Jika masih punya rasa malu

KETIKA ada laporan tentang rawan pangan di berbagai daerah di NTT awal tahun ini diterima dengan rasa ragu, kurang percaya dan menganggap media massa cenderung membesar-besarkannya -- agaknya kita masih bisa menerima sebagai perbedaan pandangan.
Kita dapat memahami, mengerti dan memaklumi bahwa ada rasa kurang enak hati untuk mengakui bahwa daerah ini memang selalu saja memikul penyakit tahunan bernama rawan pangan. Kita menyadari tidak mudah mengaku jujur tentang kelaparan karena gengsi kerapkali lebih dijunjung tinggi nan agung di negeri hunian kita ini.
Tapi sekarang dengan melihat kasus gizi buruk, marasmus, kwashiorkor, busung lapar di berbagai daerah termasuk di depan hidung Kupang -- ibu kota Propinsi NTT -- masih tegakah kita menutup mata dan tidak tersentuh oleh penderitaan hebat itu? Kalau kita merasa malu mengakuinya atau berusaha menutup-nutupinya dengan wajah tanpa beban, maka sikap kita sungguh keterlaluan. Syukurlah kita mulai mengakuinya dan terlihat bergerak. Lamban, kurang sigap. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali bukan?
Gizi buruk, busung lapar atau apapun terminologi medis tentang realitas NTT hari-hari ini sudah jelas mengatakan bahwa sebagian anak Flobamora sedang kelaparan! Mereka ketiadaan makanan. Bahkan sudah ada yang mati karenanya.
Data Dinas Kesehatan NTT mencatat jumlah balita (anak usia di bawah lima tahun) di NTT sebanyak 463.370 orang. Sebanyak 51.547 orang anak dalam kondisi kurang gizi dan 10.897 orang anak masuk kategori gizi buruk. Data itu dengan bening mengisahkan bagaimana derajat kesehatan masyarakat daerah ini yang menempatkan bidang kesehatan sebagai salah satu program utama pembangunan.
Menggambarkan betapa "adil makmur" itu nun jauh di langit biru. Di antara mega. Itulah nestapa di tengah riuh-rendahnya nyanyian KKN yang prosesnya berputar-berbelit, naik dan turun hingga jalan-jalan di tempat.
Adalah kebiasaan kita suka pada bencana yang menghentak. Katakanlah gempa, tsunami, banjir bandang atau bencana kemanusiaan semisal pengungsian akibat suatu soal. Untuk yang begini kita amat lekas bertindak-begitu gesit berpikir, bertingkah karena kucuran dana pun membanjir deras. Berkelimpahan. Apakah angka 10.897 orang anak NTT dalam kondisi gizi buruk itu bukan bencana dahsyat?
Bencana serupa itu kerap luput dari perhatian kita. Dia sekadar data di atas kertas. Kita suka melupakan fakta bahwa begitu banyak anak yang akhirnya mati karena berawal dari kurang gizi, karena makan sekadar untuk kenyang. Sudah lama kita kehilangan banyak anak tak berdosa, yang belum mengerti apa-apa mengapa mereka harus kelaparan. Generasi yang hilang itu masalah kita. Sejak dulu. Sudah lama terjadi tetapi tak pernah benar, tepat dan sungguh-sungguh penanganannya. Dari tahun ke tahun, ribuan anak kita pergi dengan cara memilukan.
NTT dinyatakan KLB busung lapar. Kita terkesima? Setelah tragedi Bu Selatan dan Bu Utara, setelah Kecamatan Paga, Sikka menjadi pusat perhatian dunia penghujung 1970-an, busung lapar itu akrab lagi di telinga kita. Ada apa gerangan? Di mana letak benang kusutnya. Kita harus segera menemukan dan mencari solusi masa darurat serta jangka panjang. Bencana kemanusiaan ini tidak bisa dilihat sebelah mata.
Salah satu sudah disebut Dinas Kesehatan Propinsi NTT. Kasus gizi buruk erat kaitannya dengan Posyandu yang mati suri bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah lima tahun silam. Jika itu masalahnya, semakin jelas membuktikan betapa buruknya wajah otonomi daerah yang kita idealkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan derajat hidup rakyat.
Otonomi daerah yang seharusnya membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, kenyataannya bertolak belakang. Benar-benar pukulan telak dan mematikan. Pasti bukan salah sistemnya. Sistem otda sudah benar sekalipun ada kekurangan. Masalah kita sejak lama terletak pada aktor pembangunan daerah yang tidak memihak kepada kepentingan dan kebutuhan riil masyarakat.
Sekitar 4.000 unit pos pelayanan terpadu (Posyandu) atau 60 persen dari total 6.502 unit posyandu di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak aktif. Menyedihkan. Posyandu tidak aktif, maka wajarlah bila status gizi balita tak mungkin terdeteksi dini. Kemanakah pergi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Dekonsentrasi bidang kesehatan yang nilainya ratusan miliaran rupiah untuk setiap daerah? Mungkin habis buat beli mobil mewah, studi banding ke mancanegara, bolak-balik Jakarta, proyek fisik mercusuar demi nama besar seseorang.
Sekaranglah momentum terbaik bagi pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) untuk duduk bersama guna mengevaluasi pos anggaran pembangunannya. Boleh jadi anggaran bidang kesehatan tidak tepat sasaran. Bukan mustahil pembangunan bidang kesehatan tidak sungguh-sungguh menjawab kebutuhan masyarakat. Jika kita masih punya rasa malu, langkah konkret meminimalisir kasus gizi buruk anak-anak kita tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bukankah kita malu kalau NTT kembali dikenal dunia karena busung lapar? Salam Pos Kupang, 25 Mei 2005. (dion db putra)

Read more »

