sangat buruk sekalipun.

Kiranya dalam spirit itulah anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) melakukan aksi sosial saat berkunjung ke Kupang selama dua hari, tanggal 17-18 Mei 2010.

Salah satu aksi sosial SIKIB yang anggotanya adalah istri para menteri adalah menggelar pengobatan gratis. Sebanyak 213 penderita katarak dioperasi dalam aksi sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. WZ Johannes Kupang. Selain melayani pasien katarak, pengobatan gratis SIKIB juga melayani delapan penderita hernia, sepuluh penderita tumor lipoma dan sepuluh pasien penderita bibir sumbing berhasil dioperasi. Bahkan SIKIB juga melayani sunat untuk 27 orang anak.

Kita patut memberi apresiasi terhadap kepedulian SIKIB. Para istri pejabat tinggi negara tersebut mau datang ke Kupang membagi kasih kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan bantuan.

Poin lain yang kita petik dari dari kehadiran SIKIB adalah keteladanan. Para istri pemimpin negeri ini memberi teladan kebaikan. Teladan untuk senantiasa memelihara ikatan solidaritas sosial. Sudah seharusnya demikian. Para pemimpin, para tokoh masyarakat kita perlu memberikan teladan kepada masyarakat. Dengan cara itu niscaya kesetiakawanan sosial akan tumbuh subur di tengah masyarakat.

Kita tentu saja perlu mengingatkan para pemimpin negeri tentang tugas lain yang tak kalah penting yakni pemberdayaan masyarakat. Aksi sosial seperti pengobatan gratis memang membantu masyarakat tetapi tidak mungkin berlangsung terus- menerus karena bisa meninabobokan masyarakat.

Pendekatan sinterklas dalam jangka panjang justru memperlemah daya juang masyarakat. Mereka akan senantiasa menunggu uluran tangan orang lain manakala ditimpa kesulitan. Kemandirian sirna. Itu yang tidak kita kehendaki. Tugas dan tanggung jawab pemerintah yang utama adalah membentuk masyarakat mandiri melalui terobosan program pemberdayaan. Sayangnya program semacam itu belum kita lihat sedang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. *

Pos Kupang 19 Mei 2010 halaman 4

Read more »

Saksi Nuwa Wea Tolak

RAPAT Pleno KPUD Ngada dengan agenda penetapan hasil pemungutan suara Pemilu Kada, Kamis (10/6/2010), diwarnai aksi penolakan penandatanganan berita acara penetapan hasil Pemilu Kada. Saksi dari paket calon Piet Jos Nuwa Wea-Benediktus Djawa, yakni Petrus Nggebu Lai menolak menandatangani berita acara penetapan pasangan calon pemenang tersebut.

Lai beralasan, ada temuan pelanggaran saat pemungutan suara di 13 TPS yang belum diselesaikan. Ke-13 TPS itu, katanya, tersebar di sembilan desa dan empat kelurahan. Pelanggaran yang terjadi itu adalah pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Dia mencontohkan pelanggaran yang terjadi di TPS I Boua, Desa Ubedolumolo. Di TPS ini tidak ada surat suara cadangan. "Jadi tidak ada surat cadangan. Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi," katanya.

Pelanggaran lain, kata dia, terjadi di Warusoba Desa Beiwali. Di sana surat suara yang tidak terpakai hilang dan lima diantaranya tidak ditemukan. Sementara di Rutogeli, Desa Beja juga terjadi hal yang sama sehingga berita acara tidak ditandatangani oleh petugas KPPS.

Menurut Lai, Paket Piet-Beni akan mengajukan gugatan keberatan ke Mahkama Konstitusi, yang menurut dia akan berguna untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Di TPS III Anggrek, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, kata Lai, juga terjadi pelanggaran

administratif dimana jumlah surat suara sah melebihi surat suara yang terpakai. Selain itu, di TPS VII Podium Kartini, Kelurahan Tanalodu, ketua KPPS mencoblos salah satu paket atas nama beberapa pemilih yang tidak hadir.

Karena itu Lai menegaskan tidak menerima hasil pleno KPUD tersebut. Hasil pleno penetapan masih bermasalah.

Dalam rapat pleno KPUD tersebut, ditetapkan pasangan calon Nomor Urut 5, yakni Paket Mulus (Marianus Sae dan Paulus Soliwoa) sebagai pemenang. Pasangan ini mendulang 32.125 suara (43,83 persen) dari total suara sah 73.297 suara.

Pantauan Pos Kupang, Kamis (10/6/2010) sejak pukul 10.00-14.00 Wita, warga Kota Bajawa terlihat memadati kompleks KPUD untuk menyaksikan pleno penetapan hasil Pemilu Kada tersebut.

Rapat pleno dihadiri saksi dari enam paket calon peserta Pemilu Kada. Sementara saksi dari dua paket calon lainnya yakni Yohanes Viani Kota-Damianus Bilo (Venus) dan Martinus Djawa-Hendra Yusf (Majus) tidak menghadiri rapat pleno tersebut. Rapat pleno berlangsung lancar tanpa diwarnai aksi demo seperti di daerah lainnya. (ee)

Pos Kupang 11 Juni 2010 halaman 1

Read more »

Credo Patut Jadi Contoh

RUTENG, POS KUPANG.Com -- Dalam hal keharmonisan paket bupati-wakil bupati, Christian Rotok dan Kamelus Deno (Credo) patut menjadi contoh. Lima tahun memimpin Kabupaten Manggarai, nyaris tak ada gesekan yang mengganggu hubungan keduanya. Credo maju kembali dalam Pemilu Kada sebagai paket incumbent dan menang.

