Warga Oelpuah Enggan Jadi Penonton

PLTS di Desa Oelpuah, Kupang Tengah
POS KUPANG.COM - Tidak boleh mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, kecuali keahliannya tidak dimiliki warga Desa Oelpuah. Demikian syarat yang harus dipenuhi oleh PT LEN Industri (Persero) saat membangun PLTS terbesar di Indoensia itu.  Dengan kata lain warga Oelpuah enggan menjadi penonton di kampungnya sendiri.

Sejak awal warga setempat tidak menghambat niat perusahaan yang  berinvestasi di desa itu. Mereka malah bersyukur karena PLTS akan memenuhi kebutuhan akan pasokan daya listrik.

"Sebenanarnya banyak orang di sini yang mau usaha mebeler tapi kendalanya listrik. Jadi kalau listrik di sini sudah stabil pasti ada banyak usaha yang dilakukan," kata warga Oelpuah, Pati Djamanero (32), saat di temui di lokasi PLTS Oelpuah, Selasa (5/1/2016).

Sejauh ini, lanjut Pati, warga setempat sudah merasakan manfaatnya terutama penyerapan tenaga kerja selama pembangunan PLTS. "Sejak awal dibangun kami sudah dilibatkan. Jadi, kalau dulu kita ojek sekarang sudah punya pekerjaan.   Pemerintah desa tidak mau perusahaan hanya mendatangkan tenaga kerja dari luar," jelasnya.

Kepala Desa Oelpuah, Deki Julius Tapen menyebutkan,  lebih dari Rp 1 miliar uang milik PT LEN yang berputar di desa itu. Ratusan  warga setempat telah direkrut sebagai tenaga kerja sejak awal  pembangunan PLTS. "Kecuali tenaga ahli yang tidak ada di desa ini,  baru datangkan dari luar," ujarnya. Syarat yang dia ajukan itu, kata Tapen,  selain demi meningkatkan ekonomi warga setempat juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap PLTS.

Ketua RT 04, Dusun II, Desa Oelpuah,  Yonas Yulius Nombala (53)  mengatakan, sebagai warga Oelpuah dia merasa bangga dan mendapat kehormatan luar biasa dikunjungi Presiden Jokowi. "Kami tidak pernah berpikir akan ada PLTS terbesar di Indonesia yang dibangun di Oelpuah. Ini kebanggaan bagi kami karena prasastinya ditandatangani Presiden Jokowi," kata Yulius, Minggu (3/1/2016).

Sejak diresmikan Presiden Jokowi 27 Desember 2015, PLTS terbesar di Indonesia tersebut sontak berubah menjadi tempat wisata. Hampir setiap hari, puluhan orang berkunjung ke lokasi tersebut

"Biasanya sore-sore  banyak pengunjung. Ada yang datang sekadar untuk menikmati suasana dan foto-foto, tapi ada juga yang tanya-tanya dan kami beri penjelasan tentang PLTS," demikian Penanggungjawab Operator PLTS Desa Oelpuah, Manto Manggo, Minggu (3/1/2016).

Dari total lima mega watt  yang dihasilkan PLTS Oelpuah, tambahnya, saat ini baru sekitar dua mega watt  yang disuplai ke PLN. Hal ini disebabkan masih dalam masa percobaan dan sedang musim hujan. "Mungkin kalau sudah musim panas baru optimal, saat ini baru dua mega watt yang disuplai ke PLN," demikian Manto. (jet)

Hanya Suplai Siang Hari

SECARA operasional, teknologi PLTS Oelpuah menggunakan sistem kerja on grid. Artinya, sinar matahari yang diserap langsung diubah menjadi daya listrik lalu disalurkan ke jaringan listrik PLN dengan sistem inter-koneksi. Karena itu PLTS Oelpuah hanya suplai daya listrik kepada PT. PLN pada siang hari.

Demikian General Manager PLN Wilayah NTT, Richard Safkaur ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/1/2016). Menurut Safkaur, karena menggunakan sistem kerja on grid maka produksi daya listrik PLTS Oelpuah sangat tergantung pada pencahayaan sinar matahari.

Karena tergantung pada pencahayaan sinar matahari, menurut Safkaur, besarnya daya listrik yang dihasilkan dan disuplai ke PLN tidak maksimal ketika terjadi mendung atau saat musim hujan tiba. Tingkat produksi daya listrik PLTS Oelpuah yang disuplai ke PLN bisa turun naik.

"Sejak mulai beroperasi tanggal 8 Desember 2015, suplai daya listrik dari PLTS Oelpuah sempat naik sampai 4 mega watt (MW) tetapi pernah turun sampai 300 kilo watt (KW) saja. Karena saat ini kita lagi musim hujan. Kalau  musim kemarau suplai daya listrik ke PLN bisa mencapai maksimal. Sesuai desain output daya listrik maksimal dari PLTS Oelpuah memang mencapai 5 MW tetapi dalam kenyataannya bisa saja di bawah 5 MW," kata Safkaur.

"Dari sisi keterjangkauan pelayanan, daya listrik yang dihasilkan PLTS Oelpuah sudah interkoneksi dengan sistem jaringan listrik PLN. Jangkauannya tergantung sampai di mana jaringan listrik PLN yang terkoneksi tersebut memberi pelayanan pada pelanggan. Karena arus listrik sudah terkoneksi dengan daya listrik yang disuplai pembangkit listrik PLN yang lain seperti PLTD dan PLTU," jelas Safkaur.

Safkaur menjelaskan, sesungguhnya berapapun suplai daya listrik dari PLTS Oelpuah tidak berpengaruh pada pelayanan listrik bagi warga di sekitar lokasi PLTS tersebut. Meskipun pada malam hari PLTS Oelpuah tidak mensuplai daya listrik ke PLN tetapi listrik di Oelpuah tetap menyala.

"Cuma kalau pakai suplai daya listrik dari PLTS Oelpuah, kita mesti hati-hati. Karena bisa saja tiba-tiba listriknya padam kalau pencahayaan matahari di PLTS Oelpuah berkurang atau ada mendung dan hujan," tuturnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata Safkaur, PLN memiliki alat pengendalian sistem di Kuanino, Kota Kupang. Pada alat tersebut dicatat atau direkam besarnya suplai daya listrik dari masing-masing pembangkit listrik PLN termasuk dari PLTS Oelpuah. Agar besarnya ketersediaan daya listrik yang dialirkan ke rumah pelanggan tidak naik turun, PLN mengatur besarnya suplai daya ke jaringan.

"Menyangkut permintaan warga Oelpuah agar mendapat perhatian karena pembangunan PLTS di wilayah mereka, hal itu wajar saja. Tapi kalau menyangkut CSR, karena PLTS Oelpuah dikelola PT LEN Industri maka tentu akan menjadi perhatian PT. LEN. Untuk masyarakat Oelpuah juga sudah ada jaringan listrik PLN di sana," kata Safkaur.

Safkaur menambahkan, program pemerintah membangun PLTS 35 ribu mega watt di seluruh Indonesia. Proses tender proyek PLTS oleh Kementrian ESDM melalui Dirjen Ketenagalistrikan.  Khusus di NTT, kata Safkaur, ada sembilan lokasi PLTS  (sollar cell) dengan kekuatan suplai daya listrik rata-rata 1,5 MW.

