Tujuh Puncak di Tujuh Benua

ilustrasi

Di antara sekitar 350 penggapai tujuh puncak di tujuh benua, Indonesia menyumbang empat pendaki dari Mahitala pada Juli 2011 dan dua pendaki dari Wanadri pada Mei 2012. Namun, setelah itu apa? Cukupkah Indonesia berbangga memiliki enam pendaki penggapai tujuh puncak di tujuh benua atau seven summiteers? 

Demikian salah satu pertanyaan dalam seminar Kisah Para Pendaki Asia Tenggara yang Telah Berhasil Manggapai Puncak Dunia di Gedung Setiabudi 2, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (17/11/2012). Seminar diselenggarakan oleh Mahasiswa Parahyangan Pencinta Alam (Mahitala), Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat. 

Bagi Mahitala, sudah setahun lebih sejak empat pendaki mereka menyelesaikan ekspedisi dengan menggapai puncak ketujuh yakni Denali/McKinley (6.194 mdpl) di Alaska, Amerika Serikat (Amerika Utara) pada 7 Juli 2011. Mereka adalah Sofyan Arief Fesa (29), Xaverius Frans (25), Broery Andrew Sihombing (23), dan Janatan Ginting (23). 

Pemikiran untuk melaksanakan Indonesia Seven Summits Expedition Mahitala Unpar (ISSEMU) atau Ekspedisi Indonesia di Tujuh Puncak Dunia oleh Mahitala Unpar itu justru berawal dari perjumpaan dengan Hiroyuki Kuraoka, pemandu berpengalaman asal Jepang, saat belasan anggota Mahitala melaksanakan ekspedisi sekaligus penelitian flora dan fauna di Carstensz Pyramid, Papua, Indonesia (Oceania), Januari-Februari 2009. 

Dalam kurun waktu 35 hari ekspedisi itu, pada 23 Februari dan 26 Februari 2009, anggota Mahitala termasuk empat pendaki yang kemudian menjadi pendaki ISSEMU, menggapai puncak Ndugu-Ndugu/Carstenz Pyramid (4.884 mdpl). Mereka juga memberi nama lima puncak-salah satunya Mahitala-yang diklaim belum digapai pendaki lainnya, mengganti tali dan jangkar dengan yang baru sedangkan yang lama dibuang dengan bantuan angkut helikopter. 

Saat bertemu Hiroyuki, sang pendaki gaek asal Jepang itu sedang memandu seorang pendaki yang ternyata sopir taksi yang berambisi menjadi seven summiteers. Jika orang lain mampu, apakah anggota Mahitala yang notabene orang tropis juga bisa? Hiroyuki ternyata juga mengamati aktivitas anggota Mahitala di satu-satunya pegunungan berpuncak es abadi di Indonesia itu.

Hiroyuki punya feeling bahwa Mahitala mampu, selama kegiatan terlihat tenang, nyaris tanpa mengeluh, dan terus mendaki yang dinilainya modal yang cukup baik untuk menjadi pendaki tangguh dunia.   Perasaan Hiroyuki itu akhirnya terbukti. Indonesia melalui Mahitala dan Wanadri menjadi satu di antara para pendaki dari 52 negara di dunia yang dikategorikan seven summiteers.

Namun, sudah cukupkah? Setelah itu apa? Jawabannya masih disimpan oleh empat pendaki Mahitala. "Kami belum berani mengutarakannya," kata Xaverius Frans menjawab pertanyaan peserta seminar.   Di jajaran pendaki elite dunia, jumlah puncak tertinggi benua masih diperdebatkan. Sebagian menyatakan ada tujuh puncak mewakili tujuh benua. Sebagian menyatakan ada delapan puncak mewakili delapan benua. Yang disebut terakhir ialah puncak Kosciuszko (2.228 mdpl) di Australia yang dianggap mewakili benua Australia sehingga berbeda dengan Ndugu-Ndugu/Carstensz Pyramid yang mewakili benua Oceania.

Jika kategorinya delapan puncak di delapan benua, hanya ada 138 pendaki yang Indonesia belum termasuk di antaranya.   Selain itu, ada istilah adventure grand slam untuk penggapai tujuh puncak di tujuh benua ditambah kutub utara dan kutub selatan.  Yang berpredikat ini belum lebih dari 20 pendaki. Salah satunya berasal dari Singapura yakni Khoo Swee Chiow yang saat seminar juga hadir dan berbagi pengalamannya. Dia adalah orang pertama dari Asia Tenggara atau orang keempat di dunia yang mendapatkan adventure grand slam. 

Tidak berhenti di situ, Khoo pernah bersepeda Singapura-Beijing (China), bersepatu roda dari Hanoi (Vietnam) ke Singapura, berkayak keliling kepulauan Filipina, bertahan dalam air paling lama, dan berenang menyeberangi Selat Malaka. Sudah lebih dari 350 seminar motivasi yang diikuti 95.000 di seluruh dunia yang pernah diberikan oleh Khoo.

Khoo juga orang Asia Tenggara pertama yang menggapai puncak K2 (8.611 mdpl). Puncak kedua tertinggi di dunia itu digapai pada 31 Juli 2012. K2 dianggap gunung mematikan dengan jalur pendakian tersulit. Puncak tertinggi dunia yakni Sagarmatha/Everest (8.848 mdpl) sudah digapai oleh 4.000 pendaki. Namun, baru 300 orang yang pernah menggapai puncak K2 di Pegunungan Karakoram teritorial Pakistan-China. 

Menurut Khoo, Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia patut menjadi pemimpin atau pemasok utama pendaki-pendaki tangguh dunia, setidaknya dari Asia Tenggara. Di Singapura, tidak banyak yang ingin mengikuti jejak Khoo. Malaysia diduga memfokuskan pada pendakian Everest. Sedikit pendaki dari Vietnam yang setelah mencapai Everest belum terdengar lagi gebrakannya. Thailand yang menyumbang tiga pendaki tujuh puncak di tujuh benua juga belum lagi terdengar gaungnya. 

"Peluang Indonesia amat besar untuk menjadi yang terkuat di pendakian gunung," kata Khoo. Bahkan, Khoo membocorkan peluang kegiatannya mendatang. Antara lain mendaki Kanchenjunga (8.586 mdpl) yang tertinggi setelah Everest dan K2, anggota 14 puncak di atas 8.000 mdpl, mendaki gunung tertinggi di Myanmar yakni Hkakaborazi (5.881 mdpl), mendaki puncak-puncak yang belum pernah didaki di India atau Papua, atau menjelajahi Indonesia dari Aceh sampai Papua.   Padahal, untuk mewujudkan ambisi nekatnya itu, Khoo tidak membiayainya sendiri. Dana didapat dari sponsor yang dianggap sebagai mitra bisnis.

Kegiatan Khoo dipandang membantu mengangkat citra dan mendongkrak penjualan produk perusahaan sponsor.   Lalu di mana peluang pendaki Indonesia untuk mengungguli Khoo? Peluang itu berasal dari pertanyaan seorang peserta apakah Khoo ingin mendaki seluruh 14 puncak di atas 8.000 mdpl? Jawaban Khoo, dalam waktu dekat ini belum, sebab pendakian gunung berkategori tersebut menghabiskan dana besar dan waktu yang lama. 

Sudah tiga puncak dari 14 puncak di atas 8.000 mdpl yang digapai Khoo. Selain Everest dan K2 adalah Shishapangma (8.013 mdpl). Berarti untuk mensejajarkan diri dengan 29 pendaki penggapai 14 puncak tersebut atau disebut eight-thousander, Khoo masih perlu menyelesaikan 11 puncak lagi.

