Gubernur Lebu Raya Teteskan Air Mata

Frans Lebu Raya

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya meneteskan air mata ketika mendengar sambutan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, MA tentang hasil pemeriksaan  BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Untuk pertama kali daerah ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD ini berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPRD NTT di Kupang, Senin (13/6/2016).

Paripurna istimewa dipimpin Ketua DPRD  NTT, Anwar Pua Geno, dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD NTT. Hadir pula Kepala BPK RI Perwakilan  NTT, Dra. Dewi Ciantrini M.Fin Mngmt, pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTT, Forkompimda NTT, Walikota Kupang, Jonas Salean dan Wakil Walikota, Herman Man serta undangan lainnya.

Ketika Ketua BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, menyampaikan bahwa hasil pemeriksan terhadap  LKPD NTT tahun 2015 dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),  Frans Lebu Raya mengambil tisu lalu menyeka kedua matanya. Sekitar dua sampai tiga kali Lebu Raya menyeka wajahnya dengan tisu.

Selama mendengar sambutan Ketua BPK RI, Harry Azhar, Lebu Raya terus memalingkan wajah dan posisi duduknya ke arah podium di mana Ketua BPK RI berdiri.
Suasana  ini mengharukan ini benarkan Sekda NTT, Frans Salem, S.H, M.Si. Ia mengatakan, saat mendengar LHP LKPD NTT tahun 2015 dinyatakan meraih WTP, ia  melihat Gubernur Lebu Raya meneteskan air mata.

Ketika Ketua BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis , MA mengatakan, penyerahan LHP ini dalam rangka memenuhi Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK  serta UU terkait lainnya.

Azis mengatakan, pemeriksaan atas LKPD ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Laporan Keuangan Pemprov NTT tahun anggaran 2015, BPK RI memberikan opini WTP. Pencapaian opini WTP ini adalah yang pertama kali diraih Pemprov NTT. Ini juga sekaligus yang pertama bagi seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi NTT," kata Azis.

Ia menjelaskan, LKPD tahun anggaran 2015 telah disajikan dengan basis aktual dari sebelumnya berbasis Cash Toward Accrual (CTA), sehingga jumlah  laporan keuangan yang disajikan berubah dari tiga laporan menjadi tujuh laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

"LKPD Tahun 2015 ini diserahkan kepada BPK RI tepat waktu pada tanggal 31 Maret 2016. Tepat dua bulan sejak diserahkan, BPK RI sesuai amanat UU juga dapat menyelesaikan laporan hasil pemeriksaannya secara tepat waktu pada tanggal 31 Mei 2016. Dan dapat diserahkan pada hari ini tanggal 13 Juni 2016," kata Azis.

Azis menyatakan, BPK RI  menghargai dan memberi apresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov NTT dalam perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

"BPK berharap  Provinsi NTT pada masa mendatang dapat mempertahankan opini WTP ini dan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya di Provinsi NTT untuk memperoleh opini WTP," harapnya.  BPK RI, lanjut Azis,  juga berharap agar Gubernur NTT segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang menjadi catatan BPK. 

                                                Terkadang Keras
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengatakan, hasil LHP LKDP 2015  yang diserahkan oleh BPK RI telah melewati berbagai tahapan sebagaimana diatur dalam UU yang berlaku. "Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekda NTT dan seluruh jajaran pimpinan SKPD lingkup  Pemprov NTT, yang mana terkadang saya harus bertindak keras, tetapi semua berjalan baik dan akhirnya kita dapat hasil yang memuaskan hari ini," kata Lebu Raya

Gubernur Lebu Raya menjelaskan, selama ini ia terus mendorong semua jajaran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sehingga hasilnya bisa WTP.

Kepada seluruh jajaran  Forkompimda NTT , Lebu Raya juga mengucapkan terima kasih. Khusus kepada  BPK RI dan Perwakilan BPK RI NTT, ia menyampaikan terima kasih yang tinggi karena selalu mendorong dan memberi perhatian kepada pemerintah NTT dalam rangka pengelolaan keuangan daerah NTT. "Kami selalu berkonsultasi, baik kepada BPK maupun BPKP sehingga hasilnya dapat memuaskan," katanya.

Lebu Raya mengharapkan seluruh SKPD segera menindaklanjuti hasil temuan dari BPK RI yang sudah disampaikan dalam waktu yang singkat dan terus berjuang mempertahankan opini WTP. "Masyarakat juga saya minta supaya dukung pemerintah NTT agar bisa bekerja lebih baik. Berdaya guna dan lebih maju lagi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat NTT," kata Lebu Raya. (yel)

Item Pemeriksaan BPK
-  Pendapatan  Realisasi Rp 3,31 triliun dari anggaran Rp 3,35 triliun
- Belanja dan transfer  realisasi Rp 3,32  triliun dari  anggaran Rp 3,52 triliun
- Total aktiva dan pasiva Rp  4,49 triliun
- Anggaran belanja dari pendapatan Rp  2,42 triliun atau 72,9 persen
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Rp 884,57 miliar atau 26,6 persen
- Pendapatan daerah tahun 2015 naik 18,95 persen dibanding tahun 2014
- Belanja tahun 2015 naik 23,79 persen
- Kenaikan ini pada belanja pegawai
   kenaikan 10,04 persen
- Belanja barang turun 24,94 persen
- Belanja modal naik  48,85 persen
- Belanja hibah turun 25,64 persen
- Belanja bantuan  sosial turun 5,56 persen 
- Bantuan keuangan turun 6,12 persen
- Belanja tak terduga turun  94,4 persen
- Transfer turun  18,93 persen.
Sumber: BPK RI Perwakilan NTT


Sekda Ancam Pimpinan SKPD

SEKRETARIS Daerah NTT, Frans Salem, S.H, M.Si mengatakan, pihaknya pernah mengancam pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemrov)  NTT dalam pengelolaan aset yang merupakan salah satu item pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Kami  pernah menandatangi  komitmen dengan pimpinan SKPD dan ancam, kalau tidak data aset dengan baik, pimpinan SKPD harus mundur," kata Salem. Ia menjelaskan, dalam komitmen  yang ditandatangani pimpinan SKPD ditegaskan bahwa jika SKPD tidak menyelesaikan  pendataan  aset, maka kepala SKPD-nya harus mundur.

"Pak Gubernur merasa tidak setuju untuk melakukan. Kemudian kami   beri saran beliau setuju dan hasilnya tadi (opini Wajar Tanpa Pengecualian, Red) kita semua terima," ujarnya, Senin (13/6/2016).

Prestasi yang diperoleh, demikian Salem, bukan tiba-tiba tetapi melalui proses panjang  dan  dalam proses itu, ia sendiri melihat gubernur sempat meneteskan air mata. "Memang terkadang beliau (Gubernur, Red) marah soal tindak lanjut  rekomendasi dari BPK, terutama aset. Dan kami kasih masukan soal komitmen dengan SKPD, akhirnya beliau setuju juga," katanya.

Menurut dia, opini WTP ini hasil pergumulan dan jerih lelah dari semua jajaran Pemprov NTT. Selama ini jika diperbaiki atau ditindaklanjuti satu temuan, maka akan muncul lagi temuan lain sehingga sulit mendapat opini WTP.

 "Kita bersyukur atas opini WTP yang sudah kita  capai. Tetapi juga harus perhatikan bagaimana kita pertahankan. Terutama penataan aset yang sudah kita temukan formulanya menjadi titik awal pengelolaan aset di NTT," ujarnya.

Frans Salem menjelaskan, ke depan Pemprov NTT akan menerima pengalihan aset  bidang pendidikan dari kabupaten/kota. Karena itu, lanjutnya, perlu menjadi perhatian serius semua jajaran Pemprov NTT.

Ia mengatakan, gubernur memiliki komitmen agar pengelolaan keuangan daerah di NTT harus benar-benar akuntabel, sehingga tidak jarang gubernur marah sekali apabila ada aparat yang bekerja tidak bertanggung jawab.

Mengenai opini WTP, Salem mengatakan,  Pemprov NTT memiliki roadmap sehingga dalam evaluasi kalau roadmap  tersendat, maka gubenrur tidak segan-segan marah.
"Roadmap ini kita lakukan untuk peroleh opini WTP dan target ini tercapai. Awalnya banyak yang pesimis, apakah bisa dapat WTP atau tidak. Hari ini sudah terbukti," ujar Salem. (yel)


Anwar Pua Geno: Motivasi untuk Berbenah
KETUA DPRD NTT, Anwar Pua Geno,  meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk memperhatikan dan menjadikan  hasil LHP BPK RI menjadi motivasi untuk terus berbenah dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Ini harus jadi motivasi bagi Pemprov NTT yang baru pertama kali dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kerja keras ini harus tetap dijaga sehingga terus mempertahakan opini WTP," saran Anwar.

Menurut dia, prestasi itu menjadi harapan bagi Pemprov NTT dalam mengelola keuangan daerah. "Opini ini harus dipertahankan melalui kerja keras dan bertanggung jawab dari Pemprov NTT.  Hasil yang diraih ini merupakan kerja keras kurang lebih dua tahun belakangan, yang mana sudah ada roadmap sehingga kinerja pengelolaan keuangan terukur jelas," kata Anwar.

Menurut dia, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No.  71/2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, maka mewajibkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk menerapkan standar akuntansi berbasis aktual dalam pengeloalan laporan keuangan daerah. "Regulasi ini  bertujuan agar pemerintah  dapat melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan dapat terukur. Sekali lagi saya harapkan opini ini harus terus dipertahankan," tegas Anwar.

Anggota Komisi II DRPD NTT,  Kasmirus Kollo mengatakan, opini WTP yang diraih Pemprov NTT ini sebagai cambuk  bagi pemerintah  agar  mempertahankan predikat ini. "WTP ini tidak selamanya berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat NTT. Apakah dengan opini ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sabar dulu.  BPK ini hanya memberi penilaian pada rencana  anggaran, sedangkan implementasinya di lapangan itu soal lain," kata Kasmirus.

Dikatakannya, opini WTP harus ada koreksi lebih lanjut  pada masyarakat. "Ini perlu dievaluasi karena BPK  RI hanya menilai APBD di atas kertas, tidak melihat di lapangan  berupa implementasi anggaran di masyarakat. Ini baru pertama kali dan tentu kita beri apresiasi, namun harus terus dievaluasi,"  ujarnya.

Wakil Ketua DPRD NTT, Alex Ofong,  mengatakan,  prestasi ini tidak berarti Pemprov NTT terlena. "Ini harus diimbangi dengan kinerja implementasi program sehingga predikat ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat," demikian Alex. (yel)


NEWS ANALYSIS
Dr. Thomas Ola Langodai
Dosen Fakultas Ekonomi Unwira Kupang

Tularkan ke Kabupaten

PEMERINTAH Provinsi NTT jangan berbangga dulu dengan  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (13/6/2016).


Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi mengingat  sampai saat ini semua kabupaten/kota di NTT masih memiliki opini dari BPK RI, yakni WDP, malah ada yang diberikan opini disclamair setiap tahun. Pemerintah Provinsi NTT pun baru pertama kali mendapatkan opini WTP dari BPK.