Hendaknya kita tidak terlena

KETELADANAN. Itulah barang langka bagi bangsa besar dan majemuk ini. Kita tidak kurang pemimpin, tidak kurang orang pintar dan ahli, tidak kekeringan manusia hebat dalam bidang hidupnya masing-masing. Tapi kita tidak banyak memiliki pemimpin yang patut diteladani, orang pintar dengan moralitas baik, manusia hebat yang tetap memiliki kerendahan hati.
Kita masih saja melihat keserakahan dari mereka yang sebenarnya tidak berkekurangan. Kita menatap dengan mata telanjang betapa yang terbelit dugaan kasus korupsi, misalnya, ternyata umumnya mereka yang amat berkecukupan secara materi. Orang-orang terdidik, cakap, pintar dan ahli.
Sebutlah contoh kasus dugaan korupsi di tubuh KPU Pusat yang kini menjadi sorotan. Tak terbayangkan sebelumnya orang-orang terdidik, aktivis dan pejuang demokrasi itu justru mencederasi kepercayaan publik gara-gara duit. Mereka terlihat mudah jatuh, gampang terbuai, tak tahan godaan melihat kemewahan duniawi yang datang menyerbu dalam sekejap dan berlimpah-ruah.
Pemilu 2004 sukses besar. Itu tercatat dalam sejarah negeri ini. Dan sudah dipuji berkali-kali oleh masyarakat dalam dan luar negeri. Tapi sering dikatakan sukses pemilu tahun lalu hanya dalam hal penyelenggaraan. Sekadar sisi fisiknya. Bukan output atau hasilnya. Orang-orang yang terpilih melalui pesta demokrasi langsung itu umumnya tidak lebih baik dari pemilu sebelumnya. Mereka cuma ganti baju atau wajah baru dengan tabiat lama.
Periksalah kenyataan sekitar kita. Lihatlah kiprahnya, tengoklah cara mereka berpikir dan bertindak atas nama dan demi rakyat yang selalu menjadi kata kuncinya.
Di level nasional, wakil rakyat mempertontonkan aksi ala preman. Meragakan kekerasan fisik secara terbuka kepada seluruh rakyat. Mereka berkelahi, bertarung tanpa rasa malu untuk suatu perkara yang sebetulnya dapat diselesaikan dengan akal sehat. Ada pula yang sekadar datang, duduk, diam dan mendapat duit (gaji). Kita dapat mencatat siapa saja yang sudah bekerja benar dalam tujuh sampai delapan terakhir. Para senator alias Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seperti hilang ditelan bumi. Begitu sedikit anggota DPR yang peduli terhadap daerahnya, menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap konstituennya pada Pemilu 2004.
Kita masih saja mendengar oknum wakil rakyat bertindak sebagai calo untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Layaknya calo, kita sudah tahu seperti apa formulasinya. Serupa apa cara kerjanya. Padahal tanpa intervensi Dewan pun, DAK dan DAU itu adalah hak daerah dalam semangat negara kesatuan.
Dengan modus operandi yang hampir sama, cara serupa juga dipraktekkan di daerah-daerah. Oknum anggota Dewan berani memainkan perannya sebagai calo proyek. Begitu getol berteriak tentang suatu kasus yang ujung-ujungnya akan diam begitu saja. Tanpa proses penyelesaian secara bertanggung jawab, baik secara politis pun hukum.
Pembahasan anggaran rutin pemerintah dan pembangunan tidak sepenuhnya steril dari bargaining, tawar-menawar kepentingan jangka pendek. Jujur harus dikatakan bahwa perilaku yang sudah banyak dikritik itu muncul dan muncul lagi.
Agaknya baik sejak awal kita mengawal tingkah mereka. Patut dicermati apakah wakil rakyat hasil Pemilu 2004 bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat atau malah mengulangi kesalahan yang sama di masa silam? Kita semua harus tetap awas, waspada dan jangan bosan untuk mengingatkan mereka.
Coba tengok geliat pilkada hari-hari ini. Pilkada sungguh bergenit ria. Menguras energi yang tidak kecil. Memompa emosi. Jangan lupa bahwa wakil rakyat adalah juga wakil partai politik di lembaga legislatif. Untuk apa dan siapa yang sedang mereka kerjakan sekarang? Apakah dia tidak sedang memakai baju Dewan untuk kepentingan partainya?
Pertanyaan ini kita anggap penting karena bukan mustahil wakil rakyat tega meninggalkan pekerjaan pokoknya untuk menjadi anggota tim sukses calon tertentu. Mereka meliburkan diri untuk menjadi juru kampanye pasangan calon dari partainya.
Panggilan partai menjadi lebih penting dan prioritas ketimbang urusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Di daerah kita ada tujuh kabupaten yang sedang sibuk mempersiapkan pilkada. Tidak bisa tidak, elite partai di daerah akan bekerja untuk partainya. Kita hendaknya tidak terlena.
Tidak salah bekerja untuk partai. Tidak dilarang bagi kader partai menggolkan calon jagoannya dalam pilkada. Tetapi harus proporsional dan tidak dengan cara memanfaatkan fasilitas anggota Dewan. Mobil dinas Dewan bukan mobil partai.
Kunjungan kerja Dewan adalah pekerjaan menangkap aspirasi, mendengar keluhan rakyat, memberikan solusi bagi mereka bukan sarana kampanye terselubung guna memenangkan pilkada. Memberi teladan yang baik kiranya tetap mengisi ruang batin wakil rakyat kita. Salam Pos Kupang, 4 Juni 2005. (dion db putra)

Read more »