Untuk menjadi eight-thousander, peluang Indonesia untuk menjadi yang terdepan di Asia jelas tertutup sebab sudah didahului oleh pendaki Korea Selatan, Jepang, Nepal, dan Kazakhstan. Namun, untuk menjadi eight-thousander pertama dari Asia Tenggara, peluang ini masih ada dengan catatan tidak didahului oleh Khoo. 

Entah kegiatan alam terbuka seperti apa yang bisa dijadikan Indonesia untuk menjadi yang unggul. Namun, pernyataan Khoo menarik untuk direnungkan. Mimpi besar membuat kita tetap hidup dan bisa diwujudkan dengan permulaan langkah kecil.   Pernyataan itu senada dengan hasil perenungan Mahitala. Perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah. Sesuatu yang mustahil menjadi saya mungkinkan (impossible to i'm possible). Dan, lakukanlah demi bangsa Indonesia. (*)

Sumber: Kompas.Com

Terkait

• Jalan Hidup Pendaki Gunung
• Tiga Pendaki Tewas di Gunung
• Salju Longsor di Himalaya, 9 Pendaki Tewas
• Pesan Harmoni dari Himalaya
• Pendaki 7 Summits Tiba di Tanah Air

Read more »

Pepe Hanya Ditemani Anjing Berkaki Tiga

Jose Mujica

Saya disebut presiden termiskin di dunia, tetapi saya tak merasa miskin. Orang miskin adalah mereka yang bekerja hanya untuk menjaga gaya hidup mewahnya dan selalu menginginkan lebih. (Jose Mujica)

SEBAGIAN besar politisi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, biasanya memiliki gaya hidup yang berbeda 180 derajat dengan rakyat pemilihnya. Tinggal di rumah mewah, pakaian mahal, mobil mewah, dan gaji besar.

Namun, semua hal itu tidak berlaku bagi Presiden Uruguay, Jose Mujica. Sejak dilantik menjadi presiden pada 2010 lalu, politisi berusia 77 tahun ini layak mendapat gelar presiden termiskin di dunia.

Bagaimana tidak, pria bernama lengkap José Alberto Mujica Cordano ini mendonasikan 90 persen gajinya setiap bulan, yaitu 12.000 dollar AS atau hampir Rp 120 juta, untuk berbagai kegiatan amal.

Tak hanya itu, pria yang oleh kawan-kawannya dipanggil Pepe ini juga menolak tinggal di kediaman resmi kepresidenan di ibu kota, Montevideo. Mujica lebih memilih tinggal di tanah pertanian di luar ibu kota. Bahkan, jalan menuju kediaman Mujica belum dilapisi aspal.

Tak ada penjagaan ketat pasukan elite kepresidenan. Hanya dua polisi dan anjingnya yang hanya memiliki tiga kaki, Manuela, yang terlihat mengawasi di pintu masuk pertaniannya. Di pertaniannya, Mujica dan istrinya bahkan menanam sendiri bunga-bunga yang menjadi pemasukan baginya. Apa alasan Mujica memilih hidup sederhana meski jabatannya adalah seorang presiden?


"Hampir seluruh hidup saya habiskan dengan cara seperti ini. Saya bisa hidup baik dengan apa yang saya miliki saat ini," kata Mujica sambil duduk di sebuah kursi tua di kebunnya.

Dengan mendonasikan sebagian besar gajinya sebagai presiden untuk rakyat miskin dan pengusaha kecil, maka setiap bulan Mujica hanya menerima kurang dari Rp 800.000.

Pada 2010, ketika kekayaan pribadinya diumumkan—yang merupakan kewajiban pejabat publik Uruguay, saat itu total kekayaan Mujica hanya 1.000 dollar AS atau kurang dari Rp 10 juta. Uang sebanyak itu hanya bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil VW Beetle keluaran 1987.

Setelah dua tahun menjadi presiden, kekayaan Mujica memang bertambah. Itu pun setelah dia menambahkan aset milik istrinya berupa tanah, beberapa traktor, dan sebuah rumah. Kekayaannya mencapai 215.000 dollar AS atau sekitar Rp 2 miliar, masih terbilang miskin untuk seorang kepala negara. Bahkan, kekayaan Wapres Daniel Astori dua pertiga kali lebih besar ketimbang orang nomor satu di negeri juara dunia sepak bola pertama kali itu.

Bekas pemberontak

Apa penyebab Mujica begitu miskin? Ternyata, selama 1960-an sampai 1970-an, dia adalah anggota pemberontak Tupamaros, kelompok bersenjata berhaluan kiri yang terinspirasi revolusi Kuba. Dia pernah enam kali tertembak dan mendekam 14 tahun di  penjara. Sebagian besar masa penahanannya dilalui dalam kondisi yang sangat buruk dan dalam sel isolasi. Namun, masa-masa dia dalam penjara itulah yang menurut Mujica membentuk kepribadian dan pandangan hidupnya.

"Saya disebut presiden termiskin di dunia, tetapi saya tak merasa miskin. Orang miskin adalah mereka yang bekerja hanya untuk menjaga gaya hidup mewahnya dan selalu menginginkan lebih," ujarnya berfilosofi.

"Ini adalah masalah kebebasan. Jika Anda tak memiliki banyak barang maka Anda tak perlu bekerja keras untuk mempertahankannya dan bekerja seumur hidup layaknya budak. Dengan cara seperti ini, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri," tambah dia.

"Banyak yang mengatakan saya orang tua gila atau eksentrik, tapi ini adalah masalah pilihan," lanjut dia.

Meski banyak mengundang pujian, tetap saja banyak yang mengkritik. Kelompok oposisi mengatakan, pemerintahan Mujica tak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki pelayanan publik, khususnya kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, popularitas Mujica menurun hingga 50 persen saat ini.

Namun, Mujica tak perlu khawatir soal popularitas. Undang-undang Uruguay membatasi masa jabatan presiden hanya satu kali. Itu berarti, pada 2014 mendatang Mujica akan pensiun dan menghabiskan waktunya menanam bunga ditemani istrinya dan Manuela, si anjing berkaki tiga. (bbc)

Sumber: Kompas.Com

Read more »

Polisi Aniaya Polisi

ilustrasi

KABAR dari Pekanbaru sungguh menyedihkan. Brigadir Satu (Briptu) Joko Bobianto, anggota polisi yang bertugas di Polresta Pekanbaru Provinsi Riau dianiaya secara sadis oleh rekan-rekannya sesama polisi dan anggota TNI. Dikira telah meninggal dunia, tubuhnya dibuang ke kolam dan ditembaki.

Ternyata Briptu Joko masih hidup. Ia ditemukan warga dalam kondisi pingsan dengan tubuh penuh tusukan dan sayatan senjata tajam di teras sebuah masjid di Kubang Raya, Siak Hulu, Selasa (13/11/2012) subuh. Yang mengejutkan delapan pelaku yang terdiri dari tiga anggota Kepolisian RI (Polri),  empat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seorang warga sipil, diduga terkait  mafia narkoba. Saat menganiaya Joko mereka diketahui mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

"Semua ini terjadi gara-gara narkoba. Saya akan tindak tegas walaupun itu anggota (polisi dan tentara). Mafia narkoba harus diberantas habis," tegas Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru Kombes Adang Ginanjar kepada wartawan.

Narkoba memang membawa sengsara. Narkoba membuat akal sehat terkalahkan oleh napsu sesaat. Lebih memilukan lagi peredaran narkoba di Indonesia telah menembus seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali. Lembaga kepolisian yang berperan strategis dalam memberantas penyakit sosial tersebut malah tersusupi mafia narkoba. Oknum-oknum anggota kepolisian kita justru terjebak menjadi pengedar sekaligus konsumennya.Demikian pula dengan institusi TNI yang tugas pokoknya  menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa.

