dion bata
SELAMAT datang Forum Kebijakan Nusa Tenggara Timur (NTT). Apresiasi patut kita berikan kepada Oxfam bersama sejumlah komponen masyarakat yang telah menghadirkan wadah tersebut.
Forum Kebijakan NTT telah diresmikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya yang diwakili oleh Asisten II Setda NTT, Partini Hardjokusumo, S.H, M.Si di Hotel Kristal-Kupang, Senin 20 April 2009. Seperti disiarkan media massa, peluncuran forum itu dipadukan dengan Seminar Sehari Ekonomi Jagung bertema, "Menemukan Strategi Pemberdayaan Rumah Tangga dan Perempuan di NTT".
Sungguh menarik perhatian kita menyimak makna dan tujuan forum tersebut. Wadah ini dihadirkan sebagai ruang partisipasi publik untuk mendorong tumbuhnya kebijakan yang berpihak pada rumah tangga miskin dan perempuan.
Ada tiga alasan mengapa Oxfam dan sejumlah komponen masyarakat NTT memandang perlu membentuk Forum Kebijakan NTT. Pertama, banyak kebijakan yang hanya merupakan sintesis dari pertimbangan teknokratis dan politis.
Kedua, advokasi kebijakan menjadi lemah karena sumber informasi dikontrol oleh pembuat kebijakan. Ketiga, rekomendasi yang berbeda hanya karena perspektif yang digunakan berbeda.
Adapun bentuk perubahan yang diharapkan adalah lahirnya kebijakan yang merupakan sintesis dari pertimbangan teknokratis, sosial, budaya, konteks lokal, memihak pada kelompok rentan dan mendorong kesetaraan gender. Forum juga akan mengembangkan basis data mikro serta simulasi pilihan kebijakan yang sesuai dengan kondisi Nusa Tenggara Timur. Forum bertekad menghasilkan tiga kertas kebijakan berdasarkan atas hasil riset per tahun.
Lalu apa tujuan forum yang keanggotaannya bersifat terbuka, sukarela dan non- partisan itu? Menurut para penggagas, ada tiga poin penting, yakni mendorong munculnya kebijakan yang memihak pada kaum miskin dan perempuan. Memberikan kontribusi dalam pembangunan NTT dengan merekomendasikan pilihan-pilihan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan kaum miskin dan perempuan. Dan, melakukan pilot kebijakan pada tingkat rumah tangga sebagai dasar membangun rekomendasi dan pilihan kebijakan yang solid dan mendasar.
Jika Forum Kebijakan NTT tersebut sungguh efektif bekerja kita tentunya boleh berharap akan lahirnya kebijakan publik yang memihak kelompok masyarakat rentan. Kita boleh merindukan kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan rakyat secara konkret, sesuatu yang masih langka terjadi di Nusa Tenggara Timur selama ini. Melalui riset Forum Kebijakan NTT dapat memberikan kontribusi nyata demi merevisi atau mengubah kebijakan pembangunan yang tidak pro-rakyat.
Kertas kebijakan yang dihasilkan melalui riset sedapat mungkin dikawal sampai level eksekusi, sesuatu yang kerap menjadi kendala selama ini. Pemerintah biasanya membangun semacam tembok guna menghadang partisipasi warga atau organisasi masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan publik.
Mudah-mudahan Forum Kebijakan NTT dijadikan sebagai mitra pemerintah lokal dalam merumuskan kebijakan yang memihak rumah tangga miskin. Kesediaan Gubernur NTT meluncurkan forum tersebut tanggal 20 April 2009 dimengerti sebagai respons positif pemerintah daerah menyambut kehadiran wadah ini. Artinya, Forum Kebijakan NTT tidak boleh main-main karena kehadiranmu telah disambut dengan hangat.
Sikap kita adalah mendorong para anggota forum serius bekerja agar makna kehadiran serta tujuan forum terealisir. Baik kiranya untuk belajar dari pengalaman banyak forum yang pernah ada di wilayah Flobamora, yang nasibnya sekadar panas semusim lalu hilang begitu saja. Kiprah Forum Kebijakan NTT diuji mulai hari-hari ini. Kita percaya Forum Kebijakan NTT telah memiliki agenda kerja yang segera dieksekusi. Selamat bekerja demi NTT yang lebih baik. **
Pos Kupang edisi Kamis, 23 April 2009 halaman 12
Posted in: Salam