Catatan Pos Kupang, Paket Credo merupakan paket pertama di Propinsi NTT yang "mesra" selama lima tahun memimpin, maju lagi dalam Pemilu Kada dan unggul secara meyakinkan. Kebanyakan pasangan bupati- wabup di NTT, hanya "mesra" di tahun pertama memimpin dan selanjutnya "jalan sendiri-sendiri", bahkan bermusuhan sampai akhir masa tugas.

Tidak ada pasangan bupati-wabup yang sama-sama maju kembali dalam satu paket sebagai calon incumbent setelah mengakhiri masa tugas. Di Manggarai Barat (Bupati Fidelis Pranda dan Wabup Gusti Ch Dula) dan Flores Timur (Bupati Simon Hayon dan Wabup Yosep Lagadoni Herin), misalnya, pasangan tersebut maju sendiri-sendiri dalam Pemilu Kada sebagao Cabup. Di Mabar, Gusti Dula unggul sementara di Flotim belum diketahui hasilnya karena Pemilu Kada tertunda.

Di Manggarai, Credo bisa dikatakan tak tertandingi. Bertarung dengan delapan paket calon, yang mana sebagiannya adalah PNS/pejabat aktif Pemkab Manggarai, Credo mendulang 34,54 persen suara. Urutan kedua terpaut jauh, yakni 15.31 persen yang diraih pasangan Viktor Slamet-Hironimus Marut.

Perolehan suara ini berdasarkan pleno rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPUD Manggarai, Kamis (10/6/2010).

Rapat pleno dipimpin Ketua KPUD Manggarai, Frans Aci didampingi anggotanya, Florentius Deby Syukur, Kony Syukur, Niko Nirang dan Hendrik Dao. Turut hadir Kajari Ruteng, Timbul Tamba, S.H.MH, Sekda Manggarai, Paul Bero, S.H.M.Kes, Ketua Panwas Pemilu Kada, Pino Jewaru bersama anggotanya.

Sesuai rekapitulasi perolehan suara tersebut, pasangan Credo unggul di sejumlah kecamatan seperti di Wae Ri'i, Cibal, Reok, Rahong Utara, Ruteng dan Satar Mese. Bahkan di Kecamatan Langke Rembong, kecamatan asal sebagian besar calon yang maju dalam Pemilu Kada, Paket Credo juga unggul.

Dengan hasil tersebut, Pemilu Kada di Manggarai hanya berlangsung satu putaran saja dengan paket yang memperoleh suara terbanyak adalah Credo. Meski demikian KPUD masih akan melakukan pleno lagi untuk menetapkan paket calon terpilih.

Rapat pleno KPUD Manggarai diwarnai aksi demo warga yang menolak pleno penghitungan suara oleh KPUD tersebut. Mereka menuntut KPUD menunda pleno tersebut sampai semua persoalan Pemilu Kada diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Meski ada demo, KPUD tetap melangsungkan rapat pleno sampai selesai.

Massa yang menggelar aksi demo adalah pendukung tujuh paket calon yang diungguli Credo. Massa tidak hanya menggelar aksi demo di KPUD, tetapi juga menggelar aksi serupa di kantor Panwas Pemilu Kada.

Di kantor Panwas, massa menuntut Panwas bersikap netral dan segera merekomendasikan proses hukum semua pelanggaran selama Pemilu Kada berlangsung. (lyn)

HASIL PEMILU KADA:

------------------------------

Kabupaten Manggarai:

-----------------------------------------

Nama Paket Perolehan suara Persentase

--------------------------------------------------------------------------------------

Ferdy Lehot- Herman Man (Firman) ! 7.815 ! 5,53%

Herybertus Nabit-Yustina Ndung (Naun) ! 10.834 ! 7,67%

Christian Rotok-Deno Kamelus (Credo) ! 48.833 ! 34,54%

Viktor Slamet-Hieronimus Marut (Victory) ! 21.642 ! 15.31%

Frans Salesman-Ignasius Repelita Lega (Fress) 13.642 ! 9,63%

Frans BP Leok-Pius Rengka, S.H.M.Sc (Rapi) 5.891 ! 4,17%

Frediques Plate Yoseph-Timo Terang (Frids-Timo) 14.454 ! 10.22%

Andreas Garu-Yoseph Darung Maru (Garuda) 9.054 ! 6,4%

Sukardan Aloysius-Valentinus Gampur (Syukur) 9.228 ! 6,53%

---------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah pemilih: 165.472 orang * 680 TPS * Suara sah 141.366 * Suara tidak sah 2.344.

* Sumber: Pleno KPUD Manggarai, Kamis (10/6/2010).

Kabupaten Ngada:

----------------------------------------------------

Nama Paket Perolehan suara Persentase

--------------------------------------------------------------------------------------

Piet Nuwa Wea-Benediktus Djawa (Piet-Beni) 8.537 11,65 %

Petrus Tena-Siprianus Radho Tolly (Tenar) 6.092 8,31 %

Benediktus Ngete-Lauresius Nau (Bernas) 12.313 16,80 %

Johanes Djawa-Bruno Paskalis Siloang (Idola) 1.899 2,59 %

Marianus Sae-Paulus Soliwoa (Mulus) 32.125 43,83 %

Florianus Aser-Wilibrodus Paga (Friendly) 8.959 12,22 %

Sewo Yohanes-Damianus Bilo (Venus) 1.793 2,45 %

Martinus Djawa-Hendra Yusuf (Majus) 1.579 2,15 %

------------------------------------------------------------------------------------------

* Sumber: Pleno KPUD Ngada, Kamis (10/6/2010).

