MANADO, TRIBUN - Banjir bandang yang memorak-porandakan Kota Manado pada 15 Januari lalu benar-benar mengoyak perekonomian Sulawesi Utara.
Aktivitas bisnis hingga kini masih terganggu. Sejumlah agenda nasional dan internasional yang akan digelar di kota ini pun ikut terganggu.
Bahkan ada agenda pertemuan nasional sebuah BUMN yang sedianya digelar di Manado dibatalkan dan dipindahkan ke kota lain di luar Sulawesi Utara.
Angka kunjungan wisawatan turun drastis. Tak pelak, kondisi ini membuat pengusaha dan pengelola hotel dan resort pun mulai waswas.
Salah satu agenda yang membuat deg-degan pengusaha dan pengelola hotel dan resort adalah pelaksanaan World Coral Reef Conference (WCRC) yang akan digelar pada Mei 2014 nanti.
Seorang pengelola hotel, Robert dalam rapat koordinasi WCRC di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Selasa (11/2) mengungkapkan, pemerintah menganjurkan hotel menyiapkan tur wisata bagi peserta WCRC, namun Jalan Manado-Tomohon yang jadi akses utama ke sejumlah objek wisata kini masih rusak akibat tanah longsor.
Meski ada Jembatan Bailey, kata dia, tetap tak cukup menolong melancarkan arus lalu lintas.
"Kami diminta bikin tur wisata, lalu bagaimana dengan nasib jalur Manado-Tomohon yang masih putus? Kapan akan diperbaiki? Bagaimana tur bisa lancar jika jalan utamanya rusak," kata Robert dalam forum rapat koordinasi tersebut.
Ia berharap, sebelum WCRC dimulai, jalan tersebut sudah selesai diperbaiki.
Selain itu, pascabanjir, sampah menjadi satu masalah serius. Menurut Rendy Montolalu, pengelola sebuah resort di Bunaken, itu menjadi tantangan kegiatan WCRC.
Apalagi, lanjut Rendy, Taman Laut Bunaken akan menjadi destinasi utama peserta. Sayangnya, usai banjir, sampah bertebaran di perairan Bunaken, sampai ke dalam laut.
"Banyak sekali sampah. Selain itu, akibat banjir, air juga keruh hingga tingkat visibilty sangat rendah, tidak menguntungkan dalam penyelaman nanti," jelas Rendy.
Belum lagi menurutnya ada masalah sengketa klaim-mengklaim lahan tanah Liang di Pulau Bunaken. Masalah itu makin ruwet, karena sejauh ini pemerintah belum berhasil menyelesaikannya. "Yang mengklaim lahan semakin menjadi-jadi, nanti saat peserta WCRC datang akan menyaksikan pemagaran dalam objek wisata," kata dia.
Ini diperparah dengan fasilitas Information Center yang terbakar beberapa waktu lalu. Belum ada hasil nyata mengungkap kasus tersebut, apa sengaja dibakar atau murni terbakar.
Mendengar keluhan sekaligus kritik tersebut,
Wakil Gubernur Djouhari Kansil berjanji segera menyelesaikan perbaikan secepatnya jalan Manado-Tomohon. Hanya saja ia belum bisa menjanjikan apakah perbaikan itu akan selesai sebelum kegiatan WCRC "Kita usahakan perbaikan-perbaikan itu," katanya.
Sebagai solusi sementara, pemerintah tengah mengupayakan jalan alternatif, seperti melalui jalur Desa Kali dan Warembungan, baik dari segi perbaikan dan pelebaran. Selain itu, untuk menuju Tomohon atau Tondano masih ada jalan alternatif lewat Tanawangko dan Sawangan "Kita upayakan. Mudah-mudahan bisa selesai," katanya.
Menyangkut sampah, Kansil mengakui 7 sungai bermuara di Teluk Manado membawa banyak sampah. Volumenya bahkan meningkat saat banjir bandang 15 Januari lalu. Imbasnya pun bertebaran di Taman Laut Bunaken.
"Sebab itu mulai Kamis (13/2) kami akan bersih-bersih Pantai Bunaken untuk kepentingan bersama, semua elemen dilibatkan," ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulut ini.
Kerja bakti diakuinya sudah cukup ampuh dilakukan di wilayah daratan Kota Manado.
Tak hanya di pesisir pantai dan permukaan, Kansil mengatakan, sampah di bawah laut ikut diangkut dengan metode penyelaman.
"Cuma ini sementara menyelam sulit karena ombak dan angin. Kita kerja harus melihat keadaan alam ini," sebutnya.
Menyangkut sengketa lahan, Kansil yakin pemerintah bisa segera menyelesaikannya. Surat-surat kepemilikan lahan sudah disiapkan. Begitu juga dengan kebakaran fasilitas informasi di Liang, penanganannya masih terus dilakukan kepolisian. Namun ia akui belum mengetahui kepastian kebakaran karena kesengajaan atau kecelakaan. (ryo)
Jangan Terulang
Gubernur Turun
Naik Hotel
PENGALAMAN saat kegiatan bertaraf internasional seperti WOC dan CTI 2009 silam, harga kamar hotel naik drastis. Bahkan menurut Panitia Daerah, Desi Mantiri, saat WOC dilangsungkan, harga naik sampai 2 kali lipat.
"Sampai-sampai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia kala itu komplain ke Gubernur Sulut. Gubernur sampai harus turun naik hotel untuk menyampaikan keluhan ke pengelola hotel," kata Desi menceritakan pengalamannya 2009 silam.
Ia menceritakan pengalamnnya itu saat rapat koordinasi kegiatan WCRC antara pemerintah, pengelola perhotelan dan maskapai penerbangan di Ruang WOC, Kantor Gubernur, Selasa (11/2).