Hendaknya kita tidak terlena

KETELADANAN. Itulah barang langka bagi bangsa besar dan majemuk ini. Kita tidak kurang pemimpin, tidak kurang orang pintar dan ahli, tidak kekeringan manusia hebat dalam bidang hidupnya masing-masing. Tapi kita tidak banyak memiliki pemimpin yang patut diteladani, orang pintar dengan moralitas baik, manusia hebat yang tetap memiliki kerendahan hati.
Kita masih saja melihat keserakahan dari mereka yang sebenarnya tidak berkekurangan. Kita menatap dengan mata telanjang betapa yang terbelit dugaan kasus korupsi, misalnya, ternyata umumnya mereka yang amat berkecukupan secara materi. Orang-orang terdidik, cakap, pintar dan ahli.
Sebutlah contoh kasus dugaan korupsi di tubuh KPU Pusat yang kini menjadi sorotan. Tak terbayangkan sebelumnya orang-orang terdidik, aktivis dan pejuang demokrasi itu justru mencederasi kepercayaan publik gara-gara duit. Mereka terlihat mudah jatuh, gampang terbuai, tak tahan godaan melihat kemewahan duniawi yang datang menyerbu dalam sekejap dan berlimpah-ruah.
Pemilu 2004 sukses besar. Itu tercatat dalam sejarah negeri ini. Dan sudah dipuji berkali-kali oleh masyarakat dalam dan luar negeri. Tapi sering dikatakan sukses pemilu tahun lalu hanya dalam hal penyelenggaraan. Sekadar sisi fisiknya. Bukan output atau hasilnya. Orang-orang yang terpilih melalui pesta demokrasi langsung itu umumnya tidak lebih baik dari pemilu sebelumnya. Mereka cuma ganti baju atau wajah baru dengan tabiat lama.
Periksalah kenyataan sekitar kita. Lihatlah kiprahnya, tengoklah cara mereka berpikir dan bertindak atas nama dan demi rakyat yang selalu menjadi kata kuncinya.
Di level nasional, wakil rakyat mempertontonkan aksi ala preman. Meragakan kekerasan fisik secara terbuka kepada seluruh rakyat. Mereka berkelahi, bertarung tanpa rasa malu untuk suatu perkara yang sebetulnya dapat diselesaikan dengan akal sehat. Ada pula yang sekadar datang, duduk, diam dan mendapat duit (gaji). Kita dapat mencatat siapa saja yang sudah bekerja benar dalam tujuh sampai delapan terakhir. Para senator alias Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seperti hilang ditelan bumi. Begitu sedikit anggota DPR yang peduli terhadap daerahnya, menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap konstituennya pada Pemilu 2004.
Kita masih saja mendengar oknum wakil rakyat bertindak sebagai calo untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Layaknya calo, kita sudah tahu seperti apa formulasinya. Serupa apa cara kerjanya. Padahal tanpa intervensi Dewan pun, DAK dan DAU itu adalah hak daerah dalam semangat negara kesatuan.
Dengan modus operandi yang hampir sama, cara serupa juga dipraktekkan di daerah-daerah. Oknum anggota Dewan berani memainkan perannya sebagai calo proyek. Begitu getol berteriak tentang suatu kasus yang ujung-ujungnya akan diam begitu saja. Tanpa proses penyelesaian secara bertanggung jawab, baik secara politis pun hukum.
Pembahasan anggaran rutin pemerintah dan pembangunan tidak sepenuhnya steril dari bargaining, tawar-menawar kepentingan jangka pendek. Jujur harus dikatakan bahwa perilaku yang sudah banyak dikritik itu muncul dan muncul lagi.
Agaknya baik sejak awal kita mengawal tingkah mereka. Patut dicermati apakah wakil rakyat hasil Pemilu 2004 bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat atau malah mengulangi kesalahan yang sama di masa silam? Kita semua harus tetap awas, waspada dan jangan bosan untuk mengingatkan mereka.
Coba tengok geliat pilkada hari-hari ini. Pilkada sungguh bergenit ria. Menguras energi yang tidak kecil. Memompa emosi. Jangan lupa bahwa wakil rakyat adalah juga wakil partai politik di lembaga legislatif. Untuk apa dan siapa yang sedang mereka kerjakan sekarang? Apakah dia tidak sedang memakai baju Dewan untuk kepentingan partainya?
Pertanyaan ini kita anggap penting karena bukan mustahil wakil rakyat tega meninggalkan pekerjaan pokoknya untuk menjadi anggota tim sukses calon tertentu. Mereka meliburkan diri untuk menjadi juru kampanye pasangan calon dari partainya.
Panggilan partai menjadi lebih penting dan prioritas ketimbang urusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Di daerah kita ada tujuh kabupaten yang sedang sibuk mempersiapkan pilkada. Tidak bisa tidak, elite partai di daerah akan bekerja untuk partainya. Kita hendaknya tidak terlena.
Tidak salah bekerja untuk partai. Tidak dilarang bagi kader partai menggolkan calon jagoannya dalam pilkada. Tetapi harus proporsional dan tidak dengan cara memanfaatkan fasilitas anggota Dewan. Mobil dinas Dewan bukan mobil partai.
Kunjungan kerja Dewan adalah pekerjaan menangkap aspirasi, mendengar keluhan rakyat, memberikan solusi bagi mereka bukan sarana kampanye terselubung guna memenangkan pilkada. Memberi teladan yang baik kiranya tetap mengisi ruang batin wakil rakyat kita. Salam Pos Kupang, 4 Juni 2005. (dion db putra)

Read more »