Kabupaten Manggarai Barat:

----------------------------------------------------

Nama Paket Perolehan suara Persentase

--------------------------------------------------------------------------------------

Wempi Hapan-Monaldus Najib 3.225 2,87 %

W Fidelis Pranda-Vincensius Pata 29.401 26,18 %

Matheus Hamsi-Theodorus Hagur 12.968 11.55 %

Yoseph Ardis-Bernadus Barat Daya 11.177 9,95 %

Saverinus Dagun-Fransiskus Sukmaniara 2.435 2,17 %

Paulus Baut-Malada Petrus 3.243 2,89 %

Antonius Bagul Dagur- Abdul Asis 14.863 13,23 %

Agustinus Ch. Dula-Maximus Gasa 34.972 31,15 %

-----------------------------------------------------------------------------------

* Sumber: Pleno KPUD Mabar, Kamis (10/6/2010).

Pos Kupang 11 Juni 2010 halaman 1

Read more »

Suster Ludgardis: Melihat Karya Allah

RAMAH dan murah senyum. Itulah kesan pertama ketika bertemu dengan Suster Ludgardis, CIJ. Menjalankan tugas ganda sebagai dokter dan penanggung jawab Rumah Sakit Lepra St.Damian - Lewoleba, Kabupaten Lembata, bukan tugas ringan bagi dokter Ludgardis.

Tugas kesehariannya mengelola administrasi rumah sakit dan memberikan pelayanan kepada pasien. Baik pasien yang dirawat di rumah sakit lepra tersebut maupun pasien rawat jalan yang setiap hari selalu mengunjungi rumah sakit itu. Untuk menjalankan dua tugas itu, Suster Ludgardis harus pandai-pandai membagi waktu. Jika tidak demikian, suster murah senyum ini bisa kewalahan.

Suster kelahiran Manggarai, 20 Mei 1974, itu punya cara tersendiri menjalankan dua tugasnya itu. Pagi pukul 07.30 Wita hingga pukul 08.30 Wita, ia memeriksa dan memberi pengobatan kepada pasien. Jika tidak ada pasien rawat jalan yang diperiksa, Suster Ludgardis kembali ke kantor mengurus berkas administrasi rumah sakit.

Jika ada pasien baru dan harus diperiksa, Suster Ludgardis akan mengutamakan pasien. Setelah itu baru mengurus administrasi rumah sakit, setelah Poli Umum ditutup pukul 14.00 Wita. Itulah tugas keseharian dokter Ludgardis, CIJ.

"Syukurlah walau harus menjadi satu-satunya dokter di sini, urusan administrasi tidak serumit di rumah sakit umum. Saya masih bisa urus dengan baik. Pasien yang ke sini hanya pasien penyakit kulit. Frekuensinya tidak selalu padat. Itulah misi kongregasi kami, yakni memperhatikan orang kecil. Kami semua di sini berusaha untuk melakukannya dengan senang hati," kata anak ketiga dari enam bersaudara buah kasih

Gregorius Gelo dan Maria Embes.

Suster Ludgardis menerima FloresStar di ruang tata usaha rumah sakit itu, Rabu (26/5/2010). Dokter tamatan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta pada Desember 2006, itu menuturkan, menjadi satu-satunya dokter sekaligus kepala rumah sakit ada suka-duka tersendiri.

Apalagi mengurus dan merawat pasien lepra, kata Suster Ludgardis, membutuhkan kesabaran. Sebab, mereka umumnya ditolak masyarakat ketika kembali setelah mereka sembuh. Dan, ketika mereka ditolak di lingkungan asalanya, maka pilihannya mereka kembali ke Rumah Sakit Lepra St. Damian. "Jadi, kondisi psikologis mereka tidak stabil. Mengurus pasien yang demikian, saya dan semua karyawan di sini dituntut lebih sabar. Hanya dengan cara itu semua kegiatan pelayanan dapat berjalan baik," kata lulusan SMP Benteng Jawa, Manggarai Timur tahun 1990.

Suster Ludgardis mengaku sulit menghadapi pasien yang memiliki kondisi psikologis yang kurang stabil. "Mereka cenderung berbuat ulah. Sebagai orang normal, kita sabar saja melayani mereka. Saya melihat kehadiran dan karya Allah dalam diri mereka. Karena yang pasti Tuhan akan selalu menyediakan segalanya pada waktunya," katanya.

Walau peralatan dan obat-obatan serba terbatas, dr. Ludgardis berusaha melayani semua pasien dengan senyum. Ia pun tak lupa bersyukur kepada Tuhan. Doa selalu dia panjatkan agar Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepadanya dalam menjalanakn tugas kemanusiaan.

