dion bata
MENARIK perhatian kita apa yang sedang menjadi pergumulan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) hari-hari ini. Pergumulan itu mula-mula diungkap Ketua Fraksi Gabungan TTS Bersatu DPRD TTS, Drs. Habel Hitarihun 3 Januari 2008. Habel menegaskan, sisa dana alokasi khusus (DAK) dan dana perimbangan (DAP) Rp 17 miliar dari APBN tahun anggaran 2007 belum cair merupakan kelalaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS.
Dengan demikian segala kekurangan dana untuk pembayaran kepada rekanan yang bersumber dari DAK dan DAP tidak bisa dibebankan pada APBD TTS tahun 2008. Habel menyentil, "Bila kabupaten lain di NTT bisa mencairkan sisa dana DAK dan DAP 2007, kenapa Pemkab TTS tidak bisa?"
Eksekutif melalui Asisten II Setkab TTS, Drs. Salmun Tabun, M.Si, menanggapi Habel. Tabun mengatakan, Pemkab TTS telah berkoordinasi dengan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan terkait pencairan sisa DAK dan DAP tahun 2007. Menurut Tabun, sesuai petunjuk lisan Dirjen Keuangan, pencairan DAK dan DAP untuk setiap daerah disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek yang dikerjakan rekanan. Langkah yang ditempuh Pemkab TTS adalah meminta tujuh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat laporan tertulis dan lengkap terkait kemajuan pembangunan fisik yang dananya bersumber dari DAK dan DAP. Tabun juga menambahkan, jika Menteri Keuangan (Menkeu) menolak permohonan pencairan sisa dana DAK dan DAP, persoalan itu akan menjadi tanggung jawab Pemkab TTS karena pemerintah daerah terikat kontrak dengan rekanan.
Kelalaian pemerintah sebagaimana dikatakan Habel boleh jadi benar. Mudah-mudahan keterlambatan laporan itu masih bisa ditolerir Menkeu sehingga sisa dana masih bisa dicairkan meski tahun anggaran 2007 telah berlalu. Di sinilah ujian bagi Pemkab TTS untuk berlaku jujur ataukah menipu. Hendaknya tidak membuat laporan palsu demi memperoleh dana Rp 17 miliar itu. Pemkab TTS akan lebih terhormat karena berlaku jujur dan "kehilangan" Rp 17 miliar itu daripada berbohong sekarang tetapi akibatnya dirasakan di kemudian hari. Eksekutif dan legislatif di TTS bisa duduk bersama mencari langkah yang dapat dipertanggungjawabkan guna membayar rekanan. Kita percaya hal itu tidak sulit diwujudkan. Berat tetapi TTS akan dicatat sebagai daerah yang berani mengakui kelalaiannya sendiri namun tidak berbohong. Toh belum tentu daerah lain di NTT yang menyerap DAK dan DAP 100 persen sungguh jujur.
Ketika menggelar jumpa pers evaluasi akhir tahun di Jakarta, 29 Desember 2007, Menkeu Sri Mulyani Indrawati merasa curiga terhadap realisasi DAK sebesar 100 persen dalam APBNP 2007. "Saya curiga karena permintaan pencairan DAK awalnya tidak 100 persen tapi pada menit terakhir ternyata bisa terserap semua," kata Mulyani yang akan meminta BPKP mengaudit daerah-daerah dengan penyerapan DAK 100 persen. Menkeu patut curiga karena permintaan pencairan begitu besar dalam kurun waktu dua minggu menjelang tutup tahun 2007.
Mengherankan juga jika Menkeu RI heran dan baru merasa curiga sekarang. Sudah menjadi rahasia umum jika menjelang akhir tahun hampir semua instansi ramai-ramai menggunakan sisa anggaran yang sudah disediakan. Ini penting karena realisasi penggunaan anggaran akan menjadi ukuran pencairan anggaran tahun berikutnya. Dana yang ada harus dihabiskan apapun bentuk kegiatannya. Maka tidak heran bila arus kas sejumlah instansi pemerintah begitu deras mengalir pada akhir tahun untuk hal-hal yang tidak mendesak.
Begitulah kultur birokrasi yang masih kuat melekat di negeri ini. Dari pusat hingga daerah. Birokrasi yang boros dan terbisa menipu dengan memanfaatkan kelemahan regulasi. Orang pun tidak merasa gelisah apalagi bersalah mampu menghabiskan sisa DAK dan DAP miliaran rupiah dalam waktu dua pekan. Mengabiskan uang kita jagoan. Semangat berhemat sepertinya masih jauh dari kamus pemerintah. Kita hargai sungguh jika Pemkab TTS tidak latah tetapi punya sikap sendiri. * Salam Pos Kupang, 8 Januari 2008.