Bagi saya, mendapatkan yang baru lebih mudah ketimbang mempertahankan prestasi. Sebagai pembina kabupaten/kota, pemerintah provinsi juga harus mampu menularkan prestasi ini kepada semua pemerintah kabupaten/kota di NTT.

Opini BPK dibagi menjadi beberapa bagian, yakni tidak berpendapat, disclamer, wajar dengan pengecualian (WDP) dan wajar tanpa pengecualian (WTP). Pemerintah Provinsi NTT baru kali ini mendapat opini WTP, dan tahun-tahun sebelumnya WDP. Ini artinya, tahun-tahun sebelumnya semua laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT  sudah memenuhi syarat pemeriksaan BPK, tetapi bukan berarti sudah beres atau baik. Baru kali ini mendapatkan opini WTP, yang artinya sudah melaksanakan rekomendasi BPK atau sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK lalu dijalankan dengan baik dan benar.

Dengan melihat perkembangan dan rekomendasi tahun-tahun sebelumnya, BPK berpendapat sudah baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan, Pemprop NTT menjadi contoh yang baik bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah secara baik dan benar.

Memang terlepas dari prestasi ini, masih ada praktik korupsi yang menyelimuti Pemprop NTT yang membuat daerah ini menjadi nomor empat daerah korupsi di Indonesia, terlepas dari isu ini benar atau tidak. Tapi itu persoalan lain.

Tugas Pemprov NTT adalah menularkan prestasi ini (WTP) kepada semua pemerintah daerah di NTT. Jadi, Pemprov  NTT  harus bisa membina daerah kabupaten/kota bagaimana membuat laporan keuangan dan aset yang baik dan benar. Pemprov  NTT tidak bisa membiarkan daerah kabupaten/kota berjalan sendiri.

Prestasi WTP ini harus dipertahankan. Kalau tahun depan dan seterusnya tidak mendapatkan opini WTP lagi, patut dipertanyakan. Ada apa dengan BPK RI?  Mudah- mudahan semua berjalan baik, dan opini yang diberikan BPK ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov NTT sungguh memenuhi syarat.  (nia)

Sumber: Pos Kupang 14 Juni 2016 hal 1

Read more »

Tentang Flobamora

Pria-pria Nusa Bunga

berderap perkasa bagai kuda jantan...

Bergerak lincah bak kijang sabana..

Wajah mereka magnetis seperti Kelimutu

Kharismati​s mendayu ibarat Laut Sawu

Para perempuan Nusa Nipa bernapas dengan cinta semesta.

Menari seelok liukan angin tenggara..​ Tersenyum seindah rona cakrawala.​.

Tentang korupsi, mereka satu kata:

Tidak!

Karena pejabat tak berarti jadi kaya.

Karena pemimpin tak mesti kumpul harta.

"Tidak" bukan cuma sebutir kata, bukan.
"Tidak" pada korupsi mesti merasuk raga.
Menjadi pendar api di sukma,
Berkobar pantang padam,
Menjalar dari jiwa ke jiwa
Dalam pelukan cinta untuk bangsa..

Flobamora,
Derita panjangmu cukuplah sudah.
Aku ingin menatap wajahmu bersinar,
Tubuhmu berbalur aroma cendana
Tak lagi habis darahmu disantap malaria,
Bukan cuma jadi obyekan para investor raya,
Mereka yg gagah datang dan pergi tanpa cinta,
Membangun kerajaan sambil membiarkan​ dikau nista dan papa...

Wahai,
Para pria Timor yg berjiwa ksatria
Matamu setajam elang merobek angkasa,
Dadamu bidang, kokoh menerima hempasan badai dan topan,
Berdirilah​ tegak menahan tsunami korupsi,
Yang bikin negeri hancur jatidiri..
Para dara Nusa Cendana,
Tak cukup lagi gemulai menari Likurai,
Tapi tiuplah api keberanian​ di dada kami,
Berdoalah bagi para pejuang sejati,
Mereka yg tak peduli dengan kursi,
Karena kekuasaan tak pernah abadi...

Aku rindu merengkuh Tanah Sumba,
Mendengar rintihan kembang sabana,
Mereka yg belum tersentuh kemajuan zaman,
Atau ketakutan tanahnya dirajam deru pembanguna​n tanpa angkat martabat,
Aku ingin berteriak saat gelar Pasola,
"Hei dengarkan,​ aku keturunan leluhur agung,
Lemparkan tombakmu ke arah musuh, Mereka yg menjarah Bunda Pertiwi di bawah langit lembayung,
Bukan untuk membunuh,
Tapi agar tanah ini kian maju,
Nama leluhur kami tak ditelan waktu,
Dan anak-anak kami tetap bangga punya kuda Sandelwood​..."

Oooh, Rote Ndao, letakmu di bibir samudera,
Pratanda keluasan dan keluhuran jiwa,
Kecil tapi menawan di gerbang Nusantara,
Iya, engkau bukan sekadar pulau,
Tapi hidungnya Indonesia di depan Australia:​ mancung dan gagah, siapa berani lawan???

Dan, Tuhan..
Terima kasih utk Sabu Raijua..
Engkau pasti senyum lebar saat bikin ini kembang di tengah laut luas..
Para gadisnya memendar pesona,
Terlukis di wajah eksotis dan keindahan tenun ikat,
Pria-pria berotot keras dengan ketangguha​n jiwa-raga,

Mari kita bangun kembali Flobamora!
Baku pegang tangan,
Baku gamit hati,
Baku jaga nama,
Kita mesti satu dalam segala
Untuk kebaikan bersama,

Flobamora,
Satu untuk Indonesia!

Matraman, 26 Juli 2011
Valens Daki-Soo

Read more »

Panen Si "Hijau" dalam 45 Hari

Oleh Novemy Leo

SECARA geografis luas wilayah Kabupaten Sikka 7.553,24 kilometer persegi, dengan luas daratan (Flores) 1.731,91 kilometer persegi dan pulau-pulau (17 buah) 117,11 kilometer persegi serta luas lautan 5.821,33 kilometer persegi.

Kabupaten Sikka merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri 18 buah pulau. Sembilan pulau berpenghuni dan sembilan pulau tak berpenghuni. Batas sebelah utara dengan Laut Flores, sebelah barat dengan Kabupaten Ende, sebelah selatan dengan Laut Sawu dan sebelah timur dengan Kabupaten Flores Timur (Flotim). 

Keadaan topografinya sebagian besar berbukti dan bergunung dengan lereng-lereng yang curam diselang-selingi lembah dan dataran yang tidak luas. Kawasan dengan topografi datar sebagian besar tersebar di kawasan pantai pada wilayah Kecamatan Magepanda, Alok, Maumere, Kewapante, Waigete, Talibura, Bola, Lela dan Paga. Kabupaten Sikka saat ini terdiri dari 160 desa/kelurahan. Sebanyak 66 desa/kelurahan di antaranya merupakan desa/kelurahan pesisir.

Potensi sumber daya perikanan/kelautan di Sikka sangat besar, antara lain pengembangan budidaya rumput laut alias si hijau. Hingga saat ini jumlah pembudidaya rumput laut yang terdata di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka sebanyak 1.461 rumah tangga perikanan (RTP). Mereka tersebar di 15 desa/kelurahan pada delapan wilayah kecamatan sebagai kecamatan uang, berpotensi untuk pengembangan rumput laut.

Luas kawasan pengembangan rumput laut pada delapan kecamatan itu 5.854 ha. Kecamatan Alok Timur seluas 3.750 ha tersebar di Desa Permaan, Kojadoi dan Kojagete. Kecamatan Taibura seluas 668 ha di Desa Lewomada, Wailamung dan Darat Pantai. Kecamatan Waigete seluas 135 ha di Desa Hoder, Wairbleler dan Egon. Kecamatan Kewapante seluas 316 di Desa Waiara. Kecamatan Alok Barat seluas 593 ha tersebar di Kelurahan Wuring dan Wolomarang. Kecamatan Magepanda seluas 383 ha di Desa Kolisia. Kecamatan Lela seluas 5 ha di Desa Lela. Kecamatan Bola seluas 4 ha di Desa Ipir, serta Kecamatan Paga.

Si hijau alias rumput laut ini menjadi rebutan di pasar nasional dan internasional. Karena bahan yang terkandung dalam rumput laut diburu untuk bahan pelengkap 600-an produk. Antara lain, untuk makanan, bisa dibuat dodol, sirup, agar-agar. Juga untuk bahan pelengkap pembuatan odol serta kosmetik. Bahkan di dunia kesehatan, bahan rumput laut juga digunakan untuk obat-obatan dan pembuatan kapsul.

Dengan ratusan manfaat yang bisa diperoleh dari rumput laut itu, maka sudah saatnya pemerintah daerah Sikka berupaya mengembangkan rumput laut. 

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, Ir. Maurits da Cunha melalui Kasubdin Produksi, Paulus H Bangkur, S.Pi, Sabtu (20/12/2008), mengatakan, produksi rumput laut kering selama tiga tahun terakhir ini meningkat terus. Padahal pengembangannya baru dilakukan pada lima dari delapan daerah potensi di Sikka. 

Pada tahun 2005 hasil produksi rumput laut sebanyak 350 ton, kemudian naik menjadi 788,22 ton pada tahun 2006. Pada tahun 2007 naik lagi menjadi 790,10 ton. Pengembangan rumput laut mulai dilakukan pemerintah setempat pada tahun 2004 lalu. Dan kini jumlah pembudidaya rumput laut sebanyak 1.461 RTP pada delapan kecamatan.

Dijelaskan Paulus, salah satu kebijakan umum pengembangan kawasan di Kabupaten Sikka, melalui program mina politan dengan visi yakni terwujudnya kawasan pusat pertumbuhan pengembangan komoditi rumput laut yang tangguh, berorientasi agribisnis dan berbudaya industri pada tahun 2012.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan pengembangan kawasan melalui program mina politan di Kabupaten Sikka, antara lain mengembangkan komoditas rumput laut sebagai salah satu komoditas perikanan unggulan kabupaten sesuai keunggulan komparatif wilayah melalui pengembangan skala kawasan. Juga mengembangkan infrastruktur pendukung pada wilayah sentra pengembangan komoditas rumput laut dan peningkatan sarana dan prasarana pengembangan komoditas rumput laut serta meningkatkan ketersediaan bibit unggul. Peningkatan kualitas, pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia pembudidaya rumput laut, peningkatkan pengendalian panen dan pasca panen yang tepat. Pengembangan kegiatan agrobisnis yang didukung dengan memperkuat sektor input (sarana produksi perikanan) serta sektor budidaya. Juga peningkatan sinergi di antara para pelaku agribisnis dan meningkatkan akses informasi perikanan budidaya secara merata dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan usaha perikanan budidaya.

"Upaya itu sedang dilakukan oleh pemerintah, tentunya tidak mudah karena dibutuhkan dana yang cukup dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya," kata Paulus.

Menurut Paulus, hingga saat ini baru lima dari delapan kecamatan yang bisa dikatakan berhasil dalam pengembangan budidaya rumput laut di wilayah utara, yakni Kecamatan Alok Timur, Talibura, Waigete, Kewapante, Alok Barat dan Magepanda. Sementara tiga kecamatan lainnya di wilayah selatan, yakni di Kecamatan Paga, Lela dan Bola, baru mulai dikembangkan tahun 2008 ini.

