dion bata
LEWOLEBA, PK--Pemerinta dan DPRD Lembata sepakat menglaokasikan dana APBD 2009 sebesar Rp 5.850.000.000 untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) premium, solar dan kerosin. Tiga jenis BBM itu akan ditampung pada empat tangki yang telah dibangun di fasilitas jober.
"Dana itu menjadi penyertaan modal pemda dalam Perusahaan Daerah Purin Lewo, karena jober ini akan dikelola oleh Purin Lewo. Peruntukan alokasi ketiga jenis BBM itu, saya kurang tahu persis karena dikelola Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda," kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Lembata, Drs. Petrus Toda Atawolo kepada Pos Kupang, di Lewoleba, Selasa (6/1/2009).
Pada Senin (5/1/2009) di sidang paripurna Dewan, Bupati Lembata, Drs. Andreas Duli Manuk memuji komitmen dewan yang telah menyetujui alokasi dana pembelian BBM yang akan ditampung pada empat unit tangki BBM. Karena setelah fasilitas tangki tersebut selesai dibangun harus diisi dengan BBM. Dia berharap dalam waktu dekat, pekerjaan yang belum dirampungkan kontraktor bisa diselesaikan sehingga bisa segera dimanfaatkan.
"Terima kasih kepada dewan yang telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk tebus BBM. Dalam waktu mendatang tidak terjadi lagi antrean seperti saat ini. Kita juga minta tambahan kuota ke PT Pertamina dari jumlah yang ada saat ini sehingga semua tangki-tangki kita bisa terisi penuh," kata Andreas.
Dia menambahkan, kerjasama operasional (KSO) dengan Pertamina Wilayah Surabaya dalam waktu dekat segera ditandatangani, sehingga setelah semua fasilitas ini rampung, bisa langsung dimanfaatkan.
Direktur Utama Purin Lewo, Enzo Eugen Korohama, membenarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Purin Lewo dipercaya mengelola jober. Penyerahan itu sesuai ketentuan pasal 4 MoU Pemda dan PT Pertamina Pusat menyatakan pengelolaan jober diserahkan BUMD.
"Jober akan menjadi unit usaha bagi Purin Lewo dan perlu penanganan khusus. Kami siap mengelolanya, tetapi bentuknya seperti apa kami belum mengetehuinya. Nanti setelah KSO Pemda dengan Pertamina Unit Pemasaran V Surabaya, akan dirancang bentuk pengelolaan antara pemda dengan Purin Lewo," kata Enzo di Lewoleba.
Ia menambahkan, semua perizinan yang berhubungan dengan pengelolaan unit usaha ini sudah disiapkan manajemen Purin Lewo. Jika kelak diserahkan kepada manajemen, bisa langsung mulai berkerja.
Menurutnya, keraguan berbagai pihak terhadap kemampuan manajemen Purin Lewo mengelola jober ini, akan dibuktikannya. Itu bisa dimaklumi karena selama empat tahun sejak perusahaan ini didirikan belum memberikan kontribusi keuntungan bahkan sempat bangkrut.
Namun sejak pergantian dewan direksi transisi kepada dewan direksi definitif, direksi dan semua elemen bertekad berkerja keras menjadikan perusahaan yang sehat manajemen dan usahanya. Setelah enam bulan dilantik, telah dilakukan pembenahan manajemen dan usaha. "Tekad kami dewan direksi menjadikan perusahaan ini sehat. Kami akan jalan bersama-sama mengelolanya mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pemerintah," ujar Enzo. (ius)
Waspadai Masalah
DIREKTUR Florata Coruption Watch, Piter Bala Wukak, S.H, mewanti-wanti penyerahan pengelolaan aset jober senilai Rp 18,7 miliar kepada Purin Lewo harus diikat dengan perjanjian yang tegas antara pemda dengan PD Purin Lewoleba. Dia khawatir dugaan penyimpangan proyek jober temuan pansus DPRD Lembata, membias ke Purin Lewo yang kemudian menerima getahnya.
"Hati-hati, ini aset yang sangat besar dan vital untuk kebutuhan masyarakat. Fasilitas ini harus dikelola secara ekonomis memberikan keuntungan ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Jangan di kemudian hari kegagalan atau masalah di jober ditimpakan kepada Purin Lewo," kata Piter di Lewoleba, Selasa (6/1/2008).
Menurut Piter, jober dibangun dengan APBD Lembata dan merupakan aset pemerintah dan masyarakat. Di mana-mana di seluruh NTT, semua perusahaan daerah jarang memberikan kontribusi dan keuntungan. Suntikan modal diberikan setiap tahun namun tidak diimbangi dengan kontribusi keuntungan.
Ia menyarankan, penyerahan pengelolaan kepada Purin Lewo tidak bisa dilakukan setengah-setengah, karena dampaknya bisa dirasakan semua masyarakat. Campur tangan pemerintah dalam bisnis jangan sampai menggangu rumah tangga pengelolanya yang kehilangan kemandirian.
"Perusahaan daerah tidak pernah untung, justru menggerogoti keuangan pemda. Semua mata akan tertuju ke sana ," kata Piter.
Ketua DPRD Lembata, Drs. Piter Boliona Keraf mengaku trauma akan masa lalu dimana PD sempat bangkrut. Hal itu membuatnya khawatir jober diserahkan kepada Purin Lewo. Manajemen PD Purin Lewo yang belum sehat langsung mengelola aset yang besar dan vital.
"Secara pribadi, saya masih trauma dengan Purin Lewo. Apakah mereka bisa mengembalikan dana penyertaan modal. Dana yang lalu-lalu, juga tak jelas. Menurut saya diserahkan kepada pihak ketiga yang profesional. Pihak ketiga yang mencari uang sendiri membeli BBM, pemda menyewakan jobernya menampung BBM, " kata Piter Keraf.
Menurut dia, aset jober seharga Rp 18,7 miliar itu dalam jangka panjang harus dikalkulasi pengembalian modal. Selain itu suntikan modal Rp 5.850.000.000, menjadi penyertaan modal harus dikembalikan ke kas daerah. "Jangan sampai suatu waktu, manajemen minta suntikan dana lagi. Padahal yang kita harapkan dana Rp 5,8 miliar diputar terus-menerus untuk pembelian BBM dan ekspedisi BBM sampai ke Lewoleba," kata Piter Keraf.
Piter menambahkan, distribusi fee antara pemerintah daerah sebagai pemiliki jober dan BBM, pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan Purin Lewo, jangan sampai memberatkan pihak lain. Fee kepada Purin Lewo dikelola membiayai seluruh pengeluarannya dan yang lain disisihkan sebagai tabungannya. Dengan demikian bisa diperhitungkan sampai tahun yang keberapa terjadi break event point (BEP). (ius)
Pos Kupang 7 Januari 2009 halaman 17
Posted in: Salah Urus
