dion bata
BA'A, PK---Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya mengatakan, hasil evaluasi daerah otonom, Rote Ndao termasuk salah satu kabupaten yang dipertimbangkan kembali ke kabupaten induk. Karena itu, pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao harus bekerja keras agar Rote Ndao yang sudah otonom tidak kembali ke kabupaten induk.
"Informasi yang kami terima, Rote Ndao masih dipertimbangkan. Karena itu, jangan kita biarkan. Kita semua pasti tidak mau Rote Ndao ini kembali ke kabupaten induk. Karena itu, kita semua harus bekerja keras agar daerah ini jauh lebih maju," kata Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, yang juga merangkap Penjabat Bupati Rote Ndao, saat bertatap muka dengan pemerintah dan masyarakat Rote Ndao, di aula Kantor Bappeda di komplek perkantoran baru "Bumi Sasando Permai", Rabu (20/8/2008).
Kedatangan Frans Lebu Raya didampingi Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon Foenay, M.Si, Sekda NTT, Dr. Ir. Jamin Habid dan muspida. Setelah tatap muka dengan pemerintah dan masyarakat setempat, rombongan sempat mengunjungi Kantor Bupati Rote Ndao yang sedang dalam proses akhir pembangunan.
Gubernur NTT mengingatkan Pemkab Rote Ndao menjalankan pemerintahan mengikuti aturan perundang-undangan yang ada agar penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan berjalan lancar dan baik.
"Penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan undang-undang agar kita tidak bekerja di luar jalur. Jangan karena kita sedang menjalankan proses pilkada lalu perhatian kita hanya pilkada. Proses pilkada tetap berjalan, di lain pihak proses pemerintahan, kemasyarakat dan pembangunan harus teta berjalan," imbau Frans Lebu Raya.
Ia mengingatkan, proyek fisik yang saat ini baru berjalan 36 persen sesuai laporan Pelaksana Tugas Harian (Plth) Bupati Rote Ndao, Drs. Elisa Suki, terus ditingkatkan agar waktu sisa dapat digunakan seoptimal mungkin.
"Jangan menunda pekerjaan dengan alasan terlambat asistensi atau tender terlambat. Yang kita lakukan sekarang adalah percepat proses untuk kepentingan rakyat. Karena kalau kita gagal atau lambat mengerjakan proyek maka yang rugi adalah rakyat. Waktu yang sisa ini didorong agar semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan pekerjaan berkualitas," harap Gubernur NTT.
Frans Lebu Raya merminta Pemkab Rote Ndao untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi gizi buruk, gizi kurang dan busung lapar di wilayah ini seperti yang sempat menguak awal tahun ini. "Ada yang bilang gizi buruk biasa-biasa saja. Dari dulu juga begitu dan bukan hanya di Rote Ndao tapi di kabupaten lain juga ada. Pikiran ini jangan ada pada kita. Jangan kita biarkan kondisi ini terjadi di daerah kita. Mari kita kerja keras pantau ibu-ibu hamil di desa, kecamatan. Para camat harus memperhatikan itu. Jangan sampai ada camat yang tidak tahu ada balita gizi buruk di daerahnya. Karena kita terusberusaha menciptakan generasi yang berkualitas," tegasnya.
Terhadap kondisi yang ada, Gubernur NTT minta agar masyarakat di Kabupaten Rote Ndao terbuka menerima orang luar masuk daerah ini agar mempercepat proses pembangunan. "Masyarakat Rote jangan tetutup. Kita harus bisa membuka diri menerima orang lain yang masuk ke daerah kita agar kabupaten yang sudah berjalan ini tidak kembali ke kabupaten induk," harapnya. (iva)
Pos Kupang edisi Senin 25 Agustus 2008, halaman 15
"Informasi yang kami terima, Rote Ndao masih dipertimbangkan. Karena itu, jangan kita biarkan. Kita semua pasti tidak mau Rote Ndao ini kembali ke kabupaten induk. Karena itu, kita semua harus bekerja keras agar daerah ini jauh lebih maju," kata Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, yang juga merangkap Penjabat Bupati Rote Ndao, saat bertatap muka dengan pemerintah dan masyarakat Rote Ndao, di aula Kantor Bappeda di komplek perkantoran baru "Bumi Sasando Permai", Rabu (20/8/2008).
Kedatangan Frans Lebu Raya didampingi Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon Foenay, M.Si, Sekda NTT, Dr. Ir. Jamin Habid dan muspida. Setelah tatap muka dengan pemerintah dan masyarakat setempat, rombongan sempat mengunjungi Kantor Bupati Rote Ndao yang sedang dalam proses akhir pembangunan.
Gubernur NTT mengingatkan Pemkab Rote Ndao menjalankan pemerintahan mengikuti aturan perundang-undangan yang ada agar penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan berjalan lancar dan baik.
"Penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan undang-undang agar kita tidak bekerja di luar jalur. Jangan karena kita sedang menjalankan proses pilkada lalu perhatian kita hanya pilkada. Proses pilkada tetap berjalan, di lain pihak proses pemerintahan, kemasyarakat dan pembangunan harus teta berjalan," imbau Frans Lebu Raya.
Ia mengingatkan, proyek fisik yang saat ini baru berjalan 36 persen sesuai laporan Pelaksana Tugas Harian (Plth) Bupati Rote Ndao, Drs. Elisa Suki, terus ditingkatkan agar waktu sisa dapat digunakan seoptimal mungkin.
"Jangan menunda pekerjaan dengan alasan terlambat asistensi atau tender terlambat. Yang kita lakukan sekarang adalah percepat proses untuk kepentingan rakyat. Karena kalau kita gagal atau lambat mengerjakan proyek maka yang rugi adalah rakyat. Waktu yang sisa ini didorong agar semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan pekerjaan berkualitas," harap Gubernur NTT.
Frans Lebu Raya merminta Pemkab Rote Ndao untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi gizi buruk, gizi kurang dan busung lapar di wilayah ini seperti yang sempat menguak awal tahun ini. "Ada yang bilang gizi buruk biasa-biasa saja. Dari dulu juga begitu dan bukan hanya di Rote Ndao tapi di kabupaten lain juga ada. Pikiran ini jangan ada pada kita. Jangan kita biarkan kondisi ini terjadi di daerah kita. Mari kita kerja keras pantau ibu-ibu hamil di desa, kecamatan. Para camat harus memperhatikan itu. Jangan sampai ada camat yang tidak tahu ada balita gizi buruk di daerahnya. Karena kita terusberusaha menciptakan generasi yang berkualitas," tegasnya.
Terhadap kondisi yang ada, Gubernur NTT minta agar masyarakat di Kabupaten Rote Ndao terbuka menerima orang luar masuk daerah ini agar mempercepat proses pembangunan. "Masyarakat Rote jangan tetutup. Kita harus bisa membuka diri menerima orang lain yang masuk ke daerah kita agar kabupaten yang sudah berjalan ini tidak kembali ke kabupaten induk," harapnya. (iva)
Pos Kupang edisi Senin 25 Agustus 2008, halaman 15
Posted in: Nuaola
