Kupang, POS KUPANG.Com -- Sebanyak 1,1 juta dari 4,4 juta penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau sekitar 23 persen, belum menikmati penerangan listrik karena keterbatasan anggaran baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.
"Persoalan sumber daya energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Namun masih sekitar 23 persen masyarakat di NTT belum menikmati fasilitas penerangan tersebut," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTT, Bria Yohanes dalam diskusi Forum Academia NTT di Kupang, Sabtu (27/62009)
Dia mengatakan, keterbatasan daya listrik yang disediakan oleh PT PLN tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di NTT tetapi juga daerah lain. "Krisis energi listrik saat ini tidak terhindarkan, karena kebutuhan konsumen yang menggunakan listrik tidak sebanding dengan persediaan daya,"katanya.
Untuk mengatasi kesulitan warga NTT yang belum memperoleh pelayanan penerangan listrik yang disiapkan PT PLN, maka pemerintah berusaha mencari jalan keluar atas sumber energi alternatif yang terbarukan.
"Tawaran dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTT ini, sangat tepat dengan wilayah NTT yang terdiri atas pulau-pulau sehingga sulit dijangkau fasilitas listrik negara. Yang paling tepat adalah pembangkit listrik alternatif," kata Bria.
Menurut dia, tahun anggaran 2009, NTT kebagian 100 unit fasilitas energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Teanga Surya (PLTS). Sementara dalam tahun anggaran 2009 ini pemerintah provinsi lewat persetujuan DPRD NTT, mengalokasikan dana Rp 1,5 miliar dari APBD I NTT.
"Kita harapkan DPRD melihat kebutuhan yang prioritas seperti energi listrik dalam membagi kue anggaran untuk satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di NTT," katanya.
Dia mengatakan, potensi sumber energi terbarukan di NTT cukup tersedia, baik tenaga angin, matahari atau surya dan air atau mikrohidro dan panas bumi, hanya terkendala sumber dana dan sumber daya manusia untuk memanfaatkannya.
"Pemenuhan energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan merupakan suatu keharusan saat ini mengingat keterbatasan sumber energi konvensional," katanya.
Mantan Wakil Bupati Belu ini menyarankan jalan keluar lain mengatasi kendala tersebut, yakni kerja sama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan energi listrik alternatif, seperti tenaga angin, matahari, air dan panas bumi.
"Lembaga perguruan tinggi lokal diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan energi listrik dengan melakukan penelitian dan kajian pengembangan energi baru terbarukan, sebagaimana yang telah dilakukan perguruan tinggi nasional lain," katanya
Dikatakan, perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan program-program dan melatih sumber daya manusia yang dapat mendukung pengembangan energi baru terbarukan di NTT, sebagai solusi menagatasi krisis listrik di NTT. (ANTARA)