Dari sembilan lokasi tersebut, empat lokasi sudah proses tender dan dua di antaranya sudah tanda tangan power purchase agreement (PPA) atau perjanjian jual beli daya listrik termasuk di PLTS Oelpuah.  Empat lokasi PLTS tersebut  yakni Oelpuah, Sumba, Maumere dan Atambua.  (mar)

Adi Lagur: Energi Matahari di NTT Tertingi di Indonesia

POS KUPANG.COM - Terkait kehadiran PLTS di Desa Oelpuah, berikut ini pandangan Adi Lagur, konsultan energi terbarukan. NTT memiliki potensi energi matahari itu luar biasa, termasuk yang tertinggi di Indonesia. Intensitas cahaya matahari yang bisa menghasilkan energi kurang lebih enam jam. Matahari itu bersinar delapan jam, tapi kan pada pagi hari satu sampai dua jam belum full. Jadi kalau dirata-ratakan, lima sampai enam jam itu  intensitas cahaya  matahari cukup baik.

PLTS Oelpuah dibangun oleh investor yang bersifat IPP (Independent Power Producer). Jadi,  swasta yang bangun pembangkitnya terus PLN membeli energinya lalu menjual kepada masyarakat. Itu memang ada regulasinya. Kapasitas lima mega watt itu rata-rata karena sangat bergantung pada  matahari. Pada jam tujuh pagi, PLTS hanya mampu memproduksi sekian mega.

Mengingat investasi itu harus dijual kepada PLN,  pemanfaatannya bukan hanya di lokasi sekitar PLTS. Kalau pembangkit di Kupang atau Timor Barat itu sudah interkoneksi dari Kupang sampai SoE, Timor Tengah Selatan (TTS). Artinya, manfaatnya bukan hanya dirasakan orang di Kupang tetapi bisa didistribusikan arusnya ke sana. Suplai dayanya  bisa mengisi gap pada siang, namun untuk malam, saya tidak tahu apakah mereka di sana (Oelpuah) pakai baterai atau tidak. Mungkin tidak. Jadi pada malam hari suplai daya listrik tetap dari pembangkit yang lain.

Pembangkit lisrik energi matahari tidak bisa independen. Kalau independen dia harus ditampung  ke aki sehingga bisa diatur suplainya siang dan malam.  Kalau terintegrasi ke jaringhan PLN maka harus ada pembangkit lain yang selalu beroperasi.  Jadi dia (PLTS) hanya menambah  daya yang dibutuhkan. Contoh di Kota Kupang, tetap mengoperasikan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel).

Keuntungan PLTS, salah satunya itu ramah lingkungan. Penyedia jasa dalam hal ini PT PLN (Persero) dapat membangun semua pembangkit bersumber dari energi terbarukan. Kita di NTT punya potensi angin, matahari, air, biogas bahkan arus laut.
Untuk kebutuhan penerangan saya gunakan energi terbarukan. Kalau listrik PLN padam,  saya adalah orang yang tidak akan ribut karena saya punya power independen.

Saya pasang panel surya di atas rumah dan saya punya lampu-lampu LED dan DC yang saya charge dari panel surya. Saya punya konverter untuk mengubah arus, jadi siang charge ke aki malam ubah ke AC. Jadi kebutuhan lampu, laptop serta sound sistem sudah bisa terpenuhi kecuali kulkas dengan AC karena sekarang baru 300 watt panel surya dengan aki yang masih kecil.


Kalau soal perawatan itu sederhana dan yang jelas itu teknologi yang paling utama di sana adalah lempengan atau yang disebut modul. Jadi secara teori lempengan itu harus selalu bersih  baru bisa memproduksi dan konversikan energi matahari ke listrik apabila full intensitas cahaya. Kalau mendukung dan hujan otomatis berkurang. Apa yang terjadi kalau misalnya matahari terik tapi debu menutupi permukaannya?

Sebenarnya sama seperti hujan atau mendung sehingga tidak bisa memproduksi energi. Kalau ada debu ya dilap kacanya pakai kain  halus. Intinya permukaan panel harus selalu bersih. (jet)


Sumber: Pos Kupang 7 Januari 2016 halaman 1

Warga Oelpuah Bersyukur Miliki PLTS

Presiden Jokowi di lokasi PLTS Oelpuah, 27-12-2015
POS KUPANG.COM, KUPANG  -Warga Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Priovinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bangga dan bersyukur memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terbesar di Indonesia.

Mereka berharap kehadiran PLTS yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Minggu  (27/12/2015), menjawab kerinduan sejak lama yaitu tersedianya aliran listrik baik siang maupun malam hari. Dengan kata lain, pemadaman listrik bergilir dapat diminimalisir agar aktivitas ekonomi warga Oelpuah berjalan lebih baik.

"Kami sangat berharap supaya listrik jangan mati lagi, tapi sekarang belum menyala. Ini sudah mati dari tadi pagi," jelas Nonci Laha (49), warga RT 07, RW 06, Dusun III, Desa Oelpuah saat ditemui Pos Kupang, Selasa (5/1/2016).Sehari-hari Nonci Laha bekerja sebagai pengrajin tenun ikat.

Menurut Nonci, jika listrik tidak sering padam apalagi bisa menyala pada malam hari maka  dia bisa terus menenun. "Kalau malam listrik menyala saya bisa tenun, tapi kalau gelap ya tidur sudah. Tapi kalau listrik menyala malam -malam saya bisa tenun karena selama ini banyak yang pesan," katanya. Harga satu helai selendang karya Nonci dijual Rp 50.000. Sementara harga sehelai kain selimut dan sarung Rp 350.000.  "Anak-anak saya yang lain sudah selesai (studi, Red), sekarang tinggal satu orang yang di SMA dan dua orang masih SD," ujarnya.

Rasa bangga dan bersyukur atas kehadiran PLTS diungkapkan Yonas Yulius Nombala (53), ketua RT 04, Dusun II, Desa Oelpuah yang ditemui di kediamannya, Minggu (3/1/2016). "PLTS di Oelpuah adalah yang terbesar di Indonesia, kami masyarakat desa ini bersyukur. Tapi dampaknya seperti apa itu yang kita belum tahu," katanya.

Yonas juga berharap pemadaman bergilir tidak terjadi lagi di Desa Oelpuah, kecuali karena kondisi alam. "Omong PLTS berarti kita omong soal listrik, nah pasokan listrik ke Desa Oelpuah sejak dulu sampai sekarang mati terus. Tapi setelah peresmian (PLTS)  baru-baru ini listrik jarang mati, jadi harapan kita ke depan tidak mati lagi dan stabil seperti sesudah penandatanganan prasasti oleh presiden. Sebelumnya, listrik mati biasanya dari jam tujuh sampai jam satu malam baru nyala," ujarnya.

Yonas mengatakan, kalau listrik menyala aktivitas menenun kaum wanita di desa tersebut bisa berlangsung sampai malam hari."Pasti ada ibu-ibu yang menenum  malam-malam kalau listrik tidak mati," katanya. PLTS yang diresmikan  Presiden Jokowi tersebut, lanjutnya, diharapkan mampu menjadi solusi. "Semoga usianya jangan hanya tiga atau empat tahun saja," harapnya.


Ditemui  terpisah, Minggu (3/1/2016), Kepala Desa Oelpuah, Deki Julius Tapen, mengatakan, total jumlah penduduk di desa itu adalah 1.439 jiwa. Mereka berasal dari 314 KK (kepala keluarga) yang tersebar di lima dusun. Sebagian besar warga Oelpuah sudah menikmati listrik PLN. "Ada beberapa KK yang belum menikmati listrik. Dulu itu listrik di sini biasa padam berminggu-minggu bahkan sampai bulan," katanya.

Sama seperti warganya,  Deki Julius pun berharap kehadiran PLTS di Desa Oelpuah dapat meminimalir pemadaman listrik di desa tersebut. "PLTS terbesar di seluruh Indonesia dibangun di Desa Oelpuah, dan harapan kita  listrik jangan padam-padam lagi seperti dulu. Itu  sudah saya sampaikan waktu peresmian PLTS baru-baru," katanya.

