dion bata
DARI sisi penyelenggaraan, pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) NTT periode 2008-2013 belum sepenuhnya siap. Hari H pencoblosan tinggal sembilan hari lagi, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Sebagai misal, empat kabupaten sampai saat ini belum memiliki panitia pengawas (Panwas) Pilgub NTT. Empat kabupaten itu, yakni Rote Ndao, Belu, Ende dan Kabupaten Flores Timur. Demikian keterangan resmi dari Ketua Panwas Pilgub NTT, Drs. Djidon de Haan dua hari lalu. Djidon mengatakan, meskipun tanpa Panwas, penyelenggaraan tahapan Pilgub tetap dianggap sah. Karena yang melakukan pengawasan bukan oleh Panwas saja tetapi melibatkan masyarakat dan pemantau.
Konteksnya bukan semata sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil Pilgub NTT. Panwas mutlak ada sebagaimana digariskan dalam UU dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Pilgub. Secara institusional, Panwas hendaknya ada di semua daerah agar fungsi pengawasan berjalan simultan di seluruh wilayah Flobamora. Kita berharap dalam waktu yang tersisa, Panwas di empat kabupaten tersebut segera dilantik dan mulai melaksanakan tugas mereka. Sesungguhnya sudah sangat terlambat kehadirannya karena Panwas semestinya mengawal seluruh tahapan Pilgub sejak titik nol, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Keterlambatan membentuk Panwas Pilgub NTT di berbagai daerah merupakan pelajaran berharga. Cermin bahwa kita tidak cukup siap menghadapi pesta demokrasi untuk memilih pemimpin formal propinsi ini. Kita kalah dibandingkan saudara-saudara kita di propinsi lain yang rapi dan disiplin dalam hal penyelenggaraan Pilgub.
Dengan kondisi lembaga Panwas demikian, kita menggugah masyarakat untuk sungguh- sungguh menjadi saksi, ikut mengawasi seluruh proses Pilgub terutama pada hari H pencoblosan tanggal 14 Juni 2008 dan penghitungan suara. Kita juga mendorong ketiga pasangan calon untuk menyiapkan saksi di setiap TPS. Tentu saja tim pemantau independen dituntut bekerja lebih keras agar pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT 2008-2013 jauh dari intimidasi, teror, kecurangan dan manipulasi.
Masalah lain yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah logistik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT menjamin logistik berupa kartu pemilih, surat suara dan formulir C akan tiba atau diterima KPU Kabupaten/Kota se-NTT pada hari ini tanggal 5 Juni 2008.
Mudah-mudahan jaminan KPU tersebut benar adanya karena di Kota Kupang saja, kartu pemilih belum sampai ke tangan masyarakat yang berhak memilih.
Jika di Ibu kota propinsi pun masih memendam soal, kita dapat membayangkan distribusi logistik Pilgub di sejumlah kabupaten dengan kendala transportasi yang berat, khususnya wilayah kepulauan dan pedesaan yang terisolir. Misalnya Kabupaten Alor, Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba dan lainnya. Dengan waktu efektif tidak lebih dari semingu, patut disampaikan kemungkinan logistik terlambat tiba di tangan pemilih dan penyelenggara di level terdepan, TPS.
Kita harapkan KPU Propinsi NTT bersama mitra pelaksana pengadaan logistik untuk bekerja sungguh-sungguh. KPU harus memastikan dan menunjuk bukti bahwa logistik Pilgub siap di seluruh wilayah minimal dua hari sebelum 14 Juni 2008.