Tentu saja kita tidak menggenelisir bahwa institusi kepolisian dan TNI sudah terjangkit mafia narkoba di Indonesia. Kasus di Pekanbaru merupakan tindakan oknum yang berseragam polisi dan TNI.  Namun, peristiwa tersebut secara tidak langsung ikut mencoreng citra Polri dan TNI. Dengan demikian mesti menjadi komitmen bersama bahwa institusi Polri dan TNI harus steril dari praktik busuk tersebut. Sudah seharusnya tidak ada toleransi terhadap oknum anggota Polri dan TNI yang terbukti mengonsumsi narkoba atau terlibat sebagai pengedar.

Oknum-oknum tersebut tidak pantas lagi  memikul tanggung jawab sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Mereka perlu diproses hukum dan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Peristiwa di Pekanbaru merupakan pelajaran berharga bagi pimpinan Polri di manapun berada termasuk di Sulawesi Utara agar tidak main-main dengan narkoba. Sebelum mengedukasi masyarakat untuk menjauhi narkoba,  secara internal Polri harus bersih dulu dari praktik laknat tersebut. Tidak boleh terjadi justru anggota Polri  terlibat aktif sebagai pengedar atau pengguna narkoba. Kalau sudah demikian, apa yang bisa kita harapkan?  Polri dan TNI berkewajiban memberi teladan yang baik kepada masyarakat.

Kisah penganiayaan sadis dan brutal yang menimpa Briptu Joko Bobianto oleh sesama rekannya anggota polisi serta anggota TNI hendaknya tidak terjadi lagi di negeri ini.  Penganiayaan itu selain memalukan juga menjadi preseden buruk dalam upaya membangun citra Polri dan TNI yang profesional. (*)


Sumber: Tribun Manado 15 November 2012 hal 10

Read more »

Bloger Iran Tewas di Tangan Polisi

Sattar Beheshti

JAKSA Pemerintah Iran memastikan bahwa bloger Sattar Beheshti meninggal dunia dalam tahanan polisi pekan lalu dan di tubuhnya ditemukan banyak bekas luka. Ini adalah konfirmasi pertama terkait kematian bloger berusia 35 tahun itu.

Pernyataan jaksa itu keluar sehari setelah parlemen Iran mengumumkan segera melakukan investigasi kasus kematian bloger yang kerap mengkritik kebijakan Pemerintah Iran itu.

Jaksa Gholam Hossein Mohseni Ejehi mengatakan, Beheshti ditahan 30 Oktober lalu dengan dugaan melakukan kejahatan dunia maya dan dibawa ke penjara Evin di wilayah utara Teheran sehari sesudah ditahan. Pada hari yang sama, Beheshti diserahkan kepada polisi unit kejahatan dunia maya untuk diinterogasi. Dia meninggal pada 3 November.

"Kantor koroner memberikan rincian laporan yang mengatakan terdapat bekas luka di lima tempat tubuh almarhum, antara lain di kaki, tangan, punggung, dan paha. Namun, tak ada patah tulang," demikian laporan kantor berita Mehr mengutip Jaksa Ejehi, Selasa (13/11/2012).

Ejehi menambahkan, laporan akhir pemeriksaan jenazah Beheshti paling cepat akan dirilis dalam 45 hari. Ejehi menambahkan, dia juga menemukan surat keluhan atas nama Beheshti terkait perlakuan para interogator.

Dalam surat itu, kata Ejehi, Beheshti mengatakan, dia mendapatkan ancaman, hinaan, hingga pukulan. Sementara itu, situs berita milik pemerintah Iran, Asr-e-Iran, mengabarkan tiga orang interogator yang diduga terkait kematian Beheshti sudah ditahan.

Kepala Kepolisian Teheran, Jenderal Hossein Sajedina, juga memastikan Beheshti meninggal saat dalam tahanan polisi unit kejahatan dunia maya.

"Alamrhum diserahkan kepada unit kejahatan dunia maya untuk melengkapi penyelidikan," kata Sajedinan kepada situs Asr-e-Iran.

Selain menulis blog, Behesthi adalah seorang pekerja biasa. Dia tidak dikenal sebagai seorang aktivis politik. Dalam beberapa tahun belakangan, Pemerintah Iran menahan puluhan bloger karena dianggap mengkritik kebijakan pemerintah. (telegraph)

Sumber: Kompas.com

TERKAIT:

    Iran Segera Tuntaskan Investigasi Kematian Blogger
    Penulis Blog Iran Tewas di Tahanan
    Kritik Pemerintah, Tiga Blogger Vietnam Divonis Penjara
    Tiga Blogger Vietnam Dipenjara

Read more »

Kabar Gembira dari Pe Myint

Peserta BMF pose sebelum mengikuti pembukaan Bali Democracy Forum V

Media yang bebas dan jurnalis yang independen tanpa tekanan hukum dan politik harus menjadi prioritas bagi semua pemerintahan di kawasan Asia Pasifik.
 
AIDAN  White mengawali workshop di Santi Lounge Hotel Nusa Dua Beach. Rabu (7/11/2012)  pagi itu dengan pernyataan menarik.

Bettina Peters, Direktur Thomson Foundation

"Kita berada di Bali selama tiga hari untuk mendiskusikan etika jurnalistik serta kebebasan pers yang masih menjadi masalah besar di berbagai negara di dunia khususnya Asia Pasifik," kata Aidan, Direktur Ethical Journalism Network yang berbasis di Brussels-Belgia.

Pernyataan Aidan ada benarnya. Kenyataan tersebut secara jujur diungkapkan 44 peserta dari 17 negara yang mengikuti workshop Bali Media Forum (BMF) IV tanggal 7-9 November 2012 di Nusa Dua. Para peserta forum ini adalah wartawan, pimpinan dewan pers di Asia Pasifik, asosiasi jurnalis dan blogger.

Saya termasuk 12 peserta dari Indonesia yang diundang forum ini. BMF IV yang terkait dengan Bali Democracy Forum (BDF) 2012 memilih topik Ethical Journalism and Citizen Media: Giving People a Voice in Support of Democracy.

Aidan White

Setiap sesi diskusi berlangsung hangat. Ada perbedaan pendapat yang tajam mengingat latar dan kontes masalah media di setiap negara berbeda. Namun, pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan bahwa media yang beretika dengan standar kerja profesional merupakan keniscayaan dalam negara demokrasi. Media yang abaikan etika serta kerja serabutan ala preman justru antidemokrasi.

Pemerintahan negara demokratis butuh media yang bebas dan independen. Namun, kebebasan media bukan tanpa batas. Ada standar etika  yang harus dipatuhi agar media sungguh menjadi pilar demokrasi.

Bambang Harymurti (kiri)

Begitulah benang merah pandangan yang antara lain dikemukakan Bambang Harymurti dari Dewan Pers Indonesia, Bettina Peters  (Direktur Thomson Foundation), Alf Bjarne Jonsen dari Komisi Pengaduan Pers Norwegia,  Au Pak Kuen (Hong Kong), Robert Osburn (Dewan Pers Australia), Azhar Abbas (Direktur Geo TV Pakistan), Pe Myint  (Myanmar), Chalermchai Yodmalai (Dewan Pers Thailand), William Sukumar Rockwood (Sri Lanka), Eko Maryadi (AJI), Cheang Sokha (Kamboja), Loan Khong (Vietnam), Ahmed Mahmoud (Al-Ahram Press Foundation, Mesir),  Julieta Alipala (Filipina) dan Andrew Ong (Malaysia).