Terkait kontribusi PT LEN Industri (Persero) sebagai pemilik saham PLTS di Desa Oelpuah, jelasnya, sudah diatur dalam perda. Mengenai persentase sumbangan pihak ketiga ke kas desa tergantung  perusahaan.  "Tergantung pihak ketiga mau berapa persen, tapi paling kurang 15 persen untuk kas desa. Kalau tidak ada sama sekali pasti kita ribut dan saya tidak main-main. Belajar dari pengalaman kami tidak mau dibohongi lagi," kata Julius Tapen.

Seperti diwartakan harian ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Independent Power Producer  PLTS di Desa Oelpuah, Minggu (27/12/2015) lalu.
PLTS berkapasitas 5 MW (mega watt) ini dibangun PT LEN Industri (Persero) yang bertindak sebagai IPP. Dalam sambutannya kala itu,  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),   Sudirman Said menyatakan PLTS di Oelpuah merupakan terbesar yang pernah dibangun di Indonesia.

Menurut Sudirman Said, meskipun hanya 5 MW, bagi Kupang ini merupakan tambahan signifikan mengingat daya efektif listrik di Kupang adalah 68 MW, yang sebenarnya sudah memasuki situasi krisis karena reserve margin-nya sangat minimal. Selain itu, saat ini masih terdapat antrean yang pemasangan listrik hingga 64 MW. Kawasan industri terpadu Kupang sebenarnya sudah siap. Hanya terkendala pasokan daya listrik. Untuk itu, PLN dan pemerintah mengembangkan PLTS seluas 7 hektar ini. PLTS dengan total investasi 11,2 juta dolar Amerika Serikat itu diharapkan menjadi milestone bagi pembangunan energi baru dan terbarukan yang merupakan komitmen pemerintah. (jet)

Kekuatan Lima MW
PLTS Oelpuah
Luas lahan       : 7,5 hektar
Jumlah modul : 22.008 buah
Kapasitas        : 5 mega watt
Inventer       : 259 buah
Kombiner       : 250 buah
Kolektor       : 50 buah

Lokasi PTLS
Nama Desa: Oelpuah
Kecamatan: Kupang Tengah
Kabupaten: Kupang
Penduduk :  1.439 Jiwa
Jumlah KK: 314

Sumber: Pos Kupang 7 Desember 2016 halaman 1

Korupsi Didominasi Penyalahgunaan Wewenang

POS KUPANG.COM, KUPANG  -Kasus-kasus tindak pidana korupsi (TPK) di Nusa Tenggara Timur (NTT) didominasi tindak penyalagunaan kewenangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena itu pasal yang digunakan jaksa adalah Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan Pasal 55 KUHP.

Demikian Kajati NTT, Purba, SH melalui Humas Kejati NTT, Ridwan Angsar, SH, Kamis (31/12/2015) menanggapi keluhan para tersangka dan narapidana kasus korupsi terkait penggunaan pasal 2 dan 3 UU PTPK dan pasal 55 KUHP dalam penerapan hukum di Pengadilan.

Seperti diberitakan Pos Kupang, Kamis (31/12/2015), sejumlah narapidana (napi)  kasus korupsi di Lapas Kupang mengaku tidak menikmati uang negara tetapi dihukum karena kesalahan administrasi proyek.

"Pasal 2 dan 3 UU PTPK harus ditinjau kembali. Masa orang yang hanya tanda tangan administrasi, dia masuk penjara. Kami tidak makan uang negara. Tolong aturan itu ditinjau kembali. Bahkan orang yang benar-benar melakukan korupsi sampai miliaran rupiah, hukumannya tidak sebanyak hukuman yang kami terima,"  kata  Maxi Taopan, napi kasus korupsi Alkes tahun 2002  kepada Pos Kupang, medio Desember 2015.

Keluhan yang sama disampaikan napi kasus korupsi lainnya seperti Yakudanga, pengelola dana desa PNPM di Sabu Raijua tahun 2000 dan 2005, Gerson Tanuab (kasus korupsi Tanah RRI Kupang tahun 2015), tahanan Kasatker Chairul Sitepu (kasus korupsi MBR NTT tahun 2015) dan kontraktor Lukas Toen (kasus kapal patroli di Kabupaten TTU), Nur Suartina, ketua panitia penerima barang dan jasa di kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada proyek pembangunan Dermaga Alor-NTT.

Menurut Ridwan, dalam menangani kasus korupsi umumnya jaksa menggunakan pasal 1 sampai 12 UU PTPK dan pasal 55 KUHP. Memang yang kerap digunakan pasal 2 dan 3 lantaran para pihak yang terlibat itu adalah PNS dan tindakannya adalah  penyalagunaan kewenangan yang ada padanya.

Dikatakan, kasus korupsi itu umumnya berjamaah, karena itu tidak mungkin satu orang saja yang melakukan korupsi. Sehingga selain pasal dalam UUPTK maka pasal lain yang digunakan jaksa adalah pasal 55 KUHP.

Dicontohkannya, kenapa panitia PHO atau FHO atau kuasa pengguna anggaran bisa dijadikan tersangka meski mungkin hanya melakukan tandatangan. "Tanpa peran panitia maka suatu perbuatan korupsi tidak akan terjadi.  Contohnya Panitia menandatangani serah terima barang atau membuat berita acara 100 persen bahwa barang sudah sesuai spesifikasi sehingga pencairan dilakukan. Padahal kenyataannya belum, nah jika terbukti maka panitianya bisa diproses hukum," kata Ridwan.

Lebih lanjut dijelaskannya,  jika proyek itu belum selesai 100 persen atau barang yang diadakan tidak sesuai spesifikasi, maka tindakan panitia menurut UU dapat dinilai telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Mengenai permintaan untuk merevisi UU PTPK, menurut Ridwan, itu adalah hak dari setia orang untuk menyampaikan pendapat atau saran. Namun jika akan direvisi, Ridwan pun menyarankan agar ancaman hukuman khususnya terkait denda bagi terpidana korupsi itu bisa juga menjadi bahan pertimbangan karena perbandingannya tidak sesuai.

"Hakim memvonis denda atau uang pengganti misalnya Rp 300 juta atau subsider 2 bulan penjara.Makanya seringkali terpidana korupsi memilih menjalani tambahan hukuman 2 bulan penjara daripada membayar denda yang bernilai besar itu. Mungkin ancaman hukumannya bisa lebih ditambah sehingga bisa lebih adil perbandingannya," kata Ridwan.

Mengenai Instruksi Presiden mengenai kesepakatan bersama antara Presiden Jokowi dengan KPK,  Kepolisian, Kejaksaan dan pihak terkait lainnya, Ridwan mengatakan pengertiannya bukan membatasi proses hukum tetapi yang melakukan kesalahan administrasi tidak bisa dipidana. Inpres itu, jelas Ridwan, dibuat Presiden karena penyerapan anggaran yang rendah oleh Pemerintah dengan alasan adanya ketakutan para PNS untuk terlibat sebagai kuasa pengguna anggaran atau panitia mengerjakan proyek.

Ketakutannya tambah Ridwan, karena sering didahului proses penyelidikan sebelum proyek selesai dikerjakan atau sebelum ada audit BPK. "Karena latar belakang itu Jokowi mengeluarkan Inpres bahwa semua proyek yang tidak boleh dilakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum proyek itu selesai dikerjakan dan atau sebelum adanya audit BPK," kata Ridwan.