Angin sejuk dari Bandung

TATAPLAH Jawa dengan matamu, di sanalah kau lihat Indonesia sebenar-benarnya. Tengoklah Jakarta, begitulah potret nyata Nusantara. Pulau Jawa dan Kota Jakarta adalah segala-galanya di negeri ini. Di sanalah pusatnya. Sumbu utamanya bertengger di puncak Monas. Dari kemegahan hingga jerit tangis kemiskinan. Dari prestasi maha tinggi hingga kisah nista tentang anak bangsa.
Jakarta selalu terkenang, Pulau Jawa mengisi relung hati kita karena memang ke sanalah seluruh derap langkah bernama pembangunan menjadi titik ukur dan titik pijak untuk menilai-menimbang Indonesia. Jawa pulau impian anak Merah Putih. Jakartalah dermaga idaman putra-putri Ibu Pertiwi. Selalu dan selalu ke sana mereka pergi berbondong-bondong--dari seluruh pelosok.
Begitulah cara bangsa ini membangun dirinya sejak awal kemerdekaan. Pembangunan sentralistik yang masih menjadi karakter utama meski otonomi daerah sudah dimaklumatkan sejak lima tahun silam. Kita suka terpusat. Serba Jawa-Jakarta sentris, termasuk dalam bidang olahraga prestasi.
Maka Bambang Wijanarko, pelatih taekwondo Propinsi Jawa Tengah (Jateng) berkata bijak mengenai prestasi atlet NTT dan Papua pada kejuaraan nasional (kejurnas) taekwondo LG Cup V/2005 di Cibubur-Jakarta Timur medio Maret 2005. "Angin sejuk mulai berembus dari Timur," katanya mengenai sukses NTT menempati ranking lima nasional kejurnas itu setelah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Papua. Dalam kejurnas tanggal 14-16 Maret 2005, NTT meraih satu medali emas dan tiga perunggu.
Menurut Bambang, munculnya peraih medali emas kejurnas dari daerah luar Jawa sangat positif karena mencerminkan pemerataan prestasi. Atlet terbaik tidak semata-mata tumpuk di Pulau Jawa. "Saya kagum dengan kemajuan Papua dan NTT. Mereka mulai menampakkan prestasi di PON XVI tahun lalu dan ini hasil yang wajar buat mereka," kata Dasantyo Prihadi, pelatih taekwondo Jawa Barat, ketika itu.
Bambang dan Prihadi pasti kembali memuji dan bangga ketika mengetahui atlet taekwondo NTT menempati ranking dua (runner-up) pada kejurnas mahasiswa yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung (ITB) 6-7 Mei 2005. Hasil spektakuler dicatat tujuh taekwondoin NTT yang membawa pulang tiga medali emas, dua perak dan dua medali perunggu. NTT berada di urutan kedua setelah Sekolah Tinggi Widyatama Bandung. Meski berlabel kejurnas mahasiswa-- para taekwondoin yang mengikuti even ini merupakan atlet-atlet terbaik di daerahnya masing-masing. Dan, Jawa Barat merupakan salah satu gudang atlet taekwondo nasional selain DKI, Jateng dan Jawa Timur.
Kirim tujuh atlet dan ketujuhnya meraih medali. Tidak banyak daerah bisa mengukir prestasi seperti ini. Sudah sepantasnya kita bangga terhadap Martin Lola Blegur, Isack Petrusz, Tasya Rissi, Petrus Potimau, Alfred Blegur, Dudy Baranuri dan Okto Katu. Mereka aset penting daerah ini yang patut dijaga dan dihargai secara pantas. Mereka sungguh membawa angin sejuk dari Bandung yang tak sekadar menyegarkan, tetapi membuka mata Indonesia.
Mereka sudah menjadi pusat perhatian kawan dan lawan. Di sinilah pekerjaan rumah Pengurus Daerah (Pengda) Taekwondo Indonesia (TI) NTT. Di situlah letak masalah kita di tengah kegembiraan menyambut prestasi emas tersebut. Merebut lebih enteng daripada mempertahankannya. Demikian bahasa suci olahragawan. Dalam rentang jarak yang amat dekat, LG Cup bulan Maret dan kejurnas mahasiswa bulan Mei 2005, taekwondoin NTT menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Kerja keras pelatih dan Pengda TI NTT selama ini telah membuahkan hasil nyata. Momentum ini perlu dirawat dengan bijaksana agar prestasi Lola Blegur dkk tidak cepat pudar. Kiranya pengurus KONI NTT periode 2005-2009 yang akan dilantik 28 Mei mendatang mencatat ini dalam buku hariannya.
Kita menganggap hasil kejurnas itu baru merupakan langkah awal. Belum waktunya kita berpuas diri. Ujian bagi taekwondoin NTT yang usianya rata-rata di bawah 25 tahun itu masih panjang dan berliku. Untuk kepentingan daerah, alangkah indahnya jika mereka menyumbang emas dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun depan di Kalimantan Timur. Lebih menggembirakan hati kita jika Lola, Tasya, Isack, Petrus, Alfred dan lainnya memakai baju Merah Putih. Membela kehormatan bangsa di fora internasional seperti yang dengan gemilang diperlihatkan Hermensen Ballo (tinju), Tersiana Riwu Rohi atau Oliva Sadi (atletik).
Kita menyadari prestasi di bidang olahraga -- juga lapangan hidup lainnya-- butuh pengorbanan. Prestasi olahraga menuntut disiplin latihan tiada henti. Lola, Tasya, Isack dkk tentunya harus rela membuang sebagian keceriaan masa remaja mereka untuk mengasah diri dalam sistem latihan yang keras dan terukur dari para pelatih. Pengurus TI pun demikian. Pikiran, tenaga, waktu bahkan dana harus diberikan secara total dan ikhlas.Meski tak terkatakan, prestasi taekwondoin NTT di Cibubur dan Bandung 2005 setidaknya telah menunjukkan komitmen itu. Komitmen dan kerja mulia ini tidak boleh berhenti. Seperti angin, dia hendaknya terus berembus sampai kapan pun. Salam Pos Kupang, Jumat, 13 Mei 2005. (dion db putra)

Read more »

