dion bata
KUPANG, PK -- Bupati Rote Ndao, Christian Nehemia Dillak, S.H, mengatakan, sebelas dari 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao tidak mengerti aturan sehingga menuntut dirinya untuk mundur.
"Mereka yang desak saya mundur itu orang yang tidak mengerti aturan. Ada 11 orang dari 25 anggota Dewan. Mereka yang persoalkan itu karena kalah dalam pilkada. Memberhentikan bupati itu ada aturannya, bukan berdasarkan kemauan segelintir anggota Dewan," kata Dillak saat ditemui usai mengikuti acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tingkat Propinsi NTT di Aula El Tari Kupang, Selasa (25/11/2008).
Dillak ditanya terkait keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao yang melarang dirinya dan Bernard Pelle, S.Ip untuk melakukan kegiatan mengatasnamai Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao. Dewan juga mencabut hak dan kewajiban yang melekat atas nama bupati-wakil bupati serta menyatakan tidak berlaku lagi.
Keputusan DPRD Rote Ndao Nomor 05/DPRD/RN/2008 yang ditetapkan, Sabtu (15/11/2008), dalam sebuah sidang atas desakan sekelompok orang yang tergabung dalam forum Gerakan Pemulihan Nusa Tua Meni. Surat keputusan tanpa kop DPRD Rote Ndao dan ditandatangani Junus Fanggidae sebagai Wakil Ketua DPRD Rote Ndao itu disertai cap DPRD.
Sidang yang menghasilkan keputusan itu dipimpin Junus Fanggidae beserta belasan anggota Dewan. Sidang berlangsung alot. Fraksi PDIP melalui anggotanya, Asiel Soruh, dan Fraksi Gabungan Ita Esa melalui Yusak Langga ngotot minta Bupati-Wabup Rote meletakkan jabatan. Mereka juga mendesak pilkada ditunda dan meminta aparat penegak hukum memeriksa bupati.
Dillak menegaskas, apa yang dilakukan segelintir anggota Dewan lebih bermuatan politik. Hal itu erat kaitannya dengan Pilkada Rote Ndao. Dia mengaku merasa terganggu dengan manuver yang dilakukan lawan-lawan politiknya, namun membiarkannya untuk masyarakat menilai. "Biarkan saja supaya kelihatan bodohnya. Yang bodoh itu mereka yang kalah dalam pilkada," kata Dillak.
Dillak menjelaskan, aksi penolakan terhadap dirinya dalam bentuk demo muncul bersamaan dengan adanya wacana penggabungan kembali Rote Ndao ke Kabupaten Kupang.
"Meski sudah ada surat gubernur yang menjelaskan tentang hal tersebut tapi mereka tetap pake alasan itu. Jadi saya biarkan saja. Toh, kegiatan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan. Forum-forum yang melakukan aksi itu juga forum liar semua," ujar Dillak.
Dillak mengatakan, masyarakat Rote Ndao saat ini telah siap menyongsong putaran kedua Pilkada Rote Ndao yang menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2008.
Dia juga mengatakan, pada tanggal 18 Desember 2008 masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao akan berakhir. "Apakah akan ada penjabat bupati, tergantung pemerintah propinsi," katanya.
Asisten Tata Praja Setda NTT, Yoseph A Mamulak, S.Ip, yang dikonfirmasi soal sikap Pemprop NTT terhadap persoalan di Rote Ndao, belum bersedia berkomentar. "Saat ini pemprop sedang membuat surat. Setelah selesai, nanti akan diberi penjelasan tentang sikap pemprop. Jadi harap bersabar sedikit," kata Mamulak saat dihubungi Selasa (25/11/2008) malam.
Sebelumnya, pada Selasa (4/11/2008), puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Peduli Tesa Tuameni mendatangi DPRD Rote Ndao. Mereka mendesak Christian Nehemia Dillak, SH-Bernad E. Pelle,S.Ip mundur dari jabatan bupati dan wakil bupati karena tidak mampu membawa Rote Ndao menjadi lebih maju sehingga kembali bergabung dengan Kabupaten Kupang. Gerakan Peduli Tesa Tuanmeni juga menilai DPRD tidak mampu mengawasi pemeritahan yang ada.
Pada Rabu (12/11/2008), dalam sidang paripurna DPRD, Wakil Bupati Rote Ndao, Bernad E. Pelle, S.Ip membuka kebobrokan yang selama ini terjadi di Rote Ndao. Ia mengklaim dirinya bersih, sedangkan Bupati Rote Ndao, Christian Nehemia Dillak dan kroninya melakukan korupsi sehingga kondisi pemerintahan saat ini terpuruk.(aca)
Pos Kupang edisi Selasa, 26 November 2008 halaman 1
Posted in: Pilkadal 2008