Intervensi atau dukungan pemerintah terhadap budidaya rumput laut sudah maksimal. Pada tahun 2008 saja, pemerintah pusat melalui APBN telah memplotkan dana bantuan sosial rumput laut sebesar Rp 400 juta. Sayangnya, dana itu baru cair bulan Desember 2008 sehingga belum bisa dikucurkan kepada petani karena bukan saatnya untuk budidaya.

"Bulan Maret 2009 baru dana ini bisa dikucurkan kepada masyarakat. Karena proses budidayaa rumput laut baru bisa dilakukan sekitar bulan Maret hingga Desember 2008," kata Paulus. 

Dana sebesar Rp 400 juta ini akan dibagikan kepada 200 petani sebagai modal Rp 2 juta per petani. Sementara pemerintah daerah Sikka memplotkan dana APBD untuk pengembangan rumput laut sebesar Rp 1 M tahun 2008, untuk pengadaan sarana produksi, pengadaan sarana prasarana. Juga dana pendampingan untuk 13 tenaga pendamping lapangan.

Usaha rumput laut sangat menguntungkan para petani. Selain karena panennya cepat hanya 45 hari, keuntungan penjualan juga besar. Satu kilogram rumput laut basah, harga jualnya sebesar Rp 2.000/kg. Sementara harga jual rumput laut kering sebesar Rp 8.000,00 - Rp 12.000,00 per kg. Misalnya saja, seorang petani melakukan budidaya rumput laut dengan 50 tali (50 X 50 meter), maka hanya dalam jangka waktu 45 hari, petani sudah bisa panen sebanyak 750 kg di luar bibit.

Jika dijual ke pasaran dengan harga di bawah standar misalnya Rp 10.000,00 per kg, maka sekali panen (45 hari) rumput laut sebanyak 750 kg, petani bisa memperoleh uang sebesar Rp 7.500.000.

Bagaimana jika seorang petani melakukan pengembangan rumput laut lebih dari 50 tali pada kawasan berbeda. Maka, tentu dikali dua hasil penjualan yang diperoleh. Apalagi jika waktu penanamannya dilakukan berbeda, maka setiap saat petani bisa memanen rumput laut.

Sudah saatnya pemerintah daerah Sikka gencar menggerakkan petani untuk melakukan budidaya rumput laut sehingga hasil yang diperoleh petani bisa maksimal dan pada gilirannya bisa mendongkrak perekonomian dan peningkatan kesejahteraan petani di daerah pesisir. *

Pos Kupang edisi Minggu, 28 Desember 2008 halaman 1

Read more »

50 Tahun Sunda Kecil Berlalu (1)

Oleh Damianus Ola dan Dion DB Putra

PROPINSI Nusa Tenggata Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali adalah tiga saudara kembar. Lahir dari rahim yang sama; Propinsi Administratif Sunda Kecil (PP 21/1950). Kini, tiga kembaran itu sudah matang dewasa. Berusia emas, 50 tahun, sejak berpisah 1958 (UU 64/1958) untuk mandiri, membangun rumah tangganya sendiri. 

Setengah abad berlalu tentu banyak yang berubah. Bali, si "sulung" tampil kaya penuh pesona sementara dua "adiknya", NTB dan "si bungsu", NTT belum bisa tampil "perlente" seperti saudaranya itu. NTB dan NTB masih ketinggalan. Hampir dalam segala bidang!

Di tahun 2005, misalnya, Bali sudah melaju dengan pendapatan perkapita di atas Rp 10 juta sementara NTB masih Rp 6,1 juta dan NTT tertinggal di Rp 3,4 juta. Angka kemiskinan di NTT, kata Gubernur Frans Lebu Raya, mencapai 27, 58 persen dari 4.448.873 jiwa penduduk (2007). Angka kematian ibu mencapai 554/1.000 kelahiran, gizi kurang mencapai 19 persen dan gizi buruk 4 persen. "PDRB didominasi sektor pertanian yakni 41,22 persen. Bisa dibayangkan bagaimana laju perekonomian di NTT. Tapi NTT punya potensi yang bisa dikembangkan untuk mengatasi semua persoalan itu," kata Lebu Raya.

NTB "sedikit lebih baik" dari NTT. Seperti dibeberkan Dr. Fred Benu yang mengutip World Food Programme (2005), potret kemiskinan tiga saudara kembar ini begitu berbeda. Bali hanya 7,74 persen penduduk di bawah garis kemiskinan, sementara dua saudaranya masih jauh di bawah, NTB 27,8 persen dan NTT 28,8 persen. 

Gubernur NTB, HM Zainul Majdi mengatakan, indeks pembangunan manusia (IPM) di NTB masih rendah. 

Angka kematian bayi 81/1.000 kelahiran hidup. Dengan penduduk sebanyak 4.292.491 jiwa, rata-rata lama sekolah baru 6,7 tahun (NTT 6,2 tahun) dan angka melek huruf masih rendah. Tapi daya beli sudah 623,9 di atas rata-rata nasional 621,3. Sementara PDRD, sama dengan NTT, yakni mengandalkan sektor pertanian.

Itulah sekilas sosok tiga saudara kembar itu. Ada mitos. Konon, karena Bali adalah Pulau Dewata (pulaunya para dewa) maka dia lebih beruntung. Daya tariknya luar biasa. Sedangkan NTB= Nanti Tuhan Bantu dan NTT= Nanti Tuhan Tolong. Atau NTB, Nasib Tidak Beruntung dan NTT= Nasib Tidak Tentu. Percaya atau tidak tetapi kenyataan setelah 50 tahun berlalu, memang seperti demikian adanya.

Menurut Wakil Pemimpin Kompas, Rikard Bagun, persoalan tiga saudara kembar, Bali-NTB-NTT adalah bagaimana mengubah mitos itu menjadi etos. Dan etos, dalam konteks saudara kembar, merahimkan solidaritas, rasa senasib seperjuangan. Maka Bali, "sulung yang bernasib untung" mestilah menengok kedua adiknya, NTB dan NTT yang masih tertatih-tatih di belakang. 

Bali, sapa Gubernur Lebu Raya, bukan lagi "kakak" untuk dua adiknya, NTB dan NTT, tetapi ibu yang pasti merasa iba melihat nasib dua anak kembarnya yang kurang beruntung. Sapaan senada dilontarkan Gubernur Majdi.

Sejak 1985-2006, beber Prof. Dr. I Nyoman Erawan, kondisi ekonomi Bali, NTB dan NTT begitu senjang.NTT makin ketinggalan dibanding Bali dan NTB. Bali, meski sempat "ambruk" akibat teror bom 2002 lalu, namun segera bangkit dan tetap melesat meninggalkan dua saudaranya.

***

Lahir gagasan perlu segera menggalang pengembangan pariwisata terpadu Bali-NTB-NTT agar tiga saudara kembar itu kembali bergandengan tangan, berjalan beriringan bersama. Gubernur Lebu Raya menyambut gembira gagasan itu dan menyebutnya sebagai "Kerja Sama Sunda Kecil". Gubernur Majdi memang sedang berbenah. Kawasan Pantai Putri Mandalika di Lombok, misalnya, segera dikembangkan menjadi kawasan wisata berkelas dunia. Pembangunan Bandara Internasional Lombok, juga on progress.

Disadari "regionalisasi" pengembangan pariwisata bukan pekerjaan mudah. Lebu Raya dan sejawatnya, Majdi mengingatkan bahwa dibutuhkan gerakan bersama untuk mempengaruhi political will pemerintah pusat karena dalam rencana tata ruang nasional (PP 26/2008), Bali "dipisahkan" dari dua kembarannya, NTB dan NTT.

"Di PLN misalnya, hanya ada istilah 'listrik Jawa-Bali'. NTB yang dekat saja tidak disebut, apalagi NTT," kata Lebu Raya memberi contoh.

Gubernur Majdi menyebut pengembangan terpadu pariwisata itu sebagai "Pengembangan Kawasan Tenggara" . "Persoalannya ialah bagaimana agar Bali bisa masuk dalam kawasan itu. Kita harapkan agar Bali mau sama-sama kalau NTB dan NTT sudah sama-sama petakan prioritas yang kita kembangkan," katanya.

Memang, ada kendala regulasi pusat. Tetapi membangun bersama dalam semangat kawasan, sepanjang itu masih dalam konteks NKRI, tidak melawan aturan manapun. Sebab, bagaimanapun sebuah kawasan dengan kesamaan potensi, perlu secara kreatif mengembangkannya demi kemajuan bersama. 

Gubernur Majdi, misalnya, menyebut Golden Triangle, destinasi wisata utama dunia yaitu Bali di sebelah barat, Pulau Komodo di timur dan Tanah Toraja di utara.

Kepala Bappeda NTT, Ir. Beny Ndoenboei pun melihat bahwa pariwisata adalah simpul paling kuat bagi kemajuan kawasan Sunda Kecil. "Pariwisata itu kekuatan besar, tidak hanya untuk Sunda Kecil, tapi dunia," katanya.

Adalah Dr. Prayitno Basuki dari Universitas Mataram dan Djesna Winada (Ketua PWI Cabang Bali) yang mengingatkan NTT dan NTB agar jangan sampai latah. Boleh fokus pariwisata (sektor tersier) tetapi sektor primer (pertanian) harus diperkokoh terlebih dahulu. "Sektor primer kuat baru ke tersier. Saya kira ini (pertanian, Red) kekuatan utama NTT dan NTB," katanya.

Dr. Fred Benu menawarkan konsep pengembangan pariwisata Sunda Kecil dengan menggabungkan pesona pertanian dan pariwisata yaitu agro-tourism. Benu juga mengingatkan bahwa regionalisasi ekonomi Bali-NTB- NTT berdasarkan potensi dan persebaran sumber daya.

Gagasan pengembangan pariwisata terpadu tersebut mesti diikuti langkah-langkah konkrit tiap propinsi, khususnya NTB dan NTT. Dukungan kebijakan dan anggaran harus pro-pariwisata. Dr. Prayitno punya contoh kasus: yakni Kabupaten Lombok Barat yang PAD dari sektor pariwisata mencapai Rp 18 miliar/tahun hanya mengalokasi Rp 2 miliar/tahun untuk anggaran pariwisata. Nah, bagaimana dengan kita di NTT? (bersambung)

Pos Kupang edisi Jumat, 19 Desember 2008 halaman 1

Catatan: Tulisan yang diturunkan Pos Kupang dalam tiga serial ini diintisarikan dari Seminar Sehari Kompas-Pos Kupang, bertajuk 50 Tahun Propinsi Sunda Kecil Berlalu, di Dynasty Hotel, Kuta-Bali, 10 Desember 2008. Para nara sumber, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Gubernur NTB, HM Zainul Majdi, Dr. Fred Benu (Ketua Lembaga Penelitian Undana), Prof. Dr. I Nyoman Erawan, Dr. I Gde Parimartha (Universitas Udayana), Dr. Prayitno Basuki, MA (Univ. Mataram), Lalu M Yamin (Budayawan), Rm. Eduard Jebarus, Pr (pelaku pendidikan), Juvenille Jodjana (Direktur Trans Nusa Air Service), Sri Palupi (Institute for Ecosoc Rights), Sarah Lery Mboeik (PIAR NTT), Helena Jenny Rewos (Institut Nusa Tenggara), pelaku ekonomi dan tokoh masyarakat Bali, NTT dan NTB. Moderator Ansy Lema dan Sebastian Salang.