"Peralatan medis dan obat-obatan kami di sini terbatas. Tetapi, mungkin karena saya selalu berdoa untuk kesembuhan setiap pasien yag saya rawat, sehingga mereka sembuh. Padahal ada yang sudah berobat ke rumah sakit-rumah sakit besar di Jawa. Malah mereka sembuh di sini (RS Lepra St. Damian). Itulah anugerah Tuhan. Tuhan melihat keterbatasan kami dan penyakit yang diderita setiap pasien yang datang ke sini," ujarnya.

Dalam menjalankan tugasnya, ada hal melelahkan Suster Ludgardis, yaitu mendengarkan keluhan pasien yang datang dalam kondisi ganguan psikis. "Mereka memaksa saya untuk mengikuti mereka. Kalau pasien yang hanya sakit fisik, itu saya percaya dengan pemberian pelayanan yang baik ditambah doa, akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi yang paling melelahkan berhadapan dengan pasien yang memiliki gangguan psikis. Walau hanya dua orang yang saya layani ehari, terasa sangat melelahkan. Mungkin karena saya terlalu masuk ke dalam persoalan mereka," kata Ludgardis. (jumal hauteas)

FloresStar 2 Juni 2010 halaman 1

Read more »

Tenun Ikat di Tangan Dorce Lussi

Oleh Frans Sarong

Menyebut Nusa Tenggara Timur, bagi sebagian orang, yang terbayang adalah kemiskinan dan kekeringan. Padahal, di Kota Kupang, misalnya, ada sentra tenun Ina Ndao yang bisa dibanggakan. Koleksi kain tenun di sini berasal dari sejumlah kabupaten di NTT. Omzetnya Rp 50 juta-Rp 60 juta per bulan.

Keberadaan Ina Ndao tak bisa dipisahkan dari perjuangan Dorce Lussi. Perempuan kelahiran Pulau Ndao, Rote Ndao, ini seperti perempuan setempat pada umumnya, punya keahlian menenun kain. Bedanya, dia tak sekadar menenun untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi sekaligus berusaha mengembangkannya dengan melibatkan banyak perempuan lain.

Penghasilan dari penjualan tenun ikat buatan keluarganya itu sebagian ditabung. Dari uang itulah dia membeli tanah seluas 400 meter persegi, yang kemudian bertambah menjadi 1.000 meter persegi. Di atas tanah itulah ia membangun Ina Ndao, ruang pamer sekaligus toko dan bengkel tempat sekitar 20 perempuan perajin menenun. Di tempat ini pula Dorce dan keluarga tinggal.

Di luar Ina Ndao, Dorce masih didukung 1.780 mitra perajin binaannya, yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota se-NTT, seperti di Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Flores Timur, sampai Kabupaten Lembata.

Dorce memang membuka kesempatan kepada siapa pun— umumnya perempuan remaja dan ibu muda usia—untuk belajar menenun ikat di Ina Ndao. Setelah mereka mahir, sebagian ada yang memilih tetap bekerja di Ina Ndao, sebagian lagi kembali ke kampung halaman masing-masing.

”Mereka yang kembali ke kampung halaman itu kemudian menjadi mitra binaan kami,” kata Dorce, yang berkali-kali mengikuti pameran di sejumlah kota dengan dukungan Dinas Perindustrian NTT.

Hubungan mitra binaan dan Ina Ndao tidak mengikat. Artinya, mitra binaan bebas menjual hasil tenun ikatnya kepada siapa saja, tak harus kepada Ina Ndao. Kemampuan produksi setiap mitra binaan juga berbeda karena pada satu mitra binaan itu jumlah penenunnya pun bervariasi, umumnya 4 sampai 6 orang.

Dorce tak khawatir bakal tersaingi dengan munculnya sentra penenun ikat di beberapa desa di NTT. Keinginannya untuk memasyarakatkan tenun ikat justru semakin cepat terwujud dengan keberadaan sentra perajin di banyak desa.

”Setiap daerah di NTT itu mempunyai motif tenun yang khas. Semakin banyak desa yang punya sentra penenun, berarti makin banyak pula pilihan motif tradisional tenun kami,” katanya.

Tenun NTT dengan berbagai motif geometris, hewan, bunga, ataupun tanaman itu, dulu—selain sebagai pakaian sehari-hari— juga digunakan untuk berbagai acara adat, seperti pernikahan, kelahiran, ataupun kematian. Namun, belakangan ini tenun ikat umumnya dicari turis dan pendatang untuk suvenir.

Anak yatim

Dorce adalah anak tunggal pasangan Mathias Loleh dan Nelci Loleh Ndun, petani miskin di Pulau Ndao, Kabupaten Rote Ndao. Keluarga ini hidup dari nira lontar hasil sadapan Mathias dan tenun ikat karya Nelci. Tahun 1960, Mathias meninggal. Sejak itu, ibu dan anak perempuannya itu mengandalkan hidup hanya dari hasil menjual tenun ikat karya Nelci.

”Ketika kami masih di Ndao, Mama biasa pergi ke Baa dan sejumlah pasar di Rote (pulau tetangga) untuk menjual kain tenun, sambil menukar kain tenun dengan beras,” kata Dorce.

Berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan kepandaian menenun dari sang bunda, tahun 1984 Dorce menikah secara adat dengan Yus Lussi di Ndao. Mereka lalu merantau ke Kupang, Pulau Timor, disertai Nelci dan Aplonia Sina, ibunda Yus Lussi.

”Tak ada barang berharga yang kami bawa, selain dua unit peralatan menenun milik kedua mama itu,” kata Dorce.

