dion bata
LEWOLEBA, PK--Belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lembata masih menunggak kredit sepeda motor di Perusahaan Daerah (PD) Purin Lewo, senilai Rp 300 juta. Manajemen PD Purin Lewo sudah menyampaikan tagihan ini kepada Komisi B DPRD Lembata dalam pertemuan tahun lalu. Namun, sampai sekarang ini belum ada anggota DPRD Lembata yang menyelesaikan cicilannya.
Direktur Utama (Dirut) PD Purin Lewo, Enzo Korohama, mengatakan itu saat ditemui di Lewoleba, pekan lalu. Dia menjelaskan, manajemen sudah menyurati dan bertemu Komisi B DPRD pada rapat bulan November 2008, dan dijanjikan diselesaikan.
Korohama mengatakan, manajemen khawatir apakah tunggakan tersebut bisa diselesaikan, sebelum berakhirnya masa jabatan para wakil rakyat ini sekitar delapan sampai sembilan bulan lagi. "Jumlah tunggakan masih banyak sekitar Rp 300 juta, sedangkan yang bayar lancar dan sisa tunggakan sekitar Rp 1-3 juta hanya lima orang," ujarnya.
Dia meminta para wakil rakyat tergerak hati melunasi kreditnya, sehingga dana itu bisa digunakan untuk kepentingan usaha yang lain. Namun, manajemen tidak akan menarik sepeda motor yang telah digunakan itu apabila sampai akhir masa jabatan, anggota dewan belum mampu melunasinya.
Keterangan lain dihimpun Pos Kupang menyebutkan, dari 20 anggota dewan, Aloysius Urbanus Uri Murin yang tidak mengambil kredit sepeda motor disediakan perusahaan. Namun wakil rakyat yang rutin mencicil kredit sepeda motor hanya tiga pimpinan dewan dan dua anggota,Paul Udak dan Maria Lusia Djebe, selebihnya membayar tidak rutin bahkan menunggak sampai belasan bulan.
Informasi lain lagi menyatakan, para wakil rakyat ini juga mengalami kesulitan menyelesaikan cicilannya. Apakah mereka mendahulukan cicilan sepeda motor atau cicilan tunjangan komunikasi dan informasi (TKI) senilai Rp 920 juta lebih yang diterima 20 wakil rakyat. Pembayaran tunjangan tersebut menyalahi ketentuan perundangan yang berlaku dan harus dikembalikan ke kas negara sebelum berakhirnya masa jabatan. Bilamana tidak diselesaikan sebelum akhir masa jabatan, mereka bisa berurusan dengan penyidik.
Wakil Ketua DPRD Lembata, Felicianus Corpus menghentikan sementara cicilan kredit motor , karena surat-surat kendaraan yang dimintanya kepada Purin Lewo belum diberikan. "Kalau surat-suratnya sudah lengkap, saya bayar lunas. Saya masih tunggu surat-surat kendaraan itu," kata Corpus. (ius)
Maling Teriak Maling
Direktur Florata Coruption Watch, Piter Bala Wukak, S.H mengecam anggotaDPRD lembata yang menunggkan pembelian sepeda motor di PD Purin Lewo. Ia menilai perilaku dewan seperti maling teriak maling ketika dewan membentuk pansus dua tahun silam menyelidiki kasus Purin Lewo. Di dalam temuannya menyebutkan piutang dagang perusahaan antara lain bersumber dari kredit sepeda motor anggota DPRD.
"Saya kira hampir lunas karena masa jabatan mereka beberapa bulan lagi akan berakhir. Ternyata masih banyak sekali tunggakan yang belum dibayar. Kapan diselesaikan? Kenyataanya perilaku mereka sendiri menghancurkan perusahaan. Kredit motor tidak bayar cicilan bulanan, perusahaan yang bonafit juga akan gulung tikar," kata Wukak, yang menghubungi Pos Kupang di Lembata, pekan lalu.
Ia mengatakan, PD Purin Lewo digagas pendiriannya dan didanai sebagai penyertaan modal pemerintah dengan persetujuan DPRD, diharapkan menjadi soluasi ekonomi usaha masyarakat kecil. Perilaku DPRD tidak membayar kredit sepeda motor menghancurkan perusahaan ini.
Kenyataan ini memperlihatkan bahwa badan usaha milik daerah (BUMD) rentan campur tangan kekuasaan. Dalam kasus penyimpangan keuangan perusahaan yang sudah ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Lewoleba akan terungkap keterlibatan aparat pemerintah dalam pengambilan uang dan barang di perusahaan itu.
"Saya harap mereka yang sudah ditetapkan menjadi tersangka bisa "menyanyi" pada saat persidangan. Akan terungkap intervensi pejabat perintah yang menyuruh mengeluarkan barang dan uang di perusahaan ini sampai akhirnya bangkrut," kata Wukak. (ius)
Pos Kupang 13 Januari 2009 halaman 17
Posted in: Salah Urus