Merawat kepercayaan

FAKTA itu suci. Wartakanlah keadilan dan kebenaran. Begitulah yang sering diingatkan kepada insan pers agar dia tetap lurus dalam bekerja. Peringatan itu terus-menerus disampaikan karena pers seperti juga institusi sosial lainnya, bisa lupa diri. Menjauh dari misinya mewartakan kebenaran dan keadilan.
Sejarah pers di belahan dunia manapun selalu kaya warna. Ada masa dimana pers begitu dihormati karena keberpihakannnya yang jelas, nyata dan tegas akan kebenaran dan keadilan. Pers sungguh hadir sebagai suara hati nurani rakyat. Dia menyuarakan aspirasi rakyat yang tak mampu bersuara atau tidak dibolehkan bersuara.
Tapi ada juga masa kelam yang memilukan hati. Pers tidak lebih dari corong penguasa, alat kekuasaan yang ikut menindas, memarjinalkan kaum lemah. Pers menjadi tirani baru selain penguasa yang sejatinya memang cenderung menindas.
Pers mudah tergoda atau terbuai. Tergoda untuk memonopoli informasi. Dan karena itu memonopoli kebenaran yang sesungguhnya tabu bagi pers. Kecenderungan seperti ini biasanya tumbuh subur dalam kehidupan bangsa dan negara yang dipimpin penguasa otoriter dan represif. Penguasa yang anti-demokrasi. Agar tetap bertahan hidup pers larut dalam iklim yang diciptakan penguasa. Dia tidak berani berbeda pendapat apalagi melawan arus. Berani melawan berarti harus men__ima resiko pembredelan atau pemberangusan.
Indonesia pernah mengalami masa suram seperti itu. Tak sedikit institusi dan insan pers di negeri ini yang menjadi korban karena berseberangan dengan kehendak penguasa, karena mau menjalankan misinya secara jujur dan benar.
Hingga awal tahun 1990-an, pembredelan pers masih menjadi cerita biasa di negeri kita. Kalaupun ada yang bertahan hidup, toh pers tidak pernah sungguh-sungguh bebas.
Dia terbelenggu dalam dunianya sendiri yang dibayangi ketakutan dan tekanan yang tiada henti. Sensor super ketat menjadi pilihan sikap. Mengeritik secara halus menjadi trend pemberitaan media massa nasional. Tak berani menyentuh langsung lembaga kekuasaan atau aktor-aktor utama dalam lingkaran kekuasaan itu. Sangat jelas mana yang boleh dan tidak boleh diwartakan kepada publik. Ada saja yang sakral dan sensitif meskipun itu berkaitan dengan urusan khalayak.
Informasi cenderung top down. Dari atas ke bawah. Bukan timbal balik. Suara pemerintah adalah menu harian yang disajikan pers Indonesia. Apa kata pemerintah itulah yang dianggap benar. Padahal fakta yang dilaporkan tidak lagi suci. Sudah banyak pesan sponsor dan kepentingan di dalamnya.
Tapi syukurlah. Kisah di atas adalah masa lalu. Kita sekarang sudah masuk era baru bernama reformasi. Kran kebebasan sudah terbuka lebar. Pers semakin independen, tidak lagi menghadapi resiko pemberangusan secara kejam oleh penguasa. Dewasa ini amat mudah mendirikan institusi pers. Tidak ada lagi regulasi yang mengekang dan berbelit-belit.
Persoalan terbesar justru terletak pada insan pers sendiri karena kebebasan yang lebih besar tidak serta merta mengubah wataknya yang mudah tergoda dan terbuai itu. Maka menarik nian otokritik Direktur Utama (Dirut) Perjan RRI, Drs. H. Suryanta dalam sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, RH Gun Sukmagunadi, S.E, M.S., saat melantik Drs. Pieter Erasmus Amalo menjadi Kepala RRI Cabang Muda Kupang, menggantikan Prayono, S.E, Selasa (26/4) lalu.
Kita kembali mengutip pernyataan Suryanta. "Radio Republik Indonesia (RRI) selama ini menjadi salah satu media elektronik yang dinantikan para pendengar. Tapi pada masa tertentu, RRI juga hampir ditinggalkan pendengarnya. Sebab RRI semata-mata berfungsi sebagai corong pemerintah dan kurang menyuarakan aspirasi masyarakat."
Kita sebut otokritik karena Dirut Perjan RRI berkata apa adanya tentang kiprah RRI. Bahwa RRI mengalami pasang surut. Ada waktu dimana RRI sekadar menjadi corong pemerintah. Mewartakan yang baik-baik saja dari sisi pemerintah. RRI kurang memberi ruang bagi aspirasi rakyat. Zaman berubah, RRI pun harus berubah. Kira-kira itu yang hendak dikatakan Suryanta bagi jajarannya.
Menurut pandangan kita, otokritik Suryanta menyentuh relung hati insan pers pada umumnya. Kritik atau peringatan Suryanta itu menyadarkan kita semua bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab yang harus nyata wujudnya dalam pengabdian sehari-hari kepada pendengar, pemirsa atau pembaca.
Sekali pers mengabaikan aspirasi masyarakat, menomorduakan kebutuhan mereka akan informasi yang jujur dan benar, maka siap-siaplah untuk ditinggalkan. Kematian pers era keterbukaan ini bukan karena kurang uang atau kurang keterampilan. Pers bisa mati mendadak karena dia tidak lagi dipercaya. Menjaga atau merawat kepercayaan pendengar, pemirsa dan pembaca, itulah tantangan terbesar insan pers, kapan dan dimanapun dia berada. Salam Pos Kupang, Jumat 29 April 2005. (dion db putra)

Read more »

Mulyana dan pesan buat kita

MENGEJUTKAN. Ada rasa tidak percaya. Itulah kesan yang segera terungkap ketika tersiar warta Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Mulyana W Kusumah, tertangkap tangan ketika hendak menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Hotel Ibis-Jakarta, Jumat lalu.
Seorang Mulyana sudah dikenal luas integritasnya. Dia tokoh yang begitu getol memperjuangan kebenaran, keadilan. Mulyana termasuk sedikit aktivis yang tak henti-hentinya menyuarakan pemberantasan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kriminolog dan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia itu sudah dianggap sebagai tokoh yang bersih. Dia representasi aktivis LSM, organisasi rakyat yang berani beda pendapat, mampu menekan kekuasaan secara obyektif dengan daya pukul signifikan. Maka wajar jika penyuapan yang hendak dilakukannya terhadap auditor BPK diterima dengan keragu-raguan. Tapi manusia tidak sempurna. Bukankah orang bisa berubah dalam dimensi ruang dan waktu?
Sembari menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, penangkapan Mulyana oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi warna baru dalam upaya bersama kita mengikis praktek KKN, salah satu penyakit sosial yang membuat bangsa besar ini terpuruk hampir di seluruh lini kehidupannya. Yang membuat kita semua malu karena menjadi negara terkorup!
Penangkapan Mulyana memberi tahu publik bahwa ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, dijelaskan dan dipertanggung jawabkan KPU. Patut diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dan atau penyelewengan keuangan negara saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) legislatif dan eksekutif tahun 2004 yang lalu.
Bahwa pemilu 2004 sukses memilih pemimpin bangsa Indonesia secara demokratis dan mendapat pujian dari dalam dan luar negeri, hal itu tidak boleh mengabaikan kemungkinan adanya ketidakberesan pengelolaan keuangan negara yang sejatinya adalah uang rakyat Indonesia oleh KPU. Sebagai lembaga penyelenggara pesta demokrasi yang orang-orangnya berasal dari unsur independen, yang terpilih melalui seleksi ketat dan transparan, bidikan KPK terhadap KPU akan memberi efek positif dalam rangka pemberantasan KKN.
Kasus Mulyana kiranya menjadi pintu masuk menuju lingkaran dalam tubuh KPU Pusat yang boleh jadi penuh dengan ketidakberesan. Juga KPU Daerah seluruh Indonesia, termasuk di NTT. Mulyana agaknya tidak sendirian karena KPU terdiri dari sekian banyak manusia. Pengalaman memperlihatkan bahwa praktek KKN selalu melibatkan lebih dari satu orang. Dia berkelompok. Saling terkait, bahu-membahu, bekerja sama erat. Kong kalikong.
Kita anggap keberanian KPK membongkar dugaan KKN di lembaga KPU memberi semangat baru karena tekad mengikis KKN di negeri ini masih jauh dari memuaskan untuk tidak mengatakan jalan di tempat.
Tak kurang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri pun mengakuinya secara jujur. Lebih dari sekali Presiden Yudhoyono mengungkapkan kerisauannya betapa berat dan rumitnya usaha mewujudkan tujuan mulia tersebut. Usaha memberantas KKN selalu berhadapan dengan perlawanan yang sangat keras dan dahsyat dari mereka yang diduga terlibat. Kita akan selalu menemui tembok raksasa yang kokoh, berhadapan dengan manusia licik, licin dan piawai berkelit. Tipe pembunuh berdarah dingin. Dengan kekuasaan dan kekuatan uangnya mereka dapat melakukan apa saja guna "menyelamatkan diri" dari bui. Toh hukum kadang bisa dibeli.
Tidak sedikit contoh yang terjadi di sekitar kita. Si A yang melaporkan dugaan KKN oleh si B akan dengan mudahnya dituduh memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan pembunuhan karakter -- diksi yang sedang trend belakangan ini -- walau penggunaannya kerap tidak tepat konteks dan asal bunyi.
Anda yang berani mengungkap indikasi korupsi seseorang yang punya kuasa dan uang, maka siap-siaplah berhadapan dengan polisi untuk aduan pencemaran nama baik atau dengan pengadilan bagi gugatan perdana demi pemulihan nama baik. Dan proses hukum untuk itu begitu cepat dan lancar-lancar saja. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke lembaga peradilan.
Dugaan KKN yang dilaporkan si A, yang seharusnya menjadi pekerjaan pertama, malah ditempatkan pada urutan paling belakang bahkan tidak tersentuh sama sekali. Kalaupun diurus prosesnya berputar-putar, naik dan turun, berbelit-berliku dan akhirnya sirna oleh perputaran waktu. Sang Dewi Hukum di kampung kita ternyata tidak buta matanya. Matanya bisa melihat uang dan kekuasaan.
Ketakutan! Jujur harus dikatakan bahwa kebanyakan warga masyarakat kita takut bicara. Takut menunjuk ketidakberesan pada seseorang dan atau lembaga publik. Ketakutan itu merasuk sedemikian rupa hingga orang memilih diam saja atau larut dalam pesta pora menggarong uang rakyat, hidup mewah di atas penderitaan orang lain. Menjual kemiskinan guna memperkaya diri. Tapi kita tidak boleh kehilangan asa. Langkah kecil KPK menghukum Gubernur NAD, Abdullah Puteh dan membongkar dugaan KKN di KPU Pusat mewartakan kabar baik bahwa selalu ada sinar di ujung terowongan. Jangan takut membela kebenaran dan keadilan! Salam Pos Kupang, 14 April 2005. (dion db putra)