Link ke Kompas 

1. Pariwisata sebagai Payung Bersama Nusa Tenggara

2. Cerita Usang (Tetap) Tanpa Ujung

3. Mobil Mewah dan Korban Busung Lapar

4. ROH SUNDA KECIL: Pendekatan Budaya sebagai Perekat Kawasan

5. Prestasi Sekolah Melorot dari Garis Pinggang

Read more »

50 Tahun Sunda Kecil Berlalu (2)

Oleh Damianus Ola dan Dion DB Putra

SECARA faktual pariwisata di tiga propinsi Sunda Kecil (Bali, NTB dan NTB) telah mengalami perkembangan dengan intensitas yang sangat bervariasi. Pariwisata Bali telah berkembang pesat dan sudah menjadi ikon pariwisata nasional. 

Saat masih bergabung dalam Propinsi Sunda kecil, Bali, NTB dan NTT sama-sama mengandalkan sektor primer (pertanian). Namun kini, ekonomi Bali sudah dimotori industri pariwisata yang dengan cepat mengubah struktur ekonomi Bali dari agraris ke jasa (tersier). Peran sektor tersier saat ini begitu dominan. 

Hanya dua tahun (2004) setelah dihantam teror bom, kata ekonom Universitas Udayana, Prof Dr. I Nyoman Irawan, pariwisata Bali sudah mampu menyumbang PDRB 47,2 persen. Melesatnya perkembangan industri pariwisata dan menjadi leading sector di Bali, katanya, karena syarat untuk itu dipenuhi, yakni pertama, sektor primer, senkunder dan tersier sudah berkembang. 

Kedua, pariwisata didukung perusahaan-perusahaan kecil yang tersebar di seluruh daerah. Ketiga, sektor pariwisata tidak menimbulkan daerah kantong (enclave) dan keempat, tingginya permintaan dalam dan luar negeri terhadap sektor jasa pariwisata.

Sebaliknya sektor pariwisata NTB dan NTT masih berjalan tertatih-tatih dengan segala keterbatasannya. Menurut ekonom Universitas Mataram, Dr. Prayitno Basuki, MA, dibutuhkan grand design promotion untuk memajukan pariwisata di tiga "wilayah kembar", Bali, NTB dan NTT. Kemajuan industri pariwisata Bali diyakini mampu menjadi gerbong untuk menarik dua saudaranya, NTB dan NTT. Indikator-indikator keberhasilan industri pariwisata Bali bisa dijadikan sebagai salah satu acuan sambil tetap memberi aksentuasi pada keunggulan-keunggulan tiap wilayah.

Kemajuan pariwisata sungguh mensyaratkan dukungan infrastruktur. Dr. Prayitno menyebut beberapa indikator infrastruktur pariwisata antara lain transportasi, akomodasi, informasi pariwisata dan teknologi pariwisata. Transportasi untuk mendukung kemajuan ekonomi-pariwisata Sunda Kecil mendapat perhatian serius dari forum seminar "50 Tahun Sunda Kecil Berlalu". 

Dengan mengutip data BPS 2008, Prayitno membeberkan kesenjangan infrastruktur transportasi di Bali, NTB dan NTT. Untuk transportasi darat, indikator kerapatan jalan di Bali mendekati Jawa sementara NTB dan NTT jauh tertinggal karena tingkat kerusakan jalan begitu tinggi. Pelabuhan laut di Bali berkinerja baik sementara dua saudara di sebelah timur baru 40-60 persen. 

Ketersediaan sarana transportasi air di NTB 0,4 persen sementara di NTT 0,8 persen. Demikian pula transportasi udara. Kinerja bandara Ngurah Rai (Denpasar), Selaparang (Mataram) dan El Tari berbeda bumi-langit. Pergerakan penumpang di Ngurah Rai mencapai 2,6 juta/tahun, Selaparang 600-750 ribu/tahun dan NTT masih di bawah 500 ribu/tahun.

Begitu juga akomodasi sebagai salah satu syarat penting bagi pengembangan pariwisata. Data BPS tahun 2008 yang dikutip Dr. Prayitno menyebutkan, Bali sudah memiliki 147 hotel berbintang (19.940 kamar) dan 1.419 hotel nonbintang (20.900 kamar). Sedangkan NTB baru mempunyai 32 hotel berbintang (2.020 kamar) dan 291 hotel nonbintang (3.496 kamar). NTT? Hanya ada enam hotel berbintang (260 kamar) dan 209 hotel nonbintang (3.093 kamar).

Baik transportasi, akomodasi, informasi, komunikasi, teknologi dan sektor-sektor terkait lainnya seperti kesehatan, kebersihan dan keamanan, sangat mempengaruhi kinerja pariwisata. Dr. Fred Benu menyebut Triple-T (Trasportation, Tellecommunication, Travel) yang mendeterminasi dinamika pembangunan suatu wilayah terlihat begitu jelas di Bali. Transportasi dan travel melecut keberhasilan pariwisata Bali meninggalkan NTB dan NTT. 

***

Dengan kesenjangan tersebut, Dr. Prayitno menawarkan beberapa rekomendasi bagi pengembangan bersama pariwisata Bali-NTB-NTT secara terpadu. Pertama, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur pariwisata jangka menengah kawasan Nusa Tenggara (Sunda Kecil) didasarkan pada hasil kajian akademis yang profesional dan kompeten. Kedua, orientasi pada wisatawan nusantara. Dengan target perjalanan wisata dilakukan oleh 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia, maka diperoleh 45 juta perjalanan/tahun. 

Asumsi rata-rata belanja setiap perjalanan minimal Rp 2 juta maka akan terjadi peredaran uang mencapai Rp 90 triliun/tahun.

Ketiga, dibutuhkan kerja sama antar-kawasan wisata untuk kepentingan promosi (grand design promotion) dan pelayanan terhadap wisatawan. Keempat, meningkatkan dukungan pemerintah kabupaten/kota melalui politik kebijakan dan penganggaran yang pro- pariwisata. Kelima, pengembangan kapasitas dan produktivitas melalui pendidikan/pelatihan untuk menyiapkan SDM yang profesional di bidang pariwisata. 

Prayitno juga menekankan begitu pentingnya akses jalan dan pengembangan sistem interkoneksi transportasi untuk memudahkan kunjungan wisatawan. Tidak hanya interkoneksi transportasi antar-wilayah Bali, NTB dan NTT tetapi koneksi transportasi di wilayah masing- masing propinsi, khususnya NTB dan NTT pun harus dibangun secara serius.

Di NTT, misalnya, begitu tiba di Bandara El Tari, wisatawan mestinya bisa langsung connect dengan flight ke kota-kota yang dituju seperti Ende, Labuan Bajo, Larantuka, Lembata dan lain-lain. Wisatawan yang ingin menikmati perjalanan melalui laut, juga mesti bisa segera ada alternatif menuju daerah-daerah wisata. 

Sejauh ini, seperti juga disoroti dalam seminar 50 Tahun Sunda Kecil Berlalu, transportasi laut di NTT masih sangat memprihatinkan. PT ASDP yang melakukan pelayaran perintis mengoperasikan kapal-kapal tua yang masih jauh dari aspek kenyamanan dan keselamatan pelayaran. Kapal motor penyeberangan (KMP/feri) yang sudah "renta" yang mestinya hanya layak untuk lintas penyeberangan dengan jarak tempuh di bawah lima jam, dipaksa berlayar mengarungi laut Sawu dengan jarak tempuh belasan jam. Kapal-kapal Pelni yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di NTT pun belum intens dan tidak semua daerah potensi wisata disinggahi. 

Transportasi darat dari ibukota kabupaten/kecamatan ke lokasi-lokasi wisata potensial di pedalaman pun, harus diakui, masih compang-camping. Sarana pendukung di lokasi wisata seperti aspek sanitasi, sarana komunikasi, akomodasi dan lain-lain, juga masih jauh dari harapan. Tak kalah penting, masyarakat di sekitar obyek wisata pun harus dipersiapkan agar tidak hanya menjadi penonton yang cengar-cengir melihat para turis setengah telanjang. Harus ada rembesan ekonomis ke kantong warga di sekitar obyek wisata. 

Butuh kerja keras bersama. Kerja besar. Kerja berat! Agar gagasan untuk mengembangkan bersama pariwisata Bali-NTB-NTT secara terpadu yang lahir dari diskusi sehari di Kuta-Bali, tidak hanya sebatas konsep. (bersambung)

Read more »

Sunda Kecil 50 Tahun Berlalu (3)

Oleh Damianus Ola dan Dion DB Putra

NTT punya kisah membanggakan di saat masih bersama Bali dan NTT bergabung dalam Propinsi Sunda Kecil, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dua bulan sebelum RA Kartini lahir, di Flores (Larantuka) sudah ada sekolah perempuan yang didirikan para suster OSF (Fransiskanes). 

Dengan mengacu pada buku yang ditulisnya, Sejarah Persekolahan di Flores (Penerbit Ledalero, 2008), Romo Eduard Jebarus, Pr berkisah tentang kemajuan pendidikan kala itu. Perkembangan persekolahan kala itu dirintis Misi dan Zending karena disadari sekolah merupakan alat paling efektif untuk memajukan masyarakat dan menyebarkan agama (Katolik dan Protestan).

Bekerja sama dengan pemerintah (penjajah), Mizi dan Zending berhasil menancapkan tonggak bersejarah 

pengembangan pendidikan kala itu dengan membentuk Organisasi Sekolah Katolik Roma Flores pada 1 Mei 1911. Disusul penandatanganan Flores-Soemba Regeling (1913 dan disempurnakan lagi tahun 1915) dan Timor Regeling (1916). Ketetapan-ketetapan itu antara lain mengatur soal subsidi pemerintah, hak dan kewajiban para pihak, pengawasan, dan sebagainya.

Sejak saat itu jumlah sekolah meningkat cepat dalam jenis dan jenjangnya. Tahun 1915, Misi mencatat ada 28 sekolah desa (SD), meningkat menjadi 298 SD pada tahun 1932 dengan jumlah guru 523 orang dan 26.377 murid. 

Dengan menggunakan patokan Residen Timor AJL Couvreur (1 sekolah per 1.000 penduduk), jumlah SD di Flores semestinya 624. Meski baru terpenuhi sekitar 40 persen, namun sesuai data pemerintah (1938), Flores jauh lebih baik dibandingkan dengan Timor, Sumba, bahkan Bali dan NTB. Sebab perbandingan jumlah SD dengan penduduk saat itu, di Flores 1:2.800, Sumba- Sumbawa 1:3.000, Timor 1:3.600, Bali Utara 1:5.900, Bali Selatan 1:7.400, Lombok bahkan satu sekolah berbanding 11.200 penduduk.

Sempat merosot di tahun 1930-an, pekembangan pendidikan di NTT kembali bangkit pada masa-masa sesudah kemerdekaan. Dua dekade awal pasca- kemerdekaan, Mizi dan Sending "masih" amat menentukan jalannya persekolahan di NTT. NTT bahkan sudah memiliki sistem yang andal dalam hal persiapan tenaga guru, misalnya dengan berdirinya SGB (Sekolah Guru Bawah), SGA (Sekolah Guru Atas), SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Di sekolah-sekolah seperti ini, SDM guru benar-benar dipersiapkan dengan begitu fokus, soal kurikulum, soal paedagogik. 