Menurut Ridwan, pihak kejaksaan tentunya menghargai Inpres itu. Namun Inpres itu tidak seta merta membuat jaksa tidak bisa melakukan proses hukum yakni penyelidikan dan penyidikan sebelum proyek itu selesai. Jika indikasi korupsinya sudah jelas terjadi maka meski proyek belum selesai dikerjakan, jaksa bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan, hingga tahun 2015 ini jumlah penyelidikan (lead)  kejaksaan sebanyak 52 kasus yakni 14 kasus dari Kejati NTT dan 38 lainnya dari kejari dan cabjari. Sedangkan jumlah penyelidikan (dik) sebanyak 127 perkara yakni 47 perkara dari Kejati NTT dan  80 perkara dari kejari dan cabjari. Sedangkan jumlah penuntuntan (tut) di pengadilan 93 perkara yang berasal dari kejaksaan dan  19 perkara lainnya dari Kepolisian.

"Total kerugiaan negara tahun 2015 sebesar Rp  56 miliar (bukan Rp 30 miliar, red). Jumlah kerugian negara yang sudah dikembalikan tahun 2015 untuk tahap penyelidikan Rp 17.312.850.353 dan pengembalian tahap penuntutan Rp 2.430.571.582 dan pengembalian tahap eksekusi Rp 2.512.533.786," rinci Ridwan.
Ridwan mengatakan, total jumlah jaksa pada kejati NTT, 16 kejari dan 3 cabjari sebanyak 547 orang yang terdiri dari 189 jaksa dan 458 pegawai tata usaha. (vel)

Sumber: Pos Kupang 2 Januari 2016 hal 5


Dibui Gara-gara Masalah Administrasi

ilustrasi
POS KUPANG.COM, KUPANG , - Sejumlah narapidana (napi)  kasus korupsi di Lapas Kupang mengaku tidak menikmati uang negara tetapi dihukum karena kesalahan administrasi proyek.

"Pasal 2 dan 3 UU PTPK harus ditinjau kembali. Masa orang yang hanya tanda tangan administrasi, dia masuk penjara. Kami tidak makan uang negara. Tolong aturan itu ditinjau kembali. Bahkan orang yang benar-benar melakukan korupsi sampai miliaran rupiah, hukumannya tidak sebanyak hukuman yang kami terima,"  kata  Maxi Taopan, napi kasus korupsi Alkes tahun 2002  kepada Pos Kupang, medio Desember 2015.

Keluhan yang sama disampaikan napi kasus korupsi lainnya seperti Yakudanga, pengelola dana desa PNPM di Sabu Raijua tahun 2000 dan 2005, Gerson Tanuab (kasus korupsi Tanah RRI Kupang tahun 2015), tahanan Kasatker Chairul Sitepu (kasus korupsi MBR NTT tahun 2015) dan kontraktor Lukas Toen (kasus kapal patroli di Kabupaten TTU), Nur Suartina, ketua panitia penerima barang dan jasa di kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada proyek pembangunan Dermaga Alor-NTT.

Menurut Maxi Taopan, ketidakadilan hukum ada dalam vonis yang diterimanya. Jaksa menuntut 1 tahun 6 bulan dan hakim memvonisnya 1 tahun penjara. "Saya banding namun putusan banding saya divonis 5 tahun penjara. Sangat tidak manusiawi. Ada apa di balik itu? Keadilan seperti apa di negara ini. Ini adalah kasus politis bukan korupsi," kata Maxi.

Napi korupsi lainnya, Gerson Tanuab berharap, penyidik jangan hanya kejar target jumlah penanganan kasus korupsi. "Padahal yang dimasukkan ke dalam penjara itu bukan orang yang benar-benar harus bertanggung jawab atas hal itu. Akhirnya banyak PNS jadi korban. Banyak PNS yang sekarang menolak urus proyek karena kuatir akan berakhir di penjara selama beberapa tahun. Kayak kami begini," kata Gerson.

Gerson menilai pasal itu sebenarnya memberikan batasan bagi hakim untuk  menggunakan keyakinannya dalam mengambil keputusan. "Saya didakwa dengan pasal 55 KUHP tapi tidak disebutkan kerugian negaranya berapa namun dinyatakan bersalah. Dalam kasus ini hanya saya, Piter Amalo serta Abineno menjadi tersangka tapi keduanya sudah meninggal. Sementara ratusan pegawai RRI yang menerima dana itu dan menandatangani kuitansinya tidak diproses hukum. Dimana keadilan hukumnya," kata Gerson.

Kasatker kasus korupsi MBR NTT 2015, Chairul Sitepu yang sudah ditahan 10 bulan di Rutan Kupang dan dalam persidangan jaksa menuntutnya selama 2 tahun penjara mengaku dirinya tidak langsung mengeksekusi proyek namun kontraktor yang mengerjakannya. "Satker adalah pemilik dana, bukan eksekutor. Jika ada kesalahan dalam pekerjaan maka yang diproses seharusnya yang salah melakukan pekerjaan itu. Jangan semua pihak ditahan dan di penjara," kata Sitepu.

Sitepu berharap ke depan, kesepakatan bersama Presiden Jokowi dengan KPK, Polisi dan jaksa, tentang penanganan kasus korupsi itu segera ditindaklanjuti sehingga tidak ada lagi PNS yang menjadi korban dalam proses hukum kasus korupsi.

"Hukumlah mereka yang benar-benar merugikan keuangan negara dan memperkaya dirinya," kata Sitepu, mantan Kabid Penyediaan Prasarana dan Sarana Fasilitas Umum pada Kementerian Perumahan Rakyat itu.

Napi kasus korupsi pengadaan kapal patroli di Kabupaten TTU, kontraktor Lukas Tupen mengaku tidak mengambil keutungan dari proyek itu sehingga pasal 55 dan pasal 2 dan 3 harusnya tidak didakwakan kepadanya. Apalagi dalam perkara itu pihaknya hanya terlambat  kerja sehingga hanya masalah administrasi atau perdata bukan pidana korupsi. "Namun fakta persidangan tidak pernah dipertimbangkan.  Saya dituntut jaksa 9 tahun dan hakim memvonisnya 4 tahun lalu jaksa banding dan keputusan banding menjadi 5 tahun," kata Lukas.

Pengelola dana desa PNPM di Sabu Raijua tahun 2000 dan 2005, Yakudanga mengaku divonis 4 tahun penjara dan subsider 3 bulan dengan denda Rp 200 juta serta uang pengganti Rp 38 juta atau subsider 6 bulan penjara.

"Saya sudah menjalani hukuman 2 tahun di Lapas wanita. Saya hanya meminta agar pemerintah bisa memberikan remisi kepada semua napi tanpa membedakan dia sudah membayar denda dan uang pengganti atau belum," kata Yakudanga.

Yakudanga mengaku, selama dua tahun di penjara, dia banyak menimba ketrampilan seperti membuat kue dan menjahit sehingga jika keluar nanti dia akan mengembangkan ketrampilannya itu.

Sementara Nur Suartina (57 tahun) dituduh terlibat atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Dermaga Alor-NTT, saat menjadi ketua panitia penerima barang dan Jasa di kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) juga mengeluhkan soal tuntutan kepadanya.
"Saya masuk dalam kepanitiaan, namun dalam kegiatan konstruksi dari satker harus dilengkapi profesional hand over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan dan itu tidak dilakukan karena tidak ada alokasi anggaran untuk PHO. Hal yang sama juga terjadi saat Final hand over (FHO) atau serah terima akhir pekerjaan. Itulah yang salah sehingga saya harus mempertanggungjawabkannya. Saya merasa menjadi korban dari sistem sehingga saran saya ke depan harus ada sistem yang jelas, yakni jika ada alokasi program atau kegiatan yang bersifat konstruksi maka harus ada alokasi anggaraan untuk PHO dan FHO," sesal Nur.