Wakil Gubernur, Djouhari Kansil pun meminta sektor jasa perhotelan dan maskapai penerbangan tidak menaikkan harga berlipat-lipat saat ada kegiatan bertaraf nasional maupun internasional.
Kali ini kegiatannya bertajuk WCRC, digelar Mei 2014 dan akan dihadiri ribuan peserta dari negara-negara tetangga. "Hotel jangan naik harga saat ada event. Artinya, ini masuk promosi di Sulut, kalau boleh turunkan harga," ujarnya.
Meski belum ada jaminan harga kamar hotel tak akan naik, setidaknya, kata Wagub, pemerintah sudah mengingatkan. Namun ia cukup optimistis harga tak akan naik, karena pengalaman tahun lalu saat kegiatan Asia Pasifik Choir Games, harga kamar hotel relatif tak naik.
Adapun pemerintah mengundang pengeloa hotel dan maskapai bukan hanya berkoordinasi masalah harga. Peran sektor tersebut menentukan akomodasi dan transportasi, tanpa peran keduanya kegiatan tak akan berjalan lancar. Semisal peran hotel menyiapkan layanan tur wisata bagi peserta WCRC nanti. Selain itu, pelayanan hotel nantinya bisa dikaitkan dengan nuansa Sulawesi Utara
"Misalnya sarapan pagi disajikan makanan khas Sulut seperti tinutuan, dabu-dabu roa, kemudian kue-kue khas Sulut. Begitu juga musik di hotel menampilkan kolintang atau musik bambu," tandasnya. (ryo)
Osbal Siap Injeksi UKM Korban Banjir
MANADO, TRIBUN - Pengusaha mikro dan retail yang menjadi korban banjir berusaha untuk bangkit.
Bank BRI siap membantu dengan menjadwal ulang pembayaran kredit dan bahkan menyuntikkan dana segar agar mereka segera bisa kembali membangun usahanya.
"Ada beberapa cara untuk membantu usaha kecil dan menengah yang menjadi korban banjir ini segera bangkit. Pertama, menjadwal ulang pembayaran utang dan kedua injeksi kepada mereka," kata Pemimpin BRI Wilayah Manado, Osbal Saragi dalam wawancara khusus dengan Tribun Manado, Selasa (11/2) di Manado.
Menurut Osbal, pengusaha kecil dan menengah yang menjadi korban banjir tidak termasuk kategori nasabah bermasalah sehingga harus diperlakukan khusus. Sebab, mereka merupakan korban bencana, sehingga tetap bisa diinjeksi. Tentu semua ini ada syarat yang harus dipenuhi.
Dari dua kategori itu dibagi lagi menjadi berat, sedang dan ringan. Ini menyangkut treatment yang akan diberikan kepada nasabah UKM yang terkena bencana, misalnya penjadwalan ulang enam bulan, setahun atau lebih.
Bank yang dipimpin Osbal sudah memiliki data nasabah usaha kecil dan menengah yang menjadi korban banjir. Sembari menunggu petunjuk teknis dari Direksi BRI, Osbal sudah menyiapkan perangkatnya.
"Begitu petunjuk teknis turun, maka kita langsung memberikan fasilitas yang bisa didapat dari para nasabah UKM yang terkena bencana banjir," jelasnya.
Osbal yang juga dikenal sebagai 'dosen' di berbagai seminar ini membuat kategori dua korban banjir yakni yang langsung terkena banjir dan terkena dampak banjir.
"Kalau yang tempat usahanya terkena banjir langsung jelas kelihatan ya, tapi yang terkena dampak seperti pasokan barang terhambat sehingga tak bisa berproduksi, itu juga korban," ungkap pria yang membawahi BRI di empat provinsi ini.
Untuk itu, kata Osbal, perlu dilakukan pengecekan lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sahih.
"Ada komite khusus yang membahas hal ini di pusat, untuk diambil keputusan mengenai kredit yang diambil para UKM," katanya.
Bank BRI menurut Osbal sudang sangat berpengalaman menangani nasabah UKM yang terkena bencana seperti tsunami Aceh, gempa di Padang, gempa dan erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara.
Jadi, kata dia, keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kelonggaran kredit UKM yang terkena bencana itu sudah tepat. "Namun yang harus digarisbawahi, di sini bukan berarti penghapusan kredit," tuturnya.
Untuk sementara, berdasar data yang ada di tangan Osbal, nasabah UKM yang terkena bencana sebanyak 1.460 dengan nilai sekitar Rp 200 miliar. "Kebanyakan mikro dan retail," tuturnya.
Terpisah, Vice President Bank Mandiri Area Manager Manado, Hotman Nainggolan mengatakan, nasabah UKM Bank Mandiri yang terkena banjir diyakini mampu bangkit membangun kembali usahanya.
Hotman sudah melaporkan data ke OJK mengenai UKM yang terkena bencana banjir.
Hotman menyatakan, timnya turun langsung mendata UKM yang terkena bencana banjir dan nantinya akan dilakukan penjadwalan ulang pembayaran kredit dan restrukturisasi mengenai kemampuannya untuk mengembalikan kredit.
Namun untuk kredit usaha berbeda dengan nasabah konsumtif. Jika kredit usaha, tempatnya berusaha terkena banjir, sehingga akan kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya. Sedangkan untuk kredit konsumtif, biasanya dipotong dari gajinya sehingga meskipun terkena banjir masih bisa membayar.
Bahkan, kata dia, jika UKM korban banjir itu nantinya berpotensi untuk dikembangkan lagi, tidak tertutup kemungkinan diberikan pinjaman lagi.
Saat ini nasabah usaha mikro yang terkena banjir di Bank Mandiri sekitar 300 dengan nilai Rp 120 miliar. (erv)
Sumber: Tribun Manado 12 Februari 2014 hal 1