Harus diakui, sekolah-sekolah guru era itu merahim- lahirkan guru-guru yang berkualitas. Dan dari tempaan tangan guru-guru era itu, lahir generasi NTT yang berkibar di tingkat nasional. Sebut misal Drs. Frans Seda, ekonom berpengaruh yang beberapa kali menjabat sebagai menteri. Juga Prof. Dr. WZ Johannes, Prof Tobi Mutis, Dr. Goris Keraf dan masih banyak lagi anak-anak NTT yang punya nama. Berkat pendidikan dan pengajaran yang bermutu, anak-anak NTT tanpa kesulitan melanjutkan pendidikan di Jawa, bahkan ke negara-negara di Eropa.

Dengan tempaan guru yang keras bahkan rada kasar, lahir generasi-generari yang tidak hanya "berotak- berilmu", tetapi juga berakhlak mulia; kondisi yang (hampir?) berbanding terbalik dengan situasi saat ini. Guru-guru tidak mengenal anak didiknya dengan baik. Begitu pun sebaliknya, anak-anak didik hanya menghormati guru-gurunya di sekolah. Bertemu guru di jalan, jangankan disalami, ditegur pun enggan. 

Berpapasan dengan orang yang lebih tua pun, anak- anak sekolah tak lagi peduli apakah perlu mengucapkan "permisi", "selamat pagi" , "selamat sore" .

***

Orde Baru "memproduk kemajuan" dengan mendirikan begitu banyak sekolah. Intervensi pemerintah begitu kuat dengan urusan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan dana. Sekolah-sekolah swasta mulai goyah, bahkan mengalami disorientasi ketika pemerintah masuk mencampuri. Energi pendidikan dan pengajaran diarahkan sekuat-kuatnya untuk mencapai tingkat kelululusan mata pelajaran-mata pelajaran tertentu yang resmi ditentukan pemerintah pusat. Guru- guru yang berhadapan dengan anak didiknya selama bertahun-tahun, tidak diberikan kewenangan untuk menentukan kelulusan anak didiknya. Kelulusan anak didik ditentukan oleh pemeirntah yang tidak pernah sekalipun bertatap muka dengan anak didik di sekolah.

Romo Eduard mencatat beberapa hal terkait kemerosotan pendidikan di NTT. Pertama, kemerosotan pendidikan terjadi ketika pemerintah (pusat) mulai mengintervensi pengembangan pendidikan wilayah. 

Pendidikan bersifat sentralistik yang mengabaikan ciri khas, potensi dan kepentingan lokal. Pemerintah mengambil hampir semuanya peran lembaga swasta pemilik sekolah yang mempunyai kepentingan yang baik dan sah atas sekolah-sekolah yang didirikannya.

Kedua, para pelaku pendidikan kita masih "sakit struktur" dan "sakit disorientasi", kreativitas mati, lemah inisiatif dan tidak ada kekhasan yang tampak. Sekolah-sekolah sebagai tempat persemaian, pertumbuhan dan kekuatan nilai-nilai (sekolah berlatar agama dan budaya) mengalami erosi nilai dan digerogoti "penyakit nasional" seperti korupsi, asal bapa senang, hipokrit, manipulasi dan tidak memiliki daya saing. Ibarat orang yang sepi di tengah keramaian, demikianlah paradoks dunia pendidikan di NTT; merosot di tengah-tengah kebijakan dan program peningkatan mutu pendidikan nasional.

Ketiga, sistem perbantuan yang diterapkan pemerintah nyatanya mengabaikan hak lembaga pendidikan swasta, melemahkan fungsi pengawasan yayasan, menyuburkan ketergantungan para pelaku pendidikan kepada pemerintah. Maka sekolah kemudian tidak lagi menjadi salah satu sumber penguat kebudayaan dan memberi ciri khas yang bermartabat, tetapi menjadi tempat dagang dan dituding sebagai penyebab kemerosotan nilai.

NTT telah kehilangan roh pendidikan. Nyaris kehilangan ciri khasnya. Perlu transformasi pendidikan dimana hal- hal ideal dari masa lalu dikembangkan dalam kemasan modern. Di titik ini, menurut Romo Eduard, pemerintah mutlak memback-up revitalisasi peran institusi-institusi swasta. Peraturan daerah, rasanya sangat urgen untuk mengakomodir peran dan hak swasta, mengakomodir ciri lokal dan nilai-nilai positif masa lalu. (habis)

Pos Kupang edisi Minggu, 21 Desember 2008 halaman 1

Kompas 

1. Pariwisata sebagai Payung Bersama Nusa Tenggara

2. Cerita Usang (Tetap) Tanpa Ujung

3. Mobil Mewah dan Korban Busung Lapar

4. ROH SUNDA KECIL: Pendekatan Budaya sebagai Perekat Kawasan

5. Prestasi Sekolah Melorot dari Garis Pinggang

Read more »

Disepakati, Pembangunan Kawasan Sunda Kecil

KUPANG, PK -- Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali menyepakati kerja sama pembangunan kawasan Sunda Kecil, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh kepala daerah masing- masing di Kupang, Sabtu (20/12/2008). 

Mereka yang menandatangani nota kesepakatan adalah Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Gubernur NTB, KH M. Zainul Majdi, MA dan Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa, BA mewakili Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika.

Acara penandatangan dilaksanakan dalam upacara peringatan HUT Pesta Emas NTT ke 50 yang jatuh Sabtu kemarin di Aula El Tari, disaksikan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Dr. Kusmayanto Kadiman, Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, Ketua DPRD NTB, Suhaili F.T, M. 

Turut menyaksikan dari tempat duduk, mantan Gubernur NTT, dr. Ben Mboi dan Herman Musakabe, enam kepala daerah yaitu Bupati Sumba Barat, Julianus Poteleba, Penjabat Bupati Sumba Barat Daya, Ir. Emanuel Babu Eha, Bupati Sumba Tengah, Drs. Umbu Sappi Pateduk, Bupati Alor, Ir. Ans Takalapeta, Bupati Kupang, Drs. Ibrahim A Medah dan Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, serta undangan lainnya. 

Sebagaimana diketahui, NTT, NTB dan Bali sebelumnya tergabung dalam Propinsi Sunda Kecil berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No.59). Nama Sunda Kecil ini diubah menjadi Nusa Tenggara berdasarkan UU Darurat Nomor 99 Tahun 1954, yang kemudian ditetapkan sebagai UU tanggal 6 Februari 1958.

Berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 1958, Propinsi Nusa Tenggara dibagi dalam tiga daerah Swatantra Tingkat I yakni Daerah Swantantra tingkat I Bali, Daerah Swantantra NTB dan Daerah Swantantra NTT.

Gubernur NTB, KH M. Zainul Majdi, MA mengatakan, kerja sama ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu ada kesamaan historis (sejarah), geografis, aspek pertahanan dan keamanan, perhubungan serta ketertinggalan pembangunan jika dibanding dengan daerah lain.

"NTT dan NTB menjadi garda terdepan bagi pertahanan. NTT berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Tentu, perlu pengaturan-pengaturan kontribusi pembanguan untuk penguatan. Pembangunan belum terimplementasi secara merata. Resonansi pembangunan semakin ke timur semakin kecil," kata Zainul Majdi.

Tiga wilayah ini, kata dia, juga memiliki fungsi pertahanan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Jalur perairan laut juga bisa menjadi jalur alternatif perdagangan karena jalur yang selama ini dilewati yaitu Selat Malaka sudah semakin jenuh. Dia mengharapkan agar pemerintah pusat perlu memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pembangunan di berbagai sektor di kawasan Sunda Kecil.

Zainul Majdi juga mengatakan, kerja sama ini dapat menjadi contoh dalam menumbuhkan semangat pluralitas di Indonesia karena Bali dengan mayoritas penduduk beragama Hindu/Budha, NTB dengan mayoritas penduduk beragama Muslim dan NTT dengan mayoritas penduduk beragama Kristen.

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengatakan, setelah penandatanganan naskah kerja sama pembangunan kawasan Sunda Kecil ini akan dilanjutkan dengan rapat teknis. "Kita saling mendorong, saling membantu, bekerjasama di berbagai bidang," kata Lebu Raya. Pada kesempatan itu, Lebu Raya juga meminta dukungan semua pihak termasuk para bupati dan walikota se-NTT.

Peringatan HUT Pesta Emas NTT diwarnai dengan penampilan keanakaragaman potensi lokal. Mereka yang mengikuti acara mengenakan pakaian adat daerah masing-masing. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengenakan busana adat lamaholot dengan ikat kepala dari daun lontar. Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay mengenakan pakaian adat Timor. Bupati dan Walikota yang hadir juga mengenakan pakaian adat masing- masing daerah. Demikian pula pejabat dan undangan lain.

Acara ini juga dihibur dengan nyanyian dan tarian daerah, dari beberapa etnis. Tidak ketinggalan, makanan yang disuguhkan juga makanan daerah yaitu jagung.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengatakan, HUT NTT hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk refleksi, permenungan dan intropeksi diri, melihat kembali perjalanan masa lalu dan menyusun langkah untuk menatap masa depan. "Dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tekun dari kita semua untuk membangun daerah," kata Lebu Raya.

Peringatan HUT Pesta Emas ini juga ditandai dengan pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi terhadap daerah, di antaranya Uskup Emeritus, Mgr. Pain Ratu, Piet A Tallo, Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang dan Barnabas nDjurumana. (aca)

Pos Kupang edisi Minggu, 21 Desember 2008 halaman 1

Read more »

Menjadi Orang Asing di Negeri Sendiri

Oleh Agus Sape

HARIAN Kompas edisi 21 April 1980 menurunkan sebuah artikel tentang sumber daya mineral di NTT. Artikel itu bercerita tentang Bukit Setan di Kampung Oesu'u, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Masyarakat setempat menyebutnya "Bukit Setan" karena bukit itu memang menampilkan "wajah" yang sangat menakutkan. Bukit dan lembah di sekitarnya gundul total. Tidak ditumbuhi sebatang pohon atau selembar rumput pun. 

Tempat itu oleh masyarakat setempat dianggap tempat berkumpulnya setan-setan yang selalu marah apabila ada manusia yang datang ke sana. Sejak zaman nenek moyang, siapa pun yang berani mendekat, akan selalu mendapat kesulitan. Ada yang sakit-sakitan, ada yang menunjukkan gejala tidak waras. Pokoknya, kalau ke sana pasti akan mendapat hal yang tidak diinginkan. 

Pada tahun 1971, seorang peneliti bernama Cesarius Castillio, datang dan bermalam di Oesu'u. Mendapat cerita dari penduduk setempat mengenai Bukit Setan, Castillio pun memutuskan untuk melihatnya secara langsung. Dia menduga kondisi bukit itu berhubungan dengan adanya sinar radio aktif yang kuat. 

Castillio pun didorong kuat oleh pendapat bahwa berbagai penemuan penting di dunia yang pada akhirnya menyingkapkan berbagai rahasia alam sering bersumber pada tahyul seperti yang menyelimuti perasaan penduduk Kampung Oesu'u itu.