Keluarga ini lalu mendiami pondok sederhana yang dikontrak Rp 12.500 per bulan. Mereka bekerja serabutan, mulai dari mengorek anakan pohon sampai berjualan kue.

Yus kemudian diterima bekerja sebagai penjaga kantor Dinas Pertanian NTT dengan gaji Rp 15.000 per bulan. Selain itu, dia juga bekerja sampingan menjual benih sayuran. Uang hasil kerja sampingan itu, antara lain, digunakan untuk membeli bahan baku tenun, seperti benang dan zat pewarna.

”Kami harus membeli bahan baku tenun karena kedua mama itu sehari-hari menenun. Kasihan kalau mereka tidak menenun,” ujar Dorce yang menjadikan hal itu sebagai titik perubahan kehidupan keluarganya.

Alhasil, tenun ikat mereka selalu mendapatkan pembeli. Bahkan, dari hasil tenun ikat itu mereka bisa membeli bahan baku lebih banyak lagi. Sedikit demi sedikit produksi tenun ikat mereka semakin meningkat.

Terbatas

Tahun 1991, secara resmi Dorce memulai usaha tenun ikat Ina Ndao. Empat tahun pertama pemasaran tenun ikat Dorce dibantu oleh Perwakilan NTT di Jakarta. Bahkan, ketika Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1997/1998, dia justru ketiban rezeki.

Waktu itu, cerita Dorce, Bank Dagang Negara tidak hanya memberikan pinjaman modal usaha kepadanya sebesar Rp 10 juta, tetapi instansi itu juga membukakan pintu pemasaran yang lebih luas. ”Ibu-ibu dan para wanita yang tergabung dalam ikatan bank tersebut memesan 125 lembar tenun ikat Ina Ndao. Harganya ketika itu sekitar Rp 125.000 per lembar kain,” kata Dorce mengenang.

Selain itu, Dorce juga mendapat bantuan teknis dari Dinas Perindustrian NTT. Didampingi petugas dari Dinas Perindustrian NTT pula, dia membawa tenun ikat NTT ke sejumlah kota guna mengikuti pameran sekaligus memperluas pasar. Tak hanya di Indonesia, dia juga membawa tenun ikat sampai ke Singapura, Malaysia, India, dan Jepang.

Sambil memperluas pasar, produksi tetap menjadi perhatian utama Dorce. Tumbuh besar di antara para perajin tenun ikat dan melihat pasar yang sangat menjanjikan, ia ingin kualitas tenun ikat bisa ditingkatkan. Dengan demikian, kain ini tak sekadar dibeli orang untuk suvenir.

”Kain tenun ikat itu tak terbatas untuk sarung dan selendang saja. Tenun ikat juga bagus dijadikan pakaian lelaki ataupun perempuan. Tenun ikat yang diolah menjadi jas juga disukai konsumen,” kata Dorce tentang tenun ikat yang belakangan menjadi pakaian wajib bagi pegawai Provinsi NTT pada hari-hari tertentu.

Selain lewat pameran, tenun ikat Ina Ndao secara langsung hanya bisa dijumpai di Kupang. Bila Anda menemukannya di Bali atau Jakarta, itu berarti ada pedagang perantara yang membeli langsung ke Kupang.

”Kemampuan produksi kami masih terbatas. Pasar tenun ikat di Kupang saja belum bisa dipenuhi,” Dorce menambahkan. *

Sumber: Kompas 1 Juni 2010 halaman 16

Read more »

Gurita Korupsi di Daerah Miskin

Oleh C Wahyu Haryo PS

Kondisi sebagian besar alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur boleh jadi tandus dan gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi bencana rutin yang dihadapi warga NTT hampir setiap tahun.

Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta angka penganggur yang tinggi pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu.

Kini, lebih dari satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, beban rakyat NTT semakin berat karena pada saat yang sama harus menghadapi bencana baru yang muncul akibat buruknya tata kelola pemerintahan daerah. Bencana yang sudah ada di depan mata dan dipastikan makin memiskinkan rakyat NTT itu adalah korupsi.

Berdasarkan pantauan Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT sepanjang 2009 terhadap 16 dari 21 kabupaten/kota di NTT, ada 125 kasus dugaan korupsi dengan total indikasi kerugian negara Rp 256,3 miliar. Padahal, dana sejumlah itu jika digunakan untuk melakukan intervensi pemulihan gizi buruk anak balita yang dalam 90 hari membutuhkan Rp 1,5 juta per anak balita, bisa menjangkau sekitar 170.000 anak balita.

Jumlah anak balita penderita gizi buruk di NTT mencapai 60.616 dari total 504.900 anak balita di sana. Ironis sekali ketika bantuan untuk mengatasi gizi buruk ataupun rawan pangan yang digelontorkan pemerintah pusat dan lembaga donor lain belum juga bisa membuahkan hasil positif, sementara di sisi lain ada indikasi korupsi keuangan negara yang nilainya lebih dari dua kali lipat dari anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan seluruh kasus gizi buruk di sana.

Gambaran lain, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir ada 587 surat pengaduan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan indikasi tindak pidana korupsi di NTT. Lebih dari seperempat kasus yang dilaporkan itu berada di pusat pemerintahan NTT, yakni di Kota Kupang. Data KPK itu sejalan dengan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2008 yang diselenggarakan Tranparency International Indonesia (TII) yang menyebutkan Kupang sebagai kota terkorup di antara 50 kota di Indonesia yang disurvei.