Bahkan Nur diseret dengan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) Nomor 31 tahun 1999 sebagai pihak yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau korporasi. Nur yang sudah 23 tahun menjadi PNS dengan jabatan Kabid Penguatan Daerah Pulau Kecil dan Terpencil akhirnya  masuk penjara.  "Tidak terbayang sama sekali, di akhir karier saya, kok harus saya jalani di dalam penjara karena kesalahan sistem dan administrasi. Dimanakah keadilan hukum, saya sama sekali tidak melakukan korupsi, saya tidak merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri," katanya.

Kalapas Dewasa, Drs. Soeprapto, Bc.IP, MM mengatakan, saat ini ada 44 napi korupsi dari 438 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di lapas dewasa. "Di sini ada blok khusus tipikor sehingga terpisah dari tahanan umum lainnya. Namun tidak ada perlakuan istimewa kepada napi tipikor," kata Soeprapto.  Sementara Kalapas Wanita, Alfrida Luli, MM mengatakan lapas wanita hanya memiliki 3 ruangan sehingga ditempati napi korupsi, umum dan napi kasus narkoba.(vel)

Setiap Perkara Korupsi Pemerintah Siapkan Rp 100 Juta
POS KUPANG.COM - Total kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani kejati NTT hingga akhir tahun 2015 senilai Rp 30 miliar berdasarkan hasil tuntutan dan penyidikan oleh jaksa pada Kejati NTT.

Setiap perkara korupsi pemerintah kucurkan anggaran Rp 100 juta.

Kajati NTT, John Purba, SH dikonfirmasi beberapa waktu lalu melalui Humas Kejati NTT, Ridwan Angsar, SH, menjelaskan,  pihaknya berupaya agar kerugian negara itu bisa dikembalikan para tersangka atau terdakwa kasus korupsi yang tengah menjalani proses hukum.

Dirincikan Ridwan, saat ini proses penyelidikan kasus korupsi di NTT sebanyak 52 kasus. "Di Kejati NTT ada 14 kasus, dan 38 lainnya dari sejumlah Kejari dan Cabjari Seba dan Waiwerang, minus  Kejari Kefamenanu," kata Ridwan.

Untuk proses penyidikan (dik) kasus korupsi di NTT hingga saat ini berjumlah 127 kasus dan yang sedang disidik jaksa pada Kejati NTT sebanyak 47 kasus dan 80 kasus lain ditangani Kejari dan Cabjari. Sementara proses penuntutan di pengadilan ada 60 kasus yakni penuntutan oleh jaksa Kejati 32 kasus dan penututan oleh jaksa di sejumlah Kejari ada 28 kasus.

Ridwan mengatakan, meski masih terhambat jumlah personel jaksa dan ketersediaan anggaran, namun selama ini semua proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lancar. Minimnya anggaran membuat proses tersendat.

Setiap perkara korupsi yang ditangani jaksa, tambahnya, pemerintah menyediakan anggaran Rp 100 juta dari penyelidikan hingga putusan. Dana itu digunakan untuk membiayai proses perkara seperti mendatangkan saksi dan atau tersangka serta hal- hal lainnya yag berkaitan dengan penanganan perkara dimaksud. Jumlah perkara yang dibiayai pemerintah itu berbeda untuk setiap kejaksaan.

"Dana sebesar Rp 100 juta per perkara itu untuk Kejati hanya dibiayai 5 perkara (Rp 500 juta), di Kajari hanya 3 perkara (Rp 300 juta) dan untuk Cabang Kajari hanya dibiayai 1 perkara (Rp 100 juta). Jika ada kekurangan maka dilakukan subsidi ulang," demikian Ridwan.  (vel)

Perlu Revisi Pasal  UU Tindak Pidana Korupsi
POS KUPANG.COM - Berikut ini pandangan Luis Balun, SH, seorang Pengacara di Kupang tentang penerapan pasal UU Tindak Pidana Korupsi yang dianggap tidak adil.

Saya melihat penanganan penyidik dalam kasus korupsi belum maksimal dan belum objektif, terutama dalam penerapan pasal-pasal kepada para tersangka serta vonis yang dijatuhkan hakim.  Menurut saya, harusnya penyidik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, lebih jeli melihat kerugian negara itu dilakukan dan dialami oleh siapa.

Selama ini ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dikenakan pasal 55 ayat (1) KUHP yang juga pada pelaku korupsi. 
Juga penerapan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada PNS. Pasal itu mengatur tentang orang yang memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara, karena jabatan atau kedudukannya.

Akibatnya, siapa pun orang yang terlibat dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi baik itu kontraktor termasuk para PNS yang bertindak sebagai pimpro, PPK, panitia pengadaan juga akan sangat bisa dijadikan tersangka korupsi dan dipidana. Padahal seharusnya tidak bisa semudah itu. Kenapa? 

Ketika kontraktor bekerja dan terjadi kekurangan pekerjaan dan merugikan keuangan negara, maka sepantasnya PNS sebagai pengguna anggaran itu mengalami kerugian. Namun, mengapa mereka harus dihukum? Harusnya pihak yang merugikan keuangan negara yang diproses hukum dan dikenakan sanksi pidana. Kecuali jika terbukti para
PNS menerima suap atau sesuatu dari kontraktor.

Tapi jika para PNS itu tidak pernah menerima sesuatu lalu hanya ikut menandatangani administrasi proyek atau kemajuan proyek itu lalu harus juga dihukum atau divonis bersalah dengan ancaman hukuman yang sama dengan kontraktornya, saya kira itu juga tidak benar. Pengalaman saya, banyak teman-teman PNS yang ada di Rutan sebagai tersangka kasus korupsi yang pembuktian awalnya sebenarnya belum ada. Bahkan ada PNS yang sudah divonis dengan jumlah hukuman yang sama dengan kontraktor.

Saya khawatir penerapan pasal 55 KUHP dan pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor ini melemahkan semangat PNS. Saya dengar sudah banyak PNS enggan menjadi pimpro, PPK dan panitia pengadaan untuk proyek pemerintah. 
Soal penghitungan kerugian negara selama ini tidak obyektif. Contohnya, jika ada proyek dengan kemajuan pekerjaannya hanya 75 persen dan  masih kurang 25 persen tetapi dinyatakan sudah 100 persen. Seharusnya kerugian negara yang dihitung itu adalah sisa dari pekerjaan yang belum selesai  yakni 25 persen. Namun selama ini dihitung semuanya dan hal ini jelas merugikan para pihak yang terlibat.

Hakim juga hendaknya jeli melihat fakta persidangan dan keterlibatan masing-masing terdakwa. Jangan semata-mata 'mengikuti' apa yang didakwa atau dituntut jaksa sehingga penerapan hukuman pun bisa adil.

Saya berharap UU Pemberantasan korupsi hendaknya direvisi, khususnya pasal 2 dan 3. Kenapa? Agar ada keadilan bagi masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat dalam proyek, seperti PNS itu. Bagaimana seorang panitia cuma tanda tangan kemudian dia harus ikut masuk penjara karena dikenakan pasal yang tidak adil. Dalam revisi saya berharap dirincikan apa unsur memperkaya diri dan menguntungkan orang lain dan atau suatu korporasi itu dengan detail.