Dalam usaha menemukan "Bukit Setan", keesokan harinya Castillio menemukan berbagai barang purba dan barang persembahan yang tampaknya diletakkan manusia sejak berpuluh tahun lampau. Bangkai binatang, sirih pinang, mata uang dari zaman VOC berhamburan di mana-mana. Juga terdapat dalam tanah yang sempat dikorek-korek oleh Castillio.

Berkat pengetahuan yang dimilikinya tentang berbagai sumber alam berupa mineral, Castillio menyimpulkan sementara bahwa di bukit dan dataran itu pasti ada radio aktif yang kuat. 

Kesimpulan ini diperkuat oleh adanya sumber air yang terasa sepat dan pahit-pahit di sebelah timur Bukit Setan. Air ini tentu mengandung arsenik sehingga tidak diminum oleh penduduk setempat. Tetapi tentunya penduduk mengira bahwa air itu milik setan pemilik bukit yang tidak boleh disentuh manusia.

Penelitian sementara ini kemudian dilakukan lagi setelah Castillio berusaha mendapatkan alat pencatat sinar radio aktif berupa Geiger - Teller dan Geiger Counter serta alat-alat pengaman yang diperlukan untuk memasuki daerah yang mengandung radio aktif.

Dugaan Castillio seketika itu pula terbukti. Geiger-teller yang dipasang dan diarahkan ke tanah, berbunyi keras dan jarum penunjuk skala bergerak naik dengan tajam. Beberapa keping batuan Malachite di dasar sungai kering yang didekatkan dengan Geiger langsung bereaksi keras. Keping-keping Malachite itu menggerakkan jarum Geiger sampai pada angka skala 250. 

***

CERITA ini sengaja diangkat kembali di sini, bertepatan dengan HUT ke-50 Provinsi NTT, hanya mau mengingatkan bahwa sebenarnya alam NTT itu tidak miskin seperti anggapan selama ini. NTT mempunyai cukup banyak sumber mineral, seperti barit, pasir besi hitam, gips, dan lain-lain untuk dikembangkan. Bukit Setan yang diceritakan di atas kemungkinan besar mengandung uranium dalam kadar dan jumlah yang besar.

Selama ini Pulau Timor juga dikenal berbatu-batu dan kering kerontang. Curah hujannya kecil. Air hujan yang kecil itu begitu cepat meresap ke bawah. Topografinya berbukit-bukit terjal.

Namun menurut seorang pakar geologi, Dr. Sampurno (Kompas, 15 Desember 1984), kondisi demikian justru menjadi tantangan teknik yang menarik. Dengan kondisi berbatu-batu justru berpeluang memiliki kandungan kapur dan lempung dalam jumlah sangat besar. Dua material ini menjadi bahan dasar pembuatan semen.

Apa yang dikatakan Dr. Sampurno ternyata sudah lama menjadi perhatian Castillio. Pada tahun 1953 dia sudah mulai meneliti pembangunan pabrik semen. Dia sempat mengirim contoh semen ke Balai Penyelidikan Bahan di Bandung. Setelah menguji mutunya, balai ini segera meminta kepala inspeksi Jawatan Perindustrian Propinsi Sunda Kecil untuk memberikan kredit dan alat yang diperlukan untuk membantu pengembangan usaha semen Castillio.

Sebagai pengamat geologi, Castillio juga memberi perhatian utama pada bahan tambang barit. Dalam penelitiannya dia menemukan barit dengan berat jenis 4,6 serta mengandung barium sulfat sekitar 96 persen di Lembata.

Penelitiannya juga mencakup tembaga, galena (timah hitam dan seng) dan krom serta mangan. Khusus tembaga, pada tahun 1970 Castillio bersama Broken Hill melakukan survei. Menurut pengakuannya dia menemukan tembaga yang kadarnya memang rendah, tapi depositnya banyak. Dia juga menemukan emas (Kompas, 15 Desember 1984).

Namun, dari cerita di atas pula, kita mendapat pesan bahwa potensi-potensi itu tidak dilihat dan tidak diketahui oleh masyarakat NTT sendiri. Masyarakat melihat itu semua tidak lebih sebagai bukit dan batu-batuan biasa yang tidak ada guna- gananya. 

Ini terjadi karena masyarakat NTT ketiadaan pengetahuan tentang alam NTT dan potensi-potensinya. Mereka seperti orang asing di tengah bergelimang harta karun alam NTT. Sebagaimana terjadi di Oesu'u, alam tidak jarang dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan, setan yang membawa malapetaka bagi manusia.

Bukan karena orang NTT itu bodoh atau tidak memiliki kemampuan intelektual yang memadai, melainkan karena mereka berorientasi atau diorientasikan ke hal-hal lain. Tidak sulit untuk mendapatkan daftar orang-orang yang hebat atau memiliki kemampuan luar biasa dari NTT. Tetapi mereka pada umumnya hebat di bidang-bidang lain yang kadang tidak relevan dengan kondisi alam NTT. 

Kalaupun ada yang ilmunya relevan dengan NTT, mereka umumnya tidak mau kembali ke NTT. Mereka lebih senang mengabdi di luar. Mereka terbukti menjadi orang-orang hebat di daerah-daerah lain.

Ini terjadi karena NTT sudah telanjur distigmakan sebagai daerah kering, tandus dan tidak ada apa-apanya. Anggapan ini membuat orang-orang NTT cenderung meninggalkan NTT. Mereka tidak punya minat untuk mengenal dan mendalaminya. Maka tidak terelakkan, pendidikan bagi orang NTT bukan membuatnya semakin mengenal budaya dan potensi daerahnya, melainkan membuatnya semakin jauh dan terasing dari daerahnya. Berusaha mempelajari dan mengenal potensi daerah sendiri sering dianggap kolot dan "kampungan". Inilah paradoks masyarakat NTT.

Orang NTT menganggap apa yang ada di luar NTT itu lebih baik dan lebih maju. Karena itu, orang NTT berusaha sekolah di luar NTT, bahkan sampai ke luar negeri, walaupun harus dengan susah payah. 

Tidak salah. Daerah atau bangsa mana pun di dunia tidak pernah seperti sebuah pulau yang berdiri sendiri. Dia juga perlu belajar dari kearifan-kearifan daerah atau negara lain untuk memperkaya dan menyempurnakan kearifan-kearifan yang ada di daerahnya sendiri.

Tetapi, tidak jarang apa yang mereka pelajari di luar tidak relevan dengan kebutuhan NTT, karakter alam dan budaya NTT. Maka tidak heran kalau banyak orang NTT yang menyandang gelar tinggi nyaris tidak bisa berbuat apa-apa sampai di NTT. Ilmunya mubazir dan tidak jarang menjadi frustrasi.

Padahal kondisi NTT yang cukup menantang ini bisa menjadi medan yang sangat luas untuk dipelajari. Kalau orang-orang dari luar daerah bahkan luar negeri bisa mempelajari NTT dan bisa meraih gelar tinggi dari hasil penelitiannya tentang NTT, maka sebenarnya orang-orang NTT sendiri jauh lebih gampang lagi karena mereka anak kandung NTT.

Cesarius Castillio itu menjadi peneliti geologi bukan setelah menyandang gelar-gelar akademik yang tinggi. Pria berdarah Filipina yang lahir dan besar di Flores ini hanya mencapai kelas V Schakelschool (sekolah rakyat zaman Belanda) di Ndao Ende Flores. Tetapi karena minatnya yang begitu tinggi dan niatnya yang besar agar potensi alam NTT bermanfaat bagi masyarakat NTT, dia pun bisa disejajarkan dengan para peneliti bergelar akademik tinggi.

Minat Castillio ini didukung pula dengan karakternya yang suka berpetualang. Dijelajahinya daerah-daerah Kalimantan sampai Irian Timur, Manado hingga Timor bahkan daerah sekitar Australia Utara, Great Barier Rest sebelah timur dan sebagian pulau-pulau Lautan Teduh, hanya bersumberkan pengetahuan Ilmu Bumi yang diperoleh sampai kelas V SR Belanda itu.

Dalam petualangan ke berbagai daerah itu, Castillio berkesempatan mengikuti berbagai misi penelitian dari ahli-ahli geologi Inggris dan Australia untuk penyelidikan dasar laut, perut bumi, pemutiaraan dan geologi pada umumnya.

Pengalaman yang ia petik secara praktis kemudian ditambah dengan kegemaran membaca, menjadikannya kemudian lebih tekun pada hal-hal yang menyangkut geologi, terutama setelah ia menikah di Larantuka, Flores Timur (Kompas, 21 April 1980).

Masa depan NTT membutuhkan orang-orang seperti Castillio. 

Daerah kita kaya akan sumber daya alam. Kita hanya perlu mengenal dan mencintainya. Kita perlu terus menggali potensi- potensinya agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat NTT. Alam NTT bukanlah tempat tinggal setan-setan, melainkan tempat bergelimang harta yang boleh kita manfaatkan.

Penolakan terhadap aktivitas penambangan di beberapa daerah di NTT dalam beberapa tahun terakhir bukan semata-mata karena pertambangan itu akan merusak lingkungan, tetapi karena aktivitasnya tidak bakal memberi manfaat bagi masyarakat NTT sendiri. Masyarakat kita akan menjadi penonton bagaimana orang-orang luar NTT (investor) mengeksploitasi kekayaan alam NTT untuk keuntungan mereka, justru karena orang-orang kita tidak memiliki keahlian di bidang pertambangan. *

Pos Kupang edisi Minggu, 21 Desember 2008 halaman 1

Read more »

Dagang Cendana: Dari Tom Pires ke Tukiman

Oleh Julianus Akoit

SEORANG pengelana berkebangsaan Spanyol, Tom Pires, dalam kesempatan berkunjung ke Semenanjung Malaka dan Pulau Timor, awal abad 14, sempat menulis sebuah catatan dalam buku hariannya sebagai berikut: "Saya menyebut Pulau Timor sebagai 'Suma Oriental'. Hutan dan gunung-gunung di Pulau Timor ditutupi pohon cendana. Pedagang-pedagang bangsa Melayu mengatakan Tuhan menciptakan Pulau Timor untuk kayu cendana dan Pulau Banda untuk pala, sedangkan Maluku untuk cengkeh dan barang-barang dagangan lainnya. Ini tidak dikenal di lain tempat kecuali di tempat yang disebut tadi."

Bukan hanya Tom Pires saja yang terkagum-kagum akan keharuman pohon cendana. Ada juga seorang Kapitan (Panglima Perang) Portugis mengirim surat tertanggal 6 Januari 1514 kepada Raja Manuel di Lisboa (Portugal). Dalam surat kepada rajanya, ia menjelaskan rasa kagumnya yang luar biasa tentang Pulau Timor, sebagai pulau penghasil kayu cendana, madu dan lilin. Dan masih banyak lagi laporan lainnya tentang Pulau Timor sebagai penghasil kayu cendana.

Laporan dan ceritera para pedagang ini mendorong Raja Spanyol dan Portugis serta Belanda mengirim ratusan armada kapal dagangnya ke Semenanjung Malaka (Sumatera), Jawa, Maluku, Pulau Banda dan Pulau Timor untuk membeli rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kayu cendana, gaharu, madu, lilin dan sebagainya. Dan ini berlangsung selama hampir 700 tahun. Sebelumnya, para pedagang Cina, India serta Arab sudah mendahului datang ke Malaka dan Timor pada awal abad 12 untuk mencari cendana dan barang dagangan lainnya. 