Read more »

Sekadar ribut tentang Ketua Umum Partai

SEKADAR ribut tentang siapa ketua umum, siapa pemimpin baru untuk periode tertentu. Begitulah yang langsung segera kita tangkap manakala suatu partai politik di negeri ini hendak menggelar musyawarah nasional (munas), kongres atau muktamar.
Kita amat jarang menemukan pembahasan atau diskusi yang benar-benar serius tentang program kerja partai sesuai kebutuhan konstituen serta tuntutan zaman. Juga sangat minim kita saksikan evaluasi yang obyektif, terbuka bahkan secara telanjang dan apa adanya tentang kiprahnya di tengah masyarakat. Perdebatan atau diskusi tentang calon ketua umum selalu jauh lebih riuh ketimbang hal-hal yang tak kalah pentingnya seperti program kerja partai.
Partai politik (parpol) kita sering lupa mengaca diri. Tidaklah mengherankan bila tidak banyak parpol yang bisa eksis dalam kurun waktu yang lama. Dalam sejarahnya, parpol di Indonesia cenderung mati-hidup dan mati lagi karena salah urus.
Sudah banyak kali dikemukakan bahwa faktor kepemimpinan sangat mutlak dalam membangun organisasi yang solid dan sanggup bertahan hidup. Parpol yang peranan dan tanggung jawab sosialnya sangat berat dan kompleks itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Persoalan klasik partai politik justru terletak di sana. Benih-benih perpecahan yang dewasa ini melanda hampir semua parpol di Indonesia bersumber dari lemahnya faktor kepemimpinan itu.
Rasanya kita sudah biasa menyaksikan pertarungan elite partai yang tidak habis-habisnya dalam merebut jabatan. Ketidakpuasan salah satu kubu berujung pada langkah yang mudah ditebak yaitu membentuk partai politik baru, loncat pagar ke partai lain atau terus-menerus mengganggu eksistensi parpol yang bersangkutan dengan beragam cara.
Dalam kasus Indonesia, masalahnya simpel saja. Pada awal memperoleh kepercayaan memimpin partai entah lewat forum kongres, munas atau muktamar, sang tokoh tampil sebagai sumber inspirasi dan harapan pengikutnya. Tapi kekuasaan yang sejatinya berwatak korup dan lupa diri itu selalu membutakan mata hati dan akal sehat seseorang. Si pemimpin berubah menjadi otoriter, bergaya feodal, suka memaksakan kehendak dan anti kritik. Agaknya tidak sulit bagi kita untuk menemukan contohnya di tengah masyarakat. Dan, cukup enteng menyebut nama mereka yang karir politiknya hancur binasa karena remuknya nilai-nilai kepemimpinan itu.
Dalam iklim kepemimpinan yang tidak demokratis, maka program kaderisasi sebagai syarat mutlak partai modern menjadi sesuatu yang nihil belaka. Seruan akan kaderisasi dengan gampang dibelokkan sebagai upaya mendongkel atau menggusur. Terjadilah keributan. Lahirlah perkelahian panjang. Kalah-menang jadi topik polemik. Ada rasa sakit hati. Ada dendam yang harus terbalaskan.
Dalam situasi serupa itu kita tidak bisa berharap banyak kepada partai akan dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang. Harus diakui bahwa kinerja parpol kita umumnya masih jauh dari harapan konstituennya. Masyarakat kita seolah menerima kenyataan bahwa parpol memang sekadar sibuk merebut dan mempertahankan kursi kekuasaan. Selebihnya mereka lupa akan peranan, fungsi dan tanggung jawab sosialnya.
Kita kembali mengedepankan hal-hal tersebut di atas mengingat pada hari-hari ini dan dalam beberapa pekan mendatang sejumlah parpol besar di Indonesia menggelar forum tertinggi partai untuk melakukan evaluasi, membahas program kerja serta memilih kepengurusan baru. Sebut misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Yang sedang menarik perhatian kita tentunya "pesta demokrasi" partai pemenang Pemilu 1999, PDI Perjuangan (PDIP) yang tengah berkongres di Bali.
Ketika membuka kongres yang diikuti 1.866 peserta itu, Senin (28/3/2005), Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP ingin bangkit untuk kembali meraih kemenangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Untuk itu, Megawati menggarisbawahi pentingnya meraih kembali simpati masyarakat dengan cara lebih banyak turun ke bawah dan mengubah perilaku untuk lebih memperhatikan nasib rakyat.
Meraih kembali simpati rakyat bukan pekerjaan mudah. Menurut pandangan kita, jika PDIP tidak segera menuntaskan masalah kepemimpinan, mencairkan pertarungan antar-elit serta memperbaiki kinerjanya, harapan Megawati tidak mudah menjadi kenyataan. Bila para kader PDIP terjebak untuk sekadar ribut soal ketua umum, cuma bicara kursi dan kedudukan, maka partai wong cilik itu tidak akan merealisasikan misi dan visinya. Hasil Pemilu 2004 merupakan pelajaran berharga bagi PDIP. Kita tunggu bagaimana "partai rakyat" itu berusaha menata dan membangun kembali dirinya. Salam Pos Kupang, 30 Maret 2005. (dion db putra)