Saya mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi namun harus juga perhatikan aspek keadilannya. Dukungan saya juga atas penyataan bersama Presiden, KPK, Kapolri tanggal 1 September 2015, dimana disebutkan jika ada kesalahan administrasi maka Banwas dan Inspektorat bisa memeriksa dan memberikan instruksi untuk segera menyelesaikan kekurangannya sebelum diproses hukum. (vel)

Sumber: Pos Kupang 31 Desember 2015 halaman 1

MANDIRI Atasi Pengangguran di Sabu

Marthen Dira Tome (ist)
POS KUPANG - "Saya berterima kasih kepada masyarakat karena telah mempercayakan saya menjabat sebagai Bupati Sabu Raijua untuk lima tahun ke depan. Tentu selama lima tahun lalu ada program yang sudah berjalan dan kita akan menyempurnakan pada periode berikut," ujar calon Bupati Sabu Raijua terpilih, Marthen Dira Tome ketika dihubungi, Senin (21/12/2015) lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam Pilkada Sabu Raijua 9 Desember 2015, paslon Ir. Marthen L. Dira Tome-Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si yang dikenal dengan tagline  MANDIRI  Jilid II meraih dukungan terbanyak yakni  23.784 suara (59,13 persen).

Menurut Marthen Dira Tome, masalah lain yang menjadi fokus perhatiannya adalah mengatasi penganggguran. "Ide dasarnya tentu bukan dengan cara membuka kantor bupati besar-besar lalu menerima pengangguran menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Kita mengatasinya dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat dari berbagai sektor," ujarnya. Dia menambahkan, para periode kedua kepemimpinannya sektor pertanian dan industri akan lebih dikembangkan lagi.

Kepada Pos Kupang  di Kefamenanu pekan lalu, calon Bupati Timor Tengah Utara (TTU) terpilih Raymundus Sau Fernandes mengatakan, lima tahun ke depan  ia bersama pasangannya Aloysius Kobes (Dubes Jilid II)  akan mengoptimalkan Program Raskin PKP (Padat Karya Pangan) bagi masyarakat TTU. Mereka juga akan meneruskan program Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) serta bedah rumah tak layak huni sebanyak 2.500 rumah per tahun anggaran.

Fernandes yang ditemui di kediamannya mengatakan Program Sari Tani dan lainnya merupakan bukti pemerintah memposisikan kembali hak-hak politik rakyat sebagai pemangku kedaulatan tertinggi. Rakyat tidak lagi diberikan sisa anggaran pembangunan, tetapi diberi mandat penuh untuk mengelola anggaran sendiri.

Anak petani ini memberi contoh, ketika masyarakat berurusan dengan bank maka banyak sekali persyaratan yang wajib dipenuhi. Di sisi lain, mereka tak berdaya karena tak punya apa-apa untuk agunan. Masyarakat mempunyai tanah tapi tak bersertifikat. Karena itu sulit bagi mereka mendapatkan kredit perbankan. Pemerintah menjawab kebutuhan itu melalui program Sari Tani. Masyarakat diberi modal  untuk dikelola sendiri memenuhi kebutuhan. Dalam Pilkada TTU 9 Desember 2015, pasangan Raymundus Sau Fernandes S.Pt-Aloysius Kobes,S.Sos (Dubes Jilid II) yang merupakan calon tunggal meraih dukungan 74.953 suara (79,74 persen).


Dari sembilan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2015, paslon yang kalah di enam daerah tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Ngada dan Sumba Barat. Sementara paslon yang kalah di tiga daerah yaitu Sumba Timur, Manggarai dan Manggarai Barat mengajukan gugatan ke MK. 

Kepada Pos Kupang, Selasa (29/12/2015),  Juru Bicara KPU Provinsi NTT, Yosafat Koli  mengatakan, KPU siap menghadapi gugatan di MK.  "Gugatan itu kepada KPU di kabupaten tapi secara kelembagaan kita semua siap hadapi  sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kami selaku penyelenggara," katanya.

Menurut Yosafat,  saat ini MK masih melakukan verifikasi  apakah gugatan dari tiga daerah di NTT  itu lolos atau tidak. "Dari tiga daerah yang gugat itu kita belum tahu materi gugatan. Kami koordinasi dengan KPU pusat," katanya.

Yosafat mengatakan, enam daerah yang bebas gugatan  diharapkan segera  ajukan paslon terpilih ke DPRD setempat. "Setelah KPU ajukan ke DPRD maka DPRD setempat mengirim ke gubernur untuk diteruskan ke Mendagri. Setelah itu baru kita ketahui penetapan waktu pelantikan," kata Yosafat. (ely/pol/yel)

Sumber: Pos Kupang 30 Desember 2015 hal 1

Marianus-Paulus Tambah Lima Program di Ngada

Marianus Sae (kiri) dan Paulus Soliwoa
BAJAWA, PK  - Pasangan calon (paslon)  bupati dan wakil bupati Ngada terpilih, Marianus Sae-Paulus Soliwo (MULUS) menambah lima program baru pada masa kepemimpinan kedua selain melanjutkan program unggulan di periode pertama.  Kelima program baru itu yakni, pembangunan jalan, penyedian air bersih, perluasan jaringan listrik, pembebasan uang beras miskin (raskin) dan bantuan perumahan rakyat senilai Rp 10 juta per unit.

Untuk program infrastruktur jalan, air bersih dan listrik, Marianus Sae menyebutnya dengan istilah  zala siro saro, wae gebho ghabo, dara liro laro, bahasa Bajawa yang artinya jalan simpang siur, air mengalir kemana-mana dan listrik terang-benderang hingga ke pelosok desa.Hal itu dikatakan Marianus Sae kepada Pos Kupang, Selasa (29/12/2015).

Dikatakannya, paket MULUS sudah menjalankan  program unggulan di periode pertama seperti pemberdayaan ekonomi rakyat (perak), bantuan operasional sekolah daerah (bosda) dan bantuan operasional kesehatan daerah (bokda).

Program perak terdiri dari perak ternak, perikanan, kelautan, kehutanan dan hortikultura. Program bosdik melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa calon sarjana, pasca sarjana dan dokter serta penambahan gaji guru honor. Untuk bosdik berupa biaya tenaga medis non PNS dan dokter PTT daerah yang mengabdi di seluruh wilayah Kabupaten Ngada.

Di periode kedua lima tahun ke depan, kata Marianus, paket MULUS tetap mempertahankan program unggulan tersebut dan menambah lagi lima program baru yang pro rakyat seperti telah disebut di atas. Menurut Marianus,  pemerintah akan alokasikan dana untuk pembangunan jalan, baik jalan lintas kecamatan maupun lintas desa. Pemerintah perbaiki jalan menuju daerah kantong produksi, pusat pelayanan pemerintah dan meretas daerah terisolir di seluruh Ngada.

Untuk program air bersih (wae gebho ghabo), kata dia,  pada masa kepemimpinan pertama, MULUS  sudah menyusun rencana induk sistem penyedian air minum bersih (rispam). Untuk Kota Bajawa dan sekitarnya, pemerintah akan bangun bendungan di sumber mata air Muku Foka. Dengan bendungan, persedian air lebih banyak sehingga memenuhi kebutuhan warga Kota Bajawa dan sekitarnya. Sedangkan di wilayah lain yang terbatas sumber mata air, pemerintah akan menggunakan teknologi, sehingga bisa menjangkau ke daerah yang lebih luas.

Program listrik atau dara liro laro, lanjut Marianus, sudah dimuai sejak tahun 2015. Di periode kedua, Marianus berencana menambahkan alokasi anggaran untuk pemasangan instalasi baru bagi warga yang tergolong kurang mampu. Targetnya seluruh masyarakat Ngada  menikmati listrik. Marianus mengatakan, untuk tahun 2016, APBD Ngada sudah ditetapkan sehingga kelima program tersebut akan terakomodir pada perubahan APBD 2016 atau ABPD murni tahun 2017. Marianus menambahkan, untuk program bosdik, pemerintah akan menambah uang beasiswa dari Rp 2,5 juta per tahun menjadi Rp 5 juta per tahun. Juga menambah jumlah penerima beasiswa dengan target 2.000 mahasiswa per tahun.