Di Timor sendiri ada 6 bandar (pelabuhan) dari total 12 bandar di NTT, yang sibuk menerima kedatangan kapal-kapal dagang untuk mengangkut kayu cendana, lilin, madu, gaharu dan sebagainya. Enam bandar itu adalah Kupang (Tenau), Sulamu (Pariti), Lifau, Mena, Batugade dan Manatuto.

Dari dagang cendana selama berabad-abad lamanya ini, kelak Timor disebut dengan nama Nusa Cendana alias pulau penghasil cendana. Ada juga pohon cendana yang tumbuh di beberapa pulau sekitar seperti di Alor, Sumba, sebagian Flores Timur dan Kepulauan Solor serta Lembata. Meski demikian populasi pohon cendana di Timor lebih besar ketimbang di beberapa pulau sekitar. Begitu pula penghargaan (bahkan penghormatan) terhadap pohon cendana oleh orang Timor melebihi perlakuan orang Alor, Sumba dan Flores terhadap tanaman ini.

Mengapa demikian? Di Timor, lebih khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), pohon cendana dianggap semacam tanaman dewa. Dan karena itu tanaman ini hanya dikuasai oleh Usif (Tuan Raja). Para pembantu raja seperti amaf dan tobe serta rakyat harus melindungi tanaman ini seperti melindungi seorang anak dewa. Raja pun membuat aturan adat (banu) yang isinya melindungi tanaman pohon cendana. Jika merontokkan daun cendana atau melukai batang pohon cendana saja, akan dikenakan denda beberapa ekor sapi, babi, beberapa keping uang perak bergambar Ratu Wihelmina dari Belanda serta beberapa galon sopi (miras lokal, Red). Sanksi lebih berat lagi jika tanaman ini terbakar api dan dicuri. Selama masa pemerintahan para raja, Pulau Timor benar-benar menjadi surga bagi habitat pohon cendana.

Perlindungan dan penguasaan pohon cendana oleh kekuasaan tradisional para raja Timor beralih kepada pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 1986 Tentang Cendana. Inti perda ini yaitu semua tanaman cendana adalah milik pemerintah. Hasil penjualan cendana oleh rakyat, harus dibagi dua. Yaitu 80 persen untuk pemerintah setempat dan 20 persen untuk pemilik rakyat (pemilik kayu). Meskipun kayu cendana itu ditebang dari hutan milik suku maupun ladangnya sendiri, tetap hasil jualnya dibagi dua kepada pemerintah, yaitu 80 persen untuk pemerintah dan 20 persen atau sisanya bagi rakyat. Dinas Kehutanan menjadi 'kaki tangan' pemerintah untuk mengendalikan dagang cendana. Penebangan hingga penjualan harus sepengetahuan dinas ini. Jika dilanggar, warga ditangkap dan dijebloskan ke penjara setempat.

Perda Nomor 16 Tahun 1986 ini menimbulkan perlawanan dan protes di mana-mana. Rakyat secara diam-diam menjual bukan kepada pemerintah tetapi kepada pihak swasta (pengusaha) dengan harga lebih signifikan. Pencurian dan penyelundupan cendana marak di mana-mana. Untuk mengatasi ini, pemerintah menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 1996. Perda ini membuka 'kran' sebesar-besarnya bagi rakyat untuk 'memiliki' pohon cendana. Meski demikian, kendali dagang kayu cendana masih tetap di tangan Dinas Kehutanan setempat. Rakyat boleh menguasai kayu cendana sebanyak-banyaknya, namun tetap dijual kepada pemerintah melalui Dinas Kehutanan dengan harga Rp 1.500/kg. Padahal di pasar 'gelap' atau bila dijual kepada pengusaha, harganya mencapai Rp 15.000/kg hingga Rp 30.000/kg. Perda Nomor 2 Tahun 1996 ini, kelak dikenal dengan istilah 'Program Pemutihan Cendana'.

Program 'Pemutihan Cendana' ini menimbulkan histeria di mana-mana. Anak sekolah, ibu rumah tangga, pria dewasa hingga pengusaha bermobil beramai-ramai masuk hutan memburu pohon cendana. "Setiap malam ratusan truk masuk hutan dan bukit di desa mengangkut kayu cendana. Bila malam hari, tampak sinar lampu mobil berseliweran di punggung bukit dan jalan-jalan sempit di hutan seperti ratusan cahaya kunang-kunang. Saya sempat melihat sendiri, seorang pengusaha besar dari Jakarta, tanpa malu-malu datang dengan helikopternya ke SoE, Kabupaten TTS untuk mengangkut kayu cendana," jelas Ampera Seke Selan, S.H, seorang tokoh pemuda dari Kabupaten TTS.

Stok kayu cendana yang melimpah mendorong berdirinya pabrik minyak cendana oleh PT. Tropica Oil dan pabrik pembuatan cendera mata dari kayu cendana oleh CV. Horas di Kupang. Minyak cendana diekspor ke Singapura, Hongkong, Cina, Taiwan, Amerika, Perancis, Jerman dan Inggris. Begitu pula cendera mata berupa patung religius dari kayu cendana, kipas angin, pulpen cendana, gantungan kunci, tasbih, rosario, gelang, piring bertuliskan huruf Arab, kotak perhiasan, diekspor ke manca negara. Ekspor kayu cendana dalam berbagai bentuk hingga minyaknya meraup devisa bagi negara hingga $2,5 juta pada tahun 1980-an. Kemudian menurun menjadi $ 2.500 pada tahun 1990-an. Lalu kemudian lenyap sama sekali hingga sekarang seiring dengan lenyapnya pohon cendana dari hutan-hutan Pulau Timor. 

Hanya dalam rentang waktu 12 tahun, kayu cendana pun musnah dari hutan di Pulau Timor akibat 'Program Pemutihan Cendana' ini. Sekarang pohon cendana menjadi tanaman langka. Pemerintah pun buru-buru membudidayakan pohon cendana. Namun upaya pembudidayaan pohon cendana kini ditanggapi dingin oleh rakyat sendiri. "Pasalnya rakyat masih trauma terhadap sikap monopoli dagang cendana yang dikendalikan langsung oleh pemerintah. Dulu kayu cendana disebut orang Timor dengan istilah haumeni atau kayu harum. Tapi sekarang orang Timor menyebut dengan istilah haumalasi atau kayu perkara. Kenapa? Karena dulu banyak rakyat yang ditangkap polisi dan tentara karena diam-diam menjual kayu cendana di pasar gelap, tidak menjual kepada pemerintah," kata Ampera Seke Selan. 

Dua hari yang lalu, saya dibuat tertegun ketika menjelajahi dunia maya (internet). Sebuah situs dagang dari sebuah komunitas pengusaha di Provinsi Jawa Timur, memuat iklan di situsnya. Iklan itu menawarkan penjualan biji pohon cendana yang siap untuk disemai. Satu biji dijual seharga Rp 10.000,00. Dalam iklannya ditambahkan keterangan yang berbunyi: biji cendana berkualitas dari NTT. 

Hati ini benar-benar dibuat sakit. Kenapa bukan orang Timor yang menjual biji cendana siap tanam, yang nota bene adalah 'nenek moyang' pohon cendana itu? Anda bayangkan saja, satu pohon cendana usia dewasa memproduksi 5.000 biji hingga 10.000 biji setiap tahun. Mari kita 'berhitung dagang' dengan mengambil rata-rata 7.000 biji cendana dari satu pohon yang berhasil disortir dari kumpulan biji berkualitas. Itu berarti 7.000 biji x Rp 10.000 x 1 tahun = Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta) per pohon per tahun. Bila seorang petani memiliki 100 pohon cendana dalam satu hektar lahannya itu berarti setiap tahun ia memanen duit sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar). Pohon cendana mulai menghasilkan biji ketika usia 4 tahun. Usia produksi pohon cendana sampai 60 tahun bahkan lebih. Silahkan Anda hitung sendiri berapa duit yang dihasilkan? Itu baru dari hasil berdagang biji cendana.

Di situs lainnya, dilaporkan Universitas Gajah Mada meluncurkan program Cendana Untuk Biaya Pendidikan. Sebuah desa di Kaki Gunung Kidul, Provinsi D.I. Jogyakarta, petani setempat, Tukiman dan kawan-kawannya, beramai-ramai menanam cendana untuk investasi biaya pendidikan. Program ini mendapat pendampingan dari para mahasiswa UGM. Harga satu pohon cendana dewasa usia 20 tahun dengan lebar teras 30 centimeter di pasar dunia sekarang senilai Rp 80 juta. Jika petani yang baru menikah menanam 100 pohon cendana dalam satu hektar, maka dalam 20 tahun ke depan, ketika anaknya sudah besar, ia memanen duit sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar). Uang ini bisa digunakan Tukiman untuk biaya kuliah anaknya di Fakultas Kedokteran dan masih sisa banyak. Jika di desa itu ada 30 petani saja yang mengusahakan bisnis cendana ini, maka akan ada duit yang berputar senilai Rp 240 miliar. Sama besar dengan jatah alokasi DAU Kabupaten TTU Tahun 2007 lalu. 

Dari gambaran ini, mestinya rakyat NTT lebih khusus orang Timor, termotivasi untuk menanam kembali cendana sebagai investasi biaya pendidikan anak di perguruan tinggi. Untuk mewujudkan mimpi ini, perlu dihidupkan lagi aturan adat (banu) yang melindungi tanaman cendana, didukung peraturan desa (perdes) bahkan peraturan daerah untuk pengembangbiakan tanaman cendana. Dinas Kehutanan setempat mesti melihat ini sebagai program yang menjanjikan. 

Perlu juga dirancang regulasi seputar kewenangan menjual dan membeli cendana tidak atas dasar monopoli. Jika upaya ini dilakukan penuh semangat, tekun dan bekerja keras, maka saya bayangkan 20 tahun atau lebih nanti, bukan hanya Tukiman saja tetapi juga Si Kefi Lelan, Nubatonis, Banunaek, Oematan, Nope, Kono, Kolo, Tnesi, Anin dari pedalaman Timor yang miskin dan gersang, bisa punya duit banyak dari cendana untuk menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran, Universitas Nusa Cendana Kupang. Semoga mimpi ini jadi nyata. *

Pos Kupang edisi Sabtu, 20 Desember 2008 halaman 1

Read more »

Pulau Terluar di NTT Butuh Sentuhan

Oleh Benny Jahang

LEPASNYA Pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia pada tahun 2003 merupakan sejarah yang memilukan bagi bangsa Indonesia. Dua pulau yang masuk dalam gugusan pulau-pulau terluar Indonesia itu harus jatuh ke pangkuan negara Malaysia, hanya karena tetangga dekat Indonesia itu lebih cekatan melihat peluang bisnis dalam urusan investasi pada sektor pariwisata di dua pulau tak berpenghuni itu. 

Lepasnya dua pulau itu memang sejarah masa lalu, tetapi penting menjadi bahan permenungan masyarakat NTT ke depan agar lebih memperhatikan keberadaan pulau-pulau terluar di NTT. 