Dari hasil telaah KPK, ada 13,46 persen pengaduan yang benar-benar terindikasi tindak pidana korupsi dan diteruskan kepada penegak hukum. Masih ada pengaduan yang dikembalikan ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan.

Indonesia Budget Center (IBC), awal Mei lalu, mengutip hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan, pada semester II tahun anggaran 2009, terdapat 1.804 temuan pemeriksaan di NTT dengan 3.305 rekomendasi atas penyimpangan anggaran daerah senilai Rp 5,29 triliun. Dari jumlah itu, ada 1.300 rekomendasi yang nilai anggarannya mencapai Rp 2,06 triliun yang belum ditindaklanjuti.

Selain itu juga ditemukan 392 kasus kerugian negara senilai Rp 76,45 miliar pada penggunaan anggaran di NTT. Dari jumlah itu ada 280 kasus yang belum ditindaklanjuti dengan pengembalian atas kerugian negara dengan nilai kerugian Rp 58,08 miliar. Padahal, jika mengacu pada pagu pemberian beasiswa bagi siswa SMA/SMK miskin di NTT tahun 2008 sebesar Rp 1,5 juta per orang dalam setahun, kerugian negara sejumlah itu bisa digunakan untuk membiayai pendidikan bagi hampir 13.000 siswa miskin hingga mereka tamat SMA/SMK.

Bencana korupsi yang melanda NTT bisa dikatakan sudah cukup kronis. Pelakunya merasuk dan tersebar di berbagai lapisan, mulai dari oknum pejabat pemda, pimpinan proyek, entitas swasta, anggota DPRD, pengurus partai politik, camat, kepala desa, bahkan hingga kepala sekolah dan guru (lihat Tabel). Aneh dan ironis saat korupsi justru terjadi di daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin mencapai 1,01 juta jiwa atau sekitar 23,3 persen dari jumlah penduduk (2009).

Di level kepala daerah, misalnya, mantan Bupati Ende Paulinus Domi dan mantan Sekretaris Daerah Ende Iskandar Mberu ditahan karena terindikasi korupsi dana APBD Ende 2005 dan 2008 senilai Rp 3,5 miliar. Di luar itu, ada sejumlah mantan bupati yang sempat tersangkut dugaan korupsi, yakni mantan Bupati Kupang Ibrahim Agustinus Medah, mantan Bupati Rote Ndao Christian Nehmia Dillak, dan mantan Bupati Timor Tengah Selatan Daniel Banunaek. Kasus Ibrahim dikabarkan telah dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah NTT, kasus Christian belum diketahui kelanjutannya, sedangkan Daniel justru divonis tiga tahun penjara atas pidana perambahan hutan.

Mantan Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Larantuka Pastor Frans Amanue mengungkapkan, filosofi otonomi daerah baik karena ingin mendekatkan pelayanan publik. Namun, ekses yang muncul justru virus korupsi yang menyebar di kabupaten hingga desa. Alokasi dana sulit diawasi.

Korupsi menjalar ke seluruh lapisan penyelenggara pemerintahan karena tidak ada tindakan hukum yang tegas kepada pelaku. Penegakan hukum perkara korupsi baru sebatas pada tingkatan staf dan belum menyentuh ke pejabat di pemda.

"Kuncinya tindakan hukum yang tegas bagi pelaku, terutama bagi pejabat yang korup. Jika tidak ada contoh tegas bagi pejabat yang korupsi, pejabat lain tidak akan takut untuk korupsi," katanya di Larantuka, pertengahan Mei ini.

Keprihatinan serupa disampaikan Koordinator Advokasi PIAR NTT Pace Subaki. Dari sekian banyak indikasi penyimpangan yang diungkapkan BPK, misalnya, belum banyak yang ditindaklanjuti. Sementara dari kasus dugaan korupsi yang mengemuka, belum banyak yang sampai ke pengadilan.

Daya rusak tindak pidana korupsi semakin terasa hebat karena sebagian mengakar hingga di lingkungan sekolah dan guru. Parahnya lagi, belum ada tindakan hukum yang menimbulkan efek jera bagi pelakunya ataupun bagi aparatur yang lain.

"Guru tidak siap mengelola dana BOS (bantuan operasional sekolah) karena kurikulum di FKIP (fakultas keguruan dan ilmu pendidikan) tidak mengajarkan itu. Masyarakat juga belum banyak kritis mengawasi pengelolaan dana BOS," kata anggota staf Divisi Antikorupsi PIAR NTT, Paul Sinlailoe. Menurut dia, otonomi daerah dalam pengelolaan dana dekonsentrasi pendidikan masih setengah hati.

Berdasarkan pantauan PIAR NTT, 44 persen kasus dugaan korupsi berada di bidang pemerintahan. Dari perspektif sektoral, 46,4 persen kasus korupsi ada di sektor pengadaan barang dan jasa dari pemerintah, disusul sektor APBD (34,4 persen). Tidak mengherankan jika muncul idiom baru dari NTT, yakni "Nusa Tetap Terkorup".

Memang tak semua pegawai di NTT terjangkiti virus korupsi. Di antara kubangan lingkungan birokrasi yang korup, ternyata masih ada pegawai yang tidak mau memanfaatkan kesempatan untuk korupsi meski secara ekonomi ia masih kekurangan. Salah satunya Charles Daris (42), pegawai Dinas Koperasi Kota Kupang yang ditemui di tepian pantai di Jalan Timor Raya, Kupang, Sabtu (8/5).