Secara khusus forum mencatat kabar dari gembira dari Pe Myint, editor in chief People's Age Journal Myanmar. Myint dengan wajah sumringah menceritakan kebebasan pers di negeri itu. Sejak bulan Agustus 2012, pemerintah tidak lagi menyensor isi semua media lokal. "Ini langkah dramatis menuju kebebasan berekspresi di negara kami," kata Myint.

Azhar Abbas

Hampir setengah abad di bawah rezim pemerintahan militer,  media di Myanmar sangat dibatasi kiprahnya. Berita yang ditulis jurnalis disensor pemerintah baru bisa dipublikasikan. Aturan tersebut telah dicabut pemerintahan reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Thein Sein. "Transisi demokrasi di Myanmar telah membuka ruang yang lebih terbuka bagi media," kata Myint.

Setelah berdiskusi selama tiga hari,  peserta BMF IV yang terselenggara atas kerjasama Thomson Foundation, Dewan Pers Indonesia dan Institute for Peace and Democracy mengeluarkan pernyataan final yang dicatat Bali Democracy Forum V yang dihadiri 12 kepala negara dan kepala pemerintahan termasuk Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad itu.

BMF IV menegaskan lagi bahwa kontistusi dan hukum di setiap negara demokrasi harus menjamin kebebasan media,  kebebasan berekspresi serta adanya komitmen dari pekerja media yang profesional dengan standar etika yang tinggi. Media di setiap negara  memiliki aturan sendiri yang independen dan bebas dari intervensi politik yang tidak semestinya.

BMF IV kembali menekankan media yang bebas dan jurnalis yang independen tanpa tekanan hukum dan politik harus menjadi prioritas bagi semua pemerintahan di Asia Pasifik berkomitmen untuk demokrasi.

Pemerintahan yang baik wajib memberikan advokasi, mengkampanyekan kebebasan pers, berkontribusi terhadap pendidikan bagi masyarakat tentang peran media yang bebas di alam demokrasi.  Memediasi masalah yang timbul antara media dan publik. Pemerintah pun wajib membuka akses informasi publik dan teknologi informasi yang menjamin partisipasi penuh dari seluruh masyarakat.

Pe Myint

Kami seluruh peserta BMF IV dari 17 negara  juga setuju menghadirkan program aksi yang baru demi mendukung keberadaan media independen dengan standar etika yang baik di Asia Pasifik. Pendekatan strategis untuk mempromosikan etika media  harus fokus pada tiga kelompok yang terlibat langsung yakni jurnalis, pemilik media serta pengatur regulasi yang independen. Pekerjaan berikutnya  harus fokus pada kedua struktur internal untuk etika dan tata pemerintahan yang melibatkan pemilik media, editor serta regulasi nasional yang independen.

Dalam hal ini BMF IV menyambut inisiatif Asool dari GEO TV di Pakistan, yang bertujuan membangun kontrak sosial antara Geo TV dengan para penontonnya. Kontak sosial itu memungkinkan publik memiliki ruang yang memadai untuk mengontrol isi dan tayangan Geo TV. Forum ini mendukung inisiatif positif  itu dan mengajak pengelola media lain di berbagai negara Asia Pasifik bergabung dalam rangka mendukung penerapan etika jurnalistik.

Peserta BMF IV mendukung proses pembentukan jaringan dewan pers yang sudah diwacanakan pada Bali Media Forum II. Forum setuju segera menghadirkan Aliansi Dewan Pers untuk Asia Pasifik yang akan melahirkan standar regulasi  independen  untuk aktivitas jurnalistik di semua platform media, baik media arus utama seperti koran, majalah, televisi dan radio maupun media sosial.

Aliansi ini mendukung proses reformasi media yang sedang bergulir dan pembentukan dewan interim media di Myanmar dan Timor Leste. Forum akan  terus mempromosikan diskusi di negara-negara Asia Pasifik yang belum memiliki regulasi media yang independen.

Dalam penyelenggaraan Bali Media Forum tahun depan, peserta BMF IV mendesak penyelenggara memperluas jumlah negara peserta serta mengundang wartawan, editor, pemilik media, media independen,  dewan pers dan kelompok pendukung media untuk berdiskusi lebih jauh tentang etika jurnalistik. (dion db putra)

Sumber: Tribun Manado edisi Senin 12 November 2012 hal 1

Baca juga: Blogger pun Punya Standar Etika

Read more »

Blogger pun Punya Standar Etika

Peserta Bali Media Forum IV, Nusa Dua 7-9 November 2012

Prinsip citizen media adalah warga masyarakat tidak lagi sekadar konsumen tetapi juga produsen informasi yang kredibel.

BUKAN  hanya para editor senior, pimpinan asosiasi jurnalis dan dewan pers  dari 17 negara Asia Pasifik  yang menjadi peserta Bali Media Forum (BMF) IV di Nusa Dua, 7-9 November 2012. Hampir seperempat dari total 44 peserta BMF IV adalah aktivis sosial media terutama para blogger.  Saya diundang ke forum ini dalam kapasitas sebagai jurnalis yang juga blogger.

Kehadiran blogger memang sejalan dengan tema BMF IV yaitu Ethical Journalism and Citizen Media: Giving People a Voice in Support of Democracy.  Selain mendiskusikan etika jurnalistik dan regulasi media yang independen, citizen media merupakan topik lain yang dibahas dengan serius dalam forum tersebut. Fakta menarik terungkap di Nusa Dua. 

Enda Nasution dan panelis lainnya

Hampir semua negara di Asia Pasifik belum memperlakukan sosial media dengan sepatutnya. Regulasi yang independen serta standar etika baru  menyentuh media mainstream atau media tradisonal seperti koran, majalah, televisi dan radio.Citizen media yang berbasis internet belum tersentuh sehingga bisa bergerak liar dan justru kontraproduktif terhadap pengembangan demokrasi yang mensyaratkan informasi publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. "Dewan Pers  belum menganggap kami ini ada kok," kata seorang blogger asal Indonesia dengan nada bercanda.

Untuk pertama kalinya diskusi tentang citizen media mendapat porsi besar di BMF. Panelis merupakan blogger terkemuka dari Asia Pasifik seperti Andrew Ong (Malaysiakini, Malaysia), Serenade Woo (IFJ, Hong Kong), Karen K Arukesamy, (Malaysia National Union of Journalists), Enda Nasution (salingsilang.com, Indonesia), Chavarong Limpattamapanee (Society of Online News Providers, Thailand), Indriyatno Banyumurti (Indonesia) dan Julieta Alipala (Filipina).

Sangat disadari media tradisional tidak bisa bekerja sendirian. Negara demokratis memerlukan keberagaman informasi mengingat  oligopoli kepemilikan media (kasus ini juga terjadi di Indonesia) rentan hanya melayani kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Tak cukup tersedianya pilihan informasi bagi publik, dapat dianggap sebagai bentuk pembodohan dan atau penyensoran. Media sosial (blog, jurnalis warga) dianggap sebagai tersedianya  medium baru via internet bagi penggunanya untuk berbagi informasi secara online.

Prinsip citizen media adalah warga masyarakat tidak lagi sekadar konsumen tetapi juga produsen informasi. Selama puluhan bahkan ratusan tahun produsen informasi itu cenderung  dimonopoli pengelola media mainstream (koran, majalah, radio dan televisi).

Eko Maryadi (kanan)

Ujung dari diskusi selama tiga hari tersebut merekomendasikan kepada penyelenggara BMF  untuk menyiapkan  sebuah laporan regional mengenai standar etika baik media offline mapun online di wilayah Asia Pasifik, membuat penelitian tentang contoh standar berita online, contoh terbaik dari praktek hubungan antara media tradisional dan media online, studi kasus pada inisiatif mempromosikan etika wartawan dan tata kelola internal media.