Investasi pariwisata merupakan label yang melekat kuat bagi warga negara asing sebelum menguasai pulau terluar di Indonesia. Mulai dari membangun cottage (rumah peristirahatan) hingga menguasai pulau secara menyeluruh merupakan modus yang dimainkan pihak asing dalam menguasai suatu pulau yang dianggapnya sangat strategis. 

Dua tahun setelah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, muncul berita yang mengejutkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Mangkudu di selatan Pulau Sumba telah dikuasai warga negara Australia bernama David James Wyllie. Banyak pihak menjadi pusing, terutama kalangan tentara langsung mengibarkan bendera Merah Putih di atas mercusuar di kawasan Pulau Mangkudu. 

Berita penguasaan Pulau Mangkudu oleh David James Wyllie semakin kuat karena ternyata pria berkulit putih itu telah menikahi seorang gadis anak seorang kepala suku setempat, yang membuat dia leluasa menguasai pulau itu. Warga negara asing itu bahkan melarang warga lain mendekat ke pulau yang di dalamnya telah dibangun lima unit cottage bagi wisatawan asing yang ingin surfing (berselancar) di pantai berpasir putih Pulau Mangkudu. 

David James Wyllie telah 'menguasai' pulau Mangkudu selama belasan tahun. Semuanya berlangsung aman dan lolos dari perhatian pemerintah dan aparat keamanan.

Pulau Mangkudu yang terletak di kawasan Samudera Hindia dengan posisi 10 derajat, 20'8 S, 120 derajat 05'56 T dengan luas kawasan 1 kilometer persegi dengan topografi tanah datar, padang rumput dan selalu menjadi tempat berlindungnya 100 jenis spesies burung, sangat dekat dengan negara Australia. Dari aspek pertahanan keamanan, Pulau Mangkudu sangat strategis karena langsung menghadap ke Australia.

Pengusaan Pulau Mangkudu oleh David James Wyllie mengundang polemik yang begitu panjang, sehingga menguras perhatian Jakarta. Pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi NTT baru terhentak dan buka mata ketika kasus itu mencuat ke permukaan.

Pulau terluar lainnya yang dianggap strategis yaitu Pulau Batek yang terletak di sebelah utara Pulau Timor, di wilayah Kabupaten Kupang, dengan luas 1.500 meter persegi. Pulau itu sangat dekat dengan wilayah negara Timor Leste. 

Pulau kecil yang sebagian besar adalah batu karang dan sebagiannya terdiri dari semak belukar itu sangat strategis dari aspek pertahanan keamanan ketika ada ancaman datang dari timur. Keberadaan Pulau Batek menjadi perhatian luas di tanah air ketika diketahui di pulau tak berpenghuni itu juga telah berkibar sebuah bendera asing.

Pulau terluar lainnya yang dianggap sangat strategis adalah Pulau Ndana Rote yang luasnya 13 kilometer persegi. Pulau yang menghadap ke wilayah Australia itu kerap kali disingahi warga asal negara kanguru untuk melihat obyek wisata pantai pasir putih.Tiga pulau di propinsi 566 pulau ini berada di titik terluar yang bisa menjadi sumber konflik, karena letaknya sangat dekat dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste. 

Pemerintah Indonesia hanya sebatas memobilisasi pasukan TNI sebagai 'penjaga' pulau-pulau terluar itu, karena dianggap strategis dari aspek pertahanan dan keamanan, karena dekat dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste. 

Operasi perbatasan dan pengamanan pulau-pulau terluar gencar dilakukan TNI AU. Selain itu, TNI AD dan TNI AL memobilisasi pasukan ke pulau-pulau tersebut.

Keberadaan pulau-pulau terluar itu memang sangat penting, karena ketiga pulau itu memiliki daya tarik wisata pantai yang sangat indah, membuat wisatawan bernafsu menguasai ketiga pulau itu. Tidak sebatas itu, dari sudut pandang pertahanan keamanan, ketiga pulau itu sangat penting. 

Mantan Danrem 161/Wirasakti Kupang, Kolonel (Inf) AP Noch Bolla kala itu langsung bertindak dengan menempatkan pasukan 743/PSY di Pulau Mangkudu dan Pulau Batek. Hal itu demi menjaga eksistensi ketiga pulau yang merupakan bagian dari wilayah NKRI itu.

Pemerintah tidak sebatas menempatkan para serdadu di tiga pulau terluar itu, tetapi sudah saatnya pembangunan infrastruktur mulai diarahkan ke tiga pulau itu, sehingga penduduk lokal dapat menetap di tiga pulau itu.

Dengan adanya perhatian pembangunan infrastruktur di tiga pulau itu, maka tentunya kasus seperti lepasnya pulau Ligitan dan Sipadan tidak akan menimpa pulau-pulau terluar di NTT. *

Pos Kupang edisi Jumat, 19 Desember 2008 halaman 1

Read more »

Menyentuh Namun Belum Menggigit

Oleh Sipri Seko

TANGGAL 20 Desember 2008 nanti akan ada tiga propinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dulu tergabung dalam Propinsi Sunda Kecil memasuki usianya yang ke-50. Ada banyak aspek yang direfleksi. Ada banyak masalah dan prestasi yang direnungi. Sudahkah, Bali, NTB dan NTT mencapai masa keemasan sama seperti usia emasnya?

Hermensen Ballo (tinju) dan George Hadjoh (kempo) adalah dua dari banyak mantan atlet NTT yang di eranya adalah yang terbaik. Terbaik bukan saja di NTT, tapi di Indonesia bahkan di level internasional. Sebagai mantan atlet, mereka mengartikan kata emas sebagai pengakuan tertinggi dari sebuah prestasi. Tak heran kalau mereka melihat usia emas NTT seharusnya dihiasai dengan gelimang prestasi di bidang olahraga. Pos Kupang 13 Desember 2008 halaman 1

Bukan potensi dan kenangan prestasi masa lalu yang mereka soroti, namun pola pembinaan. Ada benang merah yang belum terurai dengan sempurna. Program olahraga yang ditelorkan pemerintah belum sinergi dengan pengurus cabang olahraga. Di saat pengurus cabang olahraga kesulitan dana, pemerintah melalui program olahraga usia dini, Porseni SMP, Popnas, Pomnas dan lainnya yang bergelimang dana tak berpikir tentang prestasi tapi hanya kesuksesan proyek.

"Pertanyaan dari saya, sudahkah Ordini, Porseni SMP, Popnas dan Pomnas memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan prestasi olahraga NTT? Bandingkan saja dana yang dikucurkan dengan prestasi yang diinginkan atau dicita- citakan. Yang saya lihat dana proyek yang menjadi target utama dan bukan out put akhir atau peningkatan prestasi yang menjadi tujuan utama para pelaku proyek," cetus George Hadjoh. 

Pertanyaan ini muncul sebagai akibat dari samar-samarnya prestasi yang diraih pada level nasional sebagai puncak perhelatan olahraga di Indonesia. Padahal, penyaringan atlet lewat kejuaraan-kejuaraan tersebut dimulai dari tingkat kota/kabupaten sampai propinsi. Hal ini berbeda dengan kempo misalnya, dimana untuk level nasional selama delapan tahun anak-anak usia dini dan remaja menguasai arena nasional, meski dengan dana yang sangat minim. 

Di manakah kendala yang dihadapi? Bisa saja karena sistem pembiayaan yang jelas tidak disertai pembinaan dan pelatihan yang tersistem. Koordinasi dan sinergi pembinaan yang belum dibangun. Akibatnya, pembinaan yang dilakukan hanya sedikit menyentuh namun tidak menggigit.

***

DUNIA olahraga NTT dikejurkan dengan keputusan Pemerintah Propinsi NTT untuk meniadakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dispora, yang propinsi lain sedang berlomba-lomba untuk mendirikannya, justru dimerger ke dinas pendidikan. 

Hal ini sangat disesali oleh pelaku olahraga di NTT. Ada kesan, para pengambil keputusan tidak pernah tahu urgensi keberadaan dispora bagi pembinaan pemuda dan olahraga.

Tak terkecuali dengan staf Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora), Drs. Thobias Tubulau. Ia tak habis pikir dengan keputusan ini. "Dispora NTT adalah perintis keberadaan dispora di Indonesia. Keputusan untuk merger patut disesali, karena dan bantuan untuk pembinaan dari pusat akan makin berkurang," ujarnya.

Asal tahu saja, UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang cukup bagi pembinaan olahraga. Perintah undang-undang tersebut harus dilaksanakan oleh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) khusus sebagai pengelola dana pemerintah. Status dispora yang turun menjadi bidang olahraga tak punya cukup kewenangan untuk mengelola alokasi dana yang besar. Artinya, meski nantinya ada alokasi dana untuk olahraga, namun nilainya akan kecil. Padahal, pembinaan olahraga membutuhkan dana yang sangat besar.

Pernyataan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya bahwa pemerintah sudah mengalokasikan Rp 1,5 miliar untuk rehab permukaan Stadion Oepoi, Kupang, adalah berita gembira. Keluhan tentang rendahnya kualitas sarana prasarana olahraga di NTT sedikit demi sedikit mulai diatasi. Ada harapan, setelah Stadion Oepoi akan dilanjutkan dengan sarana lainnya.

Kebutuhan sarana dan prasarana terutama tempat latihan memang masih menjadi masalah di NTT. Untuk stadion, sudah dibangun di Manggarai, Kalabahi dan Belu sementara untuk gedung olahraga (GOR) baru satu, yakni di Kupang. Tak heran kalau biasanya lebih dari empat cabang olahraga harus bergantian berlatih di satu tempat. Namun, minimnya alokasi dana pemeliharaan menyebabkan stadion atau gedung serba guna yang dibangun dengan dana yang sangat besar menjadi rusak bahkan mubazir karena tidak dimanfaatkan.

Lalu apa yang harus direfleksi di usia yang ke-50 ini? "Mencapai prestasi yang besar tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun para pengambil keputusan harus berani mengambil kebijakan yang ekstrim sekalipun. Saya contohkan, kalau misalnya mau memajukan sepakbola, belilah satu klub divisi utama dengan home base di Kupang, maka sepakbola NTT akan maju, demikian juga dengan cabang olahraga yang lain," ujar kandidat doktor olahraga dari Universitas Negeri Surabaya, Johni Lumba, S.Pd, M.Pd.

Terpilihnya Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon Foenay, M.Si sebagai Gubenur dan Wakil Gubernur NTT adalah berita gembira bagi dunia olahraga. Frans Lebu Raya adalah jebolan guru olahraga, Wakil Ketua Umum I KONI, Ketua Pengprop PSSI dan juga Ketua Pengprop PBSI. Esthon Feonay adalah Ketua Harian KONI dan Ketua Pengprop Perkemi NTT. Artinya, keduanya sudah sangat paham dan tahu carut marut pembinaan dan prestasi olahraga di NTT.

Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tapi jangan kita bebankan kepada Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay. Para pelaku olahraga seperti George Hadjoh dan Hermensen Ballo harus mempertahankan pendapat bahwa dana minim bukan berarti prestasi rendah. Dengan dana minim, sarana prasarana apa adanya, atlet- atlet NTT akan mampu membuat nama Bumi Flobamora mengharum di Indonesia bahkan dunia. (*) 

Read more »