Saat itu ia tengah berbincang dengan dua nelayan rekannya, Bonatus (62) dan Kornelis Pulanga (42). Charles adalah pegawai negeri yang memiliki pekerjaan sambilan sebagai nelayan. "Pagi hari sampai siang, beta kerja kantor. Sore pukul 15.00 hingga 06.00 pagi, beta cari ikan di laut," katanya.

Sebagai pegawai golongan IID dengan gaji Rp 1,9 juta per bulan, tentu tidak akan mencukupi kebutuhan bapak empat anak itu. "Lebih baik beta kerja sambilan jadi nelayan daripada beta harus korupsi," katanya.

Sejak diangkat menjadi pegawai tahun 1997, ia terus memegang jabatan bendahara. Baru beberapa tahun terakhir ia melepas jabatan itu karena ingin lebih tenang. "Kawan-kawan bilang, beta ini bendahara bodoh. Dari dulu sampai sekarang tidak juga kaya, rumah itu-itu saja. Di sini, kalau jadi bendahara yang jujur itu justru dibilang bodoh," katanya lantas tertawa, diikuti dua rekan lainnya.

Andai semua birokrat memiliki komitmen yang sama untuk tidak melakukan korupsi seperti Charles, bisa jadi persoalan kemiskinan dan rawan pangan di NTT tidak telanjur selaten saat ini. (KORNELIS KEWA AMA)

Kompas, Selasa, 25 Mei 2010

Baca juga

Mangan, Berkah atau Bencana bagi NTT?

Read more »

Bangun Kembali NTT yang Tandus

Oleh C WAHYU HARYO PS

Usaha mengangkat harkat masyarakat Nusa Tenggara Timur dari belenggu kemiskinan tidak cukup dengan mengandalkan peran pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya. Persoalan itu hanya bisa diatasi melalui pemberdayaan masyarakat. Jangan terus mengandalkan bantuan. Rakyat juga harus diajak menghadapi kenyataan, diajak memberdayakan diri, bangkit, dan lebih percaya diri untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan,” kata Frans Amanue, mantan Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Larantuka.

Alam NTT yang cenderung panas memang memberikan tantangan tersendiri. Hampir setiap tahun daerah itu dilanda bencana kekeringan, gagal panen, hingga kekurangan pangan. Sepintas memang tak ada yang bisa dilakukan untuk menaklukkan kondisi alam yang demikian gersang dan tandus itu. Nada pasrah dan menerima bencana yang makin dianggap lumrah itu tersirat dari ungkapan masyarakat NTT tentang singkatan daerahnya, ”Nanti Tuhan Tolong”.

Di tengah kepasrahan yang jamak itu, gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha tenun tradisional yang dirintis Yovita Meta (54) seperti menggugah kesadaran sebagian masyarakat NTT untuk bangkit. Mata dunia, semoga juga termasuk mata birokrat dan masyarakat NTT, menjadi terbuka saat kiprah Yovita yang dimulai sejak 1989 itu menuai penghargaan Prince Claus Award dari Kerajaan Belanda pada awal 2004.

”Orang melihat NTT alamnya susah, tanah tandus, panasnya sangat terik, dan selalu saja mengeluh. Saya ingin orang melihat bagaimana panas ini menjadi potensi. Dengan mengembangkan usaha tenun, panas merupakan berkah,” katanya saat ditemui di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, pertengahan Mei lalu.

Keprihatinan akan kemiskinan yang dihadapi warga Desa Matabei di Boboki, Kabupaten Timor Tengah Utara, justru mendorong Yovita untuk memberdayakan perempuan di sana melalui usaha tenun kain tradisional. Inisiatif ini muncul karena ia melihat hampir semua kaum perempuan dewasa di sana memiliki keterampilan menenun. Berawal dari pendampingan kepada delapan perempuan, usaha tenun masyarakat di sana pun terus berkembang.

Setelah sekian lama, usaha masyarakat itu berkembang menjadi 34 kelompok, dengan setiap kelompok terdiri dari 8-20 perajin. Usaha tenun itu makin berkembang dan telah menghidupi lebih dari 1.700 keluarga atau 4.000 jiwa di tiga kecamatan. Hasil yang bisa dinikmati masyarakat dari usaha tenun itu di antaranya terpenuhinya kebutuhan untuk menyekolahkan anak dan bahkan ada yang bisa digunakan untuk membangun rumah.

Selain mendatangkan manfaat terkait pelestarian budaya, usaha tenun itu secara tidak langsung juga mendorong penghijauan kembali alam yang sebagian tandus. Pasalnya, kelompok penenun juga melakukan penghijauan kembali dengan tanaman yang diperlukan sebagai bahan baku usaha tenun, seperti kapas, mengkudu, dan lamtoro. Kapas untuk bahan baku benang, sedangkan mengkudu dan lamtoro untuk bahan baku pewarna alami. Sedikitnya kelompok penenun dampingannya telah melakukan reboisasi di lahan kritis seluas 50 hektar.

”Potensi daerah ini sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan, misalnya periuk tanah serta kerajinan dari daun lontar dan kayu jati. Masyarakat tinggal diajak untuk menggali dan mengembangkan potensi itu serta membantu memasarkannya,” kata Yovita.