Forum juga mendesak diadakan pelatihan tentang prinsip-prinsip etika untuk wartawan dan aktivis sosial media serta mengembangkan pelatihan bagi pemilik media dan manajemen editorial tentang transparansi dan aturan internal  yang baik.
Menyadari kian pentingnya media online dan sosial, peserta BMF IV sepakat wartawan profesional yang juga blogger, yang posting informasi di internet harus menerapkan standar etika yang sama dengan wartawan media offline.

Tapi muncul pertanyaan, apa standar etika untuk blogger yang bukan wartawan? Bagaimana kita dapat memastikan wartawan menggunakan media online dan sosial sebagai sumber berita tetap menerapkan standar etika yang tinggi dan memverifikasi informasi?

Dalam menghadapi berbagai tantangan berat ini, BMF IV setuju harus ada pelatihan yang lebih praktis soal etika bagi wartawan, blogger dan pengelola media baik offline maupun online. BMF IV di Nusa Dua menyuarakan pesan ini sebagai sesuatu yang sangat urgen ditempuh pengelola  media di  manapun dia berkiprah termasuk di Sulawesi Utara.

Blogger asal Indonesia, Indriyatno Banyumurti dalam sesi diskusi  BMF IV sempat membagikan informasi tentang draf  acuan umum etika online di negeri ini. Acuan tersebut  merupakan hasil workshop komunitas online  dari seluruh Indonesia di Jakarta bulan September 2011. Acara yang  digelar ICT Watch kala itu dihadiri 65 orang perwakilan komunitas blogger dan masyarakat sipil.

Meskipun acuan ini bersifat request for comments alias tidak baku, namun sangat penting ditaati para blogger atau jurnalis warga agar tidak menyebarkan informasi yang melawan etika dan hukum. Bahwa penggunaan internet dapat membantu mencari, mendapatkan, mengelola dan mendistribusikan banyak informasi yang positif dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat luas. Penggunaan internet membuka peluang bagi diri sendiri terkena dampak negatif atau menghadapi perkara dari pihak lain yang dirugikan atau merasa dirugikan.

Dampak negatif ataupun perkara yang timbul akibat penggunaan internet, dalam batas-batas tertentu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun seseorang tetap dapat terkena konsekuensi hukum perdata dan atau pidana.

Untuk itu, siapapun tanpa terkecuali, ketika online (pakai internet), harus menjunjung tinggi dan menghormati nilai kemanusiaan, kebebasan berekspresi, perbedaan dan keragaman, keterbukaan dan kejujuran, hak individu atau lembaga, hasil karya pihak lain, norma masyarakat dan bertanggung jawab.

Dan, terakhir yang tidak kalah penting siapapun Anda yang berinternet harus melek hukum. Baca dan pahami ketentuan UU ITE, UU Penyiaran dan UU  Pers. Dengan mengerti produk hukum positif di Indonesia niscaya pengguna internet terhindar dari tindakan melawan etika dan hukum yang merugikan diri sendiri serta orang lain. (dion db putra)Sumber: Tribun Manado 13 November 2012 halaman 1

Baca juga: Kabar Gembira dari Pe Myint
Rekaman Lensa Nusa Dua 

Read more »

Orang Minahasa Mirip dengan Tionghoa

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang

GUBERNUR Sulawesi Utara (Sulut)  Dr Sinyo Harry Sarundajang menegaskan,   kemajemukan masyarakat Indonesia terlebih di Sulawesi Utara harus diterima sebagai pemberian Tuhan. Justru dengan kemajemukan itu  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap kokoh hingga hari ini dan mendapat apresiasi dari dunia internasional sebagai negara ajaib.

"Sejarah bangsa ini telah membuktikan bahwa negara kita dibangun dari suku bangsa yang berbeda, etnis yang begitu banyak. Makanya Indonesia dikenal sebagai The Miracle Nation in The Modern World," ujar Sarundajang dalam Diskusi  Pluralisme dan Multikulturalisme di Sulut yang digelar North Sulawesi Network (NSN) dan Tribun Manado di Ruang Tarsius  Hotel Gran Puri Manado, Rabu (24/10/2012).

HengkiyWijaya (kanan) dan Wawali Manado Ai Mangindaan

Gubernur yang menjadi keynote speaker seusai membuka diskusi tersebut menambahkan,  kemajemukan adalah sebuah kenyataan yang harus diterima dan dikelola agar menjadi kekuatan yang merekatkan. Menurutnya, kehidupan adalah suatu pemberian dari Tuhan dan tidak ada jalan lain untuk memuja sang pencipta dengan menghormati ciptaanNya. "Kalau kita pegang hal ini maka tida ada masalah perpecahan," kata Sarundajang.

Ia mengatakan, sudah dari awal manusia diciptakan berbeda oleh sang pencipta. Kata dia, bayangkan saja jika semua manusia diciptakan sama dan serupa pasti akan repot. "Nanti kita tidak bisa bedakan mana saudara kita, mana istri kita, karena semua sama muka," tuturnya  diikuti gelak tawa peserta diskusi.

Berbicara mengenai etnis Tionghoa, kata Sarundajang,  dirinya akrab bergaul dengan etnis ini sejak kecil, apalagi tetangganua di Kawangkoan adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Ia pun mengatakan, ternyata orang Tionghoa memiliki kemiripan dengan Minahasa, meski perlu pembuktian dan penelitian lebih lanjut.

"Nah coba lihat pantatnya bayi orang Minahasa ada tanda seperti warna biru, itu  hanya ada di daerah Mongol sana. Tapi masih perlu diteliti lagi apakah yang di Mongolia itu dari Minahasa atau sebaliknya," ungkap Sarundajang.

Peserta diskusi

Ia menambahkan, tokoh dari etnis Tionghoa di zaman Presiden Soekarno beberapa kali dipercayakan menjabat menteri. Di zaman sekarang pun, kata Sarundajang, ada  yang jadi menteri seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu, dan di zaman presiden Megawati ada Kwik Kian Gie. "Pak Kwik nggak mau mengubah namanya karena itu pemberian orangtua. Sekali-kali Pak Hengky Wijaya munculkan nama Chinanya," ucap Sarundajang yang disambut senyum ketua  Paguyuban Etnis Tionghoa  Tumou Tou tersebut.

Sarundajang memberikan apresiasi terhadap diskusi ini. Kata dia, di era sekarang diskusi tentang mayoritas  itu sangat rentan karena kita tidak hidup lagi di zaman diktator. Menurutnya, bangsa boleh bubar tapi etnis, suku, tidak mungkin sirna.  "Kita hidup di negara Pancasila. Kita tidak mengenal suboordinat. Tidak ada agama yang mengurus bangsa atau sebaliknya," terangnya.

Sejarah Etnis Tionghoa
Narasumber Sofyan Jimmy Yosadi SH  banyak bercerita mengenai sejarah etnis Tionghoa di Sulawesi Utara. Dikatakannya, kedatangan etnis Tionghoa di Sulut memang menarik untuk diteliti. Menurutnya penemuan huruf kuno Tiongkok di Watu (batu) penanda budaya yang ada di daerah Tompaso Minahasa menunjukkan interaksi budaya antara orang Tionghoa dan Minahasa sudah ada sejak Dinasti Han (206 SM- 220).

Peserta diskusi

"Beberapa ahli sejarah Minahasa bahkan menyebut bahwa suku bangsa Malesung/Minahasa mempunyai pertalian dengan suku bangsa Filipina dan Jepang. Demikian pula halnya cerita legenda Toar dan Lumimuuat yang ditulis beberapa sejarawan menyatakan pertalian dengan bangsa China atau Tiongkok," ujarnya.