Dan, satu perkara yang tidak kalah penting menyangkut akurasi data pemilih. Perubahan data pemilih beberapa kali bukan mustahil akan menjadi sumber konflik pada saat pencoblosan serta penghitungan suara. Mudah-mudahan KPU Propinsi NTT sudah mengantisipasi kemungkinan itu dan menyiapkan solusi sesuai rambu- rambu ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan ketiga pasangan calon dan masyarakat pemilih. **
Sebagai misal, empat kabupaten sampai saat ini belum memiliki panitia pengawas (Panwas) Pilgub NTT. Empat kabupaten itu, yakni Rote Ndao, Belu, Ende dan Kabupaten Flores Timur. Demikian keterangan resmi dari Ketua Panwas Pilgub NTT, Drs. Djidon de Haan dua hari lalu. Djidon mengatakan, meskipun tanpa Panwas, penyelenggaraan tahapan Pilgub tetap dianggap sah. Karena yang melakukan pengawasan bukan oleh Panwas saja tetapi melibatkan masyarakat dan pemantau.
Konteksnya bukan semata sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil Pilgub NTT. Panwas mutlak ada sebagaimana digariskan dalam UU dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Pilgub. Secara institusional, Panwas hendaknya ada di semua daerah agar fungsi pengawasan berjalan simultan di seluruh wilayah Flobamora. Kita berharap dalam waktu yang tersisa, Panwas di empat kabupaten tersebut segera dilantik dan mulai melaksanakan tugas mereka. Sesungguhnya sudah sangat terlambat kehadirannya karena Panwas semestinya mengawal seluruh tahapan Pilgub sejak titik nol, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Keterlambatan membentuk Panwas Pilgub NTT di berbagai daerah merupakan pelajaran berharga. Cermin bahwa kita tidak cukup siap menghadapi pesta demokrasi untuk memilih pemimpin formal propinsi ini. Kita kalah dibandingkan saudara-saudara kita di propinsi lain yang rapi dan disiplin dalam hal penyelenggaraan Pilgub.
Dengan kondisi lembaga Panwas demikian, kita menggugah masyarakat untuk sungguh- sungguh menjadi saksi, ikut mengawasi seluruh proses Pilgub terutama pada hari H pencoblosan tanggal 14 Juni 2008 dan penghitungan suara. Kita juga mendorong ketiga pasangan calon untuk menyiapkan saksi di setiap TPS. Tentu saja tim pemantau independen dituntut bekerja lebih keras agar pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT 2008-2013 jauh dari intimidasi, teror, kecurangan dan manipulasi.
Masalah lain yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah logistik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT menjamin logistik berupa kartu pemilih, surat suara dan formulir C akan tiba atau diterima KPU Kabupaten/Kota se-NTT pada hari ini tanggal 5 Juni 2008.
Mudah-mudahan jaminan KPU tersebut benar adanya karena di Kota Kupang saja, kartu pemilih belum sampai ke tangan masyarakat yang berhak memilih.
Jika di Ibu kota propinsi pun masih memendam soal, kita dapat membayangkan distribusi logistik Pilgub di sejumlah kabupaten dengan kendala transportasi yang berat, khususnya wilayah kepulauan dan pedesaan yang terisolir. Misalnya Kabupaten Alor, Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba dan lainnya. Dengan waktu efektif tidak lebih dari semingu, patut disampaikan kemungkinan logistik terlambat tiba di tangan pemilih dan penyelenggara di level terdepan, TPS.
Kita harapkan KPU Propinsi NTT bersama mitra pelaksana pengadaan logistik untuk bekerja sungguh-sungguh. KPU harus memastikan dan menunjuk bukti bahwa logistik Pilgub siap di seluruh wilayah minimal dua hari sebelum 14 Juni 2008.
Dan, satu perkara yang tidak kalah penting menyangkut akurasi data pemilih. Perubahan data pemilih beberapa kali bukan mustahil akan menjadi sumber konflik pada saat pencoblosan serta penghitungan suara. Mudah-mudahan KPU Propinsi NTT sudah mengantisipasi kemungkinan itu dan menyiapkan solusi sesuai rambu- rambu ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan ketiga pasangan calon dan masyarakat pemilih. **
Salam Pos Kupang edisi Kamis, 5 Juni 2008, halaman 14.
Posted in: Salam