Selain Yovita, ada pula kelompok tani di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, yang berhasil memberdayakan diri dan keluar dari belenggu kemiskinan melalui usaha ternak sapi australia. Memang, sapi yang mereka budidayakan itu awalnya bantuan dari pemerintah. Namun, tanpa inisiatif mengelola secara kolektif, bantuan sapi itu dipastikan tidak akan berkembang, layaknya bantuan serupa yang gagal di daerah lain.

”Sama sekali tak ada pelatihan tentang pemeliharaan sapi. Petugas datang hanya mengirim sapi, ya sudah begitu saja,” kata Ketua Kelompok Ternak Sapi Desa Dikesare Amir Raya (55).

Bantuan 10 ekor sapi betina dan seekor sapi jantan yang diterima akhir 2002 itu dikelola lima warga. Kelompok tani itu bersepakat memelihara sapi dalam satu kawanan karena mereka berpikir tidak mungkin memelihara dan mengembangbiakkan secara terpisah mengingat sapi yang jantan hanya satu. Berbeda dengan kelompok tani lain yang langsung membagi bantuan itu untuk dipelihara masing-masing dan akhirnya tak berkembang dan gagal.

”Setiap anggota diberi tanggung jawab menjaga dan menggembalakan sapi setiap hari secara bergantian,” kata Amir.

Dengan inisiatif pembudidayaan seperti itu, sapi-sapi yang tingginya melebihi orang dewasa itu telah beranak-pinak dan menghasilkan 25 keturunan, 15 ekor di antaranya telah dijual. Saat ini sapi yang dipelihara itu ada 17 ekor.

Soal hasil dari pembudidayaan sapi itu tidak perlu diragukan. Salah seorang anggota kelompok tani, Rahman Boli (62), bisa menguliahkan satu anaknya untuk menempuh pendidikan diploma III di Universitas Cendana (Undana), Kupang, serta satu anaknya yang lain bisa menempuh strata 1 di Undana.

Peran masyarakat sipil

Inisiatif pemberdayaan juga dilakukan sejumlah lembaga nonpemerintah. Lembaga kemanusiaan World Vision Indonesia (WVI), misalnya, lebih dari satu dekade mendampingi kelompok masyarakat di sembilan kabupaten di NTT. Mereka terlibat aktif dan membangkitkan partisipasi warga untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, agrikultur, pemenuhan kebutuhan air bersih, infrastruktur, dan pertanahan. Mereka juga memberikan pelatihan kepemimpinan, jender, dan pengolahan pendapatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Gereja juga mengambil peran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat NTT. Di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat, Pusat Pembinaan Pastoral dan Sosial (Puspas) Keuskupan Weetebula lebih dari 20 tahun memberikan perhatian kepada putri Sumba yang putus sekolah. Lebih dari 600 putri Sumba, tanpa membeda-bedakan agamanya, dilatih keterampilan tata boga dan busana.

Hasilnya, banyak di antara mereka yang kemudian berwirausaha. Sebagian lagi bekerja di Pulau Bali dan Jawa dengan keterampilan yang lebih memadai.

”Kami prihatin banyak putri Sumba bekerja merantau ke luar pulau tanpa keterampilan memadai. Yang terjadi, tidak jarang mereka kemudian mendapat perlakuan kasar,” kata Wakil Direktur Puspas Romanus Dansus Pr. Sayangnya, program pemberdayaan putri Sumba yang putus sekolah ini terhenti tahun 2008 karena keterbatasan dana yang dimiliki Puspas.

Pelibatan masyarakat dan lembaga nonpemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan di NTT, seperti dikemukakan Direktur Eksekutif Yayasan Timor Membangun Marthen Duan dan Manajer Program Walhi NTT Herry Naif, menjadi penting di tengah keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mendukung inisiatif-inisiatif pemberdayaan yang selama ini dilakukan kelompok masyarakat sipil.

”Kebijakan peningkatan ekonomi daerah melalui program kehutanan, misalnya, jangan sampai justru mengabaikan kedaulatan komunitas adat. Sumber daya alam yang ada perlu dikelola secara bersama untuk kesejahteraan masyarakat, bukannya justru memarjinalkan mereka dari tanah ulayatnya,” kata Marthen.

Di sisi lain, menurut Herry, diperlukan kebijakan pembangunan dari pemerintah setempat yang lebih konsisten memerhatikan kelestarian ekologi NTT. Program kesejahteraan melalui pengembangan pertanian dan peternakan, misalnya, sulit disandingkan dengan kebijakan mengeksploitasi barang tambang.

”Tidak bisa menggalakkan jagung di satu sisi, tetapi di sisi lain pemerintah juga membuka investasi tambang di daratan yang sama, sementara wilayah NTT yang sangat kecil ini rentan bencana. Kalau mau meningkatkan kesejahteraan, intensifkan pertanian dan perbaiki ekologi dengan pelibatan aktif masyarakat,” katanya.

Masyarakat NTT memang perlu diberdayakan. Sejalan dengan itu, Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitasnya. Pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan momentum otonomi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Otonomi daerah di NTT memang sepatutnya tidak menjadikan birokrat setempat malah layaknya raja yang berkuasa dengan perilaku korup di tengah derita rakyatnya yang miskin. (Kornelis Ama Kewa)

Kompas Senin, 31 Mei 2010

Baca juga:

1. Mangan, Berkah atau Bencana Bagi NTT

Read more »