dion bata
WAIBAKUL, PK--Dengan menjadi daerah otonom, rakyat Kabupaten Sumba Tengah menunggu perubahan pelayanan dari aparat pemerintah. Janji-janji selama kampanye untuk membawa perubahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dibuktikan.
Harapan itu disampaikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, ketika mengambil sumpah dan melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumba Tengah, Drs. Umbu Sappi Pateduk dan Umbu Dondu, BBA, Senin (3/11/2008) siang, di ruang sidang DPRD Kabupaten Sumba Tengah.
Gubernur Lebu Raya mengatakan, mekanisme pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan satu-satunya sumber kekuatan bagi pemimpin daerah. Dalam momentum demokrasi politik lokal, kata Gubernur Lebu Raya, terdapat suatu nilai dasar yang ingin diwujudkan, yaitu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat yang pada hakekatnya merupakan suatu amanah.
Manajemen janji dan percaya pada saat kampanye program, kata Lebu Raya, sudah seyogianya menjadi kewajiban pemimpin pemerintah untuk memenuhinya dalam keseimbangan, tanggung jawab, dedikasi dan pengabdian dengan menempatkan rakyat sebagai pemetik manfaat utama dari totalitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan maupun dalam pembangunan.
"Sebagai pemimpin pemerintah yang baik dan amanah bagi rakyat, bupati dan wakil bupati senantiasa dituntut untuk secara bersama-sama berada di depan, di tengah dan di belakang dari rakyat," tegas gubernur.
Dalam semangat pemerintahan modern, kata gubernur, pemimpin dituntut untuk berperan sebagai abdi, pelayan, pengayom dan pengarah bagi rakyat dan secara teoritis, responsif dan akomodatif, berupaya untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan rakyat, sebelum rakyat meminta.
"Dalam kedudukan dan peran yang demikian, legitimasi dan kepercayaan rakyat selalu terjamin," kata gubernur.
Dia mengatakan, Kabupaten Sumba Tengah merupakan daerah otonomi baru. Karena itu tentunya patut diakui masih terdapat berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, rendahnya pendapatan asli daerah, terbatasnya sumber daya aparatur baik menyangkut kualitas maupun kuantitas serta masih diperhadapkan dengan berbagai masalah pemerintahan antara lain kemiskinan, lapangan kerja dan kesempatan kerja, kesenjangan sosial, mutu pendidikan, derajat kesehatan, produktivitas ekonomi, penegakan hukum dan hak asasi manusia, degradasi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta berbagai masalah sosial lainnya.
"Ini tentunya sejumlah masalah pemerintahan yang patut diatasi dan diselesaikan secara rasional dan komprehensif oleh bupati dan wakil bupati terpilih, yang dilantik hari ini," ujarnya.
Gubernur juga mengharapkan agar bupati dan wakil bupati terpilih benar-benar menaruh perhatian serius dan mencurahkan segala sumber daya yang ada dan yang dimiliki guna meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan, pemberdayaan maupun pembangunan.
Potensi yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, perikanan dan lain sebagainya, apabila dikelola secara optimal dan profesional pasti memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (cha)
Harapan itu disampaikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, ketika mengambil sumpah dan melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumba Tengah, Drs. Umbu Sappi Pateduk dan Umbu Dondu, BBA, Senin (3/11/2008) siang, di ruang sidang DPRD Kabupaten Sumba Tengah.
Gubernur Lebu Raya mengatakan, mekanisme pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan satu-satunya sumber kekuatan bagi pemimpin daerah. Dalam momentum demokrasi politik lokal, kata Gubernur Lebu Raya, terdapat suatu nilai dasar yang ingin diwujudkan, yaitu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat yang pada hakekatnya merupakan suatu amanah.
Manajemen janji dan percaya pada saat kampanye program, kata Lebu Raya, sudah seyogianya menjadi kewajiban pemimpin pemerintah untuk memenuhinya dalam keseimbangan, tanggung jawab, dedikasi dan pengabdian dengan menempatkan rakyat sebagai pemetik manfaat utama dari totalitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan maupun dalam pembangunan.
"Sebagai pemimpin pemerintah yang baik dan amanah bagi rakyat, bupati dan wakil bupati senantiasa dituntut untuk secara bersama-sama berada di depan, di tengah dan di belakang dari rakyat," tegas gubernur.
Dalam semangat pemerintahan modern, kata gubernur, pemimpin dituntut untuk berperan sebagai abdi, pelayan, pengayom dan pengarah bagi rakyat dan secara teoritis, responsif dan akomodatif, berupaya untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan rakyat, sebelum rakyat meminta.
"Dalam kedudukan dan peran yang demikian, legitimasi dan kepercayaan rakyat selalu terjamin," kata gubernur.
Dia mengatakan, Kabupaten Sumba Tengah merupakan daerah otonomi baru. Karena itu tentunya patut diakui masih terdapat berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, rendahnya pendapatan asli daerah, terbatasnya sumber daya aparatur baik menyangkut kualitas maupun kuantitas serta masih diperhadapkan dengan berbagai masalah pemerintahan antara lain kemiskinan, lapangan kerja dan kesempatan kerja, kesenjangan sosial, mutu pendidikan, derajat kesehatan, produktivitas ekonomi, penegakan hukum dan hak asasi manusia, degradasi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta berbagai masalah sosial lainnya.
"Ini tentunya sejumlah masalah pemerintahan yang patut diatasi dan diselesaikan secara rasional dan komprehensif oleh bupati dan wakil bupati terpilih, yang dilantik hari ini," ujarnya.
Gubernur juga mengharapkan agar bupati dan wakil bupati terpilih benar-benar menaruh perhatian serius dan mencurahkan segala sumber daya yang ada dan yang dimiliki guna meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan, pemberdayaan maupun pembangunan.
Potensi yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, perikanan dan lain sebagainya, apabila dikelola secara optimal dan profesional pasti memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (cha)
Posted in: Pilkadal 2008