Sementara paslon bupati-wakil bupati Sumba Barat terpilih Drs. Agustinus Niga Dapawole-Marthen Ngailu Toni, SP (Niga-Toni) akan melaksanakan tujuh program strategis pada masa kepemimpinan mereka. Ketujuh program itu yakni  peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan pariwisata, sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan tata pemerintahan yang sehat, bersih dan berwibawa, peningkatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kedaulatan pangan,  perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan dan terakhir peningkatan spiritual dan moral masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat. (jen/pet)

Sumber: Pos Kupang 30 Desember 2015 halaman 1

Willy Lay Fokus Air Bersih di Belu

Willy Lay (kiri) dan Ose Luan (poskupang)
ATAMBUA, PK - Calon Bupati Belu terpilih, Willy Lay mengatakan, program unggulan yang akan digulirkan pada awal masa kepemimpinannya adalah air bersih. "Pasti air, air yang pertama. Saya sudah mulai lakukan survei di beberapa tempat,  Raimanuk, Haekesak dan  Lasiolat untuk lihat sumber air di sana," katanya di Atambua, Kamis (17/12/2015) lalu.

Menurutnya, masyarakat Belu sulit mendapatkan  air bersih karena berbagai sebab. "Kebanyakan posisi pemukiman di atas, sumber air di bawah. Sekarang bagaimana mengupayakan agar air di kaki bukit itu bisa naik masuk ke kampung.  Kita tidak bisa selesaikan di tahun pertama tapi setidak-tidaknya daerah yang sangat kritis sudah bisa teratasi," ujarnya. Dikatakannya, setelah masalah air bersih teratasi, baru fokus pada infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.  "Untuk penataan birokrasi akan mengacu pada manajemen yang baik," ujar Willy. Dia berjanji merangkul dua paslon lainnya agar sama-sama membangun Belu.

Di Kabupaten Malaka, calon bupati terpilih  Stefanus Bria Seran mengatakan, ia  bersama calon wakil bupati Daniel Asa  akan menyukseskan program  Revolusi Pertanian. Dalam program ini para petani dipacu memanfaatkan seluruh areal pertanian yang selama ini tidur.  Pemerintah akan menyiapkan traktor, sumur dan sumur bor serta tenaga penyuluh pertanian untuk memberi pendampingan.

Menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT tersebut, dana bukan masalah karena ada APBD kabupaten, APBD provinsi dan dana dari pusat. Sumber lain datang dari lembaga swadaya masyarakat (NGO).  Stef Bria Seran mengatakan revolusi itu membutuhkan perubahan yang cepat tetapi harus tepat  sasaran. Diakuinya, program tersebut terinspirasi dari Revolusi KIA yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTT guna menekan angka kematian ibu dan anak. (roy/pol)

Sumber: Pos Kupang 30 Desember 2015 hal 1



Memaknai Tahun Baru

KITA segera meninggalkan tahun 2015 dan memasuki tahun 2016. Banyak peristiwa yang kita alami selama tahun ini. Peristiwa  pahit dan manis, baik dalam hidup bermasyarakat maupun kehidupan keluarga kita masing-masing.  Sambil mengucapkan syukur kepada sang pemilik kehidupan atas karunia, rejeki dan berkatnya, kita patut menggarisbawahi beberapa hal sebagai catatan mengenang tahun 2015.

Kehidupan kita sebagai warga Flobamora maupun warga bangsa Indonesia  masih saja diliputi perasaan tidak nyaman. Kita  tidak nyaman karena pelayanan publik belum memenuhi standar minimal. Tidak sulit menemukan fakta lapangan. Masyarakat masih menjerit kesulitan air, jalan berlubang, trasportasi mahal, listrik lebih kerap mati serta harga sembako melangit.

Kondisi perekonomian kita baik dalam skala nasional maupun lokal Nusa Tenggara Timur (NTT) memang kurang menggembirakan sepanjang tahun 2015. Tidak hanya nilai tukar rupiah yang melemah, tapi banyak indikator bernilai minus. Serapan dana pembangunan di daerah tidak memuaskan.  Masih banyak sisa dana yang harus dikembalikan ke kas negara karena programnya tidak terealisir. Cara kerja birokasi kita kurang gesit dan efisien. Masyarakat pun cenderung apatis. Tidak bermaksud menyalahkan pihak tertentu  tetapi inilah sejumlah soal yang butuh pembenahan serius pada tahun 2016.

Di bidang politik,  tahun 2015 diwarnai kegaduhan yang tidak sedikit menguras pikiran dan tenaga. Kegaduhan terjadi ketika elit partai politik di negeri ini bermain- main dengan syarat pengajuan calon kepala dan wakil kepala daerah. Sempat terjadi kegamangan selama berbulan-bulan tatkala sejumlah daerah pelaksana Pilkada hanya mengusung calon tunggal.

Kebuntuan itu baru terpecahkan di penghujung September lalu saat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan calon tunggal  berhak mengikuti Pilkada serentak 9 Desember 2015 dengan sistem referendum. Masyarakat memilih setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal tersebut. Keputusan itu memungkinkan pelaksanaan Pilkada di daerah yang hanya mengusung calon tunggal yaitu di Kabupaten Blitar, Jawa Provinsi  Timur, Tasikmalaya, Jawa Barat  dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT berjalan sukses.

Kegaduhan politik  juga merebak terkait kasus "papa minta saham" di PT Freeport Indonesia oleh anggota DPR RI asal NTT, Setya Novanto. Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden RI  akhirnya mundur dari jabatan ketua DPR RI. Mayoritas anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam sidang etik menyatakan  Novanto melakukan pelanggaran sedang. Sebelum MKD menjatuhkan keputusan, Novanto mengajukan surat pengunduran diri.

Kita berharap kondisi perekonomian bangsa di tahun 2016 semakin membaik. Demikian pula dengan tata kelola pemerintahan, kiranya semakin efisien serta dinamika politik lebih elegan dan etis. Tantangan 2016 tentunya tidak semakin ringan. Butuh kerja keras dan kerja cerdas. Selamat Tahun Baru 2016.*

Sumber: Pos Kupang, 31 Desember 2015 halaman 4

Selamatkan Uang Negara

MASYARAKAT Indonesia masih menunggu siapa yang akan menjadi ketua dan anggota lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bulan Desember 2015 ini pimpinan KPK yang definitif harus  segera terisi mengingat tugas para pelaksana sebelumnya berakhir.

Muncul kesan di tengah masyarakat bahwa DPR sengaja memperlambat proses penetapan. Toh sudah lama panitia seleksi (pansel) menyerahkan nama calon pimpinan KPK kepada presiden. Presiden pun sudah mengusulkan nama-nama tersebut kepada DPR untuk disetujui.

KPK juga didera persoalan lain yang tidak ringan. Rencana DPR merevisi Undang- Undang tentang  KPK menebarkan kekhawatiran bahwa lembaga tersebut akan dilemahkan perannya. Kiprah KPK yang selama ini sudah mendapat kepercayaan publik secara  "sengaja" dipreteli melalui revisi Undang-Undang.

Sejauh ini proses merevinsi UU tersebut masih terus bergulir. Masyarakat hendaknya terus mengawasi prosesnya agar KPK tetap bergigi dalam memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negeri ini.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa KPK masih dibutuhkan kehadirannya di Indonesia lantaran lembaga penegak hukum lainnya belum cukup tangguh dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi. Lembaga kepolisian dan kejaksaan masih berbenah diri. Lembaga peradilan kita pun belum sepenuhnya bersih. Itulah sebabnya KPK harus tetap berkibar agar penegakan hukum terkait kasus korupsi tidak mengalami kemunduran.