Dengan demikian segala kekurangan dana untuk pembayaran kepada rekanan yang bersumber dari DAK dan DAP tidak bisa dibebankan pada APBD TTS tahun 2008. Habel menyentil, "Bila kabupaten lain di NTT bisa mencairkan sisa dana DAK dan DAP 2007, kenapa Pemkab TTS tidak bisa?"
Eksekutif melalui Asisten II Setkab TTS, Drs. Salmun Tabun, M.Si, menanggapi Habel. Tabun mengatakan, Pemkab TTS telah berkoordinasi dengan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan terkait pencairan sisa DAK dan DAP tahun 2007. Menurut Tabun, sesuai petunjuk lisan Dirjen Keuangan, pencairan DAK dan DAP untuk setiap daerah disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek yang dikerjakan rekanan. Langkah yang ditempuh Pemkab TTS adalah meminta tujuh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat laporan tertulis dan lengkap terkait kemajuan pembangunan fisik yang dananya bersumber dari DAK dan DAP. Tabun juga menambahkan, jika Menteri Keuangan (Menkeu) menolak permohonan pencairan sisa dana DAK dan DAP, persoalan itu akan menjadi tanggung jawab Pemkab TTS karena pemerintah daerah terikat kontrak dengan rekanan.
Kelalaian pemerintah sebagaimana dikatakan Habel boleh jadi benar. Mudah-mudahan keterlambatan laporan itu masih bisa ditolerir Menkeu sehingga sisa dana masih bisa dicairkan meski tahun anggaran 2007 telah berlalu. Di sinilah ujian bagi Pemkab TTS untuk berlaku jujur ataukah menipu. Hendaknya tidak membuat laporan palsu demi memperoleh dana Rp 17 miliar itu. Pemkab TTS akan lebih terhormat karena berlaku jujur dan "kehilangan" Rp 17 miliar itu daripada berbohong sekarang tetapi akibatnya dirasakan di kemudian hari. Eksekutif dan legislatif di TTS bisa duduk bersama mencari langkah yang dapat dipertanggungjawabkan guna membayar rekanan. Kita percaya hal itu tidak sulit diwujudkan. Berat tetapi TTS akan dicatat sebagai daerah yang berani mengakui kelalaiannya sendiri namun tidak berbohong. Toh belum tentu daerah lain di NTT yang menyerap DAK dan DAP 100 persen sungguh jujur.
Ketika menggelar jumpa pers evaluasi akhir tahun di Jakarta, 29 Desember 2007, Menkeu Sri Mulyani Indrawati merasa curiga terhadap realisasi DAK sebesar 100 persen dalam APBNP 2007. "Saya curiga karena permintaan pencairan DAK awalnya tidak 100 persen tapi pada menit terakhir ternyata bisa terserap semua," kata Mulyani yang akan meminta BPKP mengaudit daerah-daerah dengan penyerapan DAK 100 persen. Menkeu patut curiga karena permintaan pencairan begitu besar dalam kurun waktu dua minggu menjelang tutup tahun 2007.
Mengherankan juga jika Menkeu RI heran dan baru merasa curiga sekarang. Sudah menjadi rahasia umum jika menjelang akhir tahun hampir semua instansi ramai-ramai menggunakan sisa anggaran yang sudah disediakan. Ini penting karena realisasi penggunaan anggaran akan menjadi ukuran pencairan anggaran tahun berikutnya. Dana yang ada harus dihabiskan apapun bentuk kegiatannya. Maka tidak heran bila arus kas sejumlah instansi pemerintah begitu deras mengalir pada akhir tahun untuk hal-hal yang tidak mendesak.
Begitulah kultur birokrasi yang masih kuat melekat di negeri ini. Dari pusat hingga daerah. Birokrasi yang boros dan terbisa menipu dengan memanfaatkan kelemahan regulasi. Orang pun tidak merasa gelisah apalagi bersalah mampu menghabiskan sisa DAK dan DAP miliaran rupiah dalam waktu dua pekan. Mengabiskan uang kita jagoan. Semangat berhemat sepertinya masih jauh dari kamus pemerintah. Kita hargai sungguh jika Pemkab TTS tidak latah tetapi punya sikap sendiri. * Salam Pos Kupang, 8 Januari 2008.
Posted in: Salam