Selain itu, Yosadi menyampaikn berbagai kebijakan terhadap etnis Tionghoa mulai dari Instruksi Presidium Kabinet RI No 37/U/IN/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina hingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menetapkkan Imlek sebagai Hari Libur Nasional. "Dengan adanya UU No 12 tahun 2006 tentang kewargaanegaraan merupakan akhir perjalanan panjang bagi warga Tionghoa menjadi warga negara Indonesia," kata Sofyan.

Dr  Ivan Kaunang MHum yang jadi pembanding dalam diskusi ini mengatakan, tema diskusi yang membahas eksistensi dan etnis  Tionghoa memberi kesan adanya latar belakang sejarah, darimana datangnya, siapa yang mempelopori datangnya, kapan dan bagaimana proses. "Kita harus tahu bagaimana perjumpaan etnik Tionghoa di Sulawesi Utara yang  terlebih di tanah Minahasa ini dengan tou Minahasa dan etnik lainnya," tutur Kaunang.

Ia menambahkan,  etnis Tionghoa memiliki peranan penting sejak berabad-abad lamanya dalam pembangunan daerah ini. Di sisi lain, menurut Kaunang, wacana sejarah dan eksistensi menunjuk pada situasi pemahaman bahwa telah terjadi pergesaran nilai generasi etnis Tionghoa di daerah ini. "Bagi generasi Tionghoa saat ini tidak lagi memperdulikan masa lampau sehingga penting wacana sejarah diangkat ke permuakaan," tukasnya.

Sementara Ketua Paguyuban Etnis Tionghoa  Tumou Tou Hengky Wijaya menyatakan apresiasinya terhadap pelaksanakan diskusi ini. Menurutnya, keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang harus dijaga bersama. "Kehidupan yang sangat harmonis ini jangan sampai rusak," tuturnya.

Menurutnya, diskusi ini merupakan sebuah gagasan yang brilian. Kata dia, warga Tionghoa yang ada di Sulut akan berperan serta dalam setiap langkah pembangunan. "Kami sangat bangga dan berharap agar semua warga tetap mewujudkan masyarakat yang saling menghargai," ujarnya.

Diskusi menyingkap pluralisme dan multikulturalisme di Sulut berawal dari media sosial. Hal ini  disampaikan  pencetus diskusi Michael Umbas. "Awalnya kami memulai diskusi lewat jejaring sosial dan kami inisiatif untuk membedah lebih dalam lagi," kata Umbas.  Ia menambahkan, diskusi ini merupakan buah pemahahaman bahwa pluralisme merupakan suatu kekuatan besar.  "Kami bangga Pak Gubernur sangat mendukung diskusi ini," kata Umbas.

Diskusi selama empat setengah jam kemarin menarik perhatian. Buktinya beberapa tokoh penting dari kalangan pemerintah hadir seperti Danrem 131 Santiago, Wakapolda Sulut, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Kepala BIN, Wakil Wali Kota Manado Harley Mangindaan, beberapa tokoh agama seperti Pdt RD Siwu, Prof Dr WA Roeroe. Dari kalangan akademisi ada Dr Meike Imbar, Dr Taufik Pasiak, Toar Palilingan, Rocky Koalow, serta dari kalangan pengusaha seperti Hengky Wijaya, Amelia Tungka,  Kiky Wangkar, Jimmy Asiku, Andrei Angouw, Jhonie Lieke, Hendri Mamahit, dan beberapa aktivis organisasi masyarakat seperti Brigadir Manguni. (aro)


Perlu Dibukukan

DISKUSI Pluralisme dan Multikulturalisme yang diselenggarakan North Sulawesi Network, Tribun Manado dan Paguyuban Tionghoa Tumou Tou sukses digelar, Rabu (24/10/2012).  Berbagai tanggapan diberikan para sejarahwan, tokoh Tionghoa, akademisi, bahkan tokoh agama yang bukan  dari etnis Tionghoa.

Kiky Wangkar, satu di antara tokoh etnis Tionghoa di Sulut mengatakan, di Sulut ini ada tokoh Tionghoa yang memberikan sumbangsih besar bagi dunia pendidikan dan keagamaan. Seperti pendiri GMIM Kristus yang kemudian membuka yayasan Eben Haezar. Selain itu, kata dia,  ada juga tokoh Tionghoa dari kalangan Muslim. "Mereka banyak di kawasan Lili Loyor. Saya rasa banyak juga sejarah mengenai etnis Tionghoa yang mereka ketahui," tuturnya.

Selain Kiky Wangkar ada juga Dr Meike Imbar Mpd.  Dosen sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Unima ini mengatakan, pluralisme tak perlu disingkap karena itu realita. Menurutnya yang menjadi persoalan adalah multikultur. "Kami etnis Tionghoa sejajar dengan etnis lain yang ada di Indonesia ini," ujar Imbar.

Menurut dia,  sejarah etnis Tionghoa di Sulut  perlu dibukukan. Hal ini kata dia, biar menjadi pelajaran bagi generasi Tionghoa mendatang, dan bahkan bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat yang bukan etnis Tionghoa. Ada hal menarik yang juga perlu diangkat dari sejarah Tionghoa di Sulawesi Utara. "Kita harus teliti mengapa pecinaan di Manado itu di sampingnya ada komunitas Arab dan mereka hidup rukun sampai saat ini. Ini satu-satunya loh," tutur Imbar.

Ketua Paguyuban Tionghoa Tumou Tou Hengky Wijaya mengatakan, sejarah itu penting tapi saat semua orang hidup untuk masa depan. Kata dia, dalam diskusi ini perlu dibahas mengenai interaksi etnis Tionghoa dalam memajukan bangsa Indonesia terlebih khusus Sulawesi Utara. "Kita jangan tonjolkan perbedaan, seperti saya katakan kita ini sudah berada di Sulut sudah berinteraksi dengan masyarakat di sini jadi kita juga harus saling menghidupi memajukan tanah tercinta ini," tandasnya. (aro)


Sumber: Tribun Manado 25 Oktober 2012 hal 1
Artikel terkait
Eksistensi Etnis Tionghoa di Sulawesi Utara

Read more »

Eksistensi Etnis Tionghoa di Sulawesi Utara

Amelia Tungka (tengah) ikut diskusi pluralisme di Gran Puri 24-10-2012

Menjadi warga negara Indonesia membuktikan bahwa etnis Tionghoa sejajar dengan etnis lainnya termasuk dengan etnis di Sulawesi Utara.

SELAMA ini masyarakat cenderung beranggapan bahwa etnis Tionghoa mengeksklusifkan diri. Kenyataannya tidak demikian.

Begitulah yang terungkap dalam diskusi Pluralisme dan Multikulturalisme di Sulut yang digelar North Sulawesi Network (NSN), Tribun Manado dan Paguyuban Tionghoa Tumou Tou di  Hotel Gran Puri Manado, Rabu (24/10/2012). Diskusi seri pertama ini memilih judul:Sejarah dan Eksistensi Etnis Tionghoa di Sulut.

Ketertutupan etnis Tionghoa di Sulut bukan tanpa alasan. Sofyan Jimy Yosadi SH, narasumber dalam diskusi ini mengatakan, ada beberapa peristiwa yang membuat etnis ini tertutup bahkan terkesan eksk lusif. Peristiwa G 30 S tahun 1965 ikut andil dalam duka yang berkepanjangan bagi etnis Tionghoa di Sulawesi Utara.

Peserta diskusi

Kala itu, menurut Sofyan, etnis Tionghoa hanya diminta memberikan bantuan atau bahkan memberikan sumbangan dana. Semua orang termasuk etnis Tionghoa yang memberikan bantuan dicatat. "Semua yang namanya dicatat dianggap sebagai pendukung Baperki maupun organisasi onderbouw PKI. Istilah gedung tumpas di beberapa daerah menyiratkan peristiwa kelabu dengan monumen sejarahnya. Jadi jangan heran kalau mereka hingga kini masih terkesan tertutup," kata Sofyan.

Bukan hanya itu peristiwa yang menyisahkan duka bagi etnis Tionghoa. Kata Yosadi, pada  tahun 1970 tepatnya tanggal 14 Maret merupakan awan kelabu bagi etnis Tionghoa di daerah Nyiur Melambai.

"Klenteng Ban Hin Kiong dibakar oleh segelintir oknum karena hal sepele. Pembangunan kembali klenteng dan interaksi yang baik dengan orang Minahasa maupun etnis lain tidak menimbulkan ekses yang besar bahkan konflik di antara masyarakat," tuturnya.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan ketika Orde Baru membuat  etnis Tionghoa mengalami diskriminasi di Indonesia. Di saat itu, menurut Sofyadi, ada beberapa aturan seperti peraturan di bidang ekonomi yang dikenal dengan benteng Stelsel. Peraturan ini menetapkan bahwa penduduk Indonesia etnis China tidak dibolehkan mendirikan perusahaan kecuali bekerja sama dengan golongan penduduk non China. "Selain itu ada Perpres No 10 tahun 1959 yang menjadikan etnis China traumatik," ujarnya.

Meski begitu, kata Sofyan, pada dasarnya etnis Tionghoa tidaklah eksklusif seperti anggapan masyarakat pada umumnya. Menurutnya, banyak etnis Tionghoa yang terlibat dalam berbagai bidang untuk memajukan negara ini. Beberapa pengusaha bahkan mulai merambah ke bidang pendidikan, atau bahkan ada juga yang sudah terlibat langsung dalam dunia politik. "Ada juga interaksi lintas etnis, misalnya ketika perayaan Cap Go Meh, ada tarian Kabasaran dari Minahasa, ada juga pemain barongsai yang bukan dari etnis Tionghoa," ucap Sofyan.

Narasumber diskusi

Dr Mieke Imbar Mpd juga mengatakan etnis Tionghoa tidak eksklusif. Menurutnya, memang benar apa yang dikatakan Sofyan bahwa merujuk pada sejarah yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di China. Menurutnya, menjadi warga negara Indonesia membuktikan bahwa etnis Tionghoa sejajar dengan etnis lainnya yang termasuk dengan etnis di Sulawesi Utara.

"Kami etnis Tionghoa punya semboyan, satu musuh itu terlalu banyak tapi 1.000 sahabat itu masih sangat sedikit. Jadi saya rasa ini membuktikan bahwa etnis Tionghoa tidak eksklusif tapi mau berinteraksi dengan siapa saja," tutur Imbar.

Menurut sejarahwan dan budayawan Dr Ivan Kaunan MHum, mengatakan, ekslusifnya etnis Tionghoa terjadi karena pada zaman penjajahan Belanda, yang diperbolehkan masuk ke dalam benteng. Kala itu, etnis Tionghoa yang sebagian besar sebagai pedagang dianggap kaum terpandang dibandingkan kaum pribumi.
"Semua hasil bumi dari masyarakat dikumpulkan menjadi satu nanti kemudian dibawa oleh orang-orang etnis Tionghoa ke dalam benteng yang dibangun oleh Belanda," demikian  Kaunang.


Berperan Aktif
Banyak peran dimainkan etnis Tionghoa di Sulawesi Utara meskipun mereka mengalami berbagai peristiwa pedih dalam perjalanan sejarahnya. Mereka  tiada henti menunjukkan eksistensi mereka sperti dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, keagamaan, perekonomian, hingga politik dan hukum. Inilah yang terungkap dalam diskusi menyingkap Pluralisme dan Multikulturalisme yang diselenggarakan North Sulawesi Network, Tribun Manado  dan Paguyuban Etnis Tionghoa Tumou Tou di Hotel Grand Puri, Rabu (24/10/2012) lalu.

Etnis Tionghoa berbangga ketika ada pahlawan nasional yang berasal dari etnis mereka yakni John Lie yang memiliki nama asli Lie Tjeng Tjoan. John Lie lahir di Manado dan menikah dengan Maryam Angkuw.

Gubernur Sulut SH Sarundajang membuka diskusi

Dalam perjuanganya, John Lie banyak membantu para pejuang kemerdekaan lainnya seperti mendirikan naval base yang bisa menyuplai bahan bakar, makanan, senjata, dan keperluan lain bagi para pejuang ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia. "John Lie merupakan generasi kelima perantauan Tiongkok sejak Lie Sin yang berasal dari Xiamen tiba di Manado," ujar Sofyan Jimmy Yosadi SH.

Tak hanya John Lie yang merupakan tokoh Tionghoa yang menunjukan eksistensi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebut saja Goan Sangkaeng yang begitu terkenal pada zaman Permesta, juga Soei Swie Goan atau Nyong Loho yang berjaya di bidang olahraga dan pernah menjabat sebagai Ketua Klenteng Ban Hin Kiong serta pelopor berdirinya Majelis Agama Khonghucu di Sulut.

Sejak era reformasi, etnis Tionghoa semakin menunjukkan eksistensinya. Bidang  politik bukan hal yang tabu lagi. Beberapa tokoh Tionghoa yang dahulunya berlatar belakang pengusaha mulai merambah dunia politik, bahkan di antara mereka ada juga yang menjadi pengurus aktif partai politik. Di Sulut, menurut Sofyan, setidaknya ada tiga kepala daerah yang berasal dari etnis Tionghoa, sebut saja Wali Kota Bitung Hanny Sondakh, Bupati Sitaro Tonny Supit, dan Bupati Minahasa Tenggara Telly Tjanggulung. "Ada juga anggota legislatif yang berasal dari etnis Tioghoa dan mereka aktif menyuarakan aspirasi masyarakat," tutur Sofyan.

Di bidang perekonomian, kawasan bisnis Boulevard Manado merupakan persembahan nyata pengusaha dari etnis Tionghoa. Begitu juga di kawasan yang sering disebut segitiga Calaca, hampir semua pedagang berasal dari etnis Tionghoa.

Kata Sofyan, eksistensi etnis Tionghoa dapat juga dilihat dari berbagai bangunan sejarah maupun pembangunan infrastruktur. "Arti kepahlawanan dan perjuangan sudah saatnya diperluas. Pengusaha adalah juga pejuang bangsa yang memberi dampak luas bagi peningkatan kualitas kehiduoan perekonomian dan pembangunan," kata  Sofyan.

Dr Ivan Kaunang MHum mengatakan, ketika berbicara mengenai eksistensi, etnis Tionghoan memiliki peranan penting sejak berabad-abad lamanya dalam pembangunan daerah ini. Kata dia, tidak tertutup kemungkinan ada kesan "bargaining position" secara politis ketika muncul wacana eksistensi etnis Tionghoa. "Ini menyatakan bahwa entis Tionghoa juga adalah orang Sulut sama seperti etnis yang lainnya," kata Kaunang.

Dr Taufik Pasiak pun mengamini hal tersebut. Ia mengatakan, perubahan budaya di kalangan etnis Tionghoa ke arah politik merupakan fenomena menarik. Namun menurut Pasiak, persiapan para tokoh Tionghoa ketika terjun ke dunia politik, tidak sekuat persiapan mereka saat bergerak di bidang perekonomian. "Saya rasa mereka masih harus menambah persiapan mereka sama ketika mereka mempersiapkan diri ketika terjun di bidang perekonomian," tutur Pasiak.

Ditambahkannya, etnis Tionghoa menjadi seorang politisi adalah hal yang luar biasa. Kata dia, mereka yang terjun di dunia politik yang memiliki dasar perekonomian yang kuat, tidak lagi memikirkan bagaimana cara  mengumpulkan pundi-pundi mereka. Hal inilah menurut Pasiak, bisa mengurangi budaya korupsi.

"Ketika saya mendengar Wali Kota Bitung persiapan mencalonkan diri menjadi gubernur, maka saya pikir ini harus kita dukung. Mungkin dia akan menjadi gubernur yang memiliki integritas," tuturnya. (rine f araro)

Sumber: Tribun Manado edisi 27-28 Oktober 2012 hal 1

Read more »

Konflik Komunal yang Menggetarkan Hati

Tangisan anak pengungsi korban bentrok Lampung (foto Tribun Lampung)

KONFLIK komunal di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, dan beberapa desa sekitarnya dengan warga Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Provinsi  Lampung Selatan sungguh membuat  air mata kita berderai. Hati seperti teriris sembilu melihat ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah, mengungsi ke tenda dan barak-barak serta fasilitas umum seperti sekolah polisi.

Lebih pedih lagi menyaksikan 14 orang meregang nyawa dalam kondisi mengenaskan. Mereka mati tersabet pedang, panah dan parang. Tubuh-tubuh ringkih bergelimpangan di jalan, di tengah kebun dan sawah.

Kerugian materi pun tidak sedikit. Sebanyak 166 unit rumah warga di Desa Balinuraga dan Sidoreno ludes dibakar, 26 rusak berat, 11 unit sepeda motor tinggal rangka dan dua gedung sekolah rata tanah dilahap si jago merah. Oh Tuhan apa yang salah dengan bangsa besar ini? Mengapa sesama saudara sebangsa dan setanah air tiada henti bakubunuh seolah tak ada lagi rasa kemanusiaan.

Meninggalkan rumah, mengungsi di kampung sendiri.

Pemicu bentrok massa di Lampung Selatan bisa dilukiskan sebagai masalah sepele. Masalah yang semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan bila semua pihak mau menyikapinya dengan kepala dingin. Seperti diwartakan media konflik itu  berawal dari dua gadis dari Desa Agom yang sedang mengendarai sepeda motor diganggu pemuda Desa Balinuraga sehingga terjatuh dan mengalami luka-luka.

Setelah kejadian itu berembus isu bahwa kedua gadis itu mendapat perlakuan tak senonoh saat mereka ditolong. Isu ini pun memantik emosi lalu pecahlah bentrokkan pada Sabtu (27/10/2012) sekitar pukul 23.00. Massa dari Desa Agom menyerbu Desa Balinuraga dengan membawa senjata tajam seperti parang, pedang, golok, celurit, bahkan senapan angin. Bentrok berlanjut hingga Minggu (28/10/2012) dan Senin (29/10/2012) yang menelan korban jiwa 14 orang.

Setelah jeda cukup lama pasca kerusuhan Ambon dan Poso, konflik komunal di Lampung Selatan merupakan peristiwa berdarah paling menggetarkan hati yang terulang di negeri ini. Terbukti  kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Kita gagal mencegah konflik berujung kekerasan hingga menghilangkan nyawa manusia.

Patut kita pertanyakan sekali lagi di manakah para pemimpin negeri ini, baik di tingkat lokal maupun nasional? Kita memang punya pemimpin tetapi pemimpin yang ada hanya ingat diri sehingga kharismanya nol besar dan gagal membendung konflik berdarah. Lambannya  aparat keamanan bertindak tegas dan tepat sasaran guna meminimalisir jatuhnya korban juga mengindikasikan lemahnya kepemimpinan itu. Jika sistem intelijen kita berjalan seharusnya isu pemicu konflik sudah bisa terdeteksi lebih dini diikuti langkah-langkah pencegahannya.

Kita berharap tragedi Lampung Selatan jangan terulang lagi di daerah lain, termasuk di Sulawesi Utara. Kita dukung proses hukum  namun pendekatan hukum dan keamanan saja tidaklah cukup bukan? Mari kita menyelam lebih dalam untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di Lampung Selatan? Boleh jadi benih konflik itu sudah tumbuh kembang  selama bertahun-tahun dan dipelihara. Yang terlihat cuma riak di permukaan. Sesungguhnya di Lampung Selatan ada api dalam sekam. Kini saatnya api itu membara dan membumihanguskan. *

Sumber: Tribun Manado 1 November 2012 hal 10

Read more »

Penyelamatan Dramatis Selama 15 Jam

Manhattan gelap gulita setelah dihajar badai Sandy

MARGARET Chu (36) dari Manhattan melahirkan seorang bayi laki-laki, Cole, menjelang tengah hari Senin (29/10/2012) di Pusat Medis Langone, Universitas New York, yang terletak tak jauh dari East River, New York.

Beberapa jam kemudian keadaan di rumah sakit itu menjadi mengkhawatirkan. Lampu berkedip-kedip dan jendela berguncang. Badai super Sandy datang mengamuk.

Di puncak amukan Sandy, air setinggi 2,5 meter menggenangi ruang bawah tanah rumah sakit itu, lalu generator listrik padam, dan generator cadangan tidak bisa berfungsi. Tidak ada pilihan selain mengevakuasi sekitar 300 pasien rumah sakit itu.

Para petugas penyelamat dan staf rumah sakit itu memulai operasi evakuasi Senin malam. Sebagian dari mereka harus bolak-balik sampai 15 kali melewati anak tangga yang gelap. Yang paling muda dan paling sakit dievakuasi pertama.

Yang dievakuasi awal antara lain 20 bayi di pusat perawatan khusus neonatal. Sebagian bayi yang baru lahir itu masih harus bernapas dengan bantuan respirator bertenaga baterai.

Chu yang didampingi suaminya, Gregory Prata, mampu berjalan menuruni 13 tingkat dengan bantuan staf rumah sakit dan petugas penyelamat yang menerangi jalan dengan senter.

Ia mengatakan, perempuan- perempuan lain yang melahirkan saat badai dibawa turun dengan tandu. ”Semua orang cukup tenang. Menurut saya, ini kekacauan yang terorganisasi,” katanya.

”Ini sebuah operasi yang sangat lama karena mereka harus memindahkan pasien satu demi satu. Tak ada lift dan sebagian pasien berada di lantai 15,” kata juru bicara rumah sakit, Lorinda Klein.

Karena lift tak beroperasi, para pasien yang sebagian sakit parah dibawa menuruni tangga. Lima belas jam setelah dimulai, operasi evakuasi itu diselesaikan. Para pasien dipindahkan ke sejumlah rumah sakit.

Di antara yang dipindahkan itu adalah Emma, bayi berusia tiga pekan yang lahir prematur. Ibunya, Luz Martinez (42), dari Roosevelt Island berada di rumah, memulihkan diri dari operasi caesar ketika dia menyadari bayinya dipindahkan. Namun, ia tak bisa menghubungi RS.

Bersama suaminya, Martinez, ia bergegas naik mobil menuju rumah sakit, tetapi banjir dan jembatan yang ditutup menghalangi mereka. Saat itu NYU menelepon ke ponselnya untuk memberi tahu Emma dibawa ke RS Mount Sinai.

Orangtua yang ketakutan itu tak juga bisa ke sana. Mereka menelepon Mount Sinai sampai dini hari untuk tahu keadaan bayi mereka, dan baru bertemu pagi harinya. ”Emma baik-baik saja,” katanya lega, memuji staf kedua rumah sakit.(AP/Reuters/DI)

Sumber: Kompas.Com

Read more »