Read more »

Certificate IV in Training and Assessment 2007

Para mentor IASTP yang mengikuti Certificate IV 2007 di JakartaINDONESIA Australia Specialised Training Project (IASTP) Phase III kembali menyelenggarakan program Certificate IV in Training and Assessment tahun 2007. Training providernya adalah Politeknik Negeri Malang dan Victoria University - Melbourne.

Program ini terbagi dalam empat tahap kegiatan atau blok dengan setiap blok pelatihan selama lima hari. Di Jakarta berlangsung dari tanggal 30 Juli sd tanggal 30 November 2007. Kegiatan serupa juga berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan.Para peserta adalah mentor IASTP dari sembilan propinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Saya merasa beruntung menjadi salah seorang peserta dalam program ini. Manfaat pelatihan ini sangat baik bagi saya. Saya mendapattkan pengetahuan dan pengelaman baru. Juga sahabat dan relasi yang baru. Tekad saya adalah mengikuti seluruh tahap pelatihan sampai selesai. Terima kasih buat IASTP, Poltek Malang dan Victoria University. (dion db putra)

Read more »

Kelimutu dan Meja

MATHEUS Meja bukan siapa-siapa sebelum kejadian 23 November 2006 itu terungkap di ruang publik. Matheus Meja hanya seorang rakyat biasa, sama seperti kebanyakan kita yang lain. Tetapi tindakan almarhum Matheus Meja kiranya menarik perhatian kita karena sarat dengan pesan moral.

Seperti diwartakan harian ini, salah seorang mosalaki (tua adat) atau pemimpin masyarakat di Desa Saga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende tersebut ditemukan tewas di kebunnya, Kamis dinihari tanggal 23 November 2006.

Matheus Meja diduga mati bunuh diri setelah mengetahui akibat kelaiannya, hutan dalam kawasan Taman Nasional Kelimutu terbakar.Sebagian kawasan hutan Taman Nasional Kelimutu, tepatnya di Wolo Nggembe mulai terbakar pada Rabu (22/11) petang. Sumber api berasal kebun kopi milik Matheus Meja di kaki Wolo Nggembe.

Sebelum meninggalkan kebunnya, Meja membuat api unggun untuk menakut-nakuti kera yang sering merusak tanaman. Tak dinyana, api merambat dan menjilat kawasan hutan di Taman Nasional Kelimutu yang dilindungi. Kebakaran itu baru diketahui Matheus Meja dalam perjalanan pulang ke kampungnya. Ia memutuskan kembali ke kebunnya untuk memadamkan api, namun gagal dan ia sendiri tidak langsung pulang ke kampung pada malam itu juga.

Warga Desa Saga kemudian mencari dia, menyusulnya ke kebun dan mereka terkejut karena menemukan Matheus Meja sudah meninggal dunia pada Kamis (23/11) dinihari.Sejauh ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sebab kematian Meja apakah sungguh bunuh diri atau karena sebab yang lain. Namun, tidak ada tanda atau petunjuk almarhum mati dibunuh. Kuat dugaan, Meja bunuh diri karena kelalaiannya menyebabkan kawasan hutan terbakar seluas 5 hektar. Luas hutan di Taman Nasional Kelimutu seluruhnya 5.000 hektar.

Peristiwa itu menarik perhatian karena kebakaran hutan sedang terjadi di daerah ini. Kebakaran terparah melanda kawasan hutan cagar alam Mutis di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada awal November lalu. Titik api sudah padam, namun pelaku pembakaran belum diketahui.

Kebakaran juga terjadi di Gunung Ile Ape, Kabupaten Lembata. Aparat keamanan sudah menangkap pelakunya dan sedang dalam proses hukum.Apapun alasan dan motifnya, akal sehat kita agaknya sulit menerima tindakan bunuh diri seperti yang diduga dilakukan Matheus Meja.

Toh tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukannya. Dan, masih ada jalan lain yang bisa dia tempuh untuk mempertanggungjawabkan perbutannya itu, misalnya melalui proses hukum yang berlaku di negeri ini. Kenyataannya Meja sudah memilih caranya sendiri.

Kita ikut berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan iman dan penghiburan.Bila benar almarhum memilih cara itu sebagai wujud pertanggungjawaban atas kelalaiannya yang menyebabkan sebagian kawasan hutan Taman Nasional Kelimutu terbakar, maka cara itu menebarkan pesan simbolik. Mosalaki dalam tatanan masyarakat Kabupaten Ende merupakan pemimpin yang memberi arah, menuntun dan memberi contoh.

Sebagai mosalaki, Matheus Meja tentu mengingatkan warganya untuk tidak membakar hutan. Tidak hanya berbicara tetapi harus diikuti tindakan nyata. Ketika larangan itu justru "dilanggar" oleh dirinya sendiri walaupun tanpa sengaja, Matheus Meja merasa terpukul. Respek dan simpati kita untuk almarhum.Di kala banyak orang begitu serakah menghabiskan hutan dan seluruh isinya demi tujuan ekonomis semata. Di saat eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan, masih ada orang seperti Matheus yang menyadari kesalahannya.