Harus diakui bahwa kiprah KPK yang luar biasa selama empat atau lima tahun terakhir telah memberi inspirasi kepada polisi dan jaksa. Mereka tidak segan-segan lagi menangkap tersangka koruptor lalu memprosesnya hingga ke meja hijau. Kalau kita cermati kinerja aparat kepolisian dan kejaksaan dalam tiga tahun terakhir, trennya semakin positif. Tidak sedikit pelaku tindak pidana korupsi yang sudah masuk penjara dengan hukuman badan setimpal.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kinerja positif ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati). Dalam tahun 2015, misalnya, Kejati NTT telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 37. 312.850.353. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, John W Purba, S.H, M.H, penyelamatan uang negara terbesar pada kasus proyek pembangunan dermaga  di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yaitu Rp 10,6 miliar. Dia menjelaskan,  dalam tahun 2015, Kejati NTT dan jajaran Kejari se-NTT  melakukan penyidikan terhadap 127 perkara. Semua kasus ini memiliki potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 59.547.816.942. 

"Dalam proses penyelidikan, dari jumlah kerugian negera itu dapat diselamatkan sekitar Rp  17.312.850.353. Sedangkan pada tahap penuntutan atau persidangan, kerugian keuangan negara yang dipulihkan sekitar Rp 20 miliar," jelasnya. Dikatakannya, bila dihubungkan dengan kinerja penyelamatan keuangan negara, maka hingga kini Kejati NTT bisa menyelamatkan lebih kurang 70 persen dari kerugian total  keuangan negara.  Kita beri apresiasi kepada  Kejati NTT dan seluruh jajarannya. Semoga kinerja mereka pada tahun 2016 semakin baik lagi.*

Pos Kupang, 16 Desember 2015 halaman 4

Marianus Sae Menangis

BAJAWA, PK -Raut wajah Marianus Sae terlihat  ceria saat mengikuti acara pembukaan rapat pleno penetapan pasangan calon bupati-wakil bupati Ngada terpilih tahun 2015 di aula KPU Ngada, Selasa (22/12/2015).

Namun, raut wajah calon bupati Ngada terpilih itu sontak berubah ketika Ketua KPU Ngada, Thomas M  Djawa membacakan Surat Keputusan  yang menyatakan Marianus Sae dan Paulus Soliwoa (MULUS Jilid II)  ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Marianus Sae menangis sambil berpelukan dengan Wakil Ketua DPRD Ngada, Selly Raga Tua yang duduk di samping kanannya. Marianus terlihat mengambil sapu tangan dari saku celana untuk mengusap air matanya.

"Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin kita semua, saya tetapkan Saudara Marianus Sae, S.AP dan Saudara Drs. Paulus Soliwoa sebagai bupati dan wakil bupati Ngada terpilih periode 2015-2020," kata Thomas diikuti ketok palu tiga kali di meja. Aplaus meriah membaha di aula kantor KPU Ngada.

Marianus lalu bersalaman dengan penjabat Bupati Ngada, Yohanes Tay Ruba, dengan wakilnya Paulus Soliwoa dan Wakapolres Ngada, Kompol Yosef Berelaka.

Rapat pleno penetapan calon bupati-wakil bupati terpilih dipimpin Ketua KPU Thomas M Djawa didampingi empat komisioner.  Thomas  mengatakan, penetapan pasangan calon (paslon)  terpilih dilakukan setelah pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tanggal 16 Desember 2015 memutuskan paket MULUS memperoleh dukungan terbanyak yaitu 52.164 suara (68,05 persen).

Kemudian memperhatikan surat panitera Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan KPU Ngada tidak mendapat gugatan dari para paket sehingga bisa menetapkan paslon terpilih. Menurut Thomas, setelah penetapan paslon terpilih Selasa (22/12/2015), KPU langsung menyerahkan hasilnya kepada pimpinan DPRD Ngada untuk diproses lebih lanjut.

Penjabat Bupati Ngada, Yohanes Tay Ruba mengucapkan proficiat kepada  paslon terpilih dan berterima kasih kepada KPU, Panwas, Forkompinda serta semua pihak yang telah menjaga suasana aman, tertib dan damai selama Pilkada Ngada.

Selain KPU Ngada, KPU  enam daerah lainnya di NTT juga telah menetapkan paslon terpilih hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 yaitu paslon terpilih di Belu (Sahabat), Malaka (SBS-DA), TTU (Dubes Jilid II), Sumba Barat (Niga-Toni), Sumba Timur (GBY-ULP) dan Sabu Raijua (MANDIRI Jilid II). Tinggal dua daerah yang belum menetapkan paslon terpilih karena masih ada gugatan ke MK yaitu hasil Pilkada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai  Barat (Mabar).

Setelah menetapkan paslon Willy Lay-Ose Luan (Sahabat) sebagai bupati dan wabup Belu terpilih, Selasa (22/12/2015), KPU Kabupaten Belu akan menyerahkan hasilnya kepada DPRD setempat. "Jadwalnya tgl 23-29 desember 2015. Kita berusaha supaya besok (hari ini) bisa serahkan. Kalau tidak maka kita  usahakan sebelum tanggal 29 Desember 2015," kata Ketua KPU Belu, Martin Bara Lay seusai rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih di Atambua, kemarin.

Dalam Pilkada 9 Desember lalu, paket Sahabat mendulang dukungan terbanyak yaitu 40.907 suara atau 47,20 persen, menyusul Valens Pareira-Cypri Temu (Fansmu-NKRI) 36.504 suara atau 42,12 persen dan terakhir, pasangan Ventje Abanit-Bona Bowe (Venna) 9.255 suara atau 10,68 persen.

Di Waingapu, Selasa (22/12/2015),  KPU Kabupaten Sumba Timur menetapkan pasangan Drs. Gidion Mbilijora, M.Si-Umbu Lili Pekuwali, ST, MT (GBY-ULP) sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Surat keputusan  penetapan dibacakan Ketua KPU Kabupaten Sumba Timur, Robert Gana. Pasangan GBY-ULP yang diusung Partai Golkar, PDIP, partai Demokrat dan Hanura memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Sumba Timur, Rabu (9/12/2015) lalu.

GBY-ULP mendulang 65.120 suara (54,85 persen) dari total 118.724 suara sah. Pasangan nomor urut 1 ini unggul atas pasangan dr. Matius Kitu, S.Pb-Pdt. Abraham Litinau, S.Th. Paket MK-AL yang diusung partai Gerindra, NasDem, PAN dan PKPI, PPP dab PBB ini meraih 53.604 suara atau 45,15 persen.

Rapat pleno dihadiri GBY-ULP didampingi istri masing-masing. Tim pemenangan beserta pengurus partai politik pengusung paket GBY-ULP juga hadir. Penjabat Bupati Sumba Timur, Johanes Hawula, SH juga mengikuti rapat pleno. Sedangkan pasangan MK-AL tidak hadir.  Setelah menutup rapat pleno sekitar pukul 11.00 Wita, pasangan GBY-ULP didampingi istri dipersilakan berdiri untuk menerima ucapan selamat dari komisioner KPUD serta undangan lainnya.

Di Waikabubak, Selasa (22/12/2015),  KPU Sumba Barat  dalam rapat pleno terbuka dipimpin Ketua KPU, Rudolf G Dimu menetapkan paslon Drs.Agustinus Niga Dapawole dan Marthen Ngailu Toni, SP (Niga-Toni) sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2015-2020. (jen/roy/aca/pet)

Sumber: Pos Kupang 23 Desember 2015 halaman 1

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes