DPRD NTT Tolak Usulan Dana Pilpres

KUPANG, PK -- DPRD NTT tetap menolak usulan KPU setempat soal dana pendamping Pemilu Presiden (Pilpres) sebesar Rp 600 juta, dengan alasan masih harus menunggu penetapan perubahan APBD NTT 2009.

"Usulan dana pendamping Pilpres dari KPU NTT sudah dipercakapkan di tingkat gabungan komisi, namun belum ada kata sepakat, karena masih harus menunggu penetapan perubahan APBD NTT 2009," kata Ketua Komisi C DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Marthen Asbanu di Kupang, Rabu (24/6/2009).

Menurut dia, jika dana pendamping Pilpres itu sifatnya mendesak, maka harus dikoordinasikan dengan pimpinan dewan, sehingga ada keputusan di tingkat pimpinan sebagai dasar pertanggungjawaban lembaga.

"Siapa yang bertanggung jawab jika kemudian terjadi masalah? Atas dasar itu, gabungan komisi DPRD NTT masih menolak usulan KPU soal dana pendamping Pilpres dari APBD NTT sebesar Rp 600 juta," kata Asbanu.

Ketua DPRD NTT, Melkianus Adoe yang ditemui terpisah mengatakan, pimpinan dewan akan segera menindaklanjuti usulan dan saran dari anggota berdasarkan tata tertib dewan.

"Dalam waktu dekat ini, kita akan tindaklanjuti. Selama ini pimpinan komisi dan fraksi melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, sehingga belum ada koordinasi untuk membahas usul dana pendamping Pilpres itu," ujarnya.

Ketua KPU NTT, Yohanes Depa yang dihubungi secara terpisah mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur NTT selaku wakil kepala pemerintah pusat di daerah.

"Kita harapkan dengan kewenangan yang ada, gubernur dapat memberikan solusi terhadap usulan dimaksud," katanya.(gem/ant)

Pos Kupang 26 Juni 2009 halaman 14

Read more »

Pemkab Ende Pinjamkan Pengusaha Rp 2 M

ENDE, PK---Pemkab Ende pada tahun 2008 diduga memberikan pinjaman dana Rp 2 miliar kepada pengusaha tertentu di daerah itu tanpa sepengetahuan DPRD setempat. Tahun 2005, Pemkab Ende juga memberikan pinjaman p 1,5 miliar kepada pihak ketiga. Sampai saat ini, semua pinjaman itu belum dikembalikan.

Hal ini terungkap dalam rapat tim anggaran DPRD Ende dengan tim anggaran Pemkab Ende dengan agenda pembahasan perhitungan anggaran tahun 2008. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Ende, Jumat (19/6/2009).

Anggota DPRD Ende, Heribertus Gani, S.Pd, yang juga anggota panitia anggaran Dewan mengatakan, pinjaman dana kepada pihak ketiga yang mencapai Rp 3,5 miliar itu patut dipertanyakan. "Terhadap persoalan ini, kami mengharapkan kepada pemerintah dapat memberikan data-data terkait pinjaman, karena kami ingin melihat apakah pinjaman tersebut sesuai aturan atau tidak," kata Heribertus.

Dia mengatakan, peminjaman dana itu adalah kebijakan sepihak pemerintah karena DPRD Ende secara kelembagaan tidak pernah tahu. "DPRD tidak pernah membahas persoalan pinjaman, mungkin pemerintah membicarakan secara tersendri dengan komisi B atau dengan unsur pimpinan Dewan," kata Heribertus.

Menurut dia, dana yang dipinjamkan kepada pihak ketiga itu harus dimaksukkan ke dalam pos sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran (TA) 2008.

Heri juga mempertanyakan pengggunaan dana Silpa senilai Rp 21 miliar karena ia menilai penggunaan dana itu tanpa diketahui panitia anggaran. Dia meminta pemerintah memberikan data-data terkait dengan penggunaan dana Silpa dimaksud dengan tujuan dapat diketahui sejauhmana penggunaannya.

Informasi yang dikumpulkan menyebutkan bahwa terungkapnya pinjaman kepada pihak ketiga oleh pemerintah didasari dari hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Denpasar. Hingga saat ini pemberian pinjaman itu belum dikembalikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah. (rom)

Pos Kupang 23 Juni 2009 halaman 18

Read more »

Mantan Kadis Nakertrans Ditahan

MANTAN Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Sumba Timur (Sumtim), Yohanes Ola Samon, bersama konsultan pengawas, Marthen Namudala, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waingapu mulai pukul 18.00 Wita, Kamis (25/6/2009).

Samon dan Namudala yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana proyek pembangunan 75 unit rumah di Translok Papuu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai tahun anggaran 2007 lalu. Mereka ditahan setelah seharian menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Waingapu.

Sesuai audit investigasi yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, pelaksanaan proyek tersebut merugikan negara Rp 88 juta.

Kajari Waingapu, Nasril, S.H yang dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (25/6/2009) malam, membenarkan penahanan kedua tersangka tersebut.

Nasril mengatakan, tersangka dalam kasus tersebut ada tiga orang, yakni mantan Kadis Nakertrans Sumtim, Yohanes Ola Samon, S.H, Konsultan Pengawas, Marthen Namudala dan kontraktor pelaksana proyek, Yanuar Untono (Direktur Tunas Berdikari).

Namun, kata Nasril, yang ditahan hanya dua orang tersangka, yakni Marthen Namudala dan Yohanes Ola Samon. Sementara Yanuar Untono ditangguhkan penahanannya karena sakit.

Meski demikian, kata Nasril, berkas perkara Yanuar Untono tetap dilimpahkan ke pengadilan. "Yanuar Untono tidak kita tahan karena alasan kemanusiaan. Yang bersangkutan sudah lanjut usia dan sakit-sakitan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter," kata Nasril.

Dia mengatakan, meski tidak ditahan Yanuar hadir di Kejari Waingapu pada Kamis sore. Yanuar hadir ditemani salah seorang puteranya, Ridwan Untono dan dua pengacaranya, Matius K Remijawa, S.H dan Sahrony, S.H dari Rawi Sahrony and Partner Advocate Legal Consultans Receiver and Administrasi Jakarta.

Nasril mengungkapkan, ketiga tersangka diperiksa sejak pukul 09.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita hingga penyidik kejaksaan memutuskan menahan kedua tersangka. Dijelaskan Nasril, para tersangka akan ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang kalau dibutuhkan. Informasi yang diperoleh Pos Kupang dari Waingapu, proses penahanan para tersangka ini sempat diwarnai keributan antara Ridwan Untono, putera dari Yanuar Untono, salah satu tersangka dalam kasus tersebut dengan Kontributor MNC Group di Sumba, Dionisius Umbu Ana Lodu. Keributan itu juga dibenarkan salah satu jaksa di Kejari Waingapu, Feby Dwiyandospendy, S.H. Feby mengatakan, keributan itu dipicu oleh ketidaksenangan Ridwan ketika kontributor MNC Group mengambil gambar Yanuar Untono.

"Sebenarnya Dion (wartawan MNC, Red) hendak mengambil gambar papan nama Kasie Jampidsus, Herman R D, S.H. Kebetulan di tempat yang sama ada tersangka Yanuar Untono bersama pengacara dan putranya, Ridwan Untono. Mungkin karena kaget ada kamera, Ridwan emosi melarang wartawan mengambil gambar ayahnya dan sempat mengeluarkan ancaman pemukulan. Tetapi peristiwa ini bisa dilerai. Kedua pihak yang bertikai juga sudah berdamai," kata Feby.

Dionisius yang dihubungi Kamis malam juga mengaku tindakan Ridwan yang berupaya menyerangnya dan mengancam akan mumukulnya merupakan bentuk kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan pers karena kehadirannya di tempat itu dalam rangka melaksanakan tugas jurnalistik.

Meski demikian, Dion mengakui bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan karena yang bersangkutan sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf.

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah pada Mei 2007 lalu masyarakat penghuni translok tersebut mengeluhkan kondisi rumah di lokasi tersebut. Sebagian rumah bahkan sudah roboh sebelum ditempati para penghuninya. Kejari Waingapu langsung menanggapi informasi dugaan penyimpangan proyek senilai Rp 1,2 miliar yang bersumber dari dana APBN tersebut dengan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait hingga akhirnya menetapkan tiga orang tersangka yang dianggap paling bertanggung jawab. (dea)

Pos Kupang edisi Jumat, 26 Juni 2009 halaman 1

Read more »

DPRD Ende Ungkit Dana Rp 11,5 M

ENDE, PK -- Pemanfaatan dana hibah Rp 11.563.608.300 untuk kepentingan pemekaran Kabupaten Ende, diungkit oleh DPRD setempat. Sebab, sampai sekarang belum ada kabupaten baru yang mekar dari Kabupaten Ende namun dana tersebut sudah tidak ada lagi.

Masalah pemanfaatan dana hibah itu diungkit dalam pemandangan umum Fraksi PDIP DPRD Ende terhadap nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan angaran pendapatan dan belanja daerah/APBD Kabupaten Ende tahun anggaran 2008.

Dalam pemandangan umum yang diperoleh Pos Kupang dari anggota Fraksi PDIP DPRD Ende, Justinus Sani, S.E, Kamis (25/6/2009) di Ende, dinyatakan bahwa sejauh ini Kabupaten Ende belum dimekarkan.

Namun dalam dokumen laporan nota keuangan pemerintah terdapat pos belanja dana hibah pemekaran kabupaten baru. Oleh karena itu, Fraksi PDIP meminta penjelasan pemerintah atas pemanfaatan dana hibah sebesar Rp 11.563.608.300 tersebut.

Fraksi PDIP meminta pemerintah menjelaskan pemanfaatan dana tersebut agar masyarakat Ende tahu. Sebab, sampai saat ini hanya ada satu Kabupaten Ende, belum ada kabupaten baru yang mekar dari Kabupaten Ende.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi pemanfaatan anggaran berupa pinjaman kepada pihak ketiga Rp 4.435.391.675. Fraksi menilai pengeluaran dana tersebut tidak prosedural dan dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah.

Menjadi pertanyaan fraksi, ujar Justinus, sanggupkah pemerintah mengembalikan atau menyelamatkan anggaran yang telah dikeluarkan untuk dipergunakan kembali bagi kepentingan rakyat dan daerah serta bagaimanakah strategi dan langkah-langkah yang akan ditempuh.

Fraksi Gabungan dalam pandangan umum fraksi juga menyatakan pinjaman Pemda Ende senilai Rp 4.435.391.675,00 kepada pihak ketiga sarat kepentingan dan tidak prosedural. Hal ini karena tidak didukung aturan yang memadai serta tidak memenuhi prinsip akutansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akutansi pemerintah. (rom)

Pos Kupang edisi Jumat, 26 Juni 2009 halaman 1

Read more »

99 Sekolah di NTT Lulus 100 persen

KUPANG, PK--Sebanyak 10 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) memperoleh kelulusan nol persen dalan Ujian Nasional (UN) tahun 2009. Sedangkan 99 sekolah lainnya berhasil meraih kelulusan 100 persen. Total jumlah SMP peserta UN tahun 2009 sebanyak 691.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi NTT, Ir. Thobias Uly, M.Si, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Senin (22/6/2009). Menurut Uly, sekolah dengan kelulusan nol persen merupakan sekolah yang berada di daerah terpencil dan SMP terbuka yang jumlah gurunya tidak memadai.

Sekolah tersebut adalah SMP Terbuka Amfoang Utara, SMP Tri Sakti-Kabupaten Kupang, SMP Terbuka Fatule'u, SMP Ki Hajar Dewantoro, SMP Satu Atap (Satap) Hanga, SMP Terbuka Solor Barat, SMP Satu Atap Oelamasi, SMP Terbuka Negeri 1 Bajawa Utara, SMP Satap Katawel dan sebuah SMP swasta.

Meski ada kelulusan nol persen, menurut Uly, persentase kelulusan tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan dari 46,36 persen tahun lalu menjadi 70,25 persen tahun 2009. Padahal standar kelulusan UN pun meningkat dari 5,25 menjadi 5,50.

Menurutnya, meningkatnya persentase kelulusan tahun ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah propinsi, tokoh masyarakat, tokoh agama, orangtua, guru, sekolah dan media massa, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.

Secara non-teknis, katanya, Dinas PPO Propinsi NTT sudah berupaya semaksimal mungkin dengan semua elemen masyarakat. Sedangkan secara teknis berupa supervisi, try out dan sebagainya.

Dikatakannya, di balik kegagalan sekolah-sekolah penyelenggara yang mendapatkan kelulusan UN nol persen, ada pula sekolah yang sangat baik dalam perolehan nilai.

Ranking satu diduduki oleh SMP Kristen Mercusuar dengan nilai rata-rata 34,11, kedua, SMP Negeri 1 Rote Barat Daya dengan nilai rata-rata 33,18 persen, ketiga, SMP Seminari Pius XII Kisol dengan nilai rata-rata 32,53 persen, keempat, SMP St. Yohanes Berchmans Mataloko dengan nilai rata-rata, 32,92 dan di urutan kelima, SMP Sinar Pancasila Betun dengan nilai rata- rata 31,78.

Selanjutnya, kata Uly, siswa yang memiliki nilai tertinggi berasal dari SMP Negeri 2 Kupang atas nama Dita Maulidia Anggrani dan Irwan Yosua Blegur. Kedua anak ini memiliki nilai yang sama, antara lain bahasa Inggris 8,98, Matematika 10, bahasa Indonesia 9,81 dan IPA 9,49. Sedangkan di urutan tiga oleh Roby Gunawan dari SMP Katolik Immaculata Ruteng dengan nilai Matematika 10, bahasa Inggris 8,98, Bahasa Indonesia 9,18, IPA 9,74.

Menurutnya, persentase kelulusan yang diperoleh tahun ini belum memuaskan. Karena itu, pihaknya akan terus mendongkrak dengan pola-pola yang ada sekarang dengan sentuhan perbaikan ke depan.

Untuk sekolah-sekolah yang nol persen, katanya, diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Dinas PPO akan memberikan perhatian yang serius kepada sekolah-sekolah tersebut. Ia berharap ke depan semua pihak bisa bekerja sama lebih baik lagi kelulusan UN di NTT terus terdongkrak.

Menjawab pertanyaan wartawan soal pengumuman UN yang terlambat, Uly menjelaskan, sebenarnya pengumuman UN tingkat SMP diumumkan Sabtu (20/6/2009). Namun, karena hasilnya baru diterima panitia, Minggu (21/6/2009) malam, dan baru diserahkan kepada panitia kabupaten/kota hari Senin (22/6/2009), sehingga kemungkinan setiap kabupaten/kota akan mengumumkan sendiri-sendiri. (nia)

Sekolah Swasta Lebih Tinggi

SECARA nasional tingkat kelulusan siswa baik dari SMP, MTS, SMA, SMK hingga MA tahun 2009 mengalami kenaikan sekitar 2 persen. Persentase kelulusan siswa sekolah swasta lebih tinggi dibanding sekolah negeri.

Demikian disampaikan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) Mungin Eddy Prabowo, Ketua Pelaksana UN yang juga anggota BNSP Djemari Mardapi dan Ketua Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Burhanudin Tola dalam jumpa pers di kantor Departemen Pendidikan Nasional, Senin (22/6/2009). "Secara nasional, persentase kelulusan UN mengalami kenaikan," tegas Mungin.

Dijelaskan Mungin, persentase kelulusan UN SMP/MTs, mengalami kenaikan sebesar 2,06 persen. Pada tahun 2008 sebesar 92,76 persen menjadi 98,82 pada tahun 2009. Rerata nilai juga naik sebesar 0,46 persen sehingga menjadi 7,33.

Di tingkat SMA/MA, terjadi peningkatan kelulusan 2,42 persen dari 92,76 persen pada tahun 2008 menjadi 93,74 persen pada 2009.Rerata nilai UN sebesar 0,04 persen sehingga menjadi 7,25. Sedangkan di SMK, kenaikan tingkat kelulusan sebesar 1,27 persen Yakni dari 92,58 persen tahun 2008 menjadi 93,85 persen pada tahun 2009. Dan rerata nilai naik 0,34 persen menjadi 7,44.

Dijelaskan Mungin, pada tahun 2009 ini BNSP merubah sistem kelulusan UN. Peserta UN dinyatakan lulus memenuhi standar kelulusan jika memiliki rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Dan khusus untuk SMK, nilai uji kompetensi minimum 7,00.

Dijelaskan Mungin, tingkat kelulusan SMA sebesar 94,04 persen dan MA sebesar 91,71 persen. Untuk mata uji Bahasa Indonesia, kelulusannya 89,3 persen, IPA (96,42 persen), IPS (91,78 persen) dan Agama (93,67 persen)

Mungin menjelaskan, tingkat kelulusan siswa sekolah swasta lebih tingi dari sekolah negeri. "Untuk SMA Negeri sebesar 91,36 persen dan swasta 95,14 persen," tegas Mungin. Sedangkan SMP negeri 94,66 persen dan SMP swasta 95,32 persen. "Kita tidak tahu penyebabnya apa," urai Mungin.

Burhanudin Tola menjelaskan, meningkatnya kelulusan UN lantaran peserta didik menjadi rajin belajar, guru juga lebih rajin mengajar dan sekolah makin bertanggung jawab. "Dengan demikian, kita akan rekomendasikan kepada Depdiknas agar UN tetap dijalankan," tegas Burhanudin Tola.

Selain harus lulus UN, ada tiga komponen lagi yang harus dipenuhi peserta didik yang penilaiannya dilakukan oleh guru atau sekolah masing-masing. Yakni menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai baik pada seluruh mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan. Serta lulus ujian sekolah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Terhadap siswa yang tidak lulus UN, Mungin menjelaskan ada dua cara yang bisa dilakukan. Yakni mengulang ujian nasional pada tahun depan. Atau menjadi peserta program kesetaraan yang ujian nasionalnya akan dilakukan pada akhir Juni ini. (persda network/yls)

Pos Kupang edisi Selasa, 23 Juni 2009 halaman 1

Read more »

Yth

Si miskin itu tak punya apa-apa.
Modalnya dua ribu rupiah

PEKAN yang baru lewat beta kembali mendengar suara berulang di beranda Flobamora. Pekan yang baru lewat beta juga terkenang nama Yth. Nama-nama yang indah, unik dan sarat makna. Nama mengagumkan sekaligus menyayat hati.

Suara-suara itu, suara yang terdengar kesekian kalinya. Nada dasarnya sama. Irama sama. Syairnya pun masih yang itu-itu juga.

Begitulah tuan dan puan. Izinkan beta menyuarakan suara-suara berulang itu. Mungkin membosankan dan terasa menjengkelkan tetapi lebih baik bersuara ketimbang diam berpangku tangan.

Di sebuah gedung megah masih terdengar lirih suara paramedis. Suara gundah- gulana menghadapi dilema. Menolak pasien? Menyandera mereka yang tak sanggup bayar? Ataukah memulangkan begitu saja setelah mereka sembuh dengan risiko rumah sakit tidak mendapatkan pemasukan apa-apa?

Menghadapi sang papa yang tak terjamah negara, seorang perawat senantiasa serba salah. Bagaikan makan buah simalakama. Sudah banyak kisah nyata seperti itu dan kisah itu terulang lagi untuk kesekian kalinya.

Pasien miskin tak pegang kartu Jamkesmas datang dengan wajah iba memelas. Sesuai ketentuan mestinya sang perawat menolak pasien tanpa kartu jaminan negara. Tapi nuraninya berontak. Dia tak sanggup berkata tidak. Kalau ditolak, orang miskin papa yang sedang sekarat itu berpeluang kehilangan nyawa.

Dia mengabaikan syarat administratif. Mengangkangi aturan. Buru-buru si sakit dilayani dengan baik. Dimasukkan ke ruang rawat inap kelas III. Sepekan lewat pasien papa itu sembuh dari sakitnya. Sang perawat tersenyum ceria. Satu lagi sesama manusia yang bisa ditolongnya. Puji Tuhan!

Namun, apa daya keceriaan tersebut berlangsung tak lama. Pasien miskin ini tak diizinkan pulang oleh yang berwenang. Dia bisa pulang ke rumah apabila telah membayar seluruh biaya rumah sakit selama sepekan. Si sakit lalu diberi kesempatan mencari sanak famili, kerabat atau kenalan yang sudi membantu. Sepekan lewat tak ada tanda-tanda bantuan datang.

Si miskin itu masih menghuni ruangan kelas III. Dia diberi waktu seminggu lagi. Lagi-lagi mengalami kenyataan yang sama. Tiga pekan "tersandera" di ruangan berdinding putih. Bukan karena sakit tetapi semata karena tak sanggup membayar.

Apa mungkin si miskin dipaksa membayar biaya sedemikian besar? Perawat itu bergumam sendiri. Dia kemudian bertindak nekat. Pasien itu diizinkan pulang tanpa membayar sepeser pun.

Si miskin itu memang tidak punya apa-apa. Uang di dalam dompetnya yang lusuh cuma dua ribu rupiah. Oh Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa pulang ke rumah yang berjarak lebih dari 40 km dengan modal senilai itu? Perawat itu urunan bersama sejawatnya. Ada juga dokter yang membantu. Mereka memberi modal pulang uang sebesar Rp 100 ribu. Si miskin tersenyum riang. Berulang-ulang kata terima kasih meluncur dari mulutnya.

Masalah si miskin tuntas. Tapi tidak bagi si perawat. Hari-hari ini hatinya galau. Dia paham risiko yang harus diterima karena melanggar ketentuan. Dia mesti siap dimarahi atasan. Bahkan risiko yang lebih buruk dari itu.

Begitulah tuan dan puan suara berulang yang beta rekam. Suara riuh rendah di beranda rumah Flobamora yang cuma sedikit orang mau mendengar, peduli dan berani bertindak. Gampang nian pemimpin kita cakapkan pemerintahan pro rakyat. Biaya sebesar-besarnya untuk rakyat. Ketimpangan di depan mata dibiarkan berjingkrak-jingkrak. Yang kerja setengah hati, yang suka jalan-jalan dipelihara! Yang susah payah bahkan makan buah simalakama tak dilirik dan dijamah.

Di saat-saat seperti ini beta teringat Yth. Teringat teman, sahabat, saudara, keluarga yang mendapat sapaan Yang Terhormat. Mereka yang segera mendapatkan cincin kenangan. Cincin emas-berlian tanda ucapan terima kasih atas pengabdian yang luar biasa selama lima tahun memperjuangkan aspirasi rakyat Flobamora. Mereka yang selalu disapa Yth meski rumah dinas untuk mereka yang dibangun dengan uang dari pajak rakyat dibiarkan tanpa penghuni. Bahkan yang menghuni justru kambing- kambing. Begitulah tuan dan puan, suara yang berulang! (dionbata@yahoo.com)

Pos Kupang edisi Senin, 22 Juni 2009 halaman 1

Read more »

Tagu Dedo Ditetapkan Jadi Dirut Bank NTT

KUPANG, PK--Menurut rencana, Sabtu (20/6/2009) hari ini, Daniel Tagu Dedo ditetapkan menjadi Direktur Utama (Dirut) Bank NTT. Penetapan Tagu Dedo dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank NTT.

Dalam RUPS hari ini juga diagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) direksi tahun 2008, dan penyampaian program tahun anggaran 2009.

Penetapan komisaris dan Direksi Bank NTT, penyampaian LPJ dan program tahun anggaran 2009 tersebut disampaikan Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, ketika ditemui Pos Kupang di Sasando International Hotel, Jumat (19/6/2009) malam.

Gidion mengatakan, untuk sementara yang sudah diketahui baru pejabat direktur utama. Sementara untuk jabatan komisaris utama, komisaris independen, dan direksi yang lain baru akan diketahui dalam RUPS besok. "Yang sudah pasti baru direktur utama, karena hanya satu orang yang diajukan. Sedangkan komisaris utama, komisaris independen, dan direksi yang lain baru akan diketahui dalam RUPS. Alasannya, karena masing-masing jabatan selain direktur utama diajukan dua orang untuk ikut fit and proper test," kata Gidion.

Gidion mengatakan, sebagai pemegang saham terbesar ketiga di Bank NTT setelah Kabupaten Kupang dan Propinsi NTT, pihaknya wajib mempertanyakan berbagai persoalan yang terjadi di Bank NTT selama ini. Penjelasan Direksi Bank NTT diperlukan sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat, karena uang yang disertakan dalam Bank NTT merupakan uang rakyat.

Selama ini, kata Gidion, penjelasan dari Bank NTT hanya diperoleh melalui media massa. "Soal penjualan saham seri B, misalnya, memang dibenarkan oleh aturan Bank Indonesia. Namun tetap kita minta penjelasan biar rakyat juga mengetahuinya. Juga masalah pembangunan gedung enam Kantor Cabang Bank NTT yang belakangan menuai masalah, soal dana pensiun karyawan Bank NTT," demikian Gidion.

Ia mengatakan, pembangunan gedung enam Kantor Cabang Bank NTT memang disepakati oleh seluruh pemegang saham dalam RUPS tahun 2007 dengan tujuan untuk ekspansi pasar. Namun karena dalam perjalanan diduga ada masalah, maka direksi wajib memberikan penjelasan dalam RUPS.

"Soal dana dari pos mana yang digunakan untuk pembangunan gedung dan berapa plafon anggaran itu diserahkan ke Bank NTT karena sangat teknis. Nanti dalam laporan pertanggungjawaban direksi baru diketahui. Jika ada yang janggal pasti kita akan minta penjelasan dari direksi," tambah Gidion.

Gidion mengungkapkan, Kabupaten Sumba Timur memegang saham Bank NTT sebesar 10,5 persen atau Rp 34 miliar dari total modal Bank NTT. (dea)

Pos Kupang edisi Sabtu, 20 Juni 2009 halaman 1

Read more »

Umbu Datta Kembali Pimpin Undana

KUPANG, PK--Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App, Sc, Ph.D meraih suara mayoritas dalam pemilihan Rektor Undana periode 2009-2013. Dalam Rapat Senat Khusus Tertutup di Ruang Rapat Rektorat Undana, Jumat (19/6/2009), Frans Umbu Datta yang masih menjabat Rektor Undana periode 2005-2009 mendapat 22 suara dari 38 orang anggota Senat Undana yang ikut memberikan suara.

Sementara calon rektor lainnya masing-masing Prof. Dr. Augus Benu, M.S meriah 15 suara, Dr. Jeny Eoh, MS meraih satu suara dan Ir. Chris Pellokila, MS serta Drs. M Lumban Gaol, M.S.i, Ph.D masing-masing tidak mendapat suara atau nol.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 67 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Program Studi, maka tiga nama peringkat teratas akan dikirim ke Mendiknas untuk diusulkan ke presiden guna ditetapkan salah satu nama menjadi Rektor Undana.

Acara pemilihan tersebut berlangsung tertutup. Dalam ruang rektorat tempat penyelenggaraan pemilihan hanya ada para anggota senat yang berjumlah 38 orang serta petugas teknis humas. Meski demikian, panitia menyiapkan dua unit televisi monitor yang diletakkan di lantai satu Kantor Pusat Undana, sehingga acara dalam ruangan tersebut bisa disaksikan langsung oleh segenap sivitas akademika Undana.

Pantauan Pos Kupang, sejak pukul 09.00 Wita, lantai satu Kantor Pusat Undana sudah dipadati oleh mahasiwa, para dosen dan karyawan Undana. Mereka menyaksikan dengan seksama tahap-demi tahap proses pemilihan tersebut.

Suasana mulai ramai ketika memasuki tahap pemungutan suara. Seperti pada pemilihan bupati dan gubernur pada zaman orde baru, proses pemilihan dilakukan dengan voting tertutup. Masing-masing anggota senat yang dipanggil namanya maju untuk mengambil surat suara dan menentukan pilihan di bilik yang sudah disiapkan. Setelah itu, pemilih kembali memasukkan surat suara yang sudah diisi tersebut ke kotak suara.

Anggota senat yang paling pertama menggunakan hak suara adalah Frans Umbu Datta. Umbu Datta yang juga Ketua Senat Undana ini langsung mendapat aplaus berupa tepuk tangan dari sekitar 200 mahasiwa dan dosen yang berada di lantai satu kantor pusat tersebut.

Saat penghitungan suara, para mahasiwa dan dosen selalu memberikan tepuk tangan saat nama Umbu Datta disebutkan dan dicatat oleh juri catat Prof. Dr. Mien Ratu Udju, MS. Pada awal penghitungan suara sempat terjadi kejar mengejar perolehan suara antara Umbu Datta dan Augus Benu yang juga mantan Rektor Undana, sampai akhirnya Umbu Datta unggul pada akhir penghitungan.

Umbu Datta yang ditemui usai acara pemilihan menjelaskan, tahapan pemilihan Rektor Undana telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, tiga nama masing-masing peraih suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga, akan dikirim ke Menteri Pendidikan Nasional, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekertaris Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) dan Inspektorat Diknas untuk dikaji. Dari Diknas tersebut, hanya akan ada satu nama yang direkomendasikan ke Presiden RI untuk ditetapkan sebagai rektor.

Umbu Datta menjelaskan, sebagai Rektor Undana maka masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 26 Oktober Nanti. Diharapkan, sebelum berakhirnya masa jabatan, sudah ada Rektor Undana periode 2009-2013. "Tapi kalau misalnya ada kesibukan dan belum ada SK, maka Mendiknas akan menunjuk rektor yang ada menjadi pejabat rektor sampai ada pelantikan rektor," jelasnya

Tentang terpilihnya dia kembali memimpin Undana, Umbu Datta mengatakan terima kasih kepada semua pihak. Menurutnya, hasil pemilihan tersebut merupakan gambaran perbedaan cara pandang. Perbedaan menilai ini merefleksikan perbedaan dalam memberikan pilihan.

Menurutnya, pengembangan Undana yang sudah berjalan empat tahun harus dilanjutkan pada periode berikut masa jabatannya. Dia mengajak seluruh komponen Undana bersama membangun Undana. "Mari kita bersama untuk melanjutkan tugas-tugas ini," ajaknya. (alf)

Pos Kupang edisi Sabtu, 20 Juni 2009 halaman 1

Read more »

Tradisi di Nuh Atinang

NUH Atinang atau Adang Bang adalah kampung adat yang terdiri dari 10 kampung (Kabola, Lawahing, Alila, Adang, O'amate, Aimoli, Bangpalola, Tunggul Batak, Lendola, dan Pitung Bang) di wilayah Kepala Burung Kabupaten Alor.

Kampung ini memiliki banyak tradisi yang masih dipegang oleh oleh masyarakatnya secara turun-temurun. Lebih-lebih mereka yang sudah berusia tua.

Salah seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kampung Lendola, Pdt. Fransis Haan, S.Th yang ditemui Pos Kupang di kediamannya di Desa Lendola, Kamis (12/6/2009), menceritakan, tradisi siklus hidup yang ditinggalkan leluhur mereka diartikan sebagai aturan yang harus dipegang masyarakat mulai dari ibu ketika hamil, melahirkan, balita, kemudian anak tumbuh menjadi remaja, dewasa, dan menjadi orang tua kemudian meninggal dunia.

Pada saat seorang ibu sedang hamil, kata Haan, sejumlah pantangan pasti disampaikan orangtua, antara lain jangan makan telur ayam.

Mereka yakin kalau makan telur ayam, janin bisa mengalami keguguran. Karena, telur ayam yang disimpan lama pasti akan rusak.

Larangan lainnya, tidak boleh makan udang. Pantangan ini dilihat dari kebiasaan udang yang gayanya maju-mundur. Dikhawatirkan saat proses persalinan bayi yang hendak keluar dari rahim bisa masuk lagi, dan seterusnya.

Pantangan lainnya adalah makan pisang ambon. Karena pisang ini ukurannya besar, bayi dalam kandungan bobotnya akan besar pula. Kalau makan pisang ini, proses persalinan akan mengalami kesulitan.

Menurut tradisi di kampung itu, seorang ibu yang sedang hamil dilarang keluar rumah pada malam hari. Kalau terpaksa keluar malam, ibu harus membawa paku, pisau atau gunting di tangan. Tujuannya untuk menangkis roh-roh halus yang akan mengganggu.

Selanjutnya, ungkap Haan, waktu melahirkan -- karena saat itu belum ada bidan atau dokter -- tali pusar bayi dipotong oleh dukun menggunakan bambu tajam. Dalam bahasa daerah setempat disebut wulahang atau pitung ahang. Tali pusar tidak boleh dipotong dengan pisau karena dikhawatirkan pisau karat membahayakan kesehatan ibu.

Hal lainnya ketika melahirkan di kampung itu, saat ari-ari susah keluar, biasanya orang-orang tua menggunakan cara tradisional dengan menggunakan genoak untuk mengeluarkannya. Cara ini mujarab dan berhasil mengatasi kasus-kasus yang terjadi di kampung ini.

Anak yang lahir -- disebut safain -- selanjutnya diberi nama. Nama anak pertama biasanya berdasarkan silsilah keluarga ibu. Nanti anak kedua baru berdasarkan silsilah keluarga bapak.

Haan mengungkapkan, jika sudah diberi nama, anak sering menangis pada jam 5 sore, berarti nama anak itu tidak tepat, harus dicari nama lain dari silsilah keluarga ibu bagi anak pertama.

Anggapan lain, anak yang sering menangis pada setiap jam 5 sore dihubungkan dengan perilaku bapaknya pada saat ibunya hamil. "Misalnya saat anak itu dalam kandungan, bapaknya suka panjat kelapa. Maka masyarakat beranggapan bapak ini membawa jiwa anaknya simpan di tempat tinggi. Dia selalu merasa gamang. Ini harus dilakukan upacara, bapak tersebut diberikan bakul keranjang kemudian naik pohon kelapa. Cara ini menandakan, bapak itu kembali mengambil jiwa anaknya pulang ke rumah," ungkap Haan

Demikian pun kalau sang bapak menggali lubang untuk membangun balai-balai pada saat sang anak masih ada dalam kandungan. Ini diartikan bapak telah menguburkan jiwa anaknya. Jalan keluarnya balai-balai itu harus dirubuhkan.

Siklus semasa remaja yang disebut aforlafat, jelas Haan, anak laki-laki dilatih berkebun, latih membuat busur anak-panah, latih memanah, potong kayu, dan berburu dengan orang tua. Sedangkan anak perempuan, dilatih memasak, menumbuk padi, menganyam dan menenun.

Ketika sang anak menanjak dewasa (sarimid), tandas Haan, perkawinannya tidak sama seperti dewasa ini, berdasarkan suka sama suka. Menurut tradisi di kampung ini, orangtualah yang mengatur jodohnya.

Ini masih terjadi sampai tahun 1940-1950-an. Apabila anak tidak mau, maka dipingit bahkan dipaksa. Perkawinan ini juga dilakukan masih dalam struktur keluarga atau yang lebih kita kenal istri atau suami rumah.

Tata cara perkawinan dengan belis. Laki-laki menyiapkan belis untuk mengganti tempat kosong yang disebut eioh fituh. Biasanya pakai Moko Aimala atau Moko Makassar. Moko juga disiapkan untuk pohon pelepas (asel). Selain itu untuk ojafai (tempat kapur) dan berikutnya disebut ugariang dan epun ata mpul (moko untuk pemerintah dan agama).

Belis yang dibawa laki-laki dibalas oleh pihak perempuan dengan nama moring (moko). Balasan perempuan ini setengah dari belis laki-laki.

Saat pesta perkawinan, jelas Haan, ketika laki-laki membawa babi besar (mailboi), maka perempuan menyiapkan babi yang kecil.

Waktu makan di pesta, pengantin tidak boleh makan makanan adat yang disiapkan di rumah itu. Makanan itu diberikan kepada semua orang di pesta itu. Tetapi makanan bagi pengantin disiapkan khusus oleh orangtua.

Haan mengatakan, untuk siklus orang meninggal atau dalam bahasa daerah min, seluruh keluarga yang datang membawa moko, hewan, dan makanan. Saat pemakaman ada upacara pemakaman, dan dilanjutkan dengan acara lego-lego selama 2-3 hari. (Okto Manehat)

Pos Kupang edisi Sabtu, 20 Juni 2009 halaman 15

Read more »

SBY Tanya Modal Usaha Pedagang

KUPANG, PK--Calon Presiden (Capres) RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanyakan modal usaha yang diperoleh para pedagang di Pasar Kasih Naikoten I, Kupang. Kepada para pedagang SBY menyarankan meminjam modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke BRI. Syaratnya mudah dan bunganya ringan.

"Dari mana modal usaha yang kalian miliki?" tanya SBY. "Modal pribadi bapak," jawab pedagang. "Kalau kalian membutuhkan tambahan modal pinjam di BRI. Di sana ada KUR," kata SBY.

Selain menanyakan modal usaha, SBY juga menanyakan keadaan putra-putri para pedagang. "Putra-putrinya baik-baik? Sampaikan salam saya," pesan SBY. SBY yang berkunjung ke Pasar Kasih Naikoten I, Kota Kupang pukul 10.30 Wita, Minggu (14/6/2009), disambut hangat oleh para pedagang dan pembeli di pasar yang sehari- hari padat itu. Warga berdesakan merebut kesempatan berjabatan tangan dengan SBY dan Ibu Ani Yudhoyono.

Ketika SBY dan Ibu Ani Yudhoyono bersama rombongan tiba di pelataran parkir yang berada di tengah areal pasar, warga yang menunggu sejak pagi langsung menyerbunya. "Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan," teriak para pedagang dan warga sekitar pasar yang berkumpul di pasar.

Dikawal ketat pasukan pengaman presiden (Pampres), SBY dan Ibu Ani Yudhoyono melangkah menuju ke basar-basar milik pedagang. SBY terus melambaikan tangan kepada ribuan warga yang mengerumuninya.

SBY sempat membeli bawang putih satu karung plastik sekitar kurang lebih 20 kg, milik Ruben Bunga (51), seharga Rp 110.000,00, tapi ajudan SBY membayar Rp 200.000,00.

"Bapak SBY menanyakan harga barang-barang, lalu saya bilang tidak tentu, sering turun naik. Lalu beliau menanyakan harga bawang dan membelinya satu karung seharga Rp 110.000,00, tapi saya dibayar Rp 200.000,00. Ini berkat khusus buat usaha saya. Saya senang karena berjabatan tangan dengan presiden," kata Ruben Bunga yang ditemui usai kunjungan SBY tersebut.

Ruben meminta SBY melanjutkan programnya, jangan hanya mengumbar janji. "Kita perlu bukti," katanya.

Ruben juga mengharapkan SBY menurunkan bantuan presiden (Banpres) untuk relokasi pasar yang terkesan kumuh itu. "Saya berharap beliau melanjutkan programnya dan membantu dana untuk relokasi pasar menjadi lebih baik. Beliau sudah melihat langsung, pasti tergerak hatinya membantu kami," kata Ruben.

Harapan yang sama disampaikan Marsel, Yuliana Lobo dan Aminah. Mereka mengaku senang bertemu dengan SBY. "Kami senang bertemu dengan bapak, sudah pegang tangan lagi. SBY lanjutkan," kata Marsel, Yuliana dan Aminah.

Lain halnya dengan Benimin Pole, Yohanes Lusi, Riky Sanam, Anton Pelokila, Samuel Lende, Yeli Sodak. Mereka mengaku senang, tapi juga kecewa karena kehadiran SBY di pasar membuat warga berdesakan dan menginjak tempat jualan serta barang-barang hingga hancur.

Benimin Pole dan Yohanes Lusi mengalami kerugian sekitar Rp 100.000,00 karena meja tempat jualan jeruk keprok soe diinjak sampai jatuh dan jeruk berserakan hingga hancur. Riky Sanam juga rugi sekitar Rp 100.000,00 karena tahu dan tempe yang dijualnya diinjak hingga rusak. Adi Punga harus gigit jari karena meja tempat jualnya hancur diinjak massa. Selain tenda, sayur-sayur yang dijajakan diinjak hingga hancur, ember tempat tauge hilang dan taugenya hancur diinjak massa.

Anton Pelokila dan Yeli Sodak rugi sekitar Rp 100.000,00 karena barang jualan diinjak hingga hancur. Demikian Samuel Lende, mengalami kerugian karena tomat dan masako hancur diinjak wartawan yang hendak memotret SBY yang membeli bawang.

Sedangkan Halimah (61) dan Ramlah Mahben (60), mengaku senang berjabat tangan dengan SBY. Ramlah menitip harapan agar SBY terpilih kembali dan membuka banyak lapangan kerja sehingga anak-anak mereka bisa bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga.

SBY juga diharapkan memperhatikan masalah pendidikan yang masih mahal. Diharapkan janji sekolah gratis pada 2009 ini, benar-benar direalisasikan baik sekolah negeri maupuj swasta. Jika benar demikian, kata Ramlah, meringankan beban tanggungan mereka yang hanya mengharapkan berjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga itu. Untuk kesehatan, mereka sudah bisa dibantu dengan jamkesmas. Selama ini, kata Ramlah, sudah dibuktikan.

SBY dan rombongan berada di Pasar Kasih Naikoten, sekitar 15 menit. Sekitar pukul 10.45 Wita, SBY dan rombongan kembali ke Hotel Kristal, Kupang untuk istirahat siang selanjutnya berkampanye di GOR Oepoi, Kupang.

Perlu Pemerataan

SBY saat kampanye di GOR Oepoi, Kupang, Minggu (14/6/2009), menekankan pemerataan pembangunan secara adil dan merata, termasuk pembangunan di NTT yang masih tertinggal.

Pemerataan pembangunan yang adil dan merata, kata SBY, merupakan salah satu misi yang diembannya bersama Cawapres Boediono untuk membangun bangsa ini lima tahun ke depan, jika dipercayakan rakyat pada Pemilu Presiden, 8 Juli 2009.

SBY menegaskan, untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan adalah melaksanakan pembangunan yang adil dan merata. "Pembanguan lima tahun mendatang tidak boleh membedakan antara Pulau Jawa dan luar Jawa atau antara perkotaan dan pedesaan. Pembangunan harus dilakukan secara merata dan adil di semua daerah," tegas SBY, disambut tepuk tangan massa yang memadati GOR Oepoi.

SBY mengatakan, ada lima aspek yang akan dilakukan untuk membangun Indonesia lima tahun ke depan, jika terpilih, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (good gouvernance), mewujudkan negara yang demokratis, menegakkan hukum dan berantas KKN serta melaksanakan pembangunan yang adil dan merata.

Pembangunan yang adil dan merata, demikian SBY, adalah pembangunan yang tidak membeda-bedakan antara daerah yang maju dan daerah tertinggal, karena pembangunan itu harus mencakupi seluruh wilayah di Indonesia.

SBY mengatakan, ia telah menjalankan pembangunan yang adil dan merata di Indonesia selama menjabat sebagai presiden. Karena itu, lanjutnya, pembangunan yang adil dan merata akan diteruskan jika dipercayakan memimpin lagi lima tahun ke depan. "Selama lima tahun mendatang hal-hal baik yang telah dilakukan akan dilanjutkan, sedangkan yang kurang akan kita perbaiki dan tingkatkan hasilnya," kata mantan Menko Polkam ini.

Menurut SBY, ada beberapa program pro-rakyat yang telah ia jalankan dan akan dilanjutkan lima tahun mendatang, seperti program bantuan langung tunai (BLT), pelayanan kesehatan masyarakat gratis dan Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri. "Untuk program PNPM, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp 1,5 miliar sampai Rp 3 miliar kepada setiap kecamatan dan desa/kelurahan," katanya.

Dia menegaskan, sejak lama dirinya membicarakan soal kemandirian dan daya saing dengan mengupayakan agar Indonesia jangan hanya bergantung pada dunia luar dalam mengekspor beras, bila perlu Indonesia harus swasembada beras.

Selain itu, kata SBY, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, karena itu ia tetap membuka kerja sama dengan negara lain. "Saya tetap membuka kerja sama dengan negara lain, namun itu bukan berarti kita tidak mandiri," katanya.

Menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain, kata SBY, sangat penting, namun untuk menjalin kerja sama tentu ada komitmen yang dibangun antara kedua negara yang saling menguntungkan. Jika kerja sama itu menguntungkan, demikian SBY, maka hubungan antar-negara perlu dipererat.

SBY mengemukakan, sejak awal kepemimpinannya ia berobsesi agar Indonesia bisa swasembada pangan. Tahun lalu, obsesi itu telah tercapai, dan saat ini Indonesia tidak lagi menghimpor beras. "Ini bagian dari kemandirian pangan," kata SBY. (gem/aa/den)

Pos Kupang edisi Senin, 15 Juni 2009 halaman 1

Read more »