Bahkan bertindak jauh di luar perkiraan kita. Lihatlah kondisi bangsa kita. Bangsa besar dan luas ini mengirim asap ke negara tetangga saban tahun. Asap itu berasal dari kebakaran hutan dan titik api abadi di Sumatera dan Kalimantan yang tak pernah padam karena eksploitasi berlebihan. Asap itu bertiup ke utara, membuat sesak napas puluhan juta warga negara Singapura dan Malaysia.

Kita dihujat sebagai bangsa yang tidak mampu mengurus diri sendiri. Bahkan menimbulkan masalah kesehatan bagi orang lain melalui asap. Bagi kita di Nusa Tenggara Timur hendaknya disadari bahwa luas hutan kita terus menyusut secara drastis dari tahun ke tahun. Hal itu terjadi karena kelalaian kita sendiri dan rendahnya kesadaran untuk menjaga alam tetap lestari. **Salam Pos Kupang, 30 November 2006 (dion db putra)

Read more »

Selamatkan Gunung Mutis

YA, kita serukan dengan suara nyaring di ruangan ini agar semua pihak mengambil langkah secepatnya untuk menyelamatkan hutan di kawasan cagar alam Gunung Mutis.

Upaya penyelamatan itu segera dilakukan, jangan ditunda lagi agar kebakaran tidak meluas dan merusak vegetasi hutan andalan di Pulau Timor tersebut.Media ini melaporkan, ratusan hektar hutan di kawasan Gunung Mutis, termasuk wilayah cagar alam di sekitar gunung itu, terbakar sejak hari Kamis (9/11) lalu. Kebakaran diperkirakan masih berlangsung.

Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengidentifikasi empat titik kebakaran yakni di kawasan sekitar Desa Tune, Tutem, Kuanoel dan Desa Leloboko. Kiranya cukup jelas alasan mengapa kita menyerukan upaya penyelamatan itu selekasnya.

Mutis dan kawasannya termasuk di dalamnya bentangan perbukitan yang mengitari Timau adalah daerah tangkapan air. Belum ada data pasti tentang sumber air yang muncul dari perut perbukitan dan kawasan ini, namun sekitar puluhan, bahkan ratusan sungai bersumber dari kawasan ini. Kebakaran hutan yang menimpa Mutis adalah ancaman sangat serius bagi sumber-sumber air.

Maka kegagalan menjaga ekosistem kawasan Mutis adalah ancaman bagi Noelmina dan Benanain, dua sungai terbesar yang selama ini menjadi sumber air, bukan hanya untuk keperluan air bersih, tetapi sandaran hidup bagi ribuan petani, ternak, satwa liar dan tetumbuhan di Pulau Timor. Mutis adalah jantung kehidupan sekitar 2 juta penduduk Pulau Timor. Jika kawasan terbasah di Timor itu rusak -- mudah membayangkan dampak buruknya yang akan kita rasakan kelak.

Hari-hari ini kekeringan masih melanda wilayah Pulau Timor. Hujan sempat turun beberapa hari lalu, tetapi masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua apakah akan berlanjut dengan curah hujan yang semakin besar. Iklim Timor berbeda dan sangat khas dibandingan dengan kawasan lain di Propinsi NTT. Artinya, kita hanya bisa memprediksi kapan kekeringan itu akan berakhir.

Jika kita lengah mengambil langkah, maka bukan mustahil kebakaran akan kian sering terjadi dan semakin merusak ekologi kawasan Mutis dan sekitarnya.Penyebabnya kebakaran itu belum diketahui. Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan TTS, Drs. John Mella, penyebabnya masih diselidiki tim yang turun ke lokasi kebakaran 24 jam setelah peristiwa itu terjadi Kamis lalu. Prioritas saat ini adalah memadamkan titik api agar areal yang terbakar tidak semakin meluas.

Selain menghentikan amukan si jago merah, mencari penyebab kebakaran mutlak dilakukan. Sepekan sudah kejadian itu berlalu. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan keterangan lengkap tentang penyebabnya dan bagaimana upaya pemadaman yang dilakukan instansi terkait bersama masyarakat. Sekadar menduga-duga, barangkali tidak ada unsur kesengajaan. Titik api boleh jadi berawal dari kebiasaan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung itu menyiapkan lahan untuk kebun.

Sudah menjadi tradisi masyarakat kita menyiapkan lahan dengan cara tebas bakar. Tebas pepohonan, rumput dan ilalang kemudian membakarnya. Lahan yang sudah bersih kemudian diolah sambil menanti musim hujan. Datangnya hujan menjadi awal musim tanam. Ketidakhati-hatian masyarakat saat membakar lahan mengakibatkan titik api menjalar ke kawasan lain termasuk hutan Gunung Mutis yang dilindungi tersebut. Budaya tebas bakar sudah berulang kali digugat dan dikritik.

Tidak sedikit pula langkah yang ditempuh guna meminimalisir kebiasaan tersebut. Kenyataannya tidak mudah terwujud. Sebagian besar petani kita di daerah ini masih mengandalkan cara kerja tradisional itu. Memvonis mereka salah pun bukan tindakan yang bijaksana.

Pencegahan dan pengawasan dari instansi berwenang serta semua pemangku kepentingan terkait dengan kawasan Mutis patut kita pertanyakan di sini. Jangan-jangan kita memang lengah sehingga tidak dapat mencegah terjadinya kebakaran ratusan hektar hutan itu. Perlu direfleksikan cara kita bekerja, jangan- jangan masih bergaya ala pemadam kebakaran. Ada soal dulu baru bergerak dan bergiat. Juga bukan tidak mungkin ada persoalan lain yang jauh lebih besar dan kompleks.

Terbakarnya ratusan hektar hutan di kawasan Mutis telah membawa kerugian sangat besar bagi kita semua. Toh hutan tidak jadi dalam sehari, sebulan atau setahun. Butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk menghijaukan kembali lahan yang gundul dan kering. Itupun dengan persyaratan yang berat, apakah kita memikiki komitmen yang kuat serta konsisten dalam pelaksanaannya.

Sikap kita umumnya belum memandang penting upaya menyelamatkan lingkungan. Kita hanya piawai mengekspoitasi dan merusak untuk kepentingan jangka pendek. ***Salam Pos Kupang, 16 November 2006. (dion db putra)